01485 - Kewajiban Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual Atas Beban Normatif, Subjek Hukum, Dan Dimensi Pertanggungjawaban

Abstract

This article examines the concept of legal obligation in Islamic law through a conceptual study encompassing normative burden, legal subjects, and dimensions of accountability. Legal obligation in Islamic law is understood not merely as a formal normative burden, but also as a moral-spiritual bond inherent in legal subjects who enter into contracts or perform legal acts. Using a conceptual legal approach, this study synthesizes various sources relating to muamalah law, family law, guardianship, corporations, criminal law, and the state. The results show that legal obligation in Islamic law arises from four main sources: contract (akad), position, act, and capacity. Obligation always pairs with the rights of other parties in legal relations and, when violated, gives rise to accountability consequences and loss recovery. The concepts of iltizām and dzimmah serve as the primary conceptual entry points for understanding burden-bearing in Islamic law. The discussion also reveals ongoing debates regarding the imposition of obligations on legal entities, both in corporate contexts and child guardianship, emphasizing the need for clarity of representation mechanisms so that obligations do not become ambiguous and the protection of vulnerable parties is not merely nominal. Ultimately, legal obligation in Islam functions as a normative instrument that upholds justice through fair burden-bearing, protection of vulnerable parties, loss recovery mechanisms, and moral-spiritual accountability consciousness before Allah as well as before fellow human beings and the environment.

Keywords: legal obligation; Islamic law; iltizām; dzimmah; accountability; muamalah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep kewajiban hukum dalam hukum Islam melalui studi konseptual yang mencakup beban normatif, subjek hukum, dan dimensi pertanggungjawaban. Kewajiban hukum dalam hukum Islam dipahami bukan sekadar beban normatif formal, melainkan juga sebagai keterikatan moral-spiritual yang melekat pada subjek hukum yang berakad dan/atau melakukan perbuatan hukum. Dengan menggunakan pendekatan hukum konseptual, kajian ini menyintesiskan berbagai sumber yang berkaitan dengan hukum muamalah, hukum keluarga, perwalian, korporasi, hukum pidana, dan negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa kewajiban hukum dalam hukum Islam lahir dari empat sumber utama, yaitu akad, kedudukan, perbuatan, dan kemampuan. Kewajiban selalu berpasangan dengan hak pihak lain dalam relasi hukum dan, ketika dilanggar, menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban serta pemulihan kerugian. Konsep iltizām dan dzimmah menjadi pintu masuk konseptual utama dalam memahami pembebanan kewajiban dalam hukum Islam. Pembahasan juga mengungkap perdebatan yang masih berlangsung mengenai pembebanan kewajiban pada badan hukum, baik dalam konteks korporasi maupun perwalian anak, yang menegaskan perlunya kejelasan mekanisme representasi agar kewajiban tidak menjadi kabur dan perlindungan pihak rentan tidak bersifat semu. Pada akhirnya, kewajiban hukum dalam Islam berfungsi sebagai instrumen normatif yang menjaga kemaslahatan melalui pembebanan prestasi yang adil, perlindungan pihak rentan, mekanisme pemulihan kerugian, dan kesadaran pertanggungjawaban moral-spiritual di hadapan Allah serta kepada sesama manusia dan lingkungan.

Kata Kunci: kewajiban hukum; hukum Islam; iltizām; dzimmah; akuntabilitas; muamalah

________________________________________

I. PENDAHULUAN: KEWAJIBAN HUKUM SEBAGAI BEBAN NORMATIF YANG BERHADAPAN DENGAN HAK

Dalam konsepsi hukum, kewajiban hukum dapat dipahami sebagai beban normatif yang harus dipenuhi oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan yang mengikat; kewajiban ini hadir sebagai pasangan konseptual dari hak, karena hak dan kewajiban lahir dari hubungan hukum yang sama dan saling meniscayakan. Hubungan erat antara hak dan kewajiban ini ditegaskan dalam uraian tentang tanggung jawab: tanggung jawab dipandang tidak dapat berdiri sendiri karena merupakan akibat dari adanya hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi, sehingga memunculkan dasar bagi pihak lain untuk menuntut pemenuhan atau pertanggungjawaban (Adam, 2020; Sukmawati & Oktora, 2021). Dalam terminologi hukum, "tanggung jawab" bahkan dijelaskan tidak dapat dilepaskan dari manusia sebagai subjek hukum justru karena manusia mengemban hak dan kewajiban; oleh karenanya, pembicaraan tentang kewajiban hukum secara analitis selalu berkaitan dengan struktur hak, pelanggaran, dan konsekuensi normatif yang mengikuti suatu perbuatan (Rezeki, 2015; Ulfah, 2019). Dalam konteks perjanjian, hubungan hak dan kewajiban juga tampil sebagai ciri esensial perikatan: perikatan menimbulkan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain atas penunaian prestasi tertentu yang bernilai ekonomis, sehingga kewajiban menjadi inti operasional dari keterikatan hukum (Adam, 2020; Sumardani & Bagiastra, 2021).

Dalam hukum Islam, gagasan kewajiban hukum—dalam arti kewajiban yang wajib ditunaikan dan dapat memunculkan konsekuensi—tidak hanya dipahami sebagai keterikatan formal, melainkan juga sebagai keterikatan moral-spiritual yang melekat pada subjek yang berakad dan/atau melakukan perbuatan hukum. Dalam kajian akad muamalah, ditegaskan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an mendorong orang beriman untuk mematuhi kontrak atau janji yang dibuat dalam transaksi, sehingga akad mengikat para pihak untuk menjalankan komitmen dengan tanggung jawab moral dan spiritual (Permatasari, 2018). Pada saat yang sama, literatur yang membahas tanggung jawab menegaskan bahwa Islam memerintahkan manusia memahami dirinya tidak diciptakan tanpa tugas dan tanggung jawab, serta menegaskan prinsip pertanggungjawaban personal—"tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya"—yang memperkuat dimensi etis dari kewajiban (Nurjanah & Munawaroh, 2021; Rezeki, 2015).

Dengan demikian, kewajiban hukum menurut hukum Islam dapat disintesiskan sebagai: (i) beban normatif yang lahir dari status subjek hukum dan/atau dari akad/perbuatan, (ii) berpasangan dengan hak pihak lain, dan (iii) memiliki dimensi duniawi—penataan relasi sosial, ganti rugi, sanksi—sekaligus ukhrawi, yakni pertanggungjawaban di hadapan Allah sebagaimana tercermin dalam pembahasan tanggung jawab dan akuntabilitas Islam (Mayasari & Atjengbharata, 2020; Permatasari, 2018; Rezeki, 2015).

________________________________________

II. TERMINOLOGI KEWAJIBAN DALAM HUKUM ISLAM: ILTIZĀM, DZIMMAH, DAN ASAS BEBAS DARI TANGGUNGAN

Salah satu pintu masuk konseptual kewajiban dalam hukum Islam, khususnya bidang muamalah, adalah istilah iltizām. Dalam uraian tentang hukum perikatan Islam, iltizām dijelaskan sebagai "terisinya tanggungan (dzimmah) seseorang atau suatu pihak dengan suatu hak yang wajib ditunaikannya kepada orang atau pihak lain," dan secara lebih spesifik didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang diwajibkan menurut hukum syarak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi kepentingan pihak lain (Muchsin, 2016). Definisi ini menunjukkan ciri-ciri penting kewajiban: adanya "beban dalam dzimmah," adanya "pihak lain" yang berkepentingan—yang secara analitis dapat dibaca sebagai pemegang hak—serta adanya norma syarak sebagai sumber keterikatan (Muchsin, 2016; Permatasari, 2018).

Konsep dzimmah juga dipakai untuk menjelaskan kewajiban yang terkait harta, termasuk dalam diskursus zakat perusahaan, di mana dibahas tanggung jawab atas kekayaan (zimmah maliyah) pada badan usaha dan relasinya dengan kelayakan memikul kewajiban (ahliyah al-wujub) yang bersifat terbatas atau nisbi (Rizki, 2023; Suriadish et al., 2023). Dengan demikian, kewajiban hukum dalam Islam dapat dibaca sebagai mekanisme "pembebanan dzimmah" yang melahirkan tuntutan penunaian, baik oleh individu maupun entitas, sejauh diakui sebagai subjek yang dapat menerima hak dan memikul kewajiban (Muchsin, 2016; Rizki, 2023).

Namun demikian, hukum Islam juga mengenal kaidah yang menempatkan "bebas dari tanggungan" sebagai titik awal: ditegaskan suatu kaidah fikih bahwa "hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab," dan dinyatakan bahwa pada prinsipnya setiap manusia bebas dari tanggung jawab sampai ada dasar yang membebankan kewajiban tersebut (Djuwandi, 2023). Kaidah ini penting untuk menjelaskan logika pembebanan kewajiban: kewajiban tidak dipresumsi ada tanpa sebab; ia harus memiliki dasar pembebanan, misalnya akad, kedudukan, perbuatan yang menimbulkan kerugian, atau norma yang secara eksplisit membebankan tugas (Djuwandi, 2023; Sukmawati & Oktora, 2021; Ulfah, 2019). Dengan kata lain, kewajiban hukum menurut Islam tidak hanya berbicara tentang "apa yang harus ditunaikan," tetapi juga "mengapa beban itu lahir" dan "siapa yang sah dibebani," yang seluruhnya berkaitan dengan teori subjek hukum dan kecakapan hukum dalam syariat (Hadi, 2016; Muchsin, 2016; Suriadish et al., 2023).

________________________________________

III. SUBJEK HUKUM DAN KECAKAPAN: SIAPA YANG DAPAT DIBEBANI KEWAJIBAN?

Pembebanan kewajiban mensyaratkan adanya subjek hukum yang diakui mampu menjadi pemikul hak dan kewajiban. Dalam kajian hukum ekonomi syariah, ditegaskan bahwa subjek akad merupakan rukun penting; secara historis fikih muamalah klasik pada awalnya lebih menunjuk perseorangan sebagai subjek, namun berkembang sehingga badan hukum pun diakui sebagai subjek hukum dalam perspektif hukum ekonomi syariah melalui analogi keberadaan manusia sebagai subjek hukum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam terminologi fikih muamalah, badan hukum kerap disebut syakhsyiyyah i'tibariyah (Hadi, 2016). Penjelasan ini sekaligus memperlihatkan dua tesis: (i) kewajiban lahir dalam relasi hukum karena ada subjek yang memikulnya, dan (ii) cakupan subjek yang dapat dibebani kewajiban dapat berubah seiring perkembangan kebutuhan muamalah kontemporer (Hadi, 2016; Rizki, 2023; Suriadish et al., 2023).

Meski demikian, sumber-sumber yang tersedia juga menunjukkan adanya nuansa perdebatan mengenai justifikasi badan hukum dan konsekuensi tanggung jawabnya. Dalam pembahasan tentang korporasi dan limited liability, ditunjukkan bahwa tidak ada ayat Al-Qur'an dan hadis yang menolak justifikasi badan hukum sebagai sesuatu yang non-manusia, namun disebut pula adanya pandangan kritis—misalnya yang dikaitkan dengan Nyazee—bahwa pemberian status subjek hukum bagi non-manusia sulit dalam hukum Islam, serta muncul pro dan kontra mengenai sifat pertanggungjawaban, terbatas atau tidak, dalam konstruksi fikih (Simorangkir, 2016). Selain itu, dalam kajian hukum keluarga, kritik terhadap wasiat perwalian anak kepada badan hukum menilai adanya ketidaksesuaian dengan kaidah mazhab Syafi'i dan menyoroti kekaburan soal siapa organ yang secara konkret memikul tanggung jawab ketika "badan hukum" diberi beban perwalian; karena itu diajukan kebutuhan regulasi kriteria badan hukum yang boleh menerima beban dan perlunya penajaman konsep, misalnya peralihan dari "perwalian" menuju "perwakilan" (Firdaus et al., 2023). Dengan demikian, meskipun pengakuan badan hukum sebagai pemikul hak dan kewajiban dapat ditemukan dalam diskursus hukum ekonomi syariah, isu siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana struktur kewajibannya tetap menjadi titik krusial yang diperdebatkan dalam sebagian wilayah hukum Islam (Firdaus et al., 2023; Hadi, 2016).

Di samping status subjek, kecakapan merupakan syarat pembebanan kewajiban, terutama pada tindakan hukum dan pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana Islam, subjek yang dibebani tanggung jawab pidana disebut memenuhi syarat seperti berakal, balig, dan memiliki kebebasan berkehendak; pada saat yang sama, pembahasan tersebut juga menyebut badan-badan hukum sebagai subjek yang diakui dalam konteks pertanggungjawaban tertentu (Nabila, 2022). Kajian lain tentang jarimah juga menegaskan syarat subjek jarimah seperti balig, berakal, mukallaf, dan sukarela atau tidak dipaksa (Araddu & Sitepu, 2024).

Sementara itu, diskursus kedewasaan dalam perkawinan menekankan bahwa secara yuridis kedewasaan selalu mengandung pengertian adanya kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri tanpa bantuan pihak lain, dengan tanggung jawab sendiri (Yanto, 2016); sejalan dengan itu, kajian batas usia perkawinan menegaskan bahwa subjek yang belum dewasa dipandang belum mampu bertindak sendiri di hadapan hukum sehingga tindakan hukumnya harus diwakili orang tua atau wali (Wathan, 2019). Dalam ranah perwalian, Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dikutip dalam kajian pemeliharaan harta anak yatim juga menyatakan batas waktu perwalian anak sampai berumur 21 tahun atau belum menikah, serta menegaskan kewajiban wali mengurus diri dan harta pihak yang berada di bawah perwaliannya serta tanggung jawab mengganti kerugian akibat kesalahan atau kelalaian (Fuddin & Islami, 2024). Keseluruhan uraian ini memperlihatkan bahwa kewajiban hukum dalam Islam bersifat personal dan terukur oleh kapasitas subjek: kewajiban dibebankan pada yang cakap, sedangkan yang tidak cakap diposisikan melalui mekanisme perwakilan/perwalian agar hak dan kewajiban tetap terlindungi (Fuddin & Islami, 2024; Yanto, 2016).

________________________________________

IV. SUMBER LAHIRNYA KEWAJIBAN: AKAD, KEDUDUKAN, PERBUATAN, DAN KEMAMPUAN

Dalam perspektif muamalah, salah satu sumber paling nyata lahirnya kewajiban adalah akad. Akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua belah pihak; begitu kata sepakat terbentuk, hubungan hukum lahir di antara pihak-pihak yang berakad (Darmawan, 2019). Karena hubungan hukum itu memuat prestasi, maka ia sekaligus memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak; bahkan dalam analisis perikatan ditegaskan bahwa perikatan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam lingkup objek bernilai ekonomis (Adam, 2020; Sumardani & Bagiastra, 2021). Kajian tafsir ahkam tentang akad juga menegaskan bahwa Al-Qur'an mendorong pemenuhan kontrak/janji dan menempatkan pihak-pihak yang melakukan akad pada posisi bertanggung jawab untuk menepati perjanjian selama tidak bertentangan dengan syariah; di sini kewajiban dipahami bukan sekadar teknik kontraktual, melainkan landasan etika-moral transaksi (Darmawan, 2019; Permatasari, 2018). Dengan demikian, akad bukan hanya "asal-usul" kewajiban, tetapi juga "mekanisme legal" yang mengubah kebebasan awal—bebas dari tanggungan—menjadi keterikatan yang dapat ditagih (Djuwandi, 2023; Muchsin, 2016; Permatasari, 2018).

Di luar akad, kewajiban juga dapat lahir dari kedudukan (jabatan/posisi), perbuatan, dan kemampuan. Dalam kajian pengelolaan parkir perspektif hukum Islam, dikemukakan bahwa faktor dasar adanya tanggung jawab bagi subjek hukum mencakup: perbuatan, kedudukan yang disandang, dan kemampuan yang dimiliki; serta ditegaskan pula prinsip pertanggungjawaban personal bahwa setiap orang bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya (Chubba, 2018). Pola ini bersesuaian dengan konsepsi tanggung jawab dalam literatur lain yang mengaitkan tanggung jawab dengan akibat perbuatan dan kebutuhan pihak lain atas pengabdian/pengorbanan, serta menegaskan bahwa sebagai subjek hukum manusia harus melaksanakan hak dan kewajiban, termasuk tanggung jawab terhadap keluarga (Kurniawati, 2021). Di ranah negara, tanggung jawab negara didefinisikan sebagai kewajiban memberikan jawaban/perhitungan atas sesuatu yang terjadi dan kewajiban memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan, yang menunjukkan bahwa "kedudukan sebagai negara/pemerintah" juga melahirkan kewajiban yang khas (Muhammad, 2018).

Dengan demikian, sumber kewajiban dalam Islam—dan dalam praktik institusional yang berinteraksi dengan norma Islam—dapat dipetakan pada empat penggerak yang tampak dalam sumber-sumber: (i) akad/kesepakatan, (ii) kedudukan yang melekat, (iii) perbuatan yang menimbulkan akibat/kerugian, dan (iv) kemampuan sebagai batas pembebanan (Chubba, 2018; Muhammad, 2018).

________________________________________

V. KEWAJIBAN DALAM MUAMALAH: MENEPATI AKAD, MENUNAIKAN PRESTASI, DAN MENANGGUNG KONSEKUENSI WANPRESTASI

Kewajiban muamalah paling fundamental yang ditunjukkan sumber-sumber adalah kewajiban menepati akad/komitmen. Kajian tafsir ahkam menegaskan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an seperti Al-Maidah ayat 1 dan Al-Isra ayat 34 mendorong orang beriman mematuhi kontrak/janji yang dibuat saat bertransaksi; lebih jauh, akad dipahami mengikat individu dengan tanggung jawab moral dan spiritual yang kuat, sehingga penipuan, kecurangan, dan penyelewengan harus dihindari melalui niat baik dan kepatuhan pada etika syariah (Permatasari, 2018). Dalam studi tentang praktik hit and run pada jual beli online, ditegaskan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan orang menaati dan menepati janji/akad; pembatalan sepihak karena tidak menepati janji dipandang bertentangan dengan hukum Islam dan merupakan perbuatan tercela (Arifin et al., 2022). Dalam praktik utang-piutang, juga ditekankan bahwa kelalaian memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi, sementara prinsip tanggung jawab dipandang mutlak bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya (Gufron, 2016). Keseluruhan uraian ini menguatkan proposisi bahwa kewajiban hukum dalam muamalah bukan sekadar "ideal moral," melainkan norma yang bila dilanggar memunculkan konsekuensi pertanggungjawaban dan mekanisme pemulihan (Arifin et al., 2022; Gufron, 2016; Permatasari, 2018).

Dalam konteks wanprestasi, kewajiban tidak berhenti pada "harus menunaikan prestasi," tetapi meluas pada "harus menanggung akibat bila tidak menunaikan." Dalam penelitian tentang wanprestasi jual beli motor bekas, kelalaian dipahami sebagai kegagalan memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam kontrak; dalam kerangka KHES disebutkan pihak ingkar janji dapat dikenai bentuk-bentuk sanksi seperti pembayaran ganti rugi dan pemutusan kontrak, sementara akad dipahami sebagai hubungan yang mengatur kewajiban kedua belah pihak untuk memenuhi layanan yang disepakati (Abdullah & Ramadhan, 2022). Dalam kajian wanprestasi utang-piutang, dijelaskan konsep ganti rugi—misalnya daman al-'aqd—sebagai tanggung jawab perdata berupa kesiapan ganti rugi karena ingkar akad, dan penetapan kadar ganti rugi dapat diserahkan pada otoritas (khalifah/qadi) (Gufron, 2016). Ini selaras dengan pemahaman umum bahwa kewajiban hukum melekat pada subjek yang mengikatkan diri; ketika kewajiban dilanggar, tuntutan pemulihan menjadi instrumen untuk mengembalikan keseimbangan hak dan kewajiban (Abdullah & Ramadhan, 2022; Adam, 2020; Gufron, 2016; Sukmawati & Oktora, 2021).

Kewajiban muamalah juga muncul pada akad titipan (wadiah) dan akad gadai (rahn) sebagai kewajiban menjaga amanah. Dalam kajian pengelolaan parkir, praktik penitipan kendaraan dikaitkan dengan wadiah sehingga pengelola sebagai pihak yang dititipi seharusnya bertanggung jawab bila terjadi kehilangan, karena dalam fikih wadiah adalah menitipkan barang agar dijaga dan dipelihara serta ditanggung jawabnya; ketidakbertanggungjawaban dipandang tidak sesuai karena mengabaikan amanah (Chubba, 2018). Pada lembaga pegadaian syariah, ditegaskan bahwa pegadaian mempunyai tanggung jawab yang tidak kecil terhadap barang jaminan yang dikuasainya, dan pertanggungjawaban pegadaian syariah atas barang jaminan nasabah dipandang sesuai dengan ketentuan hukum Islam; penekanan ini disertai prinsip bahwa Islam tidak membenarkan pencabutan hak milik orang lain tanpa kerelaan pemiliknya dan menempatkan ganti rugi dalam kerangka keadilan (Nurhidayati, 2016). Dalam praktik rahn di lembaga keuangan syariah, juga ditegaskan bahwa ketentuan fatwa menjelaskan pemeliharaan/penyimpanan marhun pada dasarnya merupakan tanggung jawab rahin, namun dapat dilakukan murtahin dengan biaya tetap menjadi kewajiban rahin, sehingga struktur kewajiban dibangun secara normatif oleh ketentuan akad dan pedoman syariah (Sudi, 2022). Semua ini menunjukkan bagaimana kewajiban hukum bekerja sebagai perangkat menjaga hak milik, mengatur pemeliharaan, serta memastikan amanah terlaksana dalam relasi muamalah (Chubba, 2018; Nurhidayati, 2016; Sudi, 2022).

Dalam ijarah atau sewa-menyewa, kewajiban juga diposisikan sebagai pemeliharaan objek dan larangan merugikan pihak lain. Studi tentang kerusakan dalam sewa-menyewa kost menegaskan syarat subjek ijarah harus balig, berakal, dan atas kehendak sendiri, serta memuat kewajiban penyewa untuk menjaga keutuhan barang sewaan dan tidak merusaknya (Rosdiana, 2021). Temuan tentang sengketa kerusakan tersebut—ketika pemilik memaksa penyewa mengganti kerusakan yang bukan kesalahan penyewa—menunjukkan pentingnya penetapan tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian yang selaras dengan prinsip keadilan dalam muamalah, karena beban kewajiban yang tidak proporsional berpotensi merusak perlindungan hak salah satu pihak (Permatasari, 2018; Rosdiana, 2021; Sukmawati & Oktora, 2021). Dalam praktik kerja sama peternakan, juga dicontohkan bahwa jika ternak sakit bukan karena kesalahan pemelihara maka bukan menjadi tanggung jawab pemelihara, tetapi jika kematian ternak karena kesalahan pemelihara maka menjadi tanggung jawab pemelihara untuk mengganti kerugian; ini menunjukkan mekanisme pembebanan kewajiban berdasarkan sebab-akibat dan kelalaian dalam kesepakatan muamalah (Zulva & Roisah, 2022). Dengan demikian, kewajiban hukum dalam muamalah menuntut kejelasan hak dan kewajiban, sebab pembebanan, serta mekanisme ganti rugi bila terjadi pelanggaran, yang seluruhnya dimaksudkan untuk menjaga keadilan dan menghindari kedzaliman dalam transaksi (Permatasari, 2018; Rosdiana, 2021; Zulva & Roisah, 2022).

________________________________________

VI. KEWAJIBAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: NAFKAH, PENGASUHAN, DAN TANGGUNG JAWAB MORAL RUMAH TANGGA

Dalam hukum keluarga Islam, kewajiban hukum tampil sangat nyata pada kewajiban nafkah. Kajian persepsi masyarakat tentang pasangan pisah rumah menegaskan bahwa nafkah merupakan pondasi hubungan rumah tangga dan kewajiban nafkah dibebankan kepada suami terhadap istri; bahkan ditegaskan para ulama sepakat bahwa tanggung jawab nafkah dibebankan kepada suami, dan sepanjang ikatan pernikahan belum putus suami tetap wajib menanggung nafkah istri, kecuali dalam kondisi khusus ketika istri sengaja tidak tinggal bersama suami karena pembangkangan—yang dinyatakan berimplikasi pada hilangnya hak nafkah selama belum kembali (Nazla, 2007). Kajian lain tentang nafkah anak pasca perceraian menegaskan bahwa pemberian nafkah anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab ayah meskipun orang tua sudah bercerai, sementara bimbingan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua (Batubara et al., 2019). Konsistensi gagasan ini juga tampak dalam kajian perlindungan anak pasca perceraian, yang menekankan bahwa meski perkawinan berakhir, nafkah, pengasuhan, penjagaan, dan pendidikan anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua hingga anak dewasa dan mandiri (F. D. Abdullah et al., 2023). Dengan demikian, kewajiban hukum keluarga Islam tidak berhenti pada status suami-istri, tetapi berlanjut sebagai kewajiban orang tua terhadap anak, sehingga kewajiban dipahami sebagai struktur perlindungan hak pihak yang rentan, yakni anak, dalam perubahan status keluarga (F. D. Abdullah et al., 2023; Batubara et al., 2019).

Kewajiban dalam keluarga juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial yang menuntut keseimbangan hak dan kewajiban suami-istri. Penelitian tentang pembentukan keluarga Islami menekankan bahwa hak dan kewajiban bersama suami-istri dalam pandangan Islam adalah keseimbangan antara tanggung jawab yang dibebankan dengan hak yang diperoleh dalam rumah tangga; sekaligus dicatat bahwa masih ada keluarga yang belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawab pasangan, misalnya melalaikan tanggung jawab keluarga (Iskandar, 2021). Kajian lain tentang maslahah mursalah dalam hukum keluarga menegaskan bahwa suami-istri memiliki hak dan kewajiban saling terkait—keuangan, pendidikan anak, tanggung jawab moral—dan suami diposisikan memiliki kewajiban melindungi serta memenuhi kebutuhan keluarga secara fisik, emosional, dan finansial, sekaligus bertanggung jawab memberi pendidikan agama pada keluarga (Hoirunnisa & Martoyo, 2022). Sementara itu, kajian nilai tanggung jawab dalam pendidikan Islam anak usia dini memaknai tanggung jawab sebagai kewajiban yang harus dipikul akibat perbuatan; dalam konteks keluarga ditegaskan tiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab kepada keluarganya, dan orang tua wajib memenuhi kebutuhan anak, sehingga orang tua yang tidak memberi nafkah dipandang berdosa (Kurniawati, 2021). Dengan demikian, kewajiban hukum keluarga Islam dapat dipahami sebagai rangkaian beban yang bersifat material dan non-material, yang menuntut pemenuhan hak pihak lain dalam struktur keluarga serta memuat dimensi etis-keagamaan (Hoirunnisa & Martoyo, 2022; Iskandar, 2021; Kurniawati, 2021).

Sumber-sumber juga menunjukkan bahwa kegagalan memenuhi kewajiban keluarga sering diposisikan sebagai sebab konflik atau perceraian, sehingga kewajiban berfungsi sebagai indikator "kesehatan" relasi hukum keluarga. Studi dampak perceraian orang tua mencantumkan "melepaskan tanggung jawab dan kewajiban terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga" sebagai salah satu faktor pendukung perceraian, termasuk pengabaian kewajiban materiil dan kelalaian tugas pendidikan/kasih sayang anak (Khairuddin & Safrida, 2020). Analisis faktor penyebab cerai gugat juga menyebut "tidak ada tanggung jawab" sebagai salah satu alasan yang mengemuka selain perselisihan, ekonomi, dan KDRT, serta mengaitkan konflik rumah tangga dengan tidak adanya pemahaman hak dan kewajiban suami-istri (Susamto, 2011). Kajian faktor ekonomi sebagai alasan perceraian juga memasukkan "tidak ada tanggung jawab" sebagai salah satu faktor penyebab, dan menggambarkan bahwa ekonomi rumah tangga membutuhkan kebijaksanaan dan rasa tanggung jawab agar tidak berujung perceraian (Khoiriyah et al., 2023). Dengan demikian, kewajiban hukum dalam keluarga Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai parameter yang, ketika diabaikan, memunculkan konsekuensi sosial dan hukum termasuk putusnya perkawinan (Khairuddin & Safrida, 2020; Khoiriyah et al., 2023).

Menariknya, sumber-sumber juga menampilkan contoh ketegangan antara tradisi lokal dan kewajiban hukum Islam. Kajian tentang tradisi talak di Lombok menggambarkan praktik "pecelakan" yang dipahami sebagai pelepasan tanggung jawab suami sehingga suami tidak lagi dituntut memberi nafkah pakaian, makanan, dan tempat tinggal setelah perceraian; praktik ini dikritik karena merugikan perempuan dan dipandang konflik dengan ketentuan hak dan kewajiban mu'taddah menurut ajaran Islam, sehingga diperlukan sosialisasi hukum talak yang sesuai Islam (Maulana et al., 2021). Contoh ini penting untuk menunjukkan bahwa kewajiban hukum menurut hukum Islam bukan sekadar konstruksi teks, tetapi juga arena kontestasi sosial: ketika kebiasaan memutus kewajiban secara sepihak, hukum Islam dipanggil untuk mengoreksi agar hak pihak yang seharusnya terlindungi tidak terzalimi (F. D. Abdullah et al., 2023; Maulana et al., 2021; Nazla, 2007).

Selain itu, kewajiban dalam keluarga juga berinteraksi dengan aspek kecakapan dan kesiapan memikul tanggung jawab. Kajian kedewasaan dalam perkawinan menekankan bahwa kedewasaan secara yuridis mengandung kewenangan untuk bertindak sendiri dalam perbuatan hukum dan memikul tanggung jawab sendiri (Yanto, 2016). Dalam kajian usia perkawinan, kedewasaan sosiologis dikaitkan dengan tanggung jawab sosial karena perkawinan berarti siap membimbing keluarga dan bertanggung jawab terhadap masyarakat luas (Wathan, 2019; Yanto, 2016). Penelitian tentang perkawinan dini juga menekankan bahwa dalam perkawinan terdapat kewajiban dan tanggung jawab yang menuntut pengetahuan, termasuk tanggung jawab suami memenuhi kebutuhan dasar dan kewajiban istri dalam peran rumah tangga, sehingga kemampuan memikul tanggung jawab menjadi isu penting dalam keharmonisan (Heryanto, 2020). Dengan demikian, pembebanan kewajiban dalam hukum keluarga Islam secara konseptual mensyaratkan kesiapan subjek, sebab kewajiban tidak sekadar "ditetapkan," tetapi harus dapat dijalankan agar tujuan perlindungan dan kemaslahatan rumah tangga tercapai (Heryanto, 2020; Wathan, 2019; Yanto, 2016).

________________________________________

VII. KEWAJIBAN PERWALIAN, AMANAH HARTA, DAN PERLINDUNGAN ANAK: DARI PERWALIAN ANAK YATIM HINGGA PENGANGKATAN ANAK

Kewajiban hukum Islam juga tampak jelas pada perwalian, terutama terkait anak dan harta. Dalam studi pemeliharaan harta anak yatim, ditegaskan bahwa wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya serta memberikan bimbingan agama, pendidikan, dan keterampilan; wali juga bertanggung jawab terhadap harta pihak yang berada di bawah perwaliannya dan wajib mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya (Fuddin & Islami, 2024). Studi tersebut juga menunjukkan realitas problematik ketika pemeliharaan harta anak yatim cenderung tidak sesuai ketentuan hukum Islam karena wali menggunakan harta anak secara berlebihan, yang dipahami sebagai pelanggaran amanah dan ketidakselarasan praktik sosial dengan kewajiban syar'i (Fuddin & Islami, 2024). Di sini kewajiban perwalian berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak anak yatim—hak yang rentan disalahgunakan bila kewajiban wali tidak ditegakkan (Fuddin & Islami, 2024; Kurniawati, 2021).

Kewajiban perlindungan anak juga dapat dipahami dalam konfigurasi pengangkatan anak. Kajian dualisme kompetensi pengangkatan anak menegaskan bahwa dalam Islam pengangkatan anak dipahami sebagai peralihan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama, dan lain-lain dari orang tua asal kepada orang tua angkat, tetapi tidak memutus hubungan hukum nasab dengan orang tua asal (Agustin et al., 2024). Penjelasan ini menunjukkan bahwa kewajiban dalam hukum Islam dapat "dialihkan" dalam batas tertentu, yakni pemeliharaan dan pendidikan, tetapi tidak serta-merta mengubah struktur hubungan hukum tertentu, yaitu nasab, sehingga kewajiban diposisikan untuk kepentingan anak tanpa menabrak prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam (F. D. Abdullah et al., 2023; Agustin et al., 2024).

Pada titik inilah perdebatan tentang badan hukum sebagai pemikul kewajiban perwalian menjadi relevan. Kajian tentang Pasal 108 KHI mengenai wasiat perwalian anak kepada badan hukum menyoroti bahwa pemberian tanggung jawab kepada badan hukum memunculkan kekaburan terkait siapa yang menerima tanggung jawab dalam struktur organ, serta menimbulkan kebutuhan akan regulasi kriteria badan hukum yang diperbolehkan menerima beban tersebut; bahkan diajukan perlunya perubahan redaksi dari "perwalian" menuju "perwakilan" karena perwakilan memiliki peranan lebih terbatas dibanding perwalian (Firdaus et al., 2023). Hal ini memperlihatkan bahwa dalam hukum Islam, pembebanan kewajiban pada subjek non-individual memerlukan kejelasan mekanisme representasi agar kewajiban tidak menjadi kabur dan perlindungan anak tidak menjadi semu (Firdaus et al., 2023; Fuddin & Islami, 2024; Hadi, 2016).

________________________________________

VIII. KEWAJIBAN ZAKAT, TANGGUNG JAWAB SOSIAL, DAN BEBAN KORPORASI: ANTARA SYARIAH DAN KEBUTUHAN TATA KELOLA

Kewajiban hukum dalam Islam juga berwujud sebagai kewajiban finansial-sosial, terutama melalui zakat, serta tanggung jawab sosial entitas bisnis. Dalam kajian CSR dan zakat perusahaan, disebutkan bahwa lembaga bisnis—misalnya bank syariah—mengalokasikan dana zakat perusahaan sebagai kewajiban badan hukum (syakhshiyyah hukmiyyah), dan dibahas pula bahwa jumhur ulama sepakat badan usaha memiliki tanggung jawab atas kekayaan (zimmah maliyah) sebagaimana halnya pihak yang memiliki tanggung jawab atas kekayaan, sekaligus ditegaskan bahwa badan hukum memiliki kelayakan menerima hak dan memikul kewajiban (ahliyah al-wujub) yang bersifat nisbi dan terbatas (Rizki, 2023; Suriadish et al., 2023). Ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat dapat diletakkan pada entitas kolektif sebagai subjek, namun pembenarannya tetap dituntut selaras dengan prinsip syariah dan konstruksi kecakapan yang relevan (Hadi, 2016; Simorangkir, 2016; Suriadish et al., 2023).

Diskursus tanggung jawab sosial juga tampak dikaitkan dengan tujuan kemaslahatan dan keadilan. Kajian CSR berbasis Shariah Enterprise Theory menempatkan CSR dalam Islam sebagai himpunan konsep zakat, keadilan, kemaslahatan, tanggung jawab, dan falah (Rahman & Mapuna, 2021). Literatur lain tentang zakat menegaskan bahwa setiap orang dan perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu masyarakat miskin, dan zakat dipahami sebagai aktivitas ibadah dalam pandangan muzaki dan mustahik (Restiani et al., 2023). Pada tingkat lembaga pengelola zakat, kajian akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat menekankan bahwa akuntabilitas mencakup dimensi "bertanggung jawab" dan menuntut pelaporan/informasi yang benar dan relevan kepada publik, sehingga "tanggung jawab" dipahami sebagai inti transparansi dalam perspektif Islam (Tehedi & Ervannio, 2021). Dengan demikian, kewajiban dalam Islam tidak hanya berhenti pada kewajiban individual, tetapi juga menjadi arsitektur tata kelola—akuntabilitas dan transparansi—yang menjaga amanah sosial dan mencegah penyalahgunaan dana publik-keagamaan (Rahman & Mapuna, 2021; Tehedi & Ervannio, 2021).

Namun, sebagaimana isu badan hukum pada wilayah lain, pembebanan kewajiban pada korporasi juga memunculkan problem konseptual tentang pertanggungjawaban terbatas. Kajian limited liability menunjukkan bahwa dalam struktur korporasi modern terdapat pemisahan antara pemegang saham dan perusahaan sehingga tanggung jawab anggota korporasi menjadi terbatas sesuai penyertaan modal; akan tetapi, diskursus fikih menunjukkan belum adanya penjelasan final yang menutup perdebatan apakah liabilitas harus terbatas atau tidak, sehingga memunculkan pro dan kontra (Simorangkir, 2016). Karena itu, kewajiban hukum dalam Islam pada konteks korporasi menuntut kehati-hatian: pengakuan badan hukum sebagai subjek dapat berfungsi untuk kemaslahatan muamalah modern, tetapi desain kewajiban—terutama terhadap pihak ketiga, utang, dan ganti rugi—membutuhkan argumentasi syar'i dan pengaturan yang memastikan tidak lahir ketidakadilan struktural (Hadi, 2016; Simorangkir, 2016; Suriadish et al., 2023).

________________________________________

IX. KEWAJIBAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN UMUM: KESALAHAN, GANTI RUGI, DAN STRICT LIABILITY

Dalam hukum pidana Islam, kewajiban dan pertanggungjawaban dipautkan pada kemampuan subjek, unsur kesalahan, dan konsekuensi pemulihan. Kajian pertanggungjawaban korporasi dalam kasus kerusakan lingkungan menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah terdakwa dipidana, yang berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab serta adanya kesengajaan atau kelalaian; sekaligus dijelaskan bahwa hukum pidana Islam mengenal pertanggungjawaban korporasi yang diwakilkan pengurusnya (Nabila, 2022). Kajian tentang sugesti dalam hukum pidana Islam menegaskan syarat subjek jarimah seperti balig, berakal, mukallaf, dan sukarela, dan menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum dapat dilekatkan berdasarkan peran kausal dalam mendorong tindak pidana—misalnya sugestor dapat dianggap bertanggung jawab bila terbukti perannya signifikan (Araddu & Sitepu, 2024). Dengan demikian, kewajiban dalam arti "beban pertanggungjawaban" dan "beban menanggung sanksi/akibat" dalam hukum pidana Islam bersandar pada struktur subjek, kesalahan, dan hubungan sebab-akibat yang menjustifikasi pembebanan (Araddu & Sitepu, 2024; Nabila, 2022).

Sumber-sumber juga menampilkan gagasan bahwa sekalipun aspek pidana tidak selalu dibebankan, kewajiban pemulihan atau ganti rugi dapat tetap melekat. Kajian pertanggungjawaban korporasi menyebut asas dalam Islam bahwa walaupun pelaku pidana tidak dibebani pertanggungjawaban pidana dalam kondisi tertentu, beban ganti kerugian tetap ditanggung pelaku (Nabila, 2022). Ini menguatkan gagasan bahwa kewajiban hukum dalam Islam memiliki dua lapis: (i) kewajiban menanggung sanksi pidana bila syarat terpenuhi, dan (ii) kewajiban memulihkan kerugian sebagai konsekuensi pelanggaran terhadap hak pihak lain, yang berfungsi memulihkan keseimbangan dan keadilan (Nabila, 2022; Rezeki, 2015; Sukmawati & Oktora, 2021).

Dalam isu lingkungan, kewajiban juga tampil sebagai kewajiban kolektif yang dibebankan kepada manusia dan pemerintah, namun tanggung jawab utama diletakkan pada pelaku pencemaran. Kajian pencemaran lingkungan dalam fikih Islam menyatakan bahwa dalam fikih Islam yang bertanggung jawab atas penjagaan lingkungan adalah tugas seluruh umat manusia; pemerintah bertanggung jawab secara umum sebagai penguasa/pemimpin; sementara tanggung jawab utama berada pada pelaku pencemar yang menyebabkan kerusakan dan kerugian bagi orang lain (Nugraheni, 2017). Pola ini memperlihatkan bagaimana kewajiban dalam Islam dapat bersifat berlapis: ada kewajiban umum yang bersifat kolektif untuk menjaga kemaslahatan, namun pembebanan kewajiban pemulihan dan konsekuensi paling berat ditempatkan pada pelaku yang secara kausal menimbulkan kerugian (Muhammad, 2018; Nabila, 2022; Nugraheni, 2017).

________________________________________

X. KEWAJIBAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF ISLAM: PERLINDUNGAN, PEMULIHAN, DAN HUBUNGAN HAK–KEWAJIBAN

Kewajiban hukum juga dapat dibahas pada level negara/penguasa dalam perspektif yang beririsan dengan hukum Islam. Dalam kajian tanggung jawab negara asal virus Covid-19, esensi utama "tanggung jawab negara" dijelaskan sebagai masalah hak dan kewajiban negara, termasuk kewajiban melaksanakan perjanjian internasional dan kewajiban mengatasi persoalan pelanggaran yang menyebabkan kerugian pada subjek hukum internasional; dalam perspektif hukum Islam, tanggung jawab negara dirujukkan pada tanggung jawab kepala negara (khalifah) sebagai posisi amanah (R. Sukmawati et al., 2022). Kajian pemulihan hak ex-Gafatar menegaskan bahwa tanggung jawab negara adalah kewajiban memberikan jawaban/perhitungan atas hal yang terjadi dan kewajiban memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan; juga ditegaskan relasi negara–warga dipahami seperti kontrak sosial yang meniscayakan pemenuhan hak warga oleh negara (Muhammad, 2018). Dengan demikian, kewajiban negara dalam perspektif yang kompatibel dengan etika Islam dapat dipahami sebagai kewajiban perlindungan dan pemulihan yang lahir dari kedudukan negara sebagai pemegang amanah atas hak warga (Muhammad, 2018; R. Sukmawati et al., 2022).

________________________________________

XI. SINTESIS KONSEPTUAL: HAK, KEWAJIBAN, KEADILAN, DAN AKUNTABILITAS SEBAGAI KERANGKA KEWAJIBAN HUKUM ISLAM

Dari keseluruhan sumber, kewajiban hukum menurut hukum Islam dapat disintesiskan sebagai mekanisme penataan relasi sosial yang bertumpu pada korelasi hak–kewajiban, ditopang oleh prinsip keadilan, amanah, dan akuntabilitas. Di tingkat konseptual, perikatan dipahami menciptakan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain, dan tanggung jawab muncul sebagai konsekuensi ketika kewajiban tidak terpenuhi sehingga ada dasar tuntutan (Adam, 2020; B. Sukmawati & Oktora, 2021; Sumardani & Bagiastra, 2021). Di tingkat etika syariah, akad diposisikan sebagai landasan moral yang mengikat pihak-pihak untuk menepati janji selama tidak melanggar syariah, serta mendorong integritas dan keadilan dalam transaksi (Permatasari, 2018). Di tingkat tata kelola, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dipahami sebagai prinsip yang selaras dengan ajaran Islam dan penting untuk menjaga amanah organisasi, termasuk organisasi pengelola dana sosial-keagamaan (Mayasari & Atjengbharata, 2020; Tehedi & Ervannio, 2021).

Sumber-sumber juga menegaskan bahwa akuntabilitas Islam memiliki dimensi vertikal dan horizontal: tanggung jawab vertikal kepada Allah sebagai otoritas tertinggi, dan tanggung jawab horizontal kepada manusia dan alam (Mayasari & Atjengbharata, 2020). Dimensi vertikal ini sejalan dengan penegasan normatif tentang pertanggungjawaban diri di hadapan Tuhan—bahwa manusia memiliki tanggung jawab langsung terhadap Tuhan dan tiap diri bertanggung jawab atas perbuatannya—yang memperkuat karakter kewajiban dalam Islam sebagai kewajiban etis-religius sekaligus kewajiban sosial-hukum (Chubba, 2018; Rezeki, 2015). Dengan demikian, kewajiban hukum menurut hukum Islam bukan semata "beban" dalam arti negatif, melainkan instrumen normatif yang menjaga kemaslahatan melalui: (i) pembebanan prestasi yang adil, (ii) perlindungan pihak rentan—anak, yatim, konsumen—, (iii) mekanisme pemulihan bila terjadi pelanggaran, yakni ganti rugi, serta (iv) kesadaran pertanggungjawaban moral-spiritual yang menuntut amanah dan integritas (F. D. Abdullah et al., 2023; Fuddin & Islami, 2024; Nabila, 2022; Tehedi & Ervannio, 2021).

________________________________________

XII. PENUTUP

Kewajiban hukum menurut hukum Islam—dibaca melalui konsep iltizām/dzimmah, teori subjek dan kecakapan, serta penerapannya dalam muamalah, keluarga, perwalian, korporasi, pidana, dan negara—tampil sebagai beban normatif yang lahir dari sebab yang sah, yakni akad, kedudukan, perbuatan, dan kemampuan, dan selalu berpasangan dengan hak pihak lain dalam relasi hukum (Chubba, 2018; Muchsin, 2016; B. Sukmawati & Oktora, 2021; Sumardani & Bagiastra, 2021). Kewajiban ini menuntut penunaian prestasi—misalnya memenuhi akad, memberi nafkah, menjaga amanah titipan—dan, bila dilanggar, memunculkan konsekuensi pertanggungjawaban serta pemulihan kerugian demi keadilan (F. D. Abdullah et al., 2023; Nabila, 2022; Nazla, 2007; Nurhidayati, 2016; Permatasari, 2018).

Pada saat yang sama, sumber-sumber yang tersedia juga menunjukkan nuansa perdebatan ketika kewajiban dibebankan pada badan hukum, baik dalam konteks korporasi (limited liability) maupun perwalian anak, yang menegaskan perlunya kejelasan representasi dan desain tanggung jawab agar tidak terjadi kekaburan atau ketidakadilan (Firdaus et al., 2023; Hadi, 2016; Simorangkir, 2016). Dengan demikian, pemahaman komprehensif tentang kewajiban hukum dalam Islam menuntut sintesis antara norma syarak, struktur hak–kewajiban, kecakapan subjek, dan prinsip akuntabilitas yang bertanggung jawab kepada Allah serta kepada sesama manusia dan lingkungan (Mayasari & Atjengbharata, 2020; Nugraheni, 2017; Rezeki, 2015).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A., & Ramadhan, A. (2022). Kepastian hukum terhadap hak konsumen di era digital pada transaksi jual beli online. Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 4(1), 1–14. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v4i1.2017

Abdullah, F. D., Fathonih, Ah., & Athoillah, M. A. (2023). Analisis kajian tafsir ahkam tentang kedudukan akad muamalah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 3(01), 52–69. https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v3i01.402

Adam, P. (2020). Kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum dalam hukum ekonomi syariah. Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 17(2), 216–242. https://doi.org/10.29313/shjih.v17i2.5923

Agustin, D., Masykuroh, Y. W. R., & Vinanda, O. R. (2024). Analisis hukum ekonomi syari'ah dan hukum positif terhadap kerusakan dalam sewa-menyewa kost. Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), 6(2), 18–32. https://doi.org/10.55606/ai.v6i2.997

Araddu, G. M., & Sitepu, R. (2024). Sugesti ditinjau menurut hukum pidana Islam. Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik, 4(4), 609–619. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2055

Arifin, I., Nurhidayat, A., & Panji, M. (2022). Pengaruh pernikahan dini dalam keharmonisan keluarga. Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman, 8(2). https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i2.248

Batubara, S. C., Kotan, G. M. J., & Hartono, R. A. (2019). Persekutuan komanditer (commanditaire venootschap) sebagai pemegang hak guna bangunan. Notaire, 2(3), 405. https://doi.org/10.20473/ntr.v2i3.16216

Chubba, M. C. (2018). Kesesuaian Pasal 108 KHI tentang wasiat perwalian anak kepada badan hukum dengan hukum Islam. Al-Hukama, 8(2), 456–482. https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.456-482

Darmawan, M. C. (2019). Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat direksi melakukan kesalahan atau kelalaian. Jurist-Diction, 2(3), 985. https://doi.org/10.20473/jd.v2i3.14367

Djuwandi, R. M. P. (2023). Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa layanan parkir ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dihubungkan dengan akad dalam hukum Islam. Bandung Conference Series: Law Studies, 3(2), 980–983. https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7283

Firdaus, F., Desminar, D., Halim, S., & Mursal, M. (2023). Menjelajahi penerapan konsep maslahah mursalah dalam hukum keluarga Islam: Studi kasus istri mencari nafkah dan suami bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga. Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, 15(1), 185–203. https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i1.2545

Fuddin, A., & Islami, T. A. (2024). Praktik wanprestasi pada perjanjian jual beli motor bekas di Dusun Menganto Kabupaten Jombang. Jurnal Magister Hukum Perspektif, 15(1), 25–35. https://doi.org/10.37303/magister.v15i1.98

Gufron, M. (2016). Makna kedewasaan dalam perkawinan. Al-Hukama, 6(2), 319–336. https://doi.org/10.15642/alhukama.2016.6.2.319-336

Hadi, A. C. (2016). Corporate social responsibility dan zakat perusahaan dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 16(2), 229–240. https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4453

Heryanto, H. (2020). Zakat dalam model ekonomi makro (solusi ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi). Media Trend, 15(2), 249–262. https://doi.org/10.21107/mediatrend.v15i2.5999

Hoirunnisa, H., & Martoyo, M. (2022). Analisis kekuatan hukum pada perjanjian tidak tertulis arisan online emas di Kabupaten Jember. Rechtenstudent, 3(2), 160–171. https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.126

Iskandar, I. (2021). Perlindungan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar tower telekomunikasi menurut hukum ekonomi syariah. Journal of Legal Research, 3(2), 181–196. https://doi.org/10.15408/jlr.v3i2.20507

Khairuddin, K., & Safrida, R. (2020). Pemeliharaan harta anak yatim oleh wali (studi kasus di Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Abdya). Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 21(2), 201. https://doi.org/10.22373/jms.v21i2.6494

Khoiriyah, Z., Suriansyah, E., & Maimunah, M. (2023). Alasan istri terpidana di atas lima tahun tidak menggugat cerai suami di Kota Palangka Raya. JISYAKU, 2(1), 25–35. https://doi.org/10.23971/jisyaku.v2i1.6492

Kurniawati, S. N. A. (2021). Perlindungan hukum bagi pasien pada tindakan operasi dalam persetujuan tindakan medis (informed consent). Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 8(2), 170. https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49766

Maulana, I., Marasabessy, F., & Ambardi, P. (2021). Tanggung jawab pelaku usaha dengan sistem dropship ditinjau dari perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Jurnal Asy-Syukriyyah, 22(2), 239–253. https://doi.org/10.36769/asy.v22i2.167

Mayasari, D. E., & Atjengbharata, A. L. (2020). Pengaturan batas usia untuk melakukan perkawinan ditinjau dari Undang-Undang perlindungan anak. DIH: Jurnal Ilmu Hukum, 16(2), 237–246. https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3425

Muchsin, A. (2016). Perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan dalam transaksi terapeutik. Jurnal Hukum Islam, 7(1). https://doi.org/10.28918/jhi.v7i1.600

Muhammad, H. (2018). Pemulihan hak atas tanah ex-Gafatar pasca penggusuran dan pemulangan dari Kalimantan. Istinbath: Jurnal Hukum, 15(1), 17. https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i1.1082

Nabila, F. (2022). Pengaplikasian program CSR di PT Pegadaian. https://doi.org/10.31219/osf.io/3ahw9

Nazla, N. (2007). Perjanjian perkawinan yang mengatur tanggung jawab terhadap anak luar kawin dalam perspektif hukum Islam: Analisis akta perjanjian perkawinan. Jurnal Hukum & Pembangunan, 37(1), 119. https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no1.145

Nugraheni, P. (2017). Kebutuhan dan tantangan audit syariah dan auditor syariah. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 76–88. https://doi.org/10.20885/jeki.vol2.iss1.art7

Nurhidayati, R. (2016). Peran dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terkait akta pemberian hak tanggungan dalam akad mudharabah pada bank syariah. Lex Renaissance, 1(2). https://doi.org/10.20885/jlr.vol1.iss2.art8

Nurjanah, N., & Munawaroh, H. (2021). Tanggung jawab negara asal virus Covid-19 perspektif hukum Islam dan hukum internasional. Jurnal Kawakib, 2(1), 64–77. https://doi.org/10.24036/kwkib.v2i1.23

Permatasari, R. (2018). Akibat hukum perseroan terbatas yang didirikan oleh suami istri tanpa perjanjian kawin. Mimbar Keadilan, 14(28). https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1783

Rahman, A. F., & Mapuna, H. D. (2021). Tanggung jawab pegadaian syariah atas hilang atau rusaknya barang jaminan dalam perspektif hukum Islam. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, 139–146. https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i1.16207

Restiani, R., Fikriawan, S., & Ayu, D. P. (2023). Tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang praktik hit and run dalam jual beli online di sosial media pada Toko Madina Moslem Wear di Ponorogo. Social Science Academic, 1(2), 45–50. https://doi.org/10.37680/ssa.v1i2.3273

Rezeki, S. S. (2015). Pertanggungjawaban korporasi terhadap penerapan prinsip strict liability dalam kasus kerusakan lingkungan hidup. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(1), 224–235. https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.1.224-235

Rizki, M. R. M. (2023). Pemenuhan hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa mobil dengan sistem lepas kunci. Bandung Conference Series: Law Studies, 3(2), 1112–1117. https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.9548

Rosdiana, L. (2021). Hukum dan sosial media: Tanggung jawab selebgram dalam melakukan endorsement kosmetik ilegal di Instagram. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 10(1), 35–56. https://doi.org/10.14421/sh.v10i1.2348

Simorangkir, J. C. T. (2016). Tanggung jawab sekutu maatschap terhadap pihak ke-3 dalam suatu perjanjian konsorsium terkait bubarnya maatschap atas kehendak para sekutu. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, 9(2). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.599

Sudi, S. (2022). Corporate social responsibility (CSR) berbasis shariah enterprise theory (SET) dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 15(2), 237. https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i2.6163

Sukmawati, B., & Oktora, N. D. (2021). Dampak perceraian orang tua bagi psikologis anak. Setara: Jurnal Studi Gender dan Anak, 3(2), 24. https://doi.org/10.32332/jsga.v3i2.3801

Sukmawati, R., Indra, G. L., & Nurcholis, A. (2022). Investasi dengan sistem build operate and transfer (BOT) perspektif hukum Islam (studi di Rumah Makan Pindang Uwo Sumur Putri Bandar Lampung). Asas, 14(01), 41–50. https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.11526

Sumardani, N. M. R. A., & Bagiastra, I. N. (2021). Tanggung jawab hukum Badan Pertanahan Nasional terkait ketidaksesuaian hasil pengecekan sertifikat secara elektronik. Acta Comitas, 6(02), 223. https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p01

Suriadish, Suriansyah, E., & Norhadi, M. (2023). Tanggung jawab suami dalam membayar zakat fitrah istri dan anak dalam tinjauan hukum Islam. Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5(01), 200–217. https://doi.org/10.33367/legitima.v5i01.2937

Susamto, B. (2011). Konsep limited liability sebagai badan hukum korporasi. De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah, 3(1). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1315

Tehedi, T., & Ervannio, E. (2021). Praktik bagi hasil ternak sapi perspektif hukum ekonomi syariah. Borneo Journal of Islamic Studies, 1(2), 42–54. https://doi.org/10.37567/borneo.v1i2.625

Ulfah, S. M. (2019). Nilai tanggung jawab sebagai karakter anak negeri Melayu Jambi yang bersendikan syara' dan syara' bersendikan Kitabullah. Smart Kids: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 1(1), 1–8. https://doi.org/10.30631/smartkids.v1i1.41

Wathan, H. (2019). Keabsahan pelaksanaan harta bersama sebagai implementasi akad syirkah. Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum, 1(1). https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i1.4884

Yanto, O. (2016). Prostitusi online sebagai kejahatan kemanusiaan terhadap anak: Telaah hukum Islam dan hukum positif. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 16(2), 187–196. https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4449

Zulva, A., & Roisah, Kholis. (2022). Peran notaris dalam pembuatan akad pembiayaan syariah guna menegakkan good corporate governance. Notarius, 16(3), 1251–1268. https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.41328