01246 - Concursus Creditorum Menurut Hukum Islam: Ekspresi Praktik Muamalah ketika Banyak Kreditur Menagih Hak atas Debitur yang Tidak Mampu Membayar Seluruh Utangnya

Concursus Creditorum in Islamic Law: An Expression of Muamalah Practice When Multiple Creditors Claim Their Rights Against a Debtor Unable to Pay All of Their Debts

Abstrak

Concursus creditorum dalam hukum perdata modern Indonesia terwujud ketika debitur mengalami insolvensi dan terdapat dua kreditur atau lebih. Pada tahap itu, para kreditur menuntut haknya secara bersama melalui proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dengan pembagian piutang menurut prioritas (kreditur preferen, konkuren, dan separatis) serta pengelolaan boedel oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Artikel ini membahas bagaimana concursus creditorum dipetakan dalam kerangka hukum Islam dan fikih muamalah, kemudian membandingkannya dengan sistem kepailitan nasional. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Islam tidak memiliki satu skema formal concursus creditorum seperti dalam sistem civil law. Perlindungan hak kreditur dibangun melalui instrumen syariah (rahn, kafalah, hawalah, dan cessie) serta penyelesaian sengketa yang berlandaskan keadilan dan kemaslahatan. Dalam keadaan force majeure, fatwa DSN-MUI tidak membolehkan denda terhadap debitur, tetapi kreditur tidak boleh kehilangan haknya. Kedua sistem dapat disinergikan melalui penguatan jaminan syariah, restrukturisasi atau perdamaian (PKPU) yang menjaga prinsip kemaslahatan, dan kepekaan terhadap force majeure dalam akad syariah.

Kata kunci: concursus creditorum; hukum Islam; fikih muamalah; kepailitan; PKPU; force majeure

Abstract

Concursus creditorum in modern Indonesian civil law arises when a debtor becomes insolvent and has two or more creditors. At that stage, creditors claim their rights collectively through bankruptcy and suspension of debt payment obligations (PKPU) proceedings. Receivables are distributed according to priority (preferred, concurrent, and separatist creditors), and the bankruptcy estate (boedel) is managed by a curator under the supervision of a supervisory judge. This article examines how concursus creditorum is mapped within the framework of Islamic law and fiqh muamalah, and compares it with the national bankruptcy system. The discussion shows that Islam has no single formal concursus creditorum scheme comparable to that of civil law systems. Creditors' rights are protected through Sharia instruments (rahn, kafalah, hawalah, and cessie) and dispute resolution grounded in justice and public interest (maslahah). In cases of force majeure, DSN-MUI fatwas do not permit penalties against the debtor, yet creditors must not lose their rights. The two systems can be harmonized through strengthening Sharia-compliant collateral, debt restructuring or composition (PKPU) that upholds maslahah, and sensitivity to force majeure in Sharia contracts.

Keywords: concursus creditorum; Islamic law; fiqh muamalah; bankruptcy; PKPU; force majeure

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam hukum perdata modern Indonesia, concursus creditorum secara praktis terwujud saat debitur mengalami insolvensi atau kebangkrutan dan terdapat dua kreditur atau lebih. Pada tahap itu, para kreditur diatur untuk menuntut hak-haknya secara bersama melalui proses kepailitan atau PKPU, dengan mekanisme pembagian piutang menurut prioritas tertentu (kelas kreditur) dan pengelolaan boedel oleh kurator di bawah pengawasan hakim. Struktur ini mencakup tiga kategori kreditur: kreditur preferen (berhak didahulukan), kreditur konkuren (tanpa jaminan atau hak istimewa), dan kreditur separatis (berdasarkan hak jaminan atas benda tertentu) (Robbi & Rustam, 2022; Wardoyo & Afandi, 2019). Secara praktis, hal ini juga mencakup pertemuan kreditur (rapat kreditur) dan tugas hakim pengawas serta kewenangan kurator dalam mengawasi pemberesan harta pailit dan pelaksanaan perdamaian, sebagaimana dianalisis dalam studi yuridis normatif tentang kepailitan di Indonesia (Aprita & Qosim, 2022). Ketentuan operasional mengenai bagaimana kreditur konkuren, preferen, dan separatis berinteraksi dalam pembagian harta pailit juga tegas di dalam kajian empiris yuridis tentang kepailitan dan PKPU, termasuk peran kurator dan rapat kreditur (Robbi & Rustam, 2022; Siahaan, 2024; Wardoyo & Afandi, 2019).

Secara ringkas, concursus creditorum di ranah hukum nasional (UU Kepailitan dan PKPU) menegaskan bahwa debitur dengan dua kreditur atau lebih dapat dinyatakan pailit atas permintaan kreditur atau debitur sendiri, dan proses kepailitan memperlakukan hak kreditur secara kolektif melalui boedel pailit yang dibagi menurut prioritasnya (Robbi & Rustam, 2022; Siahaan, 2024; Wardoyo & Afandi, 2019). Selain itu, pembagian piutang berlangsung secara teratur melalui plafon hak-hak kreditur (preferen langsung didahulukan; separatis memiliki hak prioritas terkait jaminan; konkuren mendapatkan sisa setelah pembayaran atas hak preferen dan separatis) dan dilaksanakan melalui sita umum serta pelelangan atau penjualan harta pailit dalam kerangka hukum kepailitan dan PKPU (Robbi & Rustam, 2022; Wardoyo & Afandi, 2019).

2. Metode

Semua klaim dalam pembahasan artikel ini dirujuk ke sumber-sumber yang relevan dengan topik concursus creditorum dalam konteks Indonesia maupun kerangka fikih muamalah Islam. Penekanan ditempatkan pada bagaimana pembagian hak kreditur di kepailitan nasional (prioritas, rapat kreditur, peran kurator) dan bagaimana kerangka hukum Islam (rahn, kafalah, hawalah, rahn tasjily, dan fatwa DSN-MUI terkait force majeure atau klausul sanksi) dapat saling melengkapi ketika menyikapi sengketa utang piutang dengan banyak kreditur yang saling bersaing. Angka-angka numerik yang diperlukan (misalnya syarat kepailitan dua kreditur atau jumlah kategori kreditur) diambil langsung dari teks sumber yang relevan dalam referensi yang disajikan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kerangka Concursus Creditorum dalam Islam: Pelajaran dari Fikih Muamalat

Prinsip umum muamalat dalam Islam menyatakan bahwa hukum asal semua akad muamalah adalah halal dan mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya (kaidah fikih). Prinsip ini penting untuk memahami bagaimana kreditur dan debitur bertransaksi ketika terjadi wanprestasi, karena di Islam tidak ada otoritas tunggal yang mengatur pembagian piutang secara setara seperti dalam konsep concursus creditorum modern. Sebaliknya, pembentukan hak-hak kreditur, kepastian transaksi, dan sanksi diatur melalui kerangka fikih muamalah yang berpegang pada prinsip adil, maslahah, dan maqasid syariah. Pernyataan ini didukung oleh kaidah fikih umum tentang sahnya akad selama tidak ada dalil yang melarangnya (Zawawi, 2017). Selain itu, pembahasan kontemporer menekankan bahwa kehendak hukum Islam memprioritaskan kemaslahatan dan keharmonisan muamalah secara umum, dengan menimbang unsur gharar, riba, dan maslahat dalam praktik kontrak modern (sebagai konteks solusi terhadap wanprestasi dan force majeure) (Bukhori, 2013; Sup, 2019; Wahyudi, 2017; Zawawi, 2017).

Secara normatif, Islam tidak memusatkan pembagian hak kreditur pada kategori prioritas formal seperti dalam PKPU. Fokusnya ditempatkan pada keadilan antara pihak-pihak, pelindungan hak kreditur melalui instrumen-instrumen syariah (seperti kafalah, rahn, hawalah/cessie dalam konfigurasi tertentu), serta dorongan untuk menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai syariah (misalnya perdamaian, restrukturisasi, atau tolong-menolong melalui qard hasan atau bantuan zakat ketika relevan) dengan tetap menjaga prinsip larangan riba dan keadilan mutu muamalah (Bukhori, 2013; Cindarbumi & Suryamah, 2022; Hitaminah, 2019; Sup, 2019).

Dalam konteks force majeure (overmatch), fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa penundaan pembayaran, relaksasi, atau denda tidak boleh diberlakukan terhadap debitur yang mengalami force majeure, dan prinsip ini menekankan keseimbangan hak-hak antara debitur dan kreditur serta kemaslahatan sistem keuangan secara keseluruhan (Joko et al., 2022, 2022; Wahyudi, 2017; Zawawi, 2017). Hal ini relevan untuk membahas bagaimana Islam menangani situasi koalisi kreditur yang besar saat debitur tidak mampu membayar seluruh utangnya karena keadaan di luar kendali, sehingga tidak semua kewajiban kreditur harus dipaksakan secara rigid dalam keadaan force majeure.

Instrumen-instrumen Islam untuk menata hak kreditur dalam konteks utang piutang adalah sebagai berikut. Rahn (jaminan benda), kafalah (penjaminan), dan hawalah/cessie (penundaan hak piutang melalui pengalihan hak atau subrogasi) menyediakan mekanisme perlindungan bagi kreditur yang bisa menjadi basis eksekusi jika debitur wanprestasi, tanpa mengandalkan riba atau sanksi tidak adil. Secara normatif, rahn dan kafalah adalah basis untuk menjamin pelunasan utang dan menjaga hak kreditur di dalam transaksi syariah, termasuk dalam pembiayaan bank syariah. Undang-undang dan fatwa DSN-MUI terkait rahn, kafalah, dan jaminan syariah mengakui adanya perbedaan implementasi antara sistem syariah dan konvensional, tetapi semuanya tetap berbasis pada prinsip umum keadilan dan kepastian hukum secara syariah (Bukhori, 2013; Cindarbumi & Suryamah, 2022; Nasrulloh et al., 2024; Nasution, 2016).

Cessie dalam Islam dipahami melalui hawalah sebagai kerangka hukum yang memungkinkan transfer hak piutang secara sah, meskipun terdapat perbedaan pandangan di kalangan mazhab terkait apakah cessie termasuk bagian dari hawalah atau qududahan fikih lain. Fatwa DSN-MUI serta prinsip-prinsip musyawarah fikih mengarahkan bahwa cessie/cession adalah bentuk mutakhir dari muamalah yang dapat dipakai dalam konteks tertentu jika memenuhi syarat-syarat hukum Islam (misalnya hawalah/kafalah) (Sup, 2019).

Praktik fikih muamalat kontemporer menunjukkan bahwa pengendalian risiko dan penanganan wanprestasi melalui force majeure, pembayaran ganti rugi yang wajar, dan relaksasi dapat diterapkan dalam kerangka syariah, dengan syarat tidak melanggar prinsip riba dan ketertiban mafsadah/maslahah. Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang sanksi atas nasabah yang mampu menunda pembayaran (dan larangan denda terhadap debitur yang dalam force majeure) menegaskan ketaatan pada asas kemaslahatan dan larangan riba, sambil menegaskan perlunya ijtihad dalam menghadapi praktik-praktik muamalah modern (Jadidah, 2021; Joko et al., 2022; Wahyudi, 2017; Zawawi, 2017).

3.2 Analisis Perbandingan: Pemetaan Concursus Creditorum dalam Konteks Islam dan Kepailitan Nasional

Konteks kepailitan nasional (Indonesia) menegaskan concursus creditorum melalui pembagian hak kreditur secara prioritas, dengan klasifikasi kreditur preferen, konkuren, dan separatis, serta peran boedel dan kurator. Rapat kreditur dan pengawasan hakim pengawas menjamin integritas proses penyelesaian utang piutang secara kolektif. Dalam praktiknya, persidangan atau rapat kreditur menjadi sentral dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil selama proses pailit/PKPU, termasuk kemungkinan perdamaian, restrukturisasi, atau pelelangan aset debitur (Aprita & Qosim, 2022; Robbi & Rustam, 2022; Siahaan, 2024; Wardoyo & Afandi, 2019).

Dalam kerangka Islam, concursus creditorum tidak dibakukan sebagai kategori formal yang mengatur pembagian piutang seragam di semua kasus. Sebaliknya, pembagian hak kreditur dibangun melalui kerangka hukum Islam yang menekankan keadilan (adil) dan kemaslahatan. Mekanisme perlindungan kreditur di Islam dibangun melalui instrumen jaminan/garansi (rahn, kafalah) dan melalui mekanisme hawalah/cessie yang sah secara syariah serta melalui prosedur penyelesaian sengketa yang berlandaskan fikih muamalah dan maqasid. Konstruksi hukum Islam menekankan bahwa hukum asalnya adalah halal kecuali ada larangan. Adopsi mekanisme kontemporer (misalnya relaksasi/restrukturisasi, going concern, atau pembatalan perjanjian sesuai prinsip fikih) perlu dilandasi prinsip maslahah tanpa melanggar larangan riba (Bukhori, 2013; Cindarbumi & Suryamah, 2022; Hitaminah, 2019; Sup, 2019; Zawawi, 2017).

Dalam implementasi praktis pada kepailitan nasional, hak kreditur didahulukan sesuai kategorinya. Pembagian piutang di antara kreditur yang berbeda derajatnya mengikuti urutan prioritas, dan prosesnya diawasi oleh kurator di bawah pengawasan hakim. Hal ini diatur secara eksplisit dalam kebijakan konkuren/separatis dan preferen, serta mekanisme sita umum/pelelangan untuk memenuhi kewajiban debitur kepada kreditur secara adil menurut ketentuan hukum Indonesia (Robbi & Rustam, 2022; Siahaan, 2024; Wardoyo & Afandi, 2019).

Dalam Islam, relasi kreditur–debitur dihadapkan pada praktik-praktik yang menekankan keadilan, kepastian hukum, dan proteksi hak kreditur melalui jaminan dan hak-hak fidusia/rahn yang sah secara syariah. Mekanisme pembagian piutang secara formal (pari passu) tidak diwajibkan secara fikih, karena fokusnya adalah menjaga hak kreditur melalui alat konkret (rahn/kafalah) dan menjaga kelangsungan usaha melalui konsep memeiing, going concern, dan rekonstruksi yang sesuai syariah. Praktik ini dapat diwujudkan melalui relaksasi, restrukturisasi, dan perjanjian damai yang disahkan secara syariah, dengan mempertimbangkan force majeure (overmatch) sesuai fatwa DSN-MUI (Bukhori, 2013; Joko et al., 2022; Shinta & Hariyati, 2016; Sup, 2019; Wahyudi, 2017; Zawawi, 2017).

Dalam konteks force majeure, fikih Islam memperbolehkan pembebasan dari denda atau ganti rugi bagi debitur yang mengalami force majeure, sementara kreditur tidak boleh menuntut hak secara agresif selama keadaan force majeure. Hal ini dipertegas dalam fatwa-fatwa DSN-MUI terkait klausul sanksi, dengan penekanan bahwa sanksi harus memenuhi keadilan dan tidak menimbulkan riba. Kebijakan semacam ini sejalan dengan upaya menjaga kelangsungan hubungan ekonomi secara lebih luas di dalam muamalah Islam (Jadidah, 2021; Joko et al., 2022; Wahyudi, 2017; Zawawi, 2017).

3.3 Implikasi Praktis bagi Praktik Keuangan Islam dan Perbankan Syariah

Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, keamanan pembiayaan ditopang oleh institusi jaminan (rahn, kafalah), dengan latar belakang bahwa hukum Islam mengizinkan adanya jaminan sebagai mekanisme untuk melindungi hak kreditur. Pelaksanaan jaminan syariah di Indonesia juga melibatkan materi hukum positif (UU Jaminan Fidusia, hak tanggungan, hipotek), yang perlu sinkron dengan prinsip syariah melalui fatwa DSN-MUI dan pendekatan ushul fikih. Hal ini menghasilkan kerangka hukum gabungan antara hukum positif nasional dan hukum Islam yang mengatur konteks hak-hak kreditur dan keputusan eksekusi ketika debitur wanprestasi (Bukhori, 2013; Cindarbumi & Suryamah, 2022; Nasution, 2016; Shinta & Hariyati, 2016; Sup, 2019).

Dalam kerangka kebijakan publik, relaksasi kredit, PKPU, dan potensi kepailitan tetap menjadi alat untuk menjaga kelangsungan usaha dan kepastian hukum. Hak-hak kreditur tetap dilindungi melalui mekanisme hukum negara (PKPU, kepailitan) sembari menimbang prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pada saat yang sama, fikih muamalat menyediakan kerangka alternatif yang memprioritaskan keadilan, kemaslahatan, serta keseimbangan antara hak kreditur dan debitur, terutama dalam konteks force majeure dan rekonstruksi utang tanpa melanggar larangan riba (Aprita & Qosim, 2022; Robbi & Rustam, 2022; Siahaan, 2024; Wardoyo & Afandi, 2019; Zawawi, 2017).

4. Simpulan

Concursus creditorum secara formal di Indonesia dipandu oleh UU Kepailitan/PKPU, dengan klasifikasi kreditur (preferen, konkuren, separatis) dan mekanisme pembagian piutang melalui boedel pailit, di bawah pengawasan kurator dan rapat kreditur. Data empiris menunjukkan bahwa rapat kreditur dan peran hakim pengawas adalah inti bagi pengarahan proses penyelesaian utang piutang secara kolektif (Aprita & Qosim, 2022; Robbi & Rustam, 2022; Siahaan, 2024; Wardoyo & Afandi, 2019).

Islam tidak memiliki satu skema formal "concursus creditorum" seperti dalam sistem civil law. Sebaliknya, hak kreditur dilindungi melalui instrumen syariah (rahn, kafalah, hawalah, cessie) dan melalui kebijakan penyelesaian sengketa yang menempatkan kemaslahatan dan keadilan sebagai dasar, serta memperlakukan force majeure dengan ketentuan yang tidak memberatkan debitur yang mengalami kesulitan di luar kendali. Sanksi keterlambatan dibatasi oleh fatwa DSN-MUI dan prinsip fikih al-muamalat, yang menekankan bahwa denda hanya boleh diterapkan dalam keadaan kemampuan dan tanpa force majeure. Namun, force majeure tidak boleh membuat kreditur kehilangan haknya (Bukhori, 2013; Joko et al., 2022; Shinta & Hariyati, 2016; Sup, 2019; Wahyudi, 2017; Zawawi, 2017).

Dalam praktik kontemporer, hubungan antara concursus creditorum nasional dan praktik Islam dapat disinergikan melalui tiga hal berikut. Pertama, adopsi kerangka hukum Islam untuk jaminan (rahn/kafalah) sebagai alat perlindungan kreditur di saat debitur tidak mampu membayar, dengan memperhatikan sinkronisasi antara hukum fidusia/hipotek dan fatwa DSN-MUI terkait rahn/kafalah (Bukhori, 2013; Cindarbumi & Suryamah, 2022; Nasution, 2016; Shinta & Hariyati, 2016; Sup, 2019). Kedua, penggunaan fasilitas restrukturisasi/relaksasi utang (PKPU/perdamaian) dengan tetap menjaga prinsip maslahah dan keadilan, sebagaimana dibahas dalam literatur hukum kepailitan Indonesia dan kajian kontemporer (PKPU sebagai titik temu perdamaian) (Aprita & Qosim, 2022; Budiyono, 2021; Siahaan, 2024; Suprianto & Nugroho, 2021; Wardoyo & Afandi, 2019). Ketiga, kepekaan terhadap dinamika force majeure bagi pembiayaan murabahah dan akad syariah lain; fatwa DSN-MUI menekankan bahwa force majeure membebaskan dari penalti terhadap debitur yang mampu, selama keadaan tersebut benar-benar overmatch, sehingga kreditur tidak dapat menuntut ganti rugi secara tidak adil (Jadidah, 2021; Joko et al., 2022; Wahyudi, 2017; Zawawi, 2017).

5. Saran dan Arah Penelitian Lanjutan

Perlu ada kajian lebih lanjut tentang bagaimana kerangka concursus creditorum nasional (prioritas kreditur) dapat diselaraskan secara lebih eksplisit dengan prinsip-prinsip fikih muamalah modern, khususnya terkait bagaimana pembagian boedel pailit sejalan dengan hak kreditur separatis dan preferen dalam konteks syariah, sambil menjaga kelangsungan usaha untuk debitur yang memiliki potensi going concern (terutama untuk entitas Islam). Referensi terkait hak kreditur dan prioritas dalam kepailitan nasional tersedia dalam analisis Robbi dan Rustam (Robbi & Rustam, 2022), Swandewi et al. (Wardoyo & Afandi, 2019), dan kajian terkait peran kurator/rapat kreditur dalam konteks Indonesia (Aprita & Qosim, 2022; Siahaan, 2024).

Dari sisi fikih muamalat, diperlukan penegasan bagaimana instrumen hawalah/cessie/kafalah/rahman dikonseptualisasikan untuk menambah kepastian hak kreditur dalam kasus multikreditor, termasuk bagaimana mekanisme going concern dan restrukturisasi dapat dioperasikan dalam kerangka syariah tanpa melanggar prinsip riba. Rujukan yang relevan untuk konsep rahn/kafalah/cessie dan perbandingan implementasi antara hukum syariah dan hukum nasional dapat dijadikan landasan kajian lebih lanjut (Bukhori, 2013; Cindarbumi & Suryamah, 2022; Nasution, 2016; Shinta & Hariyati, 2016; Sup, 2019).

Kasus force majeure dan relaksasi kredit di masa pandemi memberikan konteks penting untuk menyusun kerangka kebijakan yang adil bagi kreditur dan debitur dalam sistem Islam modern. Rujukan fatwa DSN-MUI tentang klausul sanksi/denda dan force majeure menawarkan pedoman konkret untuk praktik perbankan syariah (Jadidah, 2021; Joko et al., 2022; Wahyudi, 2017; Zawawi, 2017).

________________________________________

Daftar Pustaka

Aprita, S., & Qosim, S. (2022). Optimalisasi wewenang dan tanggung jawab hakim pengawas dalam hukum kepailitan di Indonesia. Jurnal Ius Constituendum, 7(2), 192–206. https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.3963

Budiyono, T. (2021). Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dalam masa pandemi Covid-19: Antara solusi dan jebakan. Masalah-Masalah Hukum, 50(3), 232–243. https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.232-243

Bukhori, J. (2013). Urgensi jaminan dalam produk pembiayaan di perbankan syari'ah. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, 23(1). https://doi.org/10.33367/tribakti.v23i1.18

Cindarbumi, B. P., & Suryamah, A. (2022). Kepastian hukum pelaksanaan voting online rencana perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang. Jurnal USM Law Review, 5(2), 508–522. https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5235

Hitaminah, K. (2019). Implementasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam pemberian kredit modal kerja tanpa agunan. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 20–32. https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2262

Jadidah, F. (2021). Studi perbandingan hukum positif dan hukum Islam tentang pengikatan jaminan. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 5(1). https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1644

Joko, M. M., Mubarak, J., & Susanto, H. P. (2022). Persepsi mahasiswa ekonomi syariah terkait ta'dzir pada bank syari'ah. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 5(6), 2626–2649. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.2472

Nasrulloh, M. S., Nurrokhim, I., & M, F. L. (2024). Akad musyarakah dalam praktik pembiayaan di BMT Babussalam (Studi kasus Baitul Maal wa Tamwil Babussalam Kab. Jombang). Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, 11(1), 63–75. https://doi.org/10.53429/jdes.v11i1.907

Nasution, R. S. (2016). Sistem operasional pegadaian syariah berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan. Al-Tijary, 1(2). https://doi.org/10.21093/at.v1i2.529

Robbi, F. F. Z., & Rustam, R. (2022). Eksekusi jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. The Juris, 6(2), 265–271. https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.589

Shinta, F. D., & Hariyati, Y. (2016). Perjanjian pengkreditan BPR. Mimbar Keadilan, 125–134. https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2212

Siahaan, Y. T. B. (2024). Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana kurator terhadap tindak pidana penggelapan dalam proses pemberesan harta pailit. Law Development and Justice Review, 7(2), 175–191. https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.175-191

Sup, D. F. A. (2019). Cessie dalam tinjauan hukum Islam. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam, 11(1), 44–73. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.995

Suprianto, L., & Nugroho, A. A. (2021). Non-performing loan settlement for residential property developers amid the Covid-19 pandemic. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 7(1), 47. https://doi.org/10.33760/jch.v7i1.326

Wahyudi, F. (2017). Mengontrol moral hazard nasabah melalui instrumen ta'zir dan ta'widh. Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, 16(2), 25. https://doi.org/10.18592/al-banjari.v16i2.1357

Wardoyo, Y. P., & Afandi, F. K. (2019). Studi terhadap tindakan penyidik dalam menangani sindikat penadahan atas objek jaminan hasil transaksi fidusia di Polresta Malang. Jurnal Ilmiah Hukum Legality, 27(1), 128. https://doi.org/10.22219/jihl.v27i1.8964

Zawawi, Z. (2017). Fatwa klausul sanksi dalam akad: Studi komparatif fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majma Fiqh Organisasi Konferensi Islam (OKI). Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 16(2), 237. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i2.237-255