01443 - Ius Cogens: Norma Memaksa dalam Hukum Internasional dan Perspektif Hukum Islam

Abstract

This article examines the concept of ius cogens (peremptory norms of general international law) as a non-derogable norm accepted and recognized by the international community of states as a whole. Through doctrinal and comparative analysis, this study discusses the foundations of ius cogens in the 1969 Vienna Convention, the methodological criteria for identifying peremptory norms, the relationship between ius cogens and erga omnes obligations, and the application of ius cogens in various fields of international law including human rights, refugee law, and international criminal law. This article also explores the reading of ius cogens from the perspective of Islamic law, particularly through the conceptual framework of the syariah–fiqh distinction and maqāṣid al-syarī'ah, without equating the two normative regimes. The conclusion affirms that ius cogens functions as a standard of validity and normative hierarchy in international law, while Islamic law provides an internal normative framework for assessing fundamental norms through the orientation of maslahah and rahmah.

Keywords: ius cogens, peremptory norms, erga omnes, maqāṣid al-syarī'ah, international human rights law

________________________________________

Artikel ini mengkaji konsep ius cogens (peremptory norm of general international law) sebagai norma yang tidak dapat disimpangi (non-derogable) yang diterima dan diakui oleh komunitas internasional negara sebagai keseluruhan. Melalui analisis doktrinal dan komparatif, kajian ini membahas dasar ius cogens dalam Konvensi Wina 1969, kriteria metodologis identifikasi norma memaksa, hubungan antara ius cogens dengan kewajiban erga omnes, serta penerapan ius cogens dalam berbagai bidang hukum internasional termasuk HAM, hukum pengungsi, dan hukum pidana internasional. Artikel ini juga menelaah pembacaan ius cogens dari perspektif hukum Islam, khususnya melalui kerangka konseptual distingsi syariah–fiqh dan maqāṣid al-syarī'ah, tanpa menyamakan dua rezim normatif tersebut. Kesimpulan menegaskan bahwa ius cogens berfungsi sebagai standar validitas dan hierarki normatif dalam hukum internasional, sementara hukum Islam menyediakan kerangka normatif internal untuk menimbang norma dasar melalui orientasi maslahah dan rahmah.

Kata kunci: ius cogens, norma memaksa, erga omnes, maqāṣid al-syarī'ah, hukum HAM internasional

________________________________________

A. Pendahuluan

Dalam hukum internasional positif, ius cogens (atau peremptory norm of general international law) dipahami sebagai norma yang diterima dan diakui oleh komunitas internasional negara "sebagai keseluruhan" sebagai norma yang tidak memperkenankan penyimpangan (non-derogable) dan hanya dapat diubah oleh norma hukum internasional umum berikutnya yang memiliki karakter yang sama (Fattah, 2017; "Kriteria untuk Menentukan Hak Asasi Manusia sebagai 'Jus Cogens' dalam Hukum Internasional," 2017; Permana et al., 2020). Konsepsi ini sekaligus menegaskan adanya pembedaan dengan norma yang bersifat jus dispositivum (norma yang dapat disimpangi atau dimodifikasi melalui kesepakatan negara) karena ius cogens justru berfungsi sebagai batas atas bagi kebebasan berkontrak antarnegara dalam hukum perjanjian (Fattah, 2017; "Kriteria untuk Menentukan Hak Asasi Manusia sebagai 'Jus Cogens' dalam Hukum Internasional," 2017). Literatur juga menekankan bahwa keberadaan ius cogens membatasi kedaulatan negara dalam arti "kehendak umum" komunitas internasional diposisikan lebih tinggi daripada kehendak individual negara dalam mengatur relasi mereka (Fattah, 2017b; Waagstein, 2010).

Perkembangan doktrin ius cogens tidak dapat dilepaskan dari dinamika hukum internasional kontemporer, terutama dalam konteks perlindungan nilai-nilai fundamental kemanusiaan. Norma ini hadir sebagai respons atas kebutuhan akan tatanan hukum internasional yang tidak semata-mata bergantung pada konsensus dan kehendak negara, melainkan mengakui eksistensi nilai-nilai yang bersifat universal dan tak tergantikan. Dalam kerangka inilah artikel ini mengkaji ius cogens secara sistematis, mulai dari dasar doktrinalnya, kriteria identifikasinya, ragam norma yang diakui, hubungannya dengan erga omnes, hingga pembacaannya dari perspektif hukum Islam.

________________________________________

B. Pembahasan

1. Dasar Doktrinal dan Konsekuensi Hukum: Pembatalan Perjanjian yang Bertentangan

Kodifikasi konseptual ius cogens dalam hukum perjanjian internasional secara formal dilekatkan pada Konvensi Wina 1969, khususnya ketentuan yang menyatakan bahwa suatu perjanjian batal apabila pada saat pembentukannya bertentangan dengan norma memaksa hukum internasional umum (Christyanti, 2022; Fattah, 2017a; Permana et al., 2020). Konsekuensi lanjutannya juga ditegaskan: apabila muncul norma ius cogens baru, maka perjanjian yang telah ada yang bertentangan dengannya menjadi batal dan berakhir (Fattah, 2017a; Permana et al., 2020). Dalam kerangka kepatuhan perjanjian, juga dikemukakan prinsip bahwa negara peserta perjanjian tidak dapat menggunakan hukum nasionalnya sebagai pembenar atas kegagalan melaksanakan perjanjian, sehingga dalih "kepentingan nasional" tidak otomatis membenarkan pengabaian kewajiban perjanjian, terlebih bila terkait norma-norma fundamental yang dipahami sebagai ius cogens (Ernawati, 2019).

Perlu dicatat adanya nuansa penting dalam literatur: ius cogens sering dipahami sebagai norma tertinggi dalam hukum perjanjian, namun terdapat pandangan bahwa ius cogens bukanlah "sumber hukum internasional" dalam arti Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, melainkan lebih tepat dipandang sebagai norma superior yang menguji legalitas ketentuan perjanjian (Christyanti, 2022). Dengan demikian, peran ius cogens dalam praktik lebih tampak sebagai standar validitas dan hierarki normatif daripada sebagai sumber formal yang berdiri sendiri (Christyanti, 2022; Sefriani, 2009).

2. Kriteria Identifikasi Ius Cogens dan Perdebatan Metodologis

Penentuan apakah suatu norma telah mencapai status ius cogens merupakan problem metodologis yang diperdebatkan. Salah satu pendekatan yang ditawarkan adalah menilai dua aspek: (i) aspek formal, yakni kondisi pembentukan norma dan pengakuannya dalam praktik internasional; serta (ii) aspek substantif, yakni substansi norma yang bersifat memaksa (imperatif) ("Kriteria untuk Menentukan Hak Asasi Manusia sebagai 'Jus Cogens' dalam Hukum Internasional," 2017). Untuk menguji pengakuan formal, kajian menggarisbawahi indikator seperti pengakuan internasional, formulasi bahasa dalam berbagai perjanjian (preambul maupun pasal), tingkat penerimaan melalui ratifikasi mayoritas negara, serta dukungan putusan badan atau peradilan internasional terkait ("Kriteria untuk Menentukan Hak Asasi Manusia sebagai 'Jus Cogens' dalam Hukum Internasional," 2017). Dalam konteks ini, literatur lain menambahkan bahwa ius cogens lazimnya berisi larangan (prohibition) atau kewajiban (obligation)—bukan norma fakultatif—karena sifatnya memang meniadakan ruang penyimpangan.

Namun, terdapat peringatan penting agar label ius cogens tidak diberikan secara serampangan. Kritik terhadap pengukuhan suatu prinsip sebagai ius cogens menunjukkan bahwa perdebatan masih berlangsung mengenai apa yang dapat disebut norma memaksa, dan bahwa argumentasi yang lemah dapat melahirkan "lompatan logika" serta argumentasi sirkuler. Bahkan, dibedakan secara tegas bahwa ius cogens adalah norma hukum internasional umum yang memaksa, bukan sekadar "prinsip" yang kandungan normatifnya masih diperdebatkan atau belum presisi. Di bidang HAM, juga ditegaskan bahwa status ius cogens tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh spektrum HAM; perdebatan akademik tetap ada, sehingga identifikasinya lebih tepat dilakukan "kasus per kasus" bergantung pada perkembangan masing-masing hak (Sefriani, 2010).

3. Ragam Norma yang Diakui sebagai Ius Cogens dalam Praktik dan Doktrin

Dalam sejumlah tulisan, contoh norma yang kerap disebut sebagai ius cogens mencakup larangan genosida, perbudakan (termasuk perdagangan budak), penyiksaan, perang agresi, serta berbagai bentuk kejahatan internasional yang dianggap melanggar nilai fundamental komunitas internasional (Ernawati, 2019; Juwana, 2017). Literatur lain menambahkan bahwa norma memaksa yang "jelas diterima dan diakui" antara lain mencakup larangan agresi, genosida, perbudakan, diskriminasi rasial, kejahatan terhadap kemanusiaan, penyiksaan, serta hak menentukan nasib sendiri (Juwana, 2017). Dalam rezim Piagam PBB, larangan penggunaan kekerasan atau ancaman penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional dipahami sebagai norma yang telah diterima sebagai jus cogens/peremptory norm, sehingga memuat fungsi protektif atas kepentingan yang sangat fundamental bagi komunitas internasional (Sefriani, 2009; Sigit, 2012).

Di bidang perlindungan pengungsi dan pencari suaka, prinsip non-refoulement dipaparkan sebagai prinsip yang telah diterima masyarakat internasional dan diakui sebagai ius cogens, sehingga penyimpangannya tidak dapat dibenarkan "atas dasar apa pun" (Fattah, 2017a). Prinsip ini juga dijelaskan sebagai norma dasar yang mewajibkan negara untuk tidak mengembalikan seseorang ke wilayah tempat hidup atau kebebasannya sungguh berada dalam bahaya, dan dipahami sebagai peremptory norm yang tidak dapat dikurangi pelaksanaannya (Ernawati, 2019b; Sefriani, 2009). Dalam konteks larangan penyiksaan, ditegaskan bahwa larangan penyiksaan dikategorikan sebagai norma jus cogens, dengan implikasi bahwa pelanggaran terhadapnya tidak dimungkinkan (dalam arti tidak tersedia ruang derogasi) (Muslimin, 2019). Pada saat yang sama, perdebatan lebih luas tentang apakah "HAM secara keseluruhan" merupakan ius cogens tetap dipaparkan sebagai isu yang belum mencapai konsensus, meskipun beberapa hak tertentu sering diargumentasikan telah mencapai status kebiasaan internasional atau bahkan ius cogens (Sefriani, 2010).

Selain itu, literatur hukum pidana internasional mengaitkan ius cogens dengan penanganan kejahatan paling serius. Kajian mengenai Statuta Roma menyebut bahwa konsep ius cogens digunakan sebagai norma dasar dalam perumusan pengaturan mengenai kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Lebih jauh, terdapat argumentasi bahwa bila suatu kejahatan bersifat ius cogens, maka muncul pula konsekuensi kewajiban bagi negara untuk melakukan penyelidikan, penuntutan, penghukuman atau ekstradisi, yang dikaitkan dengan gagasan obligatio erga omnes.

4. Hubungan Ius Cogens dan Obligations Erga Omnes: Dekat tetapi Tidak Identik

Literatur menegaskan bahwa obligation erga omnes dipahami sebagai kewajiban suatu negara terhadap komunitas internasional secara keseluruhan, dan dalam pembacaan tertentu dinyatakan terkait dengan eksistensi norma-norma fundamental yang juga diasosiasikan dengan ius cogens ("Kriteria untuk Menentukan Hak Asasi Manusia sebagai 'Jus Cogens' dalam Hukum Internasional," 2017). Akan tetapi, relasinya tidak sederhana: terdapat penegasan eksplisit bahwa kewajiban erga omnes sering dipandang sama dengan ius cogens namun sesungguhnya berbeda, sehingga tidak semua pembicaraan erga omnes otomatis identik dengan norma memaksa (Waagstein, 2010). Kajian lain menyatakan relasi jus cogens dan erga omnes tetap "tidak jelas" dan membuka ruang tafsir yang beragam, termasuk dalam konteks agenda melawan impunitas atas kejahatan internasional. Dalam konteks standar HAM internasional, juga ditegaskan bahwa kewajiban erga omnes melindungi nilai yang memiliki tingkat kepentingan tinggi, sedangkan konsep ius cogens secara formal dirumuskan dalam Konvensi Wina 1969.

Dengan demikian, sintesis yang aman berdasarkan sumber-sumber ini adalah bahwa ius cogens dan erga omnes sama-sama mengekspresikan perlindungan atas nilai fundamental, tetapi literatur yang tersedia tidak menyederhanakannya menjadi satu konsep tunggal (Waagstein, 2010).

5. Membaca Ius Cogens Menurut Hukum Islam: Kerangka Konseptual yang Relevan

a. Distingsi Syariah dan Fiqh sebagai Fondasi Membahas Norma "Tak Tersimpangi"

Untuk membahas ius cogens dari perspektif hukum Islam, literatur yang tersedia menuntut klarifikasi terminologis: syariah merujuk pada hukum Tuhan dalam kualitasnya sebagai wahyu, sedangkan fiqh merujuk pada upaya elaborasi manusia atas rincian hukum ke dalam norma yang lebih spesifik. Karena itu, hukum Islam dalam penggunaan luas di Indonesia dapat mencakup syariah dan fiqh, dan keduanya tidak identik sepenuhnya walaupun beririsan (Geraldi, 2020). Secara konseptual, hukum Islam dipahami sebagai sistem "kewajiban" dan "larangan" (bukan sekadar kumpulan aturan positif), dan bersumber dari ketentuan yang dipahami sebagai wahyu (misalnya Al-Qur'an dan hadis) yang kemudian dideduksi untuk diterapkan pada perbuatan manusia (Geraldi, 2020). Dalam paparan lain, disebut pula sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, ijtihad, ijma', qiyas, dan 'urf, dengan penekanan normatif bahwa umat Islam pada prinsipnya dilarang melanggar aturan-aturan hukum yang ditetapkan dalam sumber-sumber tersebut.

Dalam konteks ini, sumber-sumber di atas tidak menyatakan bahwa hukum Islam memiliki istilah teknis yang sama dengan ius cogens. Akan tetapi, distingsi syariah–fiqh memberi kerangka penting: gagasan "norma yang tidak dapat disimpangi" akan lebih dekat pada lapisan nilai dan ketentuan yang diposisikan sebagai dasar (syariah dan nilai fundamentalnya) ketimbang pada produk interpretasi yang bersifat variatif (fiqh), karena fiqh sendiri dipahami sebagai hasil kerja kognitif manusia yang dapat berubah sesuai konteks (Muhammadin, 2023). Dengan demikian, pembacaan "ius cogens menurut hukum Islam" dalam batas sumber yang tersedia lebih tepat dipahami sebagai pembacaan fungsional—yakni bagaimana tradisi hukum Islam memandang norma dasar dan batas etik-hukum—bukan sebagai klaim bahwa istilah dan doktrinnya identik.

b. Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Jembatan: Norma Dasar, Kemaslahatan, dan Hak Asasi

Kerangka maqāṣid al-syarī'ah dipaparkan sebagai "tiang pancang" pengembangan hukum Islam yang menunjukkan keluasan dan keluwesan syariah, termasuk ketika harus disejajarkan dan disesuaikan dengan hukum modern dari level lokal hingga internasional (Suma, 2018). Literatur tentang filsafat hukum Islam juga menekankan bahwa dalam syariat, norma etika (moralitas) terintegrasi ke dalam norma hukum melalui nilai al-maṣlaḥah, dan orientasi penerapan hukum bermuara pada kasih sayang/rahmah (Gazali, 2020). Dalam formulasi kontemporer, pembacaan maqāṣid juga digeser dari orientasi "proteksi dan preservasi" menuju "pengembangan dan hak asasi manusia," yang menunjukkan bahwa maqasid dapat dibaca sebagai perangkat untuk merespons tuntutan hak (rights-based) secara lebih luas (Syarifuddin, 2021). Di sisi lain, kajian tentang perkembangan hukum Islam juga menegaskan bahwa hukum Islam dapat bertahan sebagai pedoman moral dan kerangka pikir hukum sejauh mampu menjaga adaptabilitas dan menciptakan "dialektika kreatif," termasuk dalam isu HAM (Muhammadin, 2023).

Jika ius cogens dipahami dalam literatur hukum internasional sebagai norma yang melindungi nilai dan kepentingan yang amat fundamental bagi komunitas internasional (Sefriani, 2009), maka kerangka maqasid—sebagaimana dipaparkan di atas—memberi bahasa normatif internal dalam tradisi Islam untuk menjelaskan mengapa norma-norma tertentu diposisikan sebagai batas yang kuat: karena ia dikaitkan dengan kemaslahatan, perlindungan nilai dasar, dan orientasi rahmah (Gazali, 2020; Suma, 2018; Syarifuddin, 2021). Namun, penting dicatat bahwa sumber-sumber yang disediakan tidak merinci pemetaan satu per satu antara daftar norma ius cogens (misalnya larangan agresi atau penyiksaan) dengan pos-pos maqasid tertentu; karena itu, yang dapat disimpulkan secara berbasis-sumber adalah korespondensi pada tingkat fungsi perlindungan nilai fundamental, bukan identifikasi substantif yang rinci.

c. Reformasi, Kesukarelaan Syariah, dan Ketegangan dengan Standar HAM Internasional

Dalam diskursus kontemporer, terdapat pemikiran yang menekankan perlunya reformasi total atau rekonstruksi syariah agar koheren dengan modernitas, termasuk konstitusionalisme modern, hukum internasional, dan HAM (Rozi, 2016; Triyana, 2014). Dalam garis argumentasi yang sama, ditegaskan pula bahwa syariah hanya dapat dijalankan secara sukarela oleh penganutnya dan akan kehilangan otoritas religiusnya bila dipaksakan oleh negara; karena itu, pemisahan institusional Islam dan negara dipandang perlu agar syariah berperan positif (Hidayat, 2015). Literatur juga mencatat adanya kebutuhan pendekatan yang menjembatani polemik antara tuntutan sebagian pihak untuk menerapkan ketentuan hukum pidana Islam tertentu dan kewajiban negara untuk mematuhi instrumen HAM internasional yang melindungi hak hidup serta melarang penyiksaan atau perlakuan kejam.

Dalam konteks relasi ini, pembahasan ius cogens menjadi relevan secara praktis karena ia beroperasi sebagai batas yang tidak dapat dinegosiasikan dalam hukum internasional (misalnya larangan penyiksaan yang dikategorikan jus cogens) (Muslimin, 2019). Namun, sumber yang tersedia juga mengingatkan bahwa ketegangan antara klaim universalitas standar HAM dan konteks budaya/agama merupakan isu kontroversial dan membutuhkan strategi rekonsiliasi normatif agar tidak memunculkan resistensi.

d. Implikasi Kelembagaan: Nasihat Keulamaan dalam Partisipasi Negara pada Hukum Internasional

Keterlibatan negara-negara (termasuk negara berpenduduk mayoritas Muslim) dalam perjanjian internasional dapat memunculkan "gesekan" antara norma hukum internasional dan syariah, sehingga diperlukan perangkat kajian dan nasihat yang memadai dalam proses pembuatan perjanjian (Christianti, 2017). Dalam konteks Indonesia, dipaparkan urgensi agar lembaga keulamaan seperti Majelis Ulama Indonesia proaktif menasehati pemerintah terkait partisipasi dalam hukum internasional, khususnya treaty-making, karena dampak hukum internasional dapat membentuk tatanan dunia, hukum nasional, dan masyarakat (Christianti, 2017). Dengan demikian, dalam bingkai "ius cogens menurut hukum Islam," salah satu simpulan berbasis sumber yang dapat ditarik ialah bahwa diskursus hukum Islam kontemporer melihat perlunya mekanisme penilaian kesesuaian (compatibility assessment) terhadap komitmen internasional, terutama ketika norma internasional yang bersifat mengikat kuat (termasuk norma yang diposisikan fundamental) berpotensi beririsan atau berbenturan dengan persepsi normatif internal umat (Christianti, 2017).

________________________________________

C. Penutup

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, ius cogens dalam hukum internasional diposisikan sebagai norma memaksa yang tidak dapat disimpangi, diterima dan diakui oleh komunitas internasional negara sebagai keseluruhan, serta berkonsekuensi membatalkan perjanjian yang bertentangan (Fattah, 2017a; "Kriteria untuk Menentukan Hak Asasi Manusia sebagai 'Jus Cogens' dalam Hukum Internasional," 2017). Penentuan status ius cogens menuntut uji formal-substantif dan tetap menyisakan perdebatan metodologis, termasuk peringatan agar tidak mengabsolutkan status ius cogens pada prinsip yang belum presisi sebagai norma ("Kriteria untuk Menentukan Hak Asasi Manusia sebagai 'Jus Cogens' dalam Hukum Internasional," 2017; Sefriani, 2010). Hubungannya dengan kewajiban erga omnes juga dekat tetapi tidak identik, dan literatur menegaskan masih adanya ketidakjelasan konseptual dalam relasi keduanya (Waagstein, 2010).

Sementara itu, "ius cogens menurut hukum Islam" (dalam batas bukti dari sumber yang diberikan) lebih tepat dipahami sebagai upaya membaca dan menilai norma memaksa internasional melalui perangkat konseptual hukum Islam—khususnya distingsi syariah–fiqh, orientasi maqasid/maslahah, serta wacana reformasi dan rekonsiliasi dengan standar HAM internasional—tanpa menyamakan dua rezim tersebut secara terminologis (Muhammadin, 2023; Gazali, 2020; Suma, 2018; Syarifuddin, 2021). Dalam pengertian ini, kontribusi utama hukum Islam yang tampak dari sumber adalah penyediaan kerangka normatif internal untuk menimbang norma dasar, tujuan kemaslahatan, dan strategi penerimaan/penolakan terhadap norma internasional yang bersifat fundamental, termasuk melalui peran kelembagaan keulamaan dalam proses perjanjian (Christianti, 2017; Gazali, 2020; Suma, 2018).

________________________________________

Daftar Pustaka

Christianti, D. W. (2017). Why We Need Erga Omnes Character for Obligations to Combat Impunity for International Crimes? Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 4(2), 362–378. https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a8

Christyanti, B. L. (2022). Jus Cogens Sebagai Dasar Mengikatnya Hukum Internasional. Yurispruden Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 5(2), 196. https://doi.org/10.33474/yur.v5i2.14611

Ernawati, N. (2019a). Konsekuensi Hukum Penerapan Dua Kebijakan Australia Selaku Anggota Konvensi Pengungsi Tahun 1951 di Tinjau Dari Konvensi Wina 1969. Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan, 7(1), 14. https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.591

Ernawati, N. (2019b). The Dilemma of Australian Pacific Solution: The Non-Refoulement Principle Versus National Security. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 06(02), 340–360. https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a7

Fattah, V. (2017a). Hak Asasi Manusia sebagai Jus Cogens dan Kaitannya dengan Hak atas Pendidikan. Yuridika, 32(2), 352. https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4775

Fattah, V. (2017b). Human Rights Categorized Jus Cogens and It's Relation to the Right of Education. Tadulako Law Review, 2(1), 69. https://doi.org/10.22487/j25272985.2017.v2.i1.8384

Gazali, A. (2020). Maqasid Al-Syariah dan Reformulasi Ijtihad sebagai Sumber Hukum Islam. Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah, 18(2). https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i2.3133

Geraldi, A. R. (2020). Mekanisme Pengaduan Oleh Committee Against Torture Terkait Tindakan Penyiksaan dan Perlakuan yang Merendahkan Martabat Manusia. Jurnal Yustika Media Hukum dan Keadilan, 23(01), 36–48. https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2871

Hidayat, U. (2015). Negara Hukum dan Politik Hukum Islam di Indonesia: Catatan Kritis atas Pemikiran Nurcholish Madjid. Asy-Syari'ah, 18(2), 261–276. https://doi.org/10.15575/as.v18i2.665

Juwana, H. (2017). Studi Awal tentang Perjanjian Internasional yang Bertentangan. Jurnal Hukum & Pembangunan, 22(6), 585. https://doi.org/10.21143/jhp.vol22.no6.1023

Kriteria untuk Menentukan Hak Asasi Manusia sebagai "Jus Cogens" dalam Hukum Internasional. (2017). Arena Hukum, 10(2), 163–167. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.1

Muhammadin, F. M. (2023). Urgensi Majelis Ulama Indonesia Membersamai Pemerintah dalam Hukum Internasional. El-Dusturie, 2(1). https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.5344

Muslimin, J. (2019). Dogmatika, Filsafat Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia: Sketsa Agenda Rekonstruksi dan Penafsiran Hukum Islam. Journal of Qur'an and Hadith Studies, 5(2), 151–176. https://doi.org/10.15408/quhas.v5i2.13421

Permana, R. B., Baskoro, D., & Afriansyah, A. (2020). Hukum Internasional Made in Garut? Mengkritisi Status Jus Cogens atas Prinsip Kehati-hatian dalam Mandalawangi. Bina Hukum Lingkungan, 5(1), 153. https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.156

Rozi, A. B. (2016). Penerapan Syari'ah di Negara Modern (Analisis Ijtihad Pemikiran Abdullahi Ahmed An-Na'im). Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 10(2), 359–392. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v10i2.734

Sefriani, S. (2009). Kewenangan Dewan Keamanan Menghentikan Yurisdiksi ICC: Studi Kasus Resolusi Dewan Keamanan Nomor 1497 Tahun 2003. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 16(1), 34–59. https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art3

Sefriani, S. (2010). Imunitas Negara Asing di Depan Pengadilan Nasional dalam Kasus Pelanggaran HAM yang Berat: Konsekuensi Hukum Jus Cogens terhadap Imunitas Negara. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 17(1), 21–40. https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss1.art2

Sigit, R. (2012). Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22(3), 434. https://doi.org/10.22146/jmh.16234

Suma, M. A. (2018). Syariah Antara Dibenci dan Dirindu. Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 13(02), 1–20. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i02.406

Syarifuddin, S. (2021). Maqāshid Syarī'ah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan dalam Hukum Islam Kontemporer. Al-Mizan, 17(1), 27–42. https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2061

Triyana, H. J. (2014). The Significance of the Complementarity Principle within the Rome Statute in International Criminal Law. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 25(3), 489. https://doi.org/10.22146/jmh.16074

Waagstein, P. R. (2010). Korporasi sebagai Pengemban Kewajiban HAM: Suatu Pencarian Legitimasi dalam Hukum Internasional. Jurnal Hukum & Pembangunan, 40(2), 159. https://doi.org/10.21143/jhp.vol40.no2.221