01340 - Good Governance Menurut Hukum Islam: Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas, Efisiensi, dan Berlandaskan Hukum

Abstrak

Dalam diskursus tata kelola modern, good governance dipahami sebagai mekanisme, praktik, dan tata cara penyelenggaraan urusan publik serta pengelolaan sumber daya yang melibatkan relasi pemerintah dan warga untuk memecahkan persoalan publik (Juhji et al., 2020; Sudirman, 2019; Warjiyati, 2018). Dalam perspektif hukum Islam, pembacaan atas good governance tidak berhenti pada adopsi terminologi kontemporer, melainkan bergerak pada upaya ijtihādī—menggali, merumuskan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai normatif Islam (misalnya amanah, keadilan, musyawarah, kemaslahatan, kejujuran) agar menjadi asas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik (Erlina, 2021; Juhji et al., 2020; Karnaini, 2021; Warjiyati, 2018). Artikel ini mensintesis literatur yang menautkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan rule of law dengan perangkat metodologis hukum Islam—terutama uṣūl fiqh, maqāṣid al-syarī'ah, dan fikih siyasah—serta contoh historis dan praktik kelembagaan kontemporer di Indonesia (Asmara et al., 2022; Erlina, 2021; Handoko, 2020; Setyono, 2015; Warjiyati, 2018).

Kata kunci: good governance; hukum Islam; transparansi; akuntabilitas; maqāṣid al-syarī'ah; fikih siyasah

________________________________________

Abstract

In the discourse of modern governance, good governance is understood as the mechanisms, practices, and procedures for managing public affairs and resources that involve the relationship between government and citizens in resolving public problems (Juhji et al., 2020; Sudirman, 2019; Warjiyati, 2018). From the perspective of Islamic law, the reading of good governance does not stop at the adoption of contemporary terminology, but moves toward an ijtihādī endeavor—exploring, formulating, and actualizing Islamic normative values (such as amanah, justice, deliberation, public interest, and honesty) as the foundation for clean and good governance (Erlina, 2021; Juhji et al., 2020; Karnaini, 2021; Warjiyati, 2018). This article synthesizes the literature linking the principles of transparency, accountability, effectiveness, efficiency, and rule of law with the methodological instruments of Islamic law—particularly uṣūl fiqh, maqāṣid al-syarī'ah, and fiqh siyasah—as well as historical examples and contemporary institutional practices in Indonesia (Asmara et al., 2022; Erlina, 2021; Handoko, 2020; Setyono, 2015; Warjiyati, 2018).

Keywords: good governance; Islamic law; transparency; accountability; maqāṣid al-syarī'ah; fiqh siyasah

________________________________________

I. Pendahuluan: Good Governance sebagai Agenda Etika, Administrasi, dan Hukum

Sejumlah literatur administrasi publik membedakan "government" sebagai entitas penyelenggara kekuasaan pemerintahan dari "governance" sebagai mekanisme dan praktik pengelolaan urusan publik yang melibatkan interaksi pemerintah dan warga dalam pengaturan sumber daya serta pemecahan masalah publik (Juhji et al., 2020; Winanto, 2024). Dalam definisi yang dikutip dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), good governance dipahami sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga interaksi konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat (Sudirman, 2019). Kerangka yang banyak dirujuk juga memposisikan prinsip-prinsip good governance sebagai karakteristik normatif—misalnya partisipasi, rule of law, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas-efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis (Sudirman, 2019; Yusuf et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip ini kerap dihubungkan pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 yang menekankan profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan penerimaan publik sebagai unsur kepemerintahan yang baik (Mulia & Khalil, 2021).

Di sisi lain, literatur yang berangkat dari hukum Islam menunjukkan bahwa good governance tidak diperlakukan sekadar sebagai paket teknokratis, melainkan sebagai medan penerjemahan nilai-nilai syariah ke dalam kaidah tata kelola yang berorientasi pada kemaslahatan publik (Asmara et al., 2022; Karnaini, 2021; Warjiyati, 2018). Dengan demikian, agenda pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berlandaskan hukum dapat dipahami sebagai irisan antara standar tata kelola modern dan etika-normatif Islam, meskipun basis filosofis dan justifikasi normatifnya dapat berbeda (Sabaruddin & Ardila, 2023; Warjiyati, 2018).

________________________________________

II. Landasan Metodologis Hukum Islam: Uṣūl Fiqh, Ijtihad, dan Maslahat sebagai Kerangka Good Governance

Kajian good governance dalam perspektif hukum Islam dalam beberapa studi secara eksplisit menempatkan uṣūl fiqh sebagai landasan epistemologis untuk menggali asas-asas yang relevan bagi problem pemerintahan dan pelayanan publik (Erlina, 2021; Juhji et al., 2020; Warjiyati, 2018). Warjiyati menegaskan kecenderungan konseptual tersebut: good governance ditarik ke arah bagaimana metode yang ditawarkan uṣūl fiqh didayagunakan untuk merumuskan asas-asas hukum Islam agar responsif terhadap persoalan tata kelola pemerintahan, dengan orientasi pada birokrasi yang profesional, bertanggung jawab, dan amanah (Warjiyati, 2018). Setyono juga menekankan bahwa integrasi good governance dengan uṣūl fiqh dimungkinkan melalui penggalian nilai-nilai filosofis norma hukum Islam; pendekatan ini diposisikan sebagai bukti bahwa hukum Islam dapat menjawab tantangan modernitas dalam kerangka continuity and change serta tetap mempertimbangkan realitas sosial (living law) agar rumusan hukum yang lahir bersifat humanis dan otoritatif, bukan otoritarian (Juhji et al., 2020).

Rahmawati—dengan kerangka uṣūl fiqh—menempatkan good governance pada wilayah deskriptif sekaligus preskriptif, dengan penegasan bahwa norma-norma seperti partisipasi, efisiensi, keadilan/kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, responsivitas, dan visi merupakan prasyarat tata kelola yang baik (Erlina, 2021). Penting pula dicatat adanya pengakuan bahwa "tidak ada rumusan baku" tentang hakikat good governance dalam perspektif syariah; karena itu, pembahasan cenderung berupa penalaran normatif yang menghubungkan prinsip-prinsip tata kelola dengan nilai syariah (Dewi, 2018). Dalam bingkai fikih siyasah, Ramlan bahkan menyebut good governance sebagai "gerakan ijtihadi," dan menyatakan bahwa konsep maṣlaḥah mursalah menjadi acuan dalam sistem pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Karnaini, 2021). Dengan demikian, good governance menurut hukum Islam dapat dipahami sebagai hasil artikulasi ijtihādī yang menautkan prinsip administrasi publik dengan tujuan kemaslahatan dan nilai moral syariah (Asmara et al., 2022; Karnaini, 2021; Warjiyati, 2018).

________________________________________

III. Orientasi Maqāṣid al-Syarī'ah: Dari Prinsip Administratif ke Tujuan Kemaslahatan

Sejumlah literatur menautkan prinsip good governance dengan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka untuk menilai apakah tata kelola benar-benar mengarah pada perlindungan dan kemaslahatan manusia (Aryana & Hasan, 2024; Handoko, 2020). Karnaini, misalnya, memetakan prinsip-prinsip good governance yang dijalankan Umar bin Abdul Aziz—tawhid, amanah, musyawarah, keadilan/penegakan hukum, persamaan, persaudaraan, HAM, efektif-efisien, dan pengawasan sosial—serta mengaitkannya dengan maqāṣid al-syarī'ah al-Syāṭibī: tawhid dengan ḥifẓ al-dīn, HAM dengan ḥifẓ al-nafs, musyawarah dengan ḥifẓ al-'aql, persaudaraan dengan ḥifẓ al-nasl, dan amanah serta efektivitas-efisiensi dengan ḥifẓ al-māl (Handoko, 2020). Aryana dan Hasan—dalam konteks tata kelola wakaf—juga menegaskan bahwa good governance dipandang sebagai ijtihad yang terkait fikih siyasah dan bertujuan mengatur demi kemaslahatan umat serta menghindari kerugian; karenanya, ia sejalan dengan maqāṣid (menjaga agama, harta, akal, jiwa, dan keturunan) (Aryana & Hasan, 2024).

Dalam bidang keuangan negara, Zada menegaskan bahwa tujuan pengelolaan keuangan negara adalah kemakmuran rakyat, dan tujuan tersebut dapat terselenggara jika keuangan negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan partisipatif sebagai karakteristik utama good governance (Asmara et al., 2022). Lebih jauh, dari aspek siyāsah syar'iyyah, pengelolaan keuangan negara dipandang mencerminkan tujuan kemaslahatan rakyat, menegaskan prinsip amanah, dan tidak bertentangan dengan aturan syariat (Asmara et al., 2022). Sintesis ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip administratif—transparansi, akuntabilitas, efisiensi-efektivitas, dan kepatuhan hukum—dalam hukum Islam memperoleh bobot legitimasi bukan hanya karena "baik secara manajerial," melainkan karena menjadi instrumen untuk mencapai kemaslahatan yang menjadi orientasi normatif syariah (Asmara et al., 2022; Handoko, 2020; Karnaini, 2021).

________________________________________

IV. Preseden Historis dan Pemikiran Klasik: Umar bin Abdul Aziz dan Etika Administrasi Al-Mawardi

Literatur yang menekankan kompatibilitas nilai Islam dengan good governance sering menggunakan dua jalur argumentasi: (i) preseden historis pemerintahan Islam, dan (ii) pemikiran etika-administrasi ulama klasik. Karnaini menyebut istilah Good Governance sebagai konsep Islam (an-Niẓām al-Siyāsah) dalam pelaksanaan tata kelola yang baik menurut Al-Qur'an dan Hadis; konsep ini "dimunculkan kembali" oleh UNDP pada dekade 1990-an dan diklaim pernah dipraktikkan oleh Umar bin Abdul Aziz pada masa Umayyah melalui prinsip-prinsip yang menekankan tawhid, amanah, musyawarah, keadilan/penegakan hukum, persamaan, persaudaraan, HAM, efektivitas-efisiensi, serta pengawasan sosial (Handoko, 2020).

Terdapat nuansa perbedaan dalam literatur mengenai tahun rujukan UNDP: satu studi menyebut UNDP "dimunculkan kembali" pada 1990 (Handoko, 2020), sedangkan literatur lain menyebut UNDP memperkenalkan prinsip-prinsip tertentu pada 1997 (Rakhmat, 2017); perbedaan ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian ketika menautkan genealogi konsep, meskipun keduanya konsisten bahwa prinsip UNDP mencakup rule of law, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas-efisiensi (Handoko, 2020; Rakhmat, 2017).

Dari sisi pemikiran klasik, studi tentang Al-Mawardi menegaskan relevansi prinsip tanggung jawab moral, keadilan, dan efisiensi administrasi dalam tata kelola; Al-Mawardi juga ditekankan mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam kepemimpinan, termasuk transparansi pengelolaan keuangan negara untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan sumber daya dipakai bagi kesejahteraan masyarakat (Setyono, 2015). Studi yang sama menekankan perlunya penunjukan pejabat yang kompeten dan berintegritas serta pengawasan ketat atas kinerja mereka agar pemerintahan efektif (Setyono, 2015). Kedua rute argumentatif ini—preseden Umar bin Abdul Aziz dan etika Al-Mawardi—memberi basis internal (dari tradisi Islam sendiri) untuk menjustifikasi bahwa pemerintahan yang baik menuntut keterpaduan moralitas (amanah, keadilan, integritas) dan mekanisme administratif (musyawarah, pengawasan, transparansi, efisiensi) (Handoko, 2020; Setyono, 2015).

________________________________________

V. Transparansi dalam Hukum Islam: Keterbukaan Informasi sebagai Amanah Publik

Dalam literatur good governance, transparansi dipahami sebagai prinsip yang dibangun atas kebebasan arus informasi sehingga proses, lembaga, dan informasi dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan, dipahami, dan dimonitor (Rafa et al., 2022; Sudirman, 2019). Dalam domain pengelolaan dana publik, Zada menegaskan transparansi sebagai salah satu karakteristik utama good governance yang memungkinkan tujuan kemakmuran rakyat melalui pengelolaan keuangan negara yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (Asmara et al., 2022). Transparansi juga diposisikan sebagai prasyarat tata kelola yang baik dalam berbagai konteks sektor publik—mulai dari kebijakan publik dan pelayanan hingga pengelolaan keuangan—karena menghubungkan keterbukaan proses dengan akuntabilitas lembaga (Rafa et al., 2022; Wijayati, 2021).

Sejumlah studi secara eksplisit membaca transparansi sebagai nilai yang dapat ditautkan dengan teladan Nabi Muhammad SAW dan etika Islam. Studi mengenai transparansi dana desa di Bassiang Timur menyatakan bahwa transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi dan dana desa harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi; studi itu juga menyimpulkan praktik transparansi setempat sesuai peraturan perundang-undangan dan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban, serta mengaitkannya dengan konsep transparansi yang direalisasikan Nabi melalui sifat ṣiddīq, amānah, faṭhānah, dan tablīgh—misalnya papan informasi sebagai bukti ṣiddīq, surat pertanggungjawaban sebagai bukti amānah (Ramlan, 2023). Dalam konteks lain, penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas realisasi anggaran publik juga menekankan pemberian informasi secara terbuka dan jujur kepada masyarakat serta mengaitkan kepemimpinan dengan internalisasi sifat-sifat Nabi (ṣiddīq, amānah, tablīgh, faṭhānah) untuk menjaga moralitas dan kepercayaan dalam pengelolaan anggaran (Bakhtiar et al., 2023).

Keterkaitan transparansi dengan pencegahan korupsi juga muncul kuat dalam literatur. Rasul menyatakan bahwa penerapan asas-asas pemerintahan yang baik seperti akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum dapat membatasi kesempatan melakukan korupsi sehingga upaya pemberantasan korupsi lebih efektif (Yusuf et al., 2023). Hardjaloka menambahkan bahwa banyak negara—termasuk Indonesia—menerapkan e-government untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan prinsip good governance lain sebagai bagian dari agenda pemberantasan korupsi (Zada, 2022). Dengan demikian, transparansi dalam perspektif hukum Islam dapat disintesiskan sebagai: (i) kewajiban moral-amanah yang sejalan dengan etika kenabian dan nilai kejujuran, (ii) mekanisme administratif keterbukaan informasi agar proses publik dapat dipantau, serta (iii) instrumen pencegahan penyimpangan karena mempersempit ruang korupsi ketika disertai mekanisme akuntabilitas dan penegakan hukum (Ramlan, 2023; Yusuf et al., 2023; Zada, 2022).

________________________________________

VI. Akuntabilitas dalam Hukum Islam: Pertanggungjawaban kepada Publik dan Dimensi Spiritual Amanah

Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban lembaga/pejabat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan, penggunaan sumber daya, dan pelaksanaan kebijakan yang diamanatkan agar tujuan yang ditetapkan tercapai (Mulia & Khalil, 2021). Dalam pengelolaan keuangan negara, Zada menempatkan akuntabilitas sebagai asas yang dipandang mampu menyejahterakan rakyat, dan juga menggarisbawahi adanya mandat peraturan perundang-undangan keuangan negara yang menekankan akuntabilitas, keterbukaan, serta pemeriksaan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri sebagai cermin penerapan praktik baik (best practices) (Asmara et al., 2022). Studi lain yang menautkan hukum administrasi negara dengan pencegahan korupsi juga menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan basis penting untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi (Rahim et al., 2023).

Dalam perspektif hukum Islam, akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai relasi administratif antara pejabat dan publik, tetapi juga sebagai amanah bernilai spiritual. Mahendra dkk.—dengan kerangka Syariah Enterprise Theory—menegaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak hanya disampaikan kepada pemerintah daerah, tetapi juga kepada masyarakat desa; mereka juga menyatakan bahwa akuntabilitas mencakup aspek spiritual berupa pemeliharaan amanah yang pada akhirnya dipertanggungjawabkan secara personal kepada Allah SWT sebagai pemberi amanah (Sujendra, 2017). Dalam konteks zakat, Thahir dkk. menegaskan bahwa akuntabilitas lembaga amil zakat mencakup kepatuhan pada hukum dan prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang berbasis syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integritas, dan akuntabilitas, sekaligus menekankan audit independen sebagai bagian dari penerapan transparansi (Gani & Suparman, 2023). Wijayati juga menegaskan bahwa penerapan good governance pada organisasi pengelola zakat tidak terlepas dari prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keterbukaan/kejujuran yang dinilai sejalan dengan norma dan etika syariah Islam; studi ini menemukan bahwa sebagian komponen tata kelola belum terungkap di laporan keuangan/website pada beberapa organisasi.

Di bidang peradilan, Handoko menegaskan bahwa penerapan good governance di dunia keadilan dapat dimulai dari transparansi dan akuntabilitas pada setiap institusi peradilan; dari perspektif fiqh siyasah qada'iyyah, hakim dianjurkan untuk selalu adil dan menyampaikan amanah sebaik mungkin, sehingga nilai-nilai tersebut dipandang seirama dengan asas good governance (Rahmawati, 2016). Sintesis dari literatur tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam hukum Islam mengandung dua lapis pertanggungjawaban: lapis publik (hukum-administratif, laporan, audit, keterbukaan lembaga) dan lapis moral-spiritual (amanah yang berorientasi pada integritas batin), yang keduanya perlu berjalan simultan agar akuntabilitas tidak sekadar formalitas (Gani & Suparman, 2023; Rahmawati, 2016; Sujendra, 2017).

________________________________________

VII. Efektivitas dan Efisiensi: Kualitas Kinerja sebagai Bagian dari Amanah dan Pelayanan Publik

Literatur good governance menegaskan bahwa "baik" (good) mengandung aspek fungsional pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan publik (Rafa et al., 2022; Rahim et al., 2023). Dalam definisi yang dirujuk di beberapa studi, kerangka UNDP menempatkan effectiveness and efficiency sebagai salah satu karakteristik utama good governance bersama akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan rule of law (Rakhmat, 2017; Sudirman, 2019). Dalam konteks Indonesia, PP No. 101 Tahun 2000 juga menegaskan efisiensi dan efektivitas sebagai prinsip yang harus dikembangkan dan diterapkan dalam kepemerintahan yang baik (Mulia & Khalil, 2021). Zada menambahkan bahwa mandat pengelolaan keuangan negara dalam undang-undang menekankan pengelolaan yang tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan (Asmara et al., 2022). Literatur tentang peran aparat pengawasan internal pemerintah juga mengutip mandat yang sama dari UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat (1), menegaskan efisiensi dan efektivitas sebagai prinsip legal dalam pengelolaan keuangan negara (Oktaviani et al., 2022).

Dalam perspektif nilai Islam, efektivitas-efisiensi tidak dipisahkan dari dimensi etika kerja. Studi tentang model good corporate governance berbasis telaah Al-Qur'an dan Al-Hadis mengutip Hadis riwayat Aisyah r.a. yang menyatakan bahwa Allah menyukai bila seseorang melakukan pekerjaan dengan baik; hadis ini ditautkan dengan gagasan tata kelola yang baik sebagai kualitas kerja (itqān) (Anjani et al., 2022). Dalam preseden Umar bin Abdul Aziz, efektivitas dan efisiensi bahkan dinyatakan sebagai salah satu prinsip good governance yang dijalankan dalam relasi negara, sektor swasta, dan masyarakat, serta dikaitkan dengan maqāṣid pada aspek perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) (Handoko, 2020). Pada tingkat implementasi, literatur tentang pelayanan publik juga menegaskan bahwa kualitas pelayanan menjadi arena konkret untuk mengukur efektif-efisiennya tata kelola; misalnya, studi tentang pelayanan publik di RSUD Lanto Daeng Pasewang menemukan bahwa output sistem layanan belum efektif karena administrasi masih lambat, serta beberapa prinsip—misalnya transparansi, daya tanggap, dan akuntabilitas—belum dijalankan secara memadai (Tompo et al., 2021). Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi dalam kerangka hukum Islam dapat disintesiskan sebagai kewajiban kinerja (agar tujuan kemaslahatan tercapai) yang sekaligus bernilai moral karena terkait amanah pelayanan publik dan kualitas kerja yang dipandang disukai dalam ajaran Islam (Anjani et al., 2022; Handoko, 2020; Tompo et al., 2021).

________________________________________

VIII. Berlandaskan Hukum (Rule of Law): Supremasi Hukum, Kepastian, dan Non-Diskriminasi

Prinsip rule of law merupakan salah satu karakteristik yang secara konsisten dicantumkan dalam kerangka good governance; literatur yang merujuk UNDP menyatakan bahwa rule of law menuntut kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama terkait hak asasi manusia (Rafa et al., 2022; Sudirman, 2019). Warjiyati secara eksplisit menegaskan bahwa penyelenggaraan good governance menghendaki akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan rule of law (Warjiyati, 2018). Dalam studi pelayanan administrasi kependudukan, rule of law juga ditegaskan sebagai dasar agar kebijakan dan tindakan administratif memiliki kepastian hukum serta perlakuan adil bagi warga (Nasution & Fitryantica, 2023).

Dalam konteks hubungan Islam dan sistem ketatanegaraan, literatur komparatif lembaga konstitusi Iran dan Indonesia menegaskan perbedaan pedoman hukum: hukum tata negara Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan hukum tata negara Indonesia menempatkan konstitusi sebagai pedoman tertinggi; dalam kerangka negara konstitusional, komitmen agar kekuasaan berjalan dalam batas-batas konstitutif dinilai penting untuk memastikan rule of law (Erlina, 2021). Di Indonesia, studi tentang Aceh menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan syariah di Aceh didesain mengarah pada sistem pemerintahan syariah, namun tidak mengabaikan pranata pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang didasari Pancasila dan demokrasi; studi itu juga menegaskan bahwa pelayanan masyarakat dalam pemerintahan syariah tetap harus memenuhi unsur tata kelola yang baik (transparansi, partisipatif, profesionalitas, berkeadilan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabilitas) (Sabaruddin & Ardila, 2023). Artinya, "berlandaskan hukum" dalam praktik Indonesia dapat bermakna ganda: (i) kepatuhan pada perundang-undangan nasional dan prosedur administrasi, dan (ii) konsistensi nilai-nilai syariah sebagai ruh etik dalam pengelolaan publik, sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka hukum yang berlaku (Asmara et al., 2022; Sabaruddin & Ardila, 2023).

Dalam bidang keuangan negara, Zada menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara diletakkan pada pilar legalitas dan kepastian hukum—ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang—serta harus dilaksanakan secara terbuka (transparansi) dan bertanggung jawab (akuntabilitas) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Asmara et al., 2022). Dengan demikian, supremasi hukum dalam perspektif hukum Islam dan tata kelola modern bertemu pada tuntutan kepastian, keadilan, dan keterikatan pada norma yang mengikat pejabat publik; perbedaannya terutama terletak pada sumber legitimasi normatif—syariah (Al-Qur'an dan Sunnah) sebagai sumber nilai dasar di satu sisi, dan konstitusi/peraturan perundang-undangan sebagai pedoman tertinggi dalam negara-bangsa modern di sisi lain (Asmara et al., 2022; Erlina, 2021; Sabaruddin & Ardila, 2023).

________________________________________

IX. Pengawasan, Muraqabah, Audit, dan Teknologi: Menjembatani Nilai Moral dan Mekanisme Institusional

Prinsip-prinsip good governance dalam literatur Islam tidak berhenti pada formulasi nilai, tetapi juga menuntut perangkat pengawasan. Karnaini memasukkan "pengawasan sosial" sebagai salah satu prinsip good governance Umar bin Abdul Aziz (Handoko, 2020). Dalam konteks pemerintahan desa, Munir dkk. menekankan pentingnya transformasi informasi yang transparan dan akuntabel agar mudah dipertanggungjawabkan kepada semua pihak untuk mewujudkan tata kelola desa yang baik; studi mereka menempatkan nilai muraqabah (kesadaran pengawasan) sebagai bingkai etis untuk tata kelola desa, seraya mencatat bahwa akuntabilitas kepada masyarakat belum maksimal dalam kasus yang diteliti (Masnun, 2018). Di sektor zakat, audit independen atas laporan keuangan diposisikan sebagai keniscayaan dan bagian dari penerapan prinsip transparansi (Gani & Suparman, 2023).

Literatur tata kelola modern juga menegaskan pentingnya sistem pengendalian internal. Nurdin dkk. menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap pencegahan dan pengungkapan fraud serta pencapaian good government governance; mereka juga mengaitkannya dengan tujuan PP No. 60 Tahun 2008 yang menekankan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Sakhi et al., 2024). Dalam ranah digital, Hardjaloka menegaskan bahwa e-government diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan prinsip good governance lain, termasuk pada pengadaan, perpajakan, dan perizinan, dalam rangka memberantas korupsi (Zada, 2022). Dengan demikian, pengawasan dalam perspektif hukum Islam dapat dipahami sebagai integrasi antara: (i) pengawasan moral-spiritual (muraqabah/amanah), (ii) pengawasan sosial dan partisipasi publik, serta (iii) perangkat kelembagaan (audit, pengendalian internal, dan teknologi transparansi) yang memperkuat akuntabilitas dan mengurangi peluang penyimpangan (Gani & Suparman, 2023; Handoko, 2020; Masnun, 2018; Sakhi et al., 2024; Zada, 2022).

________________________________________

X. Tantangan Implementasi: Kesenjangan antara Nilai Islam, Prinsip Good Governance, dan Praktik

Meskipun prinsip-prinsip good governance kerap disebut selaras dengan nilai Islam, sejumlah studi mencatat kesenjangan implementasi. Asmara dkk. menyatakan penerapan good governance di Indonesia "belum cukup baik," dengan masih terjadinya masalah seperti KKN yang dikaitkan dengan aparat yang kurang akuntabel dan kurang transparannya proses pelaksanaan kebijakan publik serta pemakaian sumber daya publik; mereka menekankan bahwa akuntabilitas dianggap kurang penting karena lemahnya kontrol, teguran, dan sanksi (Fadhilah et al., 2023). Di tingkat layanan publik, studi RSUD Lanto Daeng Pasewang menemukan beberapa prinsip good governance belum berjalan, termasuk transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas, serta output layanan belum efektif (Tompo et al., 2021). Dalam sektor filantropi Islam, penelitian tentang BAZNAS Kota Gorontalo menyimpulkan bahwa implementasi prinsip good governance cukup memadai pada transparansi, keadilan, responsibility, dan aturan hukum, tetapi akuntabilitas belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 02 revisi 2009, termasuk catatan tentang struktur pelaporan arus kas (Duadji, 2012). Di sisi lain, studi pada organisasi pengelola zakat juga menemukan sebagian komponen tata kelola belum diungkap di laporan keuangan/website, menunjukkan bahwa keterbukaan informasi masih menjadi pekerjaan rumah.

Literatur Al-Qur'an tentang pencegahan korupsi menempatkan pembangunan good governance sebagai salah satu solusi pencegahan korupsi, di samping pembangunan masyarakat madani, perbaikan diri (tazkiyatun nafs), dan aktualisasi nilai (Winanto, 2024). Rasul menekankan bahwa penerapan akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum dapat membatasi kesempatan korupsi, tetapi pemberantasan korupsi juga harus holistik dengan melibatkan pihak-pihak relevan dan memberdayakan pendekatan preventif serta represif (Yusuf et al., 2023). Dengan demikian, tantangan utama bukan pada ketiadaan nilai atau prinsip, melainkan pada konsistensi implementasi, penguatan mekanisme kontrol (sanksi, audit, pengawasan), dan internalisasi amanah sebagai tanggung jawab publik sekaligus spiritual—agar transparansi dan akuntabilitas tidak berhenti sebagai formalitas administratif (Fadhilah et al., 2023; Sujendra, 2017; Winanto, 2024; Yusuf et al., 2023).

________________________________________

XI. Penutup

Sintesis literatur menunjukkan bahwa good governance menurut hukum Islam dapat dipahami sebagai proyek ijtihādī yang memanfaatkan perangkat uṣūl fiqh dan fikih siyasah untuk menurunkan nilai-nilai syariah—amanah, keadilan, musyawarah, kejujuran, kemaslahatan—menjadi asas dan mekanisme tata kelola pemerintahan (Aryana & Hasan, 2024; Juhji et al., 2020; Karnaini, 2021; Warjiyati, 2018). Transparansi diposisikan sebagai keterbukaan arus informasi dan akses publik yang sekaligus dikaitkan dengan etika kenabian (ṣiddīq, tablīgh) serta instrumen pencegahan korupsi ketika disertai akuntabilitas dan penegakan hukum (Ramlan, 2023; Yusuf et al., 2023; Zada, 2022). Akuntabilitas dipahami sebagai pertanggungjawaban administratif kepada publik sekaligus tanggung jawab spiritual karena amanah pada akhirnya dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, sehingga audit, pelaporan, dan pengawasan menjadi perangkat yang mempertemukan dimensi moral dan institusional (Gani & Suparman, 2023; Sakhi et al., 2024; Sujendra, 2017).

Efektivitas dan efisiensi dipahami sebagai aspek fungsional pemerintahan yang baik sekaligus etika kualitas kerja (itqān), dan rule of law menegaskan kepastian, keadilan, serta non-diskriminasi dalam penerapan hukum dalam kerangka konstitusional negara modern, termasuk dalam konteks khusus seperti Aceh (Asmara et al., 2022; Sabaruddin & Ardila, 2023). Pada akhirnya, literatur juga konsisten bahwa tantangan terbesar ada pada implementasi: lemahnya komitmen, kontrol, sanksi, dan konsistensi keterbukaan informasi dapat membuat prinsip-prinsip yang secara normatif selaras dengan Islam belum menghasilkan tata kelola yang bersih dan dipercaya publik (Fadhilah et al., 2023; Duadji, 2012).

________________________________________

Daftar Pustaka

Anjani, A., Ningsih, Y., & Djasuli, M. (2022). Analisis model peningkatan hidup Islami melalui prinsip good corporate governance: Telaah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS), 2(3), 783–791. https://doi.org/10.47233/jebs.v2i3.273

Aryana, K. P., & Hasan, A. N. (2024). Tata kelola nazhir dalam indeks implementasi Waqf Core Principles. Sustainable, 4(1), 118–130. https://doi.org/10.30651/stb.v4i1.22625

Asmara, A. D., Gultom, A., Salam, R., & Handayani, N. (2022). Penerapan nilai-nilai Islam dalam good governance di Indonesia. Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, 6(2), 259. https://doi.org/10.30737/mediasosian.v6i2.3163

Bakhtiar, N., Suwandi, M., & Sari, N. R. (2023). Transparansi akuntabilitas realisasi anggaran publik berdasarkan prinsip Islam dalam mencegah praktik korupsi (studi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar). Income Journal, 2(1), 45–59. https://doi.org/10.61911/income.v2i1.30

Dewi, E. P. (2018). Good governance dan transparansi rencana strategi terwujudnya akuntabilitas kinerja pemerintah. Jurnal Lentera Bisnis, 7(2), 81. https://doi.org/10.34127/jrlab.v7i2.236

Duadji, N. (2012). Good governance dalam pemerintah daerah. Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 28(2), 201. https://doi.org/10.29313/mimbar.v28i2.356

Erlina, F. (2021). Matan Journal of Islam and Muslim Society, 3(2), 167. https://doi.org/10.20884/1.matan.2021.3.2.4599

Fadhilah, K. U., Lating, A. I. S., Sidarta, A. L., & Rabbani, S. F. R. (2023). Pengaruh penerapan good school governance terhadap efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di Surabaya. Jurnal Buana Akuntansi, 8(2), 151–167. https://doi.org/10.36805/akuntansi.v8i2.5646

Gani, R. A., & Suparman, A. (2023). Penerapan prinsip good governance dalam kebijakan publik di Indonesia (studi kasus pemerintah daerah Kabupaten Subang). The World of Public Administration Journal. https://doi.org/10.37950/wpaj.v5i1.1654

Handoko, P. (2020). Implementasi asas good governance di Indonesia dalam perspektif fiqh siyasah qadaiyyah. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 23(2), 340–362. https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.2.340-362

Juhji, J., Syarifudin, E., Shobri, S., & Hidayatullah, H. (2020). Accountability and good governance in Islamic educational management: A library study. Managere Indonesian Journal of Educational Management, 2(3), 281–292. https://doi.org/10.52627/ijeam.v2i3.64

Karnaini, Z. (2021). Concepts and application of good governance in the government of Omar bin Abdul Aziz. Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 6(1), 117–132. https://doi.org/10.22373/petita.v6i1.108

Masnun, M. (2018). Good governance dan kualitas laporan keuangan pemerintah: Suatu kajian di pemerintah daerah Provinsi Jambi. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 2(1), 175. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v2i1.41

Mulia, M., & Khalil, Z. F. (2021). Tata kelola pemerintahan dalam perspektif syariah (analisis penerapan syariat Islam di Aceh). JPW (Jurnal Politik Walisongo), 3(1), 97–106. https://doi.org/10.21580/jpw.v3i1.9348

Nasution, S., & Fitryantica, A. (2023). Penerapan prinsip good governance dalam bidang pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan melalui Aplikasi E-Open di Kota Bekasi. Focus, 4(2), 198–204. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i2.1361

Oktaviani, E. A., Waluyo, W., & Hermawan, S. (2022). Peran aparat pengawasan internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19. Jurnal Discretie, 3(1), 25. https://doi.org/10.20961/jd.v3i1.61657

Rafa, S., Kurniawan, I. A., & Rantau, M. I. (2022). Implementasi prinsip good governance dalam pelayanan E-KTP dan kartu keluarga di Kecamatan Benda Kota Tangerang. Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah, 4(3), 95–102. https://doi.org/10.15575/jbpd.v4i3.20997

Rahim, A., Safitri, N. U., Nurjanah, N., Anabah, S., & Nurhikmah, W. (2023). Implementasi hukum administrasi negara dalam mencegah praktik korupsi di Indonesia. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(8), 5790–5794. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2572

Rahmawati, R. (2016). Good governance dalam perspektif hukum Islam (tinjauan usul fiqih). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 10(2). https://doi.org/10.30984/as.v10i2.260

Rakhmat, R. (2017). Reformasi birokrasi publik dalam perspektif good governance. Jurnal Paradigma (JP), 2(1), 1. https://doi.org/10.30872/jp.v2i1.338

Ramlan, M. E. (2023). Tinjauan fikih siyasah terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance dalam efektivitas kinerja aparatur sipil negara. Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 7(1), 42–59. https://doi.org/10.21093/qj.v7i1.6510

Sabaruddin, S., & Ardila, A. (2023). Transparansi pengelolaan dana desa dalam perspektif hukum Islam. Datuk Sulaiman Law Review (Dalrev), 4(1), 12–21. https://doi.org/10.24256/dalrev.v4i1.3709

Sakhi, D. F. A., Amin, P. A. I., & Kurniati, K. (2024). Etika politik Islam dalam masyarakat kontemporer: Perspektif Al-Mawardi. Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat Teologi dan Humaniora, 10(2), 95–106. https://doi.org/10.37567/jif.v10i2.3052

Setyono, J. (2015). Good governance dalam perspektif Islam (pendekatan ushul fikih: teori pertingkatan norma). Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(1), 25. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.25-40

Sudirman, S. (2019). Implementasi prinsip good governance pada lembaga pengelolaan zakat BAZNAS Kota Gorontalo. Jurnal Iqtisaduna, 4(2), 202. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v4i2.6246

Sujendra, B. (2017). Application of good governance district government in Rasau Jaya sub-district Kubu Raya district. Jurnal Borneo Akcaya, 4(1), 38–45. https://doi.org/10.51266/borneoakcaya.v4i1.78

Tompo, M., Madani, M., & Fatmawati, F. (2021). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di RSUD Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Jeneponto. JPPM: Journal of Public Policy and Management, 3(1), 43–52. https://doi.org/10.26618/jppm.v3i1.5320

Warjiyati, S. (2018). Tinjauan hukum Islam terhadap penerapan good governance dalam pelayanan publik. Hukum Islam, 18(1), 119. https://doi.org/10.24014/hi.v18i1.5429

Wijayati, F. (2021). Conceptualization good amil governance in zakat institution. Journal of Business Management Review, 2(2), 107–135. https://doi.org/10.47153/jbmr22.1032021

Winanto, E. (2024). Penerapan prinsip good governance BAZNAS ditinjau dari UU RI No. 23 Tahun 2011. Sanaamul Quran: Jurnal Wawasan Keislaman, 5(1). https://doi.org/10.62096/sq.v5i1.62

Yusuf, S. D., Darwis, R., & Zulaeha, Z. (2023). Analisis kebijakan tata kelola keuangan dalam mewujudkan good university governance di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah, 6(1), 1–15. https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v6i1.4712

Zada, K. (2022). Kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara: Perspektif siyasah syar'iyyah. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 9(4), 1129–1138. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26558