01339 - Good Faith (Itikad Baik): Prinsip dalam Melakukan Perbuatan Hukum dan Melaksanakan Perjanjian Perspektif Hukum Islam

Abstrak

Artikel ini mengkaji prinsip itikad baik (good faith) dalam perbuatan hukum dan pelaksanaan perjanjian menurut perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif-konseptual berbasis kajian pustaka, artikel ini menelusuri landasan Al-Qur'an, hadis, dan kerangka hukum ekonomi syariah—khususnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)—untuk merumuskan kerangka komprehensif itikad baik dalam akad muamalah. Hasil kajian menunjukkan bahwa itikad baik dalam hukum Islam bukan sekadar kejujuran subjektif, melainkan prinsip yang mengikat niat, proses, dan tujuan akad secara sekaligus. Prinsip ini beroperasi pada seluruh tahapan kontrak—mulai pra-akad, pembentukan, pelaksanaan, hingga penyelesaian sengketa—dan ditopang oleh asas amanah, transparansi, kesetaraan, serta orientasi maslahah. Pelanggaran itikad baik menimbulkan akibat hukum sekaligus akibat moral-spiritual, berupa pembatalan akad, gugatan, dan pengkhianatan amanah. Artikel ini menyimpulkan bahwa itikad baik merupakan "roh" akad yang menyatukan legalitas, etika, dan tujuan kemaslahatan dalam satu kesatuan normatif.

Kata kunci: itikad baik; akad muamalah; hukum Islam; maslahah; KHES

________________________________________

Abstract

This article examines the principle of good faith in legal acts and the performance of agreements from the perspective of Islamic law. Employing a normative-conceptual approach based on literature review, this article traces the foundations found in the Qur'an, hadith, and the framework of Islamic economic law—particularly the Compilation of Islamic Economic Law (KHES)—to formulate a comprehensive framework of good faith in muamalah contracts. The findings indicate that good faith in Islamic law is not merely subjective honesty, but rather a principle that simultaneously binds intention, process, and the purpose of the contract. This principle operates at every stage of contracting—from pre-contract, formation, execution, to dispute resolution—and is supported by the principles of trustworthiness (amanah), transparency, equality, and a maslahah orientation. Violations of good faith give rise to legal consequences as well as moral-spiritual consequences, including contract cancellation, litigation, and breach of trust. This article concludes that good faith constitutes the "soul" of the contract, uniting legality, ethics, and the objective of public interest within a single normative framework.

Keywords: good faith; muamalah contract; Islamic law; maslahah; KHES

________________________________________

I. Pendahuluan

Dalam hukum Islam, hubungan hukum antarmanusia pada bidang muamalah diposisikan sebagai aktivitas yang terikat norma syariah, sehingga akad (kontrak) dipahami sebagai "ikatan" (al-'aqd) yang melahirkan akibat hukum pada objek yang diperjanjikan dan karenanya menuntut kepatuhan etis sekaligus yuridis dari para pihak (Sari, 2022; Satrio et al., 2020; Usanti, 2013). Karena akad muamalah bukan sekadar formalitas, melainkan sarana mengikat komitmen dan tanggung jawab moral-spiritual, maka penekanan pada niat baik, kejujuran, serta larangan penipuan/kecurangan menjadi fondasi agar transaksi berjalan adil dan berintegritas (Abdullah et al., 2023; Kurniaty, 2019; Prawiro, 2022).

Literatur mengenai etika bisnis Islam bahkan menekankan bahwa membahas itikad baik berarti membahas "jantung" akad, sebab ia terkait niat (yang tidak tampak secara lahiriah) namun menentukan kualitas rangkaian peristiwa hukum setelahnya; niat baik cenderung menuntun pada relasi kontraktual yang tertib, sedangkan niat buruk membuka risiko sengketa dan kerusakan hubungan (Amalia & Adinugraha, 2021; Kurniaty, 2019).

Pada tataran praktik di Indonesia, perbincangan itikad baik dalam kontrak sering menjembatani hukum positif dan hukum Islam, karena praktik akad di lembaga keuangan syariah dan transaksi muamalah modern kerap berinteraksi dengan norma perdata—misalnya asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata—sekaligus prinsip-prinsip syariah (Ngadimah, 2017; Nurbaedah & Machmud, 2021; Usanti, 2013). Interaksi tersebut tampak, misalnya, ketika kajian tentang akad di perbankan syariah mengafirmasi bahwa perjanjian harus dijalankan dengan itikad baik dan kepatutan demi mencapai keadilan yang diharapkan (Astari et al., 2021; Nurbaedah & Machmud, 2021).

Dengan demikian, good faith dalam konteks hukum Islam patut dipahami sebagai prinsip normatif yang bekerja sejak perencanaan akad, proses pembentukan, hingga pelaksanaan dan penyelesaian sengketa, sejalan dengan penekanan syariah atas pemenuhan komitmen dan penghindaran praktik batil (Abdullah et al., 2023; Kurniaty, 2019; Suryaningsih et al., 2022).

________________________________________

II. Landasan Normatif Itikad Baik: Al-Qur'an, Hadis, dan Kerangka Etika Akad Muamalah

Kajian tafsir ahkam mengenai akad muamalah menegaskan bahwa Al-Qur'an memberi dasar normatif penting tentang kewajiban memenuhi akad/komitmen serta perlunya transaksi dilandasi niat baik agar penipuan, kecurangan, dan penyelewengan dapat dihindari (Abdullah et al., 2023). Secara eksplisit, penelitian yang mengumpulkan dan membaca ayat-ayat terkait menautkan pemenuhan komitmen akad dengan tafsir atas QS. Al-Mā'idah ayat 1 dan QS. Al-Isrā' ayat 34, serta mempertegas prinsip "persetujuan" dan larangan mengambil harta secara batil melalui QS. An-Nisā' ayat 29; keseluruhan rangkaian ayat tersebut dipakai untuk menegaskan bahwa perencanaan transaksi dan pelaksanaannya semestinya berangkat dari niat baik (itikad baik) sehingga praktik manipulatif dapat dicegah (Abdullah et al., 2023).

Penekanan pemenuhan akad juga digunakan dalam analisis penyelesaian sengketa wanprestasi ekonomi syariah, yang menyatakan bahwa Islam menekankan pemenuhan akad berdasarkan QS. Al-Mā'idah ayat 1, dan bahwa penyelesaian sengketa idealnya melibatkan upaya perdamaian (ishlah) sebagai bagian dari etika hukum Islam (Suryaningsih et al., 2022). Dengan basis ini, itikad baik tidak berdiri sendiri sebagai slogan moral, melainkan melekat pada struktur kewajiban syar'i untuk menunaikan janji dan menghindari jalan batil dalam transaksi (Abdullah et al., 2023; Suryaningsih et al., 2022).

Dari sisi hadis, beberapa kajian akad syariah mengaitkan itikad baik dengan prinsip niat. Dalam pembahasan prinsip-prinsip akad, disebutkan bahwa di dalam pandangan Islam niat merupakan prinsip mendasar terkait unsur kepercayaan sebelum seseorang melakukan amal/perbuatan; dalil yang dipakai adalah hadis "Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat …" (HR. Bukhari) sebagai dasar normatif keberlakuan asas itikad baik (Nasyiah, 2017; Usanti, 2013). Kajian yang menekankan aktualisasi akad dalam fikih muamalah juga menautkan titik masuk "syariah atau tidaknya" praktik bisnis pada kuatnya niat melakukan perbuatan, dan menghubungkannya dengan kaidah "innamā al-a'mālu bi al-niyyāt" (Prawiro, 2022).

Dengan demikian, "itikad baik" dalam Islam bertumpu pada dimensi batin (niat) sekaligus menuntut manifestasi lahiriah dalam perilaku muamalah yang jujur, amanah, dan tidak menipu (Kurniaty, 2019; Prawiro, 2022).

________________________________________

III. Definisi Operasional Itikad Baik dalam Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Prinsip Maslahah

Dalam konteks kodifikasi dan pedoman praktik ekonomi syariah di Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyediakan definisi yang lebih operasional. Studi perbandingan hukum ekonomi syariah dan perlindungan konsumen mengutip Pasal 21 KHES yang mendefinisikan itikad baik sebagai keadaan bahwa akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, serta tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya (Qosam & Nawawi, 2022). Rumusan ini penting karena mengikatkan good faith secara langsung pada tujuan maslahah, sekaligus menjadikannya perangkat etik untuk menolak strategi kontraktual yang bersifat manipulatif (jebakan) (Qosam & Nawawi, 2022; Sari, 2022). Kajian tentang akad tidak bernama dalam kontrak bisnis Islam juga memasukkan "itikad baik" sebagai prinsip, dengan penekanan serupa: akad bertujuan menegakkan kemaslahatan dan tidak mengandung unsur jebakan atau perbuatan buruk (Qosam & Nawawi, 2022; Sari, 2022).

Dengan dasar tersebut, itikad baik dalam hukum Islam tidak sekadar "kejujuran subjektif", melainkan juga orientasi teleologis: akad seharusnya diarahkan untuk menghasilkan kemanfaatan dan menghindarkan mudarat (mafsadah) bagi para pihak dan masyarakat (Prawiro, 2022; Qosam & Nawawi, 2022). Perspektif maslahah juga tampak dalam analisis penyelesaian wanprestasi pada praktik jual-beli kredit, yang memaknai langkah negosiasi/rescheduling/reconditioning sebagai upaya menciptakan manfaat dan menghindari mafsadah agar relasi penjual–pembeli tetap harmonis dan tidak bermusuhan (Salsabilla & Aristoni, 2023). Dengan demikian, good faith dapat dipahami sebagai prinsip yang mengarahkan kontrak pada manfaat yang sah, serta menjadi dasar etis untuk memilih mekanisme penyelesaian yang menjaga hubungan sosial dan mengurangi kerusakan (Qosam & Nawawi, 2022; Salsabilla & Aristoni, 2023).

________________________________________

IV. Itikad Baik sebagai Bagian dari Asas-Asas Akad (Muamalah): Ridha, Amanah, Transparansi, Kesetaraan, dan Keadilan

Kajian tentang asas-asas akad dalam perbankan syariah menyebut bahwa dalam hukum muamalah Islam terdapat banyak asas yang melandasi penegakan atau pelaksanaan akad, termasuk asas sukarela, amanah, kehati-hatian, saling menguntungkan, transparansi, kemampuan, kemudahan, itikad baik, dan sebab yang halal (Ilmi, 2020). Dalam kerangka ini, itikad baik tidak berdiri sendiri, melainkan beroperasi bersama asas amanah dan transparansi untuk memastikan para pihak tidak memaksakan ketentuan sepihak yang merusak keseimbangan hak dan kewajiban (Ilmi, 2020; Nurbaedah & Machmud, 2021).

Kajian mengenai hubungan bank syariah dan nasabah menegaskan bahwa relasi kontraktual syariah didasarkan pada prinsip amanah; bahkan dipaparkan bahwa kepercayaan tersebut tidak terbatas pada kepercayaan berbasis itikad baik semata, melainkan juga dilandasi nilai ketauhidan bahwa perbuatan senantiasa diawasi oleh Allah Swt. (Nurbaedah & Machmud, 2021). Di sini tampak kekhasan hukum Islam: good faith memperoleh "daya ikat" tambahan berupa dimensi teologis yang meneguhkan tanggung jawab moral para pihak (Kurniaty, 2019; Nurbaedah & Machmud, 2021).

Prinsip keseimbangan dan pembagian hak-kewajiban juga dikaitkan dengan itikad baik dalam pembahasan prinsip-prinsip akad. Dalam uraian tentang prinsip akad, disebut bahwa hukum Islam menekankan perlunya berpegang pada prinsip keseimbangan karena keseimbangan terkait pembagian hak dan kewajiban para pihak—misalnya hak penjual menerima uang dan kewajibannya menyerahkan barang, serta hak pembeli menerima barang dan kewajibannya membayar (Nasyiah, 2017; Usanti, 2013). Karena itu, itikad baik dalam akad muamalah dapat dipahami sebagai prasyarat etis agar asas keseimbangan nyata dalam klausul dan pelaksanaan, sehingga tidak terjadi kezaliman atau pengambilan keuntungan sepihak (Nasyiah, 2017; Usanti, 2013). Keterkaitan ini juga relevan dengan pandangan etika bisnis Islam yang memandang itikad baik bukan hanya "batin", tetapi cerminan akhlak/tingkah laku yang harus sejalan dengan kaidah syariah (Kurniaty, 2019; Prawiro, 2022).

________________________________________

V. Dimensi Subjektif dan Objektif Itikad Baik: Niat (Batin) dan Kepatutan (Perilaku) dalam Pelaksanaan Akad

Sejumlah kajian kontrak—termasuk yang beririsan dengan praktik syariah—membedakan itikad baik dalam dimensi subjektif dan objektif, dan pembeda ini membantu menjelaskan bagaimana Islam menghubungkan niat batin dengan standar perilaku lahiriah (Kurniaty, 2019; Usanti, 2013). Kajian kontrak waralaba menegaskan bahwa itikad baik subjektif menekankan kejujuran sebelum kontrak dilaksanakan, terutama pada fase negosiasi di mana para pihak berkewajiban berterus terang dan memberikan informasi sebenarnya (Retnowati et al., 2021). Di sisi lain, penelitian mengenai implementasi asas itikad baik menekankan bahwa itikad baik juga dapat dimaknai secara objektif, yakni perilaku para pihak harus sesuai norma kepatutan/kelayakan yang hidup dalam masyarakat dan bukan semata anggapan sepihak (Ismaryadi et al., 2023; Pradana & Rizka, 2023). Kerangka objektif ini bersesuaian dengan tuntutan syariah untuk menghindari penipuan dan menjalankan transaksi yang benar serta tidak merugikan pihak lain (Abdullah et al., 2023).

Dalam perspektif Islam, dimensi subjektif memperoleh penguatan lewat prinsip niat (hadis tentang niat) yang dipakai sebagai dasar asas itikad baik (Nasyiah, 2017; Usanti, 2013), sementara dimensi objektif tampak pada tuntutan akhlak muamalah: perilaku jujur, tidak curang, dan memegang komitmen agar ridha para pihak terwujud (Kurniaty, 2019; Usanti, 2013). Bahkan dalam kajian akad muamalah di lembaga keuangan syariah, ditekankan bahwa akad bukan sekadar formalitas hukum, tetapi juga mencerminkan nilai etika dan keadilan; melalui proses akad, para pihak meneguhkan niat baik untuk mematuhi prinsip agama dan menjalankan transaksi dengan itikad baik (Abdullah et al., 2023). Karena itu, pemisahan subjektif–objektif sebaiknya dipahami bukan sebagai dikotomi yang memecah, melainkan sebagai dua sisi yang saling mengunci: niat baik harus dibuktikan lewat perilaku patut, dan perilaku patut mengandaikan niat yang benar (Abdullah et al., 2023; Kurniaty, 2019).

________________________________________

VI. Itikad Baik dalam Tahapan Berkontrak Menurut Perspektif Syariah: Pra-Akad, Pembentukan, Pelaksanaan, dan Pengakhiran

Kajian tafsir ahkam menekankan bahwa perencanaan transaksi hingga pelaksanaannya semestinya didasarkan atas niat baik agar penipuan dan kecurangan dapat dihindari (Abdullah et al., 2023). Penegasan ini selaras dengan pemahaman bahwa itikad baik dalam praktik kontrak dapat dan seharusnya hadir pada seluruh tahapan kontrak, bukan hanya pada tahap pelaksanaan (Ismaryadi et al., 2023; S. E. D. Sari et al., 2024). Dalam praktik lembaga keuangan syariah, penelitian empiris pada bank syariah menyimpulkan bahwa penerapan asas itikad baik dijalankan sejak tahap pra-kontraktual, tahap terjadinya kontrak, hingga berakhirnya kontrak (Aini et al., 2023). Pada tahap pra-kontraktual, bank syariah menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis 5C sebagai bagian dari kehati-hatian yang sekaligus berfungsi menguji kelayakan dan mengantisipasi risiko moral hazard dalam pembiayaan (Abdullah et al., 2023; Aini et al., 2023).

Dalam konteks pembiayaan mudharabah, penelitian tentang kebebasan berkontrak dan ketimpangan posisi tawar menyatakan bahwa karena kedudukan bank sering dominan, itikad baik sangat diperlukan agar pelaksanaan pembiayaan tidak mengarah pada ketidakadilan; itikad baik menjadi mekanisme penyeimbang agar hak dan kewajiban para pihak tidak timpang (Ilmi, 2020; Rusydi, 2018). Kebutuhan "keyakinan" bank atas itikad baik nasabah juga dipertegas dalam kajian pembebanan jaminan mudharabah yang menyatakan bahwa bank syariah wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis mendalam atas itikad baik dan kemampuan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai perjanjian (Harahap, 2020). Rangkaian ini menunjukkan bahwa, dalam praktik kontrak syariah modern, good faith bekerja bukan hanya sebagai norma etis, melainkan juga sebagai prinsip tata kelola risiko yang diinstitusionalisasikan melalui prosedur kehati-hatian (Aini et al., 2023; Harahap, 2020).

________________________________________

VII. Parameter Praktis Itikad Baik dalam Akad Muamalah: Kejujuran, Keterbukaan, Anti-Gharar, dan Komitmen Memenuhi Hak-Kewajiban

Sejumlah sumber menghubungkan itikad baik dengan kejujuran dan keterbukaan informasi sebagai prasyarat transaksi yang adil. Kajian tentang akad dalam perbankan syariah menegaskan bahwa hukum kontrak syariah sangat menekankan prinsip kejujuran yang hakiki agar keridhaan para pihak dapat terwujud (Usanti, 2013). Dalam kajian waralaba yang membandingkan hukum perdata dan Islam, disebut bahwa pada waralaba diperlukan prinsip keterbukaan dan kehati-hatian yang selaras dengan rukun dan syarat akad menurut hukum Islam serta larangan transaksi gharar (ketidakjelasan) (Iwandi et al., 2023). Hal ini memperlihatkan bahwa good faith dalam syariah tidak terpisah dari kewajiban mengurangi ketidakjelasan (gharar) dan memastikan para pihak memahami objek, hak, dan kewajiban secara memadai (Iwandi et al., 2023; Usanti, 2013).

Di ranah etika bisnis, kajian tentang penjual onlineshop menekankan bahwa itikad baik berhubungan langsung dengan akhlak/tingkah laku dan bukan sekadar "niat batin"; itikad baik harus terefleksi dalam perbuatan yang sesuai hukum syariat (Kurniaty, 2019). Karena itu, tanggung jawab pelaku usaha untuk memenuhi kesepakatan, menjelaskan informasi, dan menghindari cacat tersembunyi atau keterlambatan yang merugikan diposisikan sebagai manifestasi etika bisnis Islam yang berbasis itikad baik (Kurniaty, 2019). Di bidang perlindungan konsumen syariah, studi tentang larangan retur mengaitkan itikad baik (dalam KHES) dengan orientasi kemaslahatan dan ketiadaan "jebakan", sekaligus menautkannya pada praktik jual beli yang dianggap sah bila ditempatkan dalam mekanisme khiyar (misalnya khiyar majlis) dan dimaksudkan menjaga kepentingan wajar para pihak (Qosam & Nawawi, 2022).

Dengan demikian, parameter itikad baik dalam Islam dapat disimpulkan sebagai kombinasi antara keterbukaan informasi, kejujuran, ketiadaan jebakan, serta kesungguhan memenuhi prestasi sesuai akad (Kurniaty, 2019; Qosam & Nawawi, 2022).

________________________________________

VIII. Itikad Baik dalam Pelaksanaan Perjanjian: Menjaga Keadilan, Menghindari Kezaliman, dan Menunaikan Prestasi Secara Patut

Dalam implementasi akad, itikad baik berfungsi menjaga pemenuhan prestasi secara patut. Penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian pengadaan menegaskan bahwa itikad baik dalam pengertian objektif berarti pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada norma kepatuhan/kepatutan yang dirasakan sesuai dalam masyarakat (Pradana & Rizka, 2023). Walau kajian ini berangkat dari hukum perdata, ia relevan untuk praktik akad syariah di Indonesia karena banyak akad muamalah modern beroperasi di ruang yang juga dipengaruhi doktrin kepatutan dan perlindungan pihak lemah (Ilmi, 2020; Nurbaedah & Machmud, 2021).

Dalam sengketa ekonomi syariah, analisis putusan Pengadilan Agama menyatakan bahwa pihak yang tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajiban akad menjadi alasan penting mengapa putusan dianggap adil setelah upaya penagihan dan pendekatan kekeluargaan dilakukan (Suryaningsih et al., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa ukuran itikad baik dalam pelaksanaan bukan hanya "niat mengaku baik", melainkan tampak dari perilaku nyata memenuhi kewajiban dan merespons penyelesaian secara kooperatif (Salsabilla & Aristoni, 2023; Suryaningsih et al., 2022).

Pada sektor pembiayaan syariah, penelitian di Bank NTB Syariah menyimpulkan bahwa pelanggaran asas itikad baik dapat menimbulkan akibat hukum seperti batalnya kontrak, timbulnya gugatan, pembatalan jaminan, hingga pembekuan akun; temuan ini memperlihatkan bahwa itikad baik diposisikan sebagai asas operasional yang mengkondisikan keberlanjutan hubungan pembiayaan (Aini et al., 2023). Dengan sudut pandang yang sejalan, kajian restrukturisasi pembiayaan bank syariah di masa pandemi memaknai restrukturisasi (rescheduling, reconditioning, restructuring) sebagai langkah untuk tetap memenuhi tujuan akad awal dan menjaga akibat hukum yang dimaksudkan para pihak, sehingga pelaksanaan kewajiban tetap diarahkan pada tujuan yang sah (Amalia & Adinugraha, 2021). Dalam kerangka syariah, orientasi pada tujuan akad (maudhu' al-'aqd) dan keselarasan dengan kehendak syara' menjadi dasar mengapa pelaksanaan perjanjian harus diarahkan pada pemenuhan yang benar, bukan penghindaran kewajiban secara manipulatif (Abdullah et al., 2023; Amalia & Adinugraha, 2021).

________________________________________

IX. Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa: Islah, Negosiasi, Tahkim, dan Orientasi Win–Win

Sumber-sumber yang membahas penyelesaian sengketa syariah menunjukkan bahwa itikad baik adalah prasyarat penting untuk penyelesaian non-litigasi yang efektif. Literatur tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah menyatakan bahwa penyelesaian non-litigasi dapat dilakukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dan ditekankan bahwa itikad baik nasabah dan bank memegang peranan penting agar kesepakatan menghasilkan win–win solution dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan (Marlina & Maknun, 2022; Marlina & Tanzili, 2022). Kajian lain menegaskan bahwa dalam hukum Islam dikenal tahkim (hakam) sebagai dasar penyelesaian sengketa, dan bahwa penyelesaian melalui arbitrase syariah memungkinkan sengketa diselesaikan berdasarkan prinsip syariah (Marlina & Maknun, 2022; Marlina & Tanzili, 2022). Dengan demikian, itikad baik di tahap sengketa bekerja sebagai energi kooperatif untuk mencapai perdamaian, sejalan dengan temuan putusan Pengadilan Agama yang menilai upaya mendamaikan para pihak sebagai bagian dari kesesuaian penyelesaian sengketa dengan ajaran Islam (Marlina & Tanzili, 2022; Suryaningsih et al., 2022).

Pada praktik jual beli kredit, penyelesaian wanprestasi melalui negosiasi (rescheduling dan reconditioning) dipahami sebagai upaya penjual menciptakan manfaat dan menghindari mafsadah sehingga hubungan tetap harmonis dan menghindari permusuhan (Salsabilla & Aristoni, 2023). Dalam konteks pembiayaan perbankan syariah, restrukturisasi juga diposisikan sebagai cara memenuhi tujuan akad awal dan menjaga keselarasan akibat hukum dengan maksud yang sah (Amalia & Adinugraha, 2021). Keseluruhan sumber ini—baik yang menekankan ADR/arbitrase, tahkim, maupun negosiasi—mengarah pada satu benang merah: penyelesaian sengketa yang berorientasi maslahah mensyaratkan itikad baik para pihak untuk berunding, bersikap terbuka, dan tidak memanfaatkan keadaan pihak lain secara zalim (Marlina & Tanzili, 2022; Salsabilla & Aristoni, 2023).

________________________________________

X. Akibat Hukum dan Akibat Etis Pelanggaran Itikad Baik dalam Perspektif Syariah dan Praktik di Indonesia

Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, itikad baik dikaitkan langsung dengan larangan "jebakan" dan perbuatan buruk dalam akad, sehingga pelanggarannya secara normatif berarti menyalahi tujuan kemaslahatan akad (Qosam & Nawawi, 2022; N. F. Sari, 2022). Di tingkat praktik lembaga keuangan syariah, penelitian empiris menyatakan bahwa pelanggaran asas itikad baik dalam akad pembiayaan dapat berakibat batalnya kontrak, timbulnya gugatan, pembatalan jaminan, hingga tindakan administratif berupa pembekuan akun oleh bank (Aini et al., 2023).

Dalam perkara sengketa akad mudharabah muqayyadah, kajian kasus menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian; ketika prinsip tersebut tidak diterapkan, muncul persengketaan yang harus diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa syariah (Amelisah & Sholichah, 2023). Di sisi lain, hukum perjanjian Islam juga mengenal pembatalan akad melalui iqalah, yakni kesepakatan para pihak untuk menutup akad dan menghapus akibat hukum yang ditimbulkan sehingga posisi para pihak kembali seperti semula (Amelisah & Sholichah, 2023). Rangkaian ini menunjukkan bahwa pelanggaran itikad baik dapat berimplikasi pada putusnya hubungan kontraktual, baik melalui pembatalan yang bersifat litigatif/administratif (dalam praktik kelembagaan) maupun melalui mekanisme kesepakatan pembatalan (iqalah) yang mengandaikan kehendak bersama (Aini et al., 2023; Amelisah & Sholichah, 2023).

Pada tataran etis, kajian etika bisnis Islam menegaskan bahwa itikad baik bukan hanya urusan legalitas, tetapi menyangkut akhlak muamalah yang jika diabaikan akan menimbulkan problem hukum dan potensi gugatan dari pihak yang dirugikan (Kurniaty, 2019). Kajian tafsir ahkam juga menegaskan bahwa prinsip niat baik dalam perencanaan dan pelaksanaan transaksi ditujukan untuk menghindari penipuan dan kecurangan, sehingga pelanggarannya bukan sekadar kegagalan teknis tetapi penyimpangan etik yang merusak integritas transaksi (Abdullah et al., 2023). Dengan demikian, "akibat" pelanggaran itikad baik dalam Islam bersifat ganda: konsekuensi hukum (pembatalan, sengketa) dan konsekuensi moral-spiritual (pengkhianatan amanah, hilangnya keadilan transaksi) (Abdullah et al., 2023; Kurniaty, 2019).

________________________________________

XI. Penutup

Berdasarkan rangkaian kajian di atas, itikad baik menurut hukum Islam dapat disintesiskan sebagai prinsip yang mengikat niat, proses, dan tujuan akad. Pada dimensi normatif, Al-Qur'an menekankan pemenuhan akad dan mengarahkan transaksi agar tidak berjalan pada jalur batil, serta mendorong perencanaan dan pelaksanaan transaksi didasarkan pada niat baik untuk mencegah kecurangan (Abdullah et al., 2023; Suryaningsih et al., 2022). Pada dimensi konseptual-operasional, KHES merumuskan itikad baik sebagai akad yang menegakkan kemaslahatan dan bebas dari jebakan/perbuatan buruk (Qosam & Nawawi, 2022; N. F. Sari, 2022). Pada dimensi etik-praktis, itikad baik menuntut kejujuran, keterbukaan, dan perilaku muamalah yang mencerminkan akhlak, sehingga niat baik harus terejawantah dalam pemenuhan prestasi dan perlakuan adil kepada mitra akad (Kurniaty, 2019; Usanti, 2013).

Pada dimensi institusional, praktik lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa asas itikad baik diprogramkan dalam tahapan pra-kontrak sampai pengakhiran, misalnya melalui prinsip kehati-hatian dan analisis kelayakan pembiayaan untuk memastikan kelangsungan akad dan mengurangi moral hazard (Aini et al., 2023; Harahap, 2020). Pada dimensi penyelesaian sengketa, itikad baik menjadi syarat keberhasilan penyelesaian non-litigasi (negosiasi, mediasi, arbitrase syariah/tahkim), dengan orientasi menjaga maslahah, menghindari mafsadah, dan menghasilkan kesepakatan yang tidak menyisakan rasa dirugikan (Marlina & Maknun, 2022; Marlina & Tanzili, 2022).

Dengan demikian, good faith dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai "roh" akad yang menyatukan legalitas, etika, dan tujuan kemaslahatan: ia dimulai dari niat, diuji dalam keterbukaan dan ketiadaan gharar/jebakan, dibuktikan dalam pelaksanaan prestasi yang patut, dan dipertahankan melalui penyelesaian sengketa yang kooperatif (Iwandi et al., 2023; Qosam & Nawawi, 2022; Salsabilla & Aristoni, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, F. D., Fathonih, Ah., & Athoillah, M. A. (2023). Analisis kajian tafsir ahkam tentang kedudukan akad muamalah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. At-Tahfidz Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 3(01), 52–69. https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v3i01.402

Aini, G., Wisudawan, I. G. A., & Wardani, N. K. (2023). Penerapan asas itikad baik dalam akad pembiayaan pada PT. Bank NTB Syariah. Commerce Law, 3(2). https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i2.3266

Amalia, R., & Adinugraha, H. H. (2021). Restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah di masa pandemi Covid-19 perspektif hukum perikatan Islam. Kunuz Journal of Islamic Banking and Finance, 1(2), 107–109. https://doi.org/10.30984/kunuz.v1i2.50

Amelisah, A., & Sholichah, I. U. (2023). Sengketa dalam implementasi akad mudharabah muqayyadah di perbankan syariah. Syar'ie Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 6(2), 94–110. https://doi.org/10.51476/syarie.v6i2.503

Astari, R., Setyowati, R., & Lumbanraja, A. D. (2021). Perlindungan hukum bagi bank syariah terhadap kasus wanprestasi oleh nasabah pembiayaan mudharabah. Notarius, 14(1), 342–355. https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39000

Harahap, Mhd. Y. (2020). Pengikatan jaminan kebendaan dalam kontrak pembiayaan muḍārabah sebagai upaya penyelesaian sengketa debitur wanprestasi (analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 272/K/AG/2015 tentang pembiayaan mudharabah). Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 14(1), 51–67. https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.2999

Ilmi, F. (2020). Implementasi asas kesetaraan dalam akad pembiayaan murabahah pada KPR-BTN iB di BTN Syariah Cabang Banjarmasin. Shar-E Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, 6(2), 53–68. https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i2.129

Ismaryadi, H., Khairani, K., & Mannas, Y. A. (2023). Implementasi asas itikad baik dalam pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan pengadaan barang jasa pemerintah. Unes Journal of Swara Justisia, 7(2), 680. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.363

Iwandi, I., Efendi, R., & Fahmi, C. (2023). The concept of franchising in the Indonesian's civil law and Islam. Al-Mudharabah Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 4(2), 14–39. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v5i2.3409

Kurniaty, Y. (2019). The urgency of ethics in Islamic business for the onlineshop seller in e-commerce. Justicia Islamica, 16(2), 269–290. https://doi.org/10.21154/justicia.v16i2.1710

Marlina, H., & Maknun, L. (2022). Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui litigasi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Disiplin Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, 28(2), 77–90. https://doi.org/10.46839/disiplin.v28i2.74

Marlina, H., & Tanzili, M. (2022). Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui litigasi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 9(5), 1445–1460. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27360

Nasyiah, I. (2017). Jual beli hewan tonak lopeh kajian hukum Islam: Studi di Desa Gema Kampar-Kiri Hulu. Ulul Albab Jurnal Studi Islam, 18(1), 62. https://doi.org/10.18860/ua.v18i1.4298

Ngadimah, M. (2017). Formulasi perjanjian perkawinan pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Kodifikasia, 11(1), 94. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v11i1.1139

Nurbaedah, N., & Machmud, Y. (2021). Fungsi agunan dalam perbankan syariah dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Qawānīn Journal of Economic Syaria Law, 5(1), 13–32. https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i1.3010

Pradana, D. A., & Rizka, R. (2023). Tinjauan yuridis pelaksanaan perjanjian pengadaan barang medis antara CV. Prasestya Utama dengan Dinas Kesehatan Jawa Barat. Justitia Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 6(1), 56. https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.56-71

Prawiro, A. (2022). Aktualisasi akad dalam fikih muamalah bagi lembaga keuangan syariah. Tasyri Journal of Islamic Law, 1(2), 215–252. https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.30

Qosam, I. M., & Nawawi, H. H. (2022). Larangan pengembalian barang yang sudah dibeli: Perbandingan hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen. Iltizamat Journal of Economic Sharia Law and Business Studies, 1(2), 156–170. https://doi.org/10.55120/iltizamat.v1i2.630

Retnowati, M. S., Saraswati, M. A., Sup, D. F. A., Firdaus, M. I., & Aziz, M. A. (2021). Al-Ahkam, 17(1), 11. https://doi.org/10.37035/ajh.v17i1.4583

Rusydi, I. (2018). Asas kebebasan berkontrak dalam pembiayaan mudharabah pada perbankan syari'ah. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 6(1), 91. https://doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1243

Salsabilla, S. N., & Aristoni, A. (2023). Kajian hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian wanprestasi praktik jual beli kayu jati secara kredit pada Usaha Dagang Berkah Jati Mlonggo Jepara. Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 6(2), 258. https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.22229

Sari, N. F. (2022). Implementasi akad tidak bernama dalam hukum positif dan hukum kontrak bisnis Islam. Jispendiora Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan dan Humaniora, 1(2), 52–57. https://doi.org/10.56910/jispendiora.v1i2.65

Sari, S. E. D., Saphira, M. W., & Sibarani, T. (2024). Legal aspects of consumer protection in e-commerce transactions: Implementation and urgency of regulations in the digitalization era. Justices Journal of Law, 3(2), 86–110. https://doi.org/10.58355/justices.v3i2.105

Satrio, W. C. F., Sukirno, S., & Prabandari, A. P. (2020). Prinsip timbulnya perikatan dalam perjanjian jual beli berbasis syariah. Notarius, 13(1), 294–311. https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30390

Suryaningsih, W., Septiandani, D., & Yulistyowati, E. (2022). Analisis penyelesaian sengketa wanprestasi dalam putusan Pengadilan Agama Banyumas No. 1794/Pdt.G/2018/PA.Bms. Semarang Law Review (SLR), 1(2), 32–44. https://doi.org/10.26623/slr.v1i2.2757

Usanti, T. P. (2013). Akad baku pada pembiayaan murabahah di bank syariah. Perspektif, 18(1), 46. https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i1.113