01440 - Intimidasi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam: Kajian Fiqh Al-Jināyah

Intimidation in the Perspective of Islamic Criminal Law: A Study of Fiqh Al-Jināyah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji intimidasi sebagai perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum pidana Islam (fiqh al-jināyah). Intimidasi dipahami sebagai perbuatan mengancam atau menekan seseorang secara melawan hukum agar melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Melalui metode analisis konseptual terhadap literatur hukum pidana Islam, artikel ini memetakan intimidasi ke dalam kerangka jarīmah dengan mengidentifikasi unsur-unsurnya, kualifikasi hukumnya, serta implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa intimidasi paling kompatibel dikualifikasi sebagai jarīmah ta'zīr karena sifatnya yang variatif dan tidak memiliki rumusan ḥadd yang eksplisit dalam nash, meskipun dalam kondisi tertentu yang menimbulkan teror publik dan gangguan keamanan luas, ia dapat dianalisis dalam kedekatan dengan konsep ḥirābah atau baghy. Seluruh pendekatan tersebut berorientasi pada tujuan syariah untuk menjaga kemaslahatan, rasa aman, martabat manusia, dan ketertiban sosial, dengan penekanan pada pencegahan serta perlindungan korban sebagai bagian integral dari keadilan pidana Islam.

Kata kunci: intimidasi; jarīmah; ta'zīr; ḥirābah; ikrāh; hukum pidana Islam

________________________________________

Abstract

This article examines intimidation as an unlawful act from the perspective of Islamic criminal law (fiqh al-jināyah). Intimidation is understood as an act of threatening or coercing another person unlawfully to perform or refrain from an action. Through conceptual analysis of Islamic criminal law literature, this article maps intimidation within the framework of jarīmah by identifying its elements, legal qualification, and implications for criminal liability. The findings indicate that intimidation is most compatibly qualified as jarīmah ta'zīr due to its varied nature and the absence of explicit ḥadd provisions in the primary texts, although under certain conditions that give rise to public terror and widespread security disturbances, it may be analyzed in proximity to the concepts of ḥirābah or baghy. All these approaches are oriented toward the objectives of Islamic law (maqāṣid al-syarī'ah) to preserve public welfare, security, human dignity, and social order, with an emphasis on prevention and victim protection as an integral part of Islamic criminal justice.

Keywords: intimidation; jarīmah; ta'zīr; ḥirābah; ikrāh; Islamic criminal law

________________________________________

1. Pendahuluan

Intimidasi sebagai perbuatan mengancam atau menekan seseorang secara melawan hukum agar melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan merupakan fenomena yang relevan untuk dikaji dalam kerangka hukum pidana Islam. Dalam konteks hukum pidana Islam (fiqh al-jināyah), intimidasi dapat dipahami sebagai perbuatan "mengancam" atau "menekan" pihak lain sehingga korban berada dalam keadaan takut dan terpaksa mengikuti kehendak pelaku (atau sebaliknya menahan diri dari suatu tindakan), yakni suatu bentuk penempatan korban "di bawah tekanan" agar "mengikuti apa yang diminta oleh pelaku" (Hielmy & Yunus, 2018). Literatur juga menegaskan bahwa teror dan intimidasi merupakan keadaan yang harus dihindari karena mengganggu kedamaian dan keamanan manusia, serta dapat menjadi ancaman serius terhadap keamanan masyarakat/negara ketika dipakai sebagai modus kejahatan yang menimbulkan rasa takut secara luas (Marhaban, 2021).

Karena itu, sejak awal, pembahasan intimidasi dalam perspektif hukum Islam perlu ditempatkan dalam kerangka perlindungan terhadap keselamatan, rasa aman, dan kemaslahatan umum—nilai-nilai yang juga ditekankan ketika Islam dipaparkan sebagai agama yang mengajarkan perlindungan kehidupan dan menolak kekerasan yang merusak kemanusiaan (Inayah & Nugroho, 2024; Marhaban, 2021).

Dari sisi "melawan hukum", hukum pidana Islam memakai kategori jarīmah untuk perbuatan yang dilarang oleh syariat (syar') dan diancam dengan sanksi ('uqūbah) (Khasan, 2021). Dengan demikian, intimidasi menjadi relevan sebagai objek hukum pidana Islam sejauh ia merupakan perbuatan yang dilarang—misalnya karena mengandung unsur paksaan/koersi, ancaman, atau perusakan rasa aman—dan membawa kemudaratan bagi korban maupun ketertiban umum (Khasan, 2021). Prinsip dasar ini sejalan dengan penjelasan bahwa dalam hukum pidana Islam terdapat pembagian tindak pidana dan sanksi (misalnya ḥudūd, qiṣāṣ/diyāt, dan ta'zīr) sebagai perangkat untuk menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat (Fadliati & Sukiati, 2023; Khasan, 2021; Syam et al., 2023).

________________________________________

2. Kerangka Normatif: Konsep Jarīmah, Tujuan Pemidanaan, dan Kategori Sanksi

Hukum pidana Islam—sering disebut jināyah atau jarīmah dalam literatur—memandang "kejahatan" sebagai pelanggaran terhadap larangan syariat yang diikuti ancaman sanksi, baik sanksi yang ditetapkan teks maupun yang diserahkan kepada otoritas (ulī al-amr/hakim) (Fadliati & Sukiati, 2023; Khasan, 2021). Definisi konseptual ini ditekankan dalam pembahasan bahwa jarīmah adalah perbuatan yang dilarang syariat dan diancam dengan hukuman ḥadd atau ta'zīr (Khasan, 2021), sementara kerangka besar sanksi dalam hukum pidana Islam kerap dijelaskan sebagai tiga kategori utama: ḥudūd, qiṣāṣ/diyāt, dan ta'zīr (Fadliati & Sukiati, 2023; Jaenudin & Nisa, 2021). Dalam kategori tersebut, ḥudūd dipahami sebagai sanksi yang bentuk/batasnya ditentukan oleh nash dan dikaitkan dengan "hak Allah", sedangkan ta'zīr adalah sanksi yang bentuk serta ukurannya ditentukan penguasa/hakim sebagai pelajaran dan pencegahan (Fadliati & Sukiati, 2023; Syam et al., 2023).

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam juga kerap dipaparkan sebagai pencegahan (preventif) dan penyadaran/penjeraan (kuratif), dengan orientasi menjaga kemaslahatan dan menekan kemunculan kejahatan (Choiroh, 2018; Syam et al., 2023). Bahkan dalam pembahasan prinsip kriminalisasi dalam Islam, kemaslahatan, pencegahan, dan kepentingan umum/problem publik diposisikan sebagai kata kunci untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai delik ta'zīr ketika tidak ada ketentuan tekstual spesifik yang mengaturnya, terutama bila perbuatan itu membahayakan masyarakat atau mengganggu ketertiban umum (Choiroh, 2018). Dengan kerangka ini, intimidasi—sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa takut, tekanan, dan kerentanan korban—secara metodologis dapat dipertautkan dengan wilayah ta'zīr ketika ia tidak jatuh pada ḥudūd atau qiṣāṣ/diyāt secara langsung, tetapi nyata menimbulkan kemudaratan dan gangguan keamanan (Choiroh, 2018).

________________________________________

3. Terminologi Kunci yang Berkaitan dengan Intimidasi: Ancaman (Tahdīd/Tankīf) dan Paksaan (Ikrāh)

Walaupun istilah "intimidasi" sebagai kosa kata modern tidak selalu dipakai sebagai istilah teknis klasik, unsur-unsurnya dibahas melalui konsep ancaman dan paksaan. Dalam kajian tindak ancaman di ruang siber, unsur ancaman dijelaskan sebagai tindakan "menakut-nakuti orang lain" dan menempatkan korban "di bawah tekanan" sehingga korban mengikuti kehendak pelaku (Hielmy & Yunus, 2018). Pola ini secara substantif berkaitan dengan paksaan (ikrāh), yakni konsep "forced action" dalam hukum Islam yang dipahami sebagai tindakan yang terjadi karena adanya pemaksaan (Inayah & Nugroho, 2024). Literatur tentang kekerasan seksual juga menerangkan kerangka paksaan: jika seseorang dipaksa dengan disertai ancaman untuk mengerjakan sesuatu tanpa pilihan lain, maka ia tidak menanggung dosa atas perbuatannya, sekalipun objek paksaan itu merupakan pelanggaran yang sangat berat (Lutfi et al., 2022). Ini menunjukkan bahwa ikrāh memiliki signifikansi ganda: (i) sebagai indikator kesalahan pelaku yang melakukan pemaksaan/ancaman, dan (ii) sebagai faktor yang dapat mengubah penilaian pertanggungjawaban pada pihak yang dipaksa (Inayah & Nugroho, 2024; Lutfi et al., 2022).

Selain ikrāh, literatur juga mencatat bahwa ta'zīr dalam pengertian terminologis dapat berfungsi sebagai hukuman edukatif (ta'dīb) yang dimaksudkan untuk pencegahan, dan dalam sebagian pemaparan dikaitkan dengan aspek "intimidasi" dalam arti penjeraan terhadap pelaku (bukan legitimasi intimidasi terhadap korban) (Alfitri, 2016). Dengan demikian, ada pembedaan penting: intimidasi sebagai perbuatan tercela adalah tindakan pelaku terhadap korban (ancaman/tekanan), sedangkan "intimidasi" sebagai tankīf dalam definisi ta'zīr dipakai sebagai mekanisme penjeraan negara/hakim terhadap pelaku kejahatan (Alfitri, 2016; Fadliati & Sukiati, 2023; Syam et al., 2023). Pembedaan ini relevan agar analisis hukum Islam tidak keliru menormalkan intimidasi terhadap korban, melainkan menempatkannya sebagai perbuatan terlarang yang justru dapat dijatuhi sanksi ta'zīr (Alfitri, 2016; Fadliati & Sukiati, 2023; Syam et al., 2023).

________________________________________

4. Unsur-Unsur Intimidasi sebagai Pemaksaan Melalui Ancaman yang Menimbulkan Ketakutan

Berdasarkan uraian unsur ancaman, intimidasi dapat dipetakan ke dalam komponen inti berikut. Pertama, adanya tindakan ancaman/tekanan yang secara psikologis menimbulkan rasa takut dan mendorong korban untuk mengikuti kehendak pelaku; unsur ini eksplisit dijelaskan sebagai menakut-nakuti dan menekan korban agar mengikuti permintaan pelaku (Hielmy & Yunus, 2018). Kedua, adanya tujuan instrumental, yakni memaksa korban melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu; praktik semacam ini tampak misalnya pada modus pemerasan/ancaman dalam kasus-kasus intimidasi siber yang menekankan tekanan agar korban tunduk pada kehendak pelaku (Hielmy & Yunus, 2018; Wulandari, 2017). Ketiga, adanya akibat sosial berupa gangguan rasa aman; pada skala luas, ancaman dan intimidasi dapat dipakai untuk menciptakan suasana "teror atau rasa takut" yang berdampak pada keamanan publik dan stabilitas sosial (Marhaban, 2021; Munthe et al., 2023).

Keempat, "melawan hukum" dalam perspektif Islam berarti bertentangan dengan larangan syariat (yakni perbuatan masuk kategori jarīmah), bukan semata bertentangan dengan regulasi positif modern (Jaenudin & Nisa, 2021; Khasan, 2021). Dalam logika kriminalisasi Islam, suatu tindakan dapat ditetapkan sebagai delik ta'zīr bila dipandang mengandung bahaya bagi masyarakat, mengganggu ketertiban umum, atau menjadi pintu menuju kejahatan yang lebih besar. Karena intimidasi secara konseptual menimbulkan kerusakan pada rasa aman, martabat, dan kebebasan korban untuk menentukan kehendaknya, maka ia dapat dipahami sebagai perbuatan yang memenuhi rasionalitas kriminalisasi berbasis kemaslahatan dan pencegahan (Choiroh, 2018).

________________________________________

5. Kualifikasi Hukum Intimidasi

5.1 Intimidasi sebagai Jarīmah Ta'zīr (Model Umum)

Dalam banyak konteks kontemporer, intimidasi (ancaman/tekanan) lebih sering diposisikan sebagai delik ta'zīr karena bentuknya beragam, berkembang, dan tidak selalu memiliki rumusan ḥadd yang eksplisit dalam nash (Choiroh, 2018). Dalam kajian cyberbullying, misalnya, perbuatan yang menitikberatkan pada ancaman dan kekerasan verbal dipahami memenuhi unsur jarīmah ta'zīr; penentuan bentuk dan pelaksanaannya menjadi kompetensi otoritas (ulī al-amr) karena ta'zīr tidak ditentukan secara langsung oleh al-Qur'an dan hadis (Fadliati & Sukiati, 2023; Wulandari, 2017). Kerangka serupa juga dipakai untuk banyak bentuk cybercrime modern yang dihukumi ta'zīr karena tidak disebutkan eksplisit dalam nash, sementara ta'zīr dipahami sebagai kategori yang fleksibel dan berada dalam yurisdiksi penguasa/hakim (Alfitri, 2016; Ong & Rosli, 2021).

Di sini tampak titik sintesis: intimidasi adalah perbuatan pelaku yang menyerang kebebasan korban melalui ancaman/paksaan (Hielmy & Yunus, 2018; Inayah & Nugroho, 2024), sedangkan ta'zīr adalah instrumen negara untuk merespons perbuatan yang merusak kemaslahatan publik ketika tidak ada ketentuan ḥudūd atau qiṣāṣ yang spesifik (Choiroh, 2018; Fadliati & Sukiati, 2023). Dengan demikian, secara sistemik, intimidasi sebagai perilaku pemaksaan dapat ditempatkan dalam wilayah ta'zīr karena fokus utamanya adalah pemulihan ketertiban, pencegahan, dan perlindungan korban/masyarakat melalui kebijakan pemidanaan yang proporsional (Choiroh, 2018; Wulandari, 2017).

5.2 Intimidasi yang Menjadi "Teror Publik": Relasi Konseptual dengan Ḥirābah

Beberapa literatur menekankan bahwa konsep ḥirābah—yang dalam pembacaan kontemporer dipandang dapat berkembang—memiliki karakteristik yang dapat diperluas mencakup kejahatan-kejahatan baru, termasuk terorisme (Inayah & Nugroho, 2024). Dalam perspektif lain, ḥirābah dipahami sebagai kategori yang "malleable" dan dapat diperluas ke tindakan intimidasi terhadap korban-korban yang tidak berdaya untuk menyebarkan rasa takut, bahkan sampai pada tindakan pembunuhan secara tersembunyi dan kematian yang tidak pandang bulu (Ichsan, 2020). Dengan kerangka ini, intimidasi yang tidak lagi bersifat interpersonal semata, melainkan berubah menjadi strategi terorganisir untuk menciptakan ketakutan publik dan gangguan keamanan masyarakat, memiliki kedekatan karakter dengan konsepsi ḥirābah sebagai gangguan keamanan publik (Effendi et al., 2023; Ichsan, 2020; Inayah & Nugroho, 2024).

Namun, literatur juga mengakui adanya perdebatan dan kebutuhan rekonstruksi konseptual terkait batasan ḥirābah, termasuk karena konsep kriminalisasi ḥirābah dipandang tidak selalu jelas dan memicu perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih (Inayah & Nugroho, 2024). Karena itu, pengaitan intimidasi dengan ḥirābah tidak otomatis, melainkan memerlukan analisis unsur dan karakter—misalnya skala gangguan keamanan publik, pola kolektif/terorganisir, dan akibat ketakutan massal—sebagaimana ditunjukkan pada studi tentang preman berkelompok yang menyebabkan kekacauan dan ketakutan sehingga dinilai relevan dengan esensi ḥirābah sebagai gangguan keamanan masyarakat (Effendi et al., 2023; Ichsan, 2020; Inayah & Nugroho, 2024).

5.3 Intimidasi Bermotif Politik-Pemberontakan: Relasi dengan Baghy

Dalam konteks kejahatan yang beririsan dengan pemberontakan, literatur menyebut al-bughyu (baghy/pemberontakan) sebagai salah satu perbuatan yang dapat dikriminalisasi dalam spektrum tindak pidana yang disebutkan dalam diskursus hukum pidana Islam (Khasan, 2021; Ong & Rosli, 2021). Pada kajian terorisme, ada argumentasi bahwa dalam hukum Islam tindakan terorisme dapat disejajarkan dengan pemberontakan (al-baghyu) ketika tindakan tersebut berwatak politik untuk mengambil alih/menjatuhkan pemerintahan yang sah (Munthe et al., 2023). Literatur lain juga menegaskan bahwa dalam hukum Islam, terorisme kerap dikaitkan dengan konsep-konsep yang tersedia dalam fikih, dan disebut bahwa pembahasan aturan khusus terorisme dalam hukum Islam tidak selalu tersedia secara eksplisit, sehingga analisis sering bergerak melalui kategorisasi fikih yang ada—misalnya pemberontakan (Marhaban, 2021). Ini memberi implikasi bahwa intimidasi yang menjadi alat untuk agenda politik kolektif, terutama yang mengarah pada perebutan kekuasaan dan destabilitas, dapat didiskusikan dalam kerangka baghy, dengan catatan tetap memerlukan pembuktian unsur dan konteks (Khasan, 2021; Marhaban, 2021; Munthe et al., 2023).

________________________________________

6. Pertanggungjawaban Pidana dan Kedudukan Korban: Dampak Ikrāh dan Prinsip Perlindungan

Salah satu aspek penting dalam hukum pidana Islam adalah bagaimana paksaan (ikrāh) memengaruhi penilaian pertanggungjawaban. Literatur menyatakan bahwa "forced action" dikenal sebagai ikrāh dalam hukum Islam (Inayah & Nugroho, 2024), dan dijelaskan pula bahwa orang yang dipaksa melalui ancaman tanpa pilihan lain tidak menanggung dosa atas perbuatannya (Lutfi et al., 2022). Konsekuensinya, dalam kasus intimidasi, analisis hukum Islam tidak hanya menilai tindakan pelaku yang mengancam, tetapi juga harus memeriksa apakah tindakan korban terjadi dalam kondisi terpaksa, sebab kondisi terpaksa itu mengubah penilaian moral-hukum terhadap korban (Inayah & Nugroho, 2024; Lutfi et al., 2022).

Selain itu, kedudukan korban dalam hukum pidana Islam memiliki tempat yang relatif menonjol, terutama pada wilayah qiṣāṣ/diyāt; korban (atau ahli waris korban) dapat menentukan arah penyelesaian melalui qiṣāṣ, pemaafan, atau diyāt (Imran et al., 2023). Dalam delik ta'zīr, penguasa/hakim berwenang menentukan bentuk pemulihan, termasuk kompensasi kepada korban sebagai bagian dari pertimbangan pemaafan atau pengurangan dampak pidana (Imran et al., 2023). Kerangka ini sejalan dengan gagasan restorative justice dalam jarīmah qiṣāṣ yang menempatkan pemaafan dan kemungkinan peralihan dari pembalasan murni ke mekanisme yang mengakomodasi pemulihan dan penghormatan martabat manusia (Imran et al., 2023; Ishomuddin, 2023). Maka, pada intimidasi yang dikualifikasi sebagai ta'zīr, opsi perlindungan korban dan pemulihan dapat diletakkan sebagai tujuan kebijakan pemidanaan, sejalan dengan orientasi kemaslahatan dan perlindungan hak-hak manusia dalam sistem pidana Islam (Choiroh, 2018; Imran et al., 2023; Syam et al., 2023).

________________________________________

7. Maqāṣid al-Syarī'ah: Mengapa Intimidasi Dipandang Merusak dan Layak Dikualifikasi sebagai Kejahatan

Dalam perspektif tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarī'ah), hukum Islam diarahkan pada kemaslahatan: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta dalam perkembangan modern juga dibahas keterkaitannya dengan nilai keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia (Rosley et al., 2023). Literatur mengenai terorisme dan keamanan dalam Islam menekankan bahwa Islam mengadvokasi realisasi keamanan dan perlindungan kepentingan manusia yang esensial dan legitim—misalnya agama, kehidupan, akal, dan harta—sekaligus menolak tindakan-tindakan kriminal yang merusak keamanan tersebut (Ichsan, 2020). Dalam kerangka ini, intimidasi dipandang berbahaya karena ia secara langsung merusak rasa aman (keamanan jiwa/psikologis), menekan kebebasan kehendak, dan dapat menjadi pintu ke kerusakan yang lebih luas—misalnya pemerasan, eksploitasi, atau kekerasan (Hielmy & Yunus, 2018; Ichsan, 2020).

Orientasi pencegahan juga sangat menonjol. Pemidanaan Islam dipaparkan sebagai preventif dan kuratif—membentuk kesadaran agar kejahatan dihindari, baik terlihat manusia maupun tidak, karena dimensi etika-transendentalnya (Syam et al., 2023). Prinsip kriminalisasi Islam juga menekankan pencegahan dan kemaslahatan sebagai dasar, serta memposisikan hukum pidana Islam sebagai ultimum remedium setelah upaya sosial-politik-ekonomi ditempuh (Choiroh, 2018). Dengan demikian, penanganan intimidasi tidak berhenti pada sanksi, tetapi juga mencakup kebijakan pencegahan—edukasi, penguatan perlindungan korban, dan penataan norma sosial—agar sebab-sebab intimidasi tidak berulang (Choiroh, 2018; Ishomuddin, 2023; Syam et al., 2023).

________________________________________

8. Konteks-Konteks Kontemporer: Bentuk-Bentuk Intimidasi dan Cara Membacanya dalam Fiqh Jināyah

Dalam realitas kontemporer, intimidasi tampil dalam berbagai modus. Dalam kasus eksploitasi relasi kerja, misalnya, korban dapat terjebak karena adanya intimidasi dan ancaman ketidakpastian pekerjaan; praktik semacam ini dianalisis sebagai bentuk pemaksaan dan tidak dibenarkan dari aspek moral maupun hukum, serta dirujuk pada larangan memaksa orang lain sebagaimana dibahas melalui dalil al-Qur'an (Chanafi et al., 2020). Dalam ruang siber, intimidasi dapat hadir sebagai ancaman melalui pesan elektronik; unsur ancaman dipahami sebagai tekanan yang membuat korban mengikuti kehendak pelaku (Hielmy & Yunus, 2018), dan cyberbullying yang menekankan ancaman dipetakan sebagai delik yang dapat dihukumi ta'zīr dalam perspektif hukum pidana Islam, karena bentuknya tidak ditetapkan secara eksplisit oleh nash dan penentuannya berada pada otoritas (Wulandari, 2017). Kajian lain tentang cybercrime juga menunjukkan bahwa tindak pidana siber modern dapat dikaji dalam fiqh jināyah melalui analogi pada kategori-kategori perbuatan terlarang, dan pada prinsipnya pelakunya dapat dijatuhi ta'zīr (bahkan ḥudūd bila memiliki kesamaan 'illat dengan jarīmah ḥudūd) (Ong & Rosli, 2021).

Pada level yang lebih terorganisir, intimidasi dapat hadir sebagai gangguan keamanan publik oleh kelompok preman berhierarki yang menimbulkan kekacauan dan ketakutan; kondisi ini dipandang selaras dengan esensi ḥirābah sebagai gangguan keamanan masyarakat (Effendi et al., 2023). Dalam bentuk yang ekstrem, intimidasi juga terkait dengan tindak terorisme yang menggunakan kekerasan dan ancaman untuk menciptakan rasa takut secara meluas (Marhaban, 2021), dan sebagian analisis menempatkannya dalam kedekatan dengan ḥirābah (karena elemen penyebaran takut/intimidasi) atau baghy (karena motif politik dan tujuan menjatuhkan pemerintahan yang sah) (Ichsan, 2020; Inayah & Nugroho, 2024; Munthe et al., 2023). Nuansa pentingnya: literatur memperlihatkan bahwa kategorisasi ini memerlukan kehati-hatian metodologis karena konsep ḥirābah sendiri diperdebatkan batas-batasnya dan memerlukan rekonstruksi agar memenuhi kepastian hukum dan kesetaraan pertanggungjawaban (Effendi et al., 2023; Inayah & Nugroho, 2024).

________________________________________

9. Penutup

Intimidasi dalam perspektif hukum Islam dapat disintesiskan sebagai perbuatan ancaman dan tekanan terhadap orang lain yang memaksa korban untuk melakukan atau meninggalkan suatu tindakan, yang secara substantif bertaut dengan konsep ancaman yang menimbulkan ketakutan dan menempatkan korban di bawah tekanan (Hielmy & Yunus, 2018), serta konsep paksaan (ikrāh) dalam hukum Islam (Inayah & Nugroho, 2024; Lutfi et al., 2022). Dalam kerangka fiqh al-jināyah, intimidasi pada umumnya paling kompatibel dikualifikasi sebagai jarīmah ta'zīr karena sifatnya yang variatif dan kebutuhan respons kebijakan penguasa/hakim demi kemaslahatan dan pencegahan (Fadliati & Sukiati, 2023; Wulandari, 2017); namun pada kondisi tertentu yang menimbulkan teror publik dan gangguan keamanan luas, ia dapat dianalisis dalam kedekatan dengan ḥirābah atau baghy sesuai unsur dan konteksnya (Effendi et al., 2023; Ichsan, 2020; Inayah & Nugroho, 2024). Seluruh pendekatan tersebut berorientasi pada tujuan syariah untuk menjaga kemaslahatan, rasa aman, martabat manusia, dan ketertiban sosial, dengan penekanan pada pencegahan serta perlindungan korban sebagai bagian integral dari keadilan pidana Islam (Choiroh, 2018; Imran et al., 2023; Rosley et al., 2023; Syam et al., 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Alfitri, A. (2016). Konflik Hukum Antara Ketentuan Hukum Pidana Islam dan Hak-Hak Sipil? (Telaah Konsep HAM dan Implementasi Ratifikasi ICCPR dan CAT di Indonesia). Jurnal Konstitusi, 7(2), 099. https://doi.org/10.31078/jk725

Chanafi, M., Hendrawati, H., Kurniaty, Y., & Nurwati, N. (2020). Studi Komparatif Berita Hoax Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Borobudur Law Review, 2(2), 116–136. https://doi.org/10.31603/burrev.3891

Choiroh, L. U. (2018). Pemberitaan Hoax perspektif Hukum Pidana Islam. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 3(2), 325–348. https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.2.325-348

Effendi, E., Wahyuni, F., & Suryani, N. (2023). Implementation of Restorative Justice to Corruption Crimes According to The Perspective of Indonesian Criminal Law and Islamic Law. Nagari Law Review, 6(2), 65. https://doi.org/10.25077/nalrev.v.6.i.2.p.65-71.2023

Fadliati, S., & Sukiati, S. (2023). Eksploitasi Pekerja Perempuan Melalui Modus Staycation dalam Perpanjangan Kontrak Kerja. Al-Adalah Jurnal Hukum Dan Politik Islam, 8(2), 235–254. https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i2.5476

Hielmy, I., & Yunus, N. R. (2018). The Rebellion Indication Towards Sovereign Government In Acts of Terrorism in Indonesia In Transcendental Dimension. Jurnal Cita Hukum, 6(2), 293–316. https://doi.org/10.15408/jch.v6i2.8689

Ichsan, M. (2020). Death Penalty: A Response to Arguments by Indonesian Muslim Opposers. Jurnal Hukum Novelty, 11(1), 14. https://doi.org/10.26555/novelty.v11i1.a15291

Imran, M., Arsal, A., & Wahyuni, S. (2023). Dehumanisasi Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkotika di Indonesia Menurut Hukum Islam. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 9(2), 219–235. https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.219-235

Inayah, J. N., & Nugroho, T. (2024). Criminal Implementation of Cyberbullying Based on Electronic Information and Transaction Law and Islamic Law. Jurnal Usm Law Review, 7(1), 252–268. https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8665

Ishomuddin, I. (2023). Upaya Memiskinkan Koruptor sebagai Sanksi Alternatif bagi Pelaku Korupsi Perspektif Pidana Umum dan Pidana Islam. Journal of Comprehensive Islamic Studies, 2(1), 167–184. https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.166

Jaenudin, J., & Nisa, R. R. (2021). Islamic Criminal Law Analysis of Cyber Crimes on Consumers in E-Commerce Transactions. Eduvest - Journal of Universal Studies, 1(4), 176–181. https://doi.org/10.36418/edv.v1i4.33

Khasan, M. (2021). From Textuality to Universality: The Evolution of Ḥirābah Crimes in Islamic Jurisprudence. Al-Jami'ah Journal of Islamic Studies, 59(1), 1–32. https://doi.org/10.14421/ajis.2021.591.1-32

Lutfi, M. A., Kurniaty, Y., Basri, B., & Krisnan, J. (2022). Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Borobudur Law and Society Journal, 1(1), 20–30. https://doi.org/10.31603/6537

Marhaban, N. (2021). The Criminalization of The Qur'an Perspective and It's Contextualization in Indonesia. Jurnal At-Tibyan Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir, 6(2), 361–377. https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v6i2.3418

Munthe, A. K., Hanifa, V. M., Hamadi, I. G., & Nurfaiza, C. A. (2023). Fenomena Preman Berkelompok di Indonesia (Bentuk Praktik Hirabah dalam Hukum Islam). Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 9(2), 236–265. https://doi.org/10.15642/aj.2023.9.2.236-265

Ong, G. B., & Rosli, Z. (2021). An Analysis and Commentary on Riddah in Malaysia. Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat, 29, 59–68. https://doi.org/10.17576/juum-2021-29-06

Rosley, N. A. B., Hashim, H., & Jen-T'chiang, N. Z. C. (2023). Combating the Macau Scam in Malaysia: Strategies for Mitigation and Resolution from Civil Law and Sharī'ah Perspectives. Law Policy and Social Science, 2(2), 30–44. https://doi.org/10.55265/lpssjournal.v2i2.40

Syam, M. K., Anwar, A., & Rasna, R. (2023). The Imposition of Sanctions Against Perpetrators of Rape by The Stepfather Perspective of Islamic Criminal Law (Case Study Number 08/Pid.Sus/2016/PN BR). Delictum Jurnal Hukum Pidana Islam, 1–10. https://doi.org/10.35905/delictum.vi0.5716

Wulandari, W. (2017). Hate Crimes di Indonesia dalam Perspektif Perbandingan Hukum. Veritas Et Justitia, 3(1), 65. https://doi.org/10.25123/vej.2525