01325 - Fiksi Hukum dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual dan Implikasi Normatif

Legal Fiction in the Perspective of Islamic Law: Conceptual Study and Normative Implications

________________________________________

Abstrak

Fiksi hukum (legal fiction) merupakan teknik penalaran yuridis yang secara sadar memperlakukan sesuatu yang tidak benar secara faktual sebagai "benar" secara hukum demi menghasilkan konsekuensi hukum tertentu. Contoh paling dikenal dalam sistem hukum Indonesia adalah asas presumptio iures de iure atau "setiap orang dianggap tahu hukum." Artikel ini bertujuan mengkaji konsep fiksi hukum dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan konseptual-normatif dengan merujuk pada literatur hukum Islam kontemporer. Kajian menemukan bahwa fiksi hukum dalam diskursus Islam dapat dipahami melalui dua pendekatan: pertama, sebagai metode penemuan hukum (rechtsvinding) dalam praktik peradilan; dan kedua, sebagai konsep al-ḥiyal atau hilah dalam fikih muamalah yang dipadankan sebagai rekayasa hukum. Kerangka maqāṣid al-syarī'ah menjadi tolok ukur normatif utama dalam menilai keabsahan fiksi hukum: setiap konstruksi hukum yang menyimpang dari nilai keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah tidak dapat dikategorikan sebagai hukum Islam. Penerapan asas "setiap orang dianggap tahu hukum" dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia juga menunjukkan ketegangan antara kepastian hukum formal dan realitas sosial, sehingga sosialisasi, literasi hukum, partisipasi publik, dan akses bantuan hukum menjadi prasyarat etis-institusional yang tidak dapat diabaikan.

Kata kunci: fiksi hukum, hukum Islam, al-ḥiyal, maqāṣid al-syarī'ah, penemuan hukum

________________________________________

Abstract

Legal fiction is a juridical reasoning technique that deliberately treats something factually untrue as legally "true" in order to produce certain legal consequences. The most well-known example in the Indonesian legal system is the principle of presumptio iures de iure, or "everyone is presumed to know the law." This article aims to examine the concept of legal fiction from the perspective of Islamic law through a conceptual-normative approach by referring to contemporary Islamic legal literature. The study finds that legal fiction in Islamic discourse can be understood through two approaches: first, as a method of legal discovery (rechtsvinding) in judicial practice; and second, as the concept of al-ḥiyal or hilah in fiqh muamalah, which is equated with legal engineering. The framework of maqāṣid al-sharī'ah serves as the primary normative standard in assessing the validity of legal fiction: any legal construction that deviates from the values of justice, mercy, public interest (maṣlaḥah), and wisdom cannot be categorized as Islamic law. The application of the presumption that "everyone is deemed to know the law" in the context of Indonesian Muslim society also reveals tensions between formal legal certainty and social reality, making socialization, legal literacy, public participation, and access to legal aid indispensable ethical-institutional prerequisites.

Keywords: legal fiction, Islamic law, al-ḥiyal, maqāṣid al-sharī'ah, legal discovery

________________________________________

A. PENDAHULUAN: DEFINISI FIKSI HUKUM DAN CONTOH "SETIAP ORANG DIANGGAP TAHU UNDANG-UNDANG"

Dalam kajian ilmu hukum, fiksi hukum (legal fiction) merujuk pada teknik atau nalar hukum yang secara sadar memperlakukan sesuatu yang tidak benar secara faktual sebagai "benar" secara yuridis, demi menghasilkan konsekuensi hukum tertentu (Sufiarina, 2019; Supriadi, 2017; Syandri et al., 2022). Rumusan seperti ini sejalan dengan penjelasan bahwa fiksi adalah "menerima sesuatu sebagai benar padahal tidak benar" dalam rangka memberi penilaian yuridis tertentu (Sufiarina, 2019), serta penjelasan bahwa "fiksi" dalam bahasa Latin (fictio) dipahami sebagai "angan-angan" atau "konstruksi/bangunan hukum" dalam kerja hukum (Supriadi, 2017).

Contoh fiksi hukum yang paling sering dirujuk dalam hukum positif Indonesia adalah asas presumptio iures de iure—yang dipahami sebagai asas "setiap orang dianggap tahu hukum"—sehingga seseorang tidak dapat membela diri dari tuntutan hukum dengan alasan tidak mengetahui aturan yang dilanggar (Sagama, 2018; Sembodo, 2008; Widiyani et al., 2023). Di dalam sumber-sumber yang ada, adagium "setiap orang dianggap tahu hukum/peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan" juga dinilai sebagai fiksi yang problematik bila diterapkan tanpa upaya penyuluhan atau sosialisasi hukum (Faizal, 2021; Ma'sumah & Suwardiyati, 2021; Widiyani et al., 2023).

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia, fiksi hukum "setiap orang dianggap tahu" sering dikaitkan dengan gagasan bahwa pengundangan dalam lembaran atau berita negara diasumsikan cukup untuk menganggap publik mengetahui aturan tersebut (Ahmad & Mudhofar, 2020; Supriadi, 2017; Widiyani et al., 2023). Rujukan yang ada menyebutkan secara eksplisit bahwa keberadaan asas ini dinormakan melalui Penjelasan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011: setelah peraturan diundangkan dalam lembaran resmi, "setiap orang dianggap telah mengetahuinya" (Widiyani et al., 2023); penjelasan serupa juga dibaca sebagai implementasi "agar setiap orang mengetahuinya" dalam konteks pengundangan (Ahmad & Mudhofar, 2020).

Namun, sejumlah kajian menegaskan adanya ketegangan antara fiksi tersebut dan realitas sosial—misalnya ketika masyarakat faktualnya "masih banyak yang tidak mengetahui hukum apalagi memahaminya"—sehingga membiarkan masyarakat "mencari dan belajar sendiri" disebut sebagai "fiksi yang tidak pernah menjadi kenyataan" (Mawardi, 2022), dengan kritik serupa bahwa penerapan tanpa sosialisasi dapat merugikan masyarakat yang tidak mengetahui aturan (Ma'sumah & Suwardiyati, 2021; Widiyani et al., 2023).

________________________________________

B. PEMBAHASAN

1. Memetakan Fiksi Hukum dalam Lanskap Hukum Islam: Titik Berangkat Konseptual dari Syariah, Fikih, dan Tujuan (Maqāṣid)

Untuk menjelaskan "fiksi hukum menurut hukum Islam," sumber-sumber yang tersedia mendorong pembedaan awal antara syariah dan fikih. Dalam salah satu rujukan, syariah digambarkan bersifat tsabat (konstan, tetap, universal), sementara fikih diposisikan sebagai murānah (fleksibel/elastis) yang dapat menyesuaikan situasi dan kondisi (Salda et al., 2020). Pada saat yang sama, sumber yang sama menekankan bahwa hukum Islam bersumber pada al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad, sementara hukum nasional bersumber pada konstitusi dan undang-undang (Salda et al., 2020). Dengan kerangka ini, pembahasan "fiksi hukum" dalam ranah Islam lebih mungkin diletakkan pada wilayah fikih/ijtihad yang bekerja melalui perangkat penalaran dan konstruksi, bukan pada klaim bahwa syariah sebagai wahyu "memerlukan" fiksi sebagai dasar kebenaran.

Sejumlah rujukan juga menekankan pentingnya ijtihad sebagai mekanisme penemuan atau perumusan hukum ketika teks tidak memberikan jawaban konkret atas persoalan baru (Fawaid, 2013). Dalam kerangka pembaruan hukum Islam kontemporer, maqāṣid al-syarī'ah dipotret sebagai perangkat penting yang menjaga sistem hukum Islam tetap terbuka dan solutif melalui ijtihad (Supriadi, 2017). Pada titik ini, "fiksi hukum" dalam diskursus Islam lebih tepat dipahami sebagai: (i) teknik konstruktif dalam praktik yudisial atau penemuan hukum; dan/atau (ii) praktik "rekayasa/strategi" hukum (al-ḥiyal/hilah) dalam fikih muamalah yang kadang dipadankan sebagai "fiksi hukum," tetapi dinilai kontroversial dan harus diuji terhadap maqāṣid (keadilan/kemaslahatan) (Jamaludin, 2017; Ridlo & Muhajirin, 2022).

2. Dua Wajah Fiksi Hukum yang Relevan untuk Hukum Islam

a. Fiksi Hukum sebagai Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Fungsinya dalam Praktik Peradilan

Dalam kajian metode penemuan hukum oleh hakim, "fiksi hukum" dijelaskan sebagai salah satu metode konstruksi atau penemuan hukum yang digunakan ketika aturan tidak cukup jelas atau ketika sistem memerlukan stabilitas dan pengisian kekosongan (Muwahid, 2017; Syandri et al., 2022). Rujukan menyebut bahwa fiksi hukum dibutuhkan dalam praktik peradilan agar terdakwa tidak dapat dibebaskan hanya karena mengaku tidak mengetahui hukum pidana yang dilanggar (Muwahid, 2017), sejalan dengan penjelasan bahwa asas "setiap orang dianggap mengetahui hukum" menjadi landasan penggunaan fiksi dalam penemuan hukum (Syandri et al., 2022).

Fungsi fiksi hukum di sini dipotret menciptakan stabilitas hukum sekaligus mengisi kekosongan undang-undang (Muwahid, 2017; Syandri et al., 2022), dan bahkan ditegaskan bahwa ketika fiksi telah tertuang dalam putusan hakim, ia bertransformasi menjadi judge-made law (bukan lagi "sekadar fiksi") (Muwahid, 2017; Syandri et al., 2022).

Yang penting untuk dicatat adalah bahwa para ahli berbeda pendapat mengenai posisi fiksi: ada yang menempatkannya sebagai bagian dari konstruksi hukum, sementara yang lain membedakannya dari konstruksi hukum (Muwahid, 2017). Nuansa perbedaan ini relevan ketika pembahasan dibawa ke ranah peradilan agama atau keluarga Islam di Indonesia, sebab penemuan hukum dalam perkara-perkara keluarga/keagamaan sering berada di persilangan antara norma tertulis (undang-undang/KHI) dan referensi fikih (Ahmad & Mudhofar, 2020; Salam, 2017).

b. Al-Ḥiyal/Hilah sebagai Fiksi Hukum/Rekayasa Hukum dalam Fikih Muamalah: Legitimasi Terbatas dan Kritik Maqāṣid

Selain "fiksi" dalam arti teknik yudisial, sumber yang tersedia juga secara eksplisit menyebut al-ḥiyal (hilah) sebagai "fiksi hukum/rekayasa hukum" (Ridlo & Muhajirin, 2022). Dalam kajian tentang maqāṣid dan ekonomi syariah, disebutkan bahwa Ibnu Qayyim mengajukan kritik mendalam terhadap praktik al-ḥiyal yang dipadankan dengan fiksi/rekayasa hukum, dan kritik tersebut dikaitkan dengan kontribusinya pada pengembangan teori maqāṣid (Ridlo & Muhajirin, 2022). Pada titik ini, "fiksi hukum" dalam perspektif hukum Islam tidak otomatis ditolak, tetapi diukur: sebuah praktik hukum yang menyimpang dari keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah tidak dapat dikategorikan sebagai hukum Islam menurut rumusan yang dikutip oleh rujukan tersebut (Ridlo & Muhajirin, 2022).

Klaim bernilai normatif ini menjadi pagar konseptual: "rekayasa/fiksi" yang mengosongkan substansi maqāṣid diposisikan bermasalah, sedangkan strategi hukum yang menjaga kemaslahatan dapat diperdebatkan kebolehannya sepanjang tidak menjadi manipulasi terhadap maksud syariat.

Dalam literatur fikih muamalah kontemporer, hilah juga dibahas sebagai "jalan keluar" (al-makhārij min al-maḍāyiq/al-maza'iq) untuk menghadapi kesulitan transaksi modern dan menghindari riba, meskipun istilah hilah kadang berkonotasi negatif (Jamaludin, 2017). Rujukan ini menegaskan bahwa hilah dipahami sebagai jalan keluar "menurut cara-cara hukum" dan dapat diposisikan sebagai tindakan sadar memilih ketentuan yang lebih ringan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, bukan untuk menggugurkan hukum (Jamaludin, 2017).

Di sisi lain, studi atas praktik muamalah lokal "sandak" di masyarakat Sasak mengajukan pertanyaan kritis apakah skema transaksi tertentu dapat dikategorikan sebagai hilah (fiksi hukum), dan penentuannya bergantung pada "sikap sesungguhnya" para pelaku—misalnya apakah motifnya menghindari riba—sehingga isu niat dan substansi transaksi menjadi parameter evaluasi (Musawwar, 2018). Dengan demikian, sumber-sumber yang tersedia menunjukkan adanya spektrum: hilah dapat dipahami sebagai "solusi" yang diperdebatkan kebolehannya (Jamaludin, 2017), tetapi juga dapat dicurigai sebagai "fiksi/rekayasa" yang menutup substansi larangan riba atau nilai keadilan (Musawwar, 2018), terutama bila tidak sejalan dengan ukuran maqāṣid yang menekankan keadilan dan kemaslahatan (Ridlo & Muhajirin, 2022).

3. "Setiap Orang Dianggap Tahu Hukum" dalam Masyarakat Muslim Indonesia: Pertemuan Fiksi Hukum (Positif) dengan Fikih dan Problem Efektivitas

Walau contoh "setiap orang dianggap tahu undang-undang" berasal dari tradisi positivisme, rujukan yang tersedia memperlihatkan bagaimana asas ini bekerja langsung pada kehidupan masyarakat Muslim melalui regulasi keluarga Islam dan praktik peradilan agama. Dalam studi tentang perceraian di Kabupaten Malang, disebut adanya ketegangan norma antara fikih (talak sebagai hak otoritatif suami ketika diucapkan) dan KHI yang mensyaratkan perceraian hanya terjadi jika diikrarkan di depan sidang pengadilan agama (Ahmad & Mudhofar, 2020). Studi tersebut menyatakan bahwa dalam realitas subjektif hakim, masyarakat mulai mengidentifikasi diri dengan aturan hukum positif—yang disebut terkait dengan asas fiksi hukum—sehingga masyarakat tidak menjatuhkan perceraian di luar majelis persidangan (Ahmad & Mudhofar, 2020).

Pada saat yang sama, kajian tentang mediasi lokal di Pasuruan juga menggambarkan bahwa masyarakat memegang pemahaman fikih (talak sebagai hak mutlak suami) namun negara menegaskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan (Salam, 2017); kajian ini bahkan mencatat bahwa kurangnya sosialisasi perceraian oleh pemerintah dipandang terkait dengan pemberlakuan teori fiksi hukum (Salam, 2017). Artinya, fiksi hukum dalam bentuk "dianggap tahu" dapat menjadi instrumen kepastian yang mendorong kepatuhan prosedural, tetapi problemnya muncul ketika pemahaman masyarakat atas aturan formal tidak terbentuk karena sosialisasi yang minim (Salam, 2017; Widiyani et al., 2023).

Kritik paling kuat terkait dimensi implementasi menyatakan bahwa anggapan "hukum dianggap sudah dipahami masyarakat jika sudah diundangkan" adalah pernyataan yang tidak sesuai kenyataan karena masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui atau memahami (Mawardi, 2022). Dalam studi mengenai penegakan Qanun Jinayat Aceh, dikatakan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi pemahaman masyarakat, dan pemahaman itu ditentukan oleh keseriusan pihak yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi, khususnya Dinas Syariat Islam (Mawardi, 2022; Yusuf, 2019). Bahkan ukuran efektivitas yang dipakai dalam salah satu kajian menilai kepatuhan "lebih dari 50 persen" sebagai salah satu ambang efektivitas, dan ukuran lain adalah penurunan jumlah pelanggaran, yang semuanya kembali berkaitan dengan sosialisasi dan pemahaman publik (Yusuf, 2019).

Pada level lebih praktis, kajian-kajian pengabdian masyarakat menegaskan bahwa asas "setiap orang dianggap tahu hukum" akan berjalan efektif bila didukung penyuluhan hukum; tanpa sosialisasi yang baik, masyarakat dapat terjebak dalam pelanggaran yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki (Ma'sumah & Suwardiyati, 2021; Widiyani et al., 2023). Dengan demikian, dalam konteks masyarakat Muslim yang juga diatur oleh produk "positivisasi" hukum Islam seperti KHI dan perangkat peradilan agama, problem fiksi hukum bukan semata problem teori, melainkan problem akses pengetahuan dan kebijakan diseminasi (Mawardi, 2022; Salam, 2017; Widiyani et al., 2023).

4. Implikasi Normatif Menurut Hukum Islam: Fiksi/Rekayasa Hukum Harus Tunduk pada Keadilan dan Kemaslahatan, serta Ditopang oleh Edukasi dan Bantuan Hukum

Jika pertanyaan "fiksi hukum menurut hukum Islam" dimaknai sebagai penilaian normatif-aksiologis, rujukan yang paling eksplisit menyediakan standar evaluasi melalui kerangka maqāṣid. Kajian yang mengutip Ibnu Qayyim menyatakan bahwa seluruh hukum mengandung nilai keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah; bila suatu ketentuan melenceng dari nilai-nilai tersebut maka tidak dapat dikategorikan sebagai hukum Islam (Ridlo & Muhajirin, 2022). Standar ini menjadi relevan untuk dua hal sekaligus: (i) evaluasi atas al-ḥiyal/hilah sebagai "rekayasa/fiksi" dalam transaksi muamalah—apakah ia benar solusi kemaslahatan atau manipulasi yang menyalahi tujuan syariat (Jamaludin, 2017; Musawwar, 2018; Ridlo & Muhajirin, 2022); dan (ii) evaluasi atas penerapan fiksi hukum positif "setiap orang dianggap tahu" di tengah realitas ketidaktahuan publik, sebab rujukan berulang kali menunjukkan bahwa penerapan tanpa sosialisasi dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan substantif (Ma'sumah & Suwardiyati, 2021; Mawardi, 2022; Widiyani et al., 2023).

Kewajiban negara atau otoritas untuk tidak berhenti pada "fiksi" juga tampak dalam rujukan yang mengkritisi teori fiksi hukum dan mengusulkan pengikisan dampak negatifnya melalui publikasi oleh pembentuk peraturan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan (Hsb, 2017). Gagasan serupa muncul dalam studi yang menilai teori fiksi hukum kontradiktif dengan tingkat literasi, lalu menawarkan media publikasi berbasis partisipasi agar masyarakat terlibat sejak perencanaan legislasi hingga penyebarluasan setelah pengundangan (Rizal et al., 2021). Bahkan dalam kegiatan sosialisasi hukum untuk pelajar, ditegaskan bahwa teori fiksi hukum semestinya justru "memberi pesan" pada pemerintah atau lembaga legislatif untuk melibatkan masyarakat dalam perancangan regulasi serta mengupayakan agar masyarakat mengetahui dan memahami undang-undang yang diberlakukan (Angelina, 2024).

Di ranah bantuan hukum, sebuah kajian menyatakan bahwa bantuan hukum penting mengingat tidak semua orang mengerti proses hukum dan sistem peradilan, meskipun berlaku asas fiksi "setiap orang dianggap mengetahui aturan hukum" (Salda et al., 2020). Dengan demikian, "menurut hukum Islam" sebagaimana dikonstruksi oleh rujukan yang menekankan maqāṣid dan keadilan, pembenaran fiksi hukum sebagai alat kepastian tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab etik-institusional untuk memastikan pemahaman publik, akses pendampingan, dan prosedur yang adil (Ridlo & Muhajirin, 2022; Salda et al., 2020; Widiyani et al., 2023).

________________________________________

C. KESIMPULAN

Berdasarkan rujukan yang tersedia, "fiksi hukum" dapat disusun ke dalam dua makna besar yang relevan untuk pembahasan "menurut hukum Islam." Pertama, dalam teori dan praktik peradilan, fiksi hukum adalah metode penemuan atau konstruksi hukum untuk menjaga stabilitas dan menutup kekosongan, sekaligus menopang asas bahwa seseorang tidak dapat lolos dari pertanggungjawaban hanya dengan dalih tidak tahu hukum (Muwahid, 2017; Syandri et al., 2022). Kedua, dalam diskursus fikih muamalah kontemporer, "fiksi hukum" berkelindan dengan konsep al-ḥiyal/hilah sebagai "rekayasa/jalan keluar" yang diperdebatkan: ia dapat dipandang sebagai solusi untuk menghindari riba dan kesulitan dengan klaim pertimbangan kemaslahatan (Jamaludin, 2017), tetapi juga dapat dicurigai sebagai manipulasi yang harus diuji niat dan substansinya (Musawwar, 2018) serta ditimbang terhadap standar maqāṣid yang menekankan keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah (Ridlo & Muhajirin, 2022).

Sementara itu, contoh klasik "setiap orang dianggap tahu undang-undang" dipotret luas sebagai fiksi hukum positivistik yang memang dinormakan dalam sistem pengundangan (Ahmad & Mudhofar, 2020; Widiyani et al., 2023), tetapi berkali-kali dikritik karena tidak sesuai kenyataan bila tidak disertai sosialisasi, literasi, partisipasi publik, dan akses bantuan hukum (Hsb, 2017; Mawardi, 2022; Salda et al., 2020; Widiyani et al., 2023).

Dengan demikian, dari rujukan yang tersedia, "fiksi hukum menurut hukum Islam" paling dapat dipertanggungjawabkan secara akademik sebagai: alat konstruktif yang mungkin diperlukan untuk kepastian atau ketertiban, tetapi legitimasi dan penerimaannya harus tunduk pada tujuan-tujuan syariat (maqāṣid) serta prasyarat etis-institusional berupa edukasi, sosialisasi, partisipasi, dan perlindungan keadilan bagi masyarakat (Ridlo & Muhajirin, 2022; Supriadi, 2017; Widiyani et al., 2023).

________________________________________

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, M. A., & Mudhofar. (2020). Pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kyai PPS Shirothul Fuqoha' tentang posisi pencatatan dalam keabsahan praktik perceraian di Kabupaten Malang perspektif mashlahah Imam As-Syatibi. Maqashid Jurnal Hukum Islam, 3(1), 32–56. https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i1.288

Angelina, P. (2024). Sosialisasi hukum terhadap siswa SMPN 4 Pontianak tentang bahaya narkoba. Jurnal Pengabdi, 7(1). https://doi.org/10.26418/jplp2km.v7i1.69656

Faizal, F. K. (2021). Perkawinan yang tidak diperbolehkan antara Suku Jawa dengan Suku Sunda. https://doi.org/10.31219/osf.io/43tng

Fawaid, Ah. (2013). Tradisi ijtihad: Mengembalikan semangat progresivitas Islam. Ulul Albab Jurnal Studi Islam. https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2414

Hsb, A. M. (2017). Mengkritisi pemberlakuan teori fiksi hukum. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16(3), 251–264. https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.251-264

Jamaludin, I. (2017). Hybrid contract according to sharia economic law. Journal of Economicate Studies, 1(1), 45–56. https://doi.org/10.32506/joes.v1i1.7

Ma'sumah, M., & Suwardiyati, R. (2021). Penyuluhan hukum hak-hak masyarakat ketika berhadapan dengan hukum. Jurnal Aplikasi dan Inovasi Ipteks Soliditas (J-Solid), 4(2), 111. https://doi.org/10.31328/js.v4i2.2716

Mawardi, M. (2022). Efektivitas pelaksanaan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang jinayat di Kabupaten Aceh Utara. Al-Madaris Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, 3(1), 34–43. https://doi.org/10.47887/amd.v3i1.85

Musawwar, M. (2018). Analisis fikih kontemporer terhadap "nyandak" masyarakat Sasak. Jurnal Schemata Pascasarjana UIN Mataram, 7(1), 1–24. https://doi.org/10.20414/schemata.v7i1.512

Muwahid. (2017). Metode penemuan hukum (rechtsvinding) oleh hakim. Al-Hukama, 7(1), 224–248. https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.1.224-248

Ridlo, M. R., & Muhajirin, M. (2022). Gagasan maqashid syariah dan ekonomi syariah dalam pandangan Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Taraadin Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2(2), 65. https://doi.org/10.24853/trd.2.2.65-86

Rizal, M. C., Farid, M. L. R., Prasetya, D. A., Dermawan, R., & Rachmatulloh, M. A. (2021). Setahun Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP): Peningkatan kapasitas masyarakat melalui media publikasi berbasis partisipasi. Jurnal Dedikasi Hukum, 1(3), 242–254. https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17155

Sagama, S. (2018). Reformulasi hierarki peraturan pada pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Volksgeist Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 1(2), 185–197. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1967

Salam, N. (2017). Mediasi lokal sebagai model utama penyelesaian kasus perceraian masyarakat Muslim Kalisat Pasuruan. Islamica Jurnal Studi Keislaman, 12(1), 142–172. https://doi.org/10.15642/islamica.2017.12.1.206-236

Salda, M., Bintang, S., & Mansur, T. M. (2020). Hak bantuan hukum prodeo dalam hukum Islam dan hukum nasional. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 22(1), 179–196. https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.11395

Sembodo, C. (2008). Reintroduksi hukum Islam dalam wacana kebangsaan. Unisia, 31(69), 231–239. https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss69.art2

Sufiarina, S. (2019). Hak prioritas dan hak eksklusif dalam perlindungan HKI. Adil Jurnal Hukum, 3(2), 265–282. https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.811

Supriadi, A. (2017). Sistem sebagai filsafat (tawaran baru Jasser Auda bagi pengembangan hukum Islam kontemporer). Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, 13(2), 219–242. https://doi.org/10.23971/jsam.v13i2.667

Syandri, S., Mahmuddin, R., & Faridah, N. (2022). Penulisan kisah fiksi dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam, 3(2), 156–169. https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.584

Widiyani, H., Syahputra, I., Hidayat, M. F., Ardiansyah, R., Herzalina, H., Ronaldo, R., Suseno, E., & Aji, H. F. (2023). Penyuluhan hak-hak masyarakat ketika berhadapan dengan hukum di Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga. Jurnal Masyarakat Madani Indonesia, 2(3), 182–186. https://doi.org/10.59025/js.v2i3.100

Yusuf, M. (2019). Efektivitas pelaksanaan hukum jinayat di Aceh. Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 3(1), 117. https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i1.3668