01324 - Fidusia (Jaminan Fidusia): Pengalihan Hak Kepemilikan sebagai Jaminan Utang dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam

Abstract

This article examines the concept of fiduciary security (jaminan fidusia) under Indonesian positive law and analyzes its compatibility with Islamic law (fiqh muamalah), particularly through the concept of rahn tasjily. Using a normative legal research method with a comparative approach, this study finds that fiduciary security under Indonesian positive law — governed by the Fiduciary Security Law — constitutes a transfer of ownership rights over an object based on trust (kepercayaan), whereby the physical possession of the object remains with the debtor (grantor), while the creditor (recipient) holds the legal basis to ensure repayment in the event of default. Islamic law does not recognize fiduciary security as a classical institution within fiqh muamalah; instead, it regulates security through rahn (pledge) and kafalah (personal guarantee). The closest parallel to fiduciary security in Islamic law is rahn tasjily, as formalized in DSN-MUI Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008, wherein proof of ownership is held by the murtahin (creditor) while the physical object remains in the possession and use of the rahin (debtor). However, the compatibility of fiduciary-style security in Islamic finance is contingent upon the underlying contract genuinely generating a debt (dayn), the absence of riba, gharar, or injustice, and an execution procedure that adheres to the principles of prior notice, fair auction, and the debtor's right to any surplus proceeds. A structural problem persists: Islamic financial institutions in Indonesia continue to rely on conventional security instruments due to the absence of a standalone Islamic security law, creating a legal vacuum and desynchronization between Islamic contracts and their accompanying security arrangements. The Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019, which restricts unilateral execution of fiduciary objects, is read as convergent with the Islamic principle prohibiting unjust seizure. Academic discourse therefore calls not merely for acceptance or rejection of fiduciary security in Islamic law, but for the construction of a rahn tasjily-based security framework that is legally effective, equitable, and fully compliant with syariah principles.

Keywords: fiduciary security; rahn tasjily; Islamic law; fiqh muamalah; DSN-MUI; Islamic finance; execution

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep jaminan fidusia dalam hukum positif Indonesia dan menganalisis kompatibilitasnya dengan hukum Islam (fiqh muamalah), khususnya melalui konsep rahn tasjily. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif berpendekatan komparatif, kajian ini menemukan bahwa jaminan fidusia dalam hukum positif Indonesia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda berdasarkan kepercayaan, di mana penguasaan fisik benda tetap berada pada debitur (pemberi fidusia), sementara kreditur (penerima fidusia) memegang dasar hukum untuk memastikan pelunasan apabila terjadi cidera janji. Hukum Islam tidak mengenal fidusia sebagai institusi klasik dalam fiqh muamalah, melainkan mengatur jaminan melalui rahn (gadai) dan kafalah (penanggungan personal). Padanan terdekat fidusia dalam hukum Islam adalah rahn tasjily, sebagaimana diformalkan dalam Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008, di mana bukti kepemilikan dipegang murtahin (kreditur) sementara fisik benda tetap dikuasai dan dimanfaatkan rahin (debitur). Kompatibilitas jaminan model fidusia dalam pembiayaan syariah mensyaratkan bahwa akad pokoknya memang melahirkan utang (dayn), bebas dari riba, gharar, dan kezaliman, serta eksekusinya mengikuti prinsip peringatan, lelang yang adil, dan hak rahin atas kelebihan hasil penjualan. Problem struktural masih ada: lembaga keuangan syariah di Indonesia terus bergantung pada instrumen jaminan konvensional akibat belum adanya undang-undang jaminan syariah yang berdiri sendiri, sehingga terjadi kekosongan hukum dan desinkronisasi antara akad syariah dan perangkat jaminannya. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang membatasi eksekusi sepihak objek fidusia dibaca selaras dengan prinsip Islam yang melarang pengambilan paksa yang zalim. Diskursus akademik karena itu tidak sekadar menerima atau menolak fidusia dalam hukum Islam, melainkan menuntut konstruksi kerangka jaminan berbasis rahn tasjily yang efektif secara hukum, berkeadilan, dan kaffah sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: jaminan fidusia; rahn tasjily; hukum Islam; fiqh muamalah; DSN-MUI; keuangan syariah; eksekusi

________________________________________

I. Pendahuluan

Dalam praktik pembiayaan modern di Indonesia, jaminan fidusia diposisikan sebagai instrumen jaminan kebendaan yang memberi rasa aman bagi kreditur karena benda yang dijaminkan tetap dapat dikuasai dan dimanfaatkan oleh debitur untuk kebutuhan hidup atau aktivitas usaha, sementara kreditur memperoleh dasar hukum untuk memastikan pelunasan kewajiban apabila terjadi cidera janji (wanprestasi) (Hidayatullah et al., 2022; Kuswanto, 2019). Karakter "benda tetap di tangan debitur" inilah yang menjadikan fidusia populer dalam transaksi pembiayaan, khususnya ketika debitur masih memerlukan penggunaan barang tersebut—misalnya kendaraan bermotor (Andriyani & Alamudi, 2023; Suryandari, 2024).

Namun, karena masyarakat Indonesia juga sangat berkepentingan memastikan kesesuaian praktik jaminan dengan prinsip-prinsip syariah, diskursus mengenai kedudukan fidusia dalam perspektif hukum Islam (fiqh muamalah/hukum ekonomi syariah) berkembang, terutama ketika fidusia digunakan pada pembiayaan di lembaga keuangan syariah (Maksum, 2015; Suryandari, 2024). Artikel ini bertujuan menjawab pertanyaan: bagaimana konsep fidusia dalam hukum positif Indonesia, bagaimana kerangka jaminan dalam hukum Islam, dan bagaimana titik temu serta batas kompatibilitasnya, termasuk dalam dimensi eksekusi dan problem regulasi jaminan syariah yang masih ada.

________________________________________

II. Konsep Fidusia dalam Hukum Positif: "Pengalihan Hak Kepemilikan" Tanpa Penyerahan Fisik

Dalam hukum positif Indonesia, fidusia dipahami sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (debitur/pemberi fidusia) (Abdullah, 2018; Baihaqi, 2016). Definisi ini menegaskan dua lapisan utama: (i) adanya pengalihan hak kepemilikan "secara fidusia" (berbasis kepercayaan), dan (ii) penguasaan fisik tetap berada pada debitur sehingga benda masih bisa dipakai untuk menunjang aktivitasnya (Abdullah, 2018; Baihaqi, 2016).

Undang-undang yang mengatur fidusia juga menempatkan jaminan fidusia sebagai perjanjian ikutan (accessoir) dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban prestasi, sehingga keberadaan fidusia bergantung pada hubungan utang/pembiayaan sebagai perjanjian pokoknya (Rahmawan & Dja'is, 2019; Safwan, 2019). Agar fidusia memiliki kekuatan hukum, pembebanannya diwajibkan dibuat dengan akta otentik (akta notaris) dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (di bawah Kementerian Hukum dan HAM) untuk melahirkan Sertifikat Jaminan Fidusia (Baihaqi, 2016; Putra & Ibrahim, 2019).

Pendaftaran ini dipahami sebagai sarana kepastian hukum dan pemenuhan asas publisitas, karena jaminan fidusia "lahir" pada saat dicatatkan dan sertifikat dapat diterbitkan (Baihaqi, 2016; Putra & Ibrahim, 2019). Dalam konsepsi hukum positif, Sertifikat Jaminan Fidusia juga dipandang memiliki kekuatan eksekutorial tertentu yang menjadi basis mekanisme eksekusi apabila debitur cidera janji (Baihaqi, 2016; Kuswanto, 2019).

________________________________________

III. Konsep Jaminan dalam Hukum Islam: Rahn dan Kafalah sebagai Kerangka Dasar

Dalam fiqh muamalah, pembahasan jaminan umumnya bertumpu pada dua bentuk besar, yakni jaminan berbasis benda (rahn) dan jaminan berbasis penanggungan personal (kafalah) (Maksum, 2015; Rahmawan & Dja'is, 2019). Rahn dipahami sebagai akad "menahan barang sebagai jaminan utang", yang berfungsi untuk menguatkan keyakinan kreditur (pihak pemberi utang) atas pelunasan kewajiban debitur (Makruf, 2017; Maksum, 2015). Basis normatif jaminan (rahn) juga dirujukkan pada dalil Al-Qur'an, dan dalam diskursus pembiayaan syariah rahn sering dikaitkan dengan Q.S. Al-Baqarah ayat 283 sebagai legitimasi adanya mekanisme jaminan dalam transaksi utang-piutang ketika diperlukan penguatan perlindungan (Makruf, 2017; Suryandari, 2024).

Sejumlah literatur menekankan bahwa dalam rahn, posisi barang jaminan pada dasarnya adalah "tertahan" sebagai penguat piutang, bukan untuk dipindahkan menjadi milik kreditur secara bebas; barang jaminan baru boleh dijual/dieksekusi ketika utang tidak dilunasi sesuai jangka waktu yang disepakati (Hidayati et al., 2018; Wulan & Aryatie, 2023). Bahkan, dalam kajian praktik gadai (rahn) ditegaskan pula bahwa murtahin pada prinsipnya berhak menahan barang jaminan tetapi tidak berhak mengambil hasil/manfaatnya secara sepihak, sehingga orientasi rahn tetap perlindungan piutang tanpa menimbulkan ketidakadilan bagi rahin (Nasyiah & Chusna, 2012; Wulan & Aryatie, 2023). Dengan demikian, pembacaan hukum Islam terhadap jaminan menempatkan tujuan etis—keadilan dan perlindungan harta—sebagai elemen penting yang harus mewarnai desain dan implementasi jaminan (Andriyani & Alamudi, 2023; Hidayatullah et al., 2022).

________________________________________

IV. Apakah "Fidusia" Dikenal dalam Hukum Islam? Titik Temu melalui Rahn Tasjily

4.1 Posisi Fidusia dalam Khazanah Fiqh Muamalah

Sejumlah penelitian menyatakan bahwa bentuk "jaminan fidusia" sebagai institusi bernama fidusia tidak ditemukan sebagai istilah dan struktur klasik yang mapan dalam khazanah fiqh muamalah, serta secara historis fidusia merupakan produk jaminan yang berkembang dari tradisi hukum Barat dan kemudian diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia (Andriyani & Alamudi, 2023; Hidayatullah et al., 2022; Suryandari, 2024). Karena itu, ketika lembaga keuangan syariah di Indonesia memerlukan pengikatan jaminan kebendaan, praktiknya kerap meminjam instrumen jaminan nasional (fidusia, hak tanggungan, hipotek) akibat belum adanya payung pengaturan jaminan syariah yang berdiri sendiri dalam peraturan perundang-undangan, sehingga muncul diagnosis kekosongan hukum (recht vacuum) mengenai "jaminan syariah" sebagai kerangka nasional (Hidayatullah et al., 2022; Nurcahyo, 2023; Usanti, 2018).

Kondisi ini juga mendorong gagasan agar rahn (sebagai jaminan syariah) dirumuskan lebih eksplisit dalam regulasi nasional agar pembiayaan syariah tidak terus-menerus bergantung pada konstruksi jaminan konvensional (Atsar, 2022; Hidayatullah et al., 2022; Nurcahyo, 2023).

4.2 Rahn Tasjily sebagai Padanan Terdekat Fidusia

Titik temu yang paling sering diajukan untuk menjembatani kebutuhan jaminan "model fidusia" dalam pembiayaan syariah adalah konsep rahn tasjily (sering juga disebut al-rahn al-tasjili/al-rahn al-tasjily), yaitu jaminan benda untuk utang dengan kesepakatan bahwa bukti kepemilikan diserahkan kepada penerima jaminan (murtahin), sementara fisik barang jaminan (marhun) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan rahin (Abdullah, 2016; Batubara et al., 2023; Jurnal, 2016). Rumusan ini secara substansi sangat dekat dengan karakter fidusia dalam hukum positif—yakni "benda tetap di tangan debitur, sementara kreditur memegang bukti/landasan hak"—sehingga rahn tasjily kerap dipahami sebagai bentuk jaminan syariah yang paling mirip dengan fidusia, walaupun tidak identik secara konseptual (Andriyani & Alamudi, 2023; Fajri, 2022; Jurnal, 2016).

Kebutuhan harmonisasi tersebut juga dikaitkan dengan upaya menghindari unsur yang dilarang dalam transaksi syariah—misalnya riba, gharar, maisir—ketika adaptasi instrumen jaminan modern dilakukan (Andriyani & Alamudi, 2023; Maksum, 2015). Dalam konteks Indonesia, rujukan normatif rahn tasjily kerap diletakkan pada Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily, yang secara garis besar menegaskan pola: barang jaminan tetap dalam kendali rahin dan bukti kepemilikan berada pada murtahin (Andriyani & Alamudi, 2023; Batubara et al., 2023; Jurnal, 2016).

Dengan demikian, ketika pengguna meminta penjelasan "fidusia menurut hukum Islam"—pengalihan hak kepemilikan kepada kreditur untuk jaminan, fisik tetap pada debitur—literatur kontemporer umumnya mengarahkan analisisnya kepada apakah konstruksi tersebut dapat diposisikan sebagai rahn tasjily yang sesuai syariah, bukan sebagai "fidusia" dalam pengertian institusi asalnya (Andriyani & Alamudi, 2023; Jurnal, 2016; Suryandari, 2024).

________________________________________

V. Batasan Syariah: Tidak Semua Pembiayaan Syariah Berbasis Utang sehingga Fidusia Tidak Selalu Kompatibel

Walaupun rahn tasjily dipakai sebagai padanan paling dekat, beberapa kajian memberi catatan penting: fidusia lazimnya melekat pada hubungan utang-piutang, sedangkan pembiayaan syariah tidak seluruhnya berbasiskan utang-piutang karena juga mengenal pembiayaan berbasis modal kerja dan jasa; pada model yang secara prinsip "tidak menampakkan utang-piutang", penerapan jaminan fidusia dinilai tidak kompatibel (tidak bisa klop) (Fajri, 2022; Muchtar, 2021; Suryandari, 2024).

Karena itu, kesesuaian jaminan "model fidusia" dalam pembiayaan syariah sering diletakkan pada prasyarat bahwa akad pokoknya memang melahirkan dayn (utang) sehingga rahn (termasuk rahn tasjily) relevan sebagai akad penguat (Maksum, 2015; Muchtar, 2021; Suryandari, 2024). Sejalan dengan itu, dalam kajian rahn pada pembiayaan bank syariah juga disebutkan bahwa pada prinsipnya rahn hanya diperbolehkan atas utang (ad-dayn)—misalnya yang timbul dari qardh atau jual beli tidak tunai—sehingga penerapan jaminan harus membaca terlebih dahulu karakter akad pokoknya (Hidayatullah et al., 2022; Maksum, 2015).

________________________________________

VI. Kerangka Kaidah Fiqh Muamalah dan Legitimasi Adopsi Instrumen Modern

Literatur perbandingan hukum menekankan kaidah umum fiqh muamalah bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh (mubah) sepanjang tidak ada ketentuan yang melarangnya, sehingga ruang adaptasi instrumen jaminan modern tetap terbuka selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Maksum, 2015; Zain, 2020). Dalam perspektif ini, adopsi unsur-unsur hukum positif (termasuk jaminan fidusia) dapat memperoleh legitimasi sepanjang substansi praktiknya selaras dengan norma syariah, karena hukum Islam dipandang memiliki perangkat metodologis yang memungkinkan kontribusi sekaligus legitimasi terhadap hukum nasional selama tidak bertentangan secara prinsipil (Hidayatullah et al., 2022; Zain, 2020).

Namun, kaidah lain juga ditegaskan: setiap syarat dalam akad yang menyalahi dasar-dasar syariah adalah batal, sehingga desain klausul fidusia/rahn tasjily harus disaring dari potensi syarat yang menimbulkan kezaliman atau ketidakadilan (Hidayatullah et al., 2022; Makruf, 2017). Pada titik ini, diskursus "fidusia menurut hukum Islam" lebih tepat dipahami sebagai pertanyaan tentang "bagaimana mengonstruksi jaminan kebendaan dengan pola penguasaan tetap pada debitur secara syariah", yang jawaban utamanya adalah: (i) menggunakan rahn tasjily sebagai desain akad syariah; (ii) memastikan akad pokoknya memang memunculkan utang yang dapat dijamin; dan (iii) memastikan prosedur pemeliharaan dan eksekusi memenuhi prinsip keadilan syariah (Jurnal, 2016; Kuswanto, 2019; Maksum, 2015).

________________________________________

VII. Eksekusi (Penyitaan dan Penjualan) dalam Perspektif Syariah: Prinsip Peringatan, Lelang, dan Hak atas Sisa Hasil

7.1 Mekanisme Eksekusi dalam Hukum Positif

Dalam hukum positif, eksekusi jaminan fidusia dirujukkan pada ketentuan undang-undang yang menyediakan beberapa model eksekusi ketika debitur cidera janji (Baihaqi, 2016; Kuswanto, 2019). Dalam kajian perbandingan, mekanisme eksekusi fidusia disebut diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia dan mencakup ragam jalur, termasuk pelaksanaan titel eksekutorial, pelelangan umum, dan penjualan di bawah tangan (Baihaqi, 2016; Kuswanto, 2019). Akan tetapi, praktik eksekusi fidusia juga menjadi area yang sering menimbulkan problem ketidakadilan bila prosedur tidak ditaati, misalnya penarikan paksa yang tidak sesuai mekanisme hukum (Abdullah, 2016; Makruf, 2017).

7.2 Prinsip Eksekusi dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam untuk rahn tasjily, beberapa kajian merumuskan prosedur eksekusi marhun sebagai berikut: ketika jatuh tempo, murtahin wajib memperingatkan rahin agar segera melunasi utangnya; jika rahin tetap tidak dapat melunasi, marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang yang sesuai syariah; hasil penjualan dipakai melunasi utang serta biaya pemeliharaan/penyimpanan dan biaya penjualan; kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin, sedangkan kekurangan tetap menjadi kewajiban rahin (Kuswanto, 2019). Formula ini menunjukkan etika dasar syariah: eksekusi adalah alat pelunasan yang proporsional, bukan sarana pengambilalihan seluruh nilai benda secara sewenang-wenang (Kuswanto, 2019; Wulan & Aryatie, 2023).

Kajian lain yang membandingkan penyitaan fidusia dengan prinsip syariah menyimpulkan bahwa beberapa prosedur penyitaan dalam UU Jaminan Fidusia dapat selaras dengan prinsip syariah, namun terdapat catatan kritis pada aspek-aspek tertentu—misalnya problem dominasi kreditur melalui perjanjian baku dan isu perlindungan konsumen (Makruf, 2017). Bahkan terdapat pula pandangan yang menilai bahwa dalam konteks tertentu, hukum positif terkait eksekusi fidusia dapat dipandang "tidak kalah Islami" (lebih maslahat) dibanding model yang mengatasnamakan syariah jika ukuran kepatuhan syariah diletakkan pada substansi keadilan/kemaslahatan, bukan sekadar label (Yasin, 2022). Nuansa ini penting dicatat: literatur tidak sepenuhnya satu suara, karena sebagian menekankan kebutuhan "pemurnian" akad jaminan syariah, sementara sebagian lain menilai ukuran syariah harus kembali pada kemaslahatan hasil akhirnya (Hidayatullah et al., 2022; Yasin, 2022).

________________________________________

VIII. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Relevansinya bagi Prinsip Syariah: Eksekusi Tidak Boleh Sepihak Tanpa Kesepakatan Cidera Janji

Dalam perkembangan hukum positif Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 menafsirkan ulang makna kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia: eksekusi langsung (parate eksekusi) dipahami mensyaratkan pengakuan cidera janji oleh debitur dan penyerahan sukarela objek fidusia; jika tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek, maka mekanisme dan prosedur eksekusi harus dilakukan sebagaimana eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Hudzaefi et al., 2023; A. H. Putra, 2023). Literatur acara perdata juga menegaskan bahwa syarat-syarat tersebut membuat parate eksekusi tetap "diakui", tetapi penerapannya menjadi sulit sehingga pada banyak kasus eksekusi akan kembali membutuhkan mekanisme peradilan ketika tidak ada penyerahan sukarela (Hudzaefi et al., 2023; A. H. Putra, 2023).

Dalam perspektif sintesis hukum Islam, garis kebijakan ini dapat dibaca paralel dengan prinsip syariah yang menolak pengambilan paksa yang menimbulkan kezaliman (zalim) dan mensyaratkan penyelesaian yang adil dalam sengketa muamalah, karena eksekusi ditempatkan dalam koridor prosedural dan pembuktian cidera janji yang tidak ditentukan sepihak (Kuswanto, 2019; A. H. Putra, 2023). Dengan demikian, perkembangan pascaputusan MK sering dipandang mendekatkan eksekusi fidusia pada semangat keseimbangan posisi debitur–kreditur, yang juga menjadi perhatian dalam kritik-kritik syariah terhadap praktik penarikan sepihak (Makruf, 2017; A. H. Putra, 2023).

________________________________________

IX. Pengalihan Objek Jaminan oleh Debitur dan Kualifikasinya dalam Hukum Islam

Dalam hukum positif, pemberi fidusia dilarang mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia, dan ketentuan ini sering menjadi rujukan ketika terjadi praktik "over kredit" atau pengalihan kewajiban/pengalihan benda yang tidak melibatkan pihak kreditur (Abdullah, 2018). Dalam perspektif hukum pidana Islam—sebagaimana dianalisis pada kasus pengalihan benda jaminan fidusia tanpa persetujuan lembaga pembiayaan—tindakan pengalihan tersebut dapat dipahami sebagai perbuatan yang masuk kategori "ghulul" (mengalihkan objek yang berada dalam penguasaan pelaku padahal terdapat keterlibatan hak pihak lain) dan dapat dikenai sanksi ta'zir (Badruzaman, 2019). Artinya, baik dalam kerangka hukum positif maupun analisis pidana Islam kontemporer, pengalihan objek jaminan tanpa hak/izin pihak yang berkepentingan diposisikan sebagai tindakan yang bermasalah secara normatif (Abdullah, 2018; Badruzaman, 2019).

________________________________________

X. Sintesis dan Pembahasan: Fidusia "Menurut Hukum Islam" sebagai Rekonstruksi Rahn Tasjily yang Patuh Syariah

Berdasarkan sintesis literatur, fidusia sebagai institusi hukum positif bukanlah terminologi klasik dalam fiqh muamalah dan secara historis dipahami sebagai adopsi dari tradisi hukum Barat, sementara hukum Islam mengenal instrumen jaminan melalui rahn dan kafalah (Andriyani & Alamudi, 2023; Hidayatullah et al., 2022; Suryandari, 2024). Namun, kebutuhan transaksi modern mendorong formulasi rahn tasjily sebagai desain jaminan kebendaan yang paling dekat dengan pola fidusia: bukti kepemilikan berada pada murtahin, sedangkan fisik barang tetap dikuasai rahin, sehingga pemanfaatan barang oleh debitur tetap mungkin tanpa meniadakan perlindungan bagi kreditur (Abdullah, 2016; Batubara et al., 2023; Jurnal, 2016).

Dalam kerangka kaidah fiqh muamalah (mubah selama tidak ada larangan) dan prinsip bahwa syarat yang bertentangan dengan syariah adalah batal, rekayasa kontraktual jaminan "model fidusia" dapat diterima selama: akad pokoknya memang melahirkan utang yang dapat dijamin, tidak mengandung riba/gharar/kezaliman, eksekusinya mengikuti prinsip peringatan–lelang yang adil, dan surplus hasil penjualan tetap menjadi hak rahin (Hidayatullah et al., 2022; Kuswanto, 2019; Zain, 2020).

Pada saat yang sama, literatur juga menunjukkan problem struktural pada level regulasi: praktik jaminan di perbankan/keuangan syariah masih banyak menggunakan perangkat jaminan konvensional karena belum ada undang-undang khusus jaminan syariah; akibatnya terjadi desinkronisasi antara akad-akad syariah dan perangkat jaminannya, serta muncul seruan pembentukan regulasi jaminan syariah untuk menutup kekosongan hukum (Atsar, 2022; Hidayatullah et al., 2022; Nurcahyo, 2023). Bahkan kritik internal juga menyebut bahwa penerapan rahn tasjily bisa menjadi "setengah-setengah" apabila tetap ditumpangi perjanjian fidusia di atasnya dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial sendiri, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut agar jaminan syariah tidak sekadar label melainkan instrumen yang efektif dan kaffah (Abdullah, 2016; Atsar, 2022).

Dengan demikian, jawaban akademik atas "fidusia menurut hukum Islam" bukanlah sekadar menerima atau menolak, melainkan merumuskan konstruksi jaminan yang kompatibel dengan syariah (rahn tasjily) sekaligus menuntut pembenahan regulasi agar praktiknya adil, pasti, dan tidak menyimpang dari prinsip syariah maupun perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak (Abdullah, 2016; Hidayatullah et al., 2022; A. H. Putra, 2023).

________________________________________

XI. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jaminan fidusia dalam hukum positif Indonesia—yang dicirikan oleh pengalihan hak kepemilikan secara kepercayaan dengan penguasaan fisik tetap pada debitur—tidak memiliki padanan istilah yang identik dalam khazanah klasik fiqh muamalah. Kerangka hukum Islam menjawab kebutuhan tersebut melalui konsep rahn tasjily, yang secara substansi paling dekat dengan karakter fidusia dan telah diformalkan melalui Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008.

Kompatibilitas keduanya bersifat kondisional: bergantung pada karakter akad pokok yang benar-benar melahirkan utang, ketiadaan unsur yang dilarang syariah, dan prosedur eksekusi yang adil dan proporsional. Problem struktural berupa ketiadaan undang-undang jaminan syariah yang mandiri menjadi tantangan utama yang menuntut perhatian legislatif, agar praktik jaminan di lembaga keuangan syariah tidak terus-menerus bergantung pada instrumen konvensional dan benar-benar mencerminkan keadilan substantif yang menjadi ruh hukum Islam.

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, J. (2016). Jaminan fidusia di Indonesia (tata cara pendaftaran dan eksekusi). Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 4(2), 115. https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i2.2693

Abdullah, J. (2018). Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan di KSPS Logam Mulia Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 8(1), 121. https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3222

Andriyani, G., & Alamudi, I. A. (2023). Esensi jaminan fidusia dan rahn dalam pelaksanaan eksekusi jaminan kebendaan. Mitsaqan Ghalizan, 2(2), 13–24. https://doi.org/10.33084/mg.v2i2.5414

Atsar, A. (2022). Kedudukan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen ditinjau dari hukum ekonomi Islam dan hukum positif di Indonesia. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 16(1), 79–100. https://doi.org/10.24239/blc.v16i1.896

Badruzaman, D. (2019). Isu kontemporer peran notaris dalam akad murabahah di lembaga keuangan syari'ah. Muslim Heritage, 4(1), 141. https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v4i1.1589

Baihaqi, W. (2016). Ekonomi Islam dalam kajian fiqh kontemporer: Studi awal tentang jaminan fidusia. Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam, 7(2). https://doi.org/10.32678/ijei.v7i2.43

Batubara, F., Harun, H., Nazori, A., J, S. H., Wardani, R. K., & Yusuf, M. (2023). Aspek pidana dalam undang-undang jaminan fidusia menurut hukum pidana Islam (Analisis Putusan No. 509/Pid.Sus/2021/PN.Jmb). Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam, 14(1), 30–43. https://doi.org/10.30631/nf.v14i1.1348

Fajri, I. (2022). Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pasca hadirnya Qanun No. 11 Tahun 2018 lembaga keuangan syariah di Aceh. Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 4(1), 81–90. https://doi.org/10.22373/al-mudharabah.v4i1.2117

Hidayati, T., Syarifuddin, S., Pelu, I. E. As., Syaikhu, S., Hussain, M. A., Nor, M. Z. M., & Azhar, A. (2018). Mekanisme penggunaan jaminan kebendaan (rahn tasjily) dalam pembiayaan bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 18(1), 163–182. https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.2458

Hidayatullah, M. S., Komarudin, P., & Hulaify, H. (2022). Lembaga jaminan perbankan syariah pada peraturan perundang-undangan nasional dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(1), 17. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10134

Hudzaefi, H., Saripudin, U., & Dzulhijjah, L. (2023). Analisis fikih muamalah dan UU terkait nilai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 119–126. https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.2815

Jurnal, T. (2016). Full journal vol. 3 no. 1 (2016). Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, 3(1), 1–120. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i1.10470

Kuswanto, H. (2019). Pengambilalihan hak atas jaminan (eksekusi) jaminan fidusia dan rahn tasjily persepektif hukum positif dan hukum Islam. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 10(2), 186. https://doi.org/10.31764/jmk.v10i2.2015

Makruf, S. (2017). Eksekusi jaminan fidusia di Bank Syariah Mandiri Kota Malang ditinjau dari fatwa DSN MUI Nomor 68 Tahun 2008. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 5(2), 165. https://doi.org/10.18860/j.v5i2.4017

Maksum, M. (2015). Penerapan hukum jaminan fidusia dalam kontrak pembiayaan syariah. Jurnal Cita Hukum, 3(1). https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1837

Muchtar, A. (2021). Akibat hukum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap kewenangan lembaga peradilan dalam memutus eksekusi jaminan fidusia. Diversi: Jurnal Hukum, 7(2), 343. https://doi.org/10.32503/diversi.v7i2.1413

Nasyiah, I., & Chusna, A. J. (2012). Implementasi prinsip syariah terhadap penyitaan jaminan fidusia. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 4(2). https://doi.org/10.18860/j-fsh.v4i2.2984

Nurcahyo, F. W. (2023). Penafsiran konsep konten Youtube sebagai bentuk aset yang bisa diikat oleh fidusia dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 277–296. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7832

Putra, A. H. (2023). Otoritas Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pasca pengesahan Qanun No. 11 Tahun 2018 lembaga keuangan syariah di Aceh. El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 119–131. https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i2.7574

Putra, I. W. D. A., & Ibrahim, R. (2019). Kedudukan jaminan fidusia terhadap lembaga pembiayaan yang ada di Indonesia. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 7(1), 1. https://doi.org/10.24843/km.2018.v07.i01.p05

Rahmawan, R., & Dja'is, M. (2019). Eksekusi jaminan fidusia terhadap pembiayaan bermasalah di Koperasi Baitul Maal wa Tamwil Kabupaten Semarang. Notarius, 12(1), 108. https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23771

Safwan, S. (2019). Sistem syariah dalam sorotan. At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah, 1(1), 89–201. https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v1i1.712

Suryandari, W. D. (2024). Penerapan jaminan fidusia dalam perspektif hukum Islam. JPEHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia), 4(02), 15. https://doi.org/10.61689/jpehi.v4i2.505

Usanti, T. P. (2018). Gadai atas jaminan sertifikat merek pada bank syariah. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 29(3), 413. https://doi.org/10.22146/jmh.26795

Wulan, D. N., & Aryatie, I. R. (2023). Prinsip kaffah pada rahn tasjily di Pegadaian Syariah. Notaire, 6(3), 345–362. https://doi.org/10.20473/ntr.v6i3.51348

Yasin, N. (2022). Aspek perlindungan hak spiritual konsumen dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pembiayaan murabahah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law, 4(2), 167–195. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i2.7005

Zain, I. I. (2020). Mediation of car financing of Islamic law perspective in the consumer dispute resolution agency (BPSK) in Mataram City. Hukum Islam, 20(1), 59. https://doi.org/10.24014/jhi.v20i1.8406