01611 - Penyitaan Dalam Perspektif Hukum Islam: Legitimasi, Kemaslahatan, Dan Mekanisme Kontrol Dalam Konteks Praktik Indonesia

Abstrak

Penyitaan sebagai tindakan pengambilalihan penguasaan barang oleh negara merupakan salah satu instrumen pembuktian dalam peradilan pidana yang bersinggungan langsung dengan hak milik dan hak asasi manusia. Artikel ini bertujuan mengkaji legitimasi penyitaan dari perspektif hukum Islam dalam konteks praktik Indonesia, dengan menyintesis literatur hukum acara pidana dan norma-norma Islam terkait pembuktian (al-bayyinah), perlindungan harta, dan kemaslahatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyitaan dapat dibenarkan secara moral dalam perspektif Islam apabila memenuhi tiga kepatuhan serentak: kepatuhan pada tujuan pembuktian dan kebenaran (bayyinah), kepatuhan pada kemaslahatan perlindungan harta dan martabat manusia, serta kepatuhan pada mekanisme prosedural dan kontrol agar tindakan pengambilalihan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan. Kajian ini juga menunjukkan bahwa mekanisme praperadilan dalam hukum positif Indonesia kompatibel dengan prinsip pencegahan kezhaliman dalam Islam, dan bahwa pengelolaan benda sitaan menuntut tata kelola yang bertanggung jawab sebagai bentuk amanah negara atas harta milik warga.

Kata kunci: penyitaan, hukum Islam, al-bayyinah, kemaslahatan, praperadilan, barang bukti

________________________________________

Abstract

Confiscation as a state act of taking over the possession of goods is one of the instruments of proof in criminal justice that directly intersects with property rights and human rights. This article aims to examine the legitimacy of confiscation from the perspective of Islamic law in the context of Indonesian practice, by synthesizing criminal procedural law literature and Islamic norms related to evidence (al-bayyinah), property protection, and maslahah. The results of the study indicate that confiscation can be morally justified in the Islamic perspective if it fulfills three concurrent obligations: adherence to the purpose of proof and truth (bayyinah), adherence to the maslahah of property protection and human dignity, and adherence to procedural mechanisms and controls so that the act of seizure does not turn into arbitrariness. This study also shows that the pretrial mechanism in Indonesian positive law is compatible with the Islamic principle of preventing injustice (zulm), and that the management of confiscated goods requires responsible governance as a form of the state's trust (amanah) over citizens' property.

Keywords: confiscation, Islamic law, al-bayyinah, maslahah, pretrial, evidence

________________________________________

1. Pendahuluan: Penyitaan sebagai Tindakan Pengambilalihan untuk Kepentingan Perkara dan Problem Legitimasi dalam Perspektif Islam

Dalam praktik peradilan pidana modern di Indonesia, "penyitaan" dipahami sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP dan dijelaskan kembali dalam berbagai kajian hukum acara pidana (Unasikah, 2015). Rumusan tersebut menegaskan dua karakter pokok penyitaan: (i) adanya peralihan penguasaan (bukan selalu peralihan kepemilikan), dan (ii) orientasinya pada kebutuhan pembuktian dalam proses peradilan pidana (Unasikah, 2015). Karena tindakan ini beririsan langsung dengan hak milik dan pada gilirannya berpotensi menjadi bentuk pembatasan hak asasi, literatur menekankan bahwa penyitaan dibenarkan oleh hukum acara pidana namun tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus mengikuti prosedur dan dasar kewenangan yang sah (Gunawan, 2020).

Pertanyaan "penyitaan menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia karenanya paling produktif dibaca sebagai upaya menautkan: (a) tujuan penyitaan sebagai instrumen pembuktian dan pengamanan barang bukti dalam sistem hukum positif (Unasikah, 2015; Gunawan, 2020), dengan (b) prinsip-prinsip normatif Islam yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan harta dari pemindahan hak milik yang tidak sesuai prosedur serta pemanfaatan yang bertentangan dengan kehendak syariat. Dengan kerangka ini, pembahasan penyitaan menurut hukum Islam bukan sekadar mengulang definisi prosedural, melainkan menguji legitimasi moral-normatif penyitaan: kapan pengambilalihan barang dapat dibenarkan, bagaimana pembatasannya agar tidak melahirkan kezhaliman, dan bagaimana memastikan kemaslahatan pembuktian tidak merusak perlindungan terhadap harta dan martabat manusia (Gunawan, 2020).

________________________________________

2. Penyitaan sebagai "Upaya Paksa": Dimensi Pembuktian, Pembatasan Hak, dan Kebutuhan Kontrol

Literatur hukum acara pidana Indonesia secara konsisten menempatkan penyitaan sebagai bagian dari "upaya paksa" (dwang middelen) yang melekat pada fungsi penyidikan (Unasikah, 2015). Karena tindakan tersebut merupakan "upaya perampasan" terhadap hak milik—dalam arti pengambilalihan penguasaan sementara oleh negara—maka ia memiliki konsekuensi hak asasi dan menuntut kehati-hatian prosedural (Gunawan, 2020). Sejalan dengan itu, studi tentang penyitaan menegaskan bahwa tujuan penyitaan adalah kepentingan "pembuktian" di persidangan dan bahwa tanpa barang bukti perkara dapat mengalami kesulitan untuk dibawa dan/atau dibuktikan di pengadilan. Pada saat yang sama, justru karena penyitaan menyentuh wilayah hak milik, beberapa kajian menegaskan perlunya syarat, pembatasan, dan prosedur yang ketat agar tidak terjadi kesewenang-wenangan serta agar benda yang disita benar-benar relevan dengan pembuktian (Gunawan, 2020).

Dalam kerangka kontrol, praperadilan dipaparkan sebagai instrumen pengawasan (control) atas tindakan upaya paksa penyidik/penuntut umum demi perlindungan hak asasi, termasuk ketika penyitaan dipersoalkan karena dianggap tidak sah atau melawan hukum (Helmi & Ihya', 2023; Unasikah, 2015). Hidayat secara eksplisit menyatakan bahwa apabila penyitaan atas benda yang dianggap terkait tindak pidana dilakukan tanpa alasan hukum yang tepat atau dengan cara yang tidak sah, pemilik benda dapat mengajukan praperadilan (Helmi & Ihya', 2023). Kusumastuti juga menegaskan tujuan praperadilan sebagai mekanisme pengawasan terhadap penggunaan upaya paksa dalam prosedur penyidikan dan penuntutan. Ismail dan Tamu menekankan signifikansi praperadilan dalam konteks perlindungan hak asasi mengingat proses hukum acara pidana sarat dengan pembatasan hak—termasuk penyitaan—yang perlu dikontrol agar tidak menjadi "perkosaan hak". Dengan demikian, bahkan sebelum masuk ke pembacaan norma Islam, literatur hukum positif telah menempatkan penyitaan pada titik tegang: kebutuhan negara untuk pembuktian versus kebutuhan individu atas perlindungan hak milik dan prosedur yang adil (Unasikah, 2015; Helmi & Ihya', 2023).

________________________________________

3. "Pembuktian" dalam Horizon Islam: Al-Bayyinah dan Implikasinya bagi Pengamanan Barang Bukti (Barang Sitaan)

Untuk mengaitkan penyitaan dengan epistemologi pembuktian dalam Islam, konsep kunci yang disediakan literatur adalah "al-bayyinah". Harizona menjelaskan bahwa dalam hukum Islam segala sesuatu yang menerangkan dan menjelaskan kebenaran (al-haq) termasuk ke dalam al-bayyinah sebagai pembuktian, dan dalam kerangka ini "alat bukti" dan "barang bukti" tidak dipisahkan secara tegas karena keduanya sama-sama berfungsi menerangkan kebenaran. Klaim ini penting bagi pembahasan penyitaan menurut hukum Islam, karena ia memberi landasan bahwa pengamanan objek-objek yang dapat menerangkan kebenaran perkara (yang dalam sistem positif diposisikan sebagai barang bukti/benda sitaan) memiliki relevansi normatif dalam Islam sepanjang diarahkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Namun, literatur yang sama juga menegaskan orientasi teleologis hukum Islam pada kemaslahatan hidup manusia. Di titik ini muncul konsekuensi normatif: tindakan pengambilalihan barang untuk kepentingan pembuktian hanya dapat dibenarkan sejauh sejalan dengan tujuan kemaslahatan, bukan sekadar prosedur formal. Di sisi lain, Sodikin menekankan bahwa kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh pensyariatan hukum mencakup terpeliharanya harta dari pemindahan hak milik yang tidak menurut prosedur hukum, dan dari pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dengan menggabungkan dua titik tekan ini—al-bayyinah sebagai kerangka pembuktian dan perlindungan harta sebagai kemaslahatan yang dijaga—maka penyitaan dalam perspektif Islam dapat disusun sebagai tindakan sementara yang sah secara moral apabila memenuhi dua prasyarat: relevan untuk menerangkan kebenaran perkara (bayyinah) dan tidak menjadi mekanisme perampasan yang merusak perlindungan harta secara tidak adil.

________________________________________

4. Legitimasi Moral Tindakan Penyidik Menurut Perspektif Islam: Integritas, Ketelitian, dan Penghormatan HAM

Konstruksi "penyitaan menurut Islam" memerlukan bukan hanya tujuan yang benar (pembuktian), melainkan juga etika pelaksana yang benar. Helmi dan Ihya' menegaskan bahwa Islam menekankan pentingnya integritas, kejujuran, dan ketelitian dalam menjalankan tugas penyidikan; penyidik bukan hanya bertanggung jawab secara hukum melainkan juga memikul tanggung jawab moral untuk menjunjung nilai kebenaran dan keadilan serta menghormati hak asasi manusia (Rahim et al., 2020). Dalam konteks penyitaan, penekanan etika ini bersesuaian dengan kritik dalam literatur hukum positif bahwa penyitaan tidak boleh sewenang-wenang karena menyentuh hak milik dan dapat merugikan pihak yang dikenai tindakan (Gunawan, 2020). Dengan demikian, penguatan etika penyidik dalam perspektif Islam (integritas dan ketelitian) berfungsi sebagai lapis legitimasi substantif yang melengkapi legalitas prosedural (izin, berita acara, pengamanan) dalam sistem positif (Gunawan, 2020; Rahim et al., 2020).

Masih dalam sumber yang sama, Helmi dan Ihya' juga menyatakan bahwa karena penyitaan dapat mengancam hak asasi manusia, KUHAP mensyaratkan izin Ketua Pengadilan Negeri untuk pelaksanaan penyitaan, meskipun dalam keadaan mendesak penyitaan dapat dilakukan terlebih dahulu dan kemudian segera dilaporkan untuk memperoleh persetujuan (Rahim et al., 2020). Walaupun ketentuan tersebut adalah rujukan hukum positif, relevansinya bagi "penyitaan menurut Islam" terletak pada kompatibilitas tujuannya: membangun pembatasan dan kontrol agar tindakan koersif tidak menimbulkan kezhaliman atau pelanggaran martabat manusia (Gunawan, 2020; Rahim et al., 2020). Dalam arti ini, penyitaan yang "islami" dalam konteks negara hukum Indonesia dapat dipahami sebagai penyitaan yang sekaligus: berorientasi pembuktian, proporsional, diawasi, dan menghormati martabat serta hak milik (Rahim et al., 2020).

________________________________________

5. Prosedur, Kebutuhan Manusia, dan Konsep "Pinjam Pakai" Barang Bukti: Ijtihad Praktis Berbasiskan Kemaslahatan

Dimensi khas yang langsung menghubungkan praktik penyitaan/barang bukti dengan argumentasi hukum Islam muncul dalam studi Unasikah tentang "pinjam pakai barang bukti" pada perkara pencurian. Unasikah mendeskripsikan bahwa barang bukti mencakup barang berwujud/tidak berwujud, bergerak/tidak bergerak, yang dapat dijadikan bukti di pengadilan dan menjadi faktor penting dalam perkara pidana sehingga harus diperhatikan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim. Dalam praktik yang diteliti, prosedur pinjam pakai barang bukti dilakukan melalui surat permohonan tertulis, pemenuhan syarat administratif, pertimbangan penyidik, dan persetujuan pimpinan kepolisian setempat; dasar hukum positif yang dipakai adalah Pasal 45 ayat (1) KUHAP, dengan pertimbangan antara lain bahwa barang tersebut tidak mengganggu kepentingan persidangan dan pemilik sangat membutuhkan barang tersebut. Yang krusial, Unasikah menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian dipandang mubah (boleh), terutama karena peminjam adalah pemiliknya sendiri dan berada dalam kebutuhan mendesak untuk kebutuhan sehari-hari; artikel tersebut menekankan bahwa meskipun barang bukti penting, kebutuhan manusia dipandang lebih penting.

Kontribusi Unasikah bagi tema "penyitaan menurut hukum Islam" adalah menyediakan contoh bagaimana norma kemaslahatan bekerja sebagai mekanisme penyeimbang antara kepentingan pembuktian (yang mendorong pengambilalihan/pengamanan barang) dan kepentingan pemilik yang sah (yang menuntut akses atas barang untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari). Dalam bingkai ini, penyitaan tidak dipahami sebagai tindakan mematikan fungsi sosial-ekonomi harta, melainkan sebagai pengalihan penguasaan yang harus dikelola secara bertanggung jawab; bahkan ketika barang "diamankan" dan menjadi tanggung jawab penyidik, praktik pinjam pakai dapat dipahami sebagai kompromi kemaslahatan selama tidak mengganggu persidangan dan disertai kesanggupan/komitmen pihak peminjam. Dengan kata lain, "penyitaan islami" menurut studi ini bukan hanya soal menyita, tetapi juga soal mengelola konsekuensi sosialnya agar tidak menimbulkan mudarat yang tidak perlu terhadap pemilik yang berhak.

________________________________________

6. Pengelolaan Benda Sitaan sebagai Amanah (Trust) dan Kewajiban Menjaga Keutuhan Barang Bukti

Kerangka Islam yang menekankan integritas dan tanggung jawab moral penyidik (Rahim et al., 2020) memperoleh korespondensi operasional dalam literatur pengelolaan barang bukti/benda sitaan. Kesuma menegaskan bahwa barang bukti yang disita memerlukan penanganan yang cermat atas keamanan dan keutuhannya sejak tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan; pengelolaan barang bukti dipaparkan sebagai proses penerimaan, penyimpanan, pengamanan, perawatan, pengeluaran, dan pemusnahan benda sitaan (Gunawan, 2020). Kesuma juga menjelaskan fungsi Rupbasan sebagai tempat menyimpan benda sitaan untuk keperluan pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim; penggunaan/pengeluaran benda sitaan memerlukan surat permintaan dari pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis (Gunawan, 2020). Pada level prinsip, Kesuma kembali menekankan bahwa penyitaan menyentuh hak asasi karena merupakan pengambilalihan/penguasaan atas milik orang (Gunawan, 2020)—sejalan dengan peringatan dalam literatur lain bahwa penyitaan tidak boleh sewenang-wenang.

Dalam urusan kelembagaan, Kurniyawan dan Hasanah menilai bahwa penyimpanan benda sitaan yang optimal diperlukan untuk menjaga keutuhan benda sitaan bagi pembuktian, mencegah perubahan, serta memelihara nilai benda sitaan; mereka juga mengaitkan isu pengelolaan benda sitaan dengan kebutuhan mekanisme check and balance dalam penegakan hukum. Wibowo menambahkan bahwa pengelolaan benda sitaan merupakan konsekuensi dari penyitaan dan berkaitan dengan perlindungan hak asasi mengingat penyitaan adalah pengambilalihan/penguasaan benda sementara atau seterusnya yang merampas penguasaan atas milik orang; ia juga menunjukkan bahwa penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di berbagai tempat yang ditunjuk (misalnya kantor kepolisian/kejaksaan/pengadilan dan tempat lain dalam keadaan memaksa) ketika Rupbasan belum tersedia (Musnaini, 2018). Dalam perspektif "penyitaan menurut Islam", rincian ini memperjelas aspek amanah: ketika negara mengambil alih penguasaan harta untuk al-bayyinah (pembuktian), ia harus memastikan penjagaan, keutuhan, dan prosedur keluarnya barang dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak berubah menjadi kezaliman atau penyalahgunaan (Gunawan, 2020; Musnaini, 2018; Rahim et al., 2020).

________________________________________

7. Penyitaan, Pelelangan, dan Prinsip Menghindari Kerusakan Barang Sitaan: Penataan Maslahat dalam Kerangka Prosedural

Maslahat penyitaan tidak berhenti pada tindakan mengambil alih, tetapi juga pada bagaimana negara menghindari kerusakan barang sitaan dan kerugian yang tidak perlu. Sulastri membahas bahwa benda sitaan sebagai barang bukti dapat dilakukan pelelangan (dengan persetujuan tersangka atau kuasanya) apabila benda tersebut lekas rusak atau membahayakan, tidak mungkin disimpan sampai perkara memperoleh kekuatan hukum tetap, atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi; ia juga menyatakan bahwa pelelangan sebelum putusan dapat dilakukan sesuai tingkat pemeriksaan (penyidik, penuntut umum, atau hakim) serta menautkan kewenangan pelelangan dengan Pasal 45 ayat (1) KUHAP. Pada saat yang sama, Sulastri menegaskan bahwa karena penyitaan menyangkut hak milik orang lain (hak asasi), undang-undang menentukan syarat-syarat penyitaan, termasuk prosedur biasa yang mensyaratkan izin Ketua Pengadilan Negeri. Kerangka ini selaras dengan pandangan bahwa penyitaan adalah tindakan untuk pembuktian yang harus dibatasi agar tidak sewenang-wenang (Gunawan, 2020).

Jika diletakkan dalam perspektif Islam sebagaimana dirumuskan Sodikin—perlindungan harta dari pemindahan hak milik yang tidak prosedural dan dari pemanfaatan yang tidak sesuai kehendak syariat—maka mekanisme pelelangan atas barang yang lekas rusak dapat dibaca sebagai upaya menghindari kerusakan harta (mudarat) sambil tetap menjaga kepentingan proses peradilan. Dengan demikian, pengelolaan pascapenyitaan (termasuk opsi pelelangan pada kondisi tertentu) dapat dipahami sebagai bentuk "tadbir" (pengaturan) kemaslahatan: memastikan barang bukti tetap bernilai dan tidak menjadi sumber kerugian tambahan, namun tetap berada dalam koridor izin, persetujuan, dan prosedur yang mencegah penyalahgunaan.

________________________________________

8. Praperadilan sebagai Pengawasan atas Penyitaan: Kompatibilitas Tujuan Kontrol dengan Perlindungan Hak dalam Islam

Dalam konteks negara hukum, literatur menempatkan praperadilan sebagai mekanisme untuk menguji keabsahan tindakan upaya paksa dan memberi perlindungan hak asasi, termasuk ketika penyitaan dilakukan secara tidak sah (Helmi & Ihya', 2023). Hidayat menegaskan bahwa praperadilan dapat diajukan ketika penyitaan dianggap dilakukan secara tanpa alasan hukum yang tepat atau melawan hukum sehingga merugikan pemilik (Helmi & Ihya', 2023). Ismail dan Tamu memandang praperadilan sebagai instrumen kontrol terhadap praktik pemeriksaan pidana pada tingkat penyidikan dan penuntutan agar perlindungan hak asasi—termasuk terhadap pembatasan hak melalui penyitaan—tidak dilanggar. Kusumastuti menempatkan tujuan utama praperadilan sebagai mekanisme pengawasan atas penggunaan upaya paksa dalam prosedur penyidikan dan penuntutan. Gunawan menambahkan bahwa praperadilan merupakan kontrol atas tindakan penyidik/penuntut umum, dan mendiskusikan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mendorong kehati-hatian penyidik dalam melakukan penyitaan serta memperluas ruang pengujian tindakan upaya paksa di praperadilan (Unasikah, 2015). Hadis dan Ardiansyah juga menegaskan penyitaan sebagai bagian dari penyidikan dan menggarisbawahi pentingnya prosedur dan pembatasan tegas agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atau rekayasa alat bukti yang merugikan tersangka.

Dari perspektif Islam yang menekankan integritas, kejujuran, dan penghormatan hak asasi dalam kerja penyidik (Rahim et al., 2020) serta kemaslahatan perlindungan harta, mekanisme kontrol atas penyitaan dalam sistem positif dapat dipahami sebagai instrumen institusional untuk mencegah kezhaliman: bukan untuk meniadakan pembuktian, tetapi untuk memastikan pengambilalihan harta dilakukan dengan alasan yang benar, prosedur yang sah, dan batasan yang proporsional (Unasikah, 2015; Helmi & Ihya', 2023; Rahim et al., 2020). Dengan demikian, praperadilan—dalam pembacaan normatif—dapat diposisikan sebagai "garansi prosedural" agar penyitaan tidak menyalahi kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum itu sendiri.

________________________________________

9. Konteks Aceh (Hukum Acara Jinayat) dan Gagasan Kemaslahatan sebagai Dasar Perlindungan dari Kekeliruan Upaya Paksa

Salah satu jalur penting untuk memahami "penyitaan menurut hukum Islam" di Indonesia adalah melihat bagaimana hukum acara jinayat (Aceh) diposisikan dan dibandingkan dengan KUHAP. Daipon menjelaskan bahwa penelitian komparatif antara KUHAP dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menunjukkan adanya perbedaan proses penyidikan, yang meliputi perbedaan paradigma pengaturan penyidikan, perbedaan terkait wewenang penyidik, dan perbedaan terkait penyidikan langsung tindak pidana/jarimah; Daipon juga mengaitkan penyempurnaan ketentuan hukum acara dengan perkembangan demokrasi, HAM, dan teknologi informasi-komunikasi, termasuk kebutuhan perlindungan hak tersangka/terdakwa serta keseimbangan perlindungan antara martabat tersangka dan kepentingan umum. Meskipun Daipon tidak merinci penyitaan secara spesifik dalam qanun, kerangka ini relevan karena penyitaan adalah bagian dari tindakan penyidikan yang dalam sistem KUHAP dipahami sebagai upaya paksa (Unasikah, 2015), dan dalam literatur lain dipahami sebagai tindakan yang membatasi hak (Gunawan, 2020).

Pada dimensi pemulihan akibat kekeliruan upaya paksa, Musnaini meneliti ganti rugi bagi korban salah tangkap/salah tahan dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 dan menyatakan bahwa ganti kerugian diberikan sebesar 0,3 gram emas (atau uang senilai) secara harian, serta menafsirkan dasar pemberian ganti rugi tersebut dalam perspektif hukum Islam sebagai berbasis maslahah mursalah (ijtihad ulama dan interaksi fikih dengan KUHP/KUHAP) (Kusumastuti, 2018). Musnaini juga menegaskan bahwa upaya paksa dalam proses hukum (termasuk penyitaan) dapat mengurangi dan membatasi hak-hak seseorang (Kusumastuti, 2018). Dalam konteks artikel ini, temuan Musnaini tidak dapat dipaksakan menjadi aturan kompensasi bagi penyitaan (karena fokusnya salah tangkap/salah tahan), tetapi cukup untuk menunjukkan pola argumentasi Islam yang menekankan pemulihan kerugian akibat kesalahan upaya paksa sebagai wujud kemaslahatan dan perlindungan hak (Kusumastuti, 2018). Pola ini konsisten dengan prinsip umum perlindungan harta dan pencegahan pemindahan hak milik tanpa prosedur yang benar sebagaimana dikemukakan Sodikin.

________________________________________

10. Penyitaan dalam Perkara Ekonomi Syariah (Sita Jaminan): Pembekuan Objek untuk Perlindungan Hak dan Tata Kelola Eksekusi

Meskipun topik utama adalah penyitaan dalam perkara pidana, literatur ekonomi syariah memperlihatkan bentuk lain dari penyitaan/pembekuan yang relevan untuk menegaskan rasionalitas "pengambilalihan/pembatasan penguasaan" dalam perspektif syariah. Abdullah dkk. meneliti prosedur eksekusi "sita jaminan" (dalam perkara murabahah) dan menyatakan bahwa barang-barang yang diajukan untuk kepentingan penggugat dibekukan dan tidak boleh dialihkan atau dijual; mereka juga menegaskan pentingnya peran pengadilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah dan isu prosedur penyitaan serta eksekusi jaminan. Studi ini menunjukkan bahwa dalam ranah ekonomi syariah pun tindakan pembekuan/pembatasan penguasaan atas barang dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan hak para pihak dan tata kelola penyelesaian sengketa, bukan sekadar tindakan koersif tanpa tujuan. Relevansinya bagi "penyitaan menurut hukum Islam" adalah penguatan argumen bahwa pembatasan penguasaan atas harta dapat dibenarkan secara normatif ketika diarahkan pada perlindungan hak dan penyelesaian sengketa secara tertib, dengan tetap menuntut kepatuhan pada prosedur dan dasar hukum yang dipandang sah.

________________________________________

11. Sintesis: Kriteria "Penyitaan yang Sejalan dengan Nilai Islam" dalam Konteks Praktik Indonesia

Berdasarkan sintesis literatur, "penyitaan menurut hukum Islam" (dalam konteks praktik Indonesia) dapat dirumuskan secara akademik sebagai tindakan pengambilalihan/pengamanan penguasaan atas barang yang relevan untuk pembuktian (al-bayyinah), yang dibenarkan secara moral apabila memenuhi kemaslahatan: menjaga kebenaran dan keadilan sekaligus melindungi harta dari pemindahan hak yang tidak prosedural dan dari pemanfaatan yang tidak patut. Agar tidak jatuh pada kezhaliman, tindakan tersebut menuntut integritas dan ketelitian aparat (sebagai tanggung jawab moral menurut Islam) serta penghormatan terhadap hak asasi manusia (Rahim et al., 2020), yang dalam hukum positif diterjemahkan ke dalam prosedur, pembatasan, izin pengadilan, dan mekanisme kontrol (praperadilan) ketika penyitaan dianggap tidak sah (Unasikah, 2015; Helmi & Ihya', 2023). Pada tingkat kebijakan praktis, studi Unasikah memperlihatkan bahwa bahkan setelah barang bukti berada dalam tanggung jawab penyidik, pertimbangan kebutuhan manusia (maslahat) dapat membuka ruang kebijakan seperti pinjam pakai barang bukti kepada pemilik yang berhak, selama tidak mengganggu kepentingan persidangan dan disertai prosedur permohonan serta pertimbangan penyidik. Pada level pengelolaan, amanah negara atas benda sitaan menuntut tata kelola penyimpanan, perawatan, dan pengeluaran yang tertib (misalnya melalui Rupbasan dan mekanisme surat permintaan pejabat yang bertanggung jawab) agar barang bukti tetap utuh dan tidak menimbulkan kerugian tambahan (Gunawan, 2020; Musnaini, 2018).

Dengan demikian, penyitaan yang "islami" dalam pengertian substantif tidak identik dengan memperbanyak tindakan penyitaan, melainkan menuntut tiga kepatuhan serentak: kepatuhan pada tujuan pembuktian/kebenaran (bayyinah), kepatuhan pada kemaslahatan perlindungan harta dan martabat manusia (Rahim et al., 2020), dan kepatuhan pada mekanisme prosedural serta kontrol agar tindakan pengambilalihan penguasaan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan (Unasikah, 2015; Gunawan, 2020; Helmi & Ihya', 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Gunawan, R. I. (2020). Effectiveness of pretrial decisions on the implementation of confiscation and its legal implications. Ius Poenale, 1(1), 63–78. https://doi.org/10.25041/ip.v1i1.2068

Helmi, H. J., & Ihya', R. (2023). Peranan rekonstruksi pada proses penyidikan dalam upaya mengungkap kejahatan. Imtiyaz Jurnal Ilmu Keislaman, 7(2), 129–150. https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.773

Kusumastuti, E. (2018). Penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan. Yuridika, 33(1), 1. https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7258

Musnaini, M. (2018). Ganti rugi bagi korban salah tangkap atau salah tahan dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah ditinjau menurut hukum Islam. Legitimasi Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 6(2). https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3957

Rahim, M. I. F., Rahim, S. A. P., Rahim, M. A. H. A., Rahim, A. R., & Rahim, A. (2020). Penyitaan barang bukti tindak pidana pada tingkat pemeriksaan persidangan. Pleno Jure, 9(1), 47–57. https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i1.389

Unasikah, A. (2015). Hukum pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(1), 200–223. https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.1.200-223