01247 - Konfiskasi (Confiscatie) dalam Perspektif Hukum Islam: Muṣādarah al-Amwāl antara Perlindungan Harta dan Otoritas Sanksi Negara

Confiscation (Confiscatie) in Islamic Law Perspective: Muṣādarah al-Amwāl between Property Protection and State Sanctioning Authority

Abstrak

Konfiskasi (confiscatie) merupakan tindakan negara mengambil alih harta seseorang sebagai sanksi pidana atau tindakan hukum lainnya. Dalam literatur fikih kontemporer, konsep ini dikenal sebagai muṣādarah al-amwāl, yakni penguasaan terhadap harta yang telah dijatuhi putusan untuk diambil, dimusnahkan, atau dikeluarkan dari kepemilikan. Artikel ini bertujuan mengkaji kedudukan konfiskasi dalam hukum Islam dengan mengelaborasi hubungannya terhadap prinsip perlindungan harta (hifẓ al-māl), kerangka maqāṣid al-syarī'ah, dan doktrin ta'zīr bi al-māl. Dengan menggunakan pendekatan normatif-analitis berbasis kajian kepustakaan, tulisan ini menelaah legitimasi, batas etis-yuridis, serta modalitas konfiskasi dalam syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa konfiskasi dapat dibenarkan secara syar'i apabila memenuhi prasyarat pembuktian, berorientasi pada kemaslahatan umum, tidak bersifat diskriminatif, dan tidak menjelma menjadi perampasan yang batil. Konfiskasi dalam konteks kejahatan ekonomi seperti pencucian uang diposisikan sebagai instrumen ta'zīr yang menghentikan manfaat ekonomi dari harta haram sekaligus melindungi tatanan kepemilikan yang sah, sebagaimana dikehendaki oleh tujuan syariat dalam memelihara harta.

Kata Kunci: Konfiskasi; Muṣādarah al-Amwāl; Hifẓ al-Māl; Maqāṣid al-Syarī'ah; Ta'zīr bi al-Māl; Pencucian Uang

________________________________________

Abstract

Confiscation (confiscatie) refers to the act of the state taking over a person's assets as a criminal sanction or other legal measure. In contemporary Islamic jurisprudence literature, this concept is known as muṣādarah al-amwāl, defined as the seizure of property upon which a ruling has been issued to be taken, destroyed, or removed from ownership. This article aims to examine the position of confiscation in Islamic law by elaborating its relationship to the principle of property protection (hifẓ al-māl), the maqāṣid al-sharī'ah framework, and the doctrine of ta'zīr bi al-māl. Employing a normative-analytical approach grounded in literature review, this study examines the legitimacy, ethical-juridical limits, and modalities of confiscation in Islamic law. The findings indicate that confiscation may be jurisprudentially justified when it fulfills evidentiary requirements, is oriented toward public benefit, is non-discriminatory, and does not degenerate into unlawful seizure (bāṭil). Confiscation in the context of economic crimes such as money laundering is positioned as a ta'zīr instrument that terminates the economic benefits derived from illicit assets while simultaneously protecting the legitimate ownership order, as intended by the objectives of Islamic law in preserving wealth.

Keywords: Confiscation; Muṣādarah al-Amwāl; Hifẓ al-Māl; Maqāṣid al-Sharī'ah; Ta'zīr bi al-Māl; Money Laundering

________________________________________

A. Pendahuluan

Dalam wacana hukum pidana dan kebijakan publik, confiscatie (konfiskasi/perampasan harta) dipahami sebagai tindakan negara mengambil alih harta seseorang dalam rangka sanksi pidana atau tindakan hukum lain. Dalam literatur fikih kontemporer berbahasa Arab, konsep yang paling dekat adalah muṣādarah al-amwāl (مصادرة الأموال), yang dijelaskan sebagai tindakan "menguasai harta yang telah diputuskan" untuk diambil, dimusnahkan, atau dikeluarkan dari kepemilikan melalui penjualan sebagai bentuk hukuman ('uqūbah) yang berfungsi menjerakan dan mencegah pelaku kejahatan (T, 2021). Dalam konteks kejahatan ekonomi modern seperti pencucian uang, konfiskasi juga dibahas sebagai instrumen ta'zīr (disipliner) untuk memerangi kejahatan tersebut, setelah tuduhan terbukti atas pelaku, sekaligus sebagai langkah zajr (pencegahan/penjeraan) bagi pelaku dan orang lain (Tarantang et al., 2023).

Namun, karena Islam secara prinsip menempatkan harta sebagai hak yang dilindungi dan tidak boleh dirampas tanpa dasar yang sah, pembahasan "konfiskasi" dalam Islam selalu bergerak di antara dua kutub: (i) larangan mengambil harta secara bāṭil (tidak sah/zalim), dan (ii) kebutuhan penegakan kemaslahatan umum melalui kewenangan negara untuk menjatuhkan sanksi yang proporsional (Pratama, 2023; T, 2021).

Kerangka normatif tersebut tampak dari penegasan penghormatan Islam atas harta dalam Hadis Nabi pada Khutbah Haji Wada' yang dikutip dalam kajian HAM perspektif Islam: darah, harta, dan kehormatan dinyatakan haram/mulia-dilindungi (Pratama, 2023). Pada saat yang sama, Al-Qur'an juga dipahami melarang "memakan harta sesama dengan jalan yang batil," yang oleh kajian tafsir-muamalah diposisikan mencakup praktik-praktik seperti pencurian maupun perampasan (perampasan disebut eksplisit sebagai contoh dalam penjelasan ayat) (Zahroh & Harkaneri, 2020). Karena itu, "konfiskasi" hanya mungkin dipahami sebagai tindakan negara yang dibingkai sebagai hukuman/penertiban yang sah (bukan perampasan batil), sehingga harus ditautkan pada teori tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarī'ah) dan prinsip keadilan (al-'adl) (Aji & Muslim, 2020; Mukri, 2014; T, 2021).

________________________________________

B. Kedudukan Harta dan Batas Kepemilikan dalam Islam: Fondasi Normatif Pembahasan Konfiskasi

Pembahasan konfiskasi dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konsepsi Islam tentang harta dan kepemilikan. Sejumlah kajian ekonomi-syariah menegaskan bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah, sementara manusia hanya menerima mandat/amanah untuk memanfaatkan dan mengelolanya sesuai syariat; implikasinya, kepemilikan individu diakui tetapi tidak bersifat mutlak dan tetap terikat hukum-hukum syara' (Afiah et al., 2023; Alexander et al., 2023; Isnaini et al., 2024). Perspektif ini ditegaskan pula dalam pemikiran keadilan sosial Islam: kepemilikan mutlak dipandang sebagai monopoli Allah, sedangkan manusia memiliki kepemilikan dalam makna nisbi dan akan dimintai pertanggungjawaban atas asal-usul dan penggunaan harta (Billah et al., 2023). Literatur etika bisnis Islam yang mengangkat konsep istikhlāf juga menyatakan bahwa harta adalah titipan Allah dan manusia bertindak sebagai penjaga amanah (Badruzaman, 2014), selaras dengan pandangan bahwa harta harus digunakan tanpa melanggar syariah (misalnya menghindari al-bāṭil dan al-ẓālim) (Badruzaman, 2014; Harahap, 2021).

Konsekuensinya, Islam pada satu sisi melarang keras perampasan hak milik secara paksa karena menimbulkan ketidakadilan/penindasan (Lani, 2018; ZULAIKAH, 2022), dan pada sisi lain tetap membuka kemungkinan pembatasan hak milik melalui mekanisme hukum yang sah demi keadilan dan kemaslahatan. Larangan mengambil harta secara batil berulang kali ditekankan dalam berbagai pembahasan muamalah: ayat An-Nisā' 29 dipahami melarang memakan/memanfaatkan harta orang lain dengan cara batil, termasuk pencurian dan perampasan, serta mendorong perolehan harta melalui perniagaan yang saling merelakan (an-tarāḍin) (Zahroh & Harkaneri, 2020). Dalam analisis yang mengaitkan ayat tersebut dengan praktik ekonomi (termasuk kritik terhadap tindakan batil), larangan "memakan harta dengan cara batil" diartikan sebagai larangan segala bentuk transaksi/penguasaan harta yang tidak dibenarkan syariat (Hamrie et al., 2024; Harahap, 2021). Maka, konfiskasi yang dibenarkan tidak boleh jatuh menjadi "perampasan batil," melainkan harus tampil sebagai tindakan hukum yang bertumpu pada otoritas yang sah dan tujuan syar'i yang terukur (Aji & Muslim, 2020; T, 2021).

________________________________________

C. Maqāṣid al-Syarī'ah dan Hifẓ al-Māl: Titik Temu Perlindungan Harta dan Otoritas Sanksi Negara

Teori maqāṣid al-syarī'ah lazim dipakai untuk menjelaskan "mengapa" syariat menetapkan aturan tertentu, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan (maslaḥah) dan menolak kerusakan (mafsadah) (Aji & Muslim, 2020; Mukri, 2014). Sejumlah rujukan menyebut lima tujuan pokok (al-kulliyyāt al-khams) yang dijaga syariat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Aji & Muslim, 2020; Isnaini et al., 2024; Mukri, 2014). Dalam kajian kebijakan dan hukum kontemporer, maqāṣid dipahami sebagai cara pandang yang menuntut pembacaan tujuan di balik hukum, bukan sekadar kepatuhan formal, sehingga penerapan kebijakan/hukum idealnya mempertimbangkan dampaknya pada perlindungan lima unsur tersebut (Bawono et al., 2023; Isnaini et al., 2024).

Dalam ranah harta, hifẓ al-māl (pemeliharaan/perlindungan harta) ditegaskan sebagai tujuan syariat yang memuat larangan memperoleh harta secara ilegal (misalnya "mengambil barang milik orang lain," yang dalam kajian kebijakan disebut juga mencakup korupsi sebagai contoh perolehan ilegal) serta dorongan memperoleh harta secara halal (Bawono et al., 2023). Kajian implementasi maqāṣid dalam manajemen strategis syariah juga menekankan bahwa Islam mengatur hak kepemilikan dan menganggap pengambilan harta orang lain secara ilegal sebagai pelanggaran primer yang mengancam eksistensi harta (Ahyani et al., 2022). Bahkan pada level teori, memelihara harta pada tingkatan ḍarūriyyāt ditunjukkan antara lain melalui aturan kepemilikan dan larangan mengambil harta orang lain secara ilegal (Aravik, 2018). Literatur lain yang membahas "menjaga harta" dalam maqāṣid menghubungkannya dengan pelarangan mencuri, curang/khianat dalam bisnis, riba, memakan harta orang lain dengan cara batil, serta kewajiban mengganti kerusakan (Ayulia, 2024; rusdin, 2021).

Dengan demikian, tujuan perlindungan harta tidak hanya "mencegah negara mengambil harta," melainkan juga memberi dasar normatif bagi negara/otoritas untuk menutup akses manfaat dari harta yang diperoleh secara batil dan menegakkan sanksi demi melindungi tatanan kepemilikan yang sah (Ahyani et al., 2022; Bawono et al., 2023).

Di sinilah letak ketegangan kreatifnya: perlindungan harta (hifẓ al-māl) berarti melindungi hak milik yang sah (Ahyani et al., 2022; Pratama, 2023), tetapi juga berarti menghalangi pelaku kejahatan menikmati hasil harta batil yang merusak keadilan dan kemaslahatan umum (Harahap, 2021; Tarantang et al., 2023). Karena itu, konfiskasi sebagai instrumen sanksi hanya dapat dibenarkan bila diposisikan sebagai mekanisme perlindungan harta secara kolektif (melindungi masyarakat dan sistem kepemilikan yang sah), bukan sekadar pemindahan kekayaan yang arbitrer (T, 2021; Tarantang et al., 2023).

________________________________________

D. Definisi dan Ruang Lingkup Konfiskasi (Muṣādarah) sebagai Sanksi dalam Syariah

Rujukan khusus tentang "konfiskasi harta dalam syariah" mendefinisikan muṣādarah al-amwāl sebagai penguasaan terhadap harta yang telah dijatuhi putusan untuk (i) diambil, (ii) dimusnahkan, atau (iii) dikeluarkan dari kepemilikan melalui penjualan, dan tindakan ini dipresentasikan sebagai bentuk hukuman yang bertujuan memberi efek jera dan pencegahan (rad'an wa zajran) (T, 2021). Rujukan yang sama menyatakan bahwa para fuqaha membolehkan hukuman ta'zīr berupa konfiskasi harta demi merealisasikan kepentingan umum dan membentangkan keadilan di tengah masyarakat, tanpa membedakan status pelaku (baik penguasa maupun rakyat) (T, 2021). Dengan batasan tersebut, konfiskasi dalam Islam bukanlah tindakan administratif semata, melainkan masuk dalam ranah "kebijakan pemidanaan" ('uqūbāt) yang menuntut pembuktian, tujuan kemaslahatan, dan prinsip keadilan (Aji & Muslim, 2020; T, 2021).

Dalam pembahasan yang lebih spesifik pada kejahatan pencucian uang, konfiskasi diposisikan sebagai ta'zīr untuk memerangi money laundering, dengan argumentasi bahwa praktik pencucian uang melibatkan kebohongan, penipuan, dan penyamaran sumber harta yang diperoleh dari cara non-syar'i; karenanya syariah mengharamkannya dan konfiskasi setelah kesalahan terbukti dipandang sejalan dengan kebolehan ta'zīr bi al-māl (sanksi finansial) untuk mendidik dan mencegah pelaku dengan hukuman yang selaras dengan jenis kejahatannya (Tarantang et al., 2023). Di titik ini, konfiskasi juga berfungsi sebagai kebijakan pemulihan keadilan ekonomi: mencegah hasil kejahatan beredar dan "terlegitimasi" secara semu dalam sistem ekonomi (Harahap, 2021; Tarantang et al., 2023).

________________________________________

E. Konfiskasi sebagai Ta'zīr bi al-Māl: Rasionalitas Penjeraan, Keadilan, dan Maslaḥah

Konfiskasi harta dalam syariah yang dibahas dalam rujukan khusus tersebut secara eksplisit dikaitkan dengan ta'zīr (sanksi diskresioner), bukan semata ganti rugi perdata (T, 2021; Tarantang et al., 2023). Dalam perspektif penanggulangan kejahatan ekonomi modern, kajian tentang money laundering dalam sistem ekonomi syariah menyebut pencucian uang sebagai kejahatan yang bertentangan dengan tujuan tasyri' karena menghadirkan kerusakan, bahaya, dan menjauhkan kemaslahatan; ia dipahami sebagai perbuatan yang masuk kategori jarīmah ta'zīr, dan ukuran/rentang sanksinya diserahkan kepada hakim (Harahap, 2021). Definisi ta'zīr dalam kajian tersebut dijelaskan berasal dari makna "mencegah/menolak kejahatan" dan juga dapat bermakna menguatkan dan membantu, menunjukkan bahwa orientasi utamanya adalah pencegahan dan pendidikan sosial melalui sanksi yang proporsional (Harahap, 2021). Oleh sebab itu, konfiskasi—sebagai salah satu bentuk sanksi finansial—dapat dipahami sebagai instrumen zajr (deterrence) yang menutup jalan pelaku untuk menikmati manfaat ekonomi dari harta batil, sekaligus melindungi tatanan kepemilikan yang sah (T, 2021; Tarantang et al., 2023).

Namun, karena Islam sangat menekankan larangan kezaliman dalam urusan harta, legitimasi konfiskasi harus selalu dipagari oleh prinsip keadilan. Literatur ekonomi Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip utama yang menolak eksploitasi/penindasan dalam distribusi dan transaksi (Gunardi, 2019; Isnaini et al., 2024). Dalam pemikiran yang menekankan pembasmian ẓulm (kezaliman), kezaliman dipahami sebagai istilah menyeluruh yang mencakup ketidakadilan, eksploitasi, dan penindasan, termasuk tindakan mencabut hak-hak orang lain atau tidak memenuhi kewajiban kepada mereka (Yahya et al., 2024). Dengan demikian, konfiskasi tidak boleh menjadi kanal baru bagi ẓulm oleh negara; sebaliknya, ia harus menjadi bagian dari penegakan hukum untuk mencegah ẓulm yang lahir dari kejahatan ekonomi (misalnya pencucian uang yang dibangun di atas penipuan dan penyamaran sumber harta) (Harahap, 2021; Tarantang et al., 2023).

Kerangka maqāṣid mempertegas titik ini: sebab perlindungan harta (hifẓ al-māl) meniscayakan larangan memakan harta dengan cara batil (Ahyani et al., 2022; Ayulia, 2024), dan pada saat yang sama meniscayakan desain sanksi yang mengembalikan ketertiban sosial-ekonomi agar kemaslahatan tercapai (Bawono et al., 2023; Mukri, 2014). Karena itu, konfiskasi sebagai ta'zīr bi al-māl secara teoritis dapat dibaca sebagai "pembatasan kepemilikan" yang justru menjaga sistem kepemilikan yang sah, bukan menegasikan perlindungan harta (T, 2021; Tarantang et al., 2023).

________________________________________

F. Objek Konfiskasi: Harta Batil dan Kejahatan Ekonomi (Studi Kasus Pencucian Uang)

Rujukan yang membahas pencucian uang dalam ekonomi syariah menekankan bahwa Islam memiliki ketentuan mengenai asal-usul harta dan pendistribusiannya, serta melarang perolehan harta yang mengandung unsur al-bāṭil dan az-ẓālim (jalan yang salah/penindasan/eksploitasi) yang sering berbentuk penipuan, pencurian, dan perampokan (Harahap, 2021). Kerangka ini selaras dengan kajian khusus money laundering yang menegaskan bahwa pencucian uang dibangun di atas kebohongan, penipuan, dan upaya menutupi sumber harta haram agar tampak legal; karenanya syariah mengharamkan praktik tersebut (Tarantang et al., 2023). Pada titik ini, konfiskasi memperoleh rasionalitas syar'i yang kuat: ia menjadi mekanisme untuk mengakhiri manfaat ekonomi dari harta yang sejak asalnya bertentangan dengan syariah, sekaligus menutup peluang normalisasi harta haram dalam perekonomian (Harahap, 2021; Tarantang et al., 2023).

Secara konseptual, apabila Islam melarang memakan harta dengan cara batil—yang dalam penjelasan ayat An-Nisā' 29 dipahami mencakup pencurian dan perampasan—maka negara justru dituntut membangun perangkat hukum yang mencegah "perampasan batil" dan menindak pelaku yang menguasai harta secara batil (Harahap, 2021; Zahroh & Harkaneri, 2020). Dalam kerangka ini, konfiskasi atas harta terkait kejahatan ekonomi (setelah pembuktian kesalahan) dapat diposisikan bukan sebagai "perampasan batil," melainkan sebagai pembalikan dari penguasaan batil melalui instrumen sanksi yang sah (T, 2021; Tarantang et al., 2023). Ini penting agar tidak terjadi kontradiksi internal: tindakan negara harus keluar dari kategori al-bāṭil yang dilarang, dan masuk kategori ta'zīr yang dibenarkan untuk kemaslahatan dan keadilan (Harahap, 2021; T, 2021).

________________________________________

G. Metode/Modalitas Konfiskasi dalam Syariah

Dalam kajian khusus tentang konfiskasi harta dalam syariah, metode konfiskasi disebut beragam; di antaranya adalah pemusnahan (itlāf), perubahan (taghyīr), dan pemindahan kepemilikan (tamlīk) (T, 2021). Selain itu, definisinya sendiri telah memasukkan bentuk "mengeluarkan harta dari kepemilikan dengan penjualan" sebagai salah satu cara mengakhiri status kepemilikan pelaku terhadap objek harta yang dikenai putusan (T, 2021). Dalam pembahasan konfiskasi untuk pencucian uang, dimensi prosedural yang ditekankan adalah bahwa konfiskasi dilakukan "setelah" tuduhan pencucian uang terbukti atas pelaku, menunjukkan kebutuhan prasyarat pembuktian dalam penerapannya (Tarantang et al., 2023). Kombinasi kedua rujukan ini menunjukkan bahwa dalam syariah, konfiskasi tidak tunggal bentuknya (dapat berupa pengambilan, pemusnahan, atau pengeluaran dari kepemilikan melalui mekanisme tertentu), tetapi harus terkait dengan tujuan penjeraan dan kepentingan umum yang adil (T, 2021; Tarantang et al., 2023).

Keragaman modalitas ini dapat dipahami sebagai konsekuensi karakter ta'zīr yang memberi ruang diskresi untuk menyesuaikan jenis sanksi dengan jenis jarimah dan kemaslahatan yang hendak dicapai (Harahap, 2021; Tarantang et al., 2023). Namun, diskresi tersebut tidak bebas nilai: ia harus terikat pada larangan ẓulm dan prinsip keadilan, karena syariah menolak tindakan yang mencabut hak orang lain tanpa dasar yang sah (Gunardi, 2019; Yahya et al., 2024). Karena itu, dalam desain kebijakan, metode konfiskasi perlu ditautkan pada tujuan perlindungan harta (hifẓ al-māl) dan pencegahan kerusakan sosial-ekonomi (Ahyani et al., 2022; Bawono et al., 2023; Harahap, 2021).

________________________________________

H. Batas Etis-Yuridis: Membedakan Konfiskasi yang Sah dari "Perampasan Batil"

Karena Islam menegaskan kesucian harta dan melarang penguasaan harta secara batil, batas utama yang harus dijaga adalah legitimasi dan keadilan tindakan negara. Pertama, pembeda konseptual paling mendasar ialah: perampasan batil adalah penguasaan harta tanpa dasar syar'i (misalnya pencurian atau perampasan), sedangkan konfiskasi yang sah ditempatkan sebagai sanksi/penertiban yang didasarkan pada pembuktian dan putusan (sebagaimana syarat "setelah terbukti" ditekankan dalam konteks money laundering) (Tarantang et al., 2023; Zahroh & Harkaneri, 2020). Kedua, tindakan negara harus sejalan dengan prinsip keadilan dan non-penindasan. Literatur ekonomi Islam menegaskan bahwa sistem syariah menolak eksploitasi dan penindasan dalam transaksi dan distribusi, menempatkan keadilan sebagai prinsip sentral (Gunardi, 2019; Isnaini et al., 2024), serta memandang riba dan praktik zalim sebagai bentuk penindasan ekonomi (Billah et al., 2023; Yusoff, 2021). Ketiga, maqāṣid menuntut agar tindakan hukum tidak berhenti pada formalitas, melainkan secara substansial merealisasikan maslaḥah dan menolak mafsadah (Aji & Muslim, 2020; Mukri, 2014). Dalam konteks ini, konfiskasi yang sah harus bisa dipertanggungjawabkan sebagai instrumen yang mencegah bahaya sosial-ekonomi dari kejahatan dan melindungi kepentingan umum, bukan sebagai kanal "memakan harta dengan cara batil" oleh negara (Harahap, 2021; T, 2021).

Batas ini juga terkait dengan prinsip persamaan di depan hukum dan peniadaan diskriminasi dalam penegakan hukum. Kajian keadilan dalam ekonomi syariah menyebut persamaan hukum sebagai pemberlakuan yang sama di depan hukum dan menghindari diskriminasi (Gunardi, 2019). Sementara itu, rujukan tentang konfiskasi dalam syariah menekankan bahwa kebolehan ta'zīr dengan konfiskasi berlaku "tanpa memandang pelaku," baik penguasa maupun rakyat (T, 2021). Dengan demikian, salah satu syarat etis-yuridis konfiskasi yang konsisten dengan syariah ialah tidak selektif demi kepentingan kelompok, melainkan ditujukan untuk menegakkan keadilan dan kepentingan umum (Gunardi, 2019; T, 2021).

________________________________________

I. Relasi dengan Instrumen Pengambilan Harta oleh Negara di Luar Pemidanaan (Pajak): Klarifikasi agar Tidak Tercampur

Walaupun fokus utama konfiskasi adalah sanksi pidana, penting membedakannya dari instrumen pengambilan harta lain oleh negara seperti pajak/dharibah, karena keduanya sama-sama melibatkan "perpindahan harta" dari individu kepada otoritas publik. Kajian boikot pajak menjelaskan adanya perbedaan pendapat ulama tentang apakah ada kewajiban atas harta selain zakat, bahkan ada yang menganggap pajak tidak wajib atau haram, sementara kajian tersebut juga mengutip definisi pajak menurut syariah (dharibah) yang memuat unsur: diwajibkan, objeknya harta, subjeknya muslim yang kaya, tujuannya membiayai kebutuhan mereka, dan diberlakukan karena kondisi darurat yang harus diatasi penguasa (ulil amri) (Rasiam, 2021). Kajian lain tentang pajak dalam hukum Islam juga menegaskan bahwa pajak dalam Islam adalah hasil ijtihad ulama dan terdapat perbedaan pendapat fuqaha mengenai kewajiban pajak (Jasmiko et al., 2024). Dalam penelitian penerapan PPN perspektif ekonomi Islam, dharibah juga ditekankan memiliki karakteristik tertentu dan kembali dinyatakan terdapat perbedaan pendapat tentang kebolehan pajak (Arafah, 2019).

Klarifikasi ini mempertegas dua hal. Pertama, konfiskasi sebagai sanksi pidana (ta'zīr) berangkat dari logika penjeraan dan penanggulangan jarimah, sebagaimana dibahas dalam konteks konfiskasi dan pencucian uang (Harahap, 2021; Tarantang et al., 2023). Kedua, pajak/dharibah dibahas sebagai instrumen fiskal yang legitimasi dan syaratnya juga diperdebatkan, tetapi dalam definisi tertentu dikaitkan dengan kebutuhan darurat dan pembiayaan kebutuhan umum (Jasmiko et al., 2024; Rasiam, 2021). Karena itu, menyamakan konfiskasi pidana dengan "pungutan biasa" akan mengaburkan prasyarat pembuktian dan tujuan pemidanaan yang menjadi penentu sah-tidaknya konfiskasi dalam syariah (T, 2021; Tarantang et al., 2023). Sebaliknya, menyamakan pajak dengan konfiskasi pidana juga tidak tepat karena literatur menempatkan pajak dalam perdebatan ijtihadi dan syarat-syarat tertentu, bukan dalam kerangka ta'zīr atas jarimah (Jasmiko et al., 2024; Rasiam, 2021).

________________________________________

J. Penutup

Berdasarkan rujukan yang secara spesifik membahas konfiskasi (muṣādarah) dalam syariah, dapat disimpulkan bahwa konfiskasi dipahami sebagai bentuk hukuman yang bertujuan menjerakan dan mencegah kejahatan melalui pengambilalihan, pemusnahan, atau pengeluaran harta dari kepemilikan pelaku (termasuk melalui penjualan), dan para fuqaha dipaparkan membolehkan konfiskasi sebagai sanksi ta'zīr demi kemaslahatan umum dan penegakan keadilan (T, 2021). Dalam konteks kejahatan ekonomi modern seperti pencucian uang, konfiskasi diposisikan sebagai ta'zīr bi al-māl yang diterapkan setelah kesalahan terbukti, untuk mencegah pelaku menikmati harta yang asal-usulnya haram dan penuh tipu daya, sekaligus menjaga ketertiban sosial-ekonomi (Tarantang et al., 2023). Namun, seluruh legitimasi ini harus dibaca bersama prinsip dasar Islam tentang kehormatan harta dan larangan memakan harta dengan cara batil, sehingga konfiskasi yang syar'i harus dipagari oleh pembuktian, keadilan, non-diskriminasi, dan orientasi maslaḥah yang konsisten dengan maqāṣid (khususnya hifẓ al-māl) (Ahyani et al., 2022; Mukri, 2014; Pratama, 2023; Zahroh & Harkaneri, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Afiah, N., Siradjuddin, & Parakkasi, I. (2023). Sejarah pemikiran ekonomi Islam Indonesia. Al-Mutsla, 5(1), 172–185. https://doi.org/10.46870/jstain.v5i1.612

Ahyani, H., Putra, H. M., Abdurohman, D., Mutmainah, N., & Slamet, M. (2022). Implementasi Rahmatan lil-alamin dalam ekonomi Islam (analisis alokasi dan distribusi pendapatan negara tentang eksistensi brand ekonomi syariah dan wakaf tunai di Indonesia). Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 7(1), 28. https://doi.org/10.29300/ba.v7i1.6238

Aji, R. H. S., & Muslim, A. (2020). Nilai Ramadhan dan pendidikan kaum tertindas (Mustadh'afin): Tinjauan atas ekonomi Islam. Adalah, 4(2). https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.15527

Alexander, O., Fauzi, M., Yani, A., & Siswoyo, S. (2023). Konsep Rahn (gadai) dalam Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia kajian fikih muamalah. Hutanasyah Jurnal Hukum Tata Negara, 2(1), 41–54. https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i1.639

Arafah, M. (2019). Sistem keuangan Islam: Sebuah telaah teoritis. Al-Kharaj Journal of Islamic Economic and Business, 1(1). https://doi.org/10.24256/kharaj.v1i1.801

Aravik, H. (2018). Pemikiran ekonomi Sayyid Qutb. Islamic Banking Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, 3(2), 31–43. https://doi.org/10.36908/isbank.v3i2.43

Ayulia, R. (2024). Investasi dalam perspektif Islam. Journal of Scientific Interdisciplinary, 1(2), 27–37. https://doi.org/10.62504/jsi850

Badruzaman, A. (2014). Dari 'illah ke maqasid: Formula dinamisasi hukum Islam di era kekinian melalui pengembangan konsep maqasid. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan, 14(1), 65. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.65-80

Bawono, R., Dayyan, M., & Faisal, F. (2023). Perlukah sanksi pidana ekonomi syariah di Aceh? Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam, 15(2), 373–387. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i2.5693

Billah, M., Rahma, V., Mughits, A., & Suryani, I. (2023). Implementasi asas tadarruj dalam konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Al-Mustashfa Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 8(1), 95. https://doi.org/10.24235/jm.v8i1.11901

Gunardi, S. (2019). Maqasid Shariah and applications in the coexistence of the Muslim and non-Muslim. International Research Journal of Shariah Muamalat and Islam, 1(2), 31–39. https://doi.org/10.35631/irjsmi.12004

Hamrie, F., Bujang, S., Yusuf, N., & Yon, W. (2024). Analisis terhadap aspek undang-undang muamalat dalam manuskrip Kanun Negeri Lingga. Journal of Management and Muamalah, 14(2), 24–56. https://doi.org/10.53840/jmm.v14i2.201

Harahap, M. H. S. P. H. (2021). Analisis putusan hakim nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP dalam pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan. Jurnal Al-Maqasid Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan, 6(2), 222–238. https://doi.org/10.24952/almaqasid.v6i2.3371

Isnaini, U. N., Salma, F. S., & Sujianto, A. E. (2024). Preparation of administrative cost budgeting with maqasid syariah approach: Case study at KSPPS Tunas Artha Mandiri Nganjuk. Formosa Journal of Multidisciplinary Research, 3(1), 67–80. https://doi.org/10.55927/fjmr.v3i1.7700

Jasmiko, A., Lestari, S. P., Pramudita, L. A., Marhania, S., Sartika, B., Ardianty, A., & Syauq, W. (2024). Perbandingan perlindungan harta (Hifdz Al-Mal) antara perbankan syariah dan konvensional. Journal of Economics and Business, 2(1), 87–98. https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.468

Lani, S. (2018). Komparasi HAM dalam perspektif Islam dan internasional. Rausyan Fikr Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan, 14(02). https://doi.org/10.31000/rf.v14i02.1070

Mukri, S. G. (2014). Langkah strategis optimalisasi sistem ekonomi syariah. Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i, 1(1). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1521

Pratama, Y. A. (2023). The maqashidiyya dimension of Ibn Taymiyyah's thoughts on jihad. Sophist Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir, 5(2). https://doi.org/10.20414/sophist.v5i2.99

Rasiam, R. (2021). Telaah kritis pengelolaan dana desa dengan pendekatan maqashid syariah di Desa Tanjung Salah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah, 17(1), 81–111. https://doi.org/10.24260/al-maslahah.v17i1.1927

rusdin, Z. A. (2021). Kepemilikan dalam ekonomi Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/yvp52

T, A. M. (2021). Pembagian kepemilikan dalam ekonomi syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/mxdtv

Tarantang, J., Khosyi'ah, S., & Saepullah, U. (2023). Filosofi 'illat hukum dan maqashid syariah dalam perkawinan beda agama. Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat, 19(1), 44–55. https://doi.org/10.23971/jsam.v19i1.6318

Yahya, W., Maharani, S., Amanullah, N. A., & Syahriandro, M. H. (2024). Analisis pemahaman pengusaha Muslim terhadap prinsip-prinsip bisnis Islam menggunakan pendekatan fenomenologi kualitatif. Journal of Social and Economics Research, 6(1), 1885–1893. https://doi.org/10.54783/jser.v6i1.581

Yusoff, R. (2021). Kesihatan mental golongan remaja menurut maqasid syariah. International Journal of Islam and Contemporary Affairs, 1(2), 75–90. https://doi.org/10.61465/jurnalyadim.v1i2.62

ZULAIKAH, Z. (2022). Implementasi maqashid al-syariah dalam penetapan upah minimum pekerja berbasis keadilan. Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah, 6(1). https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.10689

Zahroh, F., & Harkaneri, H. (2020). Perbandingan hukum pajak dan zakat menurut syariah dan negara. J-Macc Journal of Management and Accounting, 3(1), 38–50. https://doi.org/10.52166/j-macc.v3i1.1855