01429 - In Rem dalam Hukum Islam: Analisis Komparatif Konsep Hak Kebendaan dalam Fiqh Muʿāmalāt

Abstract

This article examines the concept of in rem — a legal right or action directed against a thing and enforceable against all persons — through the lens of Islamic jurisprudence (fiqh muʿāmalāt). Using a comparative-analytical approach, the article maps when Islamic transactional law produces rights attached to a specific māl (property/asset) and when it merely generates personal obligations (in personam) against particular parties. Key institutions examined include milkiyyah (ownership), qabd (possession), rahn (pledge), wakaf (endowment), and sukuk (Islamic financial instruments). The analysis demonstrates that while the in rem concept originates in Roman legal tradition, it functions as a productive analytical lens for distinguishing proprietary rights from contractual claims in Islamic law. The article further identifies two methodological cautions: first, Sharīʿah cannot be reduced to positive law, as it encompasses moral-ethical dimensions and maqāṣid; second, the diversity of madhhab and modern institutional logic may generate tensions between classical fiqh constructions and contemporary market practices.

Keywords: in rem, Islamic law, fiqh muʿāmalāt, milkiyyah, rahn, wakaf, sukuk, property rights

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep in rem — hak atau tindakan hukum yang ditujukan terhadap suatu benda dan dapat ditegakkan terhadap siapa pun — melalui perspektif hukum Islam (fiqh muʿāmalāt). Dengan pendekatan analitis-komparatif, artikel ini memetakan kapan hukum transaksi Islam menghasilkan hak yang melekat pada māl (harta/aset) tertentu dan kapan ia hanya menciptakan kewajiban personal (in personam) terhadap pihak-pihak tertentu. Institusi-institusi utama yang dikaji meliputi milkiyyah (kepemilikan), qabd (penguasaan), rahn (gadai/jaminan), wakaf, dan sukuk. Analisis menunjukkan bahwa meskipun konsep in rem berakar pada tradisi hukum Romawi, ia berfungsi sebagai lensa analitis yang produktif untuk membedakan hak kebendaan dari klaim kontraktual dalam hukum Islam. Artikel ini juga mengidentifikasi dua kehati-hatian metodologis: pertama, Sharīʿah tidak dapat direduksi menjadi hukum positif formal karena mencakup dimensi moral-etis dan maqāṣid; kedua, keragaman mazhab dan logika institusional modern dapat menimbulkan ketegangan antara konstruksi fiqh klasik dan praktik pasar kontemporer.

Kata kunci: in rem, hukum Islam, fiqh muʿāmalāt, milkiyyah, rahn, wakaf, sukuk, hak kebendaan

________________________________________

I. Pendahuluan: Arti In Rem dan Relevansinya bagi Pembacaan Institusi Muʿāmalāt

Dalam teori hukum modern, istilah in rem lazim dipakai untuk menunjuk "hak terhadap suatu benda" yang bersifat absolut, yakni dapat dituntut efektivitasnya terhadap setiap orang (sering digambarkan sebagai "against the world"), sehingga melahirkan kewajiban umum untuk tidak mengganggu atau melanggar hak tersebut (Dagan & Samet, 2023; Low & Lin, 2015; Tsujimura & Tsujimura, 2021). Literatur teori hak menegaskan pembedaan ini melalui oposisi absolute rights (yang dapat ditagihkan terhadap semua orang) dan relative rights (yang hanya dapat ditagihkan terhadap orang tertentu), yang dalam diskursus hukum Inggris kerap dipadankan dengan hak in rem versus hak in personam (Tsujimura & Tsujimura, 2021). Karena ciri khasnya adalah "kewajiban non-interference" bagi kelas pelaku yang luas, in rem biasanya diasosiasikan dengan hukum kebendaan (property law) dan kebutuhan standarisasi/kejelasan agar pihak luar dapat memahami batas-batas larangan dan kewajiban tersebut (Low & Lin, 2015). Sejalan dengan itu, analisis institusional tentang hak milik membedakan secara tegas mekanisme penegakan in rem (terhadap "dunia") dari mekanisme penegakan in personam (terhadap pihak tertentu), dan menempatkan perbedaan ini sebagai kunci untuk membedakan "hak kebendaan" dari "sekadar klaim kontraktual" (Dagan & Samet, 2023).

Dalam konteks pertanyaan "in rem menurut hukum Islam", penting dicatat sejak awal bahwa istilah in rem sendiri adalah terminologi yang berakar pada tradisi hukum Romawi dan perkembangan klasifikasi hak dalam ilmu hukum modern (Akhtar, 2020; Durfee, 1912). Karena itu, ketika istilah ini dipakai untuk menerangkan fiqh muʿāmalāt, ia berfungsi terutama sebagai lensa analitis-komparatif untuk membedakan: (i) relasi hukum yang "melekat pada benda/aset tertentu" dan menuntut penghormatan umum, dari (ii) relasi kewajiban yang "melekat pada orang tertentu" sebagai pihak lawan dalam akad atau hubungan obligasional (Akhtar, 2020; Dagan & Samet, 2023; Tsujimura & Tsujimura, 2021). Dengan kehati-hatian tersebut, konsep in rem dapat membantu memetakan kapan fiqh muʿāmalāt dipahami — atau ditranslasikan dalam hukum positif modern — sebagai membentuk hak kebendaan atas suatu māl (harta/aset) dan kapan ia hanya menciptakan hak tagih personal (kewajiban pihak tertentu) (Akhtar, 2020; Tsujimura & Tsujimura, 2021).

________________________________________

II. Akar Konseptual: Jus in Rem dan Jus in Personam sebagai Kerangka Pemisah "Hak Kebendaan" dan "Klaim"

Dalam terminologi Romawi yang kemudian banyak memengaruhi cara pengajaran hukum di berbagai kodifikasi modern, "hukum tentang aktivitas ekonomi" sering dijelaskan sebagai terdiri dari dua domain: jus in rem (hak kebendaan/hak milik) dan jus in personam (klaim dan kewajiban) (Akhtar, 2020). Sebuah paparan komparatif bahkan menempatkan aset dan liabilitas — dalam perspektif pencatatan/akuntansi — sebagai daftar hak-hak jus in rem dan jus in personam yang "dimiliki" seseorang pada suatu waktu (Akhtar, 2020). Dengan bahasa ini, jus in rem digambarkan sebagai exclusive dominion seseorang atas suatu res (benda) (Akhtar, 2020). Pada sisi lain, literatur hak menegaskan bahwa hak in personam mengikuti "orang yang dibebani kewajiban", sedangkan hak in rem "berkaitan dengan benda" dan ditagihkan secara umum (Tsujimura & Tsujimura, 2021). Kerangka dua kutub ini juga dipakai dalam analisis kontemporer tentang hak milik yang menekankan bahwa ciri pembeda utama antara "property right" dan "contract right" adalah remedi dan modalitas penegakan: hak kebendaan ditegakkan in rem terhadap semua orang, sementara hak kontraktual ditegakkan in personam terhadap pihak tertentu — misalnya penjual sebelumnya (Dagan & Samet, 2023).

Kerangka tersebut tidak secara otomatis identik dengan kategori-kategori internal fiqh klasik, namun ia sering dipakai dalam studi yang menilai kesesuaian (compatibility) aturan transaksi modern dengan prinsip Sharīʿah. Misalnya, kajian tentang hukum jual-beli dalam suatu yurisdiksi yang menguji kompatibilitasnya dengan Sharīʿah secara eksplisit membedakan transaksi yang "langsung memindahkan kepemilikan" — sehingga dipandang melahirkan hak jus in rem — dengan transaksi yang hanya menimbulkan kewajiban untuk menyerahkan barang di masa depan — sehingga melahirkan hak jus in personam (Wolff, 2020). Dengan demikian, pembicaraan in rem "dalam hukum Islam" sering kali hadir sebagai bahasa klasifikasi untuk menjelaskan kapan suatu akad menghasilkan perpindahan milikiyyah atas objek tertentu dan kapan ia baru menghasilkan klaim personal atau kewajiban untuk berprestasi (Tsujimura & Tsujimura, 2021; Wolff, 2020).

________________________________________

III. Sharīʿah, Fiqh, dan Etika Kewajiban: Konteks Normatif yang Membentuk Hak atas Harta

Ruang muʿāmalāt berada dalam cakupan Sharīʿah yang lebih luas daripada sekadar "hukum positif", karena Sharīʿah dipahami mencakup kategorisasi atas tindakan manusia sekaligus dimensi moral-etis dan proses penalaran yurisprudensial, bukan terbatas pada aturan legal formal semata (Eze, 2023). Pada saat yang sama, fiqh dipotret sebagai istilah untuk "hukum Islam" yang ditafsirkan dan diimplementasikan oleh para ahli hukum (legal experts), sehingga merupakan bentuk juristic interpretation atas norma-norma (Akhtar, 2020; Holligan, 2017). Literatur tentang kontrak kontemporer di ranah keuangan Islam juga menekankan pluralitas fiqh: tidak ada satu "sistem hukum Islam" tunggal yang sepenuhnya hierarkis; keragaman mazhab dan perbedaan posisi pada banyak isu dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai hak dan remedi para pihak, termasuk dalam praktik pembuktian dan dokumentasi kontrak modern (Newman, 2015). Di beberapa konteks negara modern, perkembangan institusional dapat "menggeser" metodologi tradisional dalam menentukan validitas kontrak demi uniformitas dan kepastian, sehingga memengaruhi bagaimana hak dan kewajiban dipahami serta didokumentasikan dalam praktik muʿāmalāt (Newman, 2015).

Di dalam horizon etika ini, tulisan tentang perspektif Islam atas penegakan hak kekayaan intelektual menegaskan bahwa Islam sering dipahami menekankan kewajiban (duties) lebih besar daripada hak (rights), dengan argumen bahwa ketika kewajiban keadilan dan amanah dipenuhi, kepentingan diri akan terkendali dan hak-hak semua pihak terlindungi (Radzi & Lewis, 2015). Pandangan serupa — dalam diskursus maqāṣid — menyatakan bahwa dalam sistem hukum Islam "kewajiban didahulukan daripada hak", karena penegakan kewajiban dipandang akan mengantarkan pada terealisasinya hak (Gauci, 2021). Aspek ini relevan bagi pembacaan in rem karena hak kebendaan yang efektif in rem pada dasarnya mengandaikan adanya kewajiban umum untuk tidak mengganggu; penekanan etika atas kewajiban dapat dipahami sebagai kondisi normatif yang menopang efektivitas "hak atas benda" terhadap pihak luar (Low & Lin, 2015; Radzi & Lewis, 2015).

________________________________________

IV. In Rem sebagai "Hak Kebendaan" dalam Fiqh Muʿāmalāt: Milkiyyah, Perpindahan Kepemilikan, dan Qabd

Dalam literatur fiqh dan akuntansi zakat perusahaan, kepemilikan (milikiyyah) dipahami bukan sebagai absolutisme tanpa batas, melainkan sebagai kepemilikan yang harus selaras dengan aturan Sharīʿah; manusia diposisikan sebagai khalifah yang "diberkahi" hak kepemilikan atas harta agar dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya secara halal (Morrison, 1933). Dalam perspektif yang sama, ditekankan pula bahwa kepemilikan manusia pada dasarnya berada dalam kerangka nilai religius — misalnya afirmasi bahwa seluruh milik hakiki berada dalam penguasaan Tuhan — sehingga pemanfaatan dan pengalihan harta harus berlangsung melalui jalan yang diotorisasi Sharīʿah (Morrison, 1933). Dari sini, "in rem dalam horizon Islam" paling mudah dipahami sebagai keadaan ketika milikiyyah atas suatu māl telah terwujud secara sah, sehingga klaim atas benda itu tidak semata-mata berbentuk tuntutan prestasi kepada pihak tertentu, melainkan status kepemilikan yang secara konseptual menuntut penghormatan dari pihak luar (Morrison, 1933; Tsujimura & Tsujimura, 2021).

Bahasa in rem/in personam muncul secara tegas dalam kajian yang membedakan contract of sale dari agreement to sell. Kajian tersebut menyatakan bahwa contract of sale atas barang yang sudah ada (existing goods) dipahami menciptakan jus in rem, karena pembeli "memperoleh hak dalam barang", sedangkan agreement to sell hanya memberi pembeli "hak untuk menuntut barang" sebagai hak personal terhadap penjual (hak jus in personam) (Wolff, 2020). Dalam padanan fiqh, dijelaskan bahwa bayʿ muṭlaq (jual-beli biasa) "segera" memindahkan kepemilikan barang beserta perpindahan risiko dan titel dari penjual kepada pembeli (Wolff, 2020). Dalam wacana lain tentang beneficial ownership pada pembiayaan rumah berbasis mushārakah, ditegaskan bahwa Sharīʿah membolehkan perpindahan kepemilikan berdasarkan ijab-qabul dalam akad; ketiadaan pendaftaran legal tidak identik dengan ketiadaan "kepemilikan sejati" jika dokumen dan persetujuan para pihak telah mengatur hak dan liabilitas mereka (Tate, 2006). Ketiga penjelasan ini — perpindahan hak dalam barang, sifat segera pemindahan milik dalam bayʿ muṭlaq, dan pengakuan kepemilikan melalui akad walau tanpa registrasi — menunjukkan bagaimana suatu relasi muʿāmalāt dapat dipahami, dalam bahasa modern, bergerak dari ranah klaim personal menuju ranah "hak atas benda" (Tate, 2006; Wolff, 2020).

Aspek kunci yang menjembatani perpindahan kepemilikan dan keterikatannya pada benda adalah konsep qabd (penguasaan/penyerahan). Dalam studi tentang derivatif dan fiqh kontrak, qabd dijelaskan sebagai "mengambil dan memegang sesuatu", sedangkan dalam aplikasi yuridis ia merujuk pada "lawful custody and ownership in a proprietary capacity", bahkan jika tidak sampai pada tindakan memegang secara material (Arruñada, 2020). Sejalan dengan itu, kajian tentang interpretasi kontraktual dalam kerangka standar Sharīʿah menyatakan bahwa pemilik (pembeli) memperoleh hak kepemilikan atas aset melalui physical possession (al-qabḍ al-ḥaqīqī) atau constructive possession (al-qabḍ al-ḥukmī) (Newman, 2015). Dengan demikian, qabd — baik aktual maupun konstruktif — berfungsi sebagai perangkat konseptual yang menjelaskan kapan hubungan kontraktual menghasilkan status kepemilikan yang melekat pada objek tertentu, dan karenanya dapat dipahami sebagai mendekati logika in rem (hak yang berorientasi pada benda) dalam terminologi modern (Arruñada, 2020; Newman, 2015; Wolff, 2020).

________________________________________

V. Garis Batas: Dari "Hak Kebendaan" menuju "Kewajiban Personal" (Janji Unilateral dan Transaksi yang Belum Memindahkan Milik)

Pembacaan in rem dalam muʿāmalāt menjadi semakin jelas ketika dibandingkan dengan instrumen yang tidak — atau belum — memindahkan kepemilikan benda, melainkan baru memunculkan ekspektasi atau kewajiban personal. Kajian kompatibilitas hukum jual-beli menyatakan bahwa agreement to sell adalah relasi yang "melibatkan kewajiban masa depan", tidak mengalihkan hak kebendaan, dan apabila dilanggar cenderung hanya melahirkan hak atas ganti rugi karena ia menciptakan hak in personam, bukan in rem (Wolff, 2020). Dalam ranah fiqh kontemporer, perdebatan serupa muncul mengenai waʿd (janji unilateral) sebagai instrumen operasional: sebagian pandangan — misalnya dikaitkan dengan pendapat kontemporer tertentu — menyatakan janji unilateral "tidak menciptakan liabilitas" bagi pihak yang berjanji dan "tidak memberikan hak" kepada penerima janji, meskipun secara religius dianjurkan untuk dipenuhi (Ramli et al., 2022). Bahkan dalam pembahasan kontrak ijarah muntahiyah bi-t-tamlīk (sewa yang berujung kepemilikan), terdapat catatan adanya perbedaan pandangan ulama tentang legalitas bentuk-bentuk kontrak tertentu, serta penekanan bahwa sebagian fiqh memandang pemenuhan janji sebagai kewajiban moral, alih-alih kewajiban legal dalam transaksi finansial (Verhagen, 2013).

Kumpulan perbedaan ini menegaskan bahwa, dalam lensa in rem, pertanyaan kuncinya bukan sekadar "ada atau tidaknya perjanjian", melainkan apakah konsekuensi hukum akad telah mencapai tahap pemindahan milikiyyah atas objek tertentu — atau masih berupa komitmen personal yang menuntut prestasi dari pihak tertentu. Dengan kata lain, perbedaan antara bayʿ yang memindahkan milik (dipahami sebagai menghasilkan hak atas benda) dan waʿd/perjanjian menjual di masa depan (dipahami sebagai klaim personal) dapat dipetakan secara relatif melalui oposisi in rem versus in personam sebagaimana dipakai dalam literatur perbandingan (Ramli et al., 2022; Verhagen, 2013; Wolff, 2020).

________________________________________

VI. In Rem dalam Jaminan Kebendaan: Rahn dan Keterikatan Hak Kreditur pada Objek Agunan

Dimensi in rem paling nyata tampak pada institusi jaminan, karena jaminan mengaitkan pemenuhan utang pada "benda tertentu" sebagai kolateral. Dalam kajian tentang kepailitan, dinyatakan bahwa hukum Islam klasik tidak mengembangkan konsep non-possessory liens dan security interests secara luas; yang diakui dalam praktik biasa terutama adalah possessory liens atas benda bergerak, dan hak-hak kebendaan atas real property pun "terbatas" (Eze, 2023). Kajian yang sama menyebut bahwa kendaraan utama untuk menciptakan security interest dalam hukum Islam klasik — selain struktur murābaḥah dan ijārah — adalah rahn sebagai "actual possessory pledge" (Eze, 2023). Lebih lanjut, dinyatakan bahwa kreditur dengan kolateral yang di-pledge untuk menjamin utang memiliki hak untuk mencari pelunasan dari kolateral tersebut (Eze, 2023). Sifat "melekat pada kolateral tertentu" ini berkorelasi dengan ide in rem sebagai relasi yang berpusat pada res (benda), bukan semata janji pembayaran dari debitur (Dagan & Samet, 2023; Tsujimura & Tsujimura, 2021).

Dalam praktik perbankan Islam kontemporer, studi tentang pelaksanaan eksekusi agunan menyatakan bahwa konsep kolateral dalam perspektif hukum Islam berakar pada ide al-rahn dalam fiqh muʿāmalāt, dan pihak penerima agunan pada bank syariah memiliki hak untuk menjual kolateral apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo (Madero, 2016). Studi lain yang meneliti keabsahan kontrak rahn di institusi keuangan Islam Malaysia menyimpulkan bahwa rahn dipakai melalui beberapa kombinasi akad — misalnya wadīʿah yad ḍamānah, ujrah, qard ḥasan — dan menilai bahwa praktik rahn yang diteliti telah mencapai tujuan legislasi Sharīʿah yang melatarinya, sambil tetap mencatat perlunya peninjauan terhadap beberapa transaksi tertentu agar lebih patuh Sharīʿah (Ezike, 2021). Kedua uraian ini memperlihatkan bahwa "hak yang mengikuti agunan" — hak untuk mengeksekusi/menjual benda jaminan dalam kondisi wanprestasi — adalah contoh kuat dari logika in rem dalam lanskap muʿāmalāt modern, yakni hak/kewenangan hukum yang diarahkan pada benda tertentu dan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan yang berbasis aset (Eze, 2023; Ezike, 2021; Madero, 2016).

________________________________________

VII. Contoh Remedi yang Berorientasi Benda: Hak Penjual untuk Mengambil Kembali Barang

Selain rahn, kajian kepailitan Islam juga menyebut "pengecualian kritis" berupa suatu hak spesifik yang didasarkan pada hadis: hak untuk menuntut pemulihan (recovery) barang milik penjual yang telah diserahkan kepada debitur secara kredit namun tidak dibayar (Eze, 2023). Walaupun kajian tersebut tidak melabelinya secara terminologis sebagai in rem action, contoh ini menunjukkan bentuk remedi yang berpusat pada barang tertentu (identifikasi res) sebagai objek pemulihan, bukan sekadar klaim ganti rugi terhadap orang tertentu. Dalam lensa pembedaan hak absolut versus relatif, remedi semacam ini memperkuat pemahaman bahwa sebagian perangkat perlindungan dalam muʿāmalāt dapat diarahkan pada "pemulihan benda" ketika relasi kepemilikan atas benda itu dipandang tetap relevan untuk ditegakkan (Eze, 2023; Tsujimura & Tsujimura, 2021).

________________________________________

VIII. Wakaf: "Penahanan Corpus" dan Reposisi Kepemilikan sebagai Institusi Berbasis Harta

Wakaf memberikan ilustrasi penting lain tentang relasi hukum yang sangat berorientasi pada benda. Studi tentang hukum keuangan Islam di UEA menyatakan bahwa wakaf dipandang sebagai forerunner (cikal bakal) trust dalam common law, dan mengutip definisi mazhab Ḥanafī yang menyebut wakaf sebagai "penahanan corpus dari kepemilikan siapa pun, dan pemberian sifat/hak miliknya atau usufruct-nya — baik sekarang atau di masa depan — untuk tujuan amal" (Descheemaeker, 2014). Dalam definisi itu ditegaskan pula bahwa kepemilikan atas properti dalam struktur wakaf "tidak lagi dipegang oleh pendiri (founder)", dan "tidak ada orang lain" yang memperoleh properti itu "secara beneficial" (Descheemaeker, 2014). Karakter ini memperlihatkan bahwa wakaf mengubah status suatu māl melalui mekanisme hukum yang berfokus pada objek: ia "menahan" harta, membatasi kemungkinan apropriasi kepemilikan privat, dan mengarahkan manfaatnya kepada tujuan tertentu (Descheemaeker, 2014).

Dalam konteks Indonesia, riset tentang akta ikrar wakaf menyatakan bahwa keabsahan wakaf menurut hukum Islam mensyaratkan terpenuhinya rukun dan syarat wakaf, termasuk adanya wakif, nazhir, harta benda wakaf, tujuan penggunaan, dan ikrar wakaf dari wakif kepada nazhir (Tang, 2026). Studi empiris lain menekankan wakaf sebagai bentuk muʿāmalah māliyyah (transaksi kebendaan/berorientasi harta) yang telah lama dikenal, serta menautkan isu keabsahan wakaf pada kajian normatif fiqh dan legalitas tertulis (Rossi, 2020). Dua studi ini menegaskan bahwa wakaf secara struktur adalah institusi yang "mengunci" harta tertentu dalam konfigurasi tujuan dan pengelolaan tertentu, sehingga wacana hak-kewajiban (wakif–nazhir–objek wakaf) selalu kembali kepada status objek wakaf sebagai pusat relasi hukum (Descheemaeker, 2014; Rossi, 2020; Tang, 2026).

Pembahasan tentang entitas korporasi dalam Sharīʿah juga menunjukkan bahwa wakaf kerap dijadikan analogi untuk artificial person (shakhsiyyah iʿtibāriyyah) dalam diskursus kontemporer. Kajian tentang kerangka korporasi syariah di Malaysia menyatakan bahwa sebagian pandangan fiqh mengakui keberadaan entitas artifisial (shakhsiyyah iʿtibāriyyah) yang dapat berlaku pada institusi seperti rumah sakit, wakaf, dan syarikat, serta bahwa entitas tersebut memiliki hak dan kewajiban tertentu (Smith, 2013). Kajian lain tentang prinsip Sharīʿah pada korporasi menyatakan bahwa mayoritas ulama kontemporer membahas dan mengakui konsep al-shakhsiyyah al-iʿtibāriyyah dengan menganalogikannya pada institusi tradisional seperti wakaf, masjid, dan bait al-māl, serta mengaitkannya dengan prinsip al-dhimmah sebagai "container of rights and obligations" (Ercanbrack, 2019). Kedua uraian ini memperlihatkan bahwa wakaf bukan hanya "peruntukan harta", melainkan juga titik rujuk konseptual untuk memahami bagaimana hak dan kewajiban dapat "ditampung" dan dilekatkan pada struktur yang berpusat pada harta/aset — sebuah ide yang kompatibel dengan pembacaan in rem sebagai relasi yang dimediasi oleh benda/aset (Descheemaeker, 2014; Ercanbrack, 2019; Smith, 2013).

________________________________________

IX. Sukuk dan Problem "Kepemilikan Aset" dalam Praktik: In Rem sebagai Isu Desain Hak Investor

Isu in rem dalam praktik modern tampak tajam pada sukuk, karena sukuk sering diklaim sebagai instrumen yang ditopang "kepemilikan" investor atas aset, bukan sekadar utang. Studi kasus tentang sukuk defaults menyebut bahwa AAOIFI — melalui pedoman yang dikutip kajian itu — mensyaratkan agar pemegang sukuk "harus memiliki real assets — baik tangible, usufructs maupun services — yang mampu dimiliki dan dijual secara legal, beserta seluruh hak dan kewajiban kepemilikan atas aset tersebut" (Descheemaeker, 2013). Namun studi tentang sukuk juga menyoroti kenyataan bahwa banyak penerbitan sukuk bersifat asset-based sehingga keberadaan aset lebih berfungsi memberi "form" kepatuhan Islam, sementara investor "tidak memperoleh hak legal atas aset" dan arus kas sering tidak benar-benar berasal dari aset tersebut (Merrill & Smith, 2001). Studi tentang default menambahkan bahwa perbedaan institusi hukum dan problem penegakan lintas yurisdiksi dapat membuat hak recourse investor atas aset dasar menjadi ambigu, khususnya ketika dokumen dipilih tunduk pada hukum tertentu — misalnya hukum Inggris — namun harus berhadapan dengan batasan pengakuan di yurisdiksi lain (Descheemaeker, 2013). Rangkaian temuan ini menunjukkan bahwa perdebatan sukuk modern kerap berputar pada pertanyaan yang sangat in rem: apakah struktur tersebut benar-benar menghasilkan "hak atas aset" (dengan hak dan kewajiban kepemilikan) atau justru hanya menghasilkan klaim pembayaran yang secara fungsional lebih dekat pada in personam claim (Descheemaeker, 2013; Merrill & Smith, 2001; Tsujimura & Tsujimura, 2021).

________________________________________

X. Hak atas Tanah dan Basis "Penguasaan": Contoh dari Diskursus Ḥanafī tentang Kepemilikan Berbasis Reklamasi/Kultivasi

Diskursus Ḥanafī tentang tanah juga memberi ilustrasi bagaimana kepemilikan dapat dipahami berakar pada relasi faktual dan produktif terhadap benda (tanah). Kajian sejarah intelektual tentang fiqh Ḥanafī di Bengal menyebut bahwa Abū Yūsuf — murid otoritatif Abū Ḥanīfah — berargumen bahwa properti pada mulanya berasal dari "hak primordial atas penguasaan" yang diperoleh melalui reklamasi dan kultivasi atas res nullius ("The Constitutionality of the Ship Mortgage Act," 1924). Studi yang sama menekankan bahwa, dalam formulasi tersebut, imam/otoritas dapat mengonfirmasi hak para penggarap pasca penaklukan sehingga mereka mempertahankan legal standing, dan imam juga dapat memberikan hak properti atas tanah tak tergarap atau memberikan hak atas sebagian pendapatan pajak negara ("The Constitutionality of the Ship Mortgage Act," 1924). Walaupun uraian ini tidak memakai label in rem, ia menunjukkan pola yang dekat dengan logika hak kebendaan: suatu klaim yang ditautkan pada tanah sebagai objek, dibentuk oleh penguasaan/kegiatan produktif dan/atau konfirmasi otoritas, lalu menjadi basis "standing" yang melampaui relasi kontraktual bilateral semata (Dagan & Samet, 2023; "The Constitutionality of the Ship Mortgage Act," 1924; Tsujimura & Tsujimura, 2021).

________________________________________

XI. Penutup: Merumuskan "In Rem menurut Hukum Islam" sebagai Peta Analitis yang Berhati-hati

Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, "in rem menurut hukum Islam" paling aman dirumuskan sebagai cara baca analitis untuk mengidentifikasi kapan fiqh muʿāmalāt — atau penerjemahannya dalam regulasi dan dokumentasi modern — menghasilkan status hukum yang melekat pada suatu māl tertentu (misalnya perpindahan milikiyyah dalam bayʿ muṭlaq, keterikatan hak kreditur pada barang jaminan dalam rahn, atau "penahanan corpus" dalam wakaf), dan kapan ia baru menciptakan klaim personal/obligasional (misalnya agreement to sell atau perdebatan daya ikat waʿd) (Descheemaeker, 2014; Eze, 2023; Ramli et al., 2022; Wolff, 2020). Dalam istilah teori hak, hak in rem ditandai oleh sifatnya yang absolut — ditagihkan terhadap semua orang — sementara hak in personam bersifat relatif, ditagihkan kepada pihak tertentu (Low & Lin, 2015; Tsujimura & Tsujimura, 2021). Dalam praktik keuangan Islam kontemporer, problem in rem juga muncul sebagai problem desain dan enforceability kepemilikan aset — misalnya pada sukuk — karena pedoman kepatuhan menuntut adanya kepemilikan aset beserta hak-kewajibannya, sementara struktur pasar dapat menghasilkan investor tanpa hak legal yang efektif atas aset (Descheemaeker, 2013; Merrill & Smith, 2001).

Namun, sumber-sumber ini juga menunjukkan dua kehati-hatian metodologis. Pertama, Sharīʿah tidak dapat direduksi menjadi hukum positif formal karena memuat dimensi moral-etis; karena itu, pembacaan in rem di ranah Islam perlu mempertimbangkan penekanan pada kewajiban, amanah, dan tujuan normatif (maqāṣid) yang menopang penghormatan terhadap hak atas harta (Eze, 2023; Gauci, 2021; Radzi & Lewis, 2015). Kedua, keragaman mazhab serta logika institusional negara modern (standarisasi dan kepastian) dapat mengubah cara validitas kontrak dan efek kepemilikan dipahami/didokumentasikan, sehingga pemetaan in rem dalam praktik kontemporer tidak selalu identik dengan konstruksi fiqh klasik dan bisa memunculkan ketegangan antara "ideal" dan "realitas" pasar (Descheemaeker, 2013; Merrill & Smith, 2001; Newman, 2015).

Dengan demikian, konsep in rem tetap berguna untuk menjelaskan "hak atau tindakan hukum yang ditujukan terhadap suatu benda atau berlaku terhadap siapa pun atas benda tersebut", tetapi ia sebaiknya dipakai sebagai perangkat analitis-komparatif yang selalu diuji kembali terhadap struktur akad, konsep qabd, dan institusi-institusi fiqh yang memang berpusat pada māl tertentu (Arruñada, 2020; Newman, 2015; Wolff, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Akhtar, N. (2020). Compatibility of laws governing contracts of sale in Pakistan: An analytical study in the light of Shari'Ah and Law. Pakistan Social Sciences Review, 4(1), 320–332. https://doi.org/10.35484/pssr.2020(4-i)25

Arruñada, B. (2020). Prospects of blockchain in contract and property. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3543137

Dagan, H., & Samet, I. (2023). The beneficiary's ownership rights in the trust res in a liberal property regime. Modern Law Review, 86(3), 701–728. https://doi.org/10.1111/1468-2230.12788

Descheemaeker, E. (2013). The consequences of possession. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2302273

Descheemaeker, E. (2014). The consequences of possession. 1–29. https://doi.org/10.1515/9780748693658-005

Durfee, E. N. (1912). The lien or equitable theory of the mortgage: Some generalizations. Michigan Law Review, 10(8), 587. https://doi.org/10.2307/1274613

Ercanbrack, J. (2019). Islamic financial law and the law of the United Arab Emirates: Disjuncture and the necessity for reform. Arab Law Quarterly, 33(2), 152–178. https://doi.org/10.1163/15730255-12332011

Eze, N. C. (2023). Bailment of intellectual property in Nigeria: A conceptual possibility. Journal of African Law, 67(2), 241–258. https://doi.org/10.1017/s0021855323000025

Ezike, O. (2021). The collateral directive and financial collateral: Ownership of, or entitlement to, collateral? European Property Law Journal, 10(2–3), 304–342. https://doi.org/10.1515/eplj-2021-0015

Gauci, G. (2021). The ship as an extension of flag state territory and an entity with human attributes – Is it time to jettison these legal fictions? International and Comparative Law Review, 21(2), 7–28. https://doi.org/10.2478/iclr-2021-0011

Holligan, B. (2017). Ownership and obligation: Restitution, vindication and the recovery of moveables in Stair's Institutions. Edinburgh Law Review, 21(2), 169–191. https://doi.org/10.3366/elr.2017.0409

Low, K. F. K., & Lin, J. (2015). Carbon credits as EU like it: Property, immunity, TragiCO2medy? Journal of Environmental Law, eqv020. https://doi.org/10.1093/jel/eqv020

Madero, M. (2016). The servitude of the flesh from the twelfth to the fourteenth century. Critical Analysis of Law, 3(1). https://doi.org/10.33137/cal.v3i1.26455

Merrill, T. W., & Smith, H. E. (2001). The property/contract interface. Columbia Law Review, 101(4), 773. https://doi.org/10.2307/1123685

Morrison, S. (1933). The remedial powers of the admiralty. The Yale Law Journal, 43(1), 1. https://doi.org/10.2307/790824

Newman, C. M. (2015). Bailment and the property/contract interface. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2654988

Radzi, R. M., & Lewis, M. K. (2015). Religion and the clash of "ideals" and "realities" in business: The case of Islamic bonds (sukuk). Thunderbird International Business Review, 57(4), 295–310. https://doi.org/10.1002/tie.21706

Ramli, N., Ghadas, Z. A. A., & Aziz, H. A. (2022). Comparative study on the legal framework of corporate group under common law and Shariah. 32–52. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-65-7_5

Rossi, E. (2020). Reconsidering the dual nature of property rights: Personal property and capital in the law and economics of property rights. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3659193

Smith, H. E. (2013). Property as platform: Coordinating standards for technological innovation. Journal of Competition Law & Economics, 9(4), 1057–1089. https://doi.org/10.1093/joclec/nht032

Tang, K. (2026). The legal landscape of carbon credit secured financing in China: Comparative insights into the verified carbon standard and the China certified emission reduction mechanism. Environmental Law Review, 28(2), 119–142. https://doi.org/10.1177/14614529261447783

Tate, J. C. (2006). Ownership and possession in the early common law. American Journal of Legal History, 48(3), 280. https://doi.org/10.2307/25434805

The constitutionality of the ship mortgage act. (1924). The Yale Law Journal, 33(6), 646. https://doi.org/10.2307/787924

Tsujimura, K., & Tsujimura, M. (2021). Roman law in the national accounting perspective: Usus, fructus and abusus. Statistical Journal of the IAOS, 37(2), 613–628. https://doi.org/10.3233/sji-210810

Verhagen, H. L. E. (2013). The evolution of pignus in classical Roman law: Ius honorarium and 'ius novum.' Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'Histoire du Droit / The Legal History Review, 81(1–2), 51–79. https://doi.org/10.1163/15718190-1302a0004

Wolff, L.-C. (2020). The relationship between contract law and property law. Common Law World Review, 49(1), 31–55. https://doi.org/10.1177/1473779520903729