01396 - Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam: Sintesis Hak–Kewajiban, Akuntabilitas, Dan Kemaslahatan

Health Law in Islamic Legal Perspective: A Synthesis of Rights–Obligations, Accountability, and Public Interest

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji hukum kesehatan dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan sintesis normatif-analitis, dengan menelaah relasi hak dan kewajiban antara pasien, tenaga medis, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Kajian ini menemukan bahwa hukum kesehatan Islam dapat dipahami sebagai integrasi rezim hukum positif dengan prinsip etika-normatif Islam yang berlandaskan akad ijārah, kerangka maqāṣid al-syarī'ah, dan konsep maṣlaḥah. Relasi pelayanan kesehatan dikonstruksikan sebagai transaksi terapeutik yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik, di mana standar profesi dan prosedur operasional baku menjadi tolok ukur akuntabilitas. Perlindungan pasien mencakup dimensi informasi, persetujuan tindakan medis, kerahasiaan data, dan pemulihan kerugian, sedangkan perlindungan tenaga medis dijamin selama pelaksanaan tugas sesuai standar dan kemaslahatan publik. Digitalisasi layanan melalui telemedicine dan rekam medis elektronik memunculkan kesenjangan regulasi yang mendesak untuk diatasi. Artikel ini menyimpulkan bahwa agenda utama hukum kesehatan Islam adalah membangun tata kelola yang konsisten melalui rekonstruksi substansi hukum, penguatan struktur pengawasan, dan pembenahan budaya hukum demi keselamatan pasien dan kemaslahatan bersama.

Kata kunci: hukum kesehatan, hukum Islam, maqāṣid al-syarī'ah, transaksi terapeutik, perlindungan pasien

________________________________________

Abstract

This article examines health law from an Islamic legal perspective through a normative-analytical synthesis approach, analyzing the rights and obligations of patients, medical personnel, and healthcare facilities. The study finds that Islamic health law can be understood as an integration of positive law with Islamic ethical-normative principles grounded in the ijārah contract, the maqāṣid al-syarī'ah framework, and the concept of maṣlaḥah. The healthcare relationship is constructed as a therapeutic transaction generating mutual rights and obligations, in which professional standards and standard operating procedures serve as benchmarks for accountability. Patient protection encompasses dimensions of information, informed consent, data confidentiality, and compensation for harm, while medical personnel protection is guaranteed when duties are performed in accordance with standards and for the public good. Digitalization of services through telemedicine and electronic medical records has created regulatory gaps that urgently need to be addressed. This article concludes that the primary agenda of Islamic health law is to establish consistent governance through the reconstruction of legal substance, strengthening supervisory structures, and reforming legal culture in the interest of patient safety and collective welfare.

Keywords: health law, Islamic law, maqāṣid al-syarī'ah, therapeutic transaction, patient protection

________________________________________

1. PENDAHULUAN

1.1 Hukum Kesehatan sebagai Rezim Hak–Kewajiban dan Kemaslahatan dalam Perspektif Islam

Dalam konteks Indonesia, kebutuhan akan hukum kesehatan muncul dari fakta bahwa pelayanan kesehatan menyangkut pemenuhan hak asasi—termasuk hak atas pelayanan kesehatan—sekaligus menimbulkan risiko pelanggaran hak, sengketa, dan kebutuhan penegakan tanggung jawab antara pasien, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan (Halim et al., 2023; Soekiswati, 2019; Suarda et al., 2023). Sejumlah kajian menegaskan bahwa kekacauan mutu layanan dan pelanggaran kewenangan—misalnya praktik "dokteroid" oleh paramedis—berdampak bukan hanya pada persoalan legal-formal, tetapi juga persoalan kemanusiaan, yang pada gilirannya mendorong kebutuhan perlindungan hukum yang lebih berorientasi pada keselamatan pasien (patient safety) dan pembenahan sistem hukum, baik dari sisi substansi, struktur, maupun budaya hukum (Gusfira, 2022; Soekiswati, 2019).

Pada saat yang sama, beberapa tulisan menempatkan kerangka Islam sebagai sumber nilai untuk membaca persoalan ini, misalnya melalui gagasan perlindungan hukum berbasis "transendental" yang mengedepankan internalisasi wahyu dan moralitas ketaatan (Soekiswati, 2019), serta melalui kerangka maqāṣid al-syarī'ah dan maṣlaḥah untuk menilai kebijakan dan praktik kesehatan agar berujung pada kemanfaatan dan pencegahan mudarat (Narayana et al., 2020; Ramadhan & Sari, 2023).

Dalam literatur hukum Islam yang dibawa ke isu kesehatan, kesehatan digambarkan sebagai perkara yang "sangat dijunjung tinggi" dan dapat dirujuk pada sumber-sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah (Rahardjo, 2019; Santoso et al., 2022). Di level muamalah, relasi pasien–dokter kerap dipahami sebagai relasi pengguna jasa dan pemberi jasa atau jual-beli jasa, sehingga terbentuk akad ijārah; pasien memanfaatkan ilmu dan keterampilan dokter, sedangkan dokter berhak memperoleh imbalan atau upah (Rahardjo, 2019; Santoso et al., 2022). Kerangka ini penting karena menghubungkan dimensi normatif Islam—yang meliputi keadilan, kehormatan atau privasi, dan kebutuhan medis—dengan persoalan konkret hukum kesehatan berupa hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan layanan, tanggung jawab tenaga medis, serta perlindungan pasien (Rahardjo, 2019; Suparman, 2020).

________________________________________

2. DEFINISI DAN RUANG LINGKUP HUKUM KESEHATAN

2.1 Mengatur Relasi, Standar, dan Pertanggungjawaban

Sejumlah tulisan mendefinisikan hukum kesehatan sebagai keseluruhan aturan yang berkaitan langsung dengan pemeliharaan atau penyelenggaraan kesehatan dan penerapan perangkat hukum—perdata, pidana, dan administrasi—dalam relasi pelayanan kesehatan (Agung, 2019; Dewi & Syam, 2024). Dalam relasi pelayanan kesehatan, keterkaitan tiga subjek, yakni pasien, tenaga kesehatan terutama dokter, dan rumah sakit, membentuk sekaligus hubungan medis dan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik serta isu tanggung jawab apabila terjadi kerugian (Agung, 2019; Zulhamdi, 2018).

Literatur tentang transaksi terapeutik menegaskan bahwa hubungan dokter–pasien adalah hubungan kontraktual yang objeknya bukan "jaminan kesembuhan", melainkan upaya maksimal (inspanningverbintenis) berdasarkan kompetensi dan kewenangan profesional; ketegangan hukum muncul ketika pasien menuntut hasil, padahal konstruksinya adalah kewajiban berupaya sesuai standar (Pratama et al., 2021; Wahyuni, 2019).

Pada titik ini, perspektif Islam melalui konsepsi ijārah sejalan secara konseptual dengan gagasan hubungan jasa dalam transaksi terapeutik: ada pertukaran manfaat jasa medis dan imbalan, disertai tuntutan keadilan dalam pembagian hak dan kewajiban sesuai posisi dan tanggung jawab masing-masing (Rahardjo, 2019; Santoso et al., 2022). Karena itu, "hukum kesehatan menurut hukum Islam" dalam pengertian akademik-kontekstual dapat dipahami sebagai integrasi, pertama, rezim hukum positif kesehatan yang mengatur relasi dan akuntabilitas layanan (Agung, 2019; Pratama et al., 2021) dengan, kedua, prinsip etika-normatif Islam yang menekankan kemaslahatan, menjaga jiwa, dan keadilan muamalah dalam penyediaan layanan (Narayana et al., 2020; Ramadhan & Sari, 2023).

________________________________________

3. FONDASI NORMATIF ISLAM UNTUK HUKUM KESEHATAN

3.1 Akad Ijārah, Maṣlaḥah, dan Maqāṣid al-Syarī'ah

Dua fondasi yang paling sering dioperasionalkan dalam literatur adalah akad ijārah dan kerangka tujuan syariah (maqāṣid). Pertama, beberapa kajian secara eksplisit menyatakan bahwa hubungan dokter–pasien dalam Islam merupakan hubungan penjual jasa dan pemakai jasa sehingga terjadi akad ijārah; pasien memperoleh manfaat ilmu dan keterampilan dokter, dan dokter memperoleh upah atau gaji sebagai imbalan jasa (Rahardjo, 2019; Santoso et al., 2022). Kedua, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dipakai untuk menilai tindakan medis agar selaras dengan tujuan syariat, tidak berhenti pada formalitas aturan, melainkan menilai kemanfaatan (maslahat) dan pencegahan bahaya (mafsadat) (Narayana et al., 2020).

Sebagai contoh penerapan, kajian tentang penggunaan antibiotik menempatkan ḥifẓ al-nafs (menjaga jiwa) sebagai dasar pentingnya layanan medis yang tepat guna dan rasional, serta mengaitkan ḥifẓ al-māl (menjaga harta) dengan larangan pemborosan sumber daya melalui penggunaan obat yang tidak rasional (Narayana et al., 2020). Dengan demikian, perlindungan pasien dan kewajiban profesional bukan sekadar isu kepatuhan administratif, tetapi juga isu pencapaian kemaslahatan yang dinilai dari dampak klinis dan sosial (Narayana et al., 2020; Ramadhan & Sari, 2023).

Kerangka maṣlaḥah juga digunakan untuk menilai kebijakan negara terkait tenaga kesehatan. Kajian tentang insentif tenaga medis pada masa COVID-19 menegaskan bahwa pertimbangan maṣlaḥah dipakai untuk mendukung kebijakan insentif sebagai dukungan terhadap kelompok tenaga kesehatan yang berisiko tinggi, demi kemanfaatan tenaga kesehatan dan masyarakat umum (Kusumaningrum, 2019; Ramadhan & Sari, 2023). Dalam sintesis hukum kesehatan Islam, hal ini relevan karena menunjukkan bahwa perlindungan tenaga medis—misalnya melalui insentif, keselamatan kerja, dan dukungan negara—dapat dibingkai sebagai instrumen kebijakan yang selaras dengan tujuan kemaslahatan, bukan sekadar kebijakan fiskal (Kusumaningrum, 2019; Ramadhan & Sari, 2023).

________________________________________

4. HUBUNGAN HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN

4.1 Transaksi Terapeutik dan Kontrak Ijārah

Literatur hukum kesehatan menempatkan hubungan dokter–pasien sebagai transaksi terapeutik yang menciptakan hak dan kewajiban timbal balik (Nuralim, 2019; Wahyuni, 2019). Hak-hak pasien dalam transaksi ini sering dirumuskan melalui dua asas: the right to health care (hak atas pelayanan kesehatan) dan the right of self-determination (hak menentukan nasib sendiri), yang dioperasionalkan melalui hak atas informasi dan persetujuan tindakan medis (Lastini et al., 2020; Nuralim, 2019). Di sisi lain, kajian hukum Islam menyatakan relasi yang sepadan melalui akad ijārah, sehingga pemenuhan prestasi jasa layanan dan pembayaran atau upah harus ditempatkan dalam asas keadilan; hak dan kewajiban kedua belah pihak disesuaikan dengan posisi dan besaran tanggung jawabnya (Rahardjo, 2019; Santoso et al., 2022). Hal ini penting karena menguatkan argumentasi bahwa keseimbangan hak–kewajiban bukan sekadar pilihan etis, tetapi inheren dalam struktur relasi hukum layanan kesehatan (Nuralim, 2019; Rahardjo, 2019).

Dalam konteks rumah sakit berbasis syariah, satu kajian menyatakan bahwa landasan konseptualnya merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016 tentang Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah, dan karakteristik hubungan hukum pasien–tenaga medis di rumah sakit syariah harus didasari akad ijārah serta memuat prinsip clinical pathway berbasis fatwa tersebut (Suparman, 2020). Dengan demikian, konstruksi "hukum kesehatan menurut Islam" tidak berhenti pada etika individual, tetapi dapat diproyeksikan ke desain kelembagaan (governance) rumah sakit syariah melalui akad, jalur layanan klinis, serta kebutuhan penguatan kepastian hukum, misalnya melalui usulan perubahan klausul dalam Undang-Undang Rumah Sakit (Suparman, 2020; Tahir, 2023).

________________________________________

5. HAK PASIEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN NILAI ISLAM

5.1 Informasi, Persetujuan, Keselamatan, dan Kerahasiaan

Hak pasien atas layanan dan perlindungan hukum ditegaskan secara luas dalam kajian-kajian hukum kesehatan, termasuk dalam konteks rumah sakit dan transaksi terapeutik (Agung, 2019; Yuarsa, 2020). Literatur transaksi terapeutik menekankan bahwa pasien berhak atas informasi serta hak menentukan nasib sendiri, yang secara praktis diwujudkan melalui informed consent (Lastini et al., 2020; Nuralim, 2019). Kajian informed consent pada tindakan operasi menunjukkan bahwa dokumen persetujuan biasanya memuat dua bagian utama, yaitu pemberian informasi dan persetujuan tindakan medis; dokumen ini menjadi instrumen perlindungan hukum bagi pasien, sekaligus mengikatkan tanggung jawab para pihak sesuai hak dan kewajiban (Prayuti et al., 2024; Wahyuni, 2019).

Kajian lain menegaskan bahwa pengaturan informed consent di Indonesia berkembang melalui regulasi kementerian kesehatan dan undang-undang praktik kedokteran, dan tujuan informed consent bukan hanya melindungi pasien dari kesewenang-wenangan, tetapi juga melindungi dokter dari kesewenang-wenangan pasien, dengan menegakkan keseimbangan hubungan hukum (Kurniawati, 2021; S, 2022).

Dari sisi nilai Islam, prinsip penghormatan martabat dan kehormatan—termasuk isu aurat dan interaksi lintas jenis kelamin—dibahas khusus dalam konteks layanan kebidanan dan kandungan. Kajian tentang perempuan melahirkan pada dokter kandungan laki-laki menegaskan adanya problem normatif ketika pemeriksaan mengharuskan melihat dan menyentuh aurat; namun dibahas pula bahwa dalam keadaan dan kondisi tertentu, pembukaan aurat dapat dikecualikan karena alasan kebutuhan medis atau darurat yang dibahas dengan konsep istihsan bil dharurah, dan pengecualian itu bersifat sementara—berakhir ketika kondisi yang menyulitkan berakhir (Rahardjo, 2019; Santoso et al., 2022). Dengan sintesis ini, hak pasien atas layanan bermutu dan keselamatan tidak diposisikan berlawanan dengan norma kehormatan, melainkan dicari titik temu melalui doktrin kebutuhan medis atau darurat dan pembatasan proporsional (Prayuti et al., 2024; Rahardjo, 2019).

Selain informasi dan persetujuan, hak pasien juga mencakup kerahasiaan kondisi kesehatan dan data medis. Kajian tentang publikasi identitas pasien COVID-19 menekankan bahwa pasien memiliki hak agar identitas dan informasi kesehatannya dirahasiakan, dan tenaga kesehatan memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan; pembukaan data diizinkan dalam pengecualian tertentu, misalnya perintah undang-undang, perintah pengadilan, izin pasien, kepentingan masyarakat, atau kepentingan pasien (Syarifuddin, 2018). Kajian rekam medis elektronik juga menegaskan bahwa digitalisasi rekam medis memunculkan isu baru terkait kerahasiaan dan privasi pasien, serta Indonesia belum memiliki undang-undang spesifik yang mengatur rekam medis elektronik secara terperinci sehingga diperlukan regulasi khusus agar tidak menimbulkan keraguan bagi pasien maupun tenaga medis (Sinabariba, 2023; Zulhamdi, 2018).

Studi implementasi kerahasiaan rekam medis di sebuah rumah sakit menunjukkan bahwa praktik kerahasiaan belum sepenuhnya sesuai dengan regulasi menteri kesehatan yang dirujuk dalam studi tersebut, dan merekomendasikan prosedur operasional baku yang tegas, termasuk pengembalian berkas rekam medis (Digdowirogo et al., 2020; Kesuma, 2023). Sintesisnya, perlindungan pasien dalam perspektif hukum kesehatan dan nilai amanah dalam etika profesi memerlukan bukan hanya norma, tetapi juga tata kelola akses data, prosedur operasional baku, dan disiplin institusi (Kesuma, 2023; Zulhamdi, 2018).

________________________________________

6. KEWAJIBAN PASIEN DAN HAK TENAGA MEDIS

6.1 Kejujuran Informasi, Kerja Sama, dan Pencegahan Risiko

Sejumlah kajian menegaskan bahwa hubungan layanan kesehatan membutuhkan komunikasi terbuka dan informasi yang benar dari pasien. Dalam konteks pandemi, kajian tentang ketidakjujuran pasien menyatakan bahwa ketidakjujuran pasien melanggar perjanjian dokter–pasien yang dipahami sebagai inspanningsverbintenis dan dapat meningkatkan risiko bagi dokter dan tenaga kesehatan (Pratama et al., 2021; Ramanda, 2021). Kajian perlindungan tenaga kesehatan pada masa kekarantinaan menegaskan bahwa pasien yang tidak memberikan informasi jujur bertentangan dengan ketentuan hak dokter untuk memperoleh informasi lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya, dan hal itu berdampak domino bagi dokter, paramedis, pasien lain, serta keluarga (Kesuma, 2023; Liani & Mangesti, 2023).

Dalam sintesis "hukum kesehatan menurut Islam", kewajiban kejujuran pasien ini dapat dipahami sebagai prasyarat moral-hukum agar akad jasa, baik ijārah maupun terapeutik, berjalan adil dan tidak menimbulkan mudarat, sekaligus menjadi bagian dari perlindungan tenaga kesehatan yang bekerja untuk kemaslahatan publik (Liani & Mangesti, 2023; Rahardjo, 2019).

________________________________________

7. TANGGUNG JAWAB TENAGA MEDIS DAN RUMAH SAKIT

7.1 Standar Profesi, Delegasi Kewenangan, dan Vicarious Liability

Banyak kajian menempatkan standar profesi dan prosedur operasional baku sebagai ukuran utama untuk menilai ada tidaknya kelalaian medis. Kajian tentang risiko medik menegaskan bahwa risiko yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada dokter antara lain adalah ketika tindakan medis telah dilakukan sesuai standar profesi, standar medis, dan prosedur operasional baku, serta dokter telah memberikan penjelasan dan persetujuan tindakan medis untuk tindakan berisiko tinggi (Teturan, 2021). Kajian tentang pemasangan ventilator juga menyatakan bahwa bila tindakan dilakukan oleh tenaga yang memenuhi syarat dan sesuai prosedur operasional baku, kematian pasien tidak otomatis menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan karena kerugian bukan akibat kesalahan tenaga kesehatan (Pratama et al., 2021; E. E. Santoso et al., 2022).

Dalam kerangka pertanggungjawaban institusional, kajian pertanggungjawaban rumah sakit menegaskan dasar pertanggungjawaban rumah sakit terhadap kerugian akibat kelalaian tenaga kesehatan—termasuk rujukan eksplisit pada ketentuan tanggung jawab rumah sakit dalam Undang-Undang Rumah Sakit—dan pentingnya manajemen serta pembuktian standar berupa prosedur operasional baku dan standar profesi dalam menilai kelalaian (Agung, 2019; Pratama et al., 2021).

7.2 Delegasi Kewenangan kepada Perawat atau Bidan

Isu yang menonjol dalam tanggung jawab tenaga medis adalah delegasi atau pelimpahan kewenangan kepada perawat, bidan, atau dokter jaga. Kajian pelimpahan dari dokter spesialis kepada dokter jaga menyatakan bahwa tanggung jawab hukum berada pada dokter spesialis sebagai pemberi pelimpahan sepanjang tindakan dokter jaga sesuai instruksi spesialis, dan penyelesaian sengketa dapat ditempuh secara mediasi di luar pengadilan (Liani & Mangesti, 2023; Vitrianingsih & Budiarsih, 2019). Kajian hubungan dokter–perawat menegaskan pembedaan mandat dan delegasi, serta merumuskan bahwa dalam mandat, tanggung jawab utama tetap pada dokter pemberi mandat, sedangkan penyimpangan prosedur operasional baku dapat menggeser tanggung jawab pada pelaksana; sementara pada delegasi, perawat dapat menanggung tanggung jawab berbasis kesalahan bila tindakannya menyimpang dari prosedur operasional baku dan merugikan pasien (Nuratih et al., 2021; Riyanto & Panggabean, 2021).

Kajian lain tentang tindakan invasif atau circumcision oleh perawat dalam praktik mandiri menunjukkan adanya kompleksitas kewenangan karena belum ada pengaturan eksplisit yang substansial; namun penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kewenangan dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu, misalnya permintaan keluarga pasien atau keadaan overmacht, selama dilakukan sesuai standar, dan perlindungan hukum preventif ditempuh melalui pembinaan atau pengawasan dinas kesehatan serta organisasi profesi (Harisah, 2020; Yanti, 2020). Sintesisnya, hukum kesehatan dan etika Islam tentang amanah profesional serta kemaslahatan menuntut kejelasan batas kewenangan, format tertulis, serta mekanisme akuntabilitas agar keselamatan pasien dan perlindungan tenaga kesehatan dapat berjalan simultan (Riyanto & Panggabean, 2021; Vitrianingsih & Budiarsih, 2019).

7.3 Persoalan Dokteroid

Persoalan "dokteroid", yakni paramedis yang menjalankan kewenangan dokter, memperlihatkan sisi patologis budaya hukum dan risiko layanan di bawah standar. Studi tentang praktik dokteroid menyimpulkan bahwa praktik tersebut merupakan pelayanan sub-standar dan bentuk pelanggaran hukum dalam praktik kedokteran, serta menawarkan solusi perlindungan hukum berbasis transendental Islam sebagai pencegahan melalui internalisasi wahyu ilahi yang diobjektifikasi dalam karakter pelaku hukum (Gusfira, 2022; Soekiswati, 2019). Kajian sengketa dokteroid juga menekankan bahwa praktik dokteroid dapat menimbulkan kerugian seperti misdiagnosis dan kesalahan pemberian obat, dan dipandang sebagai pelanggaran terhadap aturan praktik kedokteran meskipun kerap sulit tersentuh hukum (Gusfira, 2022; Soekiswati, 2019).

Hal ini memperkuat argumen bahwa perlindungan pasien dalam perspektif Islam tidak cukup hanya dengan seruan moral; dibutuhkan rekonstruksi substansi, struktur pengawasan, dan budaya hukum agar praktik di lapangan konsisten dengan prinsip kemaslahatan dan keselamatan (Gusfira, 2022; Soekiswati, 2019).

________________________________________

8. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS

8.1 Hak atas Perlindungan saat Memenuhi Standar dan Kebutuhan Dukungan Institusional

Literatur menegaskan bahwa dokter berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan prosedur operasional baku, dan rumah sakit memiliki kewajiban menyediakan perlindungan hukum bagi dokter yang bekerja di dalamnya (Kusumaningrum, 2019; Muchsin, 2016). Kajian tentang perlindungan hukum dokter dalam situasi kegawatdaruratan—termasuk ketika tindakan dilakukan di fasilitas yang tidak sesuai surat izin praktik—menegaskan pentingnya sinkronisasi regulasi dan jaminan perlindungan hukum agar dokter dapat memberikan pertolongan berdasarkan kebutuhan medis dan standar profesi, sekaligus memperoleh hak atas informasi yang lengkap dan benar dari penerima layanan (Bahri et al., 2022; Liani & Mangesti, 2023).

Pada masa pandemi, kajian perlindungan tenaga kesehatan menunjukkan bahwa perlindungan hukum, keselamatan dan kesehatan kerja, dan pemenuhan hak—termasuk insentif—menjadi isu sentral, meskipun pelaksanaannya dinilai belum selalu optimal (Kusumaningrum, 2019; Ramadhan & Sari, 2023). Perspektif maṣlaḥah menjustifikasi insentif sebagai dukungan kemaslahatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat, karena tenaga kesehatan menanggung risiko tinggi dalam perang melawan COVID-19 (Kusumaningrum, 2019; Ramadhan & Sari, 2023).

Kajian perlindungan hukum perawat pada masa pandemi menekankan adanya dasar perlindungan bagi perawat yang menjalankan tugas berdasarkan standar profesi dan prosedur operasional baku, serta menempatkan perlindungan hukum sebagai bagian dari pemenuhan hak tenaga kesehatan (Boediningsih, 2016; Kusumaningrum, 2019). Dengan demikian, "hukum kesehatan menurut Islam" dalam pengertian kebijakan dan etika publik dapat dipahami sebagai kerangka yang menuntut perlindungan timbal balik: pasien dilindungi dari layanan yang lalai atau melanggar hak, sementara tenaga kesehatan dilindungi dari kriminalisasi atau risiko hukum ketika telah bekerja sesuai standar dan untuk kemaslahatan (Ramadhan & Sari, 2023; Soekiswati, 2019).

________________________________________

9. PERLINDUNGAN PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA KESEHATAN

9.1 Hak atas Pemulihan Kerugian

Sejumlah kajian mengkategorikan pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan sehingga perangkat perlindungan konsumen relevan untuk menilai pelanggaran hak pasien, yang mencakup kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi, dan ganti rugi (Afifah et al., 2021; Prayuti, Lany, Sari, et al., 2024). Kajian perlindungan pasien sebagai konsumen menilai bahwa perlindungan hukum pasien di suatu rumah sakit Islam masih rendah, ditandai dengan sulitnya meminta pertanggungjawaban atas bahaya kesehatan atau kematian akibat dugaan malpraktik dan absennya kesetaraan posisi hukum (equality before the law) antara pasien dan tenaga medis (Margareta, 2023; Prayuti, Lany, Sari, et al., 2024).

Di sisi lain, literatur perbandingan perlindungan konsumen jasa kesehatan menegaskan perlunya penguatan edukasi hak konsumen atau pasien, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap penyedia layanan, serta rujukan normatif pada aturan perlindungan konsumen dan aturan kesehatan dalam rangka kepastian dan perlindungan hak (Afifah et al., 2021; Annisa, 2023). Dalam konteks pemulihan, kajian tentang restitusi bagi korban tindak pidana kelalaian medis menyimpulkan bahwa pemenuhan hak restitusi masih sangat bergantung pada upaya jaksa penuntut umum; ketika pelaku tidak mampu atau enggan, korban dapat tidak memperoleh ganti rugi karena tidak ada pengaturan khusus tentang restitusi atau kompensasi untuk kelalaian medis dan rezim yang ada dinilai memiliki kelemahan (Kurniawati, 2021; Prayuti, Lany, Sari, et al., 2024).

Sintesisnya, perlindungan pasien tidak hanya soal "mencegah" melalui standar dan informed consent, tetapi juga soal menjamin mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban, yang dalam logika keadilan dan dalam kerangka maqāṣid tentang perlindungan jiwa dan harta menuntut kepastian prosedural dan kelembagaan (Kurniawati, 2021; Narayana et al., 2020).

________________________________________

10. KERAHASIAAN MEDIS DAN REKAM MEDIS

10.1 Konvensional dan Elektronik: Amanah, Privasi, dan Tata Kelola Data

Kerahasiaan medis diposisikan sebagai hak pasien dan kewajiban tenaga kesehatan serta rumah sakit. Kajian implementasi rahasia kedokteran menegaskan bahwa pelanggaran kewajiban menyimpan rahasia dapat berimplikasi pada sanksi perdata, pidana, maupun administrasi, serta menegaskan adanya pengaturan khusus rahasia kedokteran dalam regulasi menteri kesehatan yang dirujuk kajian tersebut (Digdowirogo et al., 2020; Syarifuddin, 2018). Studi kasus implementasi kerahasiaan rekam medis menunjukkan adanya masalah kepatuhan dan merekomendasikan prosedur operasional baku yang jelas tentang tata kelola berkas rekam medis (Digdowirogo et al., 2020; Kesuma, 2023).

Dalam konteks COVID-19, kajian publikasi identitas pasien menegaskan bahwa penyebaran data identitas dan rekam medis oleh masyarakat dapat dikenakan pidana, sementara tenaga kesehatan yang tidak menjaga kerahasiaan dapat dikenai sanksi administratif; pembukaan data hanya dimungkinkan dalam pengecualian tertentu (Irianto et al., 2022; Syarifuddin, 2018).

Transformasi menuju rekam medis elektronik memperluas tantangan. Kajian tentang rekam medis elektronik menegaskan bahwa jika data jatuh ke tangan yang tidak berhak dapat menimbulkan masalah hukum dan tanggung jawab bagi rumah sakit serta dokter, dan menilai belum adanya undang-undang yang secara spesifik mengatur rekam medis elektronik sehingga masih merujuk pada kategori "dokumen elektronik" yang dinilai belum rinci; karena itu diperlukan regulasi khusus (Sinabariba, 2023; Zulhamdi, 2018). Kajian lain menegaskan kebutuhan kepastian hukum atas rekam medis elektronik untuk melindungi kerahasiaan data pasien dan mendukung fungsi pembuktian di pengadilan, sehingga negara perlu memberi standar kepastian hukum atas perubahan rekam medis konvensional ke elektronik (Sinabariba, 2023; Zulhamdi, 2018).

Sintesisnya, dalam perspektif hukum kesehatan bernilai Islam, kerahasiaan bukan sekadar isu teknis teknologi informasi, melainkan isu amanah profesional dan perlindungan martabat pasien yang memerlukan desain akses terbatas, prosedur operasional baku, dan kepastian norma (Kesuma, 2023; Zulhamdi, 2018).

________________________________________

11. TELEMEDICINE DAN LAYANAN DIGITAL

11.1 Perlindungan Pasien, Tanggung Jawab Dokter, dan Kesenjangan Regulasi

Perkembangan telemedicine memunculkan peluang dan risiko sehingga isu perlindungan pasien menjadi penting karena terdapat potensi malpraktik dan persoalan privasi data (Amir & Purnama, 2021; Dewi & Syam, 2024). Studi perlindungan pasien pada aplikasi telemedicine FisDok menyimpulkan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi pasien telah berjalan baik, antara lain karena tenaga kesehatan yang terlibat telah memiliki surat tanda registrasi dan merujuk pada regulasi terkait, termasuk regulasi menteri kesehatan yang dirujuk studi tersebut (Amir & Purnama, 2021; Sinabariba, 2023).

Namun kajian lain tentang tanggung jawab dokter pada konsultasi daring menyatakan bahwa hingga saat kajian itu ditulis, belum ada regulasi yang detail mengenai layanan medis berbasis daring, dan undang-undang kesehatan serta praktik kedokteran disebut belum digunakan sebagai rujukan implementasi praktik kedokteran daring dalam kerangka yang memadai (Annisa, 2023; Dewi & Syam, 2024). Perbandingan perlindungan konsumen jasa kesehatan juga menekankan pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan untuk menjaga kualitas layanan di era globalisasi dan mobilitas layanan kesehatan (Afifah et al., 2021; Annisa, 2023).

Sintesisnya, pemaknaan "hukum kesehatan menurut Islam" pada ruang digital menuntut dua hal yang paralel: pertama, kepastian dan tata kelola hukum untuk menghindari mudarat layanan jarak jauh; kedua, penegakan etika layanan yang meliputi kejujuran informasi, kerahasiaan, dan persetujuan sebagai prasyarat kemaslahatan dalam relasi jasa (Amir & Purnama, 2021; Narayana et al., 2020).

________________________________________

12. PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS

12.1 Mediasi, Arbitrase, dan Orientasi Perlindungan Hak

Kajian tentang sengketa medis menekankan penggunaan litigasi dan juga alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi, termasuk mediasi (Kusumaningrum, 2019; Vitrianingsih & Budiarsih, 2019). Kajian tentang efektivitas mediasi dan arbitrase dalam sengketa konsumen kesehatan menyimpulkan bahwa mediasi dinilai efektif dan efisien karena mendorong kesepakatan sukarela, sementara arbitrase memberikan kepastian hukum lebih tinggi karena putusannya final dan mengikat, meskipun lebih formal dan berbiaya (Awangga, 2023; Kusumaningrum, 2019).

Dalam isu delegasi kewenangan, kajian pelimpahan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan kepada dokter jaga juga menegaskan mediasi sebagai model penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang memfasilitasi pasien meminta tanggung jawab tanpa harus menggugat ke pengadilan (Sunggu, 2016; Vitrianingsih & Budiarsih, 2019). Pada sisi lain, kajian restitusi korban kelalaian medis menilai bahwa penegakan hukum masih lebih berorientasi pada sanksi pelaku daripada pemenuhan hak korban, karena ketiadaan kewajiban restitusi yang diformalkan secara khusus (Kurniawati, 2021; Prayuti, Lany, Sari, et al., 2024).

Sintesisnya, perlindungan pasien yang komprehensif mensyaratkan desain penyelesaian sengketa yang tidak hanya "menghukum", tetapi juga memulihkan—sejalan dengan orientasi kemaslahatan berupa perlindungan jiwa dan harta yang menjadi kerangka maqāṣid dalam sebagian literatur kesehatan Islam (Kurniawati, 2021; Narayana et al., 2020).

________________________________________

13. ISU ETIKA-BIOHUKUM

13.1 Dialektika Hukum Islam dan Hukum Positif: Euthanasia Pasif

Sebagai ilustrasi bagaimana hukum Islam dapat memberi kriteria etis-hukum pada tindakan medis yang sensitif, literatur euthanasia menunjukkan adanya perdebatan konseptual yang relevan bagi perlindungan hak hidup. Kajian perbandingan menyatakan bahwa euthanasia dipandang sebagai perbuatan terlarang dalam hukum Islam dan juga dilarang dalam hukum Indonesia, yang dikualifikasi sebagai tindak pidana (Lambok & Asyiafa, 2019; Soewondo et al., 2023).

Namun terdapat nuansa pada euthanasia pasif: kajian maqāṣid al-syarī'ah menyatakan bahwa penghentian perawatan atau pencabutan alat bantu dapat dibolehkan dalam kondisi tertentu, misalnya ketika pasien mengalami kematian batang otak, dan dalam kondisi ini euthanasia pasif tidak diklasifikasikan sebagai pembunuhan; bahkan dipertimbangkan sebagai kemaslahatan karena alat medis dapat digunakan untuk pasien lain yang membutuhkan (Purnomo, 2023; Yunus & Luthfiani, 2019). Dengan sintesis ini, "hukum kesehatan menurut Islam" dapat berperan sebagai metodologi penilaian (judgment framework) untuk memastikan keputusan klinis tetap berada dalam koridor perlindungan martabat manusia, kepastian tanggung jawab, dan kemaslahatan publik (Lambok & Asyiafa, 2019; Purnomo, 2023).

________________________________________

14. PENUTUP

14.1 Merumuskan Hukum Kesehatan Menurut Islam sebagai Sintesis Hak–Kewajiban, Akuntabilitas, dan Kemaslahatan

Berdasarkan literatur yang tersedia, "hukum kesehatan menurut hukum Islam" dapat dipahami sebagai pendekatan yang menempatkan pelayanan kesehatan sebagai relasi hukum jasa (ijārah) yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik (Rahardjo, 2019; Suparman, 2020), sekaligus menilai kebijakan dan praktik kesehatan dengan orientasi maqāṣid—misalnya menjaga jiwa dan harta—dan maṣlaḥah, yakni mewujudkan manfaat dan mencegah bahaya (Narayana et al., 2020; Ramadhan & Sari, 2023).

Dalam praktik kelembagaan Indonesia, pendekatan ini bersinggungan dengan rezim hukum positif yang mengatur transaksi terapeutik, informed consent, kerahasiaan medis, standar profesi, pelimpahan kewenangan, tanggung jawab rumah sakit, serta mekanisme penyelesaian sengketa (Agung, 2019; Digdowirogo et al., 2020; Prayuti, Lany, Takaryanto, et al., 2024; Vitrianingsih & Budiarsih, 2019). Karena itu, agenda utamanya adalah membangun tata kelola yang konsisten: pasien memperoleh perlindungan hak secara substantif yang mencakup informasi, persetujuan, keselamatan, kerahasiaan, dan pemulihan kerugian; tenaga medis memperoleh perlindungan ketika bekerja sesuai standar dan kebutuhan medis; dan institusi layanan memiliki struktur pengawasan serta mekanisme akuntabilitas yang efektif untuk mencegah praktik sub-standar seperti dokteroid (Gusfira, 2022; Soekiswati, 2019).

Dalam sintesis nilai, gagasan perlindungan hukum berbasis transendental dan etika Islam menekankan bahwa kepatuhan pada norma bukan hanya kepatuhan formal, melainkan bagian dari pembentukan karakter pelaku hukum dan profesional kesehatan demi kemanusiaan dan keselamatan pasien (Narayana et al., 2020; Soekiswati, 2019).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, W., Raissa, A., & Sukendar, A. Y. S. (2021). Publikasi Identitas Pasien Covid-19 dalam Perspektif Hukum Pidana. Adalah, 5(1), 22–44. https://doi.org/10.15408/adalah.v5i1.22209

Agung, K. S. (2019). Pertanggungjawaban Rumah Sakit J.K. Atas Kelalaian Dalam Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Sapientia Et Virtus, 4(1), 01–17. https://doi.org/10.37477/sev.v4i1.185

Amir, N., & Purnama, D. N. (2021). Perbuatan Perawat yang Melakukan Kesalahan dalam Tindakan Medis. Kertha Wicaksana, 15(1), 26–36. https://doi.org/10.22225/kw.15.1.2821.26-36

Annisa, F. N. (2023). Analisis Pasal 28 H UUD 1945 (Pelayanan Kesehatan) Melalui BPJS. Proceeding Legal Symposium, 1. https://doi.org/10.18196/pls.v1i1.108

Awangga, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Rawat Inap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Collegium Studiosum Journal, 6(1), 69–80. https://doi.org/10.56301/csj.v6i1.813

Bahri, S., Mu'in, F., Martinouva, R. A., & Effendi, N. (2022). Implementasi Perlindungan Hukum Pasien Tentang Rahasia Kedokteran (Studi pada Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Bandar Lampung). Jurnal Hukum Malahayati, 3(1), 32–45. https://doi.org/10.33024/jhm.v3i1.4143

Boediningsih, W. (2016). Kekuatan Hukum Rekam Medis Dalam Pembuktian Perkara Malpraktek. E-Jurnal the Spirit of Law, 2(2), 65–82. https://doi.org/10.33121/tsl.v2i2.475

Dewi, W. R., & Syam, M. H. (2024). Kajian terhadap Putusan Hakim Nomor 1747/Pid.B/2023/Pn. Sby Ditinjau dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Bandung Conference Series Law Studies, 4(1), 168–174. https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i1.9794

Digdowirogo, H. S., Baharuddin, M. F., & Setyanto, D. B. (2020). Sikap Dokter terhadap Konsultasi Seks Pasien Usia Remaja. Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, 4(2), 67. https://doi.org/10.26880/jeki.v4i2.51

Gusfira, N. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Kesalahan Profesi Oleh Tenaga Kesehatan. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 17(2), 262–274. https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i2.6199

Halim, R. S., Chandra, T. Y., & Mau, H. A. (2023). Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kelalaian Medis di Indonesia. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(9), 3048–3075. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.580

Harisah, H. (2020). Kebijakan Pemberian Insentif Pada Tenaga Medis Virus Corona Covid-19 Pendekatan Maslahah. Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 7(6). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15320

Irianto, B. S., Triwulandari, E., & Tarsono, E. (2022). Rekam Medis, Bukti Penetapan Dalam Prosedur Penanganan Jenasah Corona Virus Disease (COVID-19) (Ethico Legal). JLR – Jurnal Legal Reasoning, 4(2), 184–211. https://doi.org/10.35814/jlr.v4i2.3605

Kesuma, S. I. (2023). Rekam Medis Elektronik pada Pelayanan Rumah Sakit di Indonesia: Aspek Hukum dan Implementasi. Aladalah Jurnal Politik Sosial Hukum dan Humaniora, 1(1), 195–205. https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i1.188

Kurniawati, S. N. A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pasien pada Tindakan Operasi Dalam Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent). Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 8(2), 170. https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49766

Kusumaningrum, A. E. (2019). Analisis Transaksi Terapeutik Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Pasien. Yustisia Merdeka Jurnal Ilmiah Hukum, 5(2). https://doi.org/10.33319/yume.v5i2.35

Lambok, B. D., & Asyiafa, A. P. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Tenaga Medis Dalam Tindakan Pemasangan Alat Pernapasan Lewat Mulut (Ventilator) Pada Pasien di Rumah Sakit. Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia, 4(12), 74. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v4i12.830

Lastini, K., Sutrisno, E., & Sugiarti, T. (2020). Perlindungan Hukum Profesi Bidan Dalam Pelimpahan Wewenang Tindakan Medis. Mimbar Keadilan, 13(2), 131–140. https://doi.org/10.30996/mk.v13i2.3324

Liani, N. A., & Mangesti, Y. A. (2023). Legalitas Perawat Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan. Conference on Innovation and Application of Science and Technology (Ciastech), 6(1), 309. https://doi.org/10.31328/ciastech.v6i1.5275

Margareta, M. (2023). Principium Iuris Patientium Sebagai Perlindungan Terhadap Hak Pasien Yang Terkena Stroke. Journal of Global Legal Review, 1(1), 23–36. https://doi.org/10.59963/jglegar.v1i1.189

Muchsin, A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam Transaksi Terapeutik. Jurnal Hukum Islam, 7(1). https://doi.org/10.28918/jhi.v7i1.600

Narayana, P., Dayati, J. V., & Verdiana, M. (2020). Resiko Medik Dokter Dalam Operasi Mata Yang Mengakibatkan Kebutaan. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 3(2), 266–277. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i2.3991

Nuralim, N. (2019). Tugas dan Tanggungjawab Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Jurnal Al-Dustur, 1(1). https://doi.org/10.30863/jad.v1i1.347

Nuratih, N. K. R. T. A., Wijaya, I. K. K. A., & Widiati, I. A. P. (2021). Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Penanggulangan Covid-19 dalam Rangka Pelayanan Medis di Rumah Sakit. Jurnal Preferensi Hukum, 2(2), 248–253. https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3317.248-253

Pratama, Y. D., Sangking, & Farina, T. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien BPJS Kesehatan dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya. Journal of Environment and Management, 2(2), 191–199. https://doi.org/10.37304/jem.v2i2.2948

Prayuti, Y., Lany, A., Sari, N. E., Sujana, I. K. E., & Widya, W. (2024). Penguatan Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jasa Kesehatan: Perbandingan Hukum Nasional dan Internasional. Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia, 9(3), 1914–1923. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i3.15398

Prayuti, Y., Lany, A., Takaryanto, D., Hamdan, A. R., Ciptawan, B., & Nugroho, E. A. (2024). Efektivitas Mediasi Dan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Kesehatan. Syntax Idea, 6(3), 1533–1544. https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3165

Purnomo, M. (2023). Rekontruksi Perjanjian Therapiutik Dokter dan Pasien. Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan, 14(1), 216–226. https://doi.org/10.26751/jikk.v14i1.1667

Rahardjo, B. (2019). Implementasi Kerahasiaan Informasi Medis Dalam Rekam Medis Pasien (Studi Kasus di Rumah Sakit Islam AT-TIN HUSADA Ngawi Jawa Timur). Jurnal Manajemen Informasi dan Administrasi Kesehatan (JMIAK), 2(1). https://doi.org/10.32585/jmiak.v2i01.448

Ramadhan, S., & Sari, A. E. (2023). Karakteristik Hubungan Hukum Pasien dengan Tenaga Medis dalam Pelayanan Rumah Sakit Syariah di Indonesia. Iltizamat Journal of Economic Sharia Law and Business Studies, 2(1), 254–266. https://doi.org/10.55120/iltizamat.v2i1.951

Ramanda, A. T. H. (2021). Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Konsultasi Via Online Apabila Pasien Mengalami Kerugian. Yustisia Merdeka Jurnal Ilmiah Hukum, 7(1), 1–8. https://doi.org/10.33319/yume.v7i1.73

Riyanto, O. S., & Panggabean, H. W. (2021). Tantangan Bagi Dokter Atas Ketidakjujuran Pasien dalam Memberikan Keterangan Di Masa Pandemi Covid-19. Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(6), 2987. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.3112

S, K. F. (2022). Keberadaan Dokter Ahli Kandungan Laki-Laki Dalam Tinjauan Hukum Islam. Pendalas Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengabdian Masyarakat, 2(2), 89–95. https://doi.org/10.47006/pendalas.v2i2.101

Santoso, A. P. A., Aryono, A., Prakoso, A. P., Faruk, U., & Lestari, T. I. (2022). Kajian Yuridis Tindakan Circumsisi Oleh Perawat Pada Praktik Keperawatan Mandiri (Studi Kabupaten Sidoarjo). JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 6(2). https://doi.org/10.58258/jisip.v6i2.2816

Santoso, E. E., Kurniawan, K., & Hirsanuddin, H. (2022). Bentuk Perlindungan Hukum Hak Konsumen Dalam Menggunakan Jasa Pelayanan Kesehatan. Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, 10(3), 603. https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i03.p11

Sinabariba, M. R. (2023). Perlindungan Hak Layanan Kesehatan Ibu Bersalin di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. J-Glegar, 1(1), 51–64. https://doi.org/10.59963/jglegar.v1i1.197

Soekiswati, S. (2019). Studi Kritis Praktik Dokteroid Paramedis pada Pelayanan Kesehatan. Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 111. https://doi.org/10.31764/jmk.v10i2.1968

Soewondo, S. S., Parawansa, S. S. R., & Amri, U. (2023). Konsep Euthanasia di Berbagai Negara dan Pembaruannya di Indonesia. Media Iuris, 6(2), 231–254. https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.43841

Suarda, I. G. W., Setyawan, F., & Elfiah, U. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Covid-19 pada Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit: Sebuah Literature Review. Supremasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum, 32(1), 40–59. https://doi.org/10.33369/jsh.32.1.40-59

Sunggu, A. C. O. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Dokter pada Pelayanan Kegawatdaruratan di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. Jurnal Idea Hukum, 2(1). https://doi.org/10.20884/1.jih.2016.2.1.30

Suparman, R. (2020). Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Dokter Dalam Sengketa Medis. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 17(2), 188–215. https://doi.org/10.29313/shjih.v17i2.5441

Syarifuddin, A. (2018). Pengaruh Transformasi Sosial pada Perlindungan Hukum Profesi Kedokteran Terhadap Malapraktik Medik. Al-Ishlah Jurnal Ilmiah Hukum, 21(1), 11–21. https://doi.org/10.33096/aijih.v20i1.13

Tahir, M. (2023). Perlindungan Terhadap Hak Petugas Medis pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan. Sapientia Et Virtus, 8(2), 307–329. https://doi.org/10.37477/sev.v8i2.453

Teturan, I. (2021). Perjanjian Terapeutik Terhadap Pasien Sebelum Dilakukan Pembedahan: Studi Kasus RSUD Biak Numfor. JIHK, 3(1), 34–44. https://doi.org/10.46924/jihk.v3i1.148

Vitrianingsih, Y., & Budiarsih, B. (2019). Pelimpahan Wewenang Dokter Kepada Profesi Perawat Dalam Tindakan Medis dari Perspektif Hukum. Jurnal Hukum Magnum Opus, 2(2), 185. https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2545

Wahyuni, W. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan pada Pasien di Puskesmas Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Jurnal Al-Dustur, 2(1). https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.359

Yanti, E. (2020). Kajian Yuridis Legalisasi Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif. Lex Renaissance, 5(4). https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art6

Yuarsa, T. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Atas Pelimpahan Kewenangan Medis Dokter Spesialis Kepada Dokter Jaga di Rumah Sakit. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 17(2), 166–187. https://doi.org/10.29313/shjih.v17i2.5400

Yunus, F. M., & Luthfiani, A. (2019). Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif menurut Hukum Islam (Studi tentang Maqāṣid al-Syarī'ah). Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 3(2), 438. https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4386

Zulhamdi, Z. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perempuan Melahirkan pada Dokter Kandungan Laki-Laki. Al-Qadha Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 4(2), 74–97. https://doi.org/10.32505/qadha.v4i2.314