01226 - Bukti Formil Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama Indonesia

Formal Evidence in the Perspective of Islamic Law and Civil Procedural Law in Indonesian Religious Courts

Abstrak

Bukti formil merupakan alat bukti yang memenuhi persyaratan formal menurut ketentuan hukum acara. Artikel ini mengkaji konsep bukti formil dalam perspektif hukum Islam dan hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Agama Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan normatif-doktrinal dan komparatif, kajian ini menelaah landasan konseptual al-bayyinah dalam fikih pembuktian Islam serta kerangka prosedural hukum acara perdata yang menjadi rujukan operasional Pengadilan Agama. Hasil kajian menunjukkan bahwa bukti formil di Peradilan Agama beroperasi dalam dua lapis: lapis konseptual-ajaran hukum Islam dan lapis prosedural-positif hukum acara perdata. Jenis-jenis alat bukti yang dibahas meliputi bukti surat/akta, saksi, persangkaan/qarīnah, pengakuan, sumpah, bukti elektronik, serta adaptasi prosedural dalam pemeriksaan saksi melalui teleconference. Kajian ini menyimpulkan bahwa pemenuhan syarat formil bersifat kumulatif dengan syarat materiil, dan keduanya merupakan gerbang keabsahan alat bukti di persidangan. Di samping itu, terdapat ruang interpretasi dan adaptasi dalam praktik peradilan, namun tetap dalam batas legal-formil yang ditentukan hukum acara. Pembahasan bukti formil menurut hukum Islam di Peradilan Agama Indonesia idealnya dipahami sebagai upaya menyeimbangkan nilai-nilai pembuktian Islam sebagai al-bayyinah dan disiplin prosedural hukum acara perdata sebagai mekanisme formal untuk menjamin keteraturan, kepastian, dan akuntabilitas proses peradilan.

Kata kunci: bukti formil; al-bayyinah; hukum acara perdata; Peradilan Agama; pembuktian Islam

________________________________________

Abstract

Formal evidence refers to evidence that fulfills formal requirements under procedural law provisions. This article examines the concept of formal evidence from the perspectives of Islamic law and civil procedural law as applied in Indonesian Religious Courts (Peradilan Agama). Employing a normative-doctrinal and comparative approach, this study analyzes the conceptual foundation of al-bayyinah in Islamic evidentiary jurisprudence alongside the procedural framework of civil procedural law that serves as the operational reference for Religious Courts. The findings indicate that formal evidence in Religious Courts operates on two layers: the conceptual-doctrinal layer of Islamic law and the positive-procedural layer of civil procedural law. The types of evidence examined include written evidence/deeds, witnesses, presumptions/qarīnah, admissions, oaths, electronic evidence, and procedural adaptations in witness examination via teleconference. This study concludes that the fulfillment of formal requirements is cumulative with substantive requirements, and both constitute the threshold for the admissibility of evidence at trial. Furthermore, there exists room for interpretation and adaptation in judicial practice, yet it remains within the legal-formal boundaries prescribed by procedural law. The discussion of formal evidence under Islamic law in Indonesian Religious Courts is ideally understood as an effort to balance Islamic evidentiary values as al-bayyinah and the procedural discipline of civil procedural law as a formal mechanism to ensure order, certainty, and accountability in the judicial process.

Keywords: formal evidence; al-bayyinah; civil procedural law; Religious Courts; Islamic evidentiary law

________________________________________

A. Pendahuluan: "Bukti Formil" sebagai Tema Pertemuan antara Fikih Pembuktian dan Hukum Acara

Dalam tradisi hukum Islam, pembuktian (itsbāt/al-bayyinah) dipahami sebagai sarana untuk "menjelaskan" dan menampakkan kebenaran (al-ḥaqq) di hadapan otoritas yang memutus perkara, sehingga berfungsi mengembalikan hak kepada pemiliknya melalui dalil, keterangan, dan indikasi yang relevan (Asmuni, 2014; Simamora, 2020). Pemahaman ini menempatkan pembuktian sebagai instrumen normatif yang bertaut dengan sumber hukum Islam (al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad) serta menuntut kehati-hatian agar putusan tidak dijatuhkan tanpa dasar pembuktian yang memadai (Asmuni, 2014; Simamora, 2020). Pada saat yang sama, dalam praktik peradilan agama di Indonesia, konsep "bukti formil" tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum acara positif yang mengatur jenis alat bukti, tata cara pengajuan, serta parameter sah atau tidaknya bukti di persidangan, mengingat Pengadilan Agama menjalankan fungsi peradilan negara dalam bidang perdata tertentu bagi orang Islam (Barliansyah, 2023; Burhanuddin, 2022; Siti et al., 2019).

Konteks Indonesia memperlihatkan karakter "hukum formil" (hukum acara) sebagai perangkat yang mengatur bagaimana hak-hak perdata materiil ditegakkan melalui mekanisme peradilan; karena itu, pembuktian menjadi pusat proses beracara dalam perkara perdata di Pengadilan Agama (Ariana, 2022; Hafid & Arif, 2024; Zulfikar & Rahman, 2021). Secara doktrinal, beberapa karya menegaskan bahwa perkara perdata menekankan pencarian "kebenaran formil", berbeda dengan perkara pidana yang berorientasi "kebenaran materiil" (Husain & Hidayat, 2023; Simamora, 2020). Karena itu, "bukti formil" dalam diskursus ini dapat dipahami sebagai: (i) bentuk-bentuk alat bukti yang diakui; (ii) pemenuhan syarat formal-prosedural agar alat bukti tersebut sah dipertimbangkan hakim (admissible); sekaligus (iii) berfungsi dalam horizon kebenaran formil yang menjadi ciri pembuktian perdata (Husain & Hidayat, 2023; Simamora, 2020; Zulfikar & Rahman, 2021).

________________________________________

B. Landasan Normatif di Peradilan Agama Indonesia: Hukum Acara Perdata sebagai Rujukan Utama

Sejumlah kajian menegaskan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama pada prinsipnya adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali jika ada pengaturan khusus dalam peraturan perundang-undangan Peradilan Agama (Barliansyah, 2023; Siti et al., 2019; Zulfikar & Rahman, 2021). Konsekuensi praktisnya, jenis-jenis alat bukti yang diakui dan kerangka pembuktian di Pengadilan Agama sangat dipengaruhi oleh konstruksi pembuktian hukum acara perdata—misalnya HIR/RBg dan KUH Perdata—sekalipun perkara yang diperiksa adalah perkara-perkara keperdataan Islam (keluarga dan ekonomi syariah) (Barliansyah, 2023; Ginting et al., 2023). Hal ini juga dipertegas oleh literatur yang menekankan bahwa hakim dalam acara perdata terikat pada alat bukti yang sah menurut undang-undang; putusan harus didasarkan pada alat bukti yang telah ditentukan hukum acara perdata (Ariana, 2022; Dzulfikriddin, 2024; Wijayanti & Angraini, 2023; Zulfikar & Rahman, 2021).

Dalam perspektif kelembagaan, Pengadilan Agama dipahami sebagai subsistem dari sistem peradilan Indonesia yang memiliki perangkat aturan hukum (materiil dan formil) dan aparatur (hakim, panitera, juru sita), di mana aturan hukum berfungsi sebagai petunjuk bagi aparat peradilan dalam menjalankan tugasnya. Dalam kerangka ini, pembuktian dipandang sebagai bagian penting dari pemeriksaan perkara; hakim harus bersandarkan pada alat-alat bukti yang sah ketika memeriksa dan memutus sengketa (Utami et al., 2022). Karena itu, "bukti formil" di Pengadilan Agama beroperasi dalam dua lapis sekaligus: lapis konseptual-ajaran (hukum Islam sebagai sumber hukum materiil dan nilai) dan lapis prosedural-positif (hukum acara perdata sebagai rujukan pembuktian yang operasional) (Asmuni, 2014; Zulfikar & Rahman, 2021).

________________________________________

C. Konsep "Al-Bayyinah" dan Spektrum Alat Bukti dalam Hukum Islam: Kerangka Substantif bagi Bukti Formil

Beberapa rujukan menegaskan bahwa dalam terminologi hukum Islam, pembuktian berkaitan dengan "al-bayyinah" sebagai sesuatu yang menjelaskan kebenaran (al-ḥaqq) (Asmuni, 2014; Simamora, 2020). Sejumlah kajian juga menekankan pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa al-Qur'an maupun Sunnah tidak membatasi al-bayyinah hanya pada kesaksian; al-bayyinah dapat bermakna dalil, hujjah, dan keterangan yang bisa menjadi alasan untuk menetapkan kebenaran (Makinara et al., 2020; Simamora, 2020). Dengan cara pandang demikian, horizon pembuktian Islam bersifat relatif luas, membuka ruang penerimaan "indikasi" (qarīnah/petunjuk) sepanjang digunakan secara bertanggung jawab dan tidak berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lain ketika diperlukan (Asmuni, 2014; Makinara et al., 2020).

Dalam perbandingan dengan hukum acara perdata positif, ada kajian yang menegaskan perbedaan mendasar sumber hukum: hukum acara perdata bersumber pada pasal-pasal dan pemikiran manusia, sedangkan hukum acara Islam bersumber pada al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad (Asmuni, 2014). Namun, dalam praktik peradilan agama Indonesia, pembuktian—termasuk alat bukti saksi—pada umumnya mengikuti sistem hukum acara perdata, meskipun secara prinsip tidak boleh "mengorbankan" hukum materiil Islam yang menjadi substansi perkara (Asmuni, 2014). Tegangan inilah yang menjadikan pembahasan "bukti formil menurut hukum Islam" relevan: "formil" menuntut kepatuhan prosedural, sementara "menurut hukum Islam" menuntut orientasi nilai dan konsep bayyinah yang lebih luas sebagai penjelas kebenaran (Asmuni, 2014; Simamora, 2020).

Sejalan dengan itu, terdapat karya yang menginventarisasi macam alat bukti dalam hukum Islam sebanyak tujuh, yaitu: al-iqrār, al-bayyinah, al-yamīn, an-nukūl, al-qasāmah, ilmu pengetahuan hakim, dan al-qarīnah. Inventarisasi ini penting sebagai kerangka konseptual: ia menunjukkan bahwa "bukti" dalam hukum Islam tidak semata "saksi dan surat" melainkan juga mencakup instrumen seperti sumpah, pengetahuan hakim, dan indikasi (qarīnah) (Simamora, 2020). Pada titik inilah, "bukti formil" dapat disintesiskan sebagai: bukti yang (a) diakui dalam sistem pembuktian; (b) diajukan melalui prosedur yang benar; dan (c) relevan untuk menjelaskan kebenaran (al-ḥaqq) sesuai tujuan pembuktian (Simamora, 2020).

________________________________________

D. Hukum Acara Perdata: Enumerasi Alat Bukti dan Konsekuensi "Sah Menurut Formil"

Dalam hukum acara perdata—yang juga menjadi rujukan Pengadilan Agama—alat bukti diatur secara enumeratif dan secara umum meliputi: bukti tulisan/surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Husain & Hidayat, 2023; Siti et al., 2019; Wijayanti & Angraini, 2023; Zulfikar & Rahman, 2021). Literatur yang membahas pembuktian di Pengadilan Agama juga menegaskan bahwa hakim bertugas membagi beban pembuktian, menilai diterima atau tidaknya alat bukti, serta menilai kekuatan alat bukti yang diajukan (Husain & Hidayat, 2023; Taryadi, 2020). Karena itu, pemenuhan syarat formal alat bukti menjadi gerbang pertama agar alat bukti dapat "didengar", "diperiksa", dan "dinilai" dalam proses pembuktian (Husain & Hidayat, 2023; Wijayanti & Angraini, 2023).

Di dalam praktik, aspek formil pembuktian sering berkaitan dengan: (i) tata cara pengajuan dan pemeriksaan alat bukti—misalnya pemeriksaan saksi satu per satu, sumpah saksi, serta prosedur verifikasi surat/akta; dan (ii) batas minimal pembuktian—misalnya kebutuhan dukungan bukti lain ketika bukti bersifat permulaan (Atoilah & Yasin, 2019; Ayyubi & Azmi, 2023; Inayah, 2018; Sarinah, 2021). Sejumlah studi kasus di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa kegagalan memenuhi aspek-aspek ini dapat berujung pada gugatan tidak diterima (cacat formil) atau ditolak karena dalil tidak terbukti (Barliansyah, 2023; Burhanuddin, 2022; Utami et al., 2022). Dengan demikian, pembahasan "alat bukti yang memenuhi persyaratan formal menurut ketentuan hukum acara" menuntut uraian terstruktur tentang bukti surat, saksi, persangkaan/qarīnah, pengakuan, sumpah, serta perkembangan bukti elektronik dalam relasinya dengan syarat formil dan materiil (Husain & Hidayat, 2023; Inayah, 2018; Siti et al., 2019; Wijayanti & Angraini, 2023).

________________________________________

E. Bukti Surat/Tulisan (Akta): Syarat Formil, Otentisitas, dan Verifikasi di Persidangan

Bukti tulisan/surat ditempatkan sebagai alat bukti penting dalam hukum acara perdata, dan literatur menekankan bahwa kekuatan pembuktian surat dapat menjadi sempurna apabila akta memenuhi syarat otentisitas yang ditentukan undang-undang, antara lain dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang (Dzulfikriddin, 2024; Sarinah, 2021). Dalam konteks pembuktian, akta dikenal sebagai surat bertanda tangan yang memuat peristiwa sebagai dasar hak atau perikatan dan dibuat untuk pembuktian; pembedaan akta otentik dan akta di bawah tangan merupakan bagian dari rezim pembuktian surat dalam hukum acara perdata (Dzulfikriddin, 2024; Sarinah, 2021). Kajian lain juga menegaskan bahwa akta memiliki fungsi formil (formalitas causa) dan fungsi pembuktian (probationis causa) dalam praktik hukum perdata (Dzulfikriddin, 2024).

Dalam praktik peradilan agama, studi putusan verstek menggambarkan bagaimana bukti surat seperti fotokopi identitas dan buku akta nikah dinilai sebagai akta autentik dan diperiksa aspek formalnya, termasuk kecukupan materai dan kecocokan fotokopi dengan aslinya, sebelum dinilai memenuhi syarat formil dan materiil untuk membuktikan domisili dan hubungan hukum para pihak (Gani & Nisrina, 2020). Studi tentang penetapan ahli waris juga menunjukkan penilaian hakim terhadap bukti surat yang dikualifikasi sebagai akta autentik dan akta sepihak, serta dikaitkan dengan ketentuan formal pembuktian surat dalam hukum acara perdata (Ginting, Arundati, et al., 2023). Dengan demikian, bukti surat yang "memenuhi syarat formal" tidak cukup sekadar diajukan; ia harus lolos verifikasi prosedural—misalnya autentisitas/kualifikasi akta dan pemenuhan ketentuan formal yang dirujuk hakim—agar bernilai sebagai alat bukti di persidangan (Gani & Nisrina, 2020; Ginting, Arundati, et al., 2023).

Pada sisi lain, pembahasan tentang akta di bawah tangan menunjukkan sifat kekuatan pembuktiannya: ia dapat bernilai sebagai permulaan bukti tertulis dan dapat memperoleh kekuatan sempurna jika isi dan tanda tangannya diakui; apabila diingkari, pihak yang berkepentingan harus membuktikan keaslian/kebenarannya (Dzulfikriddin, 2024; Sarinah, 2021). Nuansa ini relevan untuk "bukti formil" karena menegaskan bahwa status formil suatu surat (otentik/di bawah tangan) dan sikap para pihak (mengakui/mengingkari) berpengaruh langsung pada diterima tidaknya serta bobot pembuktiannya dalam proses pemeriksaan (Dzulfikriddin, 2024; Sarinah, 2021).

________________________________________

F. Alat Bukti Saksi: Syarat Formil, Syarat Materiil, dan Variasi Problem Praktik

1. Prinsip Umum: Saksi Harus Mengetahui Sendiri dan Prosedur Pemeriksaan Melekat pada Syarat Formil

Literatur menegaskan bahwa saksi pada dasarnya adalah orang yang memberi keterangan tentang peristiwa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri (Cahyani, 2019; Husain & Hidayat, 2023). Dalam hukum acara perdata yang menjadi rujukan Pengadilan Agama, agar saksi dapat didengar sebagai alat bukti, saksi harus memenuhi syarat materiil, antara lain memberikan keterangan tentang peristiwa yang dialami/didengar/dilihat sendiri serta memiliki sumber pengetahuan yang jelas (Cahyani, 2019; Ervanda & Soponyono, 2020). Pada saat yang sama, syarat formil juga dipahami sebagai prasyarat keabsahan saksi untuk dapat diterima di persidangan, termasuk kecakapan menjadi saksi sebagai syarat formil pertama dan utama (Cahyani, 2019). Konstruksi ini dipertegas oleh kajian yang menyatakan bahwa syarat formil dan materiil bersifat kumulatif; jika salah satu tidak terpenuhi, saksi menjadi tidak sah sebagai alat bukti (Wijayanti & Angraini, 2023).

Dalam praktik Pengadilan Agama, pembuktian saksi juga terkait dengan batas minimal pembuktian. Studi perkara perceraian yang ditolak menunjukkan gugatan dapat ditolak ketika penggugat tidak menghadirkan saksi, atau saksi tidak memenuhi batas minimal serta tidak mengetahui peristiwa yang didalilkan (Burhanuddin, 2022). Studi yang sama juga mengutip prinsip bahwa keterangan satu saksi saja tanpa alat bukti lain tidak dapat dipercaya, sehingga secara formil kesaksian harus didukung setidaknya oleh konfigurasi pembuktian yang memenuhi batas minimal (Burhanuddin, 2022). Konstruksi unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi) juga ditegaskan melalui rujukan yang menyatakan satu saksi tidak sah sebagai alat bukti, sehingga dibutuhkan lebih dari satu saksi atau dukungan alat bukti lain (Burhanuddin, 2022; Wijayanti & Angraini, 2023).

2. Testimonium de Auditu: antara Larangan sebagai Bukti Langsung dan Penerimaan sebagai Persangkaan/Qarīnah

Salah satu problem klasik pembuktian saksi ialah testimonium de auditu: kesaksian yang diperoleh dari mendengar orang lain, bukan dari pengetahuan langsung (Asmuni, 2014; Noprianti, 1970). Kajian komparatif menegaskan bahwa secara teoritis testimonium de auditu bermasalah karena berseberangan dengan makna "saksi" yang seharusnya mengetahui sendiri, dan dalam perspektif hukum acara perdata kesaksian de auditu tidak dapat menjadi alat bukti langsung, tetapi dapat dikonstruksikan hakim sebagai bahan persangkaan (presumption) dengan syarat tidak berdiri sendiri dan harus didukung alat bukti lain (Asmuni, 2014; Noprianti, 1970). Penelitian tentang praktik di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun juga menyimpulkan bahwa kesaksian de auditu tidak tepat diposisikan sebagai bukti langsung, namun dapat didengar dan dipakai sebagai sumber persangkaan oleh hakim (Noprianti, 1970). Kajian lain terkait perkara perceraian menegaskan bahwa de auditu hanya bersumber dari cerita pihak berperkara sehingga penggunaannya terbatas sebagai persangkaan (Basir & Suhartati, 2022).

Namun, perspektif fikih menghadirkan nuansa: de auditu dalam fikih dikenal sebagai syahādah al-istifāḍah/al-syahādah bi al-tasāmu'ī, dan di kalangan fuqaha terdapat silang pendapat tentang kekuatannya (Asmuni, 2014). Bahkan, ada temuan yang menyebut syahādah al-istifāḍah dalam hukum acara perdata Islam dapat bernilai kuat (bahkan sempurna) pada masalah tertentu seperti kepemilikan dan penetapan keturunan, sehingga menunjukkan diferensiasi konteks perkara dalam penerimaan kesaksian tidak langsung (Asmuni, 2014). Nuansa ini juga muncul dalam kajian praktik itsbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, yang melaporkan bahwa saksi de auditu tidak otomatis ditolak dan dapat diterima setelah dianalisis dasar eksepsional dan kualitas nilai kekuatan pembuktiannya, dengan merujuk sumber hukum perdata dan hukum Islam (Leksono & Dona, 2024). Dengan demikian, konsep "bukti formil" pada isu de auditu mensyaratkan kehati-hatian: secara prosedural ia dapat "didengar" (diperiksa), tetapi nilai pembuktiannya umumnya bukan bukti langsung dan cenderung diposisikan sebagai persangkaan, kecuali dalam konteks tertentu yang diakui dalam horizon istifāḍah menurut sebagian fuqaha dan dipertimbangkan secara eksepsional dalam praktik (Asmuni, 2014; Leksono & Dona, 2024; Noprianti, 1970).

3. Saksi Non-Muslim: Ketegangan Syarat Keislaman dalam Fikih dan Kriteria Formal dalam Hukum Acara Perdata

Dalam fikih, salah satu syarat saksi sering dikaitkan dengan identitas keislaman, tetapi beberapa kajian menunjukkan bahwa hukum acara Peradilan Agama—yang merujuk HIR/RBg—tidak mensyaratkan saksi harus beragama Islam, melainkan menekankan pemenuhan syarat formil dan materiil kesaksian (Cahyani, 2019; Susylawati, 2017). Penelitian tentang Pengadilan Agama Polewali melaporkan penerimaan dua saksi Protestan karena dianggap memenuhi syarat formil dan materiil serta benar-benar melihat dan mendengar sendiri peristiwa, dan ditegaskan bahwa hukum acara perdata tidak menentukan kriteria saksi harus Islam sehingga perbedaan agama tidak menjadi penghalang sepanjang syarat formil-materiil terpenuhi (Susylawati, 2017). Kajian lain tentang pendapat hakim di Pengadilan Agama Bandung juga menyatakan bahwa dalam undang-undang hukum acara perdata tidak ditentukan kriteria saksi harus beragama Islam, melainkan hanya syarat formil dan materiil (Ervanda & Soponyono, 2020). Dengan demikian, "bukti formil" pada isu ini terutama berpijak pada legalitas prosedural pembuktian menurut hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama, sementara diskursus normatif Islam—sebagai hukum materiil/nilai—dapat memunculkan perdebatan dan kebutuhan justifikasi (misalnya melalui maqāṣid) atas penerimaan saksi non-Muslim (Ervanda & Soponyono, 2020; Susylawati, 2017).

4. Sumpah Saksi dan Persoalan Kesaksian Tanpa Sumpah

Sumpah dipahami sebagai tindakan religius yang diucapkan saksi ketika memberi keterangan, dan dalam praktik terdapat perkara di mana hakim menerima keterangan saksi tanpa sumpah (Dinanti & Setiyono, 2024). Analisis putusan banding di Mahkamah Syar'iyah Aceh menunjukkan adanya penerimaan kesaksian tanpa sumpah dengan alasan pertimbangan tingkat pertama dianggap relevan, tetapi tinjauan hukum Islam dalam kajian tersebut menyatakan kesaksian tanpa sumpah tidak dapat diterima sebagai alat bukti utuh dan hanya dapat diperlakukan sebagai persangkaan karena kebenarannya masih diragukan (Dinanti & Setiyono, 2024). Dari sudut "bukti formil", kasus demikian menegaskan bahwa sumpah dapat dipahami sebagai elemen formal yang memengaruhi keutuhan alat bukti saksi (keabsahan proseduralnya), dan ketika elemen itu tidak dipenuhi, konsekuensinya adalah degradasi nilai pembuktian—dari bukti saksi menjadi sekadar persangkaan (Asmuni, 2014; Dinanti & Setiyono, 2024).

________________________________________

G. Persangkaan (Qarīnah) dan Keyakinan Hakim: Fungsi Pelengkap dalam Kerangka Kebenaran Formil

Dalam hukum acara perdata, persangkaan merupakan salah satu alat bukti yang diakui, dan hakim menilai kekuatan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah (Husain & Hidayat, 2023; Wijayanti & Angraini, 2023). Sejumlah kajian mengenai testimonium de auditu menunjukkan bahwa ketika kesaksian tidak memenuhi syarat sebagai bukti langsung, ia dapat diposisikan sebagai bahan persangkaan yang membantu konstruksi keyakinan hakim, tetapi tidak boleh berdiri sendiri dan harus didukung alat bukti lain (Asmuni, 2014; Noprianti, 1970). Studi lain mengenai perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Medan menunjukkan hakim dapat meyakini suatu fakta—misalnya pisah rumah sebagai indikasi pertengkaran—dengan faktor penunjang tertentu, sambil mengakui adanya batasan normatif peran keyakinan hakim dalam pembuktian positif (Ayuningthyas & Lestari, 2023). Dengan demikian, "bukti formil" dalam ranah persangkaan menuntut dua hal: pertama, persangkaan harus bertumpu pada fakta yang terungkap melalui alat bukti yang sah; kedua, keyakinan hakim berfungsi melengkapi penilaian atas alat bukti, bukan menggantikan kebutuhan alat bukti yang sah (Ayuningthyas & Lestari, 2023; Husain & Hidayat, 2023).

Dari sudut hukum Islam, qarīnah juga ditempatkan sebagai bagian dari spektrum alat bukti—sebagaimana disebut sebagai salah satu dari tujuh alat bukti—dan literatur tentang Ibnu Qayyim menunjukkan penerimaan bukti petunjuk/indikasi dalam bingkai al-bayyinah yang luas (Simamora, 2020). Artinya, secara konseptual Islam menyediakan justifikasi bagi penggunaan indikator atau petunjuk untuk menegaskan kebenaran, meskipun praktik peradilan positif tetap menuntut kepatuhan pada jenis alat bukti dan prosedur formal yang berlaku (Zulfikar & Rahman, 2021).

________________________________________

H. Pengakuan (Iqrār) sebagai Alat Bukti dan Kehati-hatian Hakim

Dalam pembuktian perkara perdata, pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam rezim alat bukti hukum acara perdata (Husain & Hidayat, 2023; Siti et al., 2019). Namun, kajian mengenai pengakuan dalam perkara pengingkaran keabsahan anak di Pengadilan Agama menekankan bahwa kekuatan bukti pengakuan dinilai sebagai bukti bebas, sehingga hakim perlu berhati-hati; pengakuan dapat menuntut tambahan bukti lain untuk mencegah kerugian pihak berperkara (Syam, 2022). Perspektif ini selaras dengan prinsip keterikatan hakim pada alat bukti yang sah dan penilaian berjenjang terhadap apakah suatu alat bukti cukup untuk mencapai batas minimal pembuktian (Husain & Hidayat, 2023; Syam, 2022). Dengan demikian, "bukti formil" pada pengakuan berarti: pengakuan diakui sebagai jenis alat bukti, tetapi nilai pembuktiannya tidak otomatis menentukan; ia dinilai hakim dalam kerangka pembuktian yang lebih luas dan dapat mensyaratkan dukungan bukti tambahan (Husain & Hidayat, 2023; Syam, 2022).

________________________________________

I. Sumpah sebagai Alat Bukti: Sumpah Pemutus, Tradisi Sumpah Pocong, dan Parameter Formalitas

Sumpah merupakan alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata (Husain & Hidayat, 2023; Siti et al., 2019). Dalam perspektif hukum Islam, sumpah dikenal sebagai al-yamīn/al-ḥilf, dan dalam konteks pidana dikenal qasāmah (Simamora, 2020). Dalam praktik hukum acara perdata, sumpah pemutus (decisoir) diposisikan sebagai sumpah yang dapat mengakhiri sengketa, dan terdapat kajian yang menegaskan sumpah pemutus diatur dalam berbagai ketentuan serta memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan; namun apabila tidak memenuhi syarat formil dan materiil, penerapannya menjadi problematik dan dapat dianggap keliru (Taryadi, 2020). Dengan kata lain, sumpah sebagai bukti formil menuntut kepatuhan pada syarat prosedural tertentu agar sah dijadikan dasar putusan (Husain & Hidayat, 2023; Taryadi, 2020).

Isu menarik lainnya adalah sumpah pocong. Penelitian mengenai legalitas sumpah pocong di Pengadilan Agama menyatakan bahwa sumpah pocong tidak termasuk bagian hukum acara peradilan agama, tetapi melalui penafsiran ekstensif dan penerapan asas-asas hukum acara peradilan agama, sumpah pocong dapat diterima secara substantif sebagai sumpah pemutus yang memiliki kekuatan litis decissoir (Wibisono, 2022). Temuan ini memperlihatkan dinamika: dari sisi formil-positif, sumpah pocong tidak disebut sebagai alat bukti; dari sisi konstruksi argumentatif, ia dapat "ditarik" ke dalam kategori sumpah pemutus melalui interpretasi asas, sehingga tetap dicarikan pijakan legal-prosedural dalam rezim pembuktian (Taryadi, 2020; Wibisono, 2022). Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pembahasan "bukti formil" tidak selalu identik dengan "jenis bukti yang disebut eksplisit", tetapi juga menyangkut bagaimana hakim mengkualifikasi suatu praktik menjadi salah satu alat bukti yang diakui agar dapat berfungsi dalam pembuktian (Taryadi, 2020; Wibisono, 2022).

________________________________________

J. Bukti Elektronik: Pengakuan, Syarat Formil-Materiil, dan Problem Kepastian Prosedural

Perkembangan teknologi melahirkan alat bukti elektronik yang diakui sebagai alat bukti sah melalui rezim UU ITE, di mana informasi/dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya diposisikan sebagai alat bukti hukum yang sah serta perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara di Indonesia (Gani & Nisrina, 2020; Harizona, 2018). Sejumlah kajian menegaskan bahwa agar bukti elektronik dapat diterima, ia harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil; syarat formil antara lain dirujuk pada ketentuan bahwa informasi/dokumen elektronik bukanlah dokumen yang menurut perundang-undangan harus berbentuk tertulis, sedangkan syarat materiil berkaitan dengan reliabilitas/ketentuan substansial yang diatur UU ITE (Gani & Nisrina, 2020; Harizona, 2018). Kajian mengenai bukti elektronik di Pengadilan Agama juga menegaskan prinsip bahwa bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat diterima sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil, serta menyebut perlunya verifikasi—misalnya pencocokan dengan "asli" terlebih dahulu—dalam proses pembuktian (Gani & Nisrina, 2020). Dengan demikian, "bukti formil" pada bukti elektronik mensyaratkan dua lapis: (i) dasar legal pengakuan eksistensinya; dan (ii) pemenuhan prosedur/parameter formil-materiil agar dapat dipakai sebagai bukti yang sah (Gani & Nisrina, 2020; Harizona, 2018).

Namun, terdapat pula problem normatif. Kajian tentang eksistensi digital evidence dalam hukum acara perdata menegaskan bahwa UU ITE memberi kepastian sebatas pengakuan, tetapi dalam hukum acara perdata belum diatur secara jelas legalitas formil tata cara penyerahan dan keberlakuan bukti elektronik, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan kebutuhan pembaruan—misalnya pembaruan HIR/RBg atau pedoman Mahkamah Agung (Harizona, 2018). Kajian lain tentang kontrak syariah elektronik juga menyatakan bahwa ketiadaan aturan khusus hukum acara alat bukti elektronik berpotensi menimbulkan multi-tafsir mengenai kedudukannya, serta menyimpulkan bukti elektronik yang memenuhi syarat formil dan materiil tidak selalu dapat berdiri sendiri dan tetap memerlukan bukti lain (Ayyubi & Azmi, 2023). Dengan demikian, diskursus "alat bukti yang memenuhi persyaratan formal" pada bukti elektronik menuntut perhatian pada dua hal: pemenuhan syarat formil-materiil menurut UU ITE dan kebutuhan pengaturan prosedural yang lebih operasional di ranah hukum acara perdata/Peradilan Agama agar tidak terjadi perbedaan penafsiran (Ayyubi & Azmi, 2023; Harizona, 2018).

Dalam konteks hukum Islam, bukti elektronik seperti rekaman CCTV sering diposisikan sebagai qarīnah/petunjuk. Kajian tentang CCTV dalam putusan pidana menyatakan bahwa bukti CCTV digunakan sebagai bukti petunjuk (qarīnah) yang menguatkan bukti lain dan didukung kesaksian serta keterangan ahli untuk meyakinkan hakim; dalam analisis hukum pidana Islam, CCTV dapat masuk kategori bayyinah dalam arti luas dan digunakan sebagai qarīnah (Simamora, 2020; Wazzan, 2018). Walaupun studi tersebut bertumpu pada perkara pidana, ia memperlihatkan pola argumentatif yang relevan bagi diskursus bukti formil: bukti elektronik cenderung diperlakukan sebagai penguat/petunjuk yang membutuhkan dukungan bukti lain agar konstruksi pembuktian tetap kokoh (Ayyubi & Azmi, 2023; Wazzan, 2018).

________________________________________

K. Pemeriksaan Saksi melalui Teleconference dan E-Court: Adaptasi Prosedural terhadap Syarat Formil

Transformasi prosedural juga tampak pada pemeriksaan saksi melalui teleconference di Pengadilan Agama. Studi mengenai praktik pemeriksaan saksi teleconference menyatakan bahwa Pengadilan Agama tetap mengacu pada ketentuan Pasal 54—rujukan ke HIR/RBg ketika tidak diatur khusus—dan kemunculan PERMA tentang administrasi/persidangan elektronik mengubah praktik pembuktian melalui teleconference (Taghupia et al., 2022). Penelitian tersebut menegaskan bahwa pemeriksaan saksi teleconference pada dasarnya tetap dilaksanakan "secara langsung" dan "dalam waktu yang bersamaan" pada saat persidangan, meskipun saksi hadir virtual; praktik ini dinilai tidak bertentangan dengan HIR/RBg (Taghupia et al., 2022). Kajian lain yang berfokus pada perspektif hakim juga menyatakan praktik teleconference tetap sah sepanjang tidak menyalahi syarat formil pemeriksaan saksi—misalnya saksi dipanggil satu per satu—meskipun pelaksanaan teknis memerlukan mekanisme permohonan bantuan sidang dan perekaman untuk berita acara (Oslami, 2022). Dengan demikian, bukti formil dalam konteks teleconference bergeser dari "kehadiran fisik" menuju "kehadiran langsung-prosedural" (langsung dalam sidang, dapat diuji tanya jawab, terdokumentasi), sambil tetap menuntut kepatuhan pada syarat formil pemeriksaan saksi (Oslami, 2022; Taghupia et al., 2022).

________________________________________

L. Cacat Formil Perkara dan Dampaknya: Gugatan Tidak Dapat Diterima serta Obscuur Libel

Pembahasan bukti formil juga terkait dengan formalitas berperkara yang lebih luas, termasuk kualitas formil gugatan/permohonan. Studi mengenai putusan Pengadilan Agama Klaten menegaskan bahwa perkara dapat diputus "tidak diterima" karena terdapat cacat formil dalam gugatan yang terungkap dari eksepsi tergugat (Barliansyah, 2023). Sejalan dengan itu, kajian tentang perkara di Pengadilan Agama Lamongan melaporkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena dianggap obscuur libel setelah mediasi gagal, menunjukkan bahwa formalitas penyusunan gugatan—kejelasan dalil dan tuntutan—dapat menjadi prasyarat agar perkara dapat diperiksa ke pokoknya. Literatur tentang syarat gugatan juga menegaskan perlunya unsur identitas para pihak, dalil konkret sebagai dasar tuntutan (fundamentum petendi), dan petitum sebagai apa yang dimohonkan, yang menunjukkan bahwa aspek formil tidak hanya melekat pada alat bukti, tetapi juga pada instrumen pengajuan perkara itu sendiri (Atoilah & Yasin, 2019; Roihanah & Cornelia, 2019). Dengan demikian, bukti formil dan syarat formil beracara saling terkait: alat bukti yang kuat pun tidak selalu efektif jika gugatan/permohonan cacat formil atau tidak memenuhi syarat kejelasan yang dituntut hukum acara (Barliansyah, 2023; Roihanah & Cornelia, 2019).

________________________________________

M. Penutup: Sintesis Parameter "Bukti Formil" dalam Horizon Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata (Pengadilan Agama)

Secara konseptual, hukum Islam menawarkan pengertian pembuktian yang menekankan fungsi penjelasan kebenaran melalui al-bayyinah dalam makna luas—dalil, hujjah, keterangan, dan indikasi—serta mengakui spektrum alat bukti seperti iqrar, sumpah, pengetahuan hakim, dan qarīnah (Simamora, 2020). Namun, praktik Peradilan Agama Indonesia menempatkan pembuktian dalam rezim hukum acara perdata, dengan enumerasi alat bukti serta tuntutan syarat formil-materiil yang bersifat kumulatif bagi keabsahan bukti di persidangan (Husain & Hidayat, 2023; Siti et al., 2019; Wijayanti & Angraini, 2023). Dalam kerangka tersebut, "alat bukti yang memenuhi persyaratan formal menurut ketentuan hukum acara" paling tidak menuntut: (i) bukti termasuk dalam kategori alat bukti yang diakui atau dapat dikualifikasi secara sah—misalnya sumpah pemutus; (ii) diajukan dan diperiksa menurut prosedur yang ditentukan—misalnya verifikasi surat, sumpah saksi, dan pemeriksaan saksi satu per satu termasuk dalam teleconference; dan (iii) memenuhi batas minimal pembuktian serta dinilai hakim dengan memperhatikan sifat kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti—misalnya pengakuan sebagai bukti bebas dan de auditu sebagai persangkaan (Asmuni, 2014; Burhanuddin, 2022; Syam, 2022).

Nuansa penting yang muncul dari sintesis literatur ialah adanya ruang interpretasi dan adaptasi, tetapi tetap berada dalam batas legal-formil. Penerimaan saksi non-Muslim, teleconference, dan sumpah pocong memperlihatkan bagaimana praktik peradilan berupaya menjaga efektivitas pemeriksaan perkara dengan tetap merujuk pada syarat formil dan asas-asas hukum acara (Oslami, 2022; Susylawati, 2017; Wibisono, 2022). Pada saat yang sama, problem bukti elektronik memperlihatkan bahwa pengakuan normatif belum selalu diikuti kepastian prosedural hukum acara perdata, sehingga memunculkan kebutuhan pengaturan lebih lanjut agar penerapan syarat formil tidak menimbulkan multi-tafsir (Ayyubi & Azmi, 2023; Harizona, 2018). Dengan demikian, pembahasan "bukti formil menurut hukum Islam" pada ruang Peradilan Agama Indonesia idealnya dipahami sebagai upaya menyeimbangkan: (a) nilai-nilai pembuktian Islam sebagai al-bayyinah yang menjelaskan kebenaran; dan (b) disiplin prosedural hukum acara perdata sebagai mekanisme formal untuk menjamin keteraturan, kepastian, dan akuntabilitas proses peradilan (Asmuni, 2014; Simamora, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ariana, I. N. (2022). Tinjauan yuridis terhadap kedudukan alat bukti elektronik berdasarkan putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016. Unes Law Review, 5(1), 1–19. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.277

Asmuni, A. (2014). Testimonium de auditu telaah perspektif hukum acara perdata dan fiqh. Jurnal Hukum dan Peradilan, 3(2), 191–202. https://doi.org/10.25216/jhp.3.2.2014.191-202

Atoilah, A. N., & Yasin, B. A. A. (2019). Kesaksian non Muslim dalam perkara perceraian menurut pendapat hakim di Pengadilan Agama Bandung. Istinbath: Jurnal Penelitian Hukum Islam, 16(1), 87. https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i1.282

Ayuningthyas, N. I., & Lestari, A. Y. (2023). Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pihak ketiga sebagai pelawan yang baik dan benar. Media of Law and Sharia, 4(4), 325–342. https://doi.org/10.18196/mls.v4i4.42

Ayyubi, H. H. A., & Azmi, M. (2023). Pandangan hakim Pengadilan Agama terhadap keabsahan pemeriksaan saksi secara teleconference perspektif hukum acara perdata. Sakina: Journal of Family Studies, 7(1), 12–21. https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2738

Barliansyah, M. Z. R. (2023). Interpretasi majelis hakim Pengadilan Agama Klaten atas asas ultra petitum partium. Jurnal Impresi Indonesia, 2(3), 251–265. https://doi.org/10.58344/jii.v2i3.2202

Basir, A., & Suhartati, S. (2022). Tinjauan yuridis keabsahan nikah sirri melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama Kelas IB Kabupaten Maros. Alauddin Law Development Journal, 4(2), 495–502. https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.30591

Burhanuddin, A. (2022). Keterangan saksi dalam pembuktian perkara perceraian. El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, 2(1), 59–76. https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i1.11317

Cahyani, A. I. (2019). Peradilan Agama sebagai penegak hukum Islam di Indonesia. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, 6(1), 119. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9483

Dinanti, B. H., & Setiyono. (2024). Praperadilan Juliet Asril sebagai tersangka pidana korupsi (Putusan Nomor 3/PID.PRA/2021/PN.TPG). Amicus Curiae, 1(1), 403–414. https://doi.org/10.25105/amicus.v1i1.19609

Dzulfikriddin, M. (2024). Pengancaman di media elektronik dalam hukum pidana Islam termasuk jarimah ta'zir. Journal of Sharia and Legal Science, 2(2), 243–254. https://doi.org/10.61994/jsls.v2i2.647

Ervanda, V. A., & Soponyono, E. (2020). Keabsahan pembuktian keterangan saksi melalui media teleconference dalam hukum acara di Indonesia. Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, 29(2), 131–147. https://doi.org/10.33369/jsh.29.2.131-147

Gani, B. A., & Nisrina, N. (2020). Keengganan pasangan suami istri dalam melakukan itsbat nikah (Studi kasus di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya). Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 20(1), 1. https://doi.org/10.22373/jms.v20i1.6505

Ginting, Y. P., Arundati, A., Budianto, A. C., Simatupang, E. D., Nurandika, F. R., Sam, L. C., Rafif, M., & Boe, N. (2023). Sosialisasi kekuatan alat bukti dalam pembuktian kasus hukum perkawinan. Jurnal Pengabdian West Science, 2(11), 1126–1136. https://doi.org/10.58812/jpws.v2i11.760

Ginting, Y. P., Wenur, A. S., Destiani, C., Halim, M., Dewi, R. A. R. M., & Lauw, S. (2023). Sosialisasi pembagian harta bersama dalam hukum keluarga: Analisis kasus putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1486/Pdt.G/2017/PA.Bm. Jurnal Pengabdian West Science, 2(11), 1171–1182. https://doi.org/10.58812/jpws.v2i11.763

Hafid, A., & Arif, A. F. (2024). Analisis hukum acara peradilan agama terhadap putusan Pengadilan Agama dengan No Register 1/PDT.G.S/2023/PA.LMG. Masadir: Jurnal Hukum Islam, 4(02), 930–946. https://doi.org/10.33754/masadir.v4i02.1290

Harizona, D. (2018). Kekuatan bukti elektronik sebagai bukti di pengadilan menurut hukum acara pidana dan hukum Islam (penggunaan rekaman gambar closed circuit television). Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, 7(1), 81–98. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v7i1.2342

Husain, H., & Hidayat, T. (2023). Perspektif maqashid syari'ah terhadap saksi non-Muslim dalam perkara di Pengadilan Agama. El-Fakhru, 1(1), 119–128. https://doi.org/10.46870/iceil.v1i1.491

Inayah, N. (2018). Penetapan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010–2015 (Analisis hukum acara peradilan agama). Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 10(2), 178–193. https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10206

Leksono, A. F., & Dona, F. (2024). Penanganan perkara penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif perspektif hukum pidana Islam. Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi, 45–64. https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i1.9050

Makinara, I. K., Jamhir, J., & Fadhilah, S. (2020). Saksi testimonium de auditu dalam sidang perceraian. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, 3(2), 227. https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7699

Noprianti, Y. R. (1970). Implementasi literasi informasi bagi pemustaka di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, 7(1), 99–120. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v7i1.2343

Oslami, A. F. (2022). Wewenang Mahkamah Syar'iyah dalam pemeriksaan praperadilan. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 11(1), 135. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.11874

Roihanah, R., & Cornelia, I. (2019). Analisis yuridis kekuatan alat bukti saksi testimonium de auditu dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 1(1). https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i1.1820

Sarinah. (2021). Keyakinan hakim terhadap keterangan saksi dalam pembuktian tentang perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Medan (Analisis putusan hakim Nomor 597/Pdt.G/2015/PA.MDN). El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2(1), 78–94. https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i1.462

Simamora, A. (2020). Putusan praperadilan yang menyatakan bahwa hasil penyidikan yang telah selesai dinyatakan tidak sah ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jurist-Diction, 3(6), 1997. https://doi.org/10.20473/jd.v3i6.22954

Siti, S., Hamdani, H., & Yulia, Y. (2019). Penerapan saksi testimonium de auditu dalam perkara itsbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 7(1), 1–28. https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1979

Susylawati, E. (2017). Penerapan asas personalitas keislaman dalam permohonan pengangkatan anak di Kabupaten Pamekasan. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 11(2), 409–427. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v11i2.1042

Syam, A. (2022). Analisis spiritual character pelaku isbat nikah di Pengadilan Agama Watampone. Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah), 2(1), 40–55. https://doi.org/10.30863/al-risalah.v2i1.2668

Taghupia, A. V., Pasalbessy, J. D., & Hehanussa, D. J. A. (2022). Problematika praperadilan dalam rangka pemenuhan hak-hak tersangka. Pamali: Pattimura Magister Law Review, 2(2), 96–113. https://doi.org/10.47268/pamali.v2i2.773

Taryadi, T. (2020). Efektivitas pelaksanaan eksekusi hukuman cambuk terhadap pelaku jinayat di Kabupaten Aceh Tamiang dalam perspektif Qanun Hukum Acara Jinayah. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 15(2), 171–189. https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2313

Utami, V. K., Artaji, A., & Kusmayanti, H. (2022). Praktik pemeriksaan saksi dengan menggunakan teleconference pada Pengadilan Agama demi mewujudkan asas sederhana cepat dan biaya ringan. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 6(1), 171–194. https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19428

Wazzan, R. K. (2018). Legalitas sumpah pocong sebagai alat bukti di Pengadilan Agama. De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 10(1), 21–30. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i1.6516

Wibisono, Y. (2022). Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara di Pengadilan Agama. Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 16(2), 219–231. https://doi.org/10.56997/almabsut.v16i2.687

Wijayanti, R., & Angraini, D. (2023). Validitas elektronik kontrak syariah pada financial technology PT. Dana Syariah Indonesia sebagai alat bukti autentik. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 8(1), 60. https://doi.org/10.24235/jm.v8i1.11544

Zulfikar, F., & Rahman, A. (2021). Kekuatan testimonium de auditu pada pembuktian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram, 13(1), 57–70. https://doi.org/10.20414/alihkam.v13i1.3482