01409 - Hukum Persaingan Usaha Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Normatif Berbasis Fiqh Muamalah Dan Maqashid Syariah

Abstrak

Artikel ini mengkaji hukum persaingan usaha dalam perspektif hukum Islam secara normatif dengan menggunakan pendekatan fiqh muamalah dan maqashid syariah. Kajian ini bertujuan untuk merumuskan kerangka normatif persaingan usaha yang sehat berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sekaligus mengidentifikasi bentuk-bentuk praktik persaingan tidak sehat yang dilarang dalam hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam mengakui kebolehan kompetisi dan bahkan menganjurkan berlomba dalam kebaikan, namun menuntut agar persaingan dibatasi oleh prinsip ridha, kejujuran, transparansi, keadilan, dan orientasi kemaslahatan. Islam secara tegas menolak distorsi pasar yang merusak keseimbangan dan menzalimi masyarakat, antara lain dalam bentuk monopoli/ihtikar, kartel, penetapan harga, dumping, serta kecurangan informasi. Kajian ini juga menemukan bahwa konsep hisbah sebagai mekanisme pengawasan pasar dalam tradisi Islam dapat diterjemahkan ke dalam institusi pengawas modern seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia. Terdapat irisan yang signifikan antara etika persaingan Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kata Kunci: hukum persaingan usaha; fiqh muamalah; maqashid syariah; monopoli; ihtikar; hisbah; KPPU

________________________________________

Abstract

This article examines business competition law from an Islamic legal perspective normatively, employing a fiqh muamalah and maqashid syariah approach. The study aims to formulate a normative framework for fair business competition based on Islamic principles, while identifying forms of unfair competition practices prohibited under Islamic law. The findings indicate that Islam recognizes the permissibility of competition and even encourages striving for goodness, yet requires that competition be governed by the principles of mutual consent (ridha), honesty, transparency, justice, and orientation toward public welfare (maslahah). Islam firmly rejects market distortions that undermine balance and oppress society, including monopoly/ihtikar, cartels, price-fixing, dumping, and information fraud. This study further finds that the concept of hisbah as a market oversight mechanism in the Islamic tradition can be translated into modern supervisory institutions such as the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in Indonesia. Significant convergence exists between Islamic competition ethics and Indonesian positive law, particularly Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

Keywords: business competition law; fiqh muamalah; maqashid syariah; monopoly; ihtikar; hisbah; KPPU

________________________________________

1. PENDAHULUAN

Dalam praktik ekonomi modern, "hukum persaingan usaha" dipahami sebagai perangkat norma untuk menjaga agar persaingan antarpelaku usaha berlangsung sehat, sekaligus mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, terutama konsumen (Febrina, 2022; Ramadhani & Habib, 2021). Dalam konteks Indonesia, kebutuhan atas instrumen hukum seperti ini terkait langsung dengan tujuan negara untuk mengawasi distorsi pasar dan menertibkan perilaku usaha yang melawan hukum, tidak jujur, atau menghambat persaingan (Kasim, 2016; Ramadhani & Habib, 2021). Literatur yang mengkaji hukum persaingan juga menegaskan bahwa perangkat hukum persaingan merupakan "alat hukum" penting dalam ekonomi pasar karena pemerintah melalui hukum persaingan berupaya melindungi persaingan sehat di antara para pelaku pasar (Ramadhani & Habib, 2021). Secara global, eksistensi rezim antimonopoli juga luas; satu studi menyebut adanya hukum antimonopoli dan persaingan usaha di lebih dari 80 negara, dengan sejumlah negara lain sedang menyusun ketentuan serupa; namun, angka dan rincian lainnya tentang persebaran rezim tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut dalam sumber-sumber yang disediakan.

Dalam perspektif hukum Islam, tema persaingan usaha ditempatkan dalam domain fiqh muamalah yang mengatur interaksi dan transaksi ekonomi agar selaras dengan nilai syariah, sekaligus dapat bersentuhan dengan dimensi kebijakan publik ketika menyangkut perlindungan masyarakat dari kerusakan pasar (Febrina, 2022; Muzakkir, 2020). Karena itu, pembahasan "hukum persaingan usaha menurut hukum Islam" pada hakikatnya tidak hanya menyentuh aspek "boleh atau tidak"-nya kompetisi, tetapi juga merumuskan standar moral (akhlak), kaidah keadilan, serta mekanisme pengawasan agar kompetisi tidak berubah menjadi penindasan pasar, manipulasi harga, penipuan, atau persekongkolan (Innayah & Nasikin, 2022; Sholehuddin, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini disusun dengan tujuan mengkaji secara normatif kerangka hukum persaingan usaha dalam perspektif hukum Islam, mengidentifikasi larangan-larangan yang relevan, menganalisis peran negara dan kelembagaan pengawasan, serta menemukan titik temu antara etika persaingan Islam dan hukum positif Indonesia.

________________________________________

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, serta peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademis, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan tema hukum persaingan usaha dalam perspektif hukum Islam. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara menelaah, mensintesis, dan menginterpretasikan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan deskripsi yang sistematis dan komprehensif mengenai pokok permasalahan.

________________________________________

3. PEMBAHASAN

3.1 Kerangka Normatif: Muamalah, Ibahah, Maslahah, dan Maqashid Syariah

Salah satu titik pijak penting dalam ekonomi Islam adalah prinsip bahwa aktivitas muamalah pada dasarnya dibolehkan (al-ibahah) selama tidak ada dalil yang melarangnya; prinsip ini digunakan dalam kajian fiqh muamalah kontemporer, termasuk transaksi yang dimediasi teknologi seperti marketplace (Budiyanto et al., 2023). Dalam konteks persaingan usaha, penelitian yang secara eksplisit meninjau persaingan dari sudut hukum Islam juga menyatakan bahwa hukum asal persaingan usaha adalah boleh, selama cara dan model persaingannya tidak bertentangan dengan norma syariah. Dengan kerangka ini, kompetisi tidak diposisikan sebagai fenomena yang niscaya tercela, melainkan sesuatu yang dapat bernilai positif bila dituntun aturan syariah dan etika bisnis (Febrina, 2022; Innayah & Nasikin, 2022).

Sisi teleologis (tujuan) hukum Islam dalam ranah ekonomi sering dijelaskan melalui maslahah dan maqashid syariah. Maslahah dipaparkan sebagai orientasi menerima manfaat dan menolak kerusakan demi menegakkan prinsip-prinsip syariah, sementara tujuan utama syariah (maqashid syariah) dijelaskan sebagai perlindungan kepentingan/manfaat manusia (maslahah) (Iskandar et al., 2023). Sejumlah sumber yang disediakan menegaskan secara eksplisit bahwa maqashid syariah berkaitan dengan pemeliharaan lima kepentingan dasar (misalnya perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), dan bahwa maslahah menjadi landasan pengembangan ekonomi syariah dalam merespons perubahan zaman (Awa et al., 2024; Handayani & Khasanah, 2021). Dengan demikian, persaingan usaha yang sehat dalam Islam idealnya diarahkan untuk menghasilkan kemaslahatan publik dan mencegah mafsadah (kerusakan), bukan sekadar memenangkan rivalitas komersial (Iskandar et al., 2023; Sholehuddin, 2022).

Dalam kerangka pembaruan hukum persaingan yang "berbasis syariah", salah satu artikel menekankan bahwa Islam tidak melarang persaingan usaha, bahkan menganjurkan "berlomba-lomba dalam kebaikan" termasuk dalam muamalah, tetapi harus dilakukan secara sehat dan tidak saling merugikan serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis (Febrina, 2022). Di sini tampak bahwa logika syariah mengaitkan kompetisi pasar dengan kualitas moral: persaingan yang halal bukan hanya soal hasil (profit), melainkan juga soal cara (proses) dan dampaknya terhadap pihak lain (Febrina, 2022; Innayah & Nasikin, 2022).

3.2 Konsep Pasar Syariah: Kebebasan Bersaing yang "Dibungkus" Pengawasan Syariah

Kajian mekanisme pasar dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa pasar dapat berdiri di atas prinsip persaingan bebas, tetapi kebebasan itu tidak bersifat mutlak; ia dibatasi dan "dibingkai" oleh aturan syariah agar tidak menimbulkan ketidakadilan (Khatimah et al., 2024; Ramadhany et al., 2023). Literatur retrospektif tentang mekanisme pasar Islam merumuskan prinsip-prinsip pokok pasar syariah, yaitu transaksi atas dasar saling ridha, persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan/transparansi, dan keadilan (Ramadhany et al., 2023). Penelitian lapangan tentang pasar tradisional juga memakai kategori nilai yang sejalan: aktivitas pasar seharusnya mencerminkan persaingan sehat (fair play), kejujuran, keterbukaan, dan keadilan agar harga yang terbentuk menjadi "harga yang adil" (just price) serta tidak mengandung deviasi dari nilai moralitas Islam (Prihatta, 2018). Dengan demikian, "persaingan sehat" dalam perspektif Islam bukan sekadar slogan normatif, melainkan bagian dari arsitektur pasar yang mempersyaratkan integritas informasi dan keadilan relasi pelaku pasar (Prihatta, 2018; Ramadhany et al., 2023).

Pada level etika, kajian pemasaran dalam perspektif ekonomi Islam mengaitkan persaingan bisnis dengan kebutuhan kerangka rinci agar pelaku usaha tidak terjatuh pada praktik "menghalalkan segala cara" (Innayah & Nasikin, 2022). Kajian hadis tentang pemasaran syariah juga menegaskan bahwa proses penciptaan/produksi, penawaran, distribusi, dan pertukaran nilai tidak boleh memuat hal yang bertentangan dengan prinsip muamalah; salah satu prinsip yang dinyatakan tegas adalah bersaing secara sehat dengan kompetitor serta tidak menggunakan penipuan/manipulasi, misalnya display produk tidak sesuai, mengurangi timbangan, dan sumpah palsu (Kamma et al., 2017). Literatur lain yang menyoroti strategi bertahan pedagang pasar tradisional juga menggarisbawahi bahwa Islam mengatur persaingan antarpedagang agar adil dan jujur serta melarang transaksi yang menimbulkan ketidakadilan dan kecenderungan kenaikan harga secara zalim (Simanjuntak & Khairunnisa, 2023). Seluruh rangkaian ini menunjukkan bahwa pasar syariah menuntut "kebebasan bersaing" yang sekaligus "beretika"—karena parameter halal-haram dan benar-salah dirujukkan pada syariat (Innayah & Nasikin, 2022; Kamma et al., 2017).

3.3 Larangan dan Pembatasan: Monopoli, Ihtikar, Kartel, Penetapan Harga, Dumping, dan Kecurangan Informasi

3.3.1 Monopoli dan Ihtikar (Penimbunan) sebagai Distorsi Pasar

Beberapa sumber secara eksplisit menyatakan bahwa Islam mengharamkan monopoli, dan salah satu definisi yang digunakan adalah menahan barang agar tidak beredar di pasar dengan tujuan menaikkan harga (Febrina, 2022). Artikel etika persaingan usaha menurut pandangan Islam juga mengulang definisi yang serupa: monopoli dipahami sebagai menahan barang agar harga naik, dan ditempatkan sebagai salah satu pelanggaran etika bisnis dalam dunia usaha (Sholehuddin, 2022). Kajian khusus tentang ihtikar menegaskan bahwa ihtikar merupakan penimbunan barang yang memicu krisis peredaran dan lonjakan harga, bersifat merugikan masyarakat, tidak adil, dan manipulatif; karena mudharatnya, praktik ini dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis syariah (kesatuan, keadilan/keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran) (Syahbudi & Sari, 2017). Dengan demikian, larangan monopoli/ihtikar dalam Islam dapat dipahami sebagai upaya menjaga mekanisme pasar tetap adil dan tidak menciptakan kelangkaan artifisial yang membebani konsumen (Febrina, 2022; Syahbudi & Sari, 2017).

Di sisi lain, terdapat nuansa kebijakan publik yang penting: satu artikel reformasi hukum persaingan berbasis syariah menyatakan bahwa negara tidak boleh "mengganggu pasar yang berjalan seimbang", dan peran negara hanya diperlukan ketika terjadi distorsi pasar (Febrina, 2022). Argumen ini konsisten dengan gagasan bahwa pasar syariah mengakui mekanisme pasar, tetapi mengharuskan intervensi pengawasan ketika terjadi praktik yang merusak keseimbangan dan keadilan (Febrina, 2022; Ramadhany et al., 2023).

3.3.2 Kartel dan Penetapan Harga: Persekongkolan yang Mengunci Pasar

Praktik kartel dibahas sebagai perjanjian yang bertujuan menguasai pasar dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran sehingga dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; artikel tentang kartel menegaskan larangan kartel dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan menyatakan pengaturannya memakai pendekatan rule of reason pada Pasal 11 (Latif, 2017). Kajian tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun kartel dapat tampak "mirip" kerja sama (syirkah) dalam fiqh muamalah, kartel berbeda secara tujuan dan dampak: kartel diarahkan untuk menetapkan harga dan membatasi ketersediaan produk sehingga menciptakan persaingan curang dan menguntungkan anggota kartel, dan hal itu dipandang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis (Latif, 2017). Sejalan dengan itu, kajian maslahat dalam legislasi transaksi ekonomi syariah kontemporer menyatakan bahwa kartel merugikan pelanggan dan dapat menyebabkan persaingan bisnis yang merugikan (Febriyanti, 2020). Dengan demikian, baik dari perspektif hukum positif (UU 5/1999) maupun perspektif syariah, kartel diposisikan sebagai praktik yang secara inheren berbahaya bagi keadilan pasar dan kemaslahatan publik (Febriyanti, 2020; Latif, 2017).

Terkait penetapan harga (price fixing), sebuah artikel pembaruan hukum persaingan berbasis syariah menegaskan bahwa dalam berbagai undang-undang persaingan di dunia penetapan harga dinyatakan sebagai perbuatan per se illegal (Febrina, 2022). Hal ini penting karena memperlihatkan bahwa beberapa bentuk perilaku antikompetitif, seperti price fixing, dipandang sangat merusak sehingga dapat diperlakukan sebagai pelanggaran "dengan sendirinya" dalam rezim tertentu (Febrina, 2022; Ramadhany et al., 2023). Literatur perbandingan hukum persaingan juga menyebut adanya dua aliran penting dalam hukum persaingan, yakni per se illegal dan rule of reason, yang memperlihatkan perbedaan pendekatan dalam menilai praktik tertentu (Ramadhany et al., 2023).

3.3.3 Dumping dan Persaingan Harga yang Merusak Maslahah

Dalam pembahasan mashlahah mursalah di bidang ekonomi Islam, salah satu praktik yang disebut tegas dilarang adalah dumping, karena dapat menimbulkan mudharat bagi masyarakat luas, menciptakan ketidakpastian harga, merugikan pedagang lain, dan mendorong persaingan tidak sehat (Rahardi, 2018). Di sini, larangan dumping dipautkan langsung pada hilangnya maslahah dan munculnya mudharat yang luas (Rahardi, 2018), sehingga penilaian syariah tidak berhenti pada "taktik bisnis" semata, melainkan juga mempertimbangkan dampak sosial-ekonominya.

3.3.4 Kecurangan Informasi, Ketidaktransparanan, dan Manipulasi sebagai Persaingan Tidak Sehat

Persaingan tidak sehat dalam Islam juga dapat muncul dari kecurangan informasi dan ketidaktransparanan yang menyesatkan konsumen. Studi kasus home industry tape ketan menunjukkan model persaingan tidak sehat karena adanya pelaku usaha yang tidak jujur dan tidak transparan, misalnya tidak mencantumkan komposisi penggunaan bahan tertentu pada label sehingga konsumen tidak mengetahui; ketidakterbukaan ini dinilai tidak dibenarkan oleh hukum Islam dalam transaksi ekonomi. Pada level pasar, penelitian tentang implementasi nilai ekonomi syariah di pasar tradisional menegaskan bahwa fair play, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan adalah syarat agar harga yang terbentuk menjadi adil; kegagalan menerapkan nilai itu dikaitkan dengan munculnya kecurangan, penipuan, ketidakjujuran, dan kezaliman pada konsumen (Prihatta, 2018). Dengan demikian, dalam perspektif syariah, "persaingan sehat" sangat terkait dengan kualitas informasi dan perlakuan terhadap konsumen, bukan hanya soal struktur pasar (Prihatta, 2018).

Dalam ranah yang lebih luas, kajian manipulasi merek menempatkan persaingan sehat sebagai prasyarat keberlangsungan perdagangan di era persaingan global yang ketat, dan menyatakan bahwa manipulasi merek dipandang haram dalam hukum ekonomi syariah serta dapat dikenai sanksi ta'zir sesuai kadar pelanggarannya (Zaki et al., 2022). Walaupun manipulasi merek lebih dekat dengan isu perlindungan kekayaan intelektual dan penipuan, ia relevan sebagai bentuk persaingan curang yang merusak integritas perdagangan dan merugikan pihak lain, baik produsen sah maupun konsumen (Zaki et al., 2022), sehingga mempertegas bahwa larangan persaingan tidak sehat dalam Islam mencakup pula perilaku yang merusak kejujuran pasar.

3.4 Peran Negara dan Kelembagaan Pengawasan: Hisbah, Antitrust, dan Institusi Modern

3.4.1 Negara sebagai Penjaga Keseimbangan dan Penindak Distorsi

Sejumlah sumber menekankan fungsi negara/pemerintah dalam menghadirkan iklim persaingan sehat. Dalam kajian antitrust perspektif Islam, pemerintah disebut menerbitkan kebijakan antitrust untuk mengatur dan menghadirkan persaingan yang sehat, karena dalam persaingan sering terjadi perilaku persaingan tidak sempurna melalui tindakan monopoli (Ramadhani & Habib, 2021). Artikel yang sama menekankan bahwa hukum berperan untuk menciptakan kompetisi yang sehat dan adil sekaligus mencegah persaingan tidak sehat yang pada akhirnya akan mematikan persaingan, melahirkan praktik monopoli, dan merugikan konsumen (Ramadhani & Habib, 2021). Sejalan dengan itu, studi tentang peran pemerintah daerah dalam mendukung bisnis syariah menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab menegakkan peraturan agar tercipta iklim bisnis yang sehat; jika terjadi ketimpangan perekonomian, pemerintah harus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kondisi pasar yang tidak seimbang (Alimin, 2021).

Namun demikian, artikel pembaruan hukum persaingan berbasis syariah juga memberikan batasan normatif penting: negara tidak boleh mengganggu pasar yang seimbang, dan hanya diperlukan ketika terjadi distorsi sistem pasar (Febrina, 2022). Karena itu, sintesis yang dapat ditarik dari sumber-sumber tersebut adalah bahwa Islam mengakui peran pengaturan publik, tetapi menuntut proporsionalitas intervensi: cukup kuat untuk menindak distorsi, namun tidak berubah menjadi dominasi negara atas pasar yang berjalan adil (Alimin, 2021; Febrina, 2022; Ramadhani & Habib, 2021).

3.4.2 Hisbah sebagai Konsep Pengawasan Pasar dalam Tradisi Islam dan Analognya di Era Modern

Literatur perbandingan ekonomi konvensional dan syariah menempatkan diskursus hisbah sebagai bagian penting dari struktur dan mekanisme pasar syariah untuk mewujudkan persaingan adil dan mencegah masyarakat konsumen dibebani praktik yang tidak adil (Ramadhany et al., 2023). Studi lain yang secara khusus membandingkan lembaga hisbah di zaman Rasulullah dan era modern menjelaskan bahwa tujuan hisbah adalah memerintahkan yang baik dan mencegah yang buruk pada wilayah di bawah kendali pemerintah; pengawasan pasar bekerja dalam dua tingkat, yakni pemantauan internal oleh pelaku pasar dan pengawasan eksternal oleh pihak lain (Bakir & Fageh, 2023). Sumber yang sama menyatakan bahwa hisbah tidak diimplementasikan sebagai institusi khusus di Indonesia, tetapi terdapat badan-badan pengawas modern dengan fungsi pengawasan ekonomi—misalnya lembaga yang mengawasi aspek persaingan skala makro terkait monopoli dan persaingan tidak sehat—serta lembaga pengawasan lain sesuai ranahnya (Bakir & Fageh, 2023). Dengan demikian, konsep hisbah dapat dipahami sebagai model normatif pengawasan pasar dalam Islam yang secara fungsional dapat "diterjemahkan" ke dalam perangkat kelembagaan modern, meskipun bentuk institusionalnya berbeda (Bakir & Fageh, 2023; Ramadhany et al., 2023).

3.4.3 Relevansi dengan Hukum Positif Indonesia: UU No. 5 Tahun 1999, KPPU, dan Kategori Larangan

Dalam konteks Indonesia, salah satu kajian kontribusi hukum Islam pada hukum nasional mengutip bahwa Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memuat berbagai bentuk perjanjian/praktik usaha ekonomi yang dilarang karena mengarah pada monopoli, termasuk di antaranya penguasaan produksi/pemasaran yang mengakibatkan monopoli atau persaingan tidak sehat, penetapan harga tertentu, penetapan harga di bawah harga pasar yang menimbulkan persaingan tidak sehat, pembagian wilayah pemasaran, boikot yang menghalangi pelaku usaha lain, dan bentuk-bentuk lain yang serupa (Kasim, 2016). Definisi "persaingan usaha tidak sehat" yang dirujuk dari Pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 juga muncul di beberapa sumber, yaitu persaingan antarpelaku usaha dalam produksi dan/atau pemasaran barang/jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha (Ramadhani & Habib, 2021). Dengan demikian, struktur larangan dalam hukum positif Indonesia memiliki irisan yang kuat dengan fokus etika pasar syariah: mencegah kebohongan, manipulasi, penguncian akses pasar, dan perilaku yang merusak kemaslahatan publik (Prihatta, 2018; Ramadhany et al., 2023).

Peran KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sebagai institusi penegakan juga tampil dalam kajian normatif yang meneliti optimalisasi UU No. 5 Tahun 1999, yang menyimpulkan bahwa KPPU berwenang atas tindakan korporasi tertentu dan mengaitkan tanggung jawab hukum dengan prinsip akuntabilitas berbasis unsur kesalahan. Studi tentang hisbah di era modern juga menyebut KPPU sebagai lembaga yang mengawasi aspek persaingan usaha skala makro dalam pelanggaran monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Bakir & Fageh, 2023). Dari perspektif sintesis, hal ini dapat dibaca sebagai bentuk aktualisasi fungsi pengawasan pasar—dalam istilah tradisi Islam: pencegahan kemunkaran ekonomi—yang dipraktikkan melalui mekanisme hukum publik modern (Bakir & Fageh, 2023; Ramadhany et al., 2023).

3.5 Prinsip Implementatif bagi Pelaku Usaha Muslim: Etika, Transparansi, dan Orientasi Keadilan

Pada tataran praktik, sejumlah sumber menekankan bahwa persaingan yang sehat membutuhkan internalisasi etika. Literatur pemasaran perspektif ekonomi Islam menyatakan bahwa Islam memberi aturan rinci untuk menghindari masalah akibat praktik persaingan tidak sehat, dan menggarisbawahi pentingnya memperhatikan pihak-pihak yang bersaing, cara persaingan, serta objek (produk/jasa) yang dipersaingkan (Innayah & Nasikin, 2022). Kajian hadis tentang pemasaran syariah memperinci standar implementatif: promosi harus sesuai fakta, persaingan harus sehat, dan dilarang manipulasi/penipuan dalam menawarkan produk (Kamma et al., 2017). Studi kasus persaingan tidak sehat di industri rumah tangga juga menguatkan aspek "keterbukaan informasi", misalnya komposisi produk, sebagai kewajiban moral agar konsumen tidak dirugikan. Bahkan penelitian tentang pasar tradisional menunjukkan bahwa kegagalan menerapkan kejujuran dan keadilan menimbulkan rasa dirugikan dan "dizalimi" pada konsumen (Prihatta, 2018). Seluruhnya mengarah pada satu kesimpulan implementatif: menjaga persaingan sehat dalam Islam menuntut akhlak bisnis yang melindungi konsumen dari distorsi informasi dan perlakuan tidak adil (Innayah & Nasikin, 2022; Kamma et al., 2017).

Dari sisi tata kelola (governance), dua tulisan mengenai Good Corporate Governance (GCG) menyatakan bahwa penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif, serta menautkannya dengan prinsip-prinsip nilai Islam seperti keadilan, keseimbangan, kejujuran, amanah, dan transparansi (Mardiani et al., 2019; Sodiq, 2018). Walaupun pembahasan GCG ini terutama bergerak pada level organisasi dan kepatuhan, relevansinya untuk persaingan usaha adalah penegasan bahwa kualitas tata kelola dan transparansi menjadi prasyarat kepercayaan publik serta pencegahan perilaku oportunistik yang dapat merusak pasar (Mardiani et al., 2019; Sodiq, 2018). Dengan demikian, etika persaingan dalam Islam tidak berdiri sendiri sebagai "nasihat moral", tetapi terkait erat dengan desain kelembagaan dan prosedur tata kelola yang mendorong keterbukaan, akuntabilitas, dan perlindungan pihak yang lemah, terutama konsumen (Prihatta, 2018; Sodiq, 2018).

________________________________________

4. PENUTUP

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, hukum persaingan usaha menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai kerangka normatif fiqh muamalah yang mengakui kebolehan kompetisi—bahkan menganjurkan berlomba dalam kebaikan—namun menuntut agar persaingan dibatasi oleh prinsip ridha, kejujuran, transparansi, keadilan, dan orientasi kemaslahatan (maslahah) (Febrina, 2022; Prihatta, 2018; Ramadhany et al., 2023). Islam secara tegas menolak distorsi pasar yang merusak keseimbangan dan menzalimi masyarakat, antara lain dalam bentuk monopoli/ihtikar (penimbunan untuk menaikkan harga), kartel/penetapan harga yang mengunci pasar dan merugikan pihak lain, dumping yang merusak maslahah publik, serta berbagai bentuk kecurangan informasi dan manipulasi yang menyesatkan konsumen (Febrina, 2022; Latif, 2017; Rahardi, 2018; Syahbudi & Sari, 2017).

Pada saat yang sama, kajian ini menempatkan pemerintah sebagai penjaga keseimbangan yang berintervensi ketika terjadi distorsi, dan mengaitkan tradisi pengawasan pasar (hisbah) dengan kebutuhan institusi pengawas modern yang menegakkan aturan persaingan dan melindungi konsumen (Bakir & Fageh, 2023; Febrina, 2022; Ramadhany et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, irisan antara etika persaingan Islam dan hukum positif (UU No. 5 Tahun 1999 serta peran KPPU) tampak terutama pada tujuan bersama: mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat demi menjaga keadilan pasar dan kemaslahatan masyarakat (Kasim, 2016; Bakir & Fageh, 2023).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Alimin, F. (2021). Hukum perdagangan internasional berdasarkan prinsip ekonomi syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/tbcmn

Awa, A., Safari, A., & Riyanti, A. (2024). Peran digital marketing pada UMKM dengan prinsip-prinsip syariah. Manajemen dan Pariwisata, 3(2), 249–273. https://doi.org/10.32659/jmp.v3i2.378

Bakir, A., & Fageh, A. (2023). Hak merek dagang perspektif perundangan dan ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 4533. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10095

Budiyanto, D., Abbas, A., & Iswandi, I. (2023). Analisis terhadap perkara keterlambatan pelaporan akuisisi (perkara nomor 02/KPPU-M/2018). Journal of Islamic Studies, 1(2), 214–230. https://doi.org/10.61341/jis/v1i2.018

Febrina, R. (2022). Application of legal theory in the context of renewal of sharia-based business competition law. Jurnal Gagasan Hukum, 4(01), 71–79. https://doi.org/10.31849/jgh.v4i01.9955

Febriyanti, N. (2020). Implementasi early warning system (EWS) dalam menekan tingkat non performing financing (NPF) di perbankan syariah. Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 5(2), 124–154. https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1445

Handayani, W., & Khasanah, U. (2021). Peran nilai Islami anggota koperasi dalam meningkatkan eksistensi lembaga. Iqtishoduna, 17(1), 81–96. https://doi.org/10.18860/iq.v17i1.9821

Innayah, E. P., & Nasikin, Y. (2022). Implementasi teori transaction cost economics (TCE) dalam kebijakan antitrust perspektif Islam. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 4(6), 1598–1606. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1028

Iskandar, B. N., Nurahman, D., Hasanah, D. N., Maulana, E. R., & Rusmana, F. D. (2023). Peran strategi marketing sebagai upaya meningkatkan penjualan pada usaha rumah makan dalam perspektif syariah. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI), 2(1), 35–45. https://doi.org/10.57171/jesi.v2i1.64

Kamma, H., Fasiha, F., & Sarwia, S. (2017). Implementasi nilai-nilai ekonomi syariah di Pasar Belawa Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 2(1), 51–69. https://doi.org/10.24256/alw.v2i1.600

Kasim, M. (2016). Hukum Islam dan kontribusinya pada hukum nasional. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 8(1). https://doi.org/10.30984/as.v8i1.43

Khatimah, H., Nuradi, N., & Alim, A. (2024). Konsep jual beli dalam Islam dan implementasinya pada marketplace. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 43. https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12352

Latif, A. (2017). Etika persaingan dalam usaha menurut pandangan Islam. Islamic Economics Journal, 3(2), 161. https://doi.org/10.21111/iej.v3i2.2717

Mardiani, L., Yadiati, W., & Jaenudin, E. (2019). Islamic corporate governance dan kinerja keuangan unit usaha syariah (UUS) periode 2013–2017. JAK (Jurnal Akuntansi): Kajian Ilmiah Akuntansi, 6(2), 128. https://doi.org/10.30656/jak.v6i2.1411

Muzakkir, A. (2020). Mekanisme pasar pendekatan retrospektif ekonomi Islam. Jurnal Al-Qardh, 5(2), 153–164. https://doi.org/10.23971/jaq.v5i2.2200

Prihatta, H. S. (2018). Pemasaran dalam perspektif ekonomi Islam. Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam, 8(1), 96–124. https://doi.org/10.15642/maliyah.2018.8.1.65-93

Rahardi, M. T. (2018). Persaingan usaha dalam perspektif hukum ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Perada, 1(1), 87–88. https://doi.org/10.35961/perada.v1i1.10

Ramadhani, M., & Habib, M. A. F. (2021). Praktik kartel dalam perspektif hukum bisnis syariah. Journal of Economics and Policy Studies, 2(2), 1–12. https://doi.org/10.21274/jeps.v2i2.4795

Ramadhany, N. P., Aravik, H., & Choirunnisak, C. (2023). Analisis penerapan prinsip etika bisnis Islam terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada Rozza Bakery Palembang. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), 3(1), 13–26. https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i1.115

Sholehuddin, M. (2022). Analisis strategi marketing mix Islam terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen pada Toko Al-Ikhwan di Kabupaten Lumajang. Iltizamat: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies, 1(2), 171–183. https://doi.org/10.55120/iltizamat.v1i2.631

Simanjuntak, R. A., & Khairunnisa, K. (2023). Analisis persepsi pedagang Muslim dalam memilih produk lembaga keuangan syariah (studi kasus Pasar Petisah Medan). Ethics and Law Journal Business and Notary, 1(2), 104–110. https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i2.33

Sodiq, A. (2018). Analisis SWOT perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Malia: Journal of Islamic Banking and Finance, 1(1). https://doi.org/10.21043/malia.v1i1.3981

Syahbudi, M., & Sari, L. P. (2017). Pemikiran ekonomi Islam: Analisis pemikiran M. Yasir Nasution tentang etika dalam bisnis perbankan Islam. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 2(2), 107–124. https://doi.org/10.24815/jped.v2i2.6688

Zaki, M., Solihin, M., & Umatin, A. R. (2022). Implementasi manajemen kualitas pada perguruan tinggi keagamaan Islam swasta dalam perspektif. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 9(5), 1699–1708. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.28066