01439 - Intervensi: Keikutsertaan Pihak Ketiga Dalam Suatu Perkara Untuk Melindungi Kepentingan Hukumnya Perspektif Hukum Islam

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep intervensi pihak ketiga dalam hukum Islam sebagai mekanisme perlindungan kepentingan hukum para pihak yang berperkara. Dengan menggunakan pendekatan analisis normatif berbasis literatur, artikel ini memetakan landasan konseptual, ragam bentuk, serta batasan etis-yuridis keterlibatan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa menurut hukum Islam, khususnya dalam konteks Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa keikutsertaan pihak ketiga—dalam bentuk taḥkīm (arbitrase syariah), mediasi/hakam dalam sengketa keluarga, dan pendampingan advokat—diakui sebagai instrumen prosedural yang legitimate sepanjang diarahkan pada terwujudnya maqāṣid al-syarī'ah dan maṣlaḥah. Dalam konteks kelembagaan Indonesia, pihak ketiga normatif seperti DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) turut berperan dalam membentuk kerangka perlindungan kepentingan hukum. Namun demikian, intervensi pihak ketiga memiliki batas tegas: ia tidak boleh merusak prinsip kerelaan (ridha) dalam pembentukan akad, tidak boleh menekan para pihak, dan tidak boleh mengganggu independensi peradilan.

Kata Kunci: intervensi pihak ketiga, hukum Islam, taḥkīm, maqāṣid al-syarī'ah, penyelesaian sengketa

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of third-party intervention in Islamic law as a mechanism for protecting the legal interests of disputing parties. Using a normative literature-based analytical approach, this article maps the conceptual foundations, various forms, and ethical-juridical limits of third-party involvement in dispute resolution according to Islamic law, particularly in the Indonesian context. The findings indicate that third-party participation—in the form of taḥkīm (Islamic arbitration), mediation/hakam in family disputes, and legal representation by advocates—is recognized as a legitimate procedural instrument insofar as it is directed toward the realization of maqāṣid al-syarī'ah and maṣlaḥah. In the Indonesian institutional context, normative third parties such as DSN-MUI and the Compilation of Islamic Economic Law (KHES) also play a role in shaping the framework for legal interest protection. Nevertheless, third-party intervention has clear limits: it must not undermine the principle of consent (ridha) in contract formation, must not coerce the parties, and must not compromise judicial independence.

Keywords: third-party intervention, Islamic law, taḥkīm, maqāṣid al-syarī'ah, dispute resolution

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Dalam diskursus hukum Islam—yang dalam literatur sering dipadankan dengan syarī'ah, fiqh, atau istilah Islamic law—mekanisme perlindungan kepentingan hukum para pihak yang berperkara tidak hanya bertumpu pada putusan hakim (qaḍā'), tetapi juga dapat melibatkan keikutsertaan pihak ketiga dalam berbagai bentuk. Keterlibatan tersebut dapat berupa peran sebagai penengah, mediator, arbitrator (taḥkīm), atau representasi/pendamping pihak yang bersengketa, sepanjang diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan kezaliman (ẓulm) (Fasial, 2023; Mulia et al., 2023; Zamroni, 2018). Hal ini selaras dengan penekanan bahwa hukum Islam diturunkan untuk kemaslahatan manusia, dan kerangka maqāṣid al-syarī'ah dipakai untuk menelusuri tujuan dan rasionalitas di balik suatu ketentuan hukum agar berorientasi pada maslahat (Fasial, 2023; Zamroni, 2018).

Dalam konteks tersebut, keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu perkara untuk melindungi kepentingan hukumnya dapat dipahami sebagai salah satu instrumen kelembagaan/keproseduralan untuk memastikan adanya perlindungan yang adil, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik pada ranah keluarga maupun muamalah, termasuk ekonomi syariah (Astiti et al., 2021; Hasan, 2018; Nurjaman & Witro, 2022).

Namun, literatur yang ada juga menegaskan adanya batas: intervensi yang tidak proporsional—baik oleh negara maupun aktor eksternal lain—dapat dipandang problematis apabila memasuki wilayah yang dianggap privat atau jika mengganggu prinsip kerelaan (ridha) para pihak dan kebebasan berkontrak (Aziz, 2019; Saifuddin, 2018). Karena itu, pembahasan "intervensi pihak ketiga" dalam hukum Islam perlu diletakkan dalam spektrum: (i) keterlibatan pihak ketiga yang legitimate untuk penyelesaian sengketa dan perlindungan hak, dan (ii) campur tangan yang tidak legitimate karena merusak otonomi, menimbulkan bias, atau menggeser keadilan (Rokhmad, 2013; Saifuddin, 2018).

Artikel ini menyintesis rujukan-rujukan yang tersedia untuk memetakan konsep, landasan normatif, ragam bentuk, serta batasan etis-yuridis keterlibatan pihak ketiga dalam perkara menurut hukum Islam, khususnya dalam konteks Indonesia (Mulia et al., 2023; Nurjaman & Witro, 2022; Zamroni, 2018).

________________________________________

2. KERANGKA KONSEPTUAL: DARI SYARIAH KE FIQH DAN RUANG KETERLIBATAN PIHAK KETIGA

Sejumlah rujukan menekankan pembedaan konseptual antara syarī'ah sebagai ketentuan universal bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah yang dipandang absolut, dan fiqh sebagai hasil kerja intelektual (ijtihad) manusia yang mengandung "campur tangan akal" mujtahid dan karenanya bersifat dinamis serta memungkinkan ragam formulasi kelembagaan dan prosedural (Faisol, 2019; Sumirah & Pitrotussaadah, 2021). Dalam kerangka ini, mekanisme "keikutsertaan pihak ketiga" dalam perkara lebih dekat diposisikan sebagai wilayah fiqh dan pengembangannya—yakni rekayasa institusional dan prosedural untuk memastikan tujuan hukum (perlindungan, keadilan, kepastian) tercapai di tengah kompleksitas sosial (Faisol, 2019; Haris, 2015). Perspektif ini sejalan dengan pandangan bahwa pembaruan/pengembangan hukum Islam berinteraksi dengan kondisi sosial dan dapat terjadi melalui beragam kanal, termasuk yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang mengikat lebih luas (Faisol, 2019; Haris, 2015).

Di ranah penyelesaian sengketa muamalah kontemporer di Indonesia, rujukan menunjukkan adanya transformasi dan kodifikasi (positivisasi) materi hukum ekonomi syariah melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang hadir dalam bentuk PERMA No. 2 Tahun 2008 sebagai pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara ekonomi syariah (Abdillah & Susilawati, 2020; Sa'diyah et al., 2021). Pada saat yang sama, kedudukan fatwa DSN-MUI dipaparkan mengalami transformasi dari legal opinion menjadi legal binding karena substansinya diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berimplikasi pada tata kelola penyelesaian sengketa, termasuk opsi-opsi forum dan tahapan penyelesaian (Izziyana, 2017; Nurjaman & Witro, 2022). Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan kepentingan hukum—termasuk melalui pihak ketiga—bekerja dalam ekosistem fiqh, fatwa, dan regulasi yang saling memengaruhi (Haris, 2015; Nurjaman & Witro, 2022).

________________________________________

3. LANDASAN NORMATIF: MAQĀṢID, MASLAHAH, DAN PENCEGAHAN KEZALIMAN

Secara normatif, beberapa rujukan menegaskan bahwa orientasi kemaslahatan merupakan prinsip kunci dalam penetapan dan pelaksanaan hukum Islam (Fasial, 2023; Zamroni, 2018). Dalam perspektif ushul fiqh, maqāṣid al-syarī'ah dijelaskan sebagai tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam perumusan hukum-hukum Islam yang dapat ditelusuri dari al-Qur'an dan hadis, sekaligus menjadi kerangka rasional untuk memastikan hukum berorientasi pada maslahat manusia (Zamroni, 2018). Kerangka kemaslahatan ini juga dikaitkan dengan konsep maṣlaḥah mursalah sebagai dasar istinbat yang dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip/dalil tegas, serta benar-benar membawa kebaikan umum tanpa merugikan pihak lain (Huda, 2022; Yanti, 2022). Dengan demikian, keterlibatan pihak ketiga dalam perkara—sebagai sarana penyelesaian sengketa atau perlindungan hak—dapat dipandang legitimate bila ia merupakan wasīlah (instrumen) untuk mewujudkan maslahat dan menutup jalan kezaliman (Huda, 2022; Zamroni, 2018).

Penekanan pada pencegahan kezaliman juga tampak pada pembahasan ekonomi Islam terkait distorsi pasar, monopoli (iḥtikār), dan kebutuhan otoritas untuk mengantisipasi ketidaksempurnaan pasar demi melindungi pihak yang lemah (Fatah, 2012). Walau konteksnya bukan "intervensi pihak ketiga dalam perkara" secara prosedural, logika normatif yang dibangun—yakni bahwa intervensi dapat dibenarkan pada kondisi tertentu demi keadilan dan pencegahan ẓulm—memberi kerangka analogis bahwa keterlibatan pihak ketiga dalam sengketa juga harus diukur dengan standar keadilan dan maslahat, bukan semata-mata formalitas (Fatah, 2012; Salim et al., 2021). Rujukan tentang Ibnu Taimiyah yang menempatkan ẓulm sebagai istilah aktual terkait pelanggaran/ketidakadilan juga mempertegas bahwa ukuran moral-keadilan merupakan pusat evaluasi kebijakan atau tindakan dalam ruang publik (Salim et al., 2021).

________________________________________

4. RAGAM BENTUK KEIKUTSERTAAN PIHAK KETIGA DALAM PERKARA MENURUT HUKUM ISLAM

4.1 Taḥkīm (Arbitrase Syariah): Pihak Ketiga sebagai Wasit yang Dipilih Para Pihak

Rujukan menegaskan bahwa arbitrase dalam hukum Islam dikenal dengan istilah taḥkīm dan dipahami sebagai penyelesaian sengketa mengenai hak milik atau hak-hak lain melalui bantuan pihak ketiga/wasit, yang dipilih dan dipercayai oleh para pihak bersengketa, serta keputusan pihak ketiga tersebut diterima secara sukarela tanpa paksaan (Astiti et al., 2021). Dalam kerangka ini, fungsi pihak ketiga bukan "campur tangan eksternal" yang memaksakan kehendak, melainkan mekanisme yang lahir dari persetujuan para pihak untuk memperoleh perlindungan dan penyelesaian yang dianggap adil (Astiti et al., 2021). Rujukan yang sama menyatakan bahwa taḥkīm diakui dalam al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak; serta praktiknya telah dikenal sejak masa sahabat, sehingga institusi arbitrase tidak dipandang bertentangan dengan hukum Islam selama tidak memasukkan unsur yang dilarang agama dan putusannya tidak bertentangan dengan norma syar'i (Astiti et al., 2021).

Dalam konteks Indonesia, pembahasan mengenai taḥkīm dikaitkan dengan keberadaan lembaga arbitrase syariah—misalnya BASYARNAS—sebagai badan yang menangani sengketa muamalah. Rujukan tersebut menyebut isu "intervensi" lembaga arbitrase syariah dalam hukum Islam sebagai bagian dari signifikansinya terhadap penyelesaian sengketa keuangan Islam (Astiti et al., 2021). Di sisi lain, rujukan menyatakan bahwa apabila suatu perkara telah dirujuk kepada lembaga arbitrase untuk diselesaikan, maka menurut hukum Islam lembaga peradilan resmi tidak lagi berwenang (Astiti et al., 2021). Klaim ini menegaskan peran pihak ketiga (arbitrator) bukan hanya pelengkap, melainkan forum adjudikasi alternatif yang dapat menutup kompetensi forum lain ketika disepakati para pihak (Astiti et al., 2021).

Literatur tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut fatwa DSN-MUI juga memperlihatkan corak berjenjang: jalur musyawarah mufakat diposisikan sebagai jalur utama yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum para pihak memilih jalur lain (Nurjaman & Witro, 2022). Kerangka "musyawarah dahulu" ini menegaskan bahwa keikutsertaan pihak ketiga dalam sengketa—misalnya mediator atau arbitrator—idealnya ditempatkan setelah atau bersamaan dengan ikhtiar perdamaian, sehingga tujuan utamanya tetap pemulihan hubungan dan pencapaian kesepakatan yang maslahat (Astiti et al., 2021; Nurjaman & Witro, 2022).

4.2 Hakam dan Mediasi dalam Sengketa Keluarga: Pihak Ketiga sebagai Pelindung Korban dan Penyeimbang Relasi

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perlindungan perempuan, rujukan menyimpulkan bahwa perlindungan hukum Islam dapat dijalankan melalui kehadiran pihak ketiga (hakam) untuk membantu menyelesaikan masalah kekerasan terhadap istri. Jika hakam tidak mampu mencegah kekerasan, perkara dapat diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkan talak demi melindungi istri (Wicaksono & Ashari, 2024). Di sini, pihak ketiga berfungsi sebagai perangkat protektif: ia dihadirkan untuk mencegah kerugian yang berlanjut dan untuk mengupayakan penyelesaian tanpa harus segera memutuskan hubungan melalui putusan hakim (Wicaksono & Ashari, 2024). Rujukan yang sama mengaitkan perlindungan korban KDRT dengan kerangka maqāṣid al-syarī'ah—misalnya menjaga jiwa melalui qishas atau takzir, menjaga akal melalui pelaporan untuk pemulihan mental, menjaga keturunan melalui lingkungan aman, dan menjaga harta melalui kewajiban nafkah—sehingga "kehadiran pihak ketiga" dipahami sebagai bagian dari desain perlindungan menyeluruh yang berorientasi maslahat (Wicaksono & Ashari, 2024).

Pembahasan tentang praktik talak di luar pengadilan (talak liar) juga menyinggung posisi pihak ketiga. Rujukan tersebut menyatakan bahwa pihak ketiga seharusnya bersikap mendamaikan suami-istri yang berselisih, dan Islam memberikan aturan tentang tahkim/mediasi dengan mendatangkan tokoh masyarakat, ulama, atau utusan dari kedua belah pihak sebagai juru damai (Hasan, 2018). Dengan demikian, keterlibatan pihak ketiga dalam sengketa keluarga berfungsi sebagai mekanisme de-eskalasi konflik dan perlindungan terhadap pihak rentan, bukan sekadar "ikut campur" yang memperuncing sengketa (Hasan, 2018; Wicaksono & Ashari, 2024). Pada saat yang sama, rujukan yang sama juga memperlihatkan sisi gelap "pihak ketiga" dalam konflik rumah tangga: ia dapat menjadi faktor pemicu perceraian ketika "menghidupkan percikan api" perselisihan, sehingga peran pihak ketiga dapat berwatak konstruktif atau destruktif bergantung pada orientasi etiknya (Hasan, 2018).

4.3 Advokat/Pendamping sebagai Pihak Ketiga: Representasi dan Mediasi untuk Melindungi Kepentingan Hukum

Dalam kerangka perlindungan kepentingan hukum, keterlibatan pihak ketiga dapat mengambil bentuk pendampingan oleh advokat, termasuk ketika advokat berperan sebagai mediator dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama (Siregar et al., 2023). Rujukan tersebut menegaskan bahwa, pada tingkat tugas profesi, advokat syariah dan non-syariah sama-sama membantu klien dengan menegakkan keadilan dan membela hak-hak mereka (Siregar et al., 2023). Namun, rujukan yang sama juga mengaitkan advokat syariah dengan orientasi maqāṣid al-syarī'ah dan prinsip tolong-menolong, sehingga dimensi etik-keagamaan dipandang memberi corak khusus pada praktik pendampingan dan mediasi (Siregar et al., 2023). Dengan demikian, advokat sebagai pihak ketiga tidak hanya merepresentasikan kepentingan hukum klien, tetapi dapat juga berfungsi sebagai fasilitator penyelesaian yang lebih damai dan maslahat (Nurjaman & Witro, 2022; Siregar et al., 2023).

Menariknya, rujukan tersebut juga menyatakan adanya "tiga kelompok pemberi bantuan hukum" dalam Islam, yaitu mushalailah-alailah, mufti, dan hakam; serta Islam merekomendasikan penunjukan hakim—dalam konteks rujukan itu: hakam—untuk menangani kasus perceraian (Siregar et al., 2023). Walaupun terminologi dalam rujukan tersebut perlu dibaca secara hati-hati, ia mempertegas satu ide pokok: hukum Islam mengenal peran pihak ketiga sebagai pemberi bantuan/penengah dengan ragam fungsi, dan keterlibatan itu dilegitimasi apabila diarahkan untuk menyelesaikan konflik secara adil (Hasan, 2018; Siregar et al., 2023).

4.4 Mediasi dalam Sengketa Publik: Pihak Ketiga Bisa Politis, tetapi Netralitas Dipersoalkan

Rujukan mengenai sengketa tanah kawasan hutan menunjukkan bahwa dalam sengketa lahan yang melibatkan petani dan Perum Perhutani, pihak petani aktif meminta bantuan pihak ketiga (mediator), biasanya kepala daerah (bupati/gubernur) dan/atau DPRD (Rokhmad, 2013). Akan tetapi, rujukan itu juga menekankan perbedaan penting dibandingkan mediasi pengadilan atau sengketa bisnis: (i) kehadiran pihak ketiga belum tentu disetujui pihak lawan, (ii) mediator bukan profesional terdidik sebagai mediator, dan (iii) netralitas/ketidakberpihakan dipertanyakan karena mediator berasal dari lembaga politik (Rokhmad, 2013). Temuan ini penting untuk topik "intervensi pihak ketiga": ia menunjukkan bahwa keterlibatan pihak ketiga dapat dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum kelompok yang dirugikan, tetapi efektivitasnya bergantung pada penerimaan para pihak dan integritas/independensi mediator (Mulia et al., 2023; Rokhmad, 2013).

Rujukan tersebut juga mencatat bahwa istilah hakam dan taḥkīm kadang dipahami dalam konteks penyelesaian sengketa secara damai dengan pihak ketiga sebagai penengah (arbitrator/mediator) (Rokhmad, 2013). Dengan demikian, mediasi "non-yudisial" yang melibatkan aktor pemerintahan/politik dapat dibaca sebagai adaptasi sosial atas konsep penengah dalam tradisi fiqh, meskipun menghadirkan persoalan legitimasi dan netralitas yang harus dikelola secara serius (Haris, 2015; Rokhmad, 2013).

________________________________________

5. INTERVENSI PIHAK KETIGA DALAM KONTEKS INDONESIA: PENGADILAN AGAMA, KHES, DAN FATWA DSN-MUI

Perkembangan hukum di Indonesia memperlihatkan bahwa Peradilan Agama mengalami perluasan kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syariah melalui perubahan Undang-Undang Peradilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006 yang menggantikan UU No. 7 Tahun 1989), dan kemunculan KHES dipahami sebagai jawaban atas kebutuhan pedoman bagi hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah (Abdillah & Susilawati, 2020; Sa'diyah et al., 2021). Rujukan menegaskan bahwa KHES menjadi pegangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara ekonomi syariah dan sekaligus dipandang sebagai produk pemikiran (ijtihad) yang mempertimbangkan hukum Islam dan karakter keindonesiaan, serta menunjukkan fleksibilitas hukum Islam menghadapi perkembangan zaman (Abdillah & Susilawati, 2020; Sa'diyah et al., 2021). Dalam arsitektur ini, "pihak ketiga" yang turut membentuk ruang penyelesaian sengketa tidak hanya berupa individu mediator/arbitrator, tetapi juga lembaga dan produk normatif—fatwa dan kompilasi—yang menyediakan standar bagi perlindungan kepentingan hukum para pihak (Abdillah & Susilawati, 2020; Nurjaman & Witro, 2022).

Secara khusus, rujukan tentang fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa fatwa DSN-MUI mengalami transformasi kedudukan dari legal opinion menjadi legal binding, sehingga substansinya secara tidak langsung diadopsi oleh peraturan perundang-undangan (Nurjaman & Witro, 2022). Rujukan lain juga menekankan bahwa fatwa DSN-MUI pada ekonomi Islam kini tidak hanya mengikat praktisi dan personil DSN, tetapi juga umat Islam yang bertransaksi dengan bank syariah, serta telah disahkan oleh Peraturan Bank Indonesia; bahkan fatwa DSN-MUI disusun dalam KHES (Izziyana, 2017). Dengan demikian, DSN-MUI dan produk fatwanya dapat dipahami sebagai "pihak ketiga normatif" yang memengaruhi cara perkara ekonomi syariah dipahami, diatur, dan diselesaikan, sehingga perlindungan kepentingan hukum tidak semata prosedural, tetapi juga substantif melalui standardisasi kepatuhan syariah (Izziyana, 2017; Nurjaman & Witro, 2022).

"Pihak Ketiga" dalam Kompetensi Peradilan Agama: Konsep Ketundukan Sukarela pada Hukum Islam

Rujukan yang sama tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga memuat penjelasan penting mengenai "pihak ketiga" dalam konteks kewenangan mengadili: penjelasan Pasal 49 (yang dirujuk dalam artikel tersebut) menyatakan bahwa pihak ketiga adalah orang atau badan hukum yang dengan kehendaknya menundukkan diri kepada ketentuan hukum Islam (Nurjaman & Witro, 2022). Penundukkan diri itu terkait dengan kewenangan lembaga peradilan dalam memutus sengketa yang timbul akibat perjanjian yang dibuatnya (Nurjaman & Witro, 2022). Konsekuensinya, konsep "keikutsertaan pihak ketiga" di sini bukan hanya sebagai mediator/arbitrator, tetapi juga sebagai subjek hukum di luar dua pihak utama—misalnya badan hukum—yang masuk dalam lingkup yurisdiksi/rezim hukum Islam karena pilihan menundukkan diri (Abdillah & Susilawati, 2020; Nurjaman & Witro, 2022). Dalam perspektif perlindungan kepentingan hukum, mekanisme ini menyediakan kepastian forum dan kepastian norma yang dipakai untuk menilai hubungan hukum yang melibatkan lebih dari dua aktor (Nurjaman & Witro, 2022; Sa'diyah et al., 2021).

________________________________________

6. BATASAN DAN ETIKA: KAPAN INTERVENSI PIHAK KETIGA MENJADI TIDAK LEGITIMATE?

6.1 Prinsip Kerelaan dan Kebebasan Berkontrak: Intervensi Tidak Boleh Merusak Ridha

Rujukan mengenai asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam menegaskan bahwa kontrak idealnya dibangun atas prinsip kerelaan antara kedua belah pihak ('an tarāḍin minkum) tanpa adanya intervensi pihak lain (Aziz, 2019). Dalam perspektif ini, "campur tangan" pihak ketiga yang memaksa atau mendikte isi hubungan hukum para pihak bertentangan dengan ruh kebebasan dan kerelaan yang menjadi basis keabsahan perjanjian (Aziz, 2019). Namun, rujukan lain tentang sengketa kontrak memperlihatkan nuansa: pada fase sengketa, para pihak sering tidak mampu menyelesaikan konflik sehingga penyelesaian diserahkan kepada hakim, dan kewenangan hakim untuk mengadili sengketa kontrak diposisikan untuk mengayomi para pihak, memberi perlindungan secara adil, dan memberikan kepastian hukum (Zamroni, 2018). Dengan demikian, batas legitimasi intervensi pihak ketiga dapat dibaca sebagai pergeseran dari "fase pembentukan akad"—yang menuntut minim intervensi—menuju "fase sengketa" yang memerlukan otoritas/penengah demi kepastian dan perlindungan (Aziz, 2019; Zamroni, 2018).

6.2 Independensi Peradilan dan Larangan Intervensi yang Memengaruhi Keadilan

Dalam perspektif siyāsah qaḍhā'iyyah, rujukan menekankan bahwa peradilan dalam Islam bersifat merdeka, mandiri, independen, dan bebas dari pengaruh/intervensi pihak mana pun, termasuk kepala negara. Hakim wajib memperlakukan para pihak sama di muka hukum, mendengar penjelasan kedua belah pihak sebelum pihak lain yang ikut terlibat, serta tidak menekan salah satu pihak demi menyelamatkan pihak lain (Mulia et al., 2023). Kerangka ini sangat relevan untuk membedakan dua jenis "pihak ketiga": (i) pihak ketiga yang legitimate—mediator/arbitrator/pendamping—yang membantu penyelesaian dengan menjaga keseimbangan, dan (ii) pihak ketiga yang tidak legitimate karena memengaruhi independensi hakim, menekan pihak, atau merusak kesetaraan di hadapan hukum (Mulia et al., 2023; Rokhmad, 2013).

Rujukan tentang hubungan Islam dan sistem peradilan di Indonesia juga menegaskan prinsip bahwa kekuasaan kehakiman tidak boleh dicampuri oleh siapa pun, serta tugas peradilan mencakup menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara (Fasial, 2023). Dengan demikian, intervensi pihak ketiga yang menggeser independensi institusi peradilan bertentangan dengan prinsip dasar peradilan yang adil (Fasial, 2023; Mulia et al., 2023).

6.3 Ambivalensi Intervensi Negara dan Sensitivitas Wilayah Privat

Di luar sengketa, rujukan memperlihatkan adanya kritik terhadap intervensi negara/pemerintah dalam urusan yang dipandang privat—misalnya urusan keluarga/ibadah tertentu—yang dinilai "salah kaprah" dan seharusnya diakhiri (Saifuddin, 2018). Pada saat yang sama, rujukan lain menunjukkan bahwa dalam pembaruan hukum Islam, intervensi negara dapat menjadi keniscayaan yang "boleh jadi menguntungkan dan boleh jadi merugikan," sehingga perlu kehati-hatian dalam merancang bentuk-bentuk campur tangan (Haris, 2015). Sementara itu, rujukan tentang konstitusionalisme hukum Islam menekankan bahwa pengaturan negara dalam kehidupan beragama semata-mata untuk memberikan perlindungan kepada warga negara, bukan intervensi terhadap kebebasan berpikir dan berkeyakinan (Fauzani, 2021).

Ketiga rujukan ini, ketika disintesiskan, memberi kriteria normatif: intervensi pihak ketiga—termasuk negara—harus dapat dijustifikasi sebagai perlindungan (proteksi) dan tidak menjelma menjadi pemaksaan yang mereduksi kebebasan dan otonomi, baik otonomi privat warga maupun otonomi institusi peradilan (Fauzani, 2021; Haris, 2015; Saifuddin, 2018).

________________________________________

7. KESIMPULAN

Berdasarkan rujukan yang tersedia, "intervensi" dalam arti keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu perkara untuk melindungi kepentingan hukumnya dapat dipahami sebagai mekanisme yang dikenal dan diakui dalam tradisi hukum Islam, terutama melalui konsep taḥkīm (arbitrase), mediasi/tahkim dalam konflik keluarga melalui hakam, dan peran pendamping/advokat dalam membantu pihak berperkara (Astiti et al., 2021; Siregar et al., 2023; Wicaksono & Ashari, 2024). Legitimasinya terutama ditopang oleh orientasi maqāṣid al-syarī'ah dan maṣlaḥah—yakni perlindungan hak, pencegahan mudarat, dan penghindaran ẓulm—serta oleh prosedur penyelesaian sengketa yang menempatkan musyawarah sebagai prioritas sebelum forum lain (Huda, 2022; Nurjaman & Witro, 2022; Zamroni, 2018).

Dalam konteks Indonesia, evolusi kelembagaan—misalnya perluasan kewenangan Peradilan Agama atas ekonomi syariah, hadirnya KHES sebagai pedoman hakim, dan transformasi fatwa DSN-MUI menjadi rujukan yang mengikat—menggambarkan bagaimana "pihak ketiga" juga dapat hadir sebagai aktor normatif melalui fatwa dan kompilasi yang menopang perlindungan kepentingan hukum dalam perkara (Abdillah & Susilawati, 2020; Izziyana, 2017; Nurjaman & Witro, 2022; Sa'diyah et al., 2021).

Akan tetapi, rujukan juga menegaskan batas tegas: intervensi pihak ketiga tidak boleh merusak kerelaan dalam pembentukan akad, tidak boleh menekan para pihak, dan tidak boleh mengganggu independensi peradilan. Bahkan mediasi yang melibatkan aktor politis menimbulkan problem netralitas yang harus diantisipasi (Aziz, 2019; Mulia et al., 2023; Rokhmad, 2013). Karena itu, desain intervensi pihak ketiga yang sejalan dengan hukum Islam menuntut prasyarat etik-yuridis: orientasi maslahat, persetujuan para pihak—khususnya pada taḥkīm—dan penjagaan independensi serta kesetaraan di hadapan hukum (Astiti et al., 2021; Mulia et al., 2023; Zamroni, 2018).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, K., & Susilawati, Y. (2020). Sejarah Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 2(1), 114. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3073

Astiti, N. N. A., Rahman, G., & Ibtisamah, S. N. (2021). The Position of Arbitration in Dispute Resolution of Islamic Financial Institutions. Jurnal Al-Qardh, 6(2), 76–83. https://doi.org/10.23971/jaq.v6i2.3461

Aziz, I. (2019). Asas kebebasan dalam berkontrak menurut hukum Islam. Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum, 13(2), 383–400. https://doi.org/10.24239/blc.v13i2.500

Faisol, M. (2019). Hukum Islam dan perubahan sosial. Juris (Jurnal Ilmiah Syariah), 18(1), 33. https://doi.org/10.31958/juris.v18i1.1397

Fasial, A. (2023). Hubungan Islam dengan sistem peradilan di Indonesia. Warta Dharmawangsa, 17(2), 632–649. https://doi.org/10.46576/wdw.v17i2.3177

Fatah, D. A. (2012). Monopoli dalam perspektif ekonomi Islam. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 4(2). https://doi.org/10.15408/aiq.v4i2.2546

Fauzani, M. A. (2021). Potret konstitusionalisme hukum Islam dalam bingkai ketatanegaraan Indonesia. Abhats Jurnal Islam Ulil Albab, 2(2), 78–96. https://doi.org/10.20885/abhats.vol2.iss2.art1

Haris, M. (2015). Pembaharuan atas hukum keluarga di Indonesia: Satu tinjauan sosiologis. Ulumuna, 19(1), 137–158. https://doi.org/10.20414/ujis.v19i1.1254

Hasan, H. (2018). Faktor penyebab dan dampak praktik thalak liar di Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 16(02), 315–328. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i02.314

Huda, F. (2022). Maslahah mursalah: Studi aplikasi pada ekonomi Islam dan keuangan kontemporer. Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam. https://doi.org/10.56114/al-sharf.v3i1.179

Izziyana, W. V. (2017). Mekanisme prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank syariah. Law and Justice, 2(1), 1–11. https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.3624

Mulia, S., Karim, Z. P., & Armia, M. S. (2023). Analisis siyāsah qaḍhā'iyyah terhadap pemberhentian presiden melalui Mahkamah Konstitusi. Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara (Japhtn-Han), 2(1), 37–62. https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.56

Nurjaman, M. I., & Witro, D. (2022). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4(1), 35–62. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i1.6107

Rokhmad, A. (2013). Sengketa tanah kawasan hutan dan resolusinya dalam perspektif fiqh. Walisongo Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 21(1), 141. https://doi.org/10.21580/ws.2013.21.1.240

Sa'diyah, H. T., Hasanah, S. L., Thabrani, A. M., & Hariyanto, E. (2021). Sejarah dan kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. Al-Huquq Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 3(1), 96–118. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460

Saifuddin, S. (2018). Prospek hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Al-Adalah, 14(2), 461. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2516

Salim, A., Muharir, M., & Hermalia, A. (2021). Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam harga, pasar dan hak milik. Ekonomica Sharia Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 6(2), 155–166. https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.207

Siregar, H. R., Lubis, A. N. A., & Zahara, F. (2023). Peranan advokat sebagai mediator di Pengadilan Agama perkara perceraian menurut maqashid al-syariah. As-Syar'i Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(2), 426–436. https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2692

Sumirah, E., & Pitrotussaadah, P. (2021). Perkembangan filsafat syariah. Jurnal Perspektif, 5(2), 204. https://doi.org/10.15575/jp.v5i2.136

Wicaksono, A. B., & Ashari, W. S. (2024). Analisis perlindungan Islam terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam tinjauan maqashid syariah. Rayah Al-Islam, 8(3), 888–904. https://doi.org/10.37274/rais.v8i3.1027

Yanti, N. (2022). Konsep mashlahah mursalah perspektif ekonomi Islam. Studia Economica Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 312. https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13832

Zamroni, M. (2018). Kewenangan hakim mengadili sengketa kontrak. Halu Oleo Law Review, 1(1), 105. https://doi.org/10.33561/holrev.v1i1.2353