01583 - Obligasi dalam Perspektif Hukum Islam: Kritik atas Instrumen Berbunga dan Rekonstruksi melalui Sukuk

Bonds in the Perspective of Islamic Law: A Critique of Interest-Based Instruments and Reconstruction through Sukuk

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji kedudukan obligasi sebagai surat utang jangka panjang dalam perspektif hukum Islam serta rekonstruksi instrumen sejenis yang sesuai dengan prinsip syariah melalui sukuk atau obligasi syariah. Dengan menggunakan pendekatan sintesis literatur, kajian ini menunjukkan bahwa obligasi konvensional dipandang bermasalah dalam hukum Islam karena mengandung unsur riba melalui penetapan bunga di awal transaksi dalam relasi utang-piutang. Sebagai respons normatif, pasar modal syariah mengembangkan sukuk sebagai instrumen alternatif yang berbasis kepemilikan atas aset, manfaat, atau proyek, dengan imbal hasil berupa bagi hasil, margin, atau fee sesuai akad syariah. Di Indonesia, kerangka hukum sukuk meliputi Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 dan UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN. Meskipun demikian, literatur juga mengidentifikasi sejumlah tantangan substantif, antara lain risiko kepatuhan syariah, persoalan mekanisme pasar sekunder, lemahnya infrastruktur hukum, serta kebutuhan penguatan akuntabilitas dan transparansi. Dengan demikian, ukuran penerimaan suatu instrumen "obligasi" dalam hukum Islam tidak cukup ditentukan oleh nama atau label, melainkan oleh struktur akad, keberadaan underlying asset, peruntukan dana untuk aktivitas halal, serta tata kelola yang menjaga prinsip-prinsip muamalah dari riba, gharar, dan maysir.

Kata kunci: obligasi, sukuk, hukum Islam, riba, underlying asset, pasar modal syariah

________________________________________

Abstract

This article examines the position of bonds as long-term debt instruments in the perspective of Islamic law and the reconstruction of similar instruments in accordance with Sharia principles through sukuk or Islamic bonds. Using a literature synthesis approach, this study demonstrates that conventional bonds are considered problematic under Islamic law because they contain elements of riba through the predetermined interest rate in debt-based transactions. As a normative response, the Islamic capital market developed sukuk as an alternative instrument based on ownership of assets, usufruct, or projects, with returns in the form of profit-sharing, margin, or fee in accordance with sharia contracts. In Indonesia, the legal framework for sukuk encompasses Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 and Law No. 19 of 2008 on State Sharia Securities (SBSN). Nevertheless, the literature also identifies a number of substantive challenges, including sharia compliance risk, secondary market mechanism issues, weak legal infrastructure, and the need to strengthen accountability and transparency. Thus, the acceptability of a "bond" instrument under Islamic law is not determined merely by its name or label, but by the structure of the contract, the existence of an underlying asset, the allocation of funds to halal activities, and governance that upholds the principles of muamalah free from riba, gharar, and maysir.

Keywords: bonds, sukuk, Islamic law, riba, underlying asset, Islamic capital market

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam praktik pasar modal, obligasi (bond) lazim dipahami sebagai surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah atau korporasi kepada investor, yang memuat pengakuan utang serta janji pembayaran kembali pokok pada saat jatuh tempo, dan secara konvensional juga memuat kewajiban pembayaran kupon bunga pada periode tertentu (Abubakar & Handayani, 2017; Siswantoro, 2012; Utsmani, 2017). Karakter utang berbunga ini membuat obligasi menjadi instrumen debt security yang secara hukum dan ekonomi menempatkan investor sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan penerbit sebagai pihak yang wajib mengembalikan pokok sekaligus tambahan yang telah ditentukan (bunga) (Abubakar & Handayani, 2017; Siswantoro, 2012; Utsmani, 2017).

Dalam perspektif hukum Islam (fiqh muamalah), konstruksi tersebut tidak dapat dinilai netral, karena syariah memberikan rambu normatif bahwa aktivitas investasi harus bebas dari unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir, serta menghindari aktivitas yang haram atau syubhat (Adam et al., 2023; Kholis, 2010; Kurniawan & Rahman, 2019). Oleh sebab itu, pembahasan "obligasi menurut hukum Islam" dalam literatur keuangan syariah umumnya bergerak pada dua poros: (i) penilaian hukum atas obligasi konvensional yang berbasis bunga, dan (ii) rekonstruksi instrumen sejenis obligasi yang sesuai syariah melalui obligasi syariah atau sukuk (Indriasari, 2014; Kurniawan & Rahman, 2019; Trimulato, 2021).

________________________________________

2. Status Obligasi Konvensional dalam Hukum Islam: Kritik Utama pada Riba dan Sifat Akad Utang

Literatur syariah yang secara eksplisit membahas obligasi konvensional menekankan bahwa problem intinya terletak pada penetapan bunga (interest rate) di awal transaksi dalam relasi utang-piutang, sehingga menghasilkan tambahan atas pokok yang bersifat pasti dan mengikat (Handayani, 2018; Kurniawan & Rahman, 2019; "Untitled," 2019). Utsmani menegaskan bahwa praktik obligasi konvensional dipandang sebagai riba dan karenanya dilarang, serta menyatakan bahwa rekonstruksi instrumen obligasi agar sesuai syariah harus memperhatikan larangan-larangan dasar bermuamalah seperti riba, gharar, maysir, dan unsur terlarang lainnya (Kurniawan & Rahman, 2019).

Sejalan dengan itu, kajian mengenai sukuk di Indonesia juga mengaitkan kelemahan instrumen Surat Utang Negara (SUN) dan instrumen utang berbunga dengan beban kewajiban bunga (riba) terhadap anggaran negara, sehingga mendorong kebutuhan alternatif pembiayaan yang menghindari riba (Bakhtiar, 2019; Handayani, 2018; Susamto, 2012). Dengan demikian, dalam kerangka hukum Islam yang digunakan oleh studi-studi pasar modal syariah, obligasi konvensional sebagai surat utang berbunga diposisikan bermasalah karena ia meletakkan "keuntungan" (bunga) sebagai konsekuensi dari akad utang, padahal kerangka syariah menuntut imbal hasil lahir dari akad dan aktivitas yang dibenarkan—misalnya sewa, bagi hasil, margin jual beli—dan bukan dari tambahan atas pinjaman uang semata (Adam et al., 2023; Kurniawan & Rahman, 2019; "Untitled," 2019).

Pada titik ini, literatur pasar modal syariah juga menegaskan prinsip umum fiqh muamalah bahwa aktivitas ekonomi dan transaksi pasar modal pada dasarnya diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga pembahasan bukan berhenti pada pelarangan, melainkan berlanjut pada desain instrumen yang memenuhi prinsip-prinsip tersebut (Adam et al., 2023; Khatimah, 2017; Rachmawati & Ghani, 2018). Karena itu, respons konseptual yang dominan dalam literatur adalah mengganti obligasi berbunga dengan instrumen pasar modal yang tetap memenuhi kebutuhan pendanaan jangka panjang, tetapi menggunakan struktur akad syariah—yang di Indonesia dan internasional disebut sukuk atau obligasi syariah (Indriasari, 2014; Sholikha et al., 2023; Trimulato, 2021).

________________________________________

3. Rekonstruksi Syariah: dari "Surat Utang" ke "Sertifikat Kepemilikan/Investasi" (Sukuk)

3.1 Definisi Normatif Sukuk (Fatwa DSN-MUI) dan Definisi Standar (AAOIFI)

Di Indonesia, rujukan definisi yang paling sering dikutip adalah Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002, yang mendefinisikan obligasi syariah (yang kemudian luas disebut sukuk) sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan emiten kepada pemegangnya, dengan kewajiban emiten membayar pendapatan kepada pemegang berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana pada saat jatuh tempo (Hastuti & Santoso, 2018; Indriasari, 2014; Sholikha et al., 2023; Trimulato, 2021). Definisi ini penting karena menunjukkan pergeseran konseptual: return bagi investor tidak lagi ditempatkan sebagai bunga utang, melainkan sebagai pendapatan yang dibenarkan syariah—bagi hasil, margin, atau fee—sesuai akad yang melandasi penerbitan (Hastuti & Santoso, 2018; Indriasari, 2014; Sholikha et al., 2023; Trimulato, 2021).

Dalam kerangka standar internasional, Handayani mengutip definisi AAOIFI yang menegaskan sukuk sebagai sertifikat yang merepresentasikan kepemilikan bersama yang tidak terpisahkan atas aset berwujud, usufruct, jasa, atau kepemilikan atas proyek atau aktivitas investasi tertentu (Soenjoto & Lutfiani, 2016). Penjelasan serupa juga muncul pada pembahasan sukuk di Indonesia yang menempatkan sukuk sebagai instrumen dengan basis kepemilikan atas aset/manfaat/proyek, bukan sekadar klaim piutang (Hariyanto, 2020; Irfansyah, 2023; Sholikha et al., 2023). Dengan kata lain, basis konseptual sukuk menurut literatur yang mengacu pada DSN-MUI dan AAOIFI adalah transformasi instrumen "mirip obligasi" menjadi instrumen berbasis kepemilikan (ownership/beneficial ownership) atas underlying asset atau manfaatnya, yang kemudian menjadi sumber legitimasi syariah sekaligus pembeda kunci dari obligasi konvensional (Indriasari, 2014; Irfansyah, 2023; Sholikha et al., 2023; Soenjoto & Lutfiani, 2016).

3.2 Underlying Asset dan Perubahan Relasi Hukum: dari Kreditor menjadi Pemilik Bagian Aset/Manfaat

Perbedaan fundamental yang berulang dalam literatur adalah bahwa obligasi konvensional merupakan surat pernyataan utang sehingga pemegang obligasi berstatus kreditor yang memiliki piutang terhadap penerbit dan berhak atas pelunasan pokok beserta bunga pada saat jatuh tempo (Ap, 2021; Indriasari, 2014; Irfansyah, 2023). Sebaliknya, sukuk dipahami sebagai surat berharga syariah yang memberikan hak yang tidak terbagi atas aset yang menjadi underlying, sehingga menempatkan pemegang sukuk sebagai pemilik bagian (undivided share) atas aset/manfaat/proyek yang mendasari, bukan semata kreditor piutang berbunga (Ap, 2021; Fitri, 2022; Indriasari, 2014; Soenjoto & Lutfiani, 2016).

Karena itulah, UU SBSN dan berbagai kajian sukuk menegaskan kebutuhan adanya underlying asset: tanpa underlying asset dan transaksi dasar (underlying transaction), surat berharga cenderung kembali menjadi instrumen utang (debt instrument) yang problematik secara syariah (Fasa, 2016; Fitri, 2022; Indriasari, 2014; Soenjoto & Lutfiani, 2016). Literatur pasar modal syariah di Indonesia juga menggarisbawahi bahwa klaim kepemilikan pemegang sukuk didasarkan pada aset/proyek yang spesifik, dan penggunaan dana sukuk harus diarahkan pada kegiatan usaha yang halal (Ap, 2021; Fasa, 2016; Irfansyah, 2023).

Namun, literatur juga mencatat adanya dinamika konseptual: sebagian pihak masih mengklasifikasikan sukuk sebagai instrumen investasi, sementara pihak lain menganggapnya instrumen utang; meskipun demikian, penerbit sukuk pada intinya adalah pihak yang membutuhkan dana dan memobilisasi dana tersebut melalui struktur yang dinilai sesuai syariah (Huda et al., 2022). Di sinilah pentingnya ketelitian desain akad dan kejelasan relasi kepemilikan/manfaat atas underlying agar sukuk tidak "jatuh" menjadi sekadar replika obligasi berbunga dalam bentuk yang berbeda (Huda et al., 2022; Husnurrosyidah & Hadi, 2020; Rachmadhika, 2024).

________________________________________

4. Kerangka Hukum di Indonesia: Sukuk Negara (SBSN) dan Sukuk Korporasi

4.1 Sukuk Negara (SBSN) sebagai Instrumen Pembiayaan Publik

Dalam hukum positif Indonesia, sukuk negara dilembagakan melalui UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang mendefinisikan SBSN/sukuk negara sebagai surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam rupiah maupun valuta asing (Bakhtiar, 2019; Fasa, 2016; Khoiriaturrahmah et al., 2022; Wardhani, 2022). Literatur pembiayaan publik menempatkan SBSN sebagai bagian dari portofolio pembiayaan negara di samping instrumen utang lain seperti SUN, sekaligus sebagai alternatif pembiayaan yang berupaya menghindari karakter bunga pada instrumen utang konvensional (Bakhtiar, 2019; Handayani, 2018; Wardhani, 2022). Sejumlah kajian juga menegaskan tujuan penerbitan sukuk negara untuk membiayai APBN termasuk pembiayaan proyek, serta menegaskan peran sukuk sebagai alternatif pembiayaan defisit sesuai prinsip syariah (Fasa, 2016; Huda et al., 2022; Isfandiar, 2016; Wardhani, 2022).

Di tingkat implementasi, pengembangan sukuk negara juga dikaitkan dengan pembiayaan proyek (project financing). Pertiwi dan Arundina menyatakan bahwa UU No. 19/2008 mengatur bahwa pembiayaan proyek dalam kerangka APBN dapat bersumber dari penerbitan sukuk negara, dan menjelaskan bahwa pemerintah menerbitkan Project Based Sukuk (PBS) yang dikaitkan langsung dengan sektor riil (Pratama, 2017). Kurniawan dan Rahman juga membahas PBS sebagai sukuk yang diterbitkan pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur, serta mengaitkannya dengan legitimasi pembiayaan pembangunan dalam perspektif ekonomi Islam (Huda et al., 2022). Noor menambahkan pemetaan kategori sukuk negara—misalnya ritel, IFR, dan PBS—dalam pembahasan strategi pembiayaan, menunjukkan bahwa variasi sukuk negara dipahami sebagai bagian dari desain kebijakan pembiayaan publik berbasis syariah (Muhayatsyah, 2020; Sudarsono, 2008).

4.2 Sukuk Korporasi dan Variasi Akad sebagai Konsekuensi Kebutuhan Pembiayaan

Untuk sukuk korporasi, literatur Indonesia menempatkannya sebagai instrumen pendanaan dan investasi yang "serupa" obligasi di pasar modal konvensional dalam hal jangka waktu dan tujuan menghimpun dana, tetapi berbeda secara prinsip karena berbasis kepemilikan atas aset/proyek dan menggunakan akad syariah (Aminy, 2018; Ap, 2021; Irfansyah, 2023). Dalam praktik Indonesia, Rachmawati dan Ghani menyatakan bahwa penerbitan sukuk korporasi di Indonesia pada praktiknya banyak menggunakan model akad seperti ijarah dan mudharabah, dengan variasi struktur yang bergantung pada karakter bisnis penerbit, tujuan pendanaan, dan pilihan akad (Aminy, 2018). Utsmani secara lebih umum menguraikan rekonstruksi obligasi agar sesuai syariah melalui struktur yang menghindari riba, misalnya profit-sharing berbasis mudharabah/musyarakah, atau margin/fee berbasis akad jual beli/layanan tertentu seperti murabahah, salam, dan istishna' (Kurniawan & Rahman, 2019). Wardhani juga menunjukkan bahwa dalam perspektif AAOIFI terdapat banyak jenis akad sukuk yang dapat digunakan dalam penerbitan, memperlihatkan bahwa "sukuk" adalah payung instrumen yang secara desain bergantung pada akad yang mendasari (Aminy, 2018; Fathurrahman, 2017).

________________________________________

5. Akad dan Sumber Imbal Hasil: Bagi Hasil, Margin, dan Fee sebagai Pengganti Bunga

Dalam perspektif hukum Islam, karakter "syariah" sukuk ditentukan oleh akad yang digunakan. Literatur Indonesia secara konsisten menegaskan bahwa imbal hasil sukuk bersumber dari mekanisme syariah seperti bagi hasil/margin/fee, bukan dari bunga utang (Hastuti & Santoso, 2018; Indriasari, 2014; Sholikha et al., 2023; Trimulato, 2021). Utsmani menyatakan bahwa perbedaan mendasar sukuk dan obligasi konvensional terletak pada ketiadaan bunga yang ditetapkan di awal; sukuk bukan utang berbunga tetap, melainkan penghimpunan dana berbasis prinsip bagi hasil atau margin/fee sesuai akad (Kurniawan & Rahman, 2019). Rachmawati dan Ghani menjelaskan bahwa kontrak menjadi pusat analisis fiqh penerbitan sukuk, terutama karena kontrak mengatur perpindahan/penegasan kepemilikan dan hubungan hak-kewajiban antara penerbit, SPV, dan investor (Aminy, 2018).

Dalam praktik sukuk ijarah, literatur menunjukkan bahwa pendapatan investor berbentuk ujrah/fee sewa yang ditentukan berdasarkan akad sewa atas aset yang menjadi underlying, yang secara konseptual berbeda dari kupon bunga obligasi (Aminy, 2018; Batubara et al., 2024; Sholikha et al., 2023). Namun, sebagian kajian normatif menilai bahwa implementasi tertentu dari sukuk ijarah dapat "mengarah" pada mekanisme yang menyerupai obligasi konvensional jika struktur sewa-balik dan pengaturan kontrol aset direkayasa sedemikian rupa sehingga substansi kepemilikan dan risiko tidak benar-benar berpindah secara bermakna (Batubara et al., 2024; Husnurrosyidah & Hadi, 2020; Rachmadhika, 2024). Dengan demikian, dari sisi hukum Islam, isu kunci bukan hanya label akad, tetapi juga apakah struktur akad tersebut menjaga larangan riba, gharar, dan maysir serta memenuhi prinsip kepemilikan/underlying secara substantif (Adam et al., 2023; Husnurrosyidah & Hadi, 2020; Rachmadhika, 2024).

________________________________________

6. Tata Kelola, Kepatuhan Syariah, dan Kebutuhan Infrastruktur Hukum

6.1 Mispersepsi Sukuk sebagai Obligasi dan Problem Regulasi yang Parsial

Abubakar dan Handayani mencatat bahwa salah satu isu strategis pengembangan sukuk di Indonesia adalah kesiapan infrastruktur hukum yang belum optimal; dalam praktik, sukuk sering dipadankan dengan obligasi, menimbulkan mispersepsi dan berdampak pada rendahnya pemahaman pelaku usaha dan investor mengenai kerangka hukum serta kepastian hukum bagi pemegang sukuk (Indriasari, 2014). Fathurrahman juga menekankan bahwa faktor regulasi—termasuk kepastian hukum dan kebijakan—berpengaruh kuat terhadap pengembangan sukuk, serta membandingkannya dengan konteks negara lain yang lebih mapan infrastrukturnya (Muawanah et al., 2021). Studi tentang sukuk korporasi di Indonesia pun menyatakan bahwa pengembangan sukuk ditopang oleh regulasi, namun masih terdapat tantangan kerangka hukum yang dianggap belum cukup kuat sehingga diperlukan penguatan lebih lanjut (Indriasari, 2014; Sudirman & Bakri, 2015).

Secara konseptual, literatur juga mengingatkan bahwa penyebutan "Islamic bond" berpotensi kontradiktif karena kata bond lekat dengan "loan/utang" yang lazimnya berbunga, sementara syariah menolak riba; karena itu terminologi "sukuk" dipromosikan sebagai istilah yang lebih tepat (Rachmadhika, 2024; Rachmawati & Ghani, 2018; Siswantoro, 2012). Rahmawaty dan Fahrimal bahkan mencatat bahwa penggunaan istilah bond pada sukuk pernah dinilai kontradiktif dan kemudian istilah tersebut digeser menuju "sukuk" dalam konteks regulasi pasar modal Indonesia (Siswantoro, 2012). Konsekuensinya, penguatan literasi dan ketepatan pemahaman konsep menjadi bagian dari agenda hukum dan kebijakan, agar publik tidak menilai sukuk sebagai obligasi berbunga yang "sekadar diganti nama" (Husnurrosyidah & Hadi, 2020; Indriasari, 2014; Sudirman & Bakri, 2015).

6.2 Kepatuhan Syariah sebagai Risiko dan Kebutuhan Transparansi

Sudarsono menempatkan shariah compliance risk sebagai risiko spesifik sukuk, yaitu kehilangan nilai aset atau kerugian karena penerbit melanggar ketentuan syariah yang telah disepakati, misalnya melalui penggunaan underlying asset yang tidak sesuai syariah atau perubahan akad yang menyimpang (Rahmawaty & Fahrimal, 2016). Di level tata kelola, Ahmed dkk. menekankan pentingnya governance, transparansi, dan kepatuhan; mereka mengkaji "legitimacy disclosure" dalam pronouncement syariah dan menunjukkan peran Shariah supervisory board dalam mendorong pengungkapan legitimasi struktur sukuk, serta mengingatkan bahwa kepatuhan seharusnya tidak hanya pada bentuk tetapi juga pada substansi (Husnurrosyidah & Hadi, 2020).

Dalam konteks praktik pasar, Siswantoro menunjukkan isu transparansi harga pada reksa dana sukuk di Indonesia selama krisis, yakni fenomena penetapan harga yang tidak mencerminkan harga aktual sukuk sehingga berpotensi menyesatkan keputusan investor dan bertentangan dengan tuntutan transparansi dalam ajaran Islam (Fitriani, 2022). Temuan ini menegaskan bahwa kepatuhan syariah dalam instrumen "mirip obligasi" tidak cukup hanya pada struktur akad di dokumen penerbitan, tetapi juga mencakup praktik pasar—misalnya penetapan harga, pengungkapan informasi, dan pengelolaan—yang sejalan dengan prinsip amanah dan transparansi yang menjadi bagian dari etika muamalah (Fitriani, 2022; Husnurrosyidah & Hadi, 2020; Rachmawati & Ghani, 2018).

________________________________________

7. Perdagangan Sukuk di Pasar Sekunder: Isu Fiqh Jual Beli Utang dan Desain Mekanisme yang Patuh Syariah

Perdagangan instrumen di pasar sekunder menjadi isu penting karena obligasi konvensional lazim diperdagangkan sebagai klaim utang, sementara fiqh muamalah memiliki perdebatan mengenai jual beli utang (dayn) dalam berbagai bentuk. Hanandewa dan Heykal membahas bahwa mekanisme perdagangan sukuk di pasar sekunder global sering didominasi konsep bai' al-dayn yang dinilai tidak sesuai syariah, antara lain karena dapat menghilangkan hak recourse tertentu dan mendorong praktik yang lebih menyerupai perdagangan utang konvensional (B. S. Pratama et al., 2020). Dalam spektrum fikih, Rachmawati dan Ghani juga menguraikan perbedaan pandangan mazhab terkait bentuk-bentuk jual beli utang, termasuk keberatan terhadap penjualan utang kepada pihak ketiga dalam kondisi tertentu karena problem kemampuan penyerahan dan potensi gharar (Aminy, 2018).

Meski demikian, sebagian literatur sukuk menegaskan bahwa sukuk dapat diperdagangkan ketika yang diperdagangkan adalah kepemilikan atas aset/manfaat yang nyata (bukan sekadar utang), dan bahwa syarat komposisi aset menjadi relevan untuk memastikan transaksi sekunder tidak berubah menjadi jual beli utang murni (Hadmoko et al., 2020; Trimulato, 2021). Dengan demikian, desain underlying asset, jenis akad, dan mekanisme perdagangan menjadi elemen hukum yang menentukan apakah transaksi pasar sekunder selaras dengan prinsip syariah atau justru kembali pada pola perdagangan utang yang dipersoalkan (Aminy, 2018; Hadmoko et al., 2020; B. S. Pratama et al., 2020).

________________________________________

8. Akuntabilitas, Akuntansi, dan Pelaporan: Dimensi Hukum yang Menguatkan Kepercayaan Investor

Dalam ekosistem pasar modal syariah, kepastian hukum juga berkaitan dengan bagaimana sukuk diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Hadmoko dkk. menyatakan bahwa perlakuan sukuk di Indonesia telah diatur dalam PSAK 110 untuk mengakomodasi kebutuhan penerbit dan pengguna, tetapi tetap diperlukan penguatan kerangka hukum melalui penyempurnaan kebijakan (Abubakar & Handayani, 2017). Secara khusus untuk sukuk negara, Wardhani menyoroti kebutuhan perbaikan standar akuntansi pemerintah atas sukuk negara; ia menilai pengungkapan sukuk negara belum sedetail sukuk korporasi dan terdapat isu klasifikasi/pengukuran/pengungkapan yang berdampak pada akuntabilitas, sehingga dibutuhkan standar yang lebih spesifik untuk menjaga kepercayaan publik (Fathurrahman, 2017).

Dari sudut pandang hukum Islam yang menekankan amanah, kejelasan akad, dan pemenuhan perjanjian, dimensi akuntansi dan pengungkapan ini dapat dipahami sebagai instrumen pendukung agar implementasi sukuk tidak hanya patuh di tahap penerbitan, tetapi juga akuntabel sepanjang siklus hidupnya—mulai dari penggunaan dana (proceeds) hingga pelaporan dan pertanggungjawaban (Fathurrahman, 2017; Husnurrosyidah & Hadi, 2020; Rachmawati & Ghani, 2018).

________________________________________

9. Penutup

Berdasarkan sintesis literatur yang tersedia, "obligasi" sebagai surat utang jangka panjang yang diterbitkan korporasi atau negara kepada investor dengan kewajiban kupon bunga dan pelunasan pokok dipahami sebagai instrumen utang berbunga yang problematik dalam hukum Islam karena bertumpu pada riba dan relasi akad utang-piutang yang menghasilkan keuntungan yang ditetapkan di muka (Kurniawan & Rahman, 2019; Siswantoro, 2012; Utsmani, 2017). Karena itu, rekonstruksi yang diterima luas dalam pasar modal syariah adalah sukuk/obligasi syariah, yang didefinisikan DSN-MUI sebagai surat berharga jangka panjang berbasis prinsip syariah dengan imbal hasil berupa bagi hasil/margin/fee dan dengan basis kepemilikan atas underlying asset/manfaat/proyek (Hastuti & Santoso, 2018; Indriasari, 2014; Sholikha et al., 2023; Trimulato, 2021).

Namun, literatur juga menunjukkan bahwa tantangan terbesar sukuk justru berada pada wilayah "antara bentuk dan substansi": risiko kepatuhan syariah, kebutuhan transparansi, perdebatan mekanisme pasar sekunder, serta kebutuhan penguatan infrastruktur hukum dan akuntabilitas agar sukuk tidak tereduksi menjadi replika obligasi konvensional (Fitriani, 2022; Husnurrosyidah & Hadi, 2020; B. S. Pratama et al., 2020; Rahmawaty & Fahrimal, 2016). Dengan demikian, secara hukum Islam, ukuran utama instrumen "obligasi" yang dapat diterima bukan sekadar nama, melainkan struktur akad, keberadaan underlying asset, penggunaan dana untuk aktivitas halal, serta tata kelola dan transparansi yang menjaga prinsip-prinsip muamalah dari riba, gharar, dan maysir (Adam et al., 2023; Ap, 2021; Husnurrosyidah & Hadi, 2020; Kurniawan & Rahman, 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Kesiapan infrastruktur hukum dalam penerbitan sukuk (surat berharga syariah) sebagai instrumen pembiayaan dan investasi untuk mendorong pertumbuhan pasar modal syariah Indonesia. Jurnal Jurisprudence, 7(1), 1–14. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4348

Adam, A. R. D., Lie, G., & Putra, M. R. S. (2023). Analysis of accountability of securities to investors in the event of embezzlement of investment funds by securities. Qistina Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(1), 528–536. https://doi.org/10.57235/qistina.v2i1.532

Aminy, L. H.-M. H. (2018). Perkembangan obligasi syariah (sukuk) di Indonesia. Iqtishaduna, 9(2), 135–147. https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v8i2.694

Ap, F. P. (2021). Pasar modal syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/rqtfk

Bakhtiar, F. (2019). Pengetahuan tentang sukuk tidak mempengaruhi masyarakat untuk berinvestasi sukuk. Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 9(1), 42. https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(1).42-50

Batubara, M., Fatahillah, L., Siregar, J., Sari, N., & Harahap, S. P. S. (2024). Aktivitas sukuk ijarah Rasulullah, masa Khulafa Ar-Rasyidin masa Dinasti Umayyah pada masa Dinasti Abbasiyyah. As-Syirkah Islamic Economic & Financial Journal, 3(2). https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.233

Fasa, M. I. (2016). Sukuk: Teori dan implementasi. Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(1), 80. https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.476

Fathurrahman, A. (2017). Perkembangan dan dinamika pasar sukuk domestik: Sebuah kajian agenda dan kebijakan. Jes (Jurnal Ekonomi Syariah), 2(2). https://doi.org/10.30736/jesa.v2i2.23

Fitri, W. (2022). Korelasi praktek sukuk ijarah dengan investasi di Indonesia: Bentuk perspektif hukum syariah. Wajah Hukum, 6(1), 6. https://doi.org/10.33087/wjh.v6i1.870

Fitriani, F. (2022). Reaksi pasar terhadap penawaran sukuk dan obligasi di Bursa Efek Indonesia. Islamic Economic and Business Journal, 3(1), 102–122. https://doi.org/10.30863/iebjournal.v3i1.3017

Hadmoko, F. T., Kusuma, E. H., & Firmansyah, A. (2020). Pelaksanaan investasi sukuk di Indonesia: Sebuah kajian akuntansi dan regulasi. Account, 7(2). https://doi.org/10.32722/acc.v7i2.3547

Handayani, D. F. (2018). Ketika Indonesia ingin menjadi pusat keuangan syariah dunia. Keberlanjutan Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi, 3(1), 764. https://doi.org/10.32493/keberlanjutan.v3i1.y2018.p764-785

Hariyanto, E. (2020). Potensi dan strategi penerbitan blue sukuk. Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 5(2), 151–170. https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.216

Hastuti, E. S., & Santoso, B. (2018). Metode analytic network process (ANP) untuk menganalisis faktor belum diterapkannya municipal Islamic bonds pada daerah berpotensi sukuk di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 19(1), 1. https://doi.org/10.30659/ekobis.19.1.1-15

Huda, M., Fajaruddin, A., & Ni'mah, N. R. (2022). Tingkat literasi sukuk mahasiswa ekonomi Islam (Studi di Universitas Islam Indonesia dan Universitas Darussalam Gontor). Journal of Islamic Economics and Philanthropy, 5(1), 24. https://doi.org/10.21111/jiep.v5i1.6606

Husnurrosyidah, H., & Hadi, N. (2020). Investasi keuangan haji melalui sukuk negara: Model maqashid al-syari'ah. Akses Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 15(2). https://doi.org/10.31942/akses.v15i2.3787

Indriasari, I. (2014). Sukuk sebagai alternatif instrumen investasi dan pendanaan. Bisnis Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 2(1), 61. https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i1.5250

Irfansyah, G. A. (2023). Penyelesaian sengketa pasar modal dalam memberikan referensi perencanaan investasi saham sebagai bagian dari perlindungan terhadap investor dalam perspektif hukum Indonesia melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sektor jasa keuangan. Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 3(12), 1224–1240. https://doi.org/10.59141/cerdika.v3i12.715

Isfandiar, A. A. (2016). Akad muamalah di pasar modal syariah. Jurnal Hukum Islam, 7(1). https://doi.org/10.28918/jhi.v7i1.604

Khatimah, H. (2017). Sukuk dan kontribusinya dalam pembiayaan pembangunan. Optimal Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, 11(1), 83–103. https://doi.org/10.33558/optimal.v11i1.211

Khoiriaturrahmah, M., Wardanah, I. D., & Batubara, M. (2022). Konsep sukuk dan aplikasinya di Indonesia. Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 5(2), 480–489. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1149

Kholis, N. (2010). Sukuk: Instrumen investasi yang halal dan menjanjikan. La_riba, 4(2), 145–159. https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss2.art1

Kurniawan, T., & Rahman, A. A. (2019). Project based sukuk (PBS) and its implementation in economic development in Indonesia. Al-Adalah, 16(1), 41–66. https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.3988

Muawanah, M., Sundari, S., & Anggraeni, Y. N. (2021). Analisis peluang dan tantangan obligasi syariah (sukuk) di Indonesia. Journal of Economics and Policy Studies, 2(1), 32–43. https://doi.org/10.21274/jeps.v2i1.4669

Muhayatsyah, A. (2020). Aspek syariah pada instrumen sukuk: Analisis penerapan sukuk wakaf di Indonesia. J-Iscan Journal of Islamic Accounting Research, 2(2), 67–91. https://doi.org/10.52490/j-iscan.v2i2.891

Pratama, B. S., Fikri, H. M., & Wirdyaningsih. (2020). Optimization of sukuk to support sustainable development in Indonesia. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.181

Pratama, R. H. (2017). Perbandingan risiko portofolio utang pemerintah Indonesia dalam pembiayaan defisit. Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 1(2), 11–26. https://doi.org/10.31092/jmkp.v1i2.85

Rachmadhika, H. A. (2024). Investasi hijau yang menjembatani dunia: Sukuk hijau diaspora. Jurnalku, 4(3), 338–347. https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i3.1058

Rachmawati, E., & Ghani, A. M. B. A. (2018). Akad penerbitan sukuk di pasar modal Indonesia dalam perspektif fikih. Al-Adalah, 14(1), 225. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2203

Rahmawaty, R., & Fahrimal, M. H. (2016). Analisis kinerja obligasi dan sukuk ijarah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 3(1), 70–81. https://doi.org/10.24815/jdab.v3i1.4399

Sholikha, A., Wulandari, S. F., Khairunnisa, N., & Rohim, A. N. (2023). Praktik kebijakan utang dalam negeri dan luar negeri Indonesia dalam tinjauan ekonomi Islam. Islamic Economics and Business Review, 2(2). https://doi.org/10.59580/iesbir.v2i2.6005

Siswantoro, D. (2012). Is "not‐real" price lawful? Journal of Islamic Accounting and Business Research, 3(2), 163–177. https://doi.org/10.1108/17590811211265966

Soenjoto, A. R., & Lutfiani, H. (2016). Konsep dan aplikasi sukuk negara dalam pembiayaan defisit APBN di Indonesia. Islamic Economics Journal, 2(2). https://doi.org/10.21111/iej.v2i2.1389

Sudarsono, H. (2008). Peran obligasi syariah (sukuk) bagi pembangunan nasional. Jurnal Aplikasi Bisnis, 7(12), 1053–1072. https://doi.org/10.20885/jabis.vol7.iss12.art4

Sudirman, S., & Bakri, B. (2015). Syariah obligation: Prospects and its challenges in Indonesia. Al-Ulum, 15(1), 91. https://doi.org/10.30603/au.v15i1.217

Susamto, B. (2012). Aplikasi jual beli SBSN (sukuk negara) secara lelang di Indonesia. Iqtishoduna. https://doi.org/10.18860/iq.v0i0.1748

Trimulato, T. (2021). Analysis produk keuangan syariah sukuk. Kunuz Journal of Islamic Banking and Finance, 1(2), 120–137. https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.72

Untitled. (2019). Journal of Mechanics of Continua and Mathematical Sciences, spl1(4). https://doi.org/10.26782/jmcms.spl.4/2019.11

Utsmani, N. F. H. M. M. (2017). Rekonstruksi obligasi: Investasi dalam perspektif syariah. Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law, 1(1), 1–25. https://doi.org/10.30762/q.v1i1.483

Wardhani, D. D. W. (2022). Perlunya standar akuntansi keuangan pemerintah atas sukuk negara untuk mewujudkan akuntabilitas syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 2608. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6763