01283 - Dolus Dalam Hukum Pidana Islam: Kajian Konseptual Atas Kesengajaan, Pembuktian, Dan Implikasi Sanksi Dalam Fiqh Jināyah

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep dolus (kesengajaan) dalam kerangka hukum pidana Islam (fiqh jināyah) secara konseptual-analitis. Dolus, yang dalam hukum pidana umum dipahami sebagai bentuk kesalahan di mana pelaku mengetahui dan menghendaki akibat perbuatannya, tidak dibahas secara eksplisit dalam literatur fiqh dengan istilah Latin tersebut, melainkan didekati melalui konsep niat (al-niyyah), kesengajaan (al-'amd), dan pertanggungjawaban pidana (al-mas'ūliyyah al-jinā'iyyah). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka, artikel ini menelusuri bagaimana unsur kesengajaan beroperasi dalam klasifikasi jarīmah, syarat pertanggungjawaban pidana, pembuktian melalui indikator lahiriah (qarā'in), serta implikasinya terhadap konfigurasi sanksi (qiṣāṣ, diyat, dan ta'zīr). Hasil kajian menunjukkan bahwa dolus dalam hukum Islam merupakan keadaan batin yang mencakup kehendak melakukan perbuatan terlarang, kemauan sendiri, dan pengetahuan terhadap akibat perbuatan, yang diatribusikan kepada subjek hukum yang cakap (mukallaf). Karena niat bersifat tidak tampak, pembuktiannya dilakukan melalui fakta-fakta lahiriah seperti alat yang digunakan dan konteks permusuhan. Unsur kesengajaan ini menjadi penentu klasifikasi jarīmah (sengaja, semi sengaja, tersalah) sekaligus memengaruhi pilihan sanksi, dengan qiṣāṣ sebagai hukuman pokok pada jarīmah sengaja dan mekanisme pemaafan sebagai instrumen resolutif. Variasi pandangan antara mazhab juga diidentifikasi, terutama pada persoalan batasan kesengajaan dalam pembunuhan dan status dolus pada pelaku yang mengalami gangguan jiwa.

Kata kunci: dolus, kesengajaan, fiqh jināyah, niat, pertanggungjawaban pidana Islam, qiṣāṣ

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of dolus (intentionality) within the framework of Islamic criminal law (fiqh jināyah) through a conceptual-analytical approach. Dolus, understood in general criminal law as a form of fault in which the perpetrator knows and intends the consequences of their act, is not explicitly addressed in classical fiqh literature under this Latin term; rather, it is approached through the concepts of intention (al-niyyah), deliberateness (al-'amd), and criminal responsibility (al-mas'ūliyyah al-jinā'iyyah). Employing a qualitative library-based method, this article traces how the element of intentionality operates in the classification of jarīmah, the conditions for criminal liability, evidentiary standards through manifest indicators (qarā'in), and its implications for the configuration of sanctions (qiṣāṣ, diyat, and ta'zīr). The findings indicate that dolus in Islamic law constitutes an inner state comprising the will to commit a prohibited act, voluntary agency, and knowledge of the consequences, all attributed to a legally competent subject (mukallaf). Because intention is inherently latent, its proof is established through manifest facts such as the instrument used and the context of enmity. This element of intentionality determines the classification of jarīmah (deliberate, semi-deliberate, erroneous) and directly influences the choice of sanction, with qiṣāṣ as the principal punishment for deliberate offenses and the mechanism of pardon as a resolutive instrument. Divergences among legal schools are also identified, particularly regarding the threshold of intentionality in homicide and the status of dolus in perpetrators with mental disorders.

Keywords: dolus, intentionality, fiqh jināyah, niyyah, Islamic criminal liability, qiṣāṣ

________________________________________

1. Pendahuluan: "Dolus" (Kesengajaan) dan Padanan Konseptualnya dalam Fiqh Jināyah

Dalam diskursus hukum pidana, "dolus" lazim dipahami sebagai kesengajaan sebagai bentuk kesalahan (fault) ketika pelaku melakukan perbuatan dengan kesadaran batin tertentu, yang dihubungkan dengan unsur batin (mens rea) dalam pertanggungjawaban pidana (Basanti et al., 2023; Ropei, 2021). Dalam kajian hukum pidana Islam, topik yang sepadan tidak biasanya dibahas dengan istilah Latin "dolus", melainkan didekati melalui konsep niat (al-niyyah), kesengajaan/kehendak melakukan perbuatan terlarang (al-'amd), dan pengetahuan pelaku terhadap larangan serta akibat perbuatannya sebagai syarat pertanggungjawaban (al-mas'ūliyyah al-jinā'iyyah) (Musyafa'ah, 2015; Saputera, 2021). Literatur fiqh jināyah yang dirujuk dalam artikel-artikel kajian kontemporer juga menegaskan bahwa tindak pidana (jarīmah/jināyah) pada dasarnya adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan sanksi (ḥadd atau ta'zīr), dan secara struktur umum diklasifikasikan menurut jenis sanksinya (ḥudūd, qiṣāṣ-diyāt, ta'zīr) maupun menurut segi niat (sengaja vs. tidak sengaja) (Ashari & Idzhar, 2023; Sulaiman & Ikhlas, 2018).

Berangkat dari kerangka itu, pembahasan "dolus menurut hukum Islam" secara konseptual perlu disusun dengan menempatkan niat dan kesengajaan sebagai instrumen untuk (i) membedakan jenis jarīmah, (ii) menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana, dan (iii) memandu pemilihan sanksi—misalnya qiṣāṣ, diyat, atau ta'zīr (Ashari & Idzhar, 2023; Ropei, 2021). Secara khusus, kajian tentang pembunuhan dan penganiayaan dalam fiqh jināyah menunjukkan bahwa unsur kesengajaan bukan sekadar "psikologi pelaku", melainkan variabel normatif yang memengaruhi klasifikasi perbuatan (sengaja, semi-sengaja, tersalah/keliru) dan konsekuensi hukumnya—misalnya qiṣāṣ atau diyat (Arifin et al., 2023; Yunus & Luthfiani, 2019).

________________________________________

2. Niat (Al-Niyyah) sebagai Fondasi Analitis Kesengajaan dalam Hukum Pidana Islam

Sejumlah kajian menyatakan bahwa niat memiliki posisi penting dalam menentukan status hukum perbuatan, termasuk untuk membedakan apakah suatu perbuatan pidana dilakukan dengan sengaja atau tidak (Faisol & Malik, 2020; Ropei, 2021). Ropei menegaskan bahwa dalam persoalan tindak pidana, seseorang tidak dapat dihukumi hanya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum sebelum dapat dibuktikan adanya niat jahat (mens rea) berupa kesengajaan; karena itu "kaidah niat" diposisikan sebagai kerangka dasar penentuan kesengajaan dalam hukum Islam (Ropei, 2021). Dalam konteks penerapan kaidah fikih "al-umūru bi maqāṣidihā" (segala perkara bergantung pada maksud/tujuannya), Azmi juga menekankan aktualisasi kaidah niat dalam kasus pidana pembunuhan, termasuk bagaimana niat memengaruhi pertimbangan hakim dan sanksi yang dikenakan (Faisol & Malik, 2020). Dalam perspektif lain yang membandingkan norma positif dengan Islam, Saputera menggarisbawahi pembedaan konseptual bahwa "niat" adalah bagian dari mens rea, tetapi mens rea tidak dapat direduksi hanya menjadi niat karena cakupannya lebih luas; namun tetap, perbincangan mens rea menempatkan niat/kesengajaan sebagai inti unsur kesalahan (Basanti et al., 2023).

Terkait basis normatif, Nuraeni dan Kania (dalam pembahasan tindak pidana perdagangan orang) mengutip hadis riwayat Bukhārī bahwa "sesungguhnya suatu perbuatan sangat bergantung pada niat," dan menyimpulkan bahwa niat dan perbuatan adalah dua hal berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan dalam penilaian hukum (Nuraeni & Kania, 2018). Penekanan hadis/kaidah niat ini konsisten dengan konstruksi yang dipakai Ropei dan Azmi ketika mengaitkan niat dengan pembuktian kesengajaan dalam perkara pembunuhan (Faisol & Malik, 2020; Ropei, 2021). Dengan demikian, "dolus" dalam kerangka Islam dapat dipahami sebagai keadaan batin yang menunjukkan adanya niat/kehendak yang relevan secara hukum untuk melakukan perbuatan terlarang—yang lalu harus dibuktikan melalui fakta lahiriah (qarā'in) karena niat sebagai "pekerjaan hati" bersifat tidak tampak (Ropei, 2021; Sam'un, 2011).

________________________________________

3. Kesengajaan sebagai Unsur Pertanggungjawaban Pidana (Al-Mas'ūliyyah Al-Jinā'iyyah)

Umar dan Zias menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam (al-mas'ūliyyah al-jinā'iyyah) didasari pada tiga syarat: melakukan perbuatan yang dilarang, dilakukan atas kehendak/kemauan sendiri, serta mengetahui akibat dari perbuatannya (Saputera, 2021). Rumusan ini dikuatkan oleh Hadi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan (atau tidak adanya perbuatan) yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, di mana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat perbuatannya; dan pertanggungjawaban didasarkan pada: (1) adanya perbuatan yang dilarang, (2) dilakukan dengan kemauan sendiri, dan (3) pelaku mengetahui akibat perbuatan tersebut (Musyafa'ah, 2015). Dengan kerangka tersebut, kesengajaan (dolus) dalam hukum Islam tidak berdiri sendiri, tetapi beroperasi dalam relasi dengan kebebasan berkehendak (tidak dipaksa) dan pengetahuan/insight terhadap akibat perbuatan (Musyafa'ah, 2015; Saputera, 2021).

Pada level tipologi, Sodiq menyatakan bahwa kejahatan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana Islam dapat terjadi karena sengaja atau kekeliruan; dan "sengaja semata-mata (al-'amdu)" terjadi apabila pelaku berniat melakukan perbuatan yang dilarang, sehingga pertanggungjawaban pidana pada tingkat ini lebih berat dibanding tingkat di bawahnya (Rouf & Mahmudi, 2022). Hadi juga menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Islam bertingkat-tingkat, disesuaikan dengan niat pelaku, sehingga bentuk pertanggungjawaban bisa sengaja, menyerupai sengaja, keliru, dan yang disamakan dengan keliru (Musyafa'ah, 2015). Konstruksi bertingkat ini penting karena "dolus" (kesengajaan) menjadi titik bedanya: ia menggeser suatu peristiwa dari wilayah kekeliruan/kelalaian (khaṭa') ke wilayah kesengajaan ('amd) yang konsekuensi sanksinya lebih berat—misalnya potensi qiṣāṣ pada pembunuhan/penganiayaan sengaja (Sari & Rambe, 2020; Yunus & Luthfiani, 2019).

________________________________________

4. Klasifikasi Jarīmah Menurut Segi Niat: Sengaja vs. Tidak Sengaja

Kajian tentang perkembangan dan eksistensi hukum pidana Islam di Indonesia menyebutkan bahwa, dari segi niat, fiqh jināyah membedakan jarīmah menjadi jarīmah sengaja (jarā'im maqṣūdah) dan jarīmah tidak sengaja (jarā'im ghayr maqṣūdah) (Ashari & Idzhar, 2023). Pola klasifikasi ini juga muncul dalam tulisan tentang konsep jarīmah pada isu lain—misalnya pornografi—yang menyatakan bahwa berdasarkan niat pembuatnya, jarīmah dibagi menjadi jarīmah sengaja dan jarīmah tidak sengaja (Hani, 2022). Pembagian ini memberi pijakan konseptual untuk memetakan "dolus" dalam Islam: dolus berkorespondensi dengan jarīmah sengaja, sedangkan "culpa/kealpaan" berkorespondensi dengan jarīmah tidak sengaja (khaṭa') atau kategori kekeliruan/kelalaian yang dibahas dalam fiqh jināyah (Musyafa'ah, 2015; Syafi'i & Solihin, 2022).

Sari dan Rambe secara eksplisit memformulasikan kerangka "kesalahan" dalam kajian hukum pidana menjadi dua bentuk: kesalahan berdasar unsur kesengajaan (delik dolus) dan kesalahan berdasar unsur kealpaan (delik culpa), lalu menghubungkannya dengan fiqh jināyah melalui pembahasan pembunuhan karena kesalahan (fi qatli al-khaṭa') sebagai perbuatan tanpa sengaja yang dapat berakibat hilangnya nyawa orang lain (Syafi'i & Solihin, 2022). Hadi juga menjelaskan hal serupa ketika membahas pembunuhan karena kesalahan (qatl al-khaṭa') melalui unsur: adanya perbuatan yang menyebabkan kematian, terjadinya perbuatan karena kesalahan, dan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan salah dengan kematian korban (Musyafa'ah, 2015). Dengan demikian, "dolus" dalam Islam bukan sekadar terminologi, tetapi titik pemilah struktural terhadap jenis jarīmah dan jenis sanksinya (Ashari & Idzhar, 2023; Syafi'i & Solihin, 2022).

________________________________________

5. Dolus dalam Pembunuhan (Al-Qatl): Sengaja, Semi Sengaja, dan Tersalah, serta Perbedaan Mazhab

5.1. Perbedaan Pengelompokan Jenis Pembunuhan

Literatur yang membahas pembunuhan dalam hukum pidana Islam menunjukkan adanya variasi pengelompokan menurut mazhab. Sulaiman dan Ikhlas menyatakan bahwa mayoritas ulama (Syāfi'iyyah dan Ḥanābilah) membagi pembunuhan menjadi tiga: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pembunuhan tidak sengaja; sedangkan Mālikiyyah memilih membagi pembunuhan menjadi dua (sengaja dan tidak sengaja) dengan alasan nas Al-Qur'an hanya menyebut dua kategori tersebut (Sam'un, 2011). Yulianto dkk. juga menyatakan perincian jenis pembunuhan (sengaja, semi sengaja, tersalah) dalam mazhab Syāfi'ī dan Ḥanbalī, dan menempatkan qiṣāṣ sebagai sanksi umum untuk pembunuhan dalam ajaran Islam (Nugroho, 2022). Faizah juga menyebut pembagian pembunuhan dalam hukum pidana Islam menjadi tiga: qatl al-'amd (sengaja), qatl syibh al-'amd (semi sengaja), dan qatl al-khaṭa' (tidak sengaja) (Faizah, 2016). Variasi ini penting untuk dipaparkan karena "dolus" (kesengajaan) beroperasi berbeda pada tiap tipologi itu, dan bahkan batas "kesengajaan"—khususnya apakah harus ada niat membunuh—diperselisihkan (Azmi, 2019; Yunus & Luthfiani, 2019).

5.2. Batasan "Sengaja" (Dolus) dalam Pembunuhan: Kehendak Membunuh dan Indikator Alat

Dalam konstruksi tertentu, pembunuhan sengaja ditandai oleh adanya kehendak/niat menghilangkan nyawa. Fithriani menyebut unsur pembunuhan sengaja antara lain: kematian korban adalah hasil perbuatan pelaku dan pelaku menghendaki terjadinya kematian; karenanya pembunuhan dianggap sengaja jika terdapat niat menghilangkan nyawa korban (Azmi, 2019). Rokhmadi menjelaskan bahwa menurut jumhur, pelaku pembunuhan menghendaki (adanya niat) hilangnya nyawa, tetapi menurut Mālik tidak mensyaratkan adanya niat membunuh—cukup kesengajaan dalam melakukan perbuatannya (Yunus & Luthfiani, 2019). Nuansa ini memperlihatkan bahwa "dolus" dalam pembunuhan dapat dipahami sebagai (i) kesengajaan terhadap tindakan yang berbahaya, dan/atau (ii) kesengajaan terhadap akibat kematian, tergantung konstruksi mazhab yang dipakai (Azmi, 2019; Yunus & Luthfiani, 2019).

Pada aspek pembuktian, Sulaiman dan Ikhlas menegaskan problem metodologis: istilah sengaja/tidak sengaja merujuk pada pekerjaan hati, sedangkan pekerjaan hati tidak tampak (ẓāhir), sehingga dalam metodologi hukum Islam atribut yang samar tidak bisa dijadikan gantungan hukum (al-manāṭ); karenanya al-manāṭ harus jelas (ẓāhir), salah satunya diwujudkan dengan syarat penggunaan alat yang secara umum dapat menyebabkan kematian—misalnya senjata tajam—sebagai batasan kesengajaan dalam pembunuhan (Sam'un, 2011). Ropei juga menyatakan secara praktis bahwa penentuan adanya niat membunuh dapat ditelusuri dari alat yang digunakan untuk membunuh dan adanya permusuhan/sengketa sebelum pembunuhan, sebagai fakta hukum untuk mengeksplorasi unsur kesengajaan (Ropei, 2021). Bahkan, Yulianto dkk. menegaskan bahwa menurut Imam Ḥanafī, unsur niat/sengaja adalah sesuatu yang tersembunyi dan tidak dapat diketahui kecuali ada bukti pendukung, yaitu penggunaan alat yang bisa digunakan untuk membunuh sebagai bukti unsur al-qaṣdu; dan hakim juga harus memperhatikan unsur eksternal lain (Nugroho, 2022). Seluruhnya memperlihatkan bahwa "dolus" dalam Islam, meskipun berpusat pada niat, dibuktikan melalui indikator-indikator lahiriah yang membuat niat dapat "diobjektifikasi" dalam proses peradilan (Ropei, 2021; Sam'un, 2011).

5.3. Pembunuhan Tersalah dan Pembunuhan Semi Sengaja sebagai "Batas Bawah" Dolus

Yunus dan Luthfiani menjelaskan bahwa pada pembunuhan karena tersalah, pelaku sama sekali tidak memiliki niat melakukan perbuatan yang dilarang; akibat kematian terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hati (Arifin et al., 2023). Hadi menjelaskan qatl al-khaṭa' sebagai pembunuhan karena kesalahan dengan unsur kesalahan dan kausalitas (Musyafa'ah, 2015). Fathuddin juga menyebut unsur pembunuhan karena kesalahan: adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian, terjadinya perbuatan karena kesalahan/kelalaian, dan adanya hubungan sebab-akibat (Fathuddin, 2018). Sementara itu, pembunuhan semi sengaja dipahami sebagai pelaku yang sengaja melakukan perbuatan terlarang tetapi di dalam hatinya tidak ada niat membunuh (atau menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan), sehingga ia menempati ruang antara sengaja dan tersalah (Arifin et al., 2023; Fithriani, 2016). Dengan demikian, pembunuhan semi sengaja memperlihatkan bagaimana "dolus" dapat "terfragmentasi": ada kesengajaan pada perbuatan (actus) tetapi tidak pada tujuan akibat kematian (result), dan fragmentasi inilah yang memengaruhi perumusan sanksi—misalnya lebih condong ke diyat/kafārat daripada qiṣāṣ—dalam konstruksi tertentu (Arifin et al., 2023; Fithriani, 2016).

________________________________________

6. Dolus dalam Penganiayaan/Pelukaan (Jarīmah Al-Jarḥ): Unsur Niat Menyakiti dan Variasinya

Dalam kajian fiqh jināyah, penganiayaan/pelukaan dipaparkan sebagai tindak pidana yang dapat terjadi karena sengaja maupun tidak sengaja, dan pembedaan ini mengunci jenis sanksi yang dapat dijatuhkan (Wahyudi, 2018; Yulianti et al., 2022). Ichwanto menyatakan unsur jarīmah pelukaan meliputi: menimbulkan rasa sakit atau luka, tidak dengan maksud/tujuan yang patut, serta diiringi niat ingin menyakiti orang lain; dan dari segi niatnya, penganiayaan dibagi menjadi penganiayaan dengan sengaja dan tidak sengaja (Yulianti et al., 2022). Wahyudi (dalam kajian kerusuhan massa) juga menyebut unsur perbuatan menyakiti badan yang tidak sampai menghilangkan nyawa, yang diiringi niat menyakiti orang lain; sekaligus menyatakan bahwa perbuatan penganiayaan dapat merupakan kesengajaan atau kelalaian (Syahrul & Mukhtaruddin, 2022). Hidayat (tentang kekerasan fisik terhadap anak) menegaskan bahwa penganiayaan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan pelaku secara sengaja dengan maksud melawan hukum, sedangkan penganiayaan tidak sengaja dilakukan tanpa niat melawan hukum; dan untuk penganiayaan sengaja, hukuman pokoknya adalah qiṣāṣ dengan pengganti diyat dan ta'zīr (Sari & Rambe, 2020).

Lebih jauh, pembahasan penganiayaan berencana menunjukkan bagaimana "dolus" dapat muncul sebagai kesengajaan yang diperkuat oleh unsur perencanaan. Basanti dkk. menyimpulkan bahwa jika penganiayaan terjadi secara sengaja atau premeditated, maka hukumannya qiṣāṣ; jika keluarga korban memaafkan, berubah menjadi diyat dan dapat diganti lagi dengan ta'zīr (D. Wahyudi, 2020). Dalam studi perbandingan fiqh jināyah dan hukum pidana Indonesia, Wahyudi juga menyatakan bahwa penganiayaan dalam fiqh jināyah terdiri atas penganiayaan karena sengaja dan karena kelalaian; dengan sanksi qisas, lalu jika dimaafkan menjadi diyah, dan jika dimaafkan lagi menjadi ta'zir (E. Wahyudi, 2018). Dengan demikian, "dolus" dalam penganiayaan tidak hanya berarti "ada kehendak menyakiti", tetapi juga dapat bertingkat: mulai dari sengaja biasa hingga sengaja yang direncanakan, dan tingkatan ini relevan terhadap opsi sanksi dan ruang pemaafan (D. Wahyudi, 2020; E. Wahyudi, 2018).

________________________________________

7. Pembuktian Dolus: Dari "Pekerjaan Hati" ke Fakta Hukum (Qarā'in) yang Ẓāhir

Sulaiman dan Ikhlas merumuskan problem epistemik inti: kesengajaan merujuk pada pekerjaan hati yang tidak tampak (ẓāhir), sementara hukum memerlukan al-manāṭ yang jelas (ẓāhir); karena itu pembuktian kesengajaan dalam pembunuhan ditautkan pada indikator yang tampak seperti penggunaan alat yang lazim mematikan (Sam'un, 2011). Ropei menegaskan penggunaan alat dan adanya permusuhan/sengketa sebagai fakta hukum yang dapat dipakai untuk menggali unsur kesengajaan dalam pembunuhan (Ropei, 2021). Azmi menegaskan bahwa pembuktian unsur niat/kesengajaan dalam putusan-putusan hakim dapat terlihat dari fakta-fakta hukum yang terjadi dan unsur niat itu memengaruhi sanksi yang dikenakan (Faisol & Malik, 2020). Yulianto dkk. menambahkan bahwa menurut Imam Ḥanafī, niat/sengaja yang tersembunyi dibuktikan melalui penggunaan alat mematikan sebagai bukti unsur al-qaṣdu (Nugroho, 2022).

Dengan kerangka ini, "dolus" dalam hukum Islam secara metodologis tidak diperlakukan sebagai klaim psikologis yang cukup dinyatakan, tetapi harus "diterjemahkan" melalui bukti lahiriah (alat, konteks permusuhan, rangkaian peristiwa) sehingga dapat dinilai hakim sebagai fakta hukum (Ropei, 2021; Sam'un, 2011). Pada titik ini tampak keterhubungan yang kuat antara kaidah niat (yang menempatkan niat sebagai parameter normatif) dan metodologi pembuktian (yang menuntut indikator ẓāhir) (Faisol & Malik, 2020; Ropei, 2021).

________________________________________

8. Implikasi Dolus terhadap Sanksi: Qiṣāṣ, Diyat, Ta'zīr, dan Ruang Pemaafan

Dalam sistem sanksi pidana Islam, jarīmah secara umum dibagi menjadi ḥudūd, qiṣāṣ-diyāt, dan ta'zīr (Ashari & Idzhar, 2023; Sulaiman & Ikhlas, 2018). Untuk pembunuhan dan penganiayaan sengaja, banyak kajian menempatkan qiṣāṣ sebagai hukuman utama yang setimpal (pembalasan sepadan), dengan catatan adanya ruang pemaafan oleh keluarga korban yang dapat menggugurkan qiṣāṣ dan mengalihkannya ke diyat (Arifin et al., 2023; Yunus & Luthfiani, 2019). Yunus dan Luthfiani menjelaskan qiṣāṣ sebagai pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku, dan hukuman ini menjadi tidak berlaku jika keluarga korban memaafkan; namun pelaku tetap wajib membayar diyat (Arifin et al., 2023). Ropei menegaskan bahwa unsur kesengajaan menjadi dasar pembuktian untuk menjatuhkan hukuman qishash pada pembunuhan (Ropei, 2021). Rokhmadi menegaskan bahwa dalam qishas terdapat peran keluarga korban sebagai pihak yang dapat memaafkan pelaku, sehingga hukuman qishas-diyat dapat hapus atau berubah karena sifatnya terkait hak manusia/perorangan (hak ādami) dalam konsepsi yang dipaparkan (Yunus & Luthfiani, 2019). Yulianto dkk. juga menekankan adanya konsep pemaafan dari keluarga korban sehingga qisas tidak diterapkan (Nugroho, 2022).

Pada penganiayaan, pola yang sama muncul: Basanti dkk. menyatakan qishas sebagai hukuman utama pada penganiayaan sengaja/berencana, lalu jika dimaafkan bergeser menjadi diyat, dan dapat diganti lagi dengan ta'zir (D. Wahyudi, 2020). Hidayat menyebut bahwa untuk penganiayaan sengaja, hukuman pokoknya qiṣāṣ dan hukuman penggantinya diyat dan ta'zīr; bahkan jika pemaafan diberikan cuma-cuma, pelaku tetap dapat dikenai ta'zīr oleh pemerintah (Sari & Rambe, 2020). Sutomo (dalam studi putusan kekerasan/pemukulan) menempatkan pemidanaan penjara sebagai bentuk ta'zīr dalam kewenangan ulil amri, sekalipun perkara dapat "dibebaskan" dari qiṣāṣ dan diyah karena memperoleh pemaafan; dan restitusi dipahami sebagai realisasi pertanggungjawaban untuk memperoleh pemaafan (Arifah et al., 2023). Keseluruhan ini menunjukkan implikasi sentral dolus: semakin kuat unsur kesengajaan, semakin besar kemungkinan aktivasi sanksi qiṣāṣ sebagai "paket utama", namun hukum Islam juga menyediakan mekanisme resolutif berupa pemaafan (afw) dan perdamaian yang memengaruhi bentuk sanksi (Arifah et al., 2023; Sari & Rambe, 2020).

________________________________________

9. Batasan Dolus: Kecakapan Hukum (Ahliyyah), Gangguan Jiwa, dan Variasi Pandangan Mazhab

Karena pertanggungjawaban pidana menuntut pelaku sebagai subjek yang cakap, beberapa literatur menempatkan kecakapan hukum (taklīf/ahliyyah) sebagai batas yang menentukan apakah "dolus" dapat dianggap ada secara hukum. Saputera menekankan bahwa dalam perspektif hukum Islam, penjatuhan sanksi harus melihat konsep ahliyyah (kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatan), dan anak dipertimbangkan tidak memiliki kecakapan penuh untuk bertanggung jawab (Basanti et al., 2023). Sam'un menyebut kebijakan Khalifah 'Alī ibn Abī Ṭālib bahwa unsur kesengajaan menghilangkan nyawa tidak mungkin terwujud pada pelaku yang berpenyakit gila dan yang masih kanak-kanak; sehingga unsur kesengajaan tersebut diposisikan sejajar dengan unsur kealpaan dan pidana ganti rugi (diyat) harus diberlakukan (Umar & Zias, 2017). Dengan demikian, "dolus" di sini bukan semata-mata "ada maksud", melainkan "maksud yang dapat diatribusikan secara hukum" pada subjek yang cakap (Basanti et al., 2023; Umar & Zias, 2017).

Pada gangguan jiwa, Sodiq menunjukkan adanya perbedaan pandangan mazhab: menurut Imam Mālik, Imam Abū Ḥanīfah, dan Imam Aḥmad, perbuatan sengaja dari orang gila termasuk tidak sengaja (khaṭa') karena ia tidak mungkin berniat dengan niat sesungguhnya; sedangkan menurut Imam Syāfi'ī, perbuatan sengaja dari orang gila termasuk kesengajaan—meskipun gila membebaskan hukuman, tetapi tidak mengubah sifat perbuatan (Rouf & Mahmudi, 2022). Rahmat dkk. (dalam konteks pembunuhan oleh pengidap bipolar) menyimpulkan bahwa pembunuhan dikenai qiṣāṣ jika dilakukan ketika pelaku dalam keadaan normal, tetapi jika terjadi ketika bipolar relaps, maka sanksi menjadi hak penuh keluarga korban untuk tetap meminta denda (diat) (Rahmat et al., 2021). Variasi pendapat ini memperlihatkan bahwa konsep "dolus" dalam hukum Islam beririsan kuat dengan teori kecakapan dan kondisi mental; dan literatur yang tersedia memperlihatkan adanya nuansa perbedaan, bukan satu model tunggal, ketika kesengajaan dinilai pada subjek dengan gangguan jiwa (Rahmat et al., 2021; Rouf & Mahmudi, 2022).

________________________________________

10. Sintesis Konseptual: Dolus Menurut Hukum Islam sebagai Niat yang Terbukti, Disandarkan pada Indikator Ẓāhir, dan Menentukan Klasifikasi serta Sanksi

Jika disintesiskan dari berbagai rujukan di atas, "dolus menurut hukum Islam" dapat dirumuskan sebagai keadaan batin (niat/kesengajaan: al-'amd) yang mengandung (i) kehendak melakukan perbuatan terlarang, (ii) kemauan sendiri (tidak dipaksa), dan (iii) pengetahuan terhadap larangan maupun akibat perbuatan, yang kemudian diatribusikan kepada pelaku yang cakap hukum (mukallaf/ahliyyah) (Basanti et al., 2023; Musyafa'ah, 2015; Saputera, 2021). Karena niat merupakan pekerjaan hati yang tidak tampak, hukum Islam menuntut pembuktian melalui indikator yang jelas (ẓāhir) seperti alat yang digunakan dan fakta-fakta kontekstual sebelum/selama peristiwa, sehingga unsur kesengajaan dapat dibuktikan sebagai fakta hukum (Ropei, 2021; Sam'un, 2011). Unsur dolus ini lalu menentukan klasifikasi jarīmah (sengaja, semi sengaja, tersalah) dan secara langsung memengaruhi konfigurasi sanksi: qiṣāṣ sebagai hukuman pokok pada pembunuhan/penganiayaan sengaja, dengan mekanisme pemaafan keluarga korban yang dapat menggeser sanksi ke diyat dan/atau membuka ruang ta'zīr dalam kewenangan otoritas (Arifin et al., 2023; Sari & Rambe, 2020; Yunus & Luthfiani, 2019).

Dengan demikian, gagasan bahwa "pelaku mengetahui dan menghendaki akibat perbuatannya" selaras dengan sebagian konstruksi literatur yang menempatkan "kehendak akibat (misalnya kematian)" sebagai unsur pembunuhan sengaja (Azmi, 2019; Yunus & Luthfiani, 2019), namun literatur yang tersedia juga menunjukkan nuansa penting: pada sebagian mazhab—sebagaimana dipaparkan Rokhmadi—kesengajaan dalam melakukan perbuatan berbahaya dapat menjadi penentu tanpa mensyaratkan niat membunuh secara eksplisit (Yunus & Luthfiani, 2019). Nuansa mazhab dan metode pembuktian ini merupakan karakter khas pembacaan "dolus" dalam hukum Islam sebagaimana tercermin pada sumber-sumber yang tersedia (Ropei, 2021; Sam'un, 2011; Yunus & Luthfiani, 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Arifah, I., Hannani, H., & Rusdi, A. (2023). Fiqhi Jinayah Analysis on Legal Protection for Women and Children Victims of Domestic Violence. Delictum Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(2), 129–147. https://doi.org/10.35905/delictum.v1i2.3421

Arifin, A., Ramadina, A. F., Roja, A., Desvina, D., & Najmudin, D. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Fiqh Jinayah. Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains, 2(12), 1104–1115. https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.836

Ashari, A., & Idzhar, M. (2023). Analisis Motif Psikologi dan Tinjauan Hukum Islam pada Kasus Penganiayaan Berat. Qonun Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 7(1), 60–77. https://doi.org/10.21093/qj.v7i1.6633

Azmi, A. (2019). Penerapan Kaidah Fikih Tentang Niat "Al-Umūru bi Maqāṣidihā" Dalam Kasus Hukum Tindak Pidana Pembunuhan. Taqnin Jurnal Syariah Dan Hukum, 1(2). https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i2.6360

Basanti, A. N., Khairunnisa, F., Rahim, F. N., Rasyid, F. A., & Najmudin, D. (2023). Analisis Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Mandub Jurnal Politik Sosial Hukum Dan Humaniora, 2(1), 39–55. https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.854

Faisol, F., & Malik, A. J. (2020). Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Orang yang Membantu Aborsi. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 6(1), 117–143. https://doi.org/10.15642/aj.2020.6.1.117-143

Faizah, S. N. (2016). Hukuman bagi Orang Tua yang Membunuh Anaknya menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 2(2), 303–334. https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.2.303-334

Fathuddin, F. (2018). Penyelesaian Sengketa Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Adat di Kabupaten Batanghari. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 15(01), 147–169. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v15i01.385

Fithriani, A. (2016). Penghalang Kewarisan dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran, 15(2). https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.547

Hani, M. I. (2022). Tindak Pidana Pornografi Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. Jurnal Mitra Manajemen, 5(12), 881–897. https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i12.596

Musyafa'ah, A. W. N. (2015). Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dengan Sistem Gadai. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 1(2), 336–341. https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.336-341

Nugroho, E. R. (2022). Characteristics of Distinguishing Elements in the Case of Default and Fraud in Contracts. Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 24(1), 1. https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.11050

Nuraeni, N., & Kania, D. (2018). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam. Al-Adalah, 14(1), 131. https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.1866

Rahmat, R., Novira, N., Amirullah, M., & Amelia, A. (2021). Sanksi bagi Pelaku Pembunuhan yang Menderita Gangguan Bipolar Perspektif Hukum Islam. Bustanul Fuqaha Jurnal Bidang Hukum Islam, 2(2), 194–208. https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2.360

Ropei, A. (2021). Kaidah Niat dan Penentuan Kesengajaan Pembunuhan dalam Hukum Islam. Ahkam Jurnal Hukum Islam, 9(1), 55–80. https://doi.org/10.21274/ahkam.2021.9.1.55-80

Rouf, Abd., & Mahmudi, Z. (2022). Telaah Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf A Terhadap Pelaku Euthanasia Pasif Perspektif Maqashid Syari'ah. Muslim Heritage, 7(1), 183–216. https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3676

Sam'un, S. (2011). Konstruksi Historis Hukum Pidana Islam (Formulasi Hukum Pidana Islam dalam Lintasan Sejarah). Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 1(2), 159–180. https://doi.org/10.15642/ad.2011.1.2.159-180

Saputera, Moh. S. A. A. A. (2021). Pemidanaan Anak dan Telaah Implementasi Asas Ultimum Remedium Perspektif Hukum Pidana dan Jinayah Islam. Jurnal Yustitia, 22(2). https://doi.org/10.53712/yustitia.v22i2.1330

Sari, S. M., & Rambe, T. (2020). Delik Culpa dalam Kajian Fiqh Jinayah (Analisis terhadap Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang Mengakibatkan Matinya Orang). Tazkir Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman, 6(2), 249–264. https://doi.org/10.24952/tazkir.v6i2.3031

Sulaiman, A., & Ikhlas, N. (2018). Objektifikasi Qiṣāṣ Dan Diyat: Sebuah Tawaran Pembaharuan KUHP. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 3(1), 69. https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v3i1.1339

Syafi'i, I., & Solihin, M. (2022). Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurisy Jurnal Ilmiah Syariah, 2(1), 143–166. https://doi.org/10.37348/jurisy.v2i1.161

Syahrul, & Mukhtaruddin, M. (2022). Sebuah Studi Komparatif Tindak Pidana Perzinahan dalam Qanun Aceh dan KUH Pidana di Indonesia. Lentera Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 4(2), 95–110. https://doi.org/10.32505/lentera.v4i2.3959

Umar, M. N., & Zias, Z. (2017). Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan. Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 6(1). https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1847

Wahyudi, D. (2020). Kerusuhan Massa oleh Supporter Persebaya. Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 22(2), 283–301. https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.2.283-301

Wahyudi, E. (2018). Tindak Pidana Penganiayaan dalam Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia. Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 20(1), 120–146. https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.120-146

Yulianti, A., Mahmud, A., & Izadi, F. F. (2022). Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 101–106. https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1456

Yunus, F. M., & Luthfiani, A. (2019). Hak Waris Pemohon Euthanasia Pasif menurut Hukum Islam (Studi tentang Maqāṣid al-Syarī'ah). Samarah Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 3(2), 438. https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.4386