01577 - Notaris Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Kewenangan, Akta Autentik, Dan Ekonomi Syariah Di Indonesia

Abstrak

Artikel ini mengkaji kedudukan dan peran Notaris dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks ekonomi syariah di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan kajian literatur, artikel ini menganalisis konstruksi kewenangan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P), validitas akta autentik dalam transaksi syariah, serta ketegangan normatif antara hukum positif dan hukum Islam terkait Notaris non-Muslim. Hasil kajian menunjukkan tiga simpul utama: (1) secara hukum positif, kewenangan Notaris bersumber dari UUJN-P dan berlaku bagi semua jenis akta termasuk akta perbankan syariah; (2) dalam praktik ekonomi syariah, Notaris berperan penting dalam penegakan sharia compliance dan good corporate governance, namun dituntut memahami prinsip-prinsip syariah; (3) terdapat ketegangan normatif antara legalitas menurut hukum positif dan keabsahan menurut hukum Islam, terutama menyangkut Notaris non-Muslim. Artikel ini juga mengidentifikasi kebutuhan harmonisasi regulasi, khususnya dalam menghadapi perkembangan transaksi digital (cyber notary) dan perluasan ekonomi syariah.

Kata kunci: Notaris; akta autentik; hukum Islam; ekonomi syariah; UUJN; sharia compliance

________________________________________

Abstract

This article examines the position and role of the Notary in the perspective of Islamic law, particularly within the context of the Islamic economy in Indonesia. Employing a juridical-normative approach and literature review, this article analyzes the construction of Notarial authority under the Law on Notary Positions (UUJN-P), the validity of authentic deeds in sharia transactions, and the normative tension between positive law and Islamic law concerning non-Muslim Notaries. The findings reveal three main conclusions: (1) under positive law, Notarial authority derives from UUJN-P and applies to all types of deeds, including those related to Islamic banking; (2) in Islamic economic practice, Notaries play a critical role in upholding sharia compliance and good corporate governance, yet are required to understand sharia principles; (3) a normative tension exists between legality under positive law and validity under Islamic law, particularly regarding non-Muslim Notaries. This article further identifies the need for regulatory harmonization, especially in addressing the growth of digital transactions (cyber notary) and the expansion of the Islamic economy.

Keywords: Notary; authentic deed; Islamic law; Islamic economy; UUJN; sharia compliance

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Dalam praktik hukum di Indonesia, Notaris diposisikan sebagai institusi kunci untuk menyediakan alat bukti tertulis yang bersifat autentik bagi masyarakat, sehingga berfungsi penting dalam menjamin kepastian hukum dan mencegah sengketa di kemudian hari (Putri & Ratna, 2022; Utami et al., 2020). Sejumlah kajian juga menekankan bahwa peran Notaris memiliki signifikansi sosial-ekonomi karena aktivitas perekonomian dan transaksi perdata modern membutuhkan instrumen pembuktian yang kuat, yang salah satunya diwujudkan melalui akta autentik (Irawan et al., 2022; Putri & Ratna, 2022; Utami et al., 2020).

Dengan demikian, pembahasan "Notaris menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari: (i) konstruksi kewenangan Notaris menurut hukum positif (UU Jabatan Notaris), serta (ii) diskursus kesesuaian dan/atau validitas tindakan Notaris—khususnya pada transaksi ekonomi syariah—menurut perspektif hukum Islam sebagaimana dibahas dalam literatur yang tersedia (Faturohmah, 2018; Mulyawan & Dewi, 2022; Zham-Zham & Mataheru, 2020).

________________________________________

2. KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DAN SUMBER KEWENANGANNYA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Secara normatif, jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 (sering disebut UUJN-P) (Borman, 2019; Irawan et al., 2022; Utami et al., 2020). Dalam kerangka ini, Pasal 1 angka 1 UUJN-P menegaskan definisi Notaris sebagai "pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya" (Irawan et al., 2022; Utami et al., 2020).

Literatur juga menekankan bahwa kedudukan Notaris dipandang strategis karena Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh negara/pemerintah dan diberi kewenangan pembuatan akta autentik (Borman, 2019; Irawan et al., 2022), serta menjalankan sebagian tugas negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pembuktian perdata (Basyarudin, 2021; Halim & Sulistyarini, 2020).

Kewenangan pokok Notaris dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P, yang pada intinya memberikan otoritas kepada Notaris untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, sekaligus kewenangan menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, dan memberikan grosse, salinan, serta kutipan akta, sepanjang tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain (Putri & Ratna, 2022; Utami et al., 2020).

Konstruksi kewenangan demikian dipahami sebagai kewenangan atribusi, yakni kewenangan yang diperoleh langsung dari undang-undang, sehingga batas-batasnya harus ditentukan oleh norma peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan benturan kewenangan dengan pejabat lain (Antariksa et al., 2023; Aperiz & Ramasari, 2024; Halim & Sulistyarini, 2020). Sejalan dengan itu, beberapa sumber mengingatkan bahwa tindakan Notaris di luar kewenangannya dapat dipandang sebagai tindakan melanggar/menyalahgunakan wewenang (Amalia & Handoko, 2022; Aperiz & Ramasari, 2024; Halim & Sulistyarini, 2020).

Walaupun sebagian literatur menyebut Notaris sebagai "satu-satunya" pejabat yang berwenang membuat akta autentik, sumber lain menegaskan nuansa penting bahwa "pejabat umum" tidak hanya Notaris, karena terdapat pula pejabat lain yang diberi kewenangan membuat akta autentik pada bidang tertentu, misalnya catatan sipil, pejabat lelang, dan PPAT (Halim & Sulistyarini, 2020; Raditya & Svinarky, 2023; Rumiartha, 2023). Nuansa ini penting untuk memahami frasa "sepanjang tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain" dalam kerangka kewenangan Notaris sebagaimana dirujuk oleh berbagai kajian (Halim & Sulistyarini, 2020; Rumiartha, 2023; Utami et al., 2020).

________________________________________

3. AKTA AUTENTIK NOTARIS SEBAGAI INSTRUMEN KEPASTIAN HUKUM DAN PEMBUKTIAN

Kajian-kajian yang tersedia secara konsisten menempatkan akta Notaris sebagai alat pembuktian yang sangat kuat untuk kepentingan kepastian hukum, terutama untuk menghindari terjadinya sengketa (Putri & Ratna, 2022; Julianty & Putra, 2022). Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, syarat "autentik" sering dirujukkan pada Pasal 1868 KUHPerdata yang memuat kriteria bahwa akta autentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dan dibuat di wilayah kewenangan pejabat tersebut (Abdal & Handoko, 2022; Marlin & Putra, 2022; Rachman et al., 2022).

Karena itu, akta Notaris dipahami terikat pada bentuk dan tata cara pembuatannya menurut UUJN, termasuk definisi "Akta Notaris" sebagai akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara UUJN (Mayana & Santika, 2021; Salsabila & Patras, 2022).

Pada sisi prosedural, sejumlah sumber menekankan kewajiban pembacaan akta dan penandatanganan di hadapan Notaris dengan kehadiran saksi sebagai bagian dari syarat formil pembuatan akta autentik (Alia & Musyafah, 2023; Rachman et al., 2022; Sona, 2022). Bahkan, literatur menegaskan bahwa pelanggaran atas kewajiban formil tertentu, misalnya pembacaan dan/atau penandatanganan yang tidak sesuai ketentuan, dapat berdampak pada "degradasi" kekuatan pembuktian akta menjadi setara akta di bawah tangan (Alia & Musyafah, 2023; Destaliya & Putra, 2022; Rachman et al., 2022).

Dalam konteks ini, beberapa kajian secara eksplisit mengaitkan problematika pembuatan akta tanpa berhadapan fisik, misalnya ketika pandemi atau dalam skema cyber notary, dengan risiko degradasi keautentikan karena UUJN-P masih menuntut kehadiran fisik, pembacaan, dan penandatanganan sesuai tata cara yang ditentukan (Abdal & Handoko, 2022; Rachman et al., 2022; Sona, 2022).

________________________________________

4. TITIK MASUK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: NOTARIS DALAM EKONOMI SYARIAH DAN AKAD SYARIAH

Sumber yang tersedia menunjukkan bahwa diskursus "Notaris menurut hukum Islam" dalam literatur Indonesia kontemporer paling menonjol pada konteks ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah, karena transaksi syariah memerlukan kontrak/akad yang jelas dan memenuhi prinsip syariah sekaligus ketentuan hukum positif (Faturohmah, 2018; Hana & Dimam, 2022; Zulva & Roisah, 2022). Dalam kerangka tata kelola (good corporate governance) perbankan syariah, sharia compliance dipahami memerlukan kejelasan kontrak/akad, dan perjanjian tertulis yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris diposisikan sebagai akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna (Faturohmah, 2018). Karena itu, Notaris dipandang dapat berperan mendukung penegakan GCG di perbankan syariah melalui pembuatan akad/kontrak pembiayaan yang tertib, jelas, dan sesuai ketentuan (Faturohmah, 2018; Zulva & Roisah, 2022).

Lebih lanjut, kajian lain menegaskan pentingnya kapasitas Notaris untuk memahami serta menerapkan prinsip-prinsip perbankan syariah sebagai bagian dari hukum ekonomi syariah (Faturohmah, 2018; Mulyawan & Dewi, 2022). Bahkan, terdapat pandangan bahwa Notaris dalam proses pembiayaan syariah merupakan "penyaring terakhir" sebelum pembiayaan direalisasikan/dicairkan, mengingat akad pembiayaan yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris menjadi akta autentik berkekuatan pembuktian sempurna (Zulva & Roisah, 2022). Namun, literatur yang sama juga menyatakan bahwa Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas keterangan/data/dokumen yang disampaikan kepada Notaris selama Notaris bertindak dalam batas kewenangannya sebagai pejabat publik pembuat akta (Zulva & Roisah, 2022).

Pada tataran konseptual, terdapat pula argumentasi bahwa prinsip Islam yang relevan bagi penguatan peran Notaris dalam ekonomi Islam mencakup asas akidah, akhlak, dan asas hukum (muamalah) (Zham-Zham & Mataheru, 2020). Namun, sumber tersebut juga menyampaikan kritik normatif bahwa UUJN (UU 30/2004 jo. UU 2/2014) dinilai belum secara spesifik mencantumkan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta perjanjian yang berkaitan dengan ekonomi syariah seperti perbankan syariah, sehingga diusulkan perlunya memasukkan/menegaskan kewenangan tersebut secara konstitusional/regulatif seiring berkembangnya bentuk-bentuk perjanjian yang dibuat Notaris (Zham-Zham & Mataheru, 2020).

Di sini terlihat nuansa perbedaan penekanan: satu kajian menyatakan bahwa secara hukum positif semua Notaris, baik Muslim maupun non-Muslim, pada dasarnya berwenang membuat akta perbankan syariah sepanjang berdasarkan UUJN dan memahami prinsip syariah (Mulyawan & Dewi, 2022), sementara kajian lain menilai perlu penegasan eksplisit kewenangan Notaris pada ranah ekonomi syariah karena belum "tercantum" secara khusus dalam regulasi (Zham-Zham & Mataheru, 2020). Perbedaan ini menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan "kewenangan umum Notaris" yang mencakup semua perjanjian sepanjang tidak dikecualikan, dan kebutuhan "penegasan khusus" untuk kepentingan perkembangan ekonomi syariah dan kepastian regulatif (Mulyawan & Dewi, 2022; Zham-Zham & Mataheru, 2020).

________________________________________

5. NOTARIS NON-MUSLIM DALAM TRANSAKSI SYARIAH: KETEGANGAN ANTARA HUKUM POSITIF DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Salah satu isu sentral dalam tema "Notaris menurut hukum Islam" berdasarkan sumber yang tersedia adalah status Notaris non-Muslim dalam pembuatan dan pembacaan akta perbankan syariah (Mulyawan & Dewi, 2022). Kajian tersebut menyimpulkan bahwa secara hukum positif Indonesia, kewenangan Notaris untuk membuat akta, termasuk akta perbankan syariah, melekat pada jabatan Notaris, sehingga Notaris Muslim maupun non-Muslim sama-sama berwenang sepanjang bertumpu pada UUJN, dengan syarat substantif bahwa Notaris mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip perbankan syariah sebagai bagian dari hukum ekonomi syariah (Mulyawan & Dewi, 2022). Dengan demikian, dari sudut hukum positif, akta perbankan syariah yang dibuat dan dibacakan oleh Notaris non-Muslim tetap sah selama memenuhi dasar UUJN (Mulyawan & Dewi, 2022).

Namun, kajian yang sama menyatakan adanya penilaian berbeda menurut hukum Islam: akta perbankan syariah dipandang "tidak sah" jika dibuat dan dibacakan oleh Notaris non-Muslim dengan merujuk pada QS. al-Baqarah ayat 282 dan QS. at-Talaq ayat 2 (Mulyawan & Dewi, 2022). Pada saat yang sama, kajian itu juga memberi pengecualian argumentatif: apabila dalam keadaan mendesak di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim tidak ada satu pun Notaris beragama Islam, maka akta tersebut tetap sah jika dibuat dan dibacakan oleh Notaris non-Muslim (Mulyawan & Dewi, 2022).

Formulasi ini menunjukkan bahwa sumber yang tersedia memang menampilkan adanya dualitas evaluasi validitas, yakni "sah menurut hukum positif" tetapi "dipersoalkan menurut hukum Islam," dengan kondisi pengecualian tertentu (Mulyawan & Dewi, 2022). Dengan dasar sumber yang diberikan, artikulasi ketegangan ini merupakan inti pembahasan "Notaris menurut hukum Islam" pada ranah praktik kontrak syariah di Indonesia (Faturohmah, 2018; Mulyawan & Dewi, 2022).

________________________________________

6. PRAKTIK PEMBENTUKAN AKAD SYARIAH: PERAN KEHATI-HATIAN NOTARIS DAN RISIKO DEGRADASI AKTA

Dalam praktik perbankan, terdapat temuan bahwa pihak bank sering menyiapkan formulasi/draf akad pembiayaan sendiri yang kemudian diserahkan kepada Notaris untuk dibuatkan akta, sementara Notaris juga menyusun kerangka akta sendiri sebagai bentuk kecermatan dan kehati-hatian (Hana & Dimam, 2022). Penelitian yang sama menambahkan catatan kritis bahwa pencantuman komponen yang menjadi fondasi prinsip syariah yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis pada awal akta (commencement) dapat melemahkan legitimasi akta dan memunculkan sanksi berupa degradasi akta menjadi akta di bawah tangan (Hana & Dimam, 2022).

Klaim ini penting dibaca sebagai peringatan mengenai konsekuensi formil-legal dalam teknik penyusunan akta, bukan sebagai penilaian atas nilai normatif rujukan syariah itu sendiri, karena fokus kajian tersebut adalah implikasi terhadap legitimasi/keabsahan akta dalam kerangka hukum yang berlaku (Hana & Dimam, 2022).

Di sisi lain, terdapat pula pandangan bahwa klausula dalam akad yang masih mengacu pada hukum positif dapat diterima oleh hukum Islam selama tidak bertentangan dengan syar'i dan memiliki nilai maslahat (Faturohmah, 2018). Dengan demikian, literatur yang tersedia memperlihatkan kebutuhan Notaris untuk menavigasi dua rezim normatif sekaligus: (i) tuntutan formil UUJN dan hukum perdata terkait keautentikan, serta (ii) prinsip-prinsip syariah, misalnya sharia compliance dalam perbankan syariah, yang menjadi tujuan transaksi (Faturohmah, 2018; Hana & Dimam, 2022; Zulva & Roisah, 2022). Dalam ruang ini, peran Notaris sebagai penyusun akta autentik dengan konsekuensi pembuktian dan sebagai aktor yang dituntut memahami prinsip syariah menjadi saling terkait (Faturohmah, 2018; Mulyawan & Dewi, 2022; Zulva & Roisah, 2022).

________________________________________

7. KEWENANGAN "LAIN" NOTARIS YANG RELEVAN DENGAN RANAH SYARIAH: SERTIFIKASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN AKTA IKRAR WAKAF

UUJN-P tidak hanya memuat kewenangan pembuatan akta autentik dalam Pasal 15 ayat (1), tetapi juga membuka ruang "kewenangan lain" dalam Pasal 15 ayat (3) yang dijelaskan dalam penjelasan pasal sebagai mencakup, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang (Ismail et al., 2021; Mahfudzah & Gozali, 2023; Suwantara & Sukma, 2021).

Dalam konteks "Notaris menurut hukum Islam," kemunculan "akta ikrar wakaf" sebagai salah satu contoh kewenangan lain Notaris memiliki relevansi konseptual karena wakaf merupakan institusi hukum Islam, meskipun sumber yang diberikan tidak menguraikan lebih lanjut aspek fikih wakaf tersebut selain menyebutnya sebagai bagian dari penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN-P (Ismail et al., 2021; Mahfudzah & Gozali, 2023; Suwantara & Sukma, 2021).

Pada saat yang sama, literatur menyebut bahwa kewenangan sertifikasi transaksi elektronik (cyber notary) adalah kewenangan atribusi yang diberikan oleh UUJN-P (Akbar et al., 2023; Mahfudzah & Gozali, 2023; Monetery & Santoso, 2022). Akan tetapi, banyak kajian menegaskan bahwa konsep cyber notary dan pembuatan akta secara elektronik masih menghadapi kekosongan atau ketidakjelasan pengaturan, termasuk ketidakharmonisan dengan rezim UU ITE, sehingga kepastian hukum belum tercapai (Akbar et al., 2023; Mayana & Santika, 2021; Utami et al., 2020).

Bahkan, beberapa studi menyatakan bahwa akta Notaris berbasis cyber notary dalam bentuk dokumen elektronik belum memenuhi syarat sebagai akta autentik menurut UUJN-P dan/atau UU ITE, sehingga kekuatan pembuktiannya cenderung diperlakukan setara dengan akta/surat di bawah tangan (Alfiyah & Saleh, 2021; Monetery & Santoso, 2022; Rachman et al., 2022). Keterbatasan ini relevan bagi transaksi ekonomi syariah modern, misalnya layanan digital perbankan syariah, karena kebutuhan efisiensi digital harus berhadapan dengan persyaratan formil pembuatan akta autentik menurut UUJN (Mayana & Santika, 2021; Pramudyo et al., 2021; Utami et al., 2020).

________________________________________

8. KEWAJIBAN ETIK, KERAHASIAAN, DAN PENYULUHAN HUKUM: DIMENSI "AMANAH" PROFESI NOTARIS DAN RELEVANSINYA BAGI TRANSAKSI SYARIAH

Dalam menjalankan jabatan, Notaris dibebani kewajiban jabatan termasuk kerahasiaan akta dan keterangan yang diperoleh untuk pembuatan akta, sebagaimana ditegaskan dalam kajian mengenai prinsip kerahasiaan dan sumpah/janji jabatan (Doloksaribu, 2023; Ismail et al., 2021; Raditya & Svinarky, 2023). Bahkan, terdapat penekanan bahwa salah satu kewajiban Notaris adalah merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai sumpah/janji, kecuali undang-undang menentukan lain (Doloksaribu, 2023; Ismail et al., 2021).

Pada saat yang sama, kajian mengenai anti-money laundering (AML) dalam praktik Notaris menunjukkan adanya ketegangan konseptual antara kewajiban pelaporan/pencegahan tindak pidana tertentu dan prinsip kerahasiaan jabatan, sehingga dinyatakan penting bahwa kewajiban pelaporan tersebut seharusnya diatur dalam undang-undang agar selaras dengan UUJN dan prinsip kerahasiaan Notaris (Doloksaribu, 2023). Kajian lain juga menyatakan bahwa kewajiban Notaris mengenali pengguna jasa, mencakup identifikasi, verifikasi, dan pemantauan, dalam rangka pencegahan pencucian uang oleh korporasi dinilai tidak bertentangan dengan kewajiban kerahasiaan menurut Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, dengan menekankan adanya pengecualian "kecuali undang-undang menentukan lain" (Ismail et al., 2021).

Selain kerahasiaan, beberapa sumber menegaskan pentingnya peran Notaris dalam memberikan penyuluhan/pengetahuan hukum kepada para pihak sehubungan dengan pembuatan akta, untuk melindungi kepentingan para pihak dan mengarahkan agar substansi akta sesuai peraturan perundang-undangan (Chita & Putra, 2023; Limbong & Putra, 2022; Tenggara, 2024). Literatur juga mengkritik praktik Notaris yang cenderung pasif, hanya mencatat apa yang dilihat/didengar terutama pada pembuatan akta relaas, dan menegaskan tanggung jawab Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum demi perlindungan pihak terkait (Chita & Putra, 2023).

Dalam konteks transaksi syariah, kebutuhan penyuluhan hukum ini menjadi lebih kompleks karena Notaris dituntut memahami sekaligus mempraktikkan prinsip perbankan syariah/hukum ekonomi syariah agar akad yang diaktakan memenuhi sharia compliance dan tetap sah secara hukum positif (Faturohmah, 2018; Mulyawan & Dewi, 2022; Zulva & Roisah, 2022).

________________________________________

9. PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN PROFESI NOTARIS: MAJELIS PENGAWAS DAN MAJELIS KEHORMATAN

Karena Notaris memegang kewenangan publik yang rentan disalahgunakan dan berdampak luas bagi masyarakat, pengawasan menjadi komponen penting dalam arsitektur jabatan Notaris (Putra et al., 2023; Rizaldy & Santoso, 2022; Wulandari & Choiri, 2020). Sejumlah kajian menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dari tingkat daerah hingga pusat, dan dinamika pengawasan ini juga dipengaruhi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang membatasi peran tertentu Majelis Pengawas Daerah dalam konteks persetujuan pemeriksaan pada tahap penyidikan (Nabila & Santoso, 2022; Rizaldy & Santoso, 2022).

Dalam konfigurasi pasca-perubahan, terdapat kajian yang menekankan bahwa Majelis Kehormatan Notaris (MKN/MKNW) berperan dalam mekanisme pemanggilan Notaris dalam proses peradilan, dan prosedur pengambilan keputusan MKNW dinilai membantu proses peradilan berjalan lebih efektif dan komprehensif (Nabila & Santoso, 2022). Diskursus politik hukum juga menegaskan pembentukan Majelis Kehormatan Notaris dalam UU No. 2 Tahun 2014 dan peraturan pelaksananya sebagai bagian dari desain perlindungan profesi Notaris (Swastika, 2016; Wulandari & Choiri, 2020).

Bagi konteks transaksi ekonomi syariah, pengawasan dan perlindungan ini relevan karena sengketa yang timbul dari akad/akta syariah dapat menyeret Notaris ke ranah pemeriksaan, sementara di saat yang sama Notaris wajib menjaga kerahasiaan, bertindak saksama, dan memastikan prosedur pembuatan akta terpenuhi agar akta tidak terdegradasi (Alia & Musyafah, 2023; Doloksaribu, 2023; Nabila & Santoso, 2022). Dengan kata lain, kualitas "kesahihan formil" akta yang menentukan kekuatan pembuktian dan "ketepatan substansi" yang terkait kepatuhan syariah sama-sama memerlukan profesionalitas Notaris serta ekosistem pengawasan yang efektif (Chita & Putra, 2023; Faturohmah, 2018; Nabila & Santoso, 2022).

________________________________________

10. PEMBAHASAN: SINTESIS "NOTARIS MENURUT HUKUM ISLAM" DALAM BATAS SUMBER YANG TERSEDIA

Berdasarkan sumber yang diberikan, konstruksi "Notaris menurut hukum Islam" dalam konteks Indonesia lebih tepat dipahami sebagai evaluasi dan problematisasi peran Notaris pada transaksi syariah, terutama perbankan syariah, bukan uraian historis-fikih klasik tentang institusi kenotariatan. Literatur yang tersedia menegaskan tiga simpul utama.

Pertama, dari sudut hukum positif, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lain berdasarkan UUJN-P, dan otoritas ini dipakai sebagai dasar keabsahan akta perbankan syariah sepanjang prosedur UUJN dipenuhi (Mulyawan & Dewi, 2022; Utami et al., 2020).

Kedua, dari sudut praktik ekonomi syariah, Notaris berperan penting untuk sharia compliance dan GCG melalui akad yang jelas dan tertib, namun Notaris dituntut memahami prinsip syariah serta menerapkan kehati-hatian dalam penyusunan akta, termasuk mewaspadai teknik redaksional tertentu yang menurut satu kajian dapat melemahkan legitimasi akta (Faturohmah, 2018; Hana & Dimam, 2022; Zulva & Roisah, 2022).

Ketiga, terdapat ketegangan normatif antara legalitas menurut hukum positif dan penilaian keabsahan menurut hukum Islam khususnya mengenai Notaris non-Muslim, di mana satu kajian menyatakan sah menurut UUJN tetapi tidak sah menurut hukum Islam dengan rujukan pada QS. al-Baqarah ayat 282 dan QS. at-Talaq ayat 2, kecuali dalam keadaan mendesak tertentu (Mulyawan & Dewi, 2022). Ketegangan ini memperlihatkan bahwa "kepatuhan syariah" dalam arti yang dibahas sumber bukan semata isu produk perbankan, tetapi juga menyentuh otoritas personal dan prosedural pembuat akta (Faturohmah, 2018; Mulyawan & Dewi, 2022; Zulva & Roisah, 2022).

________________________________________

11. PENUTUP

Pada akhirnya, sumber-sumber yang tersedia mengisyaratkan kebutuhan pembaruan/harmonisasi regulasi, terutama ketika transaksi masyarakat bergerak menuju digitalisasi (cyber notary) sementara rezim keautentikan akta Notaris masih sangat bertumpu pada syarat formil yang menuntut pembacaan dan penandatanganan sesuai prosedur UUJN (Akbar et al., 2023; Monetery & Santoso, 2022; Utami et al., 2020). Dalam konteks ekonomi syariah yang berkembang, kebutuhan penguatan peran Notaris—termasuk kemungkinan penegasan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta-akta ekonomi syariah—juga dipandang penting agar perkembangan kontrak syariah memperoleh dukungan kepastian hukum yang memadai (Faturohmah, 2018; Zham-Zham & Mataheru, 2020).

Artikel ini dengan demikian menegaskan bahwa diskursus "Notaris menurut hukum Islam" bukan sekadar persoalan kompatibilitas formal antara dua sistem hukum, melainkan juga merupakan tantangan substantif bagi pengembangan tata kelola profesi kenotariatan Indonesia dalam menghadapi kompleksitas transaksi syariah modern.

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abdal, O. K., & Handoko, W. (2022). Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Pada Saat Pandemi Covid-19. Notarius, 16(3), 1121–1138. https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42357

Akbar, D. I., Asikin, Z., & Sili, E. B. (2023). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Cyber Notary Di Masa Perkembangan Teknologi 4.0. Jurnal Risalah Kenotariatan, 4(2). https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.141

Alfiyah, N., & Saleh, M. (2021). Implikasi Yuridis Pembacaan dan Penandatanganan Akta Risalah e-RUPS yang Dibuat oleh Notaris. Kosmik Hukum, 21(2), 38. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i2.10283

Alia, A., & Musyafah, A. A. (2023). Akibat Hukum Atas Pembuatan Akta Jual Beli Yang Tidak Dibacakan oleh Notaris/PPAT Dihadapan Para Pihak. Jurnal Usm Law Review, 6(2), 689–698. https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6850

Amalia, A., & Handoko, W. (2022). Peluang Penerapan Cyber Notary Di Indonesia. Notarius, 15(2), 616–625. https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.36030

Antariksa, R. V., Purwaningsih, E., & Santosa, I. (2023). Eksistensi Akta Notaris Sebagai Kesepakatan Antara Kurator Dengan Kreditor Separatis Dalam Penitipan Aset Boedel Pailit. Adil Jurnal Hukum, 13(1), 126–147. https://doi.org/10.33476/ajl.v13i1.2827

Aperiz, M., & Ramasari, R. D. (2024). Pertanggung Jawaban Perdata Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Menjalankan Jabatan Notaris (Studi Putusan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Mgl). Jalakotek Journal of Accounting Law Communication and Technology, 1(2), 123–138. https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2162

Basyarudin, B. (2021). Perspektif Budaya Hukum Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris dan PPAT. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan, 8(1), 36–50. https://doi.org/10.59635/jihk.v8i1.140

Borman, M. S. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, 3(1), 74. https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1920

Chita, L. E., & Putra, M. F. M. (2023). Tanggung Jawab Notaris Untuk Memberikan Penyuluhan Hukum Dalam Pembuatan Akta Relaas. Gorontalo Law Review, 6(1), 22. https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2671

Destaliya, A., & Putra, M. F. M. (2022). Tinjauan Yuridis Atas Kewajiban Notaris Dalam Membacakan Akta Notaris Dan Implikasi Hukumnya (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 351 PK/Pdt/2018). The Juris, 6(1). https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.418

Doloksaribu, W. A. S. (2023). Application of Anti-Money Laundering Principles in the Practice of Notary. Jurnal Hukum To-Ra Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, 9(3), 379–395. https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.287

Faturohmah, I. (2018). Peran Notaris Dalam Menegakkan Good Corporate Governance pada Perbankan Syariah. Lex Renaissance, 3(1). https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art10

Halim, B. R., & Sulistyarini, R. (2020). Pengaturan Rangkap Jabatan Notaris dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 4(2), 250. https://doi.org/10.17977/um019v4i2p250-258

Hana, K. F., & Dimam, I. (2022). Diskursus Akad Pembiayaan Bank Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 5(1), 59. https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13731

Irawan, A., Bakry, M. R., & Hardian, F. (2022). Eksistensi Aspek Teknologi dalam Pembuatan Akta Autentik Secara Elektronik pada Pengaturan Jabatan Notaris di Era Industri 5.0. Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 2(8), 1501–1521. https://doi.org/10.59141/comserva.v2i8.503

Ismail, I., Fahamsyah, E., & Suarda, I. G. W. (2021). Kewajiban Notaris Mengenali Pengguna Jasa dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi. Syntax Idea, 3(10), 2131. https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i10.1511

Julianty, V., & Putra, M. F. M. (2022). Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan. Jurnal Usm Law Review, 5(1), 239–252. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4871

Limbong, R. A., & Putra, M. F. M. (2022). Peran Notaris Pembuat Akta Koperasi Dalam Pencegahan Praktik Pinjaman Online Ilegal. The Juris, 6(2), 389–396. https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.606

Mahfudzah, A., & Gozali, D. S. (2023). Fungsi Notaris dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Transaksi Elektronik. Notary Law Journal, 2(4), 322–334. https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i4.53

Marlin, S. R., & Putra, M. F. M. (2022). Pentingnya Penerapan Cyber Notary Sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis Di Indonesia. Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 6(3). https://doi.org/10.36312/jisip.v6i3.3369

Mayana, R. F., & Santika, T. (2021). Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Posibilitas dan Tantangan Notary Digitalization di Indonesia. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An, 4(2). https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.517

Monetery, F. R., & Santoso, B. (2022). Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber Notary Di Indonesia. Notarius, 16(2), 666–685. https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41120

Mulyawan, M. A., & Dewi, G. (2022). Keabsahan Akta Perbankan Syariah yang Dibuat Notaris Non Muslim Perspektif Hukum Islam. Asy-Syari'ah, 23(2), 191–206. https://doi.org/10.15575/as.v23i2.14057

Nabila, S., & Santoso, B. (2022). Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Proses Peradilan Terhadap Notaris Wilayah Lampung. Notarius, 16(2), 1013–1028. https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.39009

Pramudyo, E., Mayana, R. F., & Ramli, T. S. (2021). Tinjauan Yuridis Penerapan Cyber Notary Pada Situasi Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif UU ITE dan UUJN. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2(8), 1239–1258. https://doi.org/10.36418/jiss.v2i8.382

Putra, G. I., Hasanah, S., & Jiwantara, F. A. (2023). Penguatan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris. Indonesia Berdaya, 4(2), 679–688. https://doi.org/10.47679/ib.2023475

Putri, R. H., & Ratna, E. (2022). Legalitas Tanda Tangan Elektronik Terhadap Akta Notaris. Notarius, 17(1), 547–564. https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.44078

Rachman, R., Ardiansyah, E., Utami, F. F., & Suarlan, S. (2022). Urgensi Penerapan Cyber Notary Pada Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Di Masa Pandemi Covid-19. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An, 6(1), 1–14. https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.849

Raditya, R. F., & Svinarky, I. (2023). Analisis Yuridis Peran Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Data Konsumen Terhadap Pembuatan Akta Autentik Menurut Ketentuan Hukum Perdata Indonesia. Scientia Journal, 5(5). https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i5.7770

Rizaldy, A. F., & Santoso, B. (2022). Pembinaan Dan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Sebelum Dan Setelah Berlakunya UUJN. Notarius, 16(3), 1422–1439. https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.41784

Rumiartha, I. N. P. B. (2023). Penafsiran Otoritatif dan Hermeneutika Yuridis Pada Frasa Repertorium Kewajiban Notaris. Morality Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 26. https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.332

Salsabila, P. N. T., & Patras, G. (2022). Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Digital Dalam Akta Notaris Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 9(6), 1947–1958. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.27529

Sona, M. N. (2022). Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Dan Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Berbasis Cyber Notary. Officium Notarium, 2(3), 497–505. https://doi.org/10.20885/jon.vol2.iss3.art12

Suwantara, I. P., & Sukma, P. A. P. (2021). Konsep Cyber Notary Dalam Menjamin Keautentikan Terhadap Transaksi Elektronik. Acta Comitas, 6(01), 173. https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i01.p15

Swastika, W. A. (2016). Politik Hukum Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris. Lex Renaissance, 1(2). https://doi.org/10.20885/jlr.vol1.iss2.art4

Tenggara, A. P. (2024). Implementasi Kewenangan Penyuluhan Hukum oleh Notaris. Notary Law Journal, 3(1), 30–47. https://doi.org/10.32801/nolaj.v3i1.56

Utami, P. S., Ikhwansyah, I., & Mayana, R. F. (2020). Kepastian Hukum Regulasi Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris Dikaitkan Dengan Disrupsi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An, 4(1). https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.478

Wulandari, S. T., & Choiri, M. (2020). Penguatan Wewenang Lembaga Pengawas Eksternal Pada Penegakan Kode Etik Profesi Notaris (Kajian Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris Tahun 2015). Al-Adl Jurnal Hukum, 12(2), 280. https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.2954

Zham-Zham, H. M., & Mataheru, T. Y. (2020). Kewenangan Notaris Dalam Penerapan Dan Pengembangan Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 3(2), 140–152. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i2.3331

Zulva, A., & Roisah, K. (2022). Peran Notaris Dalam Pembuatan Akad Pembiayaan Syariah Guna Menegakkan Good Corporate Governance. Notarius, 16(3), 1251–1268. https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.41328