01612 - Peradilan Dalam Hukum Islam Dan Negara Modern: Kajian Institusional, Prosedural, Dan Substantif Di Indonesia

Judicial Process in Islamic Law and the Modern State: Institutional, Procedural, and Substantive Studies in Indonesia

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji peradilan dalam perspektif hukum Islam dan implementasinya dalam konteks negara modern Indonesia. Peradilan dipahami sebagai proses pemeriksaan dan pemutusan perkara oleh hakim dalam lembaga pengadilan, yang dalam konteks Indonesia beroperasi melalui institusi Peradilan Agama dengan menggunakan hukum materiil yang telah dipositifkan—seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)—serta hukum acara yang sebagian besar mengikuti prosedur peradilan perdata umum. Kajian ini memperlihatkan bahwa "peradilan menurut hukum Islam" di Indonesia merupakan produk interaksi antara fiqh, maqāṣid al-sharī'ah, 'urf, dan positivisasi negara dalam struktur peradilan modern. Berbagai aspek dibahas secara komprehensif, meliputi landasan normatif-teoretik, kelembagaan, hukum materiil, hukum acara, pembuktian, mediasi, penemuan hukum oleh hakim, sengketa perceraian dan harta bersama, isbat nikah, sengketa ekonomi syariah, peradilan jinayah di Aceh, kapasitas dan integritas hakim, serta arah pembaruan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas peradilan Islam di Indonesia ditentukan oleh sinergi antara kodifikasi normatif, kapasitas kelembagaan, integritas hakim, dan orientasi maqāṣid dalam setiap tahapan pemeriksaan hingga eksekusi putusan.

Kata kunci: peradilan Islam, Pengadilan Agama, hukum acara, maqāṣid al-sharī'ah, KHI, KHES, fiqh Indonesia

________________________________________

Abstract

This article examines judicial process from the perspective of Islamic law and its implementation in the context of the modern Indonesian state. Judicial process is understood as the examination and adjudication of cases by judges within court institutions, which in the Indonesian context operates through the Religious Court system using positively enacted substantive law—such as the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Compilation of Islamic Economic Law (KHES)—as well as procedural law largely derived from general civil court procedures. This study demonstrates that "adjudication according to Islamic law" in Indonesia is a product of interaction among fiqh, maqāṣid al-sharī'ah, 'urf, and state positivization within the structure of the modern judiciary. Various aspects are discussed comprehensively, including normative-theoretical foundations, institutional framework, substantive law, procedural law, evidence, mediation, judicial legal reasoning, divorce and matrimonial property disputes, marriage legalization (isbat nikah), Islamic economic disputes, criminal adjudication in Aceh, judicial capacity and integrity, and directions for legal reform. The findings indicate that the effectiveness of Islamic adjudication in Indonesia is determined by the synergy among normative codification, institutional capacity, judicial integrity, and maqāṣid orientation at every stage from case examination to judgment execution.

Keywords: Islamic adjudication, Religious Court, procedural law, maqāṣid al-sharī'ah, KHI, KHES, Indonesian fiqh

________________________________________

I. PENDAHULUAN: PERADILAN DALAM HORIZON HUKUM ISLAM DAN NEGARA MODERN

Dalam diskursus hukum Islam, pembahasan "peradilan" (proses pemeriksaan dan pemutusan perkara oleh hakim) tidak dapat dipisahkan dari cara hukum Islam itu sendiri dipahami. Sejumlah kajian menegaskan pembedaan konseptual antara syariah sebagai norma-norma ketuhanan yang bersumber pada wahyu dan fiqh sebagai hasil penalaran manusia (ijtihad) atas sumber-sumber tersebut, sehingga fiqh bersifat metodologis dan kontekstual, sementara syariah dipahami sebagai prinsip ilahiah yang lebih fundamental (Nur et al., 2022; Qomar, 2019; Wahyudi, 2022). Karena itu, ketika peradilan "menjalankan hukum Islam" dalam praktik, yang sering bekerja sebagai norma operasional bagi hakim ialah fiqh—baik dalam bentuk doktrin, kaidah, maupun dalam bentuk positivisasi/kodifikasi oleh negara—yang kemudian dipraktikkan melalui prosedur peradilan tertentu (Azwar et al., 2024; Qomar, 2019; Rofii, 2014). Kerangka ini penting untuk menempatkan peradilan Islam secara realistis dalam konteks negara modern: negara mengangkat hakim dan menyediakan institusi pengadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, sementara "hukum" yang diterapkan sering merupakan hasil seleksi, kodifikasi, dan proseduralisasi atas ragam warisan fiqh (Abdillah & Susilawati, 2020; Nur et al., 2022; Sa'diyah et al., 2021; Sembodo, 2005).

Di Indonesia, pembahasan peradilan menurut hukum Islam juga berkelindan dengan kenyataan pluralisme hukum dan politik hukum yang menempatkan hukum Islam sebagai salah satu sumber penting dalam pembentukan hukum nasional, tetapi bukan satu-satunya sumber (Harisudin, 2015; Nur et al., 2022; Sholeh, 2005). Beberapa kajian menyebut dinamika "Indonesianisasi" hukum Islam—yakni upaya membentuk hukum Islam yang sesuai konteks sosial-budaya Indonesia melalui pertimbangan 'urf/adat, sekaligus memformulasikannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan—sebagai ciri perkembangan hukum Islam Indonesia (Harisudin, 2015; Islami, 2024; Sholeh, 2005). Dengan demikian, "peradilan menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia paling produktif dipahami sebagai praktik peradilan yang: (i) menjalankan kewenangan negara melalui institusi peradilan; (ii) menerapkan hukum materiil Islam yang telah dipositifkan (mis. Kompilasi Hukum Islam/KHI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES); (iii) tetap terikat oleh hukum acara yang banyak dipengaruhi tradisi prosedural peradilan perdata umum; dan (iv) dalam ruang tertentu masih membuka pintu rujukan pada fiqh, maqāṣid al-sharī'ah, dan kaidah fiqh sebagai metode pertimbangan hakim (Abdillah & Susilawati, 2020; Hasyim, 2015; Rofii, 2014; Sembodo, 2005).

________________________________________

II. LANDASAN NORMATIF-TEORETIK: SUMBER HUKUM, USHUL FIQH, DAN MAQĀṢID DALAM KERJA HAKIM

Sejumlah literatur yang disediakan menegaskan bahwa hukum Islam dipahami bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah, dan dalam tradisi fiqh juga melibatkan instrumen metodologis seperti ijma' dan qiyās; sementara fiqh didefinisikan sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis yang diperoleh melalui ijtihad. Di titik inilah ushul fiqh menjadi perangkat yang menjembatani nash dan realitas sosial: pendekatan "manhajī" (metodologis) dipandang penting agar penetapan hukum tidak berhenti pada pengutipan produk fiqh masa lalu secara tekstual, melainkan mengaktifkan metodologi ulama untuk menjawab problem kontemporer. Dalam kerja peradilan, kerangka metodologis ini relevan karena hakim tidak sekadar "membaca" norma, tetapi menyusun argumentasi dan memilih sumber pertimbangan, termasuk ketika hukum positif memberi ruang rujukan pada sumber-sumber Islam sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Abdillah & Susilawati, 2020; Rofii, 2014; Sembodo, 2005).

Dalam praktik peradilan agama Indonesia, beberapa studi menekankan peran maqāṣid al-sharī'ah (tujuan-tujuan hukum Islam) sebagai rasionalitas penting untuk menjustifikasi pembaruan, harmonisasi, dan bahkan pembatasan prosedural tertentu—misalnya kewajiban perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan untuk perlindungan pihak yang rentan (Hanifah, 2021; Hasyim, 2015; Santoso, 2012). Kerangka maslahat/mafsadat juga hadir sebagai bahasa argumentatif yang digunakan hakim: misalnya penguatan prinsip "menolak mafsadat didahulukan daripada menarik maslahat" dalam pengetatan perceraian dan dalam praktik pertimbangan peradilan tertentu (Cammack, 1997; Solikhudin, 2019). Namun, literatur juga mencatat adanya perdebatan epistemik: penggunaan kaidah fiqh sebagai hujjah mandiri tidak sepenuhnya disepakati oleh sebagian ulama, sehingga penerapannya dalam pertimbangan hakim perlu kehati-hatian agar tidak bergeser dari tujuan hukum (maqāṣid) dan tujuan institusi perkawinan itu sendiri (Solikhudin, 2019). Dengan demikian, maqāṣid dan kaidah fiqh berfungsi ganda: sebagai fondasi justifikasi pembaruan hukum dan sebagai instrumen kritik terhadap praktik pertimbangan hakim yang dinilai tidak proporsional (Cammack, 1997; Puneri et al., 2019; Solikhudin, 2019).

Aspek lain yang menonjol dalam literatur ialah peran 'urf/adat dan konteks keindonesiaan dalam pembentukan fiqh Indonesia. Sejumlah kajian menyatakan bahwa gagasan "madhhab Indonesia/fiqh Indonesia" berkembang melalui dialog teks (Qur'an-Hadis) dengan 'urf Indonesia, dan mendorong hasil formulasi itu untuk diberlakukan secara formal melalui perangkat perundang-undangan (Harisudin, 2015; Islami, 2024). Dalam spektrum yang sejalan, konsep "Islam Nusantara" juga dipaparkan sebagai pendekatan kultural dalam praktik Islam, yang dalam ranah fiqh menuntut adaptasi dan ijtihad agar hukum yang dihasilkan sesuai kebutuhan Muslim Indonesia; salah satu ekspresi pentingnya ialah penguatan aturan bahwa talak yang sah (dalam tata hukum Indonesia) diproses di depan hakim Pengadilan Agama (Wijayati & Rosadi, 2020). Semua ini memperlihatkan bahwa "peradilan menurut hukum Islam" (dalam konteks Indonesia) bukan semata implementasi fiqh klasik, melainkan produk interaksi fiqh, maqāṣid, 'urf, dan positivisasi negara dalam struktur peradilan modern (Harisudin, 2015; Islami, 2024; Sembodo, 2005; Wijayati & Rosadi, 2020).

________________________________________

III. KELEMBAGAAN: PERADILAN AGAMA SEBAGAI INSTITUSI PERADILAN BAGI MUSLIM DI INDONESIA

Beberapa sumber menegaskan bahwa Peradilan Agama adalah "peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam" dan secara kelembagaan terdiri dari Pengadilan Agama sebagai peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai peradilan banding, dengan kasasi/lanjutan pada Mahkamah Agung (Abdillah & Susilawati, 2020; Lahaji & Maulasa, 2023; Sa'diyah et al., 2021). Salah satu rujukan bahkan menyebut konfigurasi kuantitatif lembaga ini sebagai "339 Religious Courts," dengan rincian "325 Religious Courts of first instance (Pengadilan Agama) and 25 High Religious Courts (Pengadilan Tinggi Agama)," meskipun rincian ini secara internal tampak tidak konsisten dalam sumber tersebut dan karena itu perlu dibaca apa adanya sebagai laporan dari teks, bukan hasil rekonstruksi hitung ulang (Sa'diyah et al., 2021). Dari sisi sejarah, kajian historis menunjukkan bahwa kedudukan, otoritas, dan bentuk peradilan agama mengalami dinamika sejak masa kerajaan Islam, kolonialisme yang membatasi kewenangan, hingga penguatan kerangka hukum pada masa Indonesia modern melalui undang-undang yang memberi posisi setara dengan lingkungan peradilan lain (Ismail et al., 2022; Lahaji & Maulasa, 2023).

Secara kewenangan, literatur yang disediakan menekankan bahwa peradilan agama menangani perkara perdata Islam seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan juga (setelah perluasan kewenangan) ekonomi syariah (Abdillah & Susilawati, 2020; Millenia et al., 2021; "Untitled," 2023). Perluasan ini dipahami sebagai bagian dari politik hukum yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat Muslim dan perkembangan sektor ekonomi syariah, sekaligus menuntut perangkat normatif yang memadai agar putusan hakim memiliki kepastian dan rujukan yang seragam (Kamil, 2016; Podungge et al., 2022; "Untitled," 2023). Dalam konteks ini, kodifikasi/kompilasi menjadi strategi penting: negara memproduksi rujukan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil keluarga/perseorangan di peradilan agama dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) untuk sengketa ekonomi syariah, meskipun status "kekuatan mengikat" kompilasi tertentu diperdebatkan karena bentuknya (mis. KHI melalui Instruksi Presiden) (Azwar et al., 2024; Kamil, 2016; Ridwan et al., 2023; Rofii, 2014).

________________________________________

IV. HUKUM MATERIIL DAN POSITIVISASI: KHI, KHES, DAN UNIFIKASI RUJUKAN HAKIM

Beberapa sumber menyatakan bahwa KHI adalah kodifikasi modern hukum keluarga/perseorangan Islam yang diproyeksikan sebagai rujukan standar hakim dalam menyelesaikan perkara di pengadilan agama (Hooker & Lindsey, 1970; Kholifah et al., 2022). Literatur juga menegaskan bahwa KHI lahir sebagai respons atas kebutuhan unifikasi rujukan karena sebelumnya hakim sering merujuk kitab fiqh yang beragam sehingga putusan dapat berbeda untuk kasus yang serupa; ketidakseragaman ini dipandang mendorong negara menyusun kompilasi sebagai acuan (Hooker & Lindsey, 1970; Suadi, 2020). Namun, kajian lain menunjukkan ambivalensi: fiqh klasik tetap dinilai "sentral" oleh sebagian hakim, dan kompilasi dianggap "tidak cukup mengikat" karena formatnya sebagai instruksi presiden; akibatnya, pada beberapa isu (terutama waris) putusan tetap dapat divergen karena hakim enggan merujuk kompilasi ketika kompilasi berbeda dari fiqh yang mereka rujuk (Ridwan et al., 2023). Ini menunjukkan adanya ketegangan antara proyek nasionalisasi/positivisasi hukum Islam dan tradisi rujukan fiqh dalam praktik peradilan (Candrawati, 2016; Ridwan et al., 2023; Suadi, 2020).

Untuk ekonomi syariah, beberapa studi menjelaskan bahwa KHES lahir sebagai respons atas perluasan kewenangan peradilan agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah; KHES dipresentasikan sebagai terobosan positifisasi fiqh muamalah dalam bentuk rujukan praktis bagi hakim (Kamil, 2016; Podungge et al., 2022). KHES dibentuk dengan meng-unifikasi pendapat ulama dari kitab-kitab fiqh dan fatwa DSN-MUI dengan format yang disederhanakan sesuai konteks Indonesia, dan diposisikan sebagai rujukan putusan di lingkungan peradilan agama meskipun diperdebatkan statusnya dalam hierarki peraturan perundang-undangan (mis. disebut sebagai pseudo-wetgeving/beleidregels) (Kamil, 2016; Podungge et al., 2022). Kajian komparatif tentang litigasi murābaḥah menyebutkan bahwa peradilan agama Indonesia diberi pedoman melalui KHES yang "consists of 796 articles" dan sebagian besar diambil dari fatwa DSN serta pilihan literatur fiqh, sehingga hakim diharapkan menguasai keuangan syariah selain hukum keluarga (Haq et al., 2022). Di sini terlihat pola yang sama: unifikasi rujukan materiil digunakan untuk membangun kepastian hukum dan mendukung kapasitas institusi peradilan dalam sektor yang berkembang (Haq et al., 2022; Kamil, 2016; Podungge et al., 2022).

________________________________________

V. HUKUM ACARA: PROSEDURALISASI PERADILAN ISLAM DALAM KERANGKA PERDATA UMUM

Dalam konteks Indonesia, sejumlah sumber menegaskan bahwa hukum acara peradilan agama pada prinsipnya mengadopsi hukum acara perdata umum, kecuali hal-hal yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama; salah satu rumusan yang berulang adalah ketentuan bahwa hukum acara yang berlaku di peradilan agama adalah hukum acara perdata di peradilan umum "kecuali" yang diatur khusus (dirujuk sebagai Pasal 54 dalam beberapa kajian) (Abdillah & Susilawati, 2020; Azwar et al., 2024; Fauzi, 2021; Rofii, 2014; Sembodo, 2005). Kerangka ini menunjukkan bahwa institusi peradilan Islam di Indonesia bekerja melalui prosedur modern negara-bangsa (civil procedural law) dan bukan melalui prosedur fiqh klasik secara murni (Abdillah & Susilawati, 2020; Azwar et al., 2024; Sembodo, 2005). Bahkan, salah satu kajian menekankan bahwa aturan pembuktian fiqh klasik "essentially changed" akibat adopsi prosedur peradilan perdata umum, sehingga proses peradilan agama menjadi semakin "termediasi" oleh mekanisme prosedural negara (Azwar et al., 2024).

Sejalan dengan itu, analisis terhadap pertimbangan hakim peradilan agama dalam perkara waris menunjukkan bahwa struktur putusan cenderung mengikuti pola pengadilan civil law, dan kesamaan prosedural antara peradilan agama dan peradilan sipil dinilai kuat karena ketergantungan pada prosedur peradilan umum (Rofii, 2014). Pada saat yang sama, literatur lain mengakui bahwa hakim peradilan agama tetap dapat merujuk sumber-sumber Islam klasik sepanjang tidak bertentangan dengan legislasi yang berlaku, sehingga hukum acara dan hukum materiil berkelindan dalam bentuk hibrida: prosedur banyak mengikuti perdata umum, tetapi legitimasi normatif sering diperkaya dengan rujukan fiqh, kaidah, dan maqāṣid dalam pertimbangan (Kamarusdiana, 2018; Rofii, 2014). Pola hibrida inilah yang menjadi ciri operasional "peradilan menurut hukum Islam" dalam konteks negara Indonesia modern menurut sumber-sumber yang tersedia (Azwar et al., 2024; Kamarusdiana, 2018; Rofii, 2014; Sembodo, 2005).

________________________________________

VI. TAHAPAN PEMERIKSAAN PERKARA: DARI PENDAFTARAN HINGGA PUTUSAN

Sejumlah studi kasus dan kajian prosedural yang disediakan memberi gambaran bahwa pemeriksaan perkara di pengadilan (termasuk pengadilan agama) berjalan melalui tahapan administratif dan persidangan yang terstruktur. Misalnya, studi lapangan tentang isbat nikah menegaskan bahwa permohonan isbat nikah diajukan ke pengadilan agama dan dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan serta KHI (Pasal 7) (Aksa et al., 2023; BISYRI, 2017). Studi lain tentang pembatalan perkawinan juga menggambarkan prosedur yang meliputi pengajuan gugatan, penerimaan perkara, pemanggilan, dan persidangan (Aulia & Al-Fatih, 2018). Walaupun sumber-sumber tersebut tidak menyajikan satu model tahapan universal untuk semua jenis perkara, keseluruhannya mendukung kesimpulan bahwa proses pemeriksaan perkara beroperasi melalui mekanisme pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, pemeriksaan dalam sidang, pembuktian, dan penjatuhan putusan (Aulia & Al-Fatih, 2018; BISYRI, 2017; Hooker, 1970).

Dalam kondisi luar biasa, prosedur juga dapat beradaptasi melalui kebijakan peradilan elektronik. Kajian tentang perceraian cerai talak melalui video call selama pandemi merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung tentang administrasi perkara dan persidangan elektronik serta menekankan diskresi hakim untuk menjaga asas keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak ketika terdapat kendala kehadiran fisik di persidangan (Hooker, 1970). Pada titik ini, tampak bahwa "peradilan menurut hukum Islam" di Indonesia tidak hanya mengandalkan norma materiil (mis. KHI), tetapi juga sangat dipengaruhi kebijakan prosedural Mahkamah Agung dan perangkat hukum acara yang berkembang untuk menjawab kebutuhan efektivitas dan akses keadilan (Hooker, 1970; Maswandi et al., 2024).

________________________________________

VII. MEDIASI DAN UPAYA PERDAMAIAN: AL-IṢLĀḤ, ḤAKAM, DAN KEWAJIBAN PROSEDURAL

Salah satu ciri penting pemeriksaan perkara perdata di pengadilan adalah penguatan mekanisme perdamaian melalui mediasi. Kajian perbandingan menyebut bahwa di Pengadilan Agama Indonesia, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi, hakim pemeriksa perkara harus menyatakan bahwa upaya damai telah ditempuh melalui mediasi dan menyebut mediatornya; pengadilan tidak hanya memeriksa dan mengadili, tetapi juga berupaya mendamaikan para pihak (Kamil, 2020). Dalam literatur lain, mediasi diposisikan sebagai bagian dari Alternative Dispute Resolution yang diintegrasikan ke dalam proses peradilan oleh Mahkamah Agung, dan untuk perkara perceraian di peradilan agama dinyatakan sebagai proses yang "first required" sebelum perkara dilanjutkan (Azani, 2021). Dalam perspektif Islam, mediasi juga dihubungkan dengan konsep al-iṣlāḥ dan hakam, yang dipahami sebagai upaya mendamaikan dan memulihkan hubungan para pihak (Azani, 2021).

Dalam praktik perkara perceraian, studi tentang pengetatan perceraian di lingkungan peradilan agama tingkat banding menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara memaksimalkan institusi mediasi dan mengoptimalkan institusi hakam untuk mencapai tujuan perkawinan; jika perdamaian berhasil, perkara dicabut, sedangkan jika tidak ada alasan yang cukup atau pembuktian gagal, gugatan dapat dinyatakan tidak diterima atau ditolak, dan jika terbukti serta upaya damai gagal, perceraian dapat dikabulkan dengan pertimbangan maslahat/penolakan mafsadat sebagai bagian dari kerangka maqāṣid (Cammack, 1997). Namun, studi empirik tentang kegagalan mediasi pada perkara perceraian memperlihatkan bahwa keberhasilan mediasi dipengaruhi faktor teknis dan non-teknis, termasuk tipologi perkara perceraian yang sarat akumulasi konflik serta keterbatasan dukungan sistem (waktu, tempat, proses) dan pelatihan mediator, sehingga mediasi dapat gagal bukan karena satu faktor tunggal melainkan akumulasi faktor yang saling terkait (Jahar & Shodiq, 2022). Dengan demikian, mediasi dalam peradilan agama harus dipahami sekaligus sebagai kewajiban prosedural negara dan sebagai ideal etis-religius (iṣlāḥ) yang keberhasilannya bergantung pada kapasitas kelembagaan dan kondisi sosiologis perkara (Azani, 2021; Jahar & Shodiq, 2022; Kamil, 2020).

________________________________________

VIII. PEMBUKTIAN (AL-BAYYINAH) DALAM PRAKTIK PENGADILAN AGAMA: ANTARA AKTA OTENTIK DAN PERDEBATAN SAKSI

Proses pemeriksaan perkara sangat ditentukan oleh pembuktian. Kajian maqāṣid tentang pencatatan perkawinan menegaskan bahwa dari perspektif hukum Islam, perkawinan yang tidak tercatat dapat dinilai sah secara agama (jika rukun dan syarat terpenuhi), sementara pencatatan berfungsi memberi pengakuan hukum menurut hukum nasional dan proteksi atas potensi masalah di masa depan; masalah muncul karena perkara menjadi sulit diakui pengadilan agama ketika tidak ada bukti formal yang dapat ditunjukkan (Kamarusdiana, 2018). Dalam kajian yang sama ditegaskan bahwa pengadilan agama hanya mengakui buku nikah sebagai akta otentik dalam perkara hukum keluarga, sehingga alat bukti lain dipandang lemah (Kamarusdiana, 2018). Karena itu, literatur tersebut mendorong isbat nikah sebagai langkah agar perkawinan diakui negara melalui lembaga yang berwenang (Kamarusdiana, 2018).

Di sisi lain, studi tentang hearsay evidence (testimonium de auditu) dalam perkara isbat nikah menunjukkan adanya disparitas putusan: satu pengadilan menerima hearsay evidence karena mempertimbangkan kondisi luar biasa dari peristiwa perkawinan yang hendak dibuktikan, sementara pengadilan tingkat banding menolaknya karena hearsay witness dinilai tidak dapat digunakan dalam perkara yang bersifat kontensius; kedua putusan dinilai belum memberi argumentasi yang jelas dalam menerima/menolak hearsay evidence (Nurlaelawati, 2010). Kajian ini juga menempatkan pembuktian dalam peradilan agama dalam konteks lebih luas: hukum acara perdata Indonesia masih mengikuti warisan hukum acara (HIR) dan pengadilan agama memiliki beberapa aturan khusus dalam UU Peradilan Agama serta aturan turunan, sehingga Mahkamah Agung kerap mengisi kebutuhan pedoman melalui instrumen seperti SEMA (Nurlaelawati, 2010). Dengan demikian, pembuktian dalam peradilan agama memperlihatkan karakter ganda: ketergantungan pada standar pembuktian perdata modern sekaligus kebutuhan perlindungan (maqāṣid) bagi pihak yang rentan ketika bukti formal sulit diperoleh (Kamarusdiana, 2018; Nurlaelawati, 2010).

________________________________________

IX. PENEMUAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM: LEGISLASI, FIQH, DAN MAQĀṢID DALAM PUTUSAN

Literatur yang disediakan menegaskan bahwa hakim peradilan agama bekerja dalam lanskap sumber hukum yang bertingkat. Kajian tentang judicial reasoning di peradilan agama (perkara waris pasca KHI) menunjukkan tiga pola: (i) penggunaan legislasi (terutama KHI) sebagai satu-satunya sumber penalaran deduktif; (ii) kombinasi legislasi dan sumber-sumber Islam yang sejalan implikasinya; dan (iii) penerapan penalaran hukum Islam dengan penekanan pada maqāṣid al-sharī'ah sepanjang tidak bertentangan dengan legislasi (Rofii, 2014). Kajian ini sekaligus menekankan bahwa struktur putusan banyak menyerupai pengadilan civil law dan prosedur peradilan agama bergantung pada prosedur peradilan umum, sehingga tidak ada perbedaan signifikan dalam "proceedings, grounds of judicial reasoning and the structure of decisions" antara peradilan agama dan peradilan sipil (Rofii, 2014). Pola tersebut menguatkan tesis bahwa pertimbangan hakim di peradilan agama adalah praktik "legal reasoning" yang memadukan kodifikasi negara dan nalar fiqh/maqāṣid secara selektif (Nurlaelawati, 2010; Rofii, 2014).

Pada ranah tertentu, literatur juga menampilkan kritik terhadap cara kaidah fiqh digunakan dalam pertimbangan. Studi tentang dispensasi kawin menilai hakim sering mengutip kaidah fiqh (mis. prioritas menolak mafsadat) sebagai dasar argumentasi, tetapi penerapannya dapat tidak proporsional dan berpotensi menyimpang dari tujuan perkawinan; karena itu penelitian tersebut mendorong identifikasi menyeluruh atas kesiapan anak, unsur paksaan, dan alasan urgensi agar analisis maslahat-mafsadat lebih terukur dan sesuai tujuan syariah (Solikhudin, 2019). Sementara itu, kajian tentang diskresi hakim dalam persidangan elektronik menekankan bahwa hakim di Indonesia (termasuk pengadilan agama) berkewajiban menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat dan dalam melakukan ijtihad menggunakan metode ushul fiqh, sehingga pertimbangan putusan dapat diarahkan pada keadilan dan kemanfaatan bagi pihak berperkara (Hooker, 1970). Dengan demikian, kualitas penemuan hukum hakim tidak hanya ditentukan oleh "apa yang dikutip" (KHI/fiqh/kaidah), tetapi juga "bagaimana" kerangka metodologis dan maqāṣid digunakan untuk menghubungkan norma dengan fakta persidangan (Hooker, 1970; Rofii, 2014; Solikhudin, 2019).

________________________________________

X. PUTUSAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN: KEWAJIBAN PROSES PERADILAN DAN PERLINDUNGAN PIHAK RENTAN

Salah satu tema paling dominan dalam sumber-sumber yang tersedia ialah perceraian dan relasinya dengan kewajiban prosedural negara. Sejumlah kajian menegaskan bahwa dalam hukum positif Indonesia (UU Perkawinan dan KHI), perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan—dan konsekuensinya, talak di luar pengadilan diposisikan tidak memiliki pengakuan formal—meskipun dalam fiqh perceraian dapat dipandang sah jika rukun dan syarat terpenuhi (Hanifah, 2021; Hasyim, 2015; Santoso, 2012; Sidqi et al., 2023). Literatur tentang ideologi fatwa secara eksplisit menyatakan bahwa ijtihad hukum Islam modern dalam KHI mewajibkan prosedur perceraian melalui pengadilan (dirujuk sebagai KHI Pasal 115) dan bahwa perceraian dihitung sejak dinyatakan di depan sidang pengadilan (dirujuk sebagai KHI Pasal 123), sebagai strategi agar perceraian tidak terlalu mudah terjadi dan agar alasan-alasan perceraian diperiksa di persidangan (Hasyim, 2015). Sejalan, kajian tentang Islam Nusantara juga menyebut bahwa KHI dan kebijakan Indonesia menempatkan talak yang sah melalui hakim Pengadilan Agama, sekaligus mengatur isu-isu lain seperti pembatasan poligami dan perlindungan perempuan (Wijayati & Rosadi, 2020).

Namun, beberapa sumber menggarisbawahi adanya ketegangan antara validitas fiqh dan legalitas negara. Kajian tentang illegal divorce menyatakan praktik talak di luar pengadilan secara fiqh dapat valid jika syarat dan rukun terpenuhi, tetapi dalam hukum positif Indonesia tidak diakui dan menimbulkan implikasi pencatatan serta perlindungan hukum (Hanifah, 2021). Karena itu, artikel tersebut menawarkan konsep ithbāt ṭalāq sebagai instrumen untuk menjembatani sengketa antara hukum Islam dan hukum positif, bahkan mengusulkan sanksi ta'zīr (denda) bagi suami yang memaksakan perceraian di luar pengadilan (Hanifah, 2021). Studi lain tentang talak tiga di luar sidang pengadilan menunjukkan bahwa menurut pandangan hakim dan hukum positif Indonesia, talak tiga di luar sidang dinilai tidak sah merujuk UU Peradilan Agama dan KHI (termasuk rujukan pada KHI Pasal 117), sementara dalam hukum Islam terdapat beberapa pendapat yang beragam tentang status talak tiga sekaligus (Sidqi et al., 2023). Dengan demikian, "pemutusan perkara" perceraian oleh hakim dalam peradilan agama bekerja sebagai mekanisme formalisasi dan proteksi, tetapi tetap berada dalam medan perdebatan antara fiqh, kodifikasi negara, dan kebutuhan perlindungan maslahat bagi pihak rentan (Hanifah, 2021; Hasyim, 2015; Sidqi et al., 2023).

________________________________________

XI. ISBAT NIKAH, NIKAH TIDAK TERCATAT, DAN LOGIKA PERLINDUNGAN (MAQĀṢID) DALAM PEMERIKSAAN

Beberapa sumber menunjukkan bahwa perkara isbat nikah menempati posisi penting karena menghubungkan validitas agama dengan pengakuan negara. Studi tentang problem Pasal 7 KHI menegaskan bahwa pencatatan perkawinan ditujukan untuk kepastian dan pengakuan hukum, tetapi praktik perkawinan bawah tangan masih banyak ditemukan sehingga pengadilan agama dituntut cermat dan kehadiran negara dipandang diperlukan agar praktik itu tidak terus berulang (Qomar, 2019). Kajian lain menyatakan bahwa menurut hukum Islam, nikah siri dapat sah sebagai akad, tetapi tanpa pencatatan menimbulkan kerentanan ketika dibawa ke pengadilan karena bukti formal tidak tersedia, sehingga isbat nikah dipandang sebagai rekomendasi agar perkawinan diakui dan dicatat negara (Kamarusdiana, 2018). Dalam studi lapangan tentang isbat nikah, motif pengajuan isbat antara lain dihubungkan dengan kebutuhan dokumen seperti akta nikah, kebutuhan pembuktian untuk harta bersama, akta kelahiran anak, atau kepentingan waris, dan permohonan isbat dikaitkan dengan UU Perkawinan serta KHI Pasal 7 (Aksa et al., 2023).

Dalam kerangka ini, logika maqāṣid muncul sebagai argumen bahwa meskipun perkawinan tidak tercatat dapat "sah" secara agama, ketiadaan pencatatan dapat menimbulkan mudarat bagi pasangan dan anak; karenanya, pembaruan prosedural dan pengetatan pemeriksaan isbat nikah dipandang perlu agar perlindungan hukum efektif (Aksa et al., 2023; Kamarusdiana, 2018). Namun, studi tentang hearsay evidence dalam isbat nikah memperlihatkan bahwa persoalan tidak berhenti pada norma: ia bergerak pada problem pembuktian dan konsistensi argumentasi hakim dalam menilai alat bukti ketika bukti formal absen (Nurlaelawati, 2010). Karena itu, proses pemeriksaan perkara isbat nikah menunjukkan karakter peradilan Islam kontemporer: ia menguji keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan metode pembuktian perdata modern dalam perkara yang sering lahir dari praktik sosial yang tidak terdokumentasi (Kamarusdiana, 2018; Nurlaelawati, 2010).

________________________________________

XII. SENGKETA HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN: FLEKSIBILITAS, DISPARITAS, DAN TEORI PUTUSAN

Dalam perkara pasca perceraian, beberapa sumber menyoroti sengketa harta bersama (gono-gini) sebagai area yang memperlihatkan dinamika penalaran hakim. Kajian analitis atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tingkat banding, dan Mahkamah Agung menunjukkan adanya disparitas: hakim tingkat pertama menggunakan pertimbangan fakta (mis. kontribusi penghasilan istri) serta rasa keadilan dan kemaslahatan, sementara tingkat banding dan kasasi lebih normatif pada norma yang ada; perbedaan itu dijelaskan melalui perbedaan pendekatan teoretik (legal realism vs legal positivism) (Sabir et al., 2021). Studi lain tentang penyelesaian harta bersama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyatakan bahwa ketentuan dalam KHI dan UU Perkawinan tidak selalu diterapkan secara kaku; hakim mengambil solusi fleksibel dan kasuistik tergantung fakta empiris perkara, dan upaya damai juga ditempuh meskipun umumnya tidak berhasil (Fajriyyah & Alfitri, 2022). Kedua kajian ini menguatkan argumen bahwa "pemutusan perkara" oleh hakim dalam peradilan agama bukan sekadar penerapan mekanis teks KHI, tetapi juga arena ijtihad yudisial yang dipengaruhi teori hukum, fakta, dan orientasi keadilan substantif (Fajriyyah & Alfitri, 2022; Sabir et al., 2021).

________________________________________

XIII. EKSEKUSI PUTUSAN: MARTABAT PENGADILAN DAN HAMBATAN IMPLEMENTASI

Proses peradilan tidak berhenti pada putusan; eksekusi merupakan bagian yang merefleksikan martabat institusi. Kajian tentang eksekusi putusan hadanah (hak asuh anak) menyatakan bahwa implementasi putusan pengadilan mencerminkan dignitas pengadilan, tetapi dalam praktik kemenangan di atas kertas dapat terhambat jika tidak ada kemauan para pihak; penelitian tersebut mengidentifikasi hambatan terkait kualitas putusan, aturan eksekusi yang tidak memadai, dan faktor lain yang mengganggu pelaksanaan (Hidayati & Setiyowati, 2023). Dalam konteks perlindungan anak, studi itu menegaskan bahwa KHI menjadi salah satu rujukan hakim untuk menyelesaikan perkara hadanah, meskipun istilah hadanah tidak disebut eksplisit dalam beberapa regulasi; secara substantif ia terkait pengasuhan anak (Hidayati & Setiyowati, 2023). Dengan demikian, efektivitas peradilan Islam dalam memberi keadilan tidak hanya ditentukan oleh prosedur pemeriksaan dan argumentasi putusan, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum memastikan putusan benar-benar terlaksana (Hidayati & Setiyowati, 2023).

________________________________________

XIV. SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PERADILAN AGAMA: LITIGASI, KODIFIKASI, DAN TANTANGAN KEAHLIAN

Perluasan kewenangan peradilan agama ke bidang ekonomi syariah melahirkan kebutuhan prosedur dan rujukan yang lebih holistik. Kajian tentang otoritas peradilan agama dalam sengketa ekonomi syariah membedakan dua jalur penyelesaian: litigasi melalui pengadilan dan non-litigasi di luar pengadilan; hakim dituntut memahami aspek syariah sekaligus politik hukum ekonomi karena ekonomi syariah dipahami sebagai bagian dari politik hukum nasional ("Untitled," 2023). Kajian sejarah kodifikasi KHES menegaskan bahwa KHES hadir sebagai pedoman hakim dalam memutus sengketa ekonomi syariah dan sekaligus bukti fleksibilitas hukum Islam menghadapi perkembangan zaman (Podungge et al., 2022). Sementara itu, studi komparatif tentang perkara murābaḥah menyatakan bahwa peradilan agama Indonesia diberi pedoman melalui KHES (disebut terdiri dari 796 pasal) yang banyak ditarik dari fatwa DSN dan literatur fiqh, serta hakim diharapkan menguasai keuangan syariah; namun studi tersebut juga menilai hakim di Indonesia dan Malaysia dapat cenderung "in favour of common law and civil law over of Shariah law" dalam putusan tertentu, menunjukkan kompleksitas penyeimbangan antara tujuan syariah dan logika kontrak/komersial modern (Haq et al., 2022). Dengan demikian, proses pemeriksaan sengketa ekonomi syariah memperlihatkan kebutuhan kapasitas keahlian dan ketersediaan rujukan kodifikatif untuk menjaga kepastian dan kepatuhan syariah dalam kerangka litigasi modern (Haq et al., 2022; Podungge et al., 2022; "Untitled," 2023).

Dalam aspek prosedural, beberapa sumber membahas inovasi seperti gugatan sederhana dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara ekonomi syariah. Kajian tentang gugatan sederhana menyatakan mekanisme ini diatur melalui Perma yang kemudian diubah, dan implementasinya di pengadilan agama masih dapat menghadapi problem seperti proses eksekusi yang dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan/kejujuran serta persoalan waktu pemeriksaan yang tidak sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban menurut prinsip ekonomi syariah yang dikaji penulis. Studi lain menilai penerapan asas sederhana-cepat-biaya ringan dalam putusan ekonomi syariah di pengadilan agama tertentu belum mematuhi pedoman Mahkamah Agung yang dirujuk dalam kajian tersebut, dan menekankan bahwa kesederhanaan proses tidak boleh mengorbankan ketelitian pencarian kebenaran dan keadilan perkara (Ramadhan, 2020). Karena itu, proses pemeriksaan dan pemutusan perkara ekonomi syariah menuntut sinergi antara inovasi prosedural, standar kepatuhan syariah, dan penguatan kualitas adjudikasi agar keadilan substantif tidak hilang oleh sekadar percepatan formal (Ramadhan, 2020).

________________________________________

XV. PERADILAN JINĀYAH DI ACEH: MAHKAMAH SYAR'IYYAH, QANUN JINAYAT, DAN PROBLEM PENEGAKAN

Aceh dipaparkan sebagai wilayah dengan kekhususan penerapan syariah yang melahirkan institusi Mahkamah Syar'iyyah sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama, dengan kewenangan yang lebih luas mencakup perkara jināyah selain muamalah dan ahwal al-syakhsiyah, merujuk pada kerangka hukum pemerintahan Aceh yang disebut dalam beberapa studi (Abdillah & Susilawati, 2020; Alwy, 2018; Rizani & Muchimah, 2023). Kajian tentang implementasi qanun jinayat menyebut adanya tantangan otoritas Wilayatul Hisbah (WH), potensi konflik dengan hukum nasional, proses eksekusi yang panjang, serta belum kuatnya prinsip equality before the law dan kepastian hukum dalam penerapan syariah (Rofiq et al., 2023). Studi lain tentang tantangan Syariah Penal Code menekankan bahwa devolution di Aceh rumit karena berkelindan dengan dualisme hukum/legal pluralism, dan memaparkan bahwa pengaturan Mahkamah Syar'iyyah dalam UU Pemerintahan Aceh memuat pengaturan prosedural sistem peradilan pidana Islam Aceh (Alwy, 2018). Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa proses pemeriksaan dan pemutusan perkara jinayat di Aceh tidak hanya soal norma, tetapi juga koordinasi penegak hukum, desain kewenangan, dan ketegangan dengan sistem hukum nasional (Alwy, 2018; Rofiq et al., 2023).

Selain tantangan institusional, studi tentang vigilantism di Aceh menunjukkan bahwa lamanya proses peradilan dan faktor sosial-emosional dapat mendorong tindakan main hakim sendiri, yang dinilai melanggar prosedur qanun jinayat; penelitian tersebut menekankan bahwa penghukuman sebelum terbukti di pengadilan bertentangan dengan prosedur hukum pidana syariah Aceh dan mendorong agar pelaku pelanggaran diserahkan kepada otoritas (Asman, 2021). Ini menempatkan pengadilan sebagai pusat legitimasi penghukuman dan memperlihatkan fungsi peradilan sebagai mekanisme pencegahan kekerasan ekstra-yudisial, yang relevan dengan gagasan umum bahwa pengadilan harus dihormati dan proses persidangan tidak boleh dihambat (yang dalam konteks lain dibahas sebagai contempt of court dan dapat dikenai ta'zīr ketika nash tidak menentukan sanksinya) (Syifa & Izzuddin, 2024). Dengan demikian, dalam konteks Aceh, peradilan Islam berfungsi bukan hanya mengadili, tetapi juga menegakkan due process agar penegakan syariah tidak bergeser menjadi kekerasan komunal (Asman, 2021; Syifa & Izzuddin, 2024).

________________________________________

XVI. ISU KAPASITAS DAN INTEGRITAS HAKIM: TUNTUTAN KEILMUAN DAN PENGAWASAN

Kapabilitas hakim merupakan prasyarat kualitas pemeriksaan dan putusan. Satu kajian menyatakan bahwa hukum peradilan agama mensyaratkan hakim memiliki gelar universitas di bidang syariah atau hukum umum dengan penguasaan hukum Islam, dan hakim disediakan kodifikasi Islam seperti UU Perkawinan dan KHI sebagai rujukan dalam memutus perkara (Rofii, 2014). Namun, studi lain yang mengevaluasi kebijakan layanan terpadu satu pintu dalam sistem peradilan agama justru menyatakan kompetensi hakim minimal dan preferensi putusan cenderung "fixed on material laws" dibanding precepts Islam dalam kasus tertentu, serta menyarankan adanya penyesuaian agar layanan terpadu selaras dengan kultur berbasis agama (Sumarno et al., 2023). Kedua sumber ini menunjukkan adanya perbedaan penilaian: satu menekankan desain normatif kualifikasi hakim dan ketersediaan kodifikasi, sementara yang lain mengkritik kualitas kompetensi dan kecenderungan praktik putusan (Rofii, 2014; Sumarno et al., 2023). Perbedaan ini penting dicatat karena ia mempengaruhi bagaimana proses pemeriksaan dan pemutusan perkara dipahami: sebagai masalah desain normatif semata atau sebagai problem implementasi dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Terkait integritas, kajian tentang peran Komisi Yudisial menekankan urgensi pengembangan kapasitas dan integritas hakim melalui pelatihan kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta memaknai fungsi pengawasan sebagai selaras dengan prinsip siyasah syar'iyyah (pengawasan untuk mendorong kebaikan dan mencegah keburukan) (Harisudin & Choriri, 2021). Dengan demikian, pemeriksaan dan pemutusan perkara oleh hakim dalam peradilan Islam mensyaratkan bukan hanya kecakapan normatif-metodologis, tetapi juga integritas dan pengawasan kelembagaan agar keadilan prosedural dan substantif dapat diwujudkan (Harisudin & Choriri, 2021).

________________________________________

XVII. ARAH PEMBARUAN: SEMA, MAQĀṢID, DAN TEKNOLOGI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

Pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia tidak hanya melalui undang-undang dan kompilasi, tetapi juga melalui kebijakan Mahkamah Agung. Studi tentang reformasi melalui SEMA menyatakan bahwa dari 2012–2022 Mahkamah Agung mengeluarkan sepuluh SEMA hasil rapat pleno kamar yang menghasilkan "458 new legal rules," dan "109 govern Islamic civil law," serta menilai reformasi tersebut integratif dengan enam aspek maqāṣid (mis. keadilan, hak perempuan, kemaslahatan umum) (Susanto, 2022). Studi lain menegaskan bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung berperan penting dalam pengembangan hukum keluarga Islam karena putusan berkekuatan hukum tetap dapat menjadi rujukan bagi hakim peradilan agama (Ma'u, 2023). Kerangka ini memperlihatkan bahwa proses pemeriksaan dan pemutusan perkara tidak statis; ia dipengaruhi pembaruan normatif yang terus berkembang melalui regulasi internal peradilan dan pembentukan yurisprudensi (Ma'u, 2023; Susanto, 2022).

Di luar itu, terdapat wacana pemanfaatan teknologi. Kajian konseptual tentang kecerdasan buatan (AI) dalam penyelesaian sengketa di peradilan agama menyatakan bahwa AI berpotensi meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas putusan dengan tetap dipandu prinsip maslahah mursalah, serta menekankan pentingnya aspek etika dan regulasi dalam integrasi AI ke proses penyelesaian sengketa (Musyafaah et al., 2021). Walaupun bersifat prospektif, kajian ini memperluas horizon "peradilan menurut hukum Islam" pada masa kini: dari semata penguatan teks kodifikasi menuju penguatan sistem pendukung keputusan yang tetap dituntun orientasi maslahat dan nilai-nilai keadilan (Musyafaah et al., 2021).

________________________________________

XVIII. SIMPULAN

Kajian komprehensif ini memperlihatkan bahwa peradilan menurut hukum Islam dalam konteks Indonesia modern merupakan fenomena yang tidak dapat dipahami secara tunggal dan monolitik. Ia adalah produk interaksi yang dinamis antara fiqh klasik, maqāṣid al-sharī'ah, 'urf keindonesiaan, positivisasi/kodifikasi negara, dan proseduralisasi melalui hukum acara perdata umum. Beberapa simpulan penting dapat ditarik dari kajian ini.

Pertama, institusi Peradilan Agama beroperasi sebagai lembaga negara yang menerapkan hukum Islam yang telah dipositifkan, dengan hukum acara yang sebagian besar mengikuti prosedur perdata umum, sehingga menghasilkan pola hibrida yang khas. Kedua, KHI dan KHES merupakan instrumen kodifikasi strategis yang bertujuan menyeragamkan rujukan hakim, meskipun dalam praktik masih terdapat ketegangan antara kodifikasi negara dan tradisi rujukan fiqh. Ketiga, maqāṣid al-sharī'ah berfungsi ganda: sebagai fondasi justifikasi pembaruan dan sebagai instrumen kritik terhadap praktik peradilan yang dinilai menyimpang dari tujuan hukum. Keempat, pembuktian, mediasi, penemuan hukum, dan eksekusi putusan semuanya mencerminkan karakter hibriditas yang sama: antara prosedur perdata modern dan ideal normatif Islam. Kelima, tantangan kapasitas hakim, integritas kelembagaan, keahlian ekonomi syariah, dan kompleksitas penerapan di Aceh menunjukkan bahwa efektivitas peradilan Islam bukan hanya soal desain normatif, tetapi juga soal implementasi dan penguatan kapasitas. Keenam, arah pembaruan melalui SEMA, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan prospek pemanfaatan teknologi AI memperlihatkan bahwa peradilan Islam di Indonesia terus berevolusi dalam merespons tuntutan keadilan substantif dan efisiensi kelembagaan.

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, K., & Susilawati, Y. (2020). Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2(1), 114. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3073

Aksa, F. N., Saifullah, T., & Fârâbî, A. (2023). The Implementation of Qanun Jinayat in Aceh. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 8(1). https://doi.org/10.22515/alahkam.v8i1.5896

Alwy, F. (2018). Reformulation of the Government Compilation of Islamic Law: Strengthening the Concept of Gender-Sensitive Regulations in Indonesia. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 11(4), 355. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v11no4.983

Asman, A. (2021). The Red Yarn of Contemporary Islamic Law Reform: A Critical Study of Abdullahi Ahmed An-Na'im's Thought. Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran, 21(1), 17. https://doi.org/10.18592/sjhp.v1i1.4193

Aulia, F., & Al-Fatih, S. (2018). Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Islamic Law dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir. Jurnal Ilmiah Hukum Legality, 25(1), 98. https://doi.org/10.22219/jihl.v25i1.5993

Azani, M. (2021). The Development of Islamic Law in Indonesia Through Traditional Theory and Legal Changes. Jurnal Mahkamah Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, 6(2), 113–128. https://doi.org/10.25217/jm.v6i2.1626

Azwar, Z., Armi, Mhd. I., Zulfan, Z., Jelani, A. B., & Nasri, A. L. (2024). Child Filiation and Its Implications on Maintenance and Inheritance Rights: A Comparative Study of Regulations and Judicial Practices in Indonesia, Malaysia, and Turkey. Journal of Islamic Law, 5(1), 62–85. https://doi.org/10.24260/jil.v5i1.2326

BISYRI, M. H. (2017). Perjuangan Ideologi dalam Fatwa. Jurnal Hukum Islam, 153–173. https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.732

Cammack, M. (1997). Indonesia's 1989 Religious Judicature Act: Islamization of Indonesia or Indonesianization of Islam? SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2568348

Candrawati, S. D. (2016). Pendapat Hakim PA Bangkalan dan PA Sidoarjo Mengenai Status Anak Luar Kawin. Al-Hukama, 6(2), 373–397. https://doi.org/10.15642/alhukama.2016.6.2.373-397

Fajriyyah, L., & Alfitri, A. (2022). Hearsay Evidence Admissibility: Due Process and Evidentiary Rules in Muslim Marriage Legalization (Isbat nikah). Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 16(3), 265–292. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no3.2464

Fauzi, M. L. (2021). Debating Sharī'a in Contemporary Indonesia. Tebuireng Journal of Islamic Studies and Society, 1(2), 119–152. https://doi.org/10.33752/tjiss.v1i2.1718

Hanifah, M. (2021). Perbandingan Tugas Mediator pada Pengadilan Agama Indonesia dengan Mahkamah Syariah Malaysia. Adhaper Jurnal Hukum Acara Perdata, 6(2), 101. https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.134

Haq, I., Muliati, M., Amiruddin, M. M., Maddolangeng, N. M., & Hammad, H. A. A. K. (2022). I'adah al-Nadzr (Reconsideration): A Critical Comparative Study between Indonesian Law and Saudi Arabian Law Perspectives (Fiqh Murafa'at). Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam, 7(2), 317. https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5248

Harisudin, M. N. (2015). The Taqnin of Indonesian Islamic Law Dynamic. Journal of Indonesian Islam, 9(1), 79. https://doi.org/10.15642/jiis.2015.9.1.79-100

Harisudin, M. N., & Choriri, M. (2021). On the Legal Sanction Against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah Perspective. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 5(1), 471. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9159

Hasyim, A. (2015). The Principles of Tightening Divorce in Semarang High Religious Court in Maqasid Al-Shari'ah Perspective. Al-Mawarid, 15(2), 69–96. https://doi.org/10.20885/almawarid.vol15.iss2.art4

Hidayati, N., & Setiyowati. (2023). Pembatalan Perkawinan Dikarenakan Penggantian Wali Nasab oleh Wali Hakim (Studi Kasus Putusan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Pkl). Jurnal Akta Notaris, 2(2), 217–228. https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v2i2.1237

Hooker, M. B. (1970). Introduction: Islamic Law in South-East Asia. Studia Islamika, 10(1). https://doi.org/10.15408/sdi.v10i1.636

Hooker, M. B., & Lindsey, T. (1970). Public Faces of Sharī'ah in Contemporary Indonesia: Towards a National Madhhab. Studia Islamika, 10(1). https://doi.org/10.15408/sdi.v10i1.637

Islami, A. I. (2024). Measuring the Quality of Mashlahat and Madharat in the Decision of Marriage Dispensation. Khuluqiyya Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam, 79–90. https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i2.113

Ismail, F. H., Sulong, J., Muzana, Z., Sabirin, & Kirin, A. B. (2022). Vigilantism among the Community in Aceh Against the Accused of Violating the Shariah Criminal Law. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 17(2), 531–553. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i2.6751

Jahar, A. S., & Shodiq, S. (2022). Social and Religious Dimensions of Children's Inheritance in Turkey, Saudi Arabia and Indonesia. Miqot Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 46(1). https://doi.org/10.30821/miqot.v46i1.870

Kamarusdiana, K. (2018). Disparity in the Judge's Ruling About Community Property Disputes After Divorce (An Analysis of the Verdict in the South Jakarta Religious Court, Religious Court of Jakarta and Supreme Court). Jurnal Cita Hukum, 6(1), 19–44. https://doi.org/10.15408/jch.v6i1.8266

Kamil, S. (2016). Syariah Law and the Rights of Non-Muslims: The Importance of Reinterpreting Traditional Syariah and Disseminating Progressive Syariah. Buletin Al-Turas, 22(1), 183–207. https://doi.org/10.15408/bat.v22i1.2933

Kamil, S. (2020). The Influence of Shari'ah Inspired Regulations on the Life of the Community in Tangerang. Buletin Al-Turas, 20(1), 159–176. https://doi.org/10.15408/bat.v20i1.3754

Kholifah, U. N., Fitriyah, F., & Mustakim, A. A. (2022). Tinjauan Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan terhadap Putusan Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2019. Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law, 6(2), 144–157. https://doi.org/10.30762/qaw.v6i2.158

Lahaji, L., & Maulasa, A. (2023). The Integration of One-Stop Integrated Service Policy in the Religious Judicial System in Indonesia. Al-Ulum, 23(1), 240–264. https://doi.org/10.30603/au.v23i1.4132

Maswandi, M., Frensh, W., Siregar, F. Y. D., & Hidayani, S. (2024). State and Fiqh: Examining the Legal Status of Divorce in Verstek Decision Number 2939/Pdt.G/2023/PA.Mdn. Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 11(1), 101–113. https://doi.org/10.32505/qadha.v11i1.8722

Ma'u, D. H. (2023). The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law in Indonesia. Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 7(2), 669. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.8519

Millenia, A. S., Abdurrahman, M., & Mujahid, I. (2021). Diskresi Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Talak melalui Video Call pada Saat Pandemi Covid-19. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 1(1), 1–5. https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.81

Musyafaah, N. L., Warjiyati, S., & Syafaq, H. (2021). Tindak Pidana Contempt of Court Perspektif Hukum Islam. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 7(2), 283–302. https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.2.283-302

Nur, N. F., Yahya, A., & Idris, E. (2022). Maqashid Shariah Study on the Recording of Unregistered Marriage in the Family Card. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 22(3), 411–422. https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.411-422

Nurlaelawati, E. (2010). Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts. https://doi.org/10.5117/9789089640888

Podungge, M. S., Ruhiat, P. N., & Khosyi'ah, S. (2022). Hukum Perkawinan & Kewarisan dalam Tata Hukum Mesir dan Sudan. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, 3(1), 19–32. https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17476

Puneri, A., Nazarov, I. I., Ahmat, M. C., & Arif, M. I. (2019). The Litigation Process in Handling Murabahah Cases: A Comparative Study between Malaysia and Indonesia. International Journal of Management and Applied Research, 6(4), 307–316. https://doi.org/10.18646/2056.64.19-023

Qomar, M. (2019). Islam Nusantara. Epistemé Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 14(1), 131–150. https://doi.org/10.21274/epis.2019.14.1.131-150

Ramadhan, S. (2020). Islamic Law, Politics and Legislation: Development of Islamic Law Reform in Political Legislation of Indonesia. Adhki Journal of Islamic Family Law, 2(1), 63–76. https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.35

Ridwan, A., Sayekti, S. P., & Faridah, E. (2023). Sharia Actualization: Realizing the Indonesian Islamic Jurisprudence. Hikmatuna Journal for Integrative Islamic Studies, 9(2), 203–218. https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v9i2.1398

Rizani, A. K., & Muchimah, M. (2023). Optimizing Mediation as an Effort to Settle Marital Disputes in Court. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 8(2), 320–332. https://doi.org/10.61394/jihtb.v8i2.266

Rofii, A. (2014). Whither Islamic Legal Reasoning? The Law and Judicial Reasoning of the Religious Courts. Journal of Indonesian Islam, 8(2), 235. https://doi.org/10.15642/jiis.2014.8.2.235-262

Rofiq, N., Setyowati, R., Nugrahenti, M. C., Prabowo, W., Asroni, A., Amili, H., Setyaudin, T., & Musthafa, M. (2023). Judges Perspective on the Third Talak Imposed Outside of Court Session. Diponegoro Law Review, 8(1), 76–92. https://doi.org/10.14710/dilrev.8.1.2023.76-92

Sabir, M., Aris, A., & Mutmainnah, I. (2021). The Problems of the KHI on Article 7 About the Marriage Isbat in a Religious Court. Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran, 21(1), 68. https://doi.org/10.18592/sjhp.v21i1.3994

Santoso, T. (2012). Implementation of Islamic Criminal Law in Indonesia: Ta'zīr Punishment as a Solution? Iium Law Journal, 19(1). https://doi.org/10.31436/iiumlj.v19i1.6

Sa'diyah, H. T., Hasanah, S. L., Thabrani, A. M., & Hariyanto, E. (2021). Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3(1), 96–118. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460

Sembodo, C. (2005). The Re-actualization of Islamic Law: Munawir Sjadzali and the Politics of Islamic Legal Interpretation under the New Order Indonesia. Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies, 43(1), 99. https://doi.org/10.14421/ajis.2005.431.99-129

Sholeh, B. (2005). Pesantren, Peace Building, and Empowerment: A Study of Community Based Peace Building Initiatives. Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies, 43(2), 327. https://doi.org/10.14421/ajis.2005.432.327-347

Sidqi, I., Nisa, S. M., & Daini, H. S. (2023). Development of Artificial Intelligence in the Dispute Resolution of Religious Courts. Jurnal Hukum Islam, 21(1), 83–112. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i1_04

Solikhudin, M. (2019). Pengembangan Hukum Islam Kontemporer: dari Qawlī ke Manhajī. Ahkam Jurnal Hukum Islam, 7(1), 169–194. https://doi.org/10.21274/ahkam.2019.7.1.169-194

Suadi, A. (2020). Judicial Authority and the Role of the Religious Courts in the Settlement of Sharia Economic Disputes. Lex Publica, 7(2), 1–14. https://doi.org/10.58829/lp.7.2.2020.1-14

Sumarno, E., Marzuki, M., & Hasyim, M. S. (2023). Acculturation of Islamic Law and Local Culture in Marriage Customs of the Buol People: An Anthropological Perspective. International Journal of Contemporary Islamic Law and Society, 5(1), 27–35. https://doi.org/10.24239/ijcils.vol5.iss1.60

Susanto, Y. A. (2022). Gugatan Sederhana pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Dihubungkan dengan Prinsip Ekonomi Syariah. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam, 3(1), 81–100. https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17535

Syifa, S. N., & Izzuddin, A. (2024). Comparative Study of Reasons for Divorce Based on National Marriage Laws in Indonesia and Turkiye. Islamic Review Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman, 13(1), 39–58. https://doi.org/10.35878/islamicreview.v13i1.1110

Untitled. (2023). The Scientific Journal of Cihan University – Sulaimanyia, 7(1). https://doi.org/10.25098/7.1.13

Wahyudi, F. (2022). Ithbāt Ṭalāq: An Offer of Legal Solutions to Illegal Divorce in Indonesia. Al-Ahkam, 32(2), 211–232. https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.2.11720

Wijayati, M., & Rosadi, A. (2020). Women Before the Law: Between Justice and Certainty: Notes on Divorce Settlement Case Due to Domestic Violence in Metro Religious Court. Akademika Jurnal Pemikiran Islam, 25(1), 209. https://doi.org/10.32332/akademika.v25i1.1974