01428 - In Personam Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Komprehensif Hak, Kewajiban, Dan Mekanisme Gugatan

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep in personam dalam perspektif hukum Islam secara komprehensif, mencakup landasan filosofis, ruang lingkup hak dan kewajiban, mekanisme gugatan, serta perbandingannya dengan konsep in rem. Dalam tradisi hukum Islam, konsep yang setara dengan in personam telah lama dikenal melalui doktrin iltizām (kewajiban yang mengikat), huqūq al-'ibād (hak-hak sesama manusia), dan huqūq syakhshiyyah (hak-hak personal). Hukum Islam mengakui bahwa hubungan hukum antara individu-individu tertentu melahirkan hak dan kewajiban yang bersifat personal, yang hanya dapat dituntut dari pihak yang terikat dalam hubungan hukum tersebut. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif dengan menelaah berbagai sumber hukum Islam dan hukum positif. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam seperti keadilan ('adl), tanggung jawab personal (mas'ūliyyah fardiyyah), perlindungan hak (himāyat al-huqūq), dan larangan penyalahgunaan hak (ta'assuf) menjadi landasan filosofis yang kokoh bagi konsep in personam dalam hukum Islam. Konsep ini memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam berbagai bidang hukum, termasuk hukum keluarga, hukum waris, hukum ekonomi syariah, dan hukum pidana.

Kata Kunci: in personam; iltizām; huqūq syakhshiyyah; hukum Islam; perikatan

________________________________________

Abstract

This article comprehensively examines the concept of in personam in the perspective of Islamic law, covering philosophical foundations, the scope of rights and obligations, mechanisms of claims, and its comparison with the in rem concept. In the Islamic legal tradition, the concept equivalent to in personam has long been recognized through the doctrine of iltizām (binding obligations), huqūq al-'ibād (rights of fellow human beings), and huqūq syakhshiyyah (personal rights). Islamic law acknowledges that legal relationships between specific individuals give rise to personal rights and obligations that can only be demanded from parties bound in such legal relationships. This study employs a normative-comparative approach by examining various sources of Islamic law and positive law. The findings demonstrate that Islamic legal principles such as justice ('adl), personal responsibility (mas'ūliyyah fardiyyah), protection of rights (himāyat al-huqūq), and the prohibition of abuse of rights (ta'assuf) constitute a solid philosophical foundation for the concept of in personam in Islamic law. This concept has significant practical implications in various fields of law, including family law, inheritance law, Islamic economic law, and criminal law.

Keywords: in personam; iltizām; huqūq syakhshiyyah; Islamic law; obligation

________________________________________

I. PENDAHULUAN

Dalam tradisi hukum, baik hukum Romawi klasik maupun sistem hukum modern, dikenal pembedaan fundamental antara hak yang bersifat in rem dan hak yang bersifat in personam. Hak in rem adalah hak yang bersifat mutlak dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun, sedangkan hak in personam adalah hak yang hanya dapat ditegakkan terhadap orang atau pihak tertentu saja (Sufiarina et al., 2021). Pembedaan ini bukan sekadar teknis yuridis, melainkan mencerminkan filsafat hukum yang mendalam tentang bagaimana hubungan hukum antara subjek-subjek hukum diatur dan dilindungi.

Dalam konteks hukum Islam, konsep yang setara dengan in personam telah lama dikenal melalui doktrin iltizām (kewajiban yang mengikat), huqūq al-'ibād (hak-hak sesama manusia), dan huqūq syakhshiyyah (hak-hak personal). Hukum Islam mengakui bahwa hubungan hukum antara individu-individu tertentu melahirkan hak dan kewajiban yang bersifat personal, yang hanya dapat dituntut dari pihak yang terikat dalam hubungan hukum tersebut (Zham-Zham & Mataheru, 2020). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep in personam dalam perspektif hukum Islam, mencakup landasan filosofis, ruang lingkup hak dan kewajiban, mekanisme gugatan, serta perbandingannya dengan konsep in rem.

________________________________________

II. PENGERTIAN DAN LANDASAN KONSEPTUAL IN PERSONAM

A. Definisi In Personam dalam Hukum Umum

Secara etimologis, in personam berasal dari bahasa Latin yang berarti "terhadap orang" (against the person). Dalam praktik litigasi, yurisdiksi in personam adalah yurisdiksi atas orang (persons), dalam arti bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk memutus perkara atas tergugat untuk jumlah yang tidak terbatas dan menyangkut seluruh aset miliknya (Kurniawan et al., 2018). Berbeda dengan yurisdiksi in rem yang berfokus pada benda, yurisdiksi in personam berfokus pada pertanggungjawaban personal seseorang.

Dalam hukum Romawi, dikenal pembedaan antara actiones in rem yang dapat diajukan terhadap setiap orang, dan actiones in personam yang hanya dapat diajukan terhadap orang-orang tertentu saja (Sufiarina et al., 2021). Yang dimaksud dengan orang tertentu hanyalah terhadap pihak lawan dengan siapa hubungan hukum itu diadakan (Sufiarina et al., 2021). Dengan demikian, hak in personam merupakan kewajiban yang dikenakan pada orang tertentu saja, berbeda dengan hak in rem yang merupakan kewajiban yang harus dihormati atau dihargai oleh setiap orang (Sufiarina et al., 2021).

Gugatan yang bersifat perorangan (persoonlijke rechtsvordering) didasarkan atas suatu perikatan, baik perikatan yang bersumber dari perjanjian maupun perikatan yang timbul dari peraturan perundang-undangan (Muchtar, 2018). Gugatan perorangan ditujukan untuk meminta pertanggungjawaban dari seseorang sehingga gugatannya bersifat mengadili segala perbuatan yang dilakukan oleh tergugat (Muchtar, 2018). Dengan demikian, gugatan yang bersifat perorangan ini diajukan ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi in personam atas diri tergugat (Muchtar, 2018; Pratidina, 2017).

Yurisdiksi in personam meliputi tindakan yang mengupayakan pemenuhan kewajiban seseorang secara personal, misalnya untuk membayar sejumlah uang, mempertanggungjawabkan suatu tindakan, melaksanakan suatu tindakan, atau untuk tidak melakukan suatu tindakan tertentu (Pratidina, 2017). Sementara itu, gugatan perbuatan melawan hukum merupakan gugatan yang bersifat in personam, sehingga penerapan forum rei sitae terhadap gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum tidak dapat dibenarkan (Pratidina, 2017).

B. Pembedaan In Personam dan In Rem dalam Hukum Kebendaan

Dalam hukum harta kekayaan, terdapat dua lapangan utama: hukum benda dan hukum perikatan (Muchtar, 2018). Hukum benda berupa peraturan-peraturan yang mengatur hak-hak kebendaan yang mutlak sifatnya, artinya bahwa atas hak-hak benda itu orang wajib menghormatinya. Sedangkan hukum perikatan adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan hukum yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih, di mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi tertentu (Muchtar, 2018).

Dalam konteks jaminan, hak kebendaan memberikan keleluasaan yang langsung terhadap bendanya, sedangkan hak perorangan menimbulkan hubungan langsung antara perorangan yang satu dengan yang lain (Sohibi, 2023). Jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu, terhadap kekayaan debitor seumumnya (Sohibi, 2023). Ini adalah manifestasi nyata dari konsep in personam dalam hukum jaminan.

Dalam hukum kepemilikan, hak milik perorangan (right in personam) dibedakan dari hukum kepemilikan benda sebagai hukum kewajiban (law of obligations) (Wiryanatha et al., 2019). Menurut pengertian ini, suatu utang atau keuntungan dari kontrak tidak termasuk dalam kategori kepemilikan benda, melainkan merupakan hak in personam (Wiryanatha et al., 2019).

Tuntutan yang bersifat in personam bukan tuntutan untuk mengembalikan kebendaan dari penggugat, melainkan yang sesungguhnya diminta oleh penggugat adalah pelaksanaan prestasi dari tergugat secara perorangan (Kurniawan et al., 2018). Di Indonesia, pemahaman yang membedakan gugatan in personam dan gugatan in rem masih belum begitu dimengerti oleh para akademisi maupun para praktisi (Kurniawan et al., 2018).

________________________________________

III. KONSEP IN PERSONAM DALAM HUKUM ISLAM: ILTIZĀM DAN HUQŪQ SYAKHSHIYYAH

A. Doktrin Iltizām sebagai Fondasi In Personam dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, konsep yang paling mendekati in personam adalah doktrin iltizām. Iltizām merupakan suatu keharusan akibat terjadinya akad yang berimplikasi kepada lahirnya hak dan kewajiban (Zham-Zham & Mataheru, 2020). Iltizām merupakan tindakan hukum yang menjadi sebab bagi dilakukannya suatu kewajiban untuk memberikan kemaslahatan bagi orang yang dirugikan (Zham-Zham & Mataheru, 2020).

Syarat untuk melaksanakan iltizām diperlukan sekurang-kurangnya dua pihak, yaitu: multazim (orang yang diharuskan untuk memenuhi hak) dan multazam lahu (seseorang yang harus dipenuhi haknya) (Zham-Zham & Mataheru, 2020). Multazim harus ada dan tertentu orangnya sejak dari permulaan iltizām. Multazim menjadi orang yang dikenai kewajiban itu (mukallaf), atau dialah yang dikatakan madin dalam masalah ini (Zham-Zham & Mataheru, 2020). Konsep ini secara langsung mencerminkan sifat in personam dari hubungan hukum dalam Islam, di mana kewajiban hanya mengikat orang tertentu yang telah menjadi pihak dalam hubungan hukum tersebut.

Teori iltizām diaplikasikan dalam beberapa istilah perjanjian bisnis syariah untuk pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu dain dan madin (Zham-Zham & Mataheru, 2020). Dalam konteks ini, dain adalah pihak yang berhak atas prestasi, sedangkan madin adalah pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Hubungan antara keduanya bersifat personal dan hanya mengikat mereka berdua, bukan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam hubungan hukum tersebut.

B. Huqūq Syakhshiyyah (Hak-Hak Personal) dalam Fikih

Dalam fikih Islam, hak-hak dibedakan menjadi beberapa kategori. Huqūq syakhshiyyah adalah hak yang ditetapkan syarak terhadap pribadi berupa kewajiban terhadap orang lain, seperti hak penjual menerima harga barang yang dijual dan hak pembeli untuk menerima barang yang dibeli, hak seseorang terhadap utang dan hak seseorang untuk menerima ganti rugi (Saadah, 2023). Kategori hak ini secara esensial bersifat in personam karena hanya dapat dituntut dari pihak tertentu yang terikat dalam hubungan hukum.

Berbeda dengan huqūq 'ainiyyah (hak kebendaan) yang bersifat in rem dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun, huqūq syakhshiyyah hanya dapat ditegakkan terhadap pihak yang secara spesifik terikat dalam hubungan hukum tersebut (Saadah, 2023). Ini adalah paralel yang tepat dengan konsep in personam dalam hukum Barat.

Dalam terminologi fikih muamalah, unsur-unsur pembentuk perikatan (iltizām) meliputi: multazam lah yaitu orang yang berhak atas sesuatu prestasi; multazim yaitu orang yang berkewajiban memenuhi suatu prestasi; mahal al-iltizām atau objek perikatan; dan perbuatan yang dituntut untuk mewujudkan perikatan (Cindawati, 2017). Struktur ini secara jelas menunjukkan bahwa perikatan dalam hukum Islam bersifat personal dan hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat.

C. Huqūq al-'Ibād sebagai Basis Gugatan In Personam

Dalam hukum Islam, hak-hak dibedakan antara huqūq Allāh (hak-hak Allah/publik) dan huqūq al-'ibād (hak-hak sesama manusia/privat). Ruang lingkup arbitrase dalam hukum Islam hanya terkait dengan persoalan yang menyangkut huqūq al-'ibād secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perorangan yang berkaitan dengan harta bendanya (Cahyadi, 2016). Contohnya adalah kewajiban mengganti rugi atas diri seseorang yang telah merusak harta orang lain, hak seorang pemegang gadai dalam pemeliharaannya, hak-hak yang menyangkut jual beli, sewa-menyewa, dan utang-piutang (Cahyadi, 2016).

Huqūq al-'ibād ini pada dasarnya bersifat in personam karena merupakan hak yang dapat dituntut dari orang tertentu yang telah melakukan pelanggaran atau yang terikat dalam hubungan hukum tertentu. Dalam konteks diplomatik, hukum Islam yang harus diberlakukan hanya yang menyangkut hak perorangan saja (Wulan, 2019), yang menunjukkan bahwa hukum Islam secara konsisten membedakan antara hak yang bersifat personal (in personam) dan hak yang bersifat publik.

________________________________________

IV. SUMBER-SUMBER PERIKATAN IN PERSONAM DALAM HUKUM ISLAM

A. Akad sebagai Sumber Utama Perikatan In Personam

Akad merupakan sumber utama lahirnya perikatan yang bersifat in personam dalam hukum Islam. Akad adalah kesepakatan tertulis antara pihak-pihak yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah (Djuniarti, 2018). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban yang berprestasi pada salah satu pihak, dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut (Djuniarti, 2018).

Suatu perjanjian hanya meletakkan hak dan kewajiban pada pihak-pihak yang membuatnya (Cindawati, 2017). Perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang lain (Cindawati, 2017). Ini adalah prinsip in personam yang paling mendasar: kewajiban hanya mengikat pihak yang telah menyepakatinya.

Ketika kesepakatan dilakukan oleh para pihak maka akan muncul hak dan kewajiban untuk para pihak, yang biasa disebut bahwa kontrak itu sudah memiliki sifat obligator, yaitu telah melahirkan kewajiban untuk pihak-pihak guna menjalankan kontrak tersebut (Isima & Subeitan, 2021). Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan, kaedah, hak, dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan (Cipta, 2016).

B. Perbuatan Melawan Hukum (Al-Fi'l al-Dār) sebagai Sumber Perikatan In Personam

Selain akad, perbuatan melawan hukum juga merupakan sumber perikatan yang bersifat in personam dalam hukum Islam. Sumber-sumber perikatan dalam hukum Islam meliputi: akad, kehendak pribadi, perbuatan melawan hukum, perbuatan sesuai hukum, dan syariah (Cindawati, 2017). Perbuatan melawan hukum (al-fi'l al-dār) melahirkan kewajiban ganti rugi yang bersifat personal, yaitu hanya dapat dituntut dari pelaku perbuatan tersebut.

Dalam ilmu fikih, kesalahan disebut dengan at-ta'addī, yakni suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban dan hak yang tidak diizinkan oleh syarak (Kusmayanti & Chairunissa, 2021). Kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, di mana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian di antara mereka (Kusmayanti & Chairunissa, 2021). Akibat dari perbuatan melawan hukum ini adalah lahirnya kewajiban ganti rugi (dhaman) yang bersifat in personam terhadap pelaku.

Ganti rugi (dhaman) merupakan pemenuhan kewajiban berupa ganti kerugian oleh pihak yang merugikan atas hak dari pihak yang dirugikan, baik berupa kerugian material maupun immaterial yang timbul pada saat prakontraktual, kontraktual, dan pascakontraktual (Firmanda, 2018). Kewajiban ganti rugi ini bersifat personal karena hanya dibebankan kepada pihak yang telah melakukan perbuatan yang merugikan.

C. Kehendak Pribadi (Irādah Munfaridah) sebagai Sumber Perikatan In Personam

Kehendak pribadi juga dapat menjadi sumber perikatan yang bersifat in personam dalam hukum Islam. Contohnya adalah wasiat, di mana seseorang secara sepihak mengikatkan dirinya untuk memberikan sesuatu kepada pihak tertentu setelah kematiannya. Kewajiban yang lahir dari wasiat ini bersifat in personam karena hanya mengikat ahli waris atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakannya.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, hak dan kewajiban suami istri juga bersifat in personam. Terhadap suaminya sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istrinya (Af'idah, 2023). Kewajiban-kewajiban ini hanya berlaku antara pasangan suami istri yang bersangkutan, bukan terhadap pihak ketiga.

________________________________________

V. RUANG LINGKUP HAK DAN KEWAJIBAN IN PERSONAM DALAM HUKUM ISLAM

A. Hak dan Kewajiban dalam Akad Muamalah

Dalam setiap akad muamalah, lahir hak dan kewajiban yang bersifat in personam bagi para pihak. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat perjanjian al-ijārah, maka terjadilah hubungan hukum di antara dua pihak, dan dengan sendirinya lahirlah hubungan kewajiban dan hak di antara pihak tersebut (Muh. Said, 2019). Kewajiban-kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak dalam akad ini hanya berlaku antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad tersebut.

Dalam akad jual beli, hak penjual untuk menerima harga dan hak pembeli untuk menerima barang adalah hak-hak yang bersifat in personam (Saadah, 2023). Demikian pula dalam akad mudharabah dan musyarakah, hak dan kewajiban para pihak hanya mengikat mereka yang terlibat dalam akad tersebut (Islami, 2021). Dalam hukum Islam apabila seseorang meninggal dunia, maka dengan kematiannya semua kewajiban keuangannya yang belum jatuh tempo menjadi jatuh tempo secara otomatis dan dilunasi dengan harta yang ditinggalkannya (Islami, 2021). Ini menunjukkan bahwa kewajiban in personam dalam hukum Islam melekat pada pribadi seseorang dan harta kekayaannya.

Mengenai jaminan umum yang menegaskan bahwa seluruh kekayaan seseorang adalah jaminan bagi perikatan-perikatan yang dibuatnya, dalam hukum Islam asas ini juga merupakan prinsip penting (Islami, 2021). Hal ini tercermin dalam ketentuan hukum Islam bahwa kewajiban-kewajiban pewaris tidak dialihkan kepada ahli waris, melainkan dibebankan sepenuhnya kepada harta kekayaan yang ditinggalkannya (Islami, 2021). Hak-hak kreditur dan penerima wasiat didahulukan atas hak-hak ahli waris, sebagai penerapan dari asas bahwa semua harta kekayaan seseorang menjadi jaminan atas perikatan-perikatan yang dibuatnya (Islami, 2021).

B. Hak dan Kewajiban dalam Jaminan Perorangan (Kafālah)

Jaminan perorangan (kafālah) adalah salah satu manifestasi paling jelas dari konsep in personam dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang yang memberikan utang/kreditur (makfūl lahu) dengan seorang pihak ketiga sebagai penjamin (kāfil) yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang-debitor (makfūl 'anhu) (Kartika, 2016). Jaminan ini bahkan dapat diadakan di luar atau tanpa sepengetahuan si berutang tersebut (Kartika, 2016).

Jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan (Kartika, 2016). Ini adalah karakteristik khas dari hak in personam: tidak melekat pada benda tertentu, melainkan pada pribadi penjamin dan seluruh harta kekayaannya.

Dalam konteks kepailitan, jaminan penanggungan (borgtocht) melahirkan hak perorangan atau hak pribadi yang memberikan kedudukan kreditur sebagai kreditur konkuren (Celandine, 2021). Berbeda dengan pemegang jaminan kebendaan yang mempunyai kedudukan yang lebih diutamakan karena didahulukan dalam pelunasan utang dan memegang benda tertentu milik debitor sebagai jaminan (Celandine, 2021). Perbedaan ini mencerminkan perbedaan mendasar antara hak in personam (jaminan perorangan) dan hak in rem (jaminan kebendaan).

Penanggung yang telah menggantikan pembayaran debitor demi hukum memperoleh hak regres, yaitu hak untuk menuntut kembali atas pembayaran yang dimiliki (Celandine, 2021). Hak regres ini bersifat in personam karena hanya dapat dituntut dari debitor yang telah digantikan pembayarannya, bukan dari pihak ketiga mana pun.

C. Hak dan Kewajiban dalam Konteks Perampasan Aset In Personam

Dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana modern yang dipengaruhi prinsip-prinsip Islam, dikenal konsep perampasan aset yang bersifat in personam. Perampasan in personam atau criminal forfeiture adalah mekanisme perampasan aset yang dilakukan melalui jalur pidana (Dhumillah & Hasugian, 2024). Perampasan aset secara in personam adalah tindakan yang ditujukan kepada orang tertentu atau secara individu (Dhumillah & Hasugian, 2024). Karena itu, diperlukan bukti yang kuat bahwa orang tersebut bersalah sebelum asetnya dirampas (Dhumillah & Hasugian, 2024).

Secara prinsip terdapat dua bentuk perampasan aset: perampasan secara in personam dan perampasan secara in rem (Hafid, 2021). Perampasan secara in personam merupakan tindakan yang ditujukan kepada seseorang secara personal atas kesalahannya melalui mekanisme hukum yang tersedia, atau disebut juga sebagai perampasan melalui mekanisme hukum pidana (Hafid, 2021). Tindakan tersebut harus dilakukan berdasarkan putusan peradilan pidana (Hafid, 2021).

Perbedaan utama antara dua jenis perampasan aset tersebut adalah perampasan aset dengan pemidanaan (criminal forfeiture atau in personam) membutuhkan peradilan pidana dan putusan pemidanaan, sedangkan perampasan aset tanpa pemidanaan (NCBAF atau in rem) tidak memerlukannya (Ayuningsih & Nelson, 2022). Perampasan aset dengan pemidanaan (criminal forfeiture atau in personam) merupakan gugatan melawan subjek/orang/personal/individual (Ayuningsih & Nelson, 2022).

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan terhadap orang yang sebelumnya telah melakukan tindak pidana. Secara prinsip, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas mekanisme in personam (hanya terhadap orang yang didakwakan) (Umara, 2017). Prinsip in personam dalam perampasan aset ini sejalan dengan prinsip hukum Islam bahwa seseorang hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.

________________________________________

VI. MEKANISME GUGATAN IN PERSONAM DALAM HUKUM ISLAM

A. Tuntutan Hak (Da'wā) dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, mekanisme untuk menegakkan hak in personam dilakukan melalui da'wā (gugatan/tuntutan hak). Tuntutan hak dengan tujuan memperoleh perlindungan hukum oleh pengadilan dilakukan untuk mencegah eigenrichting (main hakim sendiri) (Sufiarina et al., 2021). Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat ke pengadilan (Wahyuni & Dhana, 2021).

Dalam hukum acara perdata Islam, gugatan yang bersifat perorangan (persoonlijke rechtsvordering) diajukan ke pengadilan yang memiliki yurisdiksi in personam atas diri tergugat (Pratidina, 2017). Mekanisme actiones in personam yang hanya dapat diajukan terhadap orang-orang tertentu saja (Sufiarina et al., 2021) mencerminkan prinsip bahwa gugatan in personam hanya dapat ditujukan kepada pihak yang terikat dalam hubungan hukum dengan penggugat.

Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan hukum disebut hubungan hukum (Adha & Syahruddin, 2022). Dalam penegakan hak lingkungan maupun hak-hak lainnya, gugatan biasa/hak gugat orang perorangan (individual) dapat bersifat voluntair ataupun contentiosa (Adha & Syahruddin, 2022). Penggugat dan tergugat merupakan subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, dengan dalil tuntutan hak berupa wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (Adha & Syahruddin, 2022).

B. Syarat-Syarat Gugatan In Personam dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, gugatan in personam harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, harus ada pihak yang berhak (multazam lahu) dan pihak yang berkewajiban (multazim) yang jelas dan tertentu. Kedua, harus ada objek perikatan yang jelas. Ketiga, harus ada dasar hukum yang sah, baik berupa akad, perbuatan melawan hukum, atau sumber perikatan lainnya.

Dalam konteks gugatan wanprestasi, seseorang dinyatakan telah melakukan wanprestasi apabila tidak melaksanakan perjanjian atau melaksanakan perjanjian tetapi terlambat (Isima & Subeitan, 2021). Wanprestasi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan perjanjian (Fikriyyah & Kurniawan, 2023). Gugatan atas dasar wanprestasi ini bersifat in personam karena hanya dapat ditujukan kepada pihak yang telah berjanji dan ingkar janji.

Dalam konteks gugatan perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan dapat dikatakan merupakan perbuatan melanggar hukum apabila memenuhi unsur-unsur: pertama, perbuatan; kedua, perbuatan tersebut melanggar hukum; ketiga, adanya schuldelement (unsur kesalahan); keempat, adanya kerugian; dan kelima, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (Pratidina, 2017). Gugatan ini bersifat in personam karena ditujukan kepada pelaku perbuatan melawan hukum secara personal.

C. Pembuktian dalam Gugatan In Personam

Dalam gugatan in personam, beban pembuktian pada umumnya terletak pada penggugat. Dalam gugatan perdata terhadap tindak pidana korupsi, beban pembuktian terdapat pada penggugat, yakni Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan sebagai penggugat (Mulkan & Aprita, 2023). Ini berbeda dengan gugatan in rem yang dalam beberapa sistem hukum mengadopsi pembalikan beban pembuktian.

Apabila pelaksanaan perjanjian tersebut tidak dapat dilakukan secara sukarela, maka pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui lembaga peradilan dengan mengajukan gugatan bagi pihak yang merasa dirugikan dalam perjanjian tersebut. Dalam mengajukan gugatan ini, pihak yang mengajukan hak memiliki kewajiban melakukan pembuktian (Arso et al., 2021).

________________________________________

VII. PERBANDINGAN IN PERSONAM DAN IN REM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Perbedaan Fundamental

Perbedaan mendasar antara hak in personam dan hak in rem dalam hukum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dari segi subjek: hak in rem dapat dipertahankan terhadap siapa pun (erga omnes), sedangkan hak in personam hanya dapat ditegakkan terhadap pihak tertentu yang terikat dalam hubungan hukum (Sufiarina et al., 2021). Kedua, dari segi objek: hak in rem melekat pada benda tertentu, sedangkan hak in personam melekat pada pribadi seseorang dan seluruh harta kekayaannya (Satria et al., 2021).

Dalam hukum Romawi, keduanya disebut dengan actions in rem untuk tuntutan kebendaan dan actiones in personam untuk tuntutan perseorangan (Satria et al., 2021). Hak kebendaan berhubungan dengan kepemilikan langsung atas suatu objek yang dapat dilindungi terhadap setiap orang, seperti hak milik. Sedangkan hak perorangan memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang seperti hak menagih pembayaran (Satria et al., 2021).

Dalam konteks jaminan fidusia, hak atas jaminan fidusia merupakan hak kebendaan mutlak atau in rem bukan hak in personam (Welfiandi, 2022). Ini menunjukkan bahwa dalam hukum Indonesia yang dipengaruhi hukum Islam, pembedaan antara in rem dan in personam memiliki implikasi praktis yang signifikan.

B. Implikasi Praktis dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, pembedaan antara in personam dan in rem memiliki implikasi praktis yang penting. Dalam konteks perampasan aset, in rem forfeiture (gugatan terhadap aset) berbeda dengan in personam forfeiture (gugatan terhadap orang) (Tunggati & Ibrahim, 2023). Civil forfeiture adalah gugatan terhadap aset (in rem forfeiture) sedangkan criminal forfeiture adalah gugatan terhadap orang (in personam forfeiture) (Tunggati & Ibrahim, 2023). Adanya perbedaan ini tentunya menimbulkan perbedaan dalam pembuktian di pengadilan (Tunggati & Ibrahim, 2023).

Dalam konteks gugatan cybersquatting, apabila penggugat memilih untuk mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, maka forum rei sitae tidak dapat dilaksanakan, karena terhadap gugatan yang bersifat perorangan berlaku yurisdiksi in personam yang titik tautnya berasal dari keberadaan tergugat (Muchtar, 2018). Sedangkan apabila penggugat memilih untuk mengajukan gugatan yang bersifat kebendaan, maka forum rei sitae dapat dilaksanakan (Muchtar, 2018).

________________________________________

VIII. PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM YANG MENDASARI KONSEP IN PERSONAM

A. Prinsip Keadilan ('Adl) dalam Hak In Personam

Hukum Islam menekankan bahwa pemberian dan ketentuan hak seseorang ataupun kelompok tidak dapat dilepaskan dari keberadaan prinsip penting yakni keadilan (Taqiyuddin, 2019). Keadilan personal dapat didefinisikan sebagai perlakuan adil kepada setiap individu sesuai dengan hak yang harus diterimanya sebagai bagian dari sebuah kumpulan orang atau masyarakat, dengan memperoleh sesuatu yang menjadi haknya (Taqiyuddin, 2019).

Dalam konteks hak in personam, keadilan menuntut bahwa setiap orang harus memenuhi kewajiban yang telah ia sepakati atau yang dibebankan kepadanya oleh hukum. Konsep dasar tentang keadilan menyatakan kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelakunya (crime should not pay), atau seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal yang mereka lakukan (Fuadi et al., 2024). Prinsip ini menjadi landasan bagi gugatan in personam dalam hukum Islam.

B. Prinsip Tanggung Jawab Personal (Mas'ūliyyah Fardiyyah)

Hukum Islam menekankan prinsip tanggung jawab personal, di mana setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Prinsip ini secara langsung mendukung konsep in personam, di mana kewajiban hanya dapat dibebankan kepada orang yang telah melakukan perbuatan atau yang telah menyepakati suatu kewajiban.

Dalam konteks hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan terhadap orang yang sebelumnya telah melakukan tindak pidana (Umara, 2017). Secara prinsip, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas mekanisme in personam (hanya terhadap orang yang didakwakan) (Umara, 2017). Ini mencerminkan prinsip Islam bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain.

C. Prinsip Perlindungan Hak (Himāyat al-Huqūq)

Islam memberikan jaminan perlindungan hak setiap orang. Setiap orang boleh menuntut pemenuhan haknya (Mugiyati, 2016). Perlindungan hak ini mencakup hak-hak yang bersifat in personam, yaitu hak-hak yang lahir dari hubungan hukum antara pihak-pihak tertentu.

Para fuqaha mengemukakan beberapa akibat hukum yang berkaitan dengan adanya suatu hak, yaitu perlindungan hak (Mugiyati, 2016). Pada prinsipnya, Islam memberikan jaminan perlindungan hak setiap orang, dan setiap orang boleh menuntut pemenuhan haknya (Mugiyati, 2016). Mekanisme actiones in personam yang hanya dapat diajukan terhadap orang-orang tertentu saja (Sufiarina et al., 2021) adalah instrumen untuk mewujudkan perlindungan hak in personam ini.

D. Larangan Ta'assuf (Penyalahgunaan Hak)

Hukum Islam tidak hanya melindungi hak in personam, tetapi juga melarang penyalahgunaan hak tersebut. Al-ta'assuf dalam penggunaan hak merupakan sebuah peristilahan dalam hukum Islam yang oleh para ahli usūl al-fiqh digunakan sebagai salah satu indikator dalam melakukan istinbāt al-hukm (penetapan hukum) (Arief, 2018). Setiap orang tidak boleh menggunakan haknya dengan sewenang-wenang, sehingga membawa madharat bagi orang lain (Mugiyati, 2016).

Imam Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa mencegah terampasnya hak-hak manusia merupakan upaya syariah dalam menjaga harta (hifdz al-mal) (Ridlo & Muhajirin, 2022). Beliau juga mengemukakan bahwa ada dua macam perbuatan zalim yang mengancam hak-hak manusia, yaitu perbuatan zalim yang tidak diridai oleh pemilik hak, seperti merampas, mencuri, menodai kehormatan, dan membunuh (Ridlo & Muhajirin, 2022). Larangan ta'assuf ini berlaku baik untuk hak in rem maupun hak in personam.

________________________________________

IX. SUBJEK HUKUM DALAM HUBUNGAN IN PERSONAM MENURUT HUKUM ISLAM

A. Manusia sebagai Subjek Hukum In Personam

Dalam hukum Islam, manusia adalah subjek hukum utama yang dapat menjadi pihak dalam hubungan in personam. Manusia dianggap telah memiliki hak sejak ia dilahirkan sampai dengan meninggal dunia (Hidayat, 2015). Pada dasarnya setiap orang sejak ia dilahirkan adalah subjek hukum, suatu persona standi in judicio dengan pengertian bahwa setiap orang adalah pendukung hak dan kewajibannya sendiri (Arif & Sari, 2022).

Dalam fikih Islam, pihak yang berkontrak ('āqid) haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk balig dan berakal, serta memiliki kecakapan dalam melakukan kontrak (Hidayat, 2015). Orang-orang yang mengalami gangguan jiwa total dinyatakan tidak memiliki kewajiban menjalankan syariat (Syafi'ie, 2024). Kriteria dan indikator untuk orang-orang yang diwajibkan menjalankan syariat, yang kemudian disebut mukallaf, ialah orang dewasa dan berakal (Syafi'ie, 2024).

B. Badan Hukum sebagai Subjek Hukum In Personam

Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, badan hukum juga diakui sebagai subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam hubungan in personam. Dalam terminologi fikih muamalah, badan hukum biasanya disebut syakhshiyyah i'tibāriyyah (Adam, 2020). Badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum karena terdiri dari kumpulan orang-orang yang melakukan perbuatan hukum (tasharruf) (Adam, 2020).

Badan hukum merupakan hasil analogi dari keberadaan manusia sebagai subjek hukum (Adam, 2020). Selain keduanya mengemban hak-hak dan kewajiban, badan hukum pun sama seperti orang perorangan, dapat dituntut di muka pengadilan (Adam, 2020). Oleh karena itu, sama halnya dengan orang perorangan, badan hukum pun memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam hubungan in personam (Adam, 2020).

Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggota-anggotanya (Mustofa, 2014). Ini berarti bahwa gugatan in personam terhadap badan hukum hanya dapat ditujukan kepada badan hukum itu sendiri, bukan kepada anggota-anggotanya secara pribadi, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang diatur oleh hukum.

________________________________________

X. APLIKASI KONSEP IN PERSONAM DALAM BERBAGAI BIDANG HUKUM ISLAM

A. Dalam Hukum Keluarga Islam

Dalam hukum keluarga Islam, hak dan kewajiban suami istri bersifat in personam. Terhadap suaminya sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istrinya (Af'idah, 2023). Kewajiban nafkah, misalnya, adalah kewajiban in personam yang hanya dapat dituntut dari suami oleh istrinya, bukan dari pihak ketiga.

Dalam konteks perceraian, hak asuh anak (hadhānah) juga melahirkan hak dan kewajiban yang bersifat in personam. Hadhānah ialah suatu tindakan memelihara, merawat, mengasuh, dan menempa anak hingga dewasa (Riana et al., 2024). Ketika orang tua telah bercerai maka pemeliharaan anak tetaplah menjadi kewajiban dan tanggung jawab kedua orang tua demi kemaslahatan anak (Riana et al., 2024). Kewajiban ini bersifat in personam karena hanya dapat dituntut dari orang tua yang bersangkutan.

B. Dalam Hukum Waris Islam

Dalam hukum waris Islam, hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan kewarisan juga bersifat in personam. Asas keadilan dan berimbang menyatakan bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan (Nidal, 2023). Dalam hukum Islam, harta waris yang diterima oleh ahli waris masing-masing pada hakikatnya adalah kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya (Nidal, 2023).

Bagi ahli waris yang merasa haknya dilanggar karena harta warisan mereka dikuasai oleh ahli waris lainnya dapat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum (Nidal, 2023). Gugatan ini bersifat in personam karena ditujukan kepada ahli waris yang menguasai harta warisan secara tidak sah, bukan kepada pihak ketiga yang tidak terlibat.

C. Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam hukum ekonomi syariah, konsep in personam sangat relevan dalam berbagai transaksi. Dalam akad mudharabah dan musyarakah, hak dan kewajiban para pihak bersifat in personam (Islami, 2021). Dalam akad ijarah, kewajiban mengembalikan barang sewa setelah selesai masa sewa merupakan konsekuensi akad itu sendiri, sehingga diperjanjikan atau tidak, kewajiban tersebut tetap berlaku (Islami, 2021).

Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh dua belah pihak, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariah yang salah satu pihak melakukan wanprestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum (Azma, 2018). Gugatan atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum ini bersifat in personam karena hanya dapat ditujukan kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran.

________________________________________

XI. PENEGAKAN HAK IN PERSONAM MELALUI LEMBAGA PERADILAN

A. Peradilan Agama sebagai Forum Penyelesaian Sengketa In Personam

Dalam sistem hukum Indonesia, Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang bersifat in personam di bidang hukum Islam. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan Peradilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (Aryanto, 2019). Hakim peradilan agama harus menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai sumber hukum materiil untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah (Ismail & Mujib, 2023).

Dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah, Pengadilan Agama harus meneliti akta akad yang dibuat oleh para pihak (Faisal, 2017). Sengketa ekonomi syariah tersebut dapat terjadi antara lain: para pihak yang bertransaksi mengenai gugatan wanprestasi, gugatan pembatalan transaksi; dan pihak ketiga dan para pihak yang bertransaksi mengenai pembatalan transaksi (Faisal, 2017). Semua gugatan ini bersifat in personam karena ditujukan kepada pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam hubungan hukum.

B. Eksekusi Putusan dalam Perkara In Personam

Eksekusi putusan dalam perkara in personam memiliki karakteristik tersendiri. Hukuman ditetapkan berupa perbuatan tergugat untuk menyerahkan pembayaran sejumlah uang tertentu (Sufiarina et al., 2021). Eksekusi atas produk pengadilan berupa keputusan yang diktumnya menghukum tergugat untuk memenuhi tuntutan penggugat dalam bentuk berbuat sesuatu juga merupakan bentuk eksekusi in personam (Sufiarina et al., 2021).

Dalam konteks aanmaning (teguran), mekanisme ini bertujuan memberi kesempatan pada termohon agar segera memenuhi amar putusan condemnatoir atau pemenuhan grosse akta yang telah dilelang (Sufiarina et al., 2021). Pemenuhan diharapkan terlaksana secara sukarela dalam waktu yang telah ditentukan (Sufiarina et al., 2021). Bila termohon abai dan tetap tidak mengindahkan teguran, barulah eksekusi dapat dilaksanakan dengan bantuan panitera (Sufiarina et al., 2021).

________________________________________

XII. NUANSA DAN PERKEMBANGAN KONSEP IN PERSONAM DALAM HUKUM ISLAM KONTEMPORER

A. Tantangan dalam Penerapan Konsep In Personam

Dalam praktik hukum Islam kontemporer, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan konsep in personam. Salah satunya adalah pemahaman yang masih belum memadai tentang perbedaan antara gugatan in personam dan gugatan in rem di kalangan akademisi maupun praktisi (Kurniawan et al., 2018). Di Indonesia, tuntutan yang membedakan gugatan in personam dan gugatan in rem masih belum begitu dimengerti (Kurniawan et al., 2018).

Tantangan lain adalah dalam konteks perampasan aset, di mana terdapat ketegangan antara prinsip in personam (yang mensyaratkan pembuktian kesalahan personal) dan prinsip in rem (yang berfokus pada aset tanpa memerlukan pembuktian kesalahan personal). Prinsip in personam dalam perampasan aset mensyaratkan bukti yang kuat bahwa orang tersebut bersalah sebelum asetnya dirampas (Dhumillah & Hasugian, 2024), sementara prinsip in rem tidak memerlukan hal tersebut.

B. Perkembangan Doktrin In Personam dalam Hukum Islam Modern

Dalam hukum Islam modern, doktrin in personam terus berkembang seiring dengan perkembangan transaksi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Perkembangan hukum di dunia telah mencapai titik di mana dasar gugatan berdasarkan hubungan kontraktual dan perbuatan melanggar hukum dirasa sudah tidak mengakomodir prinsip keadilan (Kurniawan et al., 2018). Hal tersebut disebabkan karena situasi saat ini memungkinkan timbulnya kerugian di satu pihak dan keuntungan di pihak lain yang diperoleh secara tidak patut (Kurniawan et al., 2018).

Dalam konteks ini, doktrin unjust enrichment (pengayaan tidak sah) menjadi relevan. Sebagai suatu dasar lahirnya perikatan, doktrin unjust enrichment secara tidak langsung juga menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak terhadap keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan (Kurniawan et al., 2018). Tuntutan demikian tidak dapat diajukan atas dasar gugatan kebendaan karena status tuntutan tersebut bersifat in personam bukan in rem (Kurniawan et al., 2018), dalam artian bahwa yang sesungguhnya diminta oleh penggugat adalah pelaksanaan prestasi dari tergugat secara perorangan, bukan tuntutan untuk mengembalikan kebendaan dari penggugat (Kurniawan et al., 2018).

________________________________________

XIII. KESIMPULAN

Konsep in personam dalam hukum Islam merupakan konsep yang kaya dan komprehensif, yang mencakup berbagai aspek hubungan hukum antara individu-individu tertentu. Melalui doktrin iltizām, huqūq syakhshiyyah, dan huqūq al-'ibād, hukum Islam telah lama mengakui dan mengatur hak, kewajiban, dan gugatan yang berlaku terhadap orang tertentu.

Beberapa kesimpulan penting dapat ditarik dari kajian ini. Pertama, hak in personam dalam hukum Islam adalah hak yang hanya dapat ditegakkan terhadap pihak tertentu yang terikat dalam hubungan hukum, berbeda dengan hak in rem yang dapat dipertahankan terhadap siapa pun (Sufiarina et al., 2021). Hak in personam merupakan kewajiban yang dikenakan pada orang tertentu saja (Sufiarina et al., 2021).

Kedua, sumber-sumber perikatan in personam dalam hukum Islam meliputi akad, perbuatan melawan hukum, kehendak pribadi, dan syariah (Cindawati, 2017). Setiap sumber perikatan ini melahirkan hak dan kewajiban yang bersifat personal antara pihak-pihak yang terlibat.

Ketiga, mekanisme gugatan in personam dalam hukum Islam dilakukan melalui da'wā (gugatan) yang diajukan kepada pihak yang terikat dalam hubungan hukum dengan penggugat. Gugatan ini hanya dapat ditujukan kepada pihak tertentu, bukan kepada pihak ketiga yang tidak terlibat (Muchtar, 2018; Pratidina, 2017).

Keempat, prinsip-prinsip hukum Islam seperti keadilan ('adl), tanggung jawab personal (mas'ūliyyah fardiyyah), perlindungan hak (himāyat al-huqūq), dan larangan penyalahgunaan hak (ta'assuf) menjadi landasan filosofis bagi konsep in personam dalam hukum Islam (Arief, 2018; Mugiyati, 2016; Taqiyuddin, 2019).

Kelima, dalam konteks hukum Indonesia yang dipengaruhi hukum Islam, konsep in personam memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam berbagai bidang hukum, termasuk hukum keluarga, hukum waris, hukum ekonomi syariah, dan hukum pidana (Ayuningsih & Nelson, 2022; Dhumillah & Hasugian, 2024; Kurniawan et al., 2018).

Pemahaman yang mendalam tentang konsep in personam dalam hukum Islam sangat penting untuk pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern, sekaligus tetap setia pada prinsip-prinsip syariah yang fundamental.

________________________________________

DAFTAR REFERENSI

Adam, P. (2020). Kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum dalam hukum ekonomi syariah. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 17(2), 216–242. https://doi.org/10.29313/shjih.v17i2.5923

Adha, B., & Syahruddin, E. (2022). Tuntutan hak dalam penegakan hak lingkungan (environmental right). The Juris, 6(2), 397–408. https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.607

Af'idah, B. M. (2023). Implementasi keadilan gender di peradilan agama: Analisis pertimbangan hakim terkait nilai pembuktian saksi nikah perempuan dalam perkara istbat nikah berdasarkan penetapan nomor 0133/Pdt.P/2019/PA.TDN. Kodifikasia, 17(1), 75–94. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v17i1.5923

Arief, A. (2018). Metode penyelesaian penyelewengan (al-ta'assuf) penggunaan hak dalam tradisi hukum Islam. Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 12(1), 111–140. https://doi.org/10.24239/blc.v12i1.337

Arif, M., & Sari, W. R. (2022). Konsep akad dan perjanjian dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata. Berasan Journal of Islamic Civil Law, 1(2), 130. https://doi.org/10.29240/berasan.v1i2.6054

Arso, D. D., Edytiawarman, E., & Muljono, S. (2021). Perbandingan kontrak jual beli elektronik menurut hukum positif dan hukum Islam. Justitia et Pax, 37(1). https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3278

Aryanto, J. (2019). Dualisme yurisdiksi antara peradilan umum dan peradilan agama terhadap sengketa ekonomi syariah. Adil Jurnal Hukum, 3(1), 93–122. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.836

Ayuningsih, I. R., & Nelson, F. M. (2022). Perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perspektif hukum responsif. Jurnal Ius Constituendum, 7(2), 246–261. https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5142

Azma, U. (2018). Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bekasi. Nurani Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 17(2), 219–234. https://doi.org/10.19109/nurani.v17i2.1845

Cahyadi, T. N. (2016). Penyelesaian sengketa perbankan syariah (Kritik atas contradictio in terminis Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 1(2), 15. https://doi.org/10.21927/jesi.2011.1(2).15-29

Celandine, M. (2021). Hak regres penanggung pada jaminan perorangan dalam kepailitan. Jurist-Diction, 4(5), 1815. https://doi.org/10.20473/jd.v4i5.29820

Cindawati, C. (2017). Perkembangan perjanjian dalam praktik perdagangan (perspektif hukum Islam dan hukum positif). Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah, 7(2), 219. https://doi.org/10.18860/j.v7i2.3717

Cipta, H. (2016). Diskursus konsep dan prinsip akad dalam hukum Islam. Asy-Syar'iyyah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 1(1), 63–90. https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.666

Dhumillah, D. S. R., & Hasugian, Y. H. I. (2024). Model perampasan aset hasil tindak pencucian uang dalam kasus Binomo: Terobosan kekosongan hukum perampasan aset di Indonesia. Humaniorum, 1(4), 130–137. https://doi.org/10.37010/hmr.v1i4.26

Djuniarti, E. (2018). Adopsi hukum asing ke dalam hukum nasional (tinjauan terhadap perjanjian bank syariah). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(4), 497–512. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.497-512

Faisal, M. (2017). Eksistensi Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa bisnis "syariah" perspektif hukum positif di Indonesia. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 5(3), 398. https://doi.org/10.29303/ius.v5i3.508

Fikriyyah, F., & Kurniawan, R. R. (2023). Skema pembayaran upah dalam tinjauan fiqih. https://doi.org/10.31219/osf.io/aq2xv

Firmanda, H. (2018). Hakikat ganti rugi dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum perdata Indonesia. Jurnal Hukum Respublica, 16(2), 236–251. https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438

Fuadi, G., Putri, W. V., & Raharjo, T. (2024). Tinjauan perampasan aset dalam tindak pidana pencucian uang dari perspektif keadilan. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, 5(1), 53–68. https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.19163

Hafid, I. (2021). Perampasan aset tanpa pemidanaan dalam perspektif economic analysis of law. Lex Renaissance, 6(3). https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art3

Hidayat, M. R. (2015). Analisis fikih klasik terhadap badan hukum sebagai aqid. Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, 2(2). https://doi.org/10.31602/iqt.v2i2.379

Isima, N., & Subeitan, S. M. (2021). Wanprestasi dalam kontrak bisnis syariah serta penyelesaian sengketanya. Al-Aqdu Journal of Islamic Economics Law, 1(2), 104. https://doi.org/10.30984/ajiel.v1i2.1809

Islami, A. (2021). Analisis jaminan dalam akad-akad bagi hasil (akad mudharabah dan akad musyarakah) di perbankan syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4(1), 1. https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903

Ismail, N., & Mujib, A. (2023). Kedudukan wilayah al-hisbah pada putusan peradilan nomor: 1083/Pdt.G/2023/PA.Btl tentang sengketa rahn dan ijarah. Qisthosia Jurnal Syariah dan Hukum, 4(2), 141–151. https://doi.org/10.46870/jhki.v4i2.763

Kartika, R. F. (2016). Jaminan dalam pembiayaan syariah (kafalah dan rahn). Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 15(2), 229–252. https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6332

Kurniawan, F., Agustin, E., & Amalia, R. (2018). Unsur kerugian dalam unjustified enrichment untuk mewujudkan keadilan korektif (corrective justice). Yuridika, 33(1), 19. https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.7201

Kusmayanti, H., & Chairunissa, R. (2021). Praktik rekayasa dispensing pump SPBU perspektif perundang-undangan dan hukum Islam. Asy-Syari'ah, 22(2), 237–258. https://doi.org/10.15575/as.v22i2.10228

Muchtar, H. N. (2018). Penerapan prinsip yurisdiksi in rem (forum rei sitae) dalam gugatan orang terkenal terhadap cybersquatter di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 7(2), 229. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.242

Mugiyati, M. (2016). Hak pemanfaatan sumber daya alam perspektif hukum Islam. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 2(2), 440–471. https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.2.440-471

Muh. Said. (2019). Sistem sewa-menyewa rumah kos dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hukum Islam, 19(2), 45. https://doi.org/10.24014/jhi.v19i2.6411

Mulkan, H., & Aprita, S. (2023). Asset recovery dalam tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara. The Juris, 7(1), 174–180. https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.870

Mustofa, I. (2014). Zakat lembaga keuangan syariah sebagai badan hukum. Millah Journal of Religious Studies, 13(2), 163–190. https://doi.org/10.20885/millah.vol13.iss2.art8

Nidal, A. (2023). Analisis yuridis terhadap jual beli tanah warisan tanpa izin ahli waris menurut hukum Islam (studi kasus Mahkamah Syar'iyah Sigli). Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 11(2), 359. https://doi.org/10.29103/sjp.v11i2.12667

Pratidina, I. G. (2017). Penerapan forum rei sitae dalam gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Yuridika, 30(1), 1. https://doi.org/10.20473/ydk.v30i1.4870

Riana, D., Barkah, Q., & Wijaya, S. A. (2024). Analisis nilai kemaslahatan dalam pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah pasca perceraian (studi putusan nomor 1365/Pdt.G/2021/PA.PLG). Jurnal Riset Indragiri, 3(1), 55–69. https://doi.org/10.61069/juri.v3i1.82

Ridlo, M. R., & Muhajirin, M. (2022). Gagasan maqashid syariah dan ekonomi syariah dalam pandangan Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Taraadin Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(2), 65. https://doi.org/10.24853/trd.2.2.65-86

Saadah, C. (2023). Analisis konsep haq al-ta'lif dan relevansinya dengan perlindungan hak kekayaan intelektual (studi pemikiran Wahbah al-Zuhaili). El-Uqud Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 71–81. https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i2.7953

Satria, R. A., Budhiarta, I. N. P., & Astiti, N. G. K. S. (2021). Akibat hukum pembubaran koperasi terhadap hak dan kewajiban anggota. Jurnal Preferensi Hukum, 2(3), 465–471. https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3982.465-471

Sohibi, M. (2023). Penyelesaian sengketa gadai syariah atas jaminan barang gadai syariah. Indonesia Berdaya, 4(4), 1453–1478. https://doi.org/10.47679/ib.2023588

Sufiarina, S., Sudrajat, H., & Rosari, W. N. (2021). Eksekusi pengosongan tanah dan bangunan oleh pembeli melalui permohonan aanmaning. Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 8(1), 71–88. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.18559

Syafi'ie, M. (2024). Ilustrasi praktik diskriminasi pengampuan penyandang disabilitas mental dan tinjauan maslahat dalam hukum Islam. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 31(1), 179–198. https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art8

Taqiyuddin, H. (2019). Konsep Islam tentang keadilan. Aqlania, 10(2), 157. https://doi.org/10.32678/aqlania.v10i2.2311

Tunggati, M. T., & Ibrahim, A. M. (2023). Menggagas konsep non-conviction based asset forfeiture dalam pemulihan kerugian korban kejahatan investasi forex ilegal. Jurnal Hukum Bisnis, 1(1), 12–30. https://doi.org/10.37606/j-kumbis.v1i1.78

Umara, N. S. (2017). Pemisahan pertanggungjawaban perampasan barang dalam penguasaan pihak ketiga yang beritikad baik dalam putusan tindak pidana korupsi. Jurnal Hukum Novelty, 8(2), 232. https://doi.org/10.26555/novelty.v8i2.a7027

Wahyuni, Y. S., & Dhana, R. (2021). Pencabutan petitum pada perkara cerai talak (analisis putusan hakim nomor 217/Pdt.G/2020/Ms-Bna). El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga, 4(2), 295. https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10155

Welfiandi, F. (2022). Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 dan bentuk perlindungan hukum terhadap debitur. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 6(1). https://doi.org/10.36312/jisip.v6i1.2742

Wiryanatha, I. M. A., Arba, M., & Putro, W. D. (2019). Akibat hukum putusan hakim yang melanggar hukum dalam pemilikan tanah oleh orang asing (studi putusan No. 328/Pdt.G/2013/PN.Dps.). Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 7(3), 403. https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.650

Wulan, A. R. (2019). Pelaksanaan kekebalan diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 perspektif siyasah dauliyah. Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 11(2), 191–212. https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4859

Zham-Zham, H. M., & Mataheru, T. Y. (2020). Kewenangan notaris dalam penerapan dan pengembangan hukum ekonomi Islam di Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 3(2), 140–152. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i2.3331