01486 - Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Islam: Sintesis Konseptual antara Tradisi Fiqh dan Realitas Negara-Bangsa Modern

Abstract

This article examines the concept of citizenship according to Islamic law through a systematic synthesis of contemporary literature. The central argument is that citizenship in the Islamic legal tradition cannot be reduced to a single uniform legal definition, given that sharīʿah is polysemic and fiqh is interpretive-plural in nature. Historically, the Constitution of Medina provided an early model of political membership emphasizing the formation of a single community (ummah wāḥidah) within a multireligious and social-contract framework. In classical jurisprudential construction, the status of subjects was largely tied to religious identity and territorial classifications (dār) that were internally contested and open to peaceful coexistence readings. In the modern nation-state reality, Islamic law functions as a normative-ethical source that can be incorporated through legal politics and state institutions, as evidenced by legal pluralism in Indonesia. For Muslim minority communities, fiqh al-aqalliyyāt serves as an ijtihad instrument for negotiating citizenship, legal compliance, and civic participation under the principle of facilitation (taysīr). This article concludes that citizenship according to Islamic law is best understood as a field of ijtihad connecting principles of justice, equality, consultation, and ruler accountability in fiqh siyāsah with modern citizenship mechanisms as a legal status producing rights and obligations.

Keywords: citizenship, Islamic law, fiqh, sharīʿah, maqāṣid al-sharīʿah, nation-state, fiqh al-aqalliyyāt

________________________________________

Artikel ini mengkaji konsep kewarganegaraan menurut hukum Islam melalui sintesis sistematis atas literatur kontemporer. Argumen sentralnya adalah bahwa kewarganegaraan dalam tradisi hukum Islam tidak dapat direduksi menjadi satu definisi legal yang seragam, mengingat sharīʿah bersifat polisemi dan fiqh bersifat interpretatif-plural. Secara historis, Konstitusi Madinah memberikan model awal keanggotaan politik yang menekankan pembentukan satu komunitas (ummah wāḥidah) dalam kerangka multireligius dan perjanjian sosial. Dalam konstruksi fiqh klasik, status subjek banyak dipautkan pada identitas agama dan klasifikasi teritorial (dār) yang secara internal diperdebatkan dan membuka pembacaan ko-eksistensi damai. Dalam realitas negara-bangsa modern, hukum Islam berfungsi sebagai sumber normatif-etis yang dapat diinkorporasi melalui politik hukum dan institusi negara, sebagaimana terlihat pada pluralisme hukum di Indonesia. Bagi komunitas Muslim minoritas, fiqh al-aqalliyyāt menjadi perangkat ijtihad untuk menegosiasikan kewarganegaraan, kepatuhan hukum, dan partisipasi sipil dengan prinsip kemudahan (taysīr). Artikel ini menyimpulkan bahwa kewarganegaraan menurut hukum Islam paling tepat dipahami sebagai bidang ijtihad yang menghubungkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, konsultasi, dan akuntabilitas penguasa dalam fiqh siyāsah dengan mekanisme kewarganegaraan modern sebagai status hukum yang memproduksi hak dan kewajiban.

Kata kunci: kewarganegaraan, hukum Islam, fiqh, sharīʿah, maqāṣid al-sharīʿah, negara-bangsa, fiqh al-aqalliyyāt

________________________________________

A. Pendahuluan: Kewarganegaraan sebagai Status Hukum dan Problem Terjemahannya dalam Diskursus Islam

Dalam pengertian modern, kewarganegaraan adalah relasi legal–konstitusional–politik antara individu dan negara yang melahirkan seperangkat hak dan kewajiban timbal balik. Definisi ini menekankan bahwa kewarganegaraan bukan sekadar identitas sosial, melainkan "hubungan" yang memproduksi klaim hak warga terhadap negara dan sekaligus membuka ruang kewajiban warga kepada negara (Mokodenseho et al., 2024). Namun ketika istilah "kewarganegaraan" dibahas "menurut hukum Islam", masalah pertama yang muncul ialah bahwa istilah-istilah kunci dalam tradisi Islam—seperti sharīʿah, fiqh, dan qānūn—tidak selalu identik dengan konsep "hukum positif" modern yang berpusat pada negara-bangsa, kodifikasi, dan sanksi formal (Greer, 2023). Ini berarti, pembahasan kewarganegaraan dalam perspektif Islam perlu dibangun sebagai sintesis antara (i) warisan konsep keanggotaan politik-komunal Islam (misalnya ummah dan klasifikasi status keagamaan), (ii) metodologi penalaran hukum Islam (fiqh dan uṣūl al-fiqh) yang plural dan adaptif, serta (iii) realitas modern berupa masyarakat Islam yang terfragmentasi dalam negara-negara berdaulat dengan sistem hukum positif masing-masing (Cavalcanti, 2024; Greer, 2023).

Pada saat yang sama, literatur menegaskan bahwa sharīʿah bersifat polisemi: ia dapat dipakai untuk menunjuk ajaran ilahi, hukum Islam, etika Islam, atau bahkan sebuah abstraksi moral yang virtuous (Greer, 2023). Karena itu, menyamakan "kewarganegaraan menurut hukum Islam" dengan satu perangkat aturan legal yang seragam akan problematik; pembahasan yang lebih tepat adalah melihat bagaimana fiqh (sebagai hasil interpretasi) dan prinsip-prinsip tata kelola Islam (misalnya dalam fiqh siyāsah) membingkai status keanggotaan, hak, serta kewajiban dalam suatu komunitas politik yang kini umumnya mengambil bentuk negara-bangsa (AlJahsh, 2024; Cavalcanti, 2024).

________________________________________

B. Kerangka Dasar: Sharīʿah, Fiqh, dan Pluralisme Penalaran sebagai Fondasi Konseptual

Beberapa rujukan menekankan bahwa umat Islam memandang sharīʿah sebagai pedoman ilahi yang komprehensif, bersumber dari al-Qur'an dan sunna, dan ditafsirkan oleh para ahli hukum (fuqahāʾ) (Malekian, 2011). Akan tetapi, fiqh sebagai bagian kognitif-dinamis dari sharīʿah dipahami sebagai arena penalaran yang dapat beradaptasi menghadapi tantangan baru melalui metodologi dan pendekatan yang berkembang, termasuk penguatan dimensi etika melalui wacana maqāṣid al-sharīʿah (Ulwi et al., 2024). Dengan demikian, ketika kewarganegaraan dipahami sebagai status legal yang membawa hak dan kewajiban, posisi "hukum Islam" dalam menjelaskan kewarganegaraan tidak dapat dilepaskan dari sifat fiqh yang interpretatif dan plural (Cavalcanti, 2024; Ulwi et al., 2024).

Dalam konteks teori hukum Islam, sumber-sumber dan perangkat kerjanya digambarkan mencakup "sources" (al-maṣādir), "guiding principles" (al-uṣūl), "evidence" (al-adilla), kaidah-kaidah hukum (al-qawāʿid al-fiqhiyyah), dan tujuan-tujuan dasar (al-maqāṣid) (Cavalcanti, 2024). Literatur yang membahas hubungan hukum Islam dengan lembaga hukum internasional juga menegaskan bahwa perbedaan antarmazhab dan pendapat para fuqahāʾ dipandang sebagai keragaman dalam kesatuan ("diversity within unity"), bukan bukti bahwa hukum Islam tidak dapat ditentukan sama sekali (Cavalcanti, 2024). Implikasinya, konseptualisasi kewarganegaraan dalam horizon Islam akan wajar jika memunculkan ragam konstruksi—baik dalam soal teritori (misalnya dār) maupun dalam soal status warga dan relasi mereka dengan otoritas politik—sebab pluralisme penalaran adalah karakter internal tradisi fiqh itu sendiri (Cavalcanti, 2024; Ulwi et al., 2024).

________________________________________

C. Asal-Usul Historis-Normatif: Ummah dan Konstitusi Madinah sebagai Model Keanggotaan Politik Awal

Sebagian kajian menempatkan Konstitusi Madinah sebagai rujukan awal yang penting untuk memahami kewarganegaraan dalam pengalaman politik Islam, karena ia dipandang sebagai "konstitusi Islam pertama" dan basis bagi pemahaman multireligius (Abdullah, 2014). Dalam uraian tersebut, kesepakatan di Madinah digambarkan mengonsolidasikan suku-suku ke dalam satu komunitas politik yang disebut "satu bangsa" (ummah wāḥidah) yang dibedakan dari kelompok-kelompok lain (Abdullah, 2014). Literatur lain menegaskan signifikansi Konstitusi Madinah untuk menunjukkan bahwa status kewarganegaraan dalam Islam dapat ditelusuri setidaknya hingga pembentukan negara-kota Madinah pada tahun 622, ketika Nabi Muhammad memegang otoritas politik selain fungsi dakwah (Ismail & Mohsin, 2023). Dengan demikian, perbincangan kewarganegaraan menurut Islam tidak harus dimulai dari negara-bangsa modern; ia dapat berangkat dari bagaimana komunitas politik Islam awal mengorganisasi keanggotaan, tanggung jawab, dan keterikatan kolektif lintas kelompok (Abdullah, 2014; Ismail & Mohsin, 2023).

Meski demikian, literatur yang sama juga menggarisbawahi bahwa, dalam banyak pengalaman "negara Islam", kewarganegaraan lebih sering dipahami terutama melalui kategori religius (Muslim dan non-Muslim) dibanding pembedaan modern "warga negara" versus "orang asing" (Ismail & Mohsin, 2023). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran besar: dari model komunitas-politik yang dibangun lewat perjanjian sosial dan struktur ummah pada masa awal (Abdullah, 2014; Ismail & Mohsin, 2023), menuju model-model fiqh klasik yang banyak memusatkan status subjek pada identitas agama (Ismail & Mohsin, 2023; Mokodenseho et al., 2024). Karena itu, mengkaji kewarganegaraan menurut hukum Islam menuntut pembedaan analitis antara fondasi historis-konstitusional awal dan pematangan konstruksi fiqh dalam fase-fase berikutnya (Abdullah, 2014; Mokodenseho et al., 2024).

________________________________________

D. Kewarganegaraan dalam Fiqh Klasik: Agama sebagai Kriteria Status dan Model "Dua Tingkat"

Sejumlah rujukan menyatakan bahwa dalam hukum Islam tradisional, subjek sering didefinisikan berdasarkan agama, sehingga wilayah juga dipahami dengan mempertimbangkan agama resmi negara dan memunculkan istilah seperti Dār al-Islām dan Dār al-Ḥarb (Mokodenseho et al., 2024). Dalam kerangka "model tradisional" kewarganegaraan, digambarkan adanya dua tingkat: Muslim sebagai warga "alamiah/otomatis" dan non-Muslim yang dilindungi sebagai Ahl al-Dhimmah (Mokodenseho et al., 2024). Bahkan, dalam pemahaman klasik yang sama, Muslim yang tinggal di mana pun tetap dianggap anggota komunitas Muslim (ummah), sehingga agama menjadi kriteria dasar yang mengikat status keanggotaan dan konsekuensi hak-kewajiban tertentu (Mokodenseho et al., 2024). Literatur tentang kewarganegaraan dalam tradisi Islam juga menegaskan bahwa konsep kewarganegaraan dalam negara-negara Islam "tidak didasarkan" pada pembedaan warga-asing, melainkan pada pembedaan Muslim dan non-Muslim (Ismail & Mohsin, 2023), selaras dengan deskripsi model dua tingkat tersebut (Mokodenseho et al., 2024).

Namun, beberapa kajian kontemporer menolak pembacaan yang terlalu statis atas klasifikasi teritorial dan status subjek. Dalam diskursus fiqh tentang pembagian dunia ke dalam Dār al-Islām dan Dār al-Ḥarb, para ulama disebut tidak sepakat dalam menetapkan definisi dan kriterianya, termasuk perbedaan antara mazhab Hanafi dan tiga mazhab Sunni lainnya (Alotaibi, 2022). Bahkan ditegaskan pula bahwa kriteria yang dipakai dalam wacana yurisprudensi pra-modern bersifat lebih kompleks dan tidak memiliki satu dasar tunggal untuk mendefinisikan "tanah Islam", "tanah perang", atau "tanah perjanjian", sehingga ruang bagi pendekatan baru untuk ko-eksistensi damai dan hubungan internasional yang sehat tetap terbuka (Alotaibi, 2022). Nuansa ini penting: ia menunjukkan bahwa "kewarganegaraan" dalam horizon hukum Islam klasik tidak tunggal dan tidak selalu harus ditambatkan pada dikotomi tegas yang memproduksi konflik; sebagian argumen justru memandang konsep tersebut sebagai konsep "perlindungan", bukan peneguhan superioritas agama tertentu (Alotaibi, 2022).

________________________________________

E. Peralihan ke Negara-Bangsa Modern: Kewarganegaraan sebagai Institusi Hukum Positif dan Tantangan Rekonsiliasi

Literatur menegaskan realitas modern bahwa masyarakat Islam kini terbagi ke dalam negara-negara berdaulat (sovereign nation states) (Cavalcanti, 2024). Kondisi ini menuntut artikulasi ulang konsep kewarganegaraan, karena kewarganegaraan modern lazimnya diperoleh melalui kriteria seperti tempat kelahiran, ikatan darah, atau naturalisasi (misalnya jus soli dan jus sanguinis) (Mokodenseho et al., 2024). Dalam kerangka modern ini, kewarganegaraan menjadi institusi hukum positif yang mengikat individu–negara dan memproduksi hak dan kewajiban secara formal (Mokodenseho et al., 2024), sedangkan sharīʿah sebagai ajaran dan etika memiliki medan aplikasi yang bisa lebih luas daripada "hukum" dalam pengertian positivistik (Greer, 2023). Artinya, relasi antara kewarganegaraan (sebagai status legal modern) dan hukum Islam (sebagai tradisi normatif-etis sekaligus legal) bersifat mediasi, negosiasi, dan seringkali bergantung pada konfigurasi sistem hukum negara setempat (Cavalcanti, 2024; Greer, 2023).

Kecenderungan ini tampak jelas dalam kajian tentang Asia Tenggara/Indonesia yang menyatakan bahwa "hukum Islam" dalam praktik sering berarti "Anglo-Muslim law", yaitu hukum yang dibuat negara dan diberlakukan bagi Muslim (Maryati et al., 2024). Indonesia digambarkan mengalami pluralisme hukum: selain hukum nasional, terdapat hukum adat dan hukum Islam; bahkan prinsip-prinsip syariah disebut memperoleh ruang dan memengaruhi pembentukan hukum nasional, terutama di bidang ekonomi dan kelembagaan (misalnya pengaturan haji, zakat, wakaf, keistimewaan Aceh, dan peradilan agama) (Nasir et al., 2023). Kajian lain tentang kebijakan hukum Islam di Indonesia menekankan adanya interaksi antara fiqh dan maqāṣid al-sharīʿah dalam pembentukan kebijakan hukum, termasuk upaya harmonisasi, ketegangan, dan adaptasi antara tradisi fiqh dan kerangka hukum kontemporer (Syamanta et al., 2024). Sintesis dari temuan-temuan ini adalah: dalam negara-bangsa modern, status kewarganegaraan ditentukan oleh perangkat hukum positif, sementara hukum Islam beroperasi sebagai sumber normatif, etis, dan yurisprudensial yang dapat diinkorporasi secara selektif melalui politik hukum, legislasi, dan praktik peradilan (Maryati et al., 2024; Nasir et al., 2023; Syamanta et al., 2024).

________________________________________

F. Hak dan Kewajiban Warga Menurut Prinsip-Prinsip Tata Kelola Islam (Fiqh Siyāsah): Keadilan, Kesetaraan, Konsultasi, dan Ketaatan Hukum

Dalam perspektif hukum tata negara Islam yang dibahas melalui fiqh siyāsah, negara ideal dipandu oleh prinsip-prinsip umum—bukan satu pola baku yang qaṭʿī—seperti keadilan (al-ʿadālah), kesetaraan di hadapan hukum (musāwāh), konsultasi (al-shūrā), serta penegakan hak dan kebebasan manusia (al-ḥurriyyah) (AlJahsh, 2024). Dalam kerangka ini, kepala negara diposisikan menjalankan fungsi menjaga agama (ḥirāsat al-dīn) dan mengelola urusan dunia (siyāsah al-dunyā) (AlJahsh, 2024). Prinsip kesetaraan di hadapan hukum ditegaskan sebagai perlakuan setara terhadap semua orang tanpa pembedaan status kekayaan atau kekuasaan (AlJahsh, 2024), dan pada saat yang sama ada penekanan bahwa warga memiliki kewajiban untuk tunduk pada hukum yang berlaku (prinsip "obedience of the people") (AlJahsh, 2024). Dengan demikian, hak dan kewajiban kewarganegaraan dalam perspektif tata kelola Islam ditopang oleh komitmen normatif pada keadilan dan kesetaraan, tetapi juga oleh konsep keteraturan hukum yang menuntut kepatuhan warga pada ketentuan yang sah (AlJahsh, 2024).

Literatur tentang kewarganegaraan dalam Islam juga menambahkan dimensi akuntabilitas politik: warga dipahami memiliki hak untuk memperingatkan penguasa bila menyimpang dari prosedur Islam, dan terdapat gagasan bahwa warga tidak wajib menaati pemerintahan yang dianggap tidak sah karena melanggar ketentuan al-Qur'an (Ismail & Mohsin, 2023). Selain itu, prinsip Qur'ani "menyeru kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar" (dengan rujukan QS. al-Tawbah 9:71) diposisikan sebagai prinsip yang membentuk relasi negara dan kewarganegaraan (Ismail & Mohsin, 2023). Bahkan, kewajiban militer juga dibahas sebagai bagian dari kewajiban warga yang dikaitkan dengan konsep jihad dalam negara Islam (Ismail & Mohsin, 2023). Jika disintesiskan, maka hak dan kewajiban kewarganegaraan menurut kerangka Islam tidak hanya berupa klaim hak sipil semata, melainkan juga memuat (i) dimensi etik-kolektif (amar makruf nahi mungkar), (ii) dimensi kepatuhan hukum, dan (iii) dimensi korektif terhadap kekuasaan (hak menegur/menolak penguasa yang menyimpang) (AlJahsh, 2024; Ismail & Mohsin, 2023).

________________________________________

G. Hak Warga dan Gagasan Hak Asasi: Keterkaitan dengan Maqāṣid dan Ijtihad Kontemporer

Kajian epistemologi hak asasi dalam Islam menegaskan bahwa walaupun istilah "hak asasi manusia" tidak secara eksplisit digunakan dalam sumber-sumber primer seperti al-Qur'an dan Hadis, prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang sepadan dapat ditemukan dalam ajaran agama dan dikembangkan melalui ijtihad (Martitah et al., 2021). Dalam kerangka tersebut, setiap individu dipandang memiliki hak yang harus dihormati oleh masyarakat dan pemerintah, dan hak serta kebebasan dipautkan dengan keadilan serta tanggung jawab manusia (Martitah et al., 2021). Perspektif ini beririsan dengan argumen bahwa fiqh adalah bagian dinamis dari sharīʿah yang dapat diperkaya oleh pendekatan etika-terapan yang berorientasi pada maqāṣid al-sharīʿah agar penalaran hukum tidak kehilangan dimensi moral-spiritualnya (Ulwi et al., 2024). Secara metodologis, upaya "rethinking" uṣūl al-fiqh melalui maqāṣid dipahami sebagai respons terhadap keterbatasan pembacaan yang terlalu tekstual, dengan tujuan menyeimbangkan penerapan hukum terhadap perubahan situasi sosial (Badar, 2011; Ulwi et al., 2024).

Dalam konteks kebijakan hukum di negara modern seperti Indonesia, literatur menunjukkan bahwa maqāṣid al-sharīʿah berfungsi sebagai kerangka etika yang membimbing adaptasi dan penyelarasan tujuan hukum dengan prinsip-prinsip Islam yang lebih luas (Syamanta et al., 2024). Dengan demikian, ketika kewarganegaraan dipahami sebagai status hukum yang menata hak dan kewajiban, maqāṣid dapat dipahami sebagai jembatan konseptual yang memungkinkan norma-norma kewarganegaraan (misalnya keadilan, kesetaraan, perlindungan hak) dibaca sebagai bagian dari tujuan syariah yang harus diwujudkan dalam tatanan hukum negara (AlJahsh, 2024; Syamanta et al., 2024). Namun literatur juga mengingatkan adanya jarak antara klaim dogmatis tentang "kebaikan komunal" versi tradisional dan praktik pemerintahan yang sering tidak selaras; dalam kasus Mesir, kemajuan relatif terhadap standar HAM internasional pada suatu periode justru dikaitkan dengan hakim yang progresif dan strategis yang menggunakan hukum Islam secara oportunistik, bukan dogmatis (Twining, 2009). Ini memberi catatan kritis bahwa pembacaan maqāṣid dan ijtihad kewarganegaraan sangat dipengaruhi oleh institusi negara, otoritas penafsir, dan dinamika politik-hukum (Syamanta et al., 2024; Twining, 2009).

________________________________________

H. Kewarganegaraan bagi Muslim Minoritas di Negara Non-Muslim: Fiqh al-Aqalliyyāt, Pelunakan (Taysīr), dan Penghormatan pada Realitas Hukum Negara

Dalam konteks migrasi modern, kajian tentang Inggris menggambarkan munculnya bentuk praktik syariah yang dimediasi oleh konteks minoritas ("angrezi shariat"), yang memiliki tumpang tindih dengan doktrin fiqh al-aqalliyyāt (fiqh minoritas Muslim) yang dikaitkan dengan Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Ṭāhā Jābir al-ʿAlwānī (Malekian, 2011). Menurut uraian tersebut, al-ʿAlwānī yang disebut pertama kali mencetuskan istilah fiqh al-aqalliyyāt pada 1994 berangkat dari tesis bahwa Muslim minoritas migran hidup dalam lingkungan dan relasi baru dengan negara sehingga memerlukan paradigma hukum Islam baru yang mengakomodasi keadaan mereka (Malekian, 2011). Salah satu prinsip pendekatan ini adalah "memudahkan fiqh" (taysīr al-fiqh), yakni memberi kelonggaran terhadap realitas legal yang tak terhindarkan dalam masyarakat non-Muslim dan memilih pendapat klasik yang paling mudah diterapkan dalam konteks tersebut (Malekian, 2011). Dengan kata lain, kewarganegaraan dan kepatuhan pada hukum negara tempat tinggal dapat dirasionalisasi sebagai kebutuhan kontekstual yang ditangani melalui metodologi fiqh tertentu, bukan semata sebagai kompromi politik (Malekian, 2011; Ulwi et al., 2024).

Sintesis literatur tentang keterlibatan sipil Muslim di demokrasi Barat juga menyebut bahwa analisis atas tradisi fiqh klasik dan kontemporer—sejalan dengan berkembangnya fiqh al-aqalliyyāt—mendukung pandangan bahwa Muslim diperbolehkan tinggal di masyarakat non-Muslim, berinteraksi dengan non-Muslim, dan berpartisipasi aktif dalam sistem sosial-politik yang tidak berbasis syariah (Dolunay & Keçeci, 2017). Literatur tersebut menambahkan bahwa para pendukung fiqh al-aqalliyyāt juga cenderung menolak pembelahan geopolitik yang rigid antara dār al-Islām dan dār al-ḥarb (Dolunay & Keçeci, 2017), sejalan dengan kajian yang menunjukkan tidak adanya satu kriteria tunggal dalam definisi teritorial dan terbukanya pendekatan ko-eksistensi damai (Alotaibi, 2022). Akan tetapi, kritik internal juga ada: analisis kritis atas konsep al-ʿAlwānī menunjukkan bahwa pendekatannya terhadap sunna dalam kerangka fiqh al-aqalliyyāt secara implisit dapat mengabaikan analisis historis dan legal tentang fungsi sunna dalam hukum Islam, sehingga menuntut kehati-hatian metodologis dalam merumuskan "fiqh kewarganegaraan" minoritas (Ogba, n.d.). Nuansa ini menguatkan kesimpulan bahwa "kewarganegaraan menurut hukum Islam" dalam konteks diaspora/minoritas adalah proyek ijtihad yang diperdebatkan, bukan doktrin tunggal (Dolunay & Keçeci, 2017; Malekian, 2011; Ogba, n.d.).

________________________________________

I. Arah Pembaruan: dari Status Berbasis Agama menuju "Kewarganegaraan Setara" sebagai Ijtihad Modern

Literatur tentang evolusi konsep kewarganegaraan di dunia Muslim menyatakan bahwa kolonialisme menjadi faktor penting dalam "kampanye" kewarganegaraan modern, dan bahwa konsep kewarganegaraan modern kini diadopsi dengan mempertimbangkan kebutuhan kontemporer dan perjanjian internasional (Mokodenseho et al., 2024). Dalam diskursus itu, Yūsuf al-Qaraḍāwī disebut berargumen bahwa fiqh tentang "hak kewarganegaraan yang setara" dapat dijustifikasi dari teks-teks Islam dan tradisi legalnya, melalui ijtihad (tanpa harus meminjam liberalisme politik atau netralitas sekuler) (Mokodenseho et al., 2024). Pada saat yang sama, rujukan tersebut membedakan arus pemikiran: sebagian reformis mencoba memperluas konsep dhimmah untuk menyesuaikan kebutuhan dan kewajiban warga non-Muslim dalam negara Islam, sementara yang lain menekankan rekonseptualisasi kewarganegaraan melalui dalil darurat (ḍarūrah) (Mokodenseho et al., 2024). Dengan demikian, pembaruan kewarganegaraan dalam perspektif Islam bergerak pada dua poros: (i) penataan ulang status non-Muslim agar lebih kompatibel dengan prinsip kesetaraan hak modern, dan (ii) rekonstruksi doktrin melalui perangkat metodologi fiqh (ijtihad, maqāṣid, dan prinsip-prinsip kemudahan) untuk menyesuaikan realitas negara-bangsa (Badar, 2011; Malekian, 2011; Mokodenseho et al., 2024).

Akan tetapi, sekali lagi, literatur menekankan bahwa masyarakat Islam modern terbagi dalam negara-negara berdaulat dengan konfigurasi konstitusional berbeda (Cavalcanti, 2024), dan sharīʿah sendiri memiliki ruang makna yang lebih luas daripada "hukum" negara (Greer, 2023). Karena itu, "kewarganegaraan menurut hukum Islam" dalam praktik akan selalu berhadapan dengan pertanyaan institusional: siapa yang berwenang menetapkan konsekuensi legal dari suatu prinsip fiqh dalam hukum positif negara, dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan dalam sistem legislasi dan peradilan (Maryati et al., 2024; Syamanta et al., 2024; Twining, 2009). Dalam konteks inilah pendekatan maqāṣid yang menekankan etika, tujuan hukum, dan keseimbangan antara teks dan realitas sosial menjadi penting, tetapi juga rentan diperdebatkan karena implementasinya memerlukan aktor-aktor otoritatif (hakim, pembuat undang-undang, ulama) dan arena politik hukum yang konkret (Badar, 2011; Syamanta et al., 2024; Twining, 2009).

________________________________________

J. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis rujukan yang tersedia, kewarganegaraan menurut hukum Islam tidak dapat direduksi menjadi satu definisi legal yang seragam, karena sharīʿah bersifat polisemi dan fiqh bersifat interpretatif-plural (Cavalcanti, 2024; Greer, 2023; Ulwi et al., 2024). Secara historis, pengalaman Konstitusi Madinah memberikan contoh awal keanggotaan politik yang menekankan pembentukan satu komunitas (ummah wāḥidah) dalam kerangka multireligius dan perjanjian sosial (Abdullah, 2014; Ismail & Mohsin, 2023). Dalam konstruksi fiqh klasik, status subjek dan model kewarganegaraan banyak dipautkan pada identitas agama (Muslim vs non-Muslim) dan berkembang pula klasifikasi teritorial yang diperdebatkan (dār), yang secara internal tidak memiliki kriteria tunggal dan membuka ruang pembacaan ko-eksistensi damai (Alotaibi, 2022; Mokodenseho et al., 2024). Dalam realitas negara-bangsa modern—ketika masyarakat Islam terbagi dalam negara-negara berdaulat dan kewarganegaraan diatur oleh hukum positif—hukum Islam berfungsi sebagai sumber normatif-etis yang dapat diinkorporasi melalui politik hukum dan institusi negara, sebagaimana terlihat pada pluralisme hukum di Indonesia (Cavalcanti, 2024; Maryati et al., 2024; Nasir et al., 2023; Syamanta et al., 2024). Di lingkungan minoritas Muslim, fiqh al-aqalliyyāt menjadi perangkat ijtihad untuk menegosiasikan kewarganegaraan, kepatuhan hukum negara, dan partisipasi sipil dengan prinsip kemudahan (taysīr)—meski tetap menuai kritik metodologis (Dolunay & Keçeci, 2017; Malekian, 2011; Ogba, n.d.). Karena itu, "kewarganegaraan menurut hukum Islam" paling tepat dipahami sebagai bidang ijtihad yang menghubungkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, konsultasi, dan akuntabilitas penguasa dalam fiqh siyāsah dengan mekanisme kewarganegaraan modern sebagai status hukum yang memproduksi hak dan kewajiban (AlJahsh, 2024; Ismail & Mohsin, 2023; Mokodenseho et al., 2024).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, A. B. (2014). An analysis of Islamic jurisprudence (fiqh) as applied Islamic ethics. ICR Journal, 5(2), 183–203. https://doi.org/10.52282/icr.v5i2.402

AlJahsh, M. A. I. (2024). Science and Islamic ethics: Navigating artificial womb technology through Quranic principles. Heliyon, 10(17), e36793. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e36793

Alotaibi, H. A. (2022). Modern approaches to address the concept of territorial division in Islamic jurisprudence. F1000Research, 11, 794. https://doi.org/10.12688/f1000research.122335.2

Badar, M. (2011). Islamic law (Shari'a) and the jurisdiction of the International Criminal Court. Leiden Journal of International Law, 24(2), 411–433. https://doi.org/10.1017/s0922156511000082

Cavalcanti, M. F. (2024). The protection of the Islamic minority beyond religious freedom: Legal pluralism and reasonable accommodation in Europe. Stato Chiese e Pluralismo Confessionale. https://doi.org/10.54103/1971-8543/22860

Dolunay, A., & Keçeci, G. (2017). Multidisciplinary assessment of citizenship approach in modern law and problem of "denaturalisation" on the basis of law and communication. Journal of History Culture and Art Research, 6(4), 14. https://doi.org/10.7596/taksad.v6i4.1094

Greer, I. (2023). Angrezi shariat: Islamic law in 20th- and 21st-century Britain and its colonial antecedents. Studies in Religion/Sciences Religieuses, 53(3), 323–335. https://doi.org/10.1177/00084298231187079

Ismail, M. M., & Mohsin, M. I. A. (2023). Enhancing the regulatory framework for waqf in the Maldives. International Journal of Islamic Economics and Finance Research, (1), 78–90. https://doi.org/10.53840/ijiefer114

Malekian, F. (2011). Principles of Islamic international criminal law. https://doi.org/10.1163/ej.9789004203969.i-452

Martitah, M., Sumarto, S., & Hidayat, A. (2021). The existence of customary law and Islamic law in the optics of the Indonesian legal system. https://doi.org/10.4108/eai.1-7-2020.2303643

Maryati, S., Qotadah, H. A., Achmad, A. D., & Ramli, M. A. (2024). The dynamic landscape of interfaith marriage in Indonesia: Navigating the Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 02 of 2023 and Population Administration Law. Daengku Journal of Humanities and Social Sciences Innovation, 4(3), 489–502. https://doi.org/10.35877/454ri.daengku2613

Mokodenseho, S., Siregar, R., Muslim, S., Hasibuan, K., & Rahman, R. (2024). Analysis of the influence of fiqh and maqasid al-syariah in the formation of Islamic legal policy in Indonesia. West Science Islamic Studies, 2(01), 30–37. https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i01.590

Nasir, M., Aniza, A., Muzakkir, M., & Roni, M. (2023). The contestation of authority in Islamic marriage law Indonesia. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 8(2), 369. https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.7896

Ogba, S. (n.d.). The Nigerian legal system through the lens of H.L.A Hart. https://doi.org/10.23889/suthesis.63507

Syamanta, T., Meiliawati, I., Ayu, R., Windani, S., & Siregar, B. (2024). Towards feminist justice: Reforms and challenges in Islamic courts for gender equality and women's rights. Syariat, 1(1), 36–57. https://doi.org/10.35335/g9drrx81

Twining, W. (2009). Law, justice and rights: Some implications of a global perspective (hlm. 76–97). https://doi.org/10.1017/cbo9780511576027.005

Ulwi, N., Masnun, M., & Zuhdi, M. (2024). Inheritance rights of children born out of wedlock: Analysis from the perspective of Shafi'i school of jurisprudence and the Civil Law Code (children of zina) with an educational approach. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 9(2), 1263–1269. https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.2253