01355 - Hak Guna Usaha (HGU) dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Pengelolaan Tanah Negara di Indonesia

Abstrak

Hak Guna Usaha (HGU) merupakan instrumen hukum agraria yang memberikan hak kepada pihak tertentu untuk mengusahakan tanah negara bagi kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dalam jangka waktu tertentu. Artikel ini bertujuan menganalisis HGU dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka evaluasi normatif-etis. Melalui metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif, kajian ini menelaah titik temu dan titik kritik antara rezim HGU dalam hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip Islam tentang pengelolaan tanah. Hasil kajian menunjukkan bahwa HGU dapat dipandang kompatibel dengan prinsip Islam sejauh diselenggarakan sebagai instrumen pemanfaatan tanah negara yang produktif, berkeadilan, dan tidak menimbulkan mudarat sosial. Terdapat tiga prinsip utama yang menjadi titik temu: (1) legitimasi akses tanah negara harus diarahkan pada kemaslahatan luas dan prioritas kelompok lemah; (2) kewajiban produktivitas dan larangan penelantaran merupakan korespondensi kuat antara rezim HGU dan doktrin ihyā' al-mawāt; serta (3) transparansi dan akuntabilitas informasi HGU penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan mendukung redistribusi yang adil. HGU menjadi bermasalah secara maqāṣid apabila dipraktikkan sebagai sarana konsentrasi lahan, ketertutupan, dan penelantaran.

Kata kunci: Hak Guna Usaha, hukum Islam, maqāṣid al-syarī'ah, tanah negara, reforma agraria

________________________________________

Abstract

The Right to Cultivate Land (Hak Guna Usaha/HGU) is an agrarian legal instrument granting certain parties the right to utilize state land for agricultural, plantation, fishery, and livestock activities within a specified period. This article aims to analyze HGU from an Islamic law perspective using the maqāṣid al-syarī'ah framework as a normative-ethical evaluation tool. Through normative juridical research methods with conceptual and comparative approaches, this study examines the points of convergence and criticism between the HGU regime under Indonesian positive law and Islamic principles on land management. The findings indicate that HGU can be considered compatible with Islamic principles insofar as it functions as an instrument for productive, equitable, and socially beneficial utilization of state land. Three main principles emerge as convergence points: (1) the legitimacy of access to state land must be directed toward broad public benefit and priority for vulnerable groups; (2) the obligation of productivity and prohibition of land abandonment constitute a strong correspondence between the HGU regime and the doctrine of ihyā' al-mawāt; and (3) transparency and accountability of HGU information are essential to prevent abuse of authority and support equitable redistribution. HGU becomes problematic from a maqāṣid perspective when practiced as a means of land concentration, opacity, and neglect.

Keywords: Right to Cultivate Land, Islamic law, maqāṣid al-syarī'ah, state land, agrarian reform

________________________________________

I. Pendahuluan

Tanah dipahami sebagai sarana yang sangat vital bagi kehidupan manusia dan menjadi basis berbagai aktivitas ekonomi—terutama pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan juga permukiman—sehingga negara membangun kerangka hukum untuk mengatur penguasaan dan pemanfaatannya agar tertib serta terarah pada tujuan kesejahteraan publik (Carolina et al., 2022, 2023). Dalam konteks Indonesia, salah satu bentuk hak atas tanah yang menonjol untuk kegiatan agraria produktif berskala usaha adalah Hak Guna Usaha (HGU), yang secara garis besar dipahami sebagai hak untuk mengusahakan tanah negara untuk kegiatan agraria tertentu dalam jangka waktu tertentu (Fahamsyah, 2019; Zakaria, 2022).

Namun, karena Indonesia bukan negara teokratis dan juga bukan negara sekuler yang menafikan peran agama, diskursus tentang HGU kerap dikaitkan dengan nilai-nilai hukum Islam—terutama pada tataran etika pengelolaan tanah dan orientasi kemaslahatan—yang dalam berbagai kajian diposisikan sebagai salah satu sumber nilai dalam pembentukan dan pembacaan hukum agraria nasional (Fathoni & Fatahullah, 2023; Sekarmadji, 2012). Sejalan dengan itu, kajian tertentu bahkan menyatakan bahwa hukum agraria nasional (UUPA) secara material memuat ketentuan yang bersumber dari hukum adat, hukum perdata Barat, dan hukum Islam, sehingga pembacaan "HGU menurut hukum Islam" lebih tepat ditempatkan sebagai analisis normatif-etis (maqāṣid dan kemaslahatan) terhadap desain serta praktik HGU dalam hukum positif Indonesia, bukan sebagai penggantian definisi HGU yang telah ditetapkan undang-undang (Yunantha & Gultom, 2024).

Kerangka pembahasan ini menjadi penting karena HGU pada praktiknya tidak hanya menyangkut kepastian hak untuk investasi agraria, melainkan juga menyinggung isu ketimpangan penguasaan lahan, konflik agraria, transparansi informasi, serta risiko penelantaran tanah—isu-isu yang secara normatif dapat dinilai dengan perangkat tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarī'ah), termasuk orientasi keadilan distribusi dan larangan praktik yang menimbulkan mudarat sosial (Mursil, 2014; Urasana et al., 2023; Yogatama et al., 2023). Dengan demikian, pembahasan "HGU menurut hukum Islam" perlu dimulai dari: (i) batasan yuridis HGU dalam hukum positif; (ii) prinsip-prinsip Islam tentang pengelolaan tanah yang relevan; dan (iii) titik temu-kritik antara keduanya dalam rangka mendorong tata kelola HGU yang lebih maslahat (Fahamsyah, 2019; Silviana, 2019; Yogatama et al., 2023; Zakaria, 2022).

________________________________________

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian bahan-bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan kajian ilmiah yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach), dengan menganalisis konsep HGU dalam hukum positif Indonesia dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip pengelolaan tanah dalam hukum Islam. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber primer berupa peraturan perundang-undangan agraria serta sumber-sumber sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan HGU dan hukum Islam. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan kerangka maqāṣid al-syarī'ah sebagai pisau analisis utama.

________________________________________

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 HGU dalam Hukum Positif Indonesia: Definisi, Objek, Subjek, dan Tujuan Penggunaan

Dalam hukum positif Indonesia, HGU didefinisikan sebagai hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan, sebagaimana dirujuk dalam pembahasan Pasal 28 UUPA di sejumlah kajian (Fahamsyah, 2019; Martini et al., 2019; Winata & Sinaga, 2019). Sejumlah studi juga menegaskan bahwa pengaturan pelaksana menambahkan cakupan penggunaan HGU untuk perkebunan, sehingga secara praktik HGU menjadi instrumen utama perusahaan perkebunan untuk mengelola tanah negara (Martini et al., 2019; Sakti, 2019; Zakaria, 2022). Karena itu, deskripsi ringkas yang menyebut HGU sebagai "hak untuk mengusahakan tanah negara untuk pertanian, perkebunan, atau perikanan dalam jangka waktu tertentu" selaras dengan uraian definisional yang berulang kali ditegaskan dalam literatur hukum agraria Indonesia (Fahamsyah, 2019; Martini et al., 2019).

Dari sisi objek, beberapa kajian menekankan bahwa HGU pada prinsipnya diberikan di atas tanah negara, yakni tanah yang dikuasai langsung oleh negara (Fahamsyah, 2019; Martini et al., 2019; Winata & Sinaga, 2019). Dari sisi subjek, HGU dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, yang merupakan prinsip yang konsisten disebut dalam berbagai pembahasan HGU (Fahamsyah, 2019; Martini et al., 2019; Zamil, 2015). Dari sisi tujuan penggunaan, HGU dibatasi untuk kegiatan agraria produktif—pertanian, perikanan, peternakan—dan melalui peraturan pelaksana juga mencakup perkebunan, sehingga HGU bukanlah hak yang bebas digunakan untuk segala kepentingan non-agraria (Martini et al., 2019; Sakti, 2019; Zakaria, 2022). Bahkan dalam konteks pembedaannya dengan hak lain, kajian mengenai subjek tertentu—misalnya partai politik—menegaskan bahwa badan hukum yang tujuannya di luar kegiatan pertanian, perikanan, peternakan, atau perkebunan tidak tepat diberikan HGU; namun pada saat yang sama ditegaskan pula bahwa pembatasan peruntukan itu tidak otomatis melarang adanya bangunan di atas tanah HGU sepanjang bangunan tersebut fungsional untuk menunjang usaha agraria yang dijalankan (Sarwani, 2023).

Terkait jangka waktu, studi mengenai politik hukum pemberian HGU dan kajian normatif lain menyatakan bahwa HGU diberikan untuk jangka waktu tertentu—antara lain disebut 25 tahun hingga 35 tahun dalam rujukan tertentu—dapat diperpanjang misalnya 25 tahun, dan dalam beberapa uraian juga disebut dimungkinkan pembaruan hak, sehingga HGU dipahami sebagai hak berjangka yang dapat diperpanjang sesuai syarat hukum yang berlaku (Ramadwika et al., 2023; Zamil, 2015). Terkait luasan, beberapa rujukan menyebut batas luas minimal tertentu dan batas maksimum untuk perseorangan—misalnya 25 hektar—sedangkan untuk badan hukum batas maksimum ditentukan oleh otoritas pertanahan, sehingga isu pembatasan luas bagi badan hukum sering dipandang belum tegas dan memunculkan problem ketimpangan (Ardani, 2021; Fayola et al., 2023; Husna, 2017). Seluruh desain tersebut memperlihatkan bahwa HGU bukan sekadar "izin", melainkan hak atas tanah yang mengandung relasi kewenangan, kewajiban, dan sanksi administratif tertentu bila tujuan penggunaannya dilanggar (Rizaldi et al., 2023; Zakaria, 2022).

3.2 Kewajiban Produktivitas dalam HGU dan Paralelnya dengan Prinsip Islam tentang Tanah

Sejumlah kajian menegaskan bahwa pemegang HGU memikul kewajiban untuk melaksanakan usaha sesuai peruntukan dan persyaratan keputusan pemberian hak, serta mengusahakan tanah dengan baik sesuai kelayakan usaha, sehingga HGU secara normatif diarahkan untuk mencegah spekulasi dan memastikan tanah benar-benar produktif (Ramadwika et al., 2023; Rizaldi et al., 2023). Dalam perkembangan regulasi, kewajiban untuk mulai melaksanakan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah HGU diberikan juga ditegaskan dalam rujukan mengenai PP 18/2021—misalnya kewajiban melaksanakan usaha pertanian, perikanan, dan/atau peternakan sesuai peruntukan paling lama dua tahun sejak hak diberikan (Prayoga, 2023). Di sisi lain, beberapa kajian menyatakan bahwa penelantaran atau tidak digunakannya tanah sesuai tujuan dapat berujung pada hapusnya HGU, baik karena berakhirnya jangka waktu, penghentian sebelum waktu berakhir, penelantaran, tanah musnah, maupun subjeknya tidak lagi memenuhi syarat, sehingga dimensi "produktif atau dicabut" melekat pada rezim HGU (Ramadwika et al., 2023). Dengan demikian, HGU secara normatif dibangun sebagai hak berjangka yang bersyarat pada produktivitas, bukan hak absolut tanpa fungsi sosial (Anggriani, 2012).

Prinsip bersyarat pada produktivitas ini memiliki korespondensi kuat dengan pendekatan Islam yang dibahas dalam beberapa studi. Dalam kajian tentang tanah terlantar, dinyatakan bahwa dalam fikih Islam tanah terlantar dikenal sebagai tanah mati (al-mawāt), yakni tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan, dan terdapat anjuran untuk ihyā' al-mawāt (menghidupkan tanah mati) sebagai penegasan bahwa setiap tanah seharusnya dimanfaatkan (Sekarmadji, 2012). Kajian lain yang memakai perspektif maqāṣid al-syarī'ah menegaskan bahwa penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya agar bermanfaat bagi pemilik, masyarakat, dan negara, serta disebut pula prinsip bahwa kepemilikan lahan pertanian disyaratkan untuk dikelola; apabila tanah terlantar atau mati tidak dihidupkan oleh pemiliknya, negara dapat menariknya dan memberikannya kepada pihak lain yang mampu mengolahnya (Silviana, 2019). Literatur yang membahas alokasi lahan pertanian dalam perspektif Islam juga menggarisbawahi otoritas negara untuk menjamin pemanfaatan tanah agar menghadirkan kemaslahatan luas, serta memberi contoh historis pengambilalihan tanah yang dinilai ditelantarkan lebih dari tiga tahun dalam kasus Bilal bin Harits sebagai ilustrasi bahwa penelantaran diposisikan sebagai dasar koreksi oleh otoritas (Yogatama et al., 2023). Dengan demikian, baik dalam konstruksi HGU maupun dalam beberapa formulasi prinsip Islam yang dikaji, terdapat benang merah: hak atau akses atas tanah dibenarkan sejauh menghasilkan kemanfaatan (produktif), dan penelantaran membuka ruang penertiban atau pengalihan (Sekarmadji, 2012; Silviana, 2019; Yogatama et al., 2023).

3.3 Hak Menguasai Negara, Kemaslahatan, dan Pembacaan Islam terhadap Legitimasi HGU

Dalam literatur hukum Indonesia, HGU ditempatkan dalam kerangka hak menguasai negara atas tanah yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat, yang menjadi fondasi politik hukum pertanahan sebagaimana dikaitkan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dalam kajian jaminan kepastian hukum pertanahan (Carolina et al., 2022). Literatur yang menempatkan Islam sebagai perspektif analitis menyatakan bahwa negara memiliki otoritas untuk memastikan pemanfaatan tanah agar menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat luas, dan dalam konteks Indonesia, "perolehan hak rakyat atas tanah negara untuk pertanian menurut UUPA diwujudkan dalam HGU" (Yogatama et al., 2023). Artinya, dalam pembacaan tertentu, HGU dapat dipahami sebagai bentuk instrumen negara untuk mendistribusikan akses pengusahaan tanah negara dalam rangka produksi agraria (Fahamsyah, 2019; Yogatama et al., 2023). Pada titik ini, "HGU menurut hukum Islam" tidak muncul sebagai istilah teknis fikih yang menggantikan HGU, melainkan sebagai penilaian maqāṣid: apakah distribusi akses pengusahaan tanah negara melalui HGU benar-benar memastikan kemaslahatan luas—terutama kelompok lemah—atau justru memfasilitasi konsentrasi dan ketimpangan (Mursil, 2014; Yogatama et al., 2023).

Dalam kajian yang menilai kebijakan alokasi lahan berorientasi korporasi, disebut bahwa HGU adalah pelimpahan sebagian hak menguasai negara di bidang pertanian, namun dalam praktik HGU lebih banyak ditujukan bagi korporasi padat modal, dan bahkan disebut adanya indikator ketimpangan—misalnya indeks gini atas HGU—yang dibaca sebagai fakta ketimpangan tinggi (Yogatama et al., 2023). Pada saat yang sama, penelitian tentang pembatasan HGU menegaskan bahwa status quo pengaturan pembatasan HGU untuk badan hukum cenderung hanya terkait perizinan, sedangkan batasan ukuran atau besaran HGU bagi badan hukum belum diatur secara pasti, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan berkontribusi pada timpangnya penguasaan lahan perkebunan (Husna, 2017; Kasmanedi, 2022). Dari sudut maqāṣid, studi tentang reforma agraria dan penataan TORA juga menyatakan bahwa semangat hifẓ al-māl (perlindungan harta) dalam maqāṣid kontemporer menekankan pencegahan monopoli dan eksploitasi harta oleh elite oligarkis serta mendorong distribusi yang adil dan merata, sehingga kebijakan pembatasan dan distribusi ulang tanah dipandang sejalan dengan tujuan tersebut (Mursil, 2014). Dengan demikian, legitimasi HGU dalam pembacaan Islam bersifat kondisional: HGU dapat diterima sebagai instrumen jika benar-benar menjadi sarana kemaslahatan, mencegah monopoli, dan tidak melahirkan eksploitasi atau ketimpangan struktural (Husna, 2017; Mursil, 2014; Yogatama et al., 2023).

3.4 Penelantaran Tanah: Titik Temu Konkret antara Sanksi HGU dan Doktrin Al-Mawāt/Ihyā' Al-Mawāt

Salah satu medan paling konkret untuk memadankan logika HGU dan prinsip Islam adalah isu tanah terlantar atau penelantaran. Dalam rezim HGU, sejumlah kajian menyatakan bahwa hak atas tanah mengandung fungsi sosial dan jika tidak diusahakan sesuai peruntukan dapat terkena sanksi hapusnya hak; kajian studi kasus HGU yang hapus karena ditelantarkan menegaskan prinsip fungsi sosial itu sebagai dasar sanksi. Dalam kerangka penertiban tanah terlantar, rujukan atas PP 20/2021 dan ketentuan turunannya menyebut bahwa tanah HGU yang dengan sengaja tidak diusahakan, dipergunakan, atau dimanfaatkan dalam jangka tertentu sejak hak terbit dapat ditetapkan sebagai objek penertiban tanah terlantar, dan akibatnya pemegang hak kehilangan hak serta tanah menjadi aset bank tanah dan/atau cadangan umum negara (Sekarmadji, 2012). Kajian lain yang membahas Permen ATR/BPN No. 20 Tahun 2021 juga menegaskan konsepsi kewajiban pemegang HGU untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan/atau memelihara tanah, serta menyebut keterkaitan fungsi sosial dalam kewajiban tersebut (Prayoga, 2023; Saiful & Fathullah, 2024).

Dalam perspektif Islam sebagaimana ditulis dalam kajian-kajian yang tersedia, penelantaran tanah dipahami melalui konsep al-mawāt dan dorongan ihyā' al-mawāt, yakni dorongan normatif agar tanah yang tidak dimanfaatkan menjadi produktif, serta penegasan bahwa tanah harus dimanfaatkan (Sekarmadji, 2012). Kajian perspektif Islam lainnya menambahkan bahwa kebijakan alokasi tanah bersifat dinamis dan implementasinya perlu tetap berlandaskan maqāṣid syariah; salah satu ilustrasi yang digunakan adalah penilaian penelantaran lebih dari tiga tahun sebagai dasar pengambilalihan oleh otoritas pada kasus historis tertentu (Yogatama et al., 2023). Selain itu, studi komparatif yang membahas pandangan Abu 'Ubaid menyatakan adanya batas maksimal tiga tahun bagi lahan mati yang dibiarkan; bila dibiarkan, negara dapat mengalihkan hak kepada pihak lain yang bersedia menghidupkannya kembali. Dengan demikian, terdapat korespondensi substansial: baik hukum positif melalui rezim tanah terlantar maupun prinsip Islam yang dikutip dalam studi-studi tersebut sama-sama memandang penelantaran sebagai keadaan yang merusak tujuan sosial tanah dan membuka ruang intervensi otoritas untuk penertiban dan redistribusi (Sekarmadji, 2012; Silviana, 2019; Yogatama et al., 2023).

3.5 Dimensi Keadilan Distribusi: Pembatasan, Transparansi, dan Reforma Agraria sebagai Tuntutan Maqāṣid

Isu utama yang mengemuka dalam banyak kajian HGU adalah ketimpangan penguasaan lahan dan lemahnya batasan luas untuk badan hukum. Penelitian yang secara spesifik mengkaji pembatasan HGU untuk badan hukum menyatakan bahwa pembatasan yang ada cenderung baru terkait perizinan, sementara ukuran atau batas HGU badan hukum belum diatur secara pasti, dan ketidakpastian ini berimplikasi pada ketimpangan penguasaan lahan perkebunan (Husna, 2017; Kasmanedi, 2022). Dalam kajian yang memakai perspektif Islam atas alokasi lahan, disebut bahwa tujuan politik ekonomi Islam menuntut prioritas kepada kelompok miskin dan menekankan otoritas negara untuk memastikan tanah dimanfaatkan demi kemaslahatan luas, sehingga orientasi kebijakan yang terlalu berpusat pada korporasi dinilai problematis dari sudut keadilan (Yogatama et al., 2023). Pada level maqāṣid, kajian tentang oligarki penguasaan tanah dan TORA menyatakan bahwa semangat hifẓ al-māl menuntut pencegahan monopoli dan eksploitasi serta mendukung kebijakan distribusi tanah yang adil dan merata (Mursil, 2014). Dari sintesis sumber-sumber ini, keadilan agraria dalam kacamata Islam—sebagaimana dikaji—menuntut agar HGU tidak menjadi instrumen konsentrasi, melainkan diikat oleh pembatasan efektif, fungsi sosial, dan mekanisme koreksi ketika tujuan kemaslahatan tidak tercapai (Kasmanedi, 2022; Mursil, 2014; Yogatama et al., 2023).

Transparansi informasi menjadi prasyarat penting bagi koreksi ketimpangan tersebut. Kajian mengenai transparansi HGU menyatakan bahwa agenda redistribusi lahan terkait HGU membutuhkan partisipasi masyarakat, tetapi terdapat kebijakan yang membatasi akses publik atas data HGU; penelitian tersebut juga menegaskan bahwa transparansi informasi HGU dapat mendukung redistribusi lahan dan menghindari penyalahgunaan kewenangan pemerintah (Urasana et al., 2023). Pada saat yang sama, ketertutupan pemberian HGU juga disebut sebagai problem dalam kajian tentang kepastian pemberian HGU yang menyoroti kurangnya keterbukaan publik dan potensi problem tata kelola (Carolina et al., 2023). Dalam sintesis maqāṣid, transparansi dapat dibaca sebagai instrumen untuk memastikan kebijakan pertanahan bergerak ke arah kemaslahatan dan mencegah praktik dominasi yang menimbulkan mudarat sosial, sejalan dengan dorongan anti-monopoli dan distribusi adil yang ditekankan dalam kajian maqāṣid dan HGU (Mursil, 2014; Urasana et al., 2023; Yogatama et al., 2023).

Dalam kerangka koreksi ketimpangan, beberapa kajian menempatkan reforma agraria dan redistribusi tanah eks-HGU sebagai instrumen kebijakan yang nyata. Studi implementasi reforma agraria menyebut contoh tanah eks-HGU yang sudah habis dan ditelantarkan dalam periode panjang, lalu menjadi objek pengajuan sertifikasi tanah negara eks-HGU oleh kelompok tani; studi tersebut juga menyatakan bahwa implementasi reforma agraria dipandang memberi kepastian hukum bagi petani penggarap dalam kasus yang diteliti (Nurlinda, 2014). Penelitian tentang redistribusi tanah eks-HGU juga menegaskan tujuan redistribusi sebagai upaya mengurangi ketimpangan kepemilikan atau penguasaan tanah, serta menyebut redistribusi eks-HGU dapat memberi kepastian hukum bagi petani penggarap (Wiryani & Najih, 2023). Dalam perspektif maqāṣid dan politik alokasi lahan berbasis Islam yang menekankan prioritas kelompok miskin, redistribusi eks-HGU dapat dipahami sebagai salah satu bentuk aktualisasi kemaslahatan—selama implementasinya tepat, partisipatif, dan tidak melahirkan konflik baru (Mursil, 2014; Wiryani & Najih, 2023; Yogatama et al., 2023).

3.6 Berakhirnya HGU, Status Tanah, dan Sensitivitas terhadap Masyarakat Adat: Catatan Penting dalam Perspektif Kemaslahatan

Beberapa kajian menyatakan bahwa ketika jangka waktu HGU berakhir, HGU dapat hapus dan tanahnya kembali menjadi tanah negara, serta pemegang HGU memiliki kewajiban mengembalikan tanah kepada negara sebagai pemberi hak (Parwati & Sudjito, 2012; Ramadwika et al., 2023). Namun, praktik pasca-berakhirnya HGU dapat memunculkan konflik, terutama ketika terdapat klaim sosial-historis komunitas lokal atau masyarakat adat atas lahan tersebut. Studi tentang perlakuan tanah bekas HGU di Papua Barat menunjukkan adanya dua persepsi: kantor pertanahan memandang tanah bekas HGU kembali menjadi tanah negara, sementara masyarakat adat setempat memandang tanah tersebut kembali menjadi tanah adat; penelitian tersebut menekankan bahwa sistem hukum tanah nasional masih berlaku parsial pada wilayah dengan ikatan adat kuat, sehingga perlu pengaturan yang memberi perlindungan tepat dan saling menguntungkan (Djabba et al., 2022).

Dalam titik ini, pembacaan Islam yang disajikan dalam literatur tertentu juga perlu dicermati secara kritis: ada tulisan yang menyatakan hukum Islam cenderung memandang kepemilikan tanah bersifat individual dan "tidak mengenal kepemilikan kolektif seperti hak ulayat" (Nasrun & Fathoni, 2020), sementara hukum positif Indonesia justru mengakui eksistensi hak ulayat secara bersyarat—sebagaimana dibahas dalam literatur pengakuan hak ulayat dan UUPA—dan bahkan menyebut interaksi UUPA dengan berbagai sumber: adat, Barat, dan Islam (Urasana et al., 2023; Yunantha & Gultom, 2024). Nuansa ini penting karena orientasi kemaslahatan menuntut sensitivitas sosial atas sejarah penguasaan tanah dan potensi konflik, bukan sekadar penegasan formal status tanah (Djabba et al., 2022; Urasana et al., 2023).

Dalam kerangka kemaslahatan, pengakhiran HGU dan pengembalian tanah ke negara perlu diikuti desain pendayagunaan yang adil. Kajian tentang status perkebunan tanpa HGU menyatakan bahwa tanah yang sudah habis masa HGU-nya menjadi kewajiban pemegang untuk dikembalikan kepada negara, dan ketidakjelasan status pasca-berakhirnya HGU menjadi pemicu masalah (Parwati & Sudjito, 2012). Pada saat bersamaan, kajian transparansi HGU menekankan bahwa akses informasi publik atas data HGU dapat mendukung redistribusi lahan dan menghindari kesewenang-wenangan, yang implikasinya relevan bagi fase transisi "pasca-HGU" (Urasana et al., 2023). Karena itu, dalam pembacaan maqāṣid, fase berakhirnya HGU seharusnya tidak menjadi ruang gelap yang memproduksi konflik baru, melainkan ruang kebijakan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada keadilan distribusi (Mursil, 2014; Urasana et al., 2023; Wiryani & Najih, 2023).

3.7 Wakaf Lahan dan Pelengkap Etika Islam terhadap Tata Kelola HGU

Sebagian kajian Islam tentang alokasi lahan merekomendasikan dua konsep alokasi lahan pertanian berbasis perspektif Islam di Indonesia, yakni pemanfaatan tanah negara dan wakaf lahan pertanian (Yogatama et al., 2023). Rekomendasi wakaf menjadi relevan karena wakaf diposisikan sebagai mekanisme kelembagaan untuk memastikan keberlanjutan kemanfaatan sosial tanah (Yogatama et al., 2023). Dalam hubungan dengan hak atas tanah yang berjangka, kajian tentang wakaf atas objek hak tertentu menyatakan bahwa apabila objek wakaf berupa HGU, HGB, atau Hak Pakai, maka wakafnya berlaku untuk jangka waktu tertentu mengikuti jangka waktu hak tersebut (Koeswaهyono, 2008). Konsekuensinya, dalam pembacaan Islam yang praktis terhadap HGU, wakaf dapat berperan sebagai "pengunci" orientasi kemanfaatan sosial—tetapi tetap berada dalam keterbatasan durasi HGU sebagai hak berjangka (Koeswаhyono, 2008; Yogatama et al., 2023). Sintesis ini menunjukkan bahwa perspektif Islam dalam sumber-sumber yang tersedia tidak berhenti pada kritik ketimpangan, tetapi juga menawarkan alternatif institusional yang dapat melengkapi kebijakan HGU agar lebih konsisten dengan kemaslahatan (Koeswаhyono, 2008; Yogatama et al., 2023).

________________________________________

IV. Kesimpulan

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, "HGU menurut hukum Islam" paling tepat dirumuskan sebagai pembacaan normatif-etis terhadap HGU—sebagai hak berjangka untuk mengusahakan tanah negara bagi pertanian, perikanan, peternakan, dan melalui aturan pelaksana juga perkebunan—dengan menekankan tiga prinsip yang kuat dukungannya dalam literatur.

Pertama, legitimasi akses tanah negara harus diarahkan pada kemaslahatan luas dan prioritas kelompok lemah, sehingga konsentrasi HGU yang memicu ketimpangan menuntut koreksi kebijakan melalui pembatasan dan redistribusi (Kasmanedi, 2022; Mursil, 2014; Yogatama et al., 2023).

Kedua, kewajiban produktivitas dan larangan penelantaran merupakan titik temu utama antara rezim HGU—penertiban tanah terlantar dan hapusnya hak—dan prinsip Islam tentang al-mawāt serta ihyā' al-mawāt, termasuk contoh koreksi atas tanah yang ditelantarkan (Sekarmadji, 2012; Yogatama et al., 2023).

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas informasi HGU penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta mendukung redistribusi dan penyelesaian konflik secara adil, yang sejalan dengan orientasi anti-monopoli dan kemaslahatan sosial (Mursil, 2014; Urasana et al., 2023; Yogatama et al., 2023).

Dengan kerangka ini, HGU dapat dipandang kompatibel dengan prinsip Islam sejauh diselenggarakan sebagai instrumen pemanfaatan tanah negara yang produktif, berkeadilan, dan tidak menimbulkan mudarat sosial—namun akan menjadi bermasalah secara maqāṣid apabila dipraktikkan sebagai sarana konsentrasi lahan, ketertutupan, dan penelantaran (Kasmanedi, 2022; Mursil, 2014; Sekarmadji, 2012; Urasana et al., 2023; Yogatama et al., 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Anggriani, J. (2012). Penerapan asas nasionalitas dalam perundang-undangan agraria Indonesia (Studi kasus PP No. 40 Tahun 1996). Jurnal Dinamika Hukum, 12(1). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.114

Ardani, M. N. (2021). Pemanfaatan tanah hak guna usaha guna mencegah tanah menjadi terlantar. Gema Keadilan, 8(1), 63–79. https://doi.org/10.14710/gk.2021.11395

Carolina, A. S., Mauludin, T. S., & Hafilda, M. (2022). Menakar ukuran ideal pembatasan hak guna usaha (HGU) untuk badan hukum sebagai upaya mengatasi ketimpangan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(9), 712–729. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i9.306

Carolina, A. S., Nugroho, B. D., & Utarie, F. (2023). Urgensi pembatasan hak guna usaha perkebunan untuk badan hukum sebagai upaya mengatasi ketimpangan lahan. Jurnal Impresi Indonesia, 2(3), 306–316. https://doi.org/10.58344/jii.v2i3.2193

Djabba, A. S. N., Patittingi, F., Nur, S. S., & Rahman, L. (2022). Konsistensi pengaturan mengenai hak guna usaha pasca berlakunya undang-undang cipta kerja. Pleno Jure, 11(2), 87–114. https://doi.org/10.37541/plenojure.v11i2.761

Fahamsyah, E. (2019). Pembatasan luas lahan usaha perkebunan dalam perspektif hukum di Indonesia. Adil Jurnal Hukum, 4(2), 286–307. https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2.803

Fathoni, M. Y., & Fatahullah, F. (2023). Pentingnya putusan pidana korporasi di bidang lingkungan sebagai dasar pembatalan hak-hak atas tanah. Jurnal Risalah Kenotariatan, 4(1). https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.85

Fayola, F., Erlina, B., & Safitri, M. (2023). Analisis putusan hakim terhadap gugatan perbuatan melawan hukum pembatalan hak guna usaha (HGU). Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 6(1), 45. https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.45-55

Husna, N. (2017). Manajemen konflik: Analisis konflik tanah di Desa Surokonto Wetan (Revised). https://doi.org/10.31219/osf.io/rmhnu

Kasmanedi, K. (2022). Pemberian hak guna usaha di atas tanah ulayat untuk perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat. Unes Journal of Swara Justisia, 6(1), 24–35. https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i1.240

Koeswаhyono, I. (2008). Penyelesaian persoalan tanah perkebunan dalam perspektif socio legal (Studi pada beberapa perkebunan di Jawa Timur). Jurnal Hukum & Pembangunan, 38(4), 525. https://doi.org/10.21143/jhp.vol38.no4.181

Martini, S., Ash-Shafikh, M. H., & Afif, N. C. (2019). Implementasi reforma agraria terhadap pemenuhan harapan masyarakat yang bersengketa lahan. Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan, 5(2), 150–162. https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.367

Mursil, M. (2014). Jaminan kepastian hukum pemberian perpanjangan hak guna usaha. Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 29–40. https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p29-40

Nasrun, Moh., & Fathoni, S. (2020). Positifikasi hukum keluarga di dunia Muslim melalui pembaharuan hukum keluarga. Islamika Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 20(01), 80–94. https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.568

Nurlinda, I. (2014). Perbandingan penanganan tanah terlantar di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Sukabumi dalam mewujudkan ketahanan pangan Provinsi Jawa Barat. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 21(1), 120–138. https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art7

Parwati, N. K. S., & Sudjito, Mr. (2012). Politik hukum pemberian hak guna usaha setelah berlakunya undang-undang penanaman modal nomor 25 tahun 2007 dan implikasinya terhadap nasib petani. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 21(1), 141. https://doi.org/10.22146/jmh.16251

Prayoga, R. (2023). Kepastian hukum pemberian hak guna usaha bagi perseroan terbatas penanaman modal asing berkaitan pelaksanaan investasi perkebunan dalam rangka pemanfaatan hutan. Journal of Social Science (Joss), 2(2), 658–668. https://doi.org/10.59188/jcs.v2i2.266

Ramadwika, R., Maman, U., Nugraha, A. T., & Aminudin, I. (2023). Rekonseptualisasi alokasi lahan pertanian dalam undang-undang cipta kerja berdasarkan perspektif Islam. Paspalum Jurnal Ilmiah Pertanian, 11(1), 63. https://doi.org/10.35138/paspalum.v11i1.528

Rizaldi, M., Mujiburohman, D. A., & Pujiriyani, D. W. (2023). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tumpang tindih tanah antara hak guna usaha dan hak milik. Widya Bhumi, 3(2), 137–151. https://doi.org/10.31292/wb.v3i2.62

Saiful, W. M. L., & Fathullah, K. E. (2024). Pemanfaatan tanah terlantar berdasarkan Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 20 Tahun 2021. Justness Jurnal Hukum Politik dan Agama, 4(01). https://doi.org/10.61974/justness.v4i01.57

Sakti, T. (2019). Penataan hak guna usaha untuk kesejahteraan masyarakat. https://doi.org/10.31227/osf.io/bc546

Sarwani, R. (2023). Prinsip kesamaan hak dalam penguasaan dan pemanfaatan hak atas tanah (Studi kasus penguasaan hak atas tanah perkebunan di Provinsi Jambi). Wajah Hukum, 7(2), 538. https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1313

Sekarmadji, A. (2012). Hak atas tanah bagi partai politik. Arena Hukum, 5(3), 191–200. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00503.5

Silviana, A. (2019). Hak guna usaha (HGU) hapus karena diterlantarkan (Studi kasus HGU PT Bali Anacardia/BA di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur). Law Development and Justice Review, 2(2), 212–232. https://doi.org/10.14710/ldjr.v2i2.6323

Urasana, Y. M., Laturette, A. I., & Radjawane, P. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat setelah berakhirnya hak guna usaha. Bameti Customary Law Review, 1(1), 26–40. https://doi.org/10.47268/bameti.v1i1.9904

Winata, M. R., & Sinaga, E. M. C. (2019). Transparansi hak guna usaha mendukung redistribusi lahan berdasarkan hak konstitusional mendapatkan informasi. Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 8(3), 421. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.341

Wiryani, F., & Najih, M. (2023). Konflik agraria: Sebuah refleksi hak menguasai negara atas tanah. Widya Yuridika, 6(3), 519. https://doi.org/10.31328/wy.v6i3.4850

Yogatama, M., Sriwidodo, J., & Widijatmoko, W. (2023). Perlindungan hukum terhadap wanprestasi perjanjian kemitraan inti plasma dalam penerbitan hak guna usaha. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(3), 543–553. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i3.187

Yunantha, R., & Gultom, E. R. (2024). Penyelesaian sengketa dan akibat hukum hak guna usaha untuk perkebunan. Ensiklopedia Education Review, 6(2), 42–51. https://doi.org/10.33559/eer.v6i1.2573

Zakaria, A. D. (2022). Kebijakan pemberian hak guna usaha di atas hak pengelolaan dalam perspektif undang-undang pokok agraria. Notaire, 5(1), 1. https://doi.org/10.20473/ntr.v5i1.33073

Zamil, Y. S. (2015). Pengendalian pemberian hak guna usaha atas tanah untuk perkebunan yang merambah kawasan hutan dalam mencegah kerusakan hutan di Indonesia. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 2(2), 332–350. https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a7