01336 - Ganti rugi dalam hukum islam: restitusi atas kerugian yang timbul dari wanprestasi dan perbuatan melawan hukum

Compensation (ganti rugi) in islamic law: restitution for damages arising from breach of contract and unlawful acts

________________________________________

Abstrak

Ganti rugi dalam hukum Islam, sebagaimana diterapkan di Indonesia dan dalam yurisprudensi Islam yang lebih luas, berkaitan dengan kompensasi yang wajib diberikan kepada korban ketika suatu perbuatan melanggar hukum atau pelanggaran kontrak menimbulkan kerugian. Dalam praktik keuangan dan kontrak Islam, para ulama membedakan dua jalur utama ganti rugi, yaitu ganti rugi yang timbul dari wanprestasi (ingkar janji) dan ganti rugi yang timbul dari perbuatan melawan hukum (PMH). Pendekatan hukum Islam lazim menggunakan istilah dhaman (tanggung jawab/kompensasi) dan ta'widh (kompensasi/pemulihan atas kerugian), yang dapat diwujudkan dalam bentuk uang maupun in natura, bahkan dapat mengakomodasi pemaafan sebagai opsi afirmatif dalam konteks restoratif. Konsep-konsep tersebut beririsan dengan kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam sistem hukum Indonesia yang menganut rezim hukum ganda (hukum ekonomi syariah dan hukum perdata). Artikel ini merupakan sintesis atas kajian normatif dan doktrinal yang memandang ganti rugi dalam Islam sebagai kewajiban pemulihan sekaligus sebagai instrumen korektif yang lebih luas dalam kerangka peradilan perdata dan pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Islam mengakui ganti rugi sebagai dhaman/ta'widh yang dapat dibayarkan, baik untuk wanprestasi maupun PMH, dalam bentuk moneter dan nonmoneter (in natura), dengan kemungkinan ganti rugi immateriil (idiil) serta pertimbangan yang bersifat menghukum (punitive) dalam konteks tertentu. Kerangka fatwa DSN-MUI dan praktik hukum Indonesia kontemporer turut menjelaskan interaksi antara pendekatan hukum Islam dan hukum perdata dalam sengketa modern.

Kata kunci: ganti rugi; dhaman; ta'widh; wanprestasi; perbuatan melawan hukum; hukum ekonomi syariah; restitusi

________________________________________

Abstract

Compensation (ganti rugi) in Islamic law, as applied in Indonesia and in broader Islamic jurisprudence, concerns the redress owed to a victim when a wrongful act or breach of contract inflicts loss. In Islamic finance and contract practice, scholars distinguish two main pathways to damages: (a) damages arising from wanprestasi (breach of contract) and (b) damages arising from perbuatan melawan hukum (PMH; acts against the law, i.e., tort-like wrongs). The Islamic law approach typically uses the terms dhaman (liability/compensation) and ta'widh (compensation/wrongful-damage remedy), which may be realized in monetary or in-kind forms, and may even accommodate forgiveness as an affirmative option in restorative settings. These notions intersect with the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) within a dual legal regime (Islamic economic law and civil law). This article synthesizes normative and doctrinal analyses that treat ganti rugi in Islam as both a repair obligation and a broader corrective tool within civil and criminal justice frameworks. The findings indicate that Islamic law recognizes ganti rugi as dhaman/ta'widh, payable for both wanprestasi and PMH, in monetary and non-monetary (in natura) forms, with potential immaterial (idiil) damages and punitive-like considerations in certain contexts. The DSN-MUI fatwa framework and contemporary Indonesian practice further illuminate how Islamic and civil-law approaches interact in modern disputes.

Keywords: compensation; dhaman; ta'widh; breach of contract; unlawful acts; Islamic economic law; restitution

________________________________________

1. Pendahuluan

Ganti rugi (damages) dalam hukum Islam, sebagaimana diterapkan di Indonesia dan dalam yurisprudensi Islam yang lebih luas, berkaitan dengan kompensasi yang wajib diberikan kepada korban ketika suatu perbuatan melanggar hukum atau pelanggaran kontrak menimbulkan kerugian. Dalam praktik keuangan dan kontrak Islam, para ulama membedakan dua jalur utama ganti rugi: (a) ganti rugi yang timbul dari wanprestasi (pelanggaran kontrak) dan (b) ganti rugi yang timbul dari perbuatan melawan hukum (PMH; perbuatan melanggar hukum, yakni kesalahan yang menyerupai tort). Pendekatan hukum Islam lazim menggunakan istilah dhaman (tanggung jawab/kompensasi) dan ta'widh (kompensasi/upaya pemulihan atas kerusakan yang melawan hukum), yang dapat diwujudkan dalam bentuk uang atau in natura, bahkan dapat mengakomodasi pemaafan sebagai opsi afirmatif dalam konteks restoratif. Konsep-konsep ini beririsan dengan kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan sistem hukum Indonesia lainnya di bawah rezim hukum ganda (hukum ekonomi syariah dan hukum perdata) (Fauziah dkk., 2022; Firmanda, 2018). Sintesis ini bertumpu pada analisis normatif dan doktrinal yang memandang ganti rugi dalam Islam sebagai kewajiban pemulihan sekaligus sebagai instrumen korektif yang berpotensi lebih luas dalam kerangka peradilan perdata dan pidana di Indonesia maupun di negara lain (Apriani, 2021; Apriliady dkk., 2020; Fauziah dkk., 2022; Firmanda, 2018; Nugroho, 2022).

Poin utama: hukum Islam mengakui ganti rugi sebagai dhaman/ta'widh yang dibayarkan, baik untuk wanprestasi maupun PMH, dengan bentuk moneter dan nonmoneter (in natura), serta dengan potensi ganti rugi immateriil (idiil) dan pertimbangan yang bersifat menghukum dalam konteks tertentu (Apriani, 2021; Apriliady dkk., 2020; Firmanda, 2018; Ikbar, 2020). Kerangka fatwa DSN-MUI dan praktik hukum Indonesia kontemporer selanjutnya menjelaskan bagaimana pendekatan hukum Islam dan hukum perdata berinteraksi dalam sengketa modern (Fauziah dkk., 2022).

2. Konsep Inti Hukum Islam: Dhaman, Ta'widh, dan Dua Jalur Ganti Rugi

2.1 Dhaman (ganti rugi) dan ta'widh

Dalam hukum Islam, daman atau dhaman menunjukkan kewajiban mengganti kerugian yang diderita korban akibat kesalahan atau pelanggaran pihak lain. Dhaman digambarkan sebagai pemenuhan kewajiban untuk mengganti kerugian pihak yang dirugikan, yang mencakup kerugian materiil dan immateriil dalam banyak sumber Islam (Firmanda, 2018). Dualitas terminologi, yakni daman dan ta'widh, muncul dalam diskusi yurisprudensi. Ta'widh merupakan bentuk kompensasi yang memperbaiki kerugian, sedangkan daman merupakan konsep tanggung jawab yang lebih luas bagi pelaku kesalahan (Firmanda, 2018). Dualitas ini mencerminkan pembedaan doktrinal antara kompensasi yang timbul dari pelanggaran kontrak dan kompensasi yang timbul dari perbuatan melawan hukum, tetapi keduanya bermuara pada satu tujuan kompensatoris, yakni mengembalikan korban pada keadaan sebelum kerugian terjadi atau menyesuaikan kerugian yang ditimbulkan (Apriliady dkk., 2020; Firmanda, 2018).

2.2 Bentuk-bentuk ganti rugi menurut hukum Islam

Perspektif hukum Islam mengakui bahwa ganti rugi dapat diwujudkan tidak hanya sebagai pembayaran uang, tetapi juga sebagai pemulihan nonmoneter (in natura) atau bahkan sebagai pemaafan atau tindakan restoratif lainnya. Dalam konteks keuangan syariah, literatur menekankan bahwa kompensasi dapat berupa uang atau jasa, dan pemaafan oleh pihak yang dirugikan kadang dianjurkan sebagai hasil yang mulia dan berpotensi lebih diutamakan. Hal ini mencerminkan fleksibilitas ta'widh/daman dalam yurisprudensi Islam serta opsi pemberian restitusi nontunai dalam kasus tertentu (Firmanda, 2018).

2.3 Ganti rugi immateriil (idiil) dalam hukum Islam

Diskusi doktrinal Islam mengakui ganti rugi atas kerugian immateriil (rasa sakit dan penderitaan, hilangnya martabat, tekanan mental) sebagai bagian dari paket kompensasi, khususnya dalam konteks PMH. Kemungkinan ganti rugi idiil diakui dalam analisis doktrinal yang membahas PMH dan wanprestasi, dengan besaran kerugian nonmateriil yang dalam banyak kasus diserahkan pada penilaian hakim (Firmanda, 2018; Ikbar, 2020).

2.4 Ganti rugi bersifat menghukum (punitive) dalam hukum Islam

Sejumlah diskusi kontemporer memandang "ganti rugi menghukum" (punitive damages) sebagai kemungkinan hasil dalam konteks PMH, terutama ketika perbuatan salah tersebut dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian yang berat. Hal ini masih diperdebatkan, tetapi analisis modern tertentu mengakui kegunaan dan kelayakan doktrinal unsur menghukum dalam kerangka ta'widh yang lebih luas atau berdasarkan penalaran ex aequo et bono oleh pengadilan dalam hal tidak ada batas atas yang secara tegas ditentukan undang-undang (Firmanda, 2018; Sitepu, 2020).

2.5 Bukti terpilih

• Literatur hukum Islam kontemporer menyoroti bahwa dhaman (ganti rugi) mencakup kerugian materiil dan immateriil serta dapat dipenuhi melalui uang atau bentuk nonmoneter. Literatur tersebut juga mencatat bahwa pemberian pemaafan sebagai bagian dari pemulihan diperbolehkan, bahkan dianjurkan, dalam situasi tertentu (Firmanda, 2018).

• Kemungkinan ganti rugi immateriil (idiil) dalam PMH dibahas dalam kajian doktrinal, dengan pengadilan yang kadang menentukan besarannya melalui pertimbangan keadilan (ex aequo et bono) (Ikbar, 2020).

• Terkait ganti rugi yang bersifat menghukum, sejumlah sarjana dan praktisi modern membahas kelayakan "ganti rugi menghukum" dalam PMH atau pemulihan yang bersifat sanksi apabila dibenarkan oleh beratnya perbuatan melawan hukum tersebut (Firmanda, 2018).

3. Wanprestasi dan PMH dalam Yurisprudensi Islam

3.1 Wanprestasi

Wanprestasi (pelanggaran kontrak) menurut hukum Islam cenderung diselesaikan melalui daman/ta'widh, dengan kreditur atau korban berhak atas ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan, apabila sesuai, bunga. Literatur menekankan bahwa dasar ganti rugi dalam wanprestasi mencakup adanya hubungan kontraktual, dengan hak atas ganti rugi ketika debitur gagal berprestasi sebagaimana diperjanjikan (Apriani, 2021; Apriliady dkk., 2020; Muhammad & Harefa, 2023). Dalam praktik di Indonesia, ganti rugi tersebut secara klasik dideskripsikan sebagai biaya, rugi, dan bunga berdasarkan ketentuan wanprestasi dalam KUHPerdata, yang selaras dengan penjembatanan doktrinal terhadap konsep-konsep Islam dalam konteks sistem ganda (Apriani, 2021; Nugroho, 2022).

3.2 Pembedaan dan irisan

Tema sentral dalam literatur adalah pembedaan dan irisan antara wanprestasi dan PMH, terutama dalam kasus ketika perbuatan yang sama dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran kontrak atau sebagai PMH. Beberapa sarjana menekankan bahwa wanprestasi dan PMH merupakan dua konsep hukum yang berbeda, meskipun dalam praktik pengadilan dapat menerapkan keduanya atau memilih salah satu jalur bergantung pada fakta dan upaya pemulihan yang dimohonkan. Literatur juga membahas evolusi doktrinal ketika teori kontrak kontemporer mengakui upaya pemulihan berbasis kesalahan yang lebih luas, yang berpotensi memungkinkan pemulihan campuran atau kumulatif dalam kasus tertentu (misalnya, wanprestasi ditambah PMH) (Aritama, 2022; Claudia dkk., 2024; Srihandayani, 2022; Yulia, 2016).

3.3 Bukti terpilih

• Ganti rugi wanprestasi (biaya, rugi, bunga) diperlakukan sebagai bentuk ganti rugi standar dalam kitab undang-undang perdata dan juga direkonsiliasi dengan hukum Islam melalui konsep dhaman/ta'widh dalam konteks sistem ganda di Indonesia (Apriliady dkk., 2020; Firmanda, 2018; Muhammad & Harefa, 2023; Srihandayani, 2022).

• Ganti rugi PMH dapat mencakup kerugian materiil dan immateriil, dan praktik di Indonesia mengakui ganti rugi idiil sebagai bagian dari pemulihan PMH. Hal ini sejalan dengan wacana Islam yang mengakui ganti rugi idiil/moral, meskipun melalui jalur hukum perdata (Apriliady dkk., 2020; Ikbar, 2020; Sitepu, 2020).

• Sejumlah analisis modern membahas "ganti rugi menghukum" sebagai ganti rugi punitive dalam PMH pada kasus kesalahan berat atau kesengajaan, meskipun hal ini masih menjadi topik yang diperdebatkan dalam yurisprudensi Islam dan praktik perdata (Firmanda, 2018; Sitepu, 2020).

4. Bentuk Praktis Ganti Rugi dalam Hukum Islam: Moneter, Natura, Idiil, dan Ta'widh

4.1 Ganti rugi moneter (kompensasi finansial)

Bentuk standar dalam wanprestasi adalah biaya, rugi, dan bunga. Dalam hukum Islam, kompensasi moneter dapat menjadi upaya pemulihan utama. Namun, literatur mencatat bahwa ta'widh/daman dapat diwujudkan dalam bentuk nonmoneter apabila sesuai, khususnya dalam konteks yang sesuai syariah. Rezim ganda di Indonesia memungkinkan pemulihan moneter yang konsisten dengan KUHPerdata sekaligus mengakomodasi pertimbangan yang terinspirasi hukum Islam dalam transaksi yang sesuai syariah (Fauziah dkk., 2022; Firmanda, 2018).

4.2 Pemulihan in natura

Sumber-sumber hukum Islam mengakui kemungkinan mengembalikan keadaan ke kondisi sebelum kerugian atau memulihkan benda ke kondisi semula sebagai bentuk ganti rugi (natura). Hal ini selaras dengan PMH dan logika keadilan restoratif yang lebih luas, ketika pemulihan alami atas keadaan yang terdampak merupakan salah satu opsi pemulihan (Apriliady dkk., 2020; Ikbar, 2020).

4.3 Ganti rugi immateriil (idiil)

Kompensasi atas kerugian nonpekuniari (rasa sakit, tekanan, hilangnya martabat) diakui dalam PMH dan dalam diskusi kerugian campuran. Besarannya dapat ditentukan oleh pengadilan secara kasus per kasus atau melalui penalaran ex aequo et bono dalam konteks Indonesia (Ikbar, 2020; Srihandayani, 2022; Yulia, 2016).

4.4 Ganti rugi punitive atau yang bersifat menghukum

Beberapa analisis doktrinal membuka kemungkinan ganti rugi punitive dalam konteks PMH (ganti rugi menghukum) ketika kesalahan bersifat berat atau disengaja. Hal ini masih diperdebatkan, tetapi ada dalam sebagian kajian hukum Islam kontemporer dan diskusi praktis (Firmanda, 2018; Sitepu, 2020).

4.5 Pemaafan dan rekonsiliasi

Literatur hukum Islam mencatat bahwa pemaafan (maaf) atau hasil konsiliatif lainnya dapat menjadi bagian dari pemulihan, terutama dalam kasus ketika pemaafan selaras dengan keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Hal ini menekankan dimensi restoratif dalam kerangka dhaman/ta'widh (Firmanda, 2018).

4.6 Bukti terpilih

• Literatur secara eksplisit membahas opsi moneter dan nonmoneter untuk ganti rugi dalam Islam, termasuk kemungkinan pemaafan sebagai upaya pemulihan, serta mengakui ganti rugi idiil sebagai bagian dari PMH (Firmanda, 2018).

• Pemulihan berbasis natura dan pemulihan keadaan sebelum kerugian diakui dalam diskusi mengenai wanprestasi maupun PMH dalam wacana hukum Islam, dan dalam praktik melalui pendekatan ex aequo et bono atau upaya pemulihan yang ditentukan hakim (Apriliady dkk., 2020; Ikbar, 2020).

• Ganti rugi punitive dan tindakan menghukum ex post diperdebatkan dalam analisis yang berbasis hukum Islam, tetapi diakui sebagai kemungkinan teoretis dalam konteks tertentu, khususnya untuk perbuatan yang disengaja (Firmanda, 2018; Sitepu, 2020).

5. Hukum Islam dalam Sistem Ganda di Indonesia serta Peran Fatwa dan Sumber Doktrinal

Praktik di Indonesia mengakui pendekatan sistem ganda: hukum perdata (KUHPerdata) dan hukum Islam (ekonomi syariah) beririsan dalam sengketa komersial dan kontrak. Literatur menekankan bahwa "hakikat" ganti rugi menurut hukum perdata Indonesia berpijak pada KUHPerdata (biaya, rugi, bunga) untuk wanprestasi, dan bahwa perspektif hukum Islam menambahkan dimensi dhaman/ta'widh yang dapat memungkinkan restitusi moneter atau nonmoneter, bahkan pemaafan dalam keadaan yang sesuai (Firmanda, 2018).

Dalam praktik, para sarjana dan praktisi di Indonesia merujuk pada fatwa DSN-MUI dan sumber doktrinal lain untuk menjawab pertanyaan tentang bentuk dan cakupan ganti rugi dalam transaksi yang sesuai syariah, termasuk siapa yang membayar dan bentuk pemulihan apa yang semestinya diberikan dalam situasi wanprestasi dan PMH (Fauziah dkk., 2022).

Bukti terpilih:

• Analisis Firmanda tentang dualitas hakikat ganti rugi (ekonomi Islam dan hukum perdata) menunjukkan bahwa ganti rugi dalam Islam dapat bersifat moneter atau nonmoneter dan dapat dibatasi atau dipandu oleh pemaafan atau pendekatan restoratif lainnya dalam praktik (Firmanda, 2018).

• Literatur Indonesia tentang PMH/wanprestasi dalam konteks Islam mencatat bahwa Islam menyediakan lapisan panduan normatif tambahan untuk ganti rugi di luar rumusan hukum perdata, termasuk restitusi nonmoneter dan pertimbangan etis seperti pemaafan (Fauziah dkk., 2022; Firmanda, 2018).

6. Keadilan Restoratif, Restitusi, dan Harmonisasi Hukum Pidana dalam Hukum Islam

6.1 Keadilan restoratif dan jalur restitutif

Dalam kajian di Indonesia, perhatian terhadap jalur restitutif (restitusi) semakin meningkat, baik dalam konteks tindak pidana (misalnya, penipuan masif) maupun dalam antarmuka antara upaya pemulihan perdata dan pidana. Literatur membahas bagaimana restitusi dapat melengkapi upaya pemulihan ganti rugi perdata, dengan prosedur pengadilan yang memungkinkan tuntutan restitusi diperiksa bersamaan atau setelah proses pidana, bergantung pada rezim prosedural (misalnya, gugatan silang dalam KUHAP dan ketentuan Perma). Pertimbangan hasil restoratif dalam hukum Islam juga mendukung pandangan bahwa restitusi dapat diatur dengan cara yang konsisten dengan syariah dan hukum perdata (Claudia dkk., 2024; Savitri, 2021; Turingsih, 2012).

Dimensi keadilan restoratif juga beririsan dengan konsep ta'widh/daman dengan memungkinkan serangkaian upaya pemulihan yang lebih luas yang bertujuan mengembalikan pihak yang dirugikan pada keadaan yang sebanding, termasuk pemulihan nonmoneter, pemaafan, dan bentuk nonpekuniari lain yang selaras dengan maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah) dan kemaslahatan masyarakat (Apriani, 2021; Firmanda, 2018).

Dalam yurisprudensi Indonesia modern, para sarjana menekankan potensi penggabungan wanprestasi, PMH, dan restitusi di bawah satu payung prosedural, khususnya dalam gugatan silang atau gugatan yang dikonsolidasikan. Meskipun terdapat perdebatan yurisprudensial tentang gugatan kumulatif, beberapa sumber membahas kemungkinan menggabungkan ganti rugi wanprestasi dengan ganti rugi berbasis PMH, bahkan dengan mekanisme restitusi, dalam kasus yang sesuai (Ikbar, 2020; Mantili & Sutanto, 2019; Sitepu, 2020).

6.2 Bukti terpilih

• Restitusi sebagai upaya pemulihan lintas sektor dibahas dalam karya doktrinal Indonesia dan praktik berpedoman Perma bagi korban kejahatan, dengan kemungkinan mengintegrasikan upaya pemulihan perdata dan pidana untuk menjamin hak korban dalam kerangka restoratif (Claudia dkk., 2024; Savitri, 2021; Turingsih, 2012).

• Gagasan ta'widh/daman sebagai instrumen fleksibel untuk memperbaiki kerugian selaras dengan tujuan keadilan restoratif: instrumen tersebut memungkinkan solusi nonmoneter dan pemulihan moral dalam kerangka keadilan yang lebih luas (Firmanda, 2018; Turingsih, 2012).

7. Implikasi Praktis dan Sintesis bagi Akademisi dan Praktisi

• Bagi praktisi dan pengadilan hukum perdata di Indonesia: Wanprestasi tetap menjadi upaya pemulihan kontraktual utama berdasarkan KUHPerdata (biaya, rugi, bunga), sedangkan PMH (onrechtmatige daad) menyediakan dasar paralel untuk ganti rugi dengan kemungkinan komponen idiil. Perspektif hukum Islam (daman/ta'widh) menambahkan dimensi estetika dan moral yang lebih luas pada ganti rugi, yang berpotensi memandu hasil yang adil dan pemulihan nonmoneter dalam kasus yang sesuai (Apriliady dkk., 2020; Firmanda, 2018; Ikbar, 2020; Nugroho, 2022).

• Bagi sengketa multidisiplin (misalnya, penipuan keuangan, perilaku tidak patut dalam perdagangan, atau pelanggaran korporasi): Literatur mendukung pendekatan pemulihan hibrida. Apabila sesuai, mekanisme restitusi, penyesuaian ex aequo et bono, dan hasil restoratif dapat ditempuh bersama ganti rugi konvensional, dengan fatwa DSN-MUI dan panduan regulasi keuangan Islam yang menginformasikan bentuk ganti rugi yang diperbolehkan dalam konteks yang sesuai syariah (Claudia dkk., 2024; Fauziah dkk., 2022; Sitepu, 2020).

8. Kesimpulan

Ganti rugi dalam hukum Islam mencakup spektrum upaya pemulihan yang luas untuk memperbaiki kerugian yang timbul dari wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dhaman dan ta'widh menyediakan landasan doktrinal bagi kewajiban kompensatoris yang dapat berbentuk moneter maupun nonmoneter, dan dapat mencakup ganti rugi immateriil apabila sesuai. Praktik di Indonesia dalam sistem ganda mendukung ganti rugi moneter (dan kadang nonmoneter) untuk wanprestasi berdasarkan KUHPerdata, sementara fatwa DSN-MUI memberikan panduan hukum Islam yang eksplisit mengenai ta'widh/daman dalam sengketa kontraktual. Literatur normatif dan doktrinal yang terus berkembang juga mempertimbangkan ganti rugi immateriil, ganti rugi yang bersifat menghukum dalam konteks PMH tertentu, serta jalur restoratif (restitusi) yang melintasi batas perdata-pidana demi tercapainya keadilan dan maqasid al-shariah. Literatur tersebut juga mengingatkan bahwa wanprestasi dan PMH merupakan konsep hukum yang berbeda dengan kontur pembuktian dan prosedural yang berbeda pula, meskipun dalam praktik pengadilan dapat memadukan atau mengkumulasikan upaya pemulihan dalam keadaan yang dibenarkan secara cermat. Secara keseluruhan, kerangka yang terinspirasi hukum Islam menawarkan pendekatan yang berprinsip, fleksibel, dan berlandaskan moral terhadap ganti rugi yang melengkapi upaya pemulihan hukum perdata Indonesia serta memperkaya yurisprudensi ganti rugi dalam sengketa kontrak dan yang menyerupai tort (Apriani, 2021; Apriliady dkk., 2020; Claudia dkk., 2024; Fauziah dkk., 2022; Firmanda, 2018; Ikbar, 2020; Muhammad & Harefa, 2023; Nugroho, 2022; Savitri, 2021; Sitepu, 2020; Turingsih, 2012).

Catatan bagi Pembaca

• Klaim bahwa ta'widh/daman dapat berbentuk moneter atau nonmoneter, dan bahwa pemaafan dapat dianjurkan dalam sebagian konteks Islam, bertumpu pada analisis doktrinal yang menjajarkan hukum ekonomi Islam dengan hukum perdata Indonesia (sistem ganda). Sumber-sumber yang dikutip mencerminkan diskusi normatif dan panduan regulasi (fatwa DSN-MUI) yang mendukung pendekatan yang fleksibel dan terkadang restoratif terhadap ganti rugi dalam konteks kontrak Islam (Fauziah dkk., 2022; Firmanda, 2018).

• Praktik ganti rugi wanprestasi di Indonesia (biaya, rugi, bunga) berpijak pada KUHPerdata, tetapi diharmonisasikan dengan hukum Islam melalui literatur sistem ganda, sehingga memungkinkan penerapan konsep ta'widh/daman dalam transaksi yang sesuai syariah (Apriliady dkk., 2020; Firmanda, 2018; Muhammad & Harefa, 2023).

• Ganti rugi immateriil dan upaya pemulihan yang bersifat menghukum dibahas dalam kajian hukum Islam kontemporer, dengan pengakuan bahwa sebagian pengadilan dapat memberikan ganti rugi idiil dan bahkan ganti rugi yang bersifat menghukum dalam konteks PMH tertentu. Hal ini tetap menjadi topik perdebatan ilmiah dan nuansa doktrinal (Ikbar, 2020; Sitepu, 2020).

• Prosedur restitusi dan gugatan silang (restitusi dalam perkara pidana dan perdata) selaras dengan diskusi keadilan restoratif dalam kajian Indonesia dan mencerminkan tujuan yang lebih luas untuk menyelaraskan hasil hukum dengan keadilan dan kemaslahatan masyarakat, termasuk dalam wacana yang terinspirasi hukum Islam (Claudia dkk., 2024; Savitri, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Apriani, T. (2021). Konsep ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta sistem pengaturannya dalam KUH Perdata. Ganec Swara, 15(1), 929. https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193

Apriliady, A. F., Bayuni, E. M., & Yunus, M. (2020). Analisis ta'widh terhadap proses penyelesaian wanprestasi barang hilang di PT. JNE Kota Bandung. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 49. https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.19372

Aritama, R. (2022). Penipuan dalam hukum pidana dan hukum perdata. Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, 1(3), 728–736. https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.283

Claudia, M. Y., Siregar, M., Kaban, M., & Andriati, S. L. (2024). Komparasi penyelesaian sengketa wanprestasi perkreditan atau pembiayaan melalui pengadilan pada perbankan konvensional dan perbankan syariah. Locus Journal of Academic Literature Review, 3(1), 127–140. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i1.281

Fauziah, S., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Penyalahgunaan dana deposito milik nasabah ditinjau dari ketentuan hukum perbankan syariah. Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah, 6(1). https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.11648

Firmanda, H. (2018). Hakikat ganti rugi dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan hukum perdata Indonesia. Jurnal Hukum Respublica, 16(2), 236–251. https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1438

Ikbar, A. N. (2020). Perjanjian iklan di Radio Suara Akbar Surabaya menurut hukum Islam dan hukum positif. Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam, 10(2), 172–196. https://doi.org/10.15642/maliyah.2020.10.2.1-25

Mantili, R., & Sutanto, S. (2019). Kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi dalam kajian hukum acara perdata di Indonesia. Dialogia Iuridica, 10(2), 1–18. https://doi.org/10.28932/di.v10i2.1210

Muhammad, F. E., & Harefa, B. (2023). Pengaturan tindak pidana bagi pelaku penipuan phisning berbasis web. Jurnal USM Law Review, 6(1), 226–241. https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6649

Nugroho, E. R. (2022). Characteristics of distinguishing elements in the case of default and fraud in contracts. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 24(1), 1. https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.11050

Savitri, Y. F. (2021). Kumulasi obyektif gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu surat gugat (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2001 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017). Verstek, 9(1). https://doi.org/10.20961/jv.v9i1.50011

Sitepu, N. W. (2020). Analisa perlindungan konsumen sebagai pengguna information technology and communication. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan, 4(2). https://doi.org/10.35308/jic.v4i2.2693

Srihandayani, L. (2022). Perspektif yuridis dan praktis pembedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Jurnal Kawruh Abiyasa, 1(2), 166–181. https://doi.org/10.59301/jka.v1i2.22

Turingsih, R. A. A. I. (2012). Tanggung jawab keperdataan bidan dalam pelayanan kesehatan. Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 24(2), 267. https://doi.org/10.22146/jmh.16129

Yulia, R. (2016). Mengkaji kembali posisi korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana. Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 28(1), 33. https://doi.org/10.22146/jmh.15858