01225 - Borgtocht dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual Akad Kafālah sebagai Instrumen Penanggungan Utang dalam Fikih Muamalah Kontemporer

Abstract

This article examines the concept of borgtocht (suretyship/guarantee) in the perspective of Islamic law, specifically through the lens of kafālah as its closest jurisprudential equivalent in fiqh muamalah. Using a normative-conceptual approach with library research methods, this study maps the structural correspondence between borgtocht as a third-party guarantee mechanism under civil law tradition and the kafālah contract as an instrument of obligation reinforcement (tawthiq) in Islamic jurisprudence. The analysis covers the definition and legal structure of kafālah, its essential elements (rukun) and validity conditions, its typological classification (kafālah bin-nafs, kafālah bil-māl, kafālah bit-taslīm), its legal effects upon debtor default, and its contemporary applications in Islamic banking products such as bank guarantees, group financing (tanggung renteng), and payment card instruments. The study also addresses two principal issues in contemporary practice: (i) the commercialization of kafālah through ujrah (fee), which has been permitted by DSN-MUI Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 on grounds of maslahah, yet continues to generate academic debate given its classical tabarru' (charitable/nonprofit) character; and (ii) the risk of contract misclassification in modern financial products, where factual transaction structures in payment cards are argued by some scholars to more accurately reflect ḥiwālah (debt transfer) than kafālah. The findings suggest that the Islamic legal treatment of borgtocht is not merely a matter of terminological equivalence, but rather requires that the entire contractual architecture — parties, guaranteed obligation (dayn), offer-and-acceptance (sighah), fee structure, and dispute resolution mechanism — be constructed with clarity, fairness, and maslahah-orientation consistent with the logic of tawthiq contracts in fiqh muamalah.

Keywords: borgtocht; kafālah; suretyship; Islamic guarantee; fiqh muamalah; Islamic banking; tawthiq; DSN-MUI

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep borgtocht (penanggungan utang) dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui akad kafālah sebagai padanan terdekatnya dalam fikih muamalah. Dengan menggunakan pendekatan normatif-konseptual berbasis kajian kepustakaan, penelitian ini memetakan korespondensi struktural antara borgtocht sebagai mekanisme jaminan pihak ketiga dalam tradisi hukum perdata dan akad kafālah sebagai instrumen penguatan kewajiban (tawthiq) dalam fikih Islam. Analisis mencakup definisi dan struktur hukum kafālah, unsur-unsur (rukun) dan syarat keabsahannya, klasifikasi tipologinya (kafālah bin-nafs, kafālah bil-māl, kafālah bit-taslīm), akibat hukum saat terjadi default debitur, serta penerapan kontemporer dalam produk perbankan syariah seperti bank garansi, pembiayaan kelompok (tanggung renteng), dan instrumen kartu pembayaran. Penelitian ini juga membahas dua isu utama dalam praktik kontemporer: (i) komersialisasi kafālah melalui ujrah (imbalan) yang telah diizinkan oleh Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 atas dasar maslahat, namun tetap memicu perdebatan akademis mengingat karakter tabarru' (nirlaba) klasiknya; dan (ii) risiko salah klasifikasi akad dalam produk keuangan modern, di mana struktur transaksi faktual pada kartu pembayaran dinilai sebagian kalangan akademisi lebih tepat mencerminkan ḥiwālah (alih utang) daripada kafālah. Temuan menunjukkan bahwa perlakuan hukum Islam terhadap borgtocht bukan sekadar persoalan kesetaraan terminologis, melainkan menuntut agar seluruh arsitektur akad—pihak-pihaknya, kewajiban yang dijamin (dayn), ijab-kabul (sighah), struktur biaya, dan mekanisme penyelesaian sengketa—dibangun dengan kejelasan, keadilan, dan orientasi maslahat yang konsisten dengan logika akad penguatan (tawthiq) dalam fikih muamalah.

Kata Kunci: borgtocht; kafālah; penanggungan; jaminan syariah; fikih muamalah; perbankan syariah; tawthiq; DSN-MUI

________________________________________

I. Pendahuluan

Dalam terminologi hukum perdata, khususnya tradisi civil law, borgtocht dipahami sebagai perjanjian penanggungan, yakni mekanisme ketika pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur wanprestasi; dalam praktik modern, bentuk ini sering tampak sebagai personal guarantee maupun corporate guarantee (Az-zulfi, 2023; Hamdani, 2013). Dalam wacana ekonomi dan perbankan, borgtocht juga menjadi dasar konseptual dari bank garansi, yakni ketika bank bertindak sebagai penanggung bagi nasabahnya dalam hubungan pokok (perjanjian utama) antara nasabah (debitur) dan pihak lain (kreditur/beneficiary) (Hamdani, 2013).

Dalam konteks Indonesia, borgtocht sebagai perjanjian penanggungan memang dikenal dalam KUH Perdata (Pasal 1820 s.d. 1850) (Hamdani, 2013); namun, ketika mekanisme penanggungan tersebut dibaca melalui kerangka hukum Islam (fikih muamalah), padanan konsep yang paling dekat adalah akad kafālah (jaminan/penanggungan) (Az-zulfi, 2023; Hamdani, 2013). Sejalan dengan itu, literatur hukum dan praktik lembaga keuangan syariah menegaskan bahwa kafalah dapat dipahami sebagai bentuk jaminan personal (kafalah) yang dibedakan dari jaminan kebendaan (rahn) (Asni, 2021; Az-zulfi, 2023).

Di dalam fikih, kafalah juga ditempatkan sebagai bagian dari rumpun akad penguatan/penjaminan (tawthiq), yang tujuannya memperkuat pemenuhan kewajiban dan melindungi hak pihak yang berpiutang melalui "penggabungan tanggungan (dhimmah) penjamin dengan tanggungan pihak yang dijamin" (Nurlaela et al., 2020). Dengan demikian, borgtocht sebagai konstruksi "penanggungan utang oleh pihak ketiga" dapat dipahami, pada tataran fungsi, sebagai mekanisme penguatan pemenuhan kewajiban yang dalam hukum Islam beroperasi melalui akad kafalah (Hamdani, 2013; Nurlaela et al., 2020). Kerangka ini juga konsisten dengan penjelasan bahwa konsep jaminan (ḍamān) dalam fikih memiliki kedekatan makna dengan kafālah (surety), walau ḍamān dipandang lebih luas cakupannya daripada kafālah (Razak & Saupi, 2017).

________________________________________

II. Definisi Kafālah dan Struktur Hubungan Hukumnya

Secara teknis, kafalah digambarkan sebagai kewajiban tambahan yang dilekatkan pada kewajiban yang sudah ada: satu pihak (penjamin/kāfil) menyatakan kesediaan untuk menanggung pemenuhan kewajiban pihak lain (yang dijamin) kepada pihak ketiga (penerima jaminan) apabila terjadi kegagalan pemenuhan (default) (Muneeza & Mustapha, 2020). Rumusan otoritatif yang dikutip dalam kajian praktik Malaysia menyebutkan bahwa kafalah adalah kontrak ketika penjamin "menggabungkan diri" dengan pihak yang dijamin dalam memikul suatu liabilitas tertentu (Muneeza & Mustapha, 2020).

Dalam literatur Indonesia, fatwa DSN-MUI juga memosisikan subjek hukum kafalah mencakup kāfil (penjamin), makfūl lahu (penerima jaminan/kreditur/da'in), dan makfūl 'anhu (pihak yang dijamin/debitur/madīn) (Hasanuddin, 2023), selaras dengan pemetaan para pihak dalam praktik jaminan syariah (Nurjihad, 2023). Dengan mengacu pada struktur tiga pihak tersebut, kafalah menunjukkan ciri khasnya sebagai akad yang "menjembatani" kepentingan kreditur (yang membutuhkan kepastian pemenuhan) dengan kondisi debitur (yang membutuhkan kepercayaan/akses transaksi), melalui komitmen penjamin (Muneeza & Mustapha, 2020; Nurlaela et al., 2020).

Dimensi "borgtocht" (penanggungan) dalam praktik lembaga keuangan syariah tampak ketika bank atau lembaga penjaminan bertindak sebagai kāfil untuk menjamin kewajiban nasabah kepada beneficiary; apabila nasabah gagal, bank wajib membayar sejumlah yang dijanjikan kepada pihak ketiga sesuai syarat garansi (Firmansyah, 2016; Muneeza & Mustapha, 2020). Oleh karena itu, perbankan syariah sering mengklasifikasikan kafalah sebagai bagian dari produk jasa (fee-based services), berdampingan dengan akad lain seperti wakalah, hiwalah, rahn, dan qardh (Kartika, 2016; Nasution et al., 2021). Pada titik ini, kafalah berfungsi sebagai infrastruktur kontraktual untuk memfasilitasi transaksi ekonomi kontemporer yang menuntut kepastian pembayaran atau kinerja, sebagaimana ditunjukkan dalam ragam produk bank garansi, standby L/C, maupun garansi korporasi/personal (Hamdani, 2013; Kartika, 2016).

________________________________________

III. Rukun dan Syarat Pembentukan Akad: Penegasan Ijab-Qabul dan Objek Jaminan

Dalam perumusan praktis kontemporer, unsur-unsur kafalah mencakup pihak yang dijamin, penjamin, penerima jaminan/kreditur, objek jaminan, serta sighah (pernyataan kehendak/ijab-qabul) (Katterbauer et al., 2023). Sejalan dengan itu, Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 (sebagaimana dikutip dalam kajian rahn-tasjily) menegaskan bahwa para pihak dalam kafalah harus menyatakan persetujuan dan penerimaan untuk menunjukkan kehendak memasuki akad (Nurjihad, 2023). Penekanan pada adanya pernyataan kehendak ini menguatkan karakter akad sebagai perikatan sukarela yang lahir dari kesepakatan, bukan semata status sosial atau kebiasaan, dan sekaligus berkaitan dengan prinsip umum pembentukan akad dalam fikih muamalah yang mempersyaratkan terpenuhinya syarat-syarat pembentukan dan kesahihan akad (Sup, 2019).

Dari sisi objek jaminan, literatur menegaskan bahwa kafalah dapat terjadi karena adanya utang (al-dayn) atau kewajiban finansial yang harus dipenuhi (Hasanuddin, 2023). Dalam perspektif tujuan kontrak (maqasid al-'uqud), kafalah sebagai salah satu akad tawthiq (penguatan) dipahami bertujuan memperkokoh utang dengan "menggabungkan tanggungan (dhimmah) baru" pada tanggungan debitur (Nurlaela et al., 2020). Kerangka ini juga berkelindan dengan maqasid pemeliharaan harta (hifz al-mal), karena perangkat seperti kafalah, wakalah, dan rahn berkontribusi pada kejelasan hak, identifikasi pemegang kewajiban, serta perlindungan hak kepemilikan dalam transaksi (Nurlaela et al., 2020). Dalam tataran maslahat, hal ini menjelaskan mengapa mekanisme penanggungan (borgtocht/kafalah) menjadi penting untuk menjaga keteraturan transaksi dan mengurangi sengketa, khususnya ketika pihak ketiga membutuhkan perlindungan dari risiko gagal bayar (Muneeza & Mustapha, 2020; Nurlaela et al., 2020).

________________________________________

IV. Jenis-Jenis Kafālah dan Ragam Kewajiban yang Ditanggung

Kafalah dalam fikih muamalah memiliki beberapa klasifikasi yang digunakan untuk menjelaskan "apa" yang dijamin dan "bagaimana" bentuk jaminannya. Kajian pembiayaan syariah menegaskan adanya kafalah bi al-māl (jaminan harta), yakni kewajiban penjamin untuk memenuhi pelunasan utang orang lain dengan pembayaran harta, termasuk contoh kafalah bi al-dayn (jaminan pelunasan utang) (Kartika, 2016). Selain itu, terdapat kafalah bi al-taslīm, yakni jaminan pengembalian barang sewaan pada akhir masa sewa (Kartika, 2016).

Literatur lain yang membahas syariah charge card dan multiakad menambahkan ragam jenis yang umum disebut: kafalah bin-nafs (jaminan atas diri/personal guarantee), kafalah bil-māl (jaminan pelunasan utang/pembayaran), dan kafalah bit-taslīm (jaminan penyerahan/pengembalian barang), serta membedakan kafalah al-munjazah (mutlak/tidak dibatasi waktu tertentu; dalam perbankan dikenal misalnya performance bond) dari kafalah yang dibatasi waktu/tujuan (Prasetiawan & Erlina, 2023). Rangkaian klasifikasi ini juga konsisten dengan uraian yang menempatkan kafalah sebagai jaminan personal yang dapat tampil sebagai personal guarantee maupun corporate guarantee dalam praktik kelembagaan modern (Asni, 2021; Az-zulfi, 2023).

Dalam konteks borgtocht, klasifikasi tersebut relevan karena borgtocht secara fungsi dapat merujuk pada jaminan personal yang sifatnya umum (mencakup seluruh harta penjamin sebagai jaminan pelunasan), sebagaimana dijelaskan dalam analisis jaminan di lembaga mikro (BMT) yang mengenal personal guarantee/borgtocht dan corporate guarantee (Az-zulfi, 2023). Sementara itu, literatur yang mengaitkan kafalah dengan istilah-istilah sepadan (misalnya al-dhamanah, za'amah, hamalah) menunjukkan bahwa terminologi jaminan dalam Islam memiliki spektrum dan sinonimi yang kaya, meskipun pemakaiannya perlu dibedakan sesuai konteks liabilitas yang hendak diperkuat (Billah et al., 2019; Razak & Saupi, 2017). Dengan demikian, pembahasan jenis kafalah bukan sekadar taksonomi, melainkan perangkat analitis untuk memastikan objek dan cakupan tanggungan penjamin jelas, sehingga menghindari ketidakpastian (gharar) dalam penentuan kewajiban (Nurlaela et al., 2020).

________________________________________

V. Akibat Hukum: Kewajiban Penjamin Saat Default dan Hubungan dengan Debitur

Secara operasional, kafalah menimbulkan akibat bahwa jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, penjamin berkewajiban untuk membayar kepada pihak ketiga sesuai ketentuan jaminan (Muneeza & Mustapha, 2020). Dalam bank guarantee, efek ini terwujud dalam perjanjian antara bank dan beneficiary, di mana bank menyatakan kesediaan melunasi liabilitas nasabah apabila nasabah wanprestasi (Firmansyah, 2016; Muneeza & Mustapha, 2020). Literatur implementasi bank garansi di bank syariah menegaskan bahwa bank garansi dipahami sebagai perjanjian penanggungan (borgtocht) dengan bank sebagai pihak ketiga yang bersedia menjadi penanggung bagi nasabahnya (Hamdani, 2013). Pada tataran produk jasa bank syariah, kafalah diposisikan sebagai "bank guarantees" untuk menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran, dan bank dapat meminta penempatan dana tertentu sebagai pengamanan (yang dalam praktik dapat dikaitkan dengan prinsip rahn atau wadi'ah) (Nasution et al., 2021).

Namun, literatur juga menyoroti adanya isu harmonisasi antara kerangka hukum positif dan ketentuan syariah. Kajian praktik Malaysia menunjukkan bahwa hukum substantif yang dipakai untuk kafalah di perbankan adalah Contracts Act 1950, dan ditemukan beberapa titik variansi dengan aturan syariah, antara lain terkait apakah keberadaan penjamin membebaskan debitur, bagaimana tanggung jawab beberapa penjamin (multiple guarantors), serta kapan penjamin memiliki hak regres/penagihan kepada debitur (Muneeza & Mustapha, 2020). Artikel tersebut bahkan mengusulkan penegasan bahwa keberadaan penjamin tidak menghapus kewajiban asli debitur dan bahwa hak regres penjamin seharusnya muncul ketika kreditur telah meminta penjamin untuk melunasi utang (Muneeza & Mustapha, 2020). Dengan demikian, meskipun fungsi borgtocht/kafalah adalah memperkuat kepastian pemenuhan kewajiban, rincian akibat hukum dan urutan penagihan dapat berbeda menurut rezim hukum yang mengaturnya, sehingga berpotensi memunculkan sengketa jika tidak dijelaskan secara tegas dalam dokumen akad (Muneeza & Mustapha, 2020; Nurlaela et al., 2020).

________________________________________

VI. Kafālah sebagai Akad Tabarru' dan Perdebatan Imbalan (Ujrah): Dari Nirlaba ke Komersial

Secara klasik, kafalah sering ditempatkan dalam rumpun akad tabarru' (tolong-menolong), dan literatur menyatakan bahwa ulama klasik bersepakat bahwa akad jenis ini pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk dikomersialkan (Hasanuddin, 2023). Namun, perkembangan ekonomi syariah modern menjadikan kafalah sangat dibutuhkan dalam kegiatan muamalah dan transaksi ekonomi, sehingga praktik kafalah dalam lembaga keuangan sulit dihindari (Hamdani, 2013; Hasanuddin, 2023). Di Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah menyatakan bahwa penjamin dapat menerima imbalan (ujrah) sepanjang tidak memberatkan para pihak (Hamdani, 2013; Hasanuddin, 2023; Nurjihad, 2023). Penalaran kebijakan ini dijelaskan bertumpu pada pertimbangan maslahat: pemberian ujrah dipandang menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar, bahkan dinilai berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan nasional dalam konteks bisnis penjaminan syariah (Hasanuddin, 2023).

Walaupun demikian, kajian tentang pergeseran tujuan akad menegaskan adanya fenomena shift dari kontrak nirlaba menjadi kontrak bisnis pada tiga akad (wakalah, hawalah, dan kafalah), terutama ketika lembaga keuangan menerapkan fee (ujrah) dan menggunakan akad tersebut secara mandiri atau dikombinasikan dengan akad lain (Maksum et al., 2021). Pergeseran ini berimplikasi pada perubahan hak dan tanggung jawab para pihak dan dapat memicu sengketa akibat miskomunikasi status akad (tabarru' vs tijari), terutama bila pengguna jasa tidak memahami konsekuensi "komersialisasi" jasa penjaminan (Maksum et al., 2021). Dengan demikian, penerimaan ujrah dalam kafalah bukan sekadar isu "boleh/tidak", melainkan terkait desain kontrak, keterbukaan informasi (disclosure), dan konsistensi pengklasifikasian akad agar tidak terjadi ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak (Hasanuddin, 2023; Maksum et al., 2021).

________________________________________

VII. Relasi Konseptual: Kafālah, Ḍamān, dan Ḥiwālah

Literatur fikih menegaskan bahwa ḍamān (tanggung jawab/jaminan) kadang dipakai sinonim dengan kafālah, tetapi ḍamān dipahami lebih luas cakupannya dibanding kafālah (Razak & Saupi, 2017). Dalam ranah akad penguatan, kafalah dan rahn sama-sama diposisikan sebagai instrumen untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan pembayaran atau gagal bayar, meski bentuknya berbeda: kafalah sebagai jaminan personal, rahn sebagai jaminan kebendaan (Az-zulfi, 2023; Kartika, 2016). Kamali menempatkan kafalah (surety/guarantee) dan rahn sebagai instrumen yang bertujuan melindungi harta dan hak kepemilikan melalui kejelasan hak dan kewajiban, sekaligus menjaga kelancaran transaksi (Nurlaela et al., 2020). Dari sini, borgtocht sebagai jaminan pihak ketiga dapat dipandang berada pada spektrum yang sama dengan kafalah sebagai "suretyship/guarantee contract" dalam Islam (Hamdani, 2013; Nurlaela et al., 2020).

Sementara itu, ḥiwālah (alih utang) memiliki tujuan yang berbeda, yaitu transfer utang dari tanggungan debitur kepada pihak ketiga (Nurlaela et al., 2020). Dalam produk fintech dan kartu, perbedaan kafalah dan hiwalah menjadi krusial. Kajian atas fatwa fintech DSN-MUI menyatakan bahwa produk syariah card dan syariah charge card lebih tepat menggunakan akad hawalah daripada kafalah, karena dalam praktiknya penerbit kartu "membayar dulu" kewajiban kepada merchant, lalu tagihan menjadi utang pemegang kartu kepada penerbit—mekanisme yang lebih dekat dengan perpindahan utang daripada sekadar jaminan. Argumen ini menegaskan bahwa kafalah idealnya dipahami sebagai jaminan yang diberikan penjamin kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua bila pihak kedua tidak mampu, dan bukan skema di mana penjamin sejak awal menggantikan pembayaran lalu menagih kembali sebagai utang baru. Nuansa ini menunjukkan adanya perdebatan konseptual dalam menamai dan menstrukturkan produk modern: sebagian praktik mengadopsi kafalah, tetapi sebagian analisis akademik menilai struktur faktualnya lebih cocok sebagai hawalah atau bahkan qardh dalam aspek tertentu (Zein & Daulay, 2021).

________________________________________

VIII. Implementasi Borgtocht/Kafālah dalam Praktik Kontemporer: Bank Garansi dan Kontra Garansi

Dalam perbankan, kafalah beroperasi nyata dalam produk bank guarantee untuk proyek, tender, pelaksanaan, uang muka, pemeliharaan, maupun pembayaran kewajiban (payment bonds) (Hamdani, 2013; Kartika, 2016). Kajian implementasi kafalah di Bank Syariah Mandiri Banda Aceh menunjukkan bahwa dalam pemberian garansi, nasabah diminta menyediakan cash guarantees yang mencakup jaminan tender, pelaksanaan, uang muka, dan pemeliharaan, dengan setoran minimal 10% dari nilai jaminan yang diinginkan nasabah (Hamdani, 2013). Dalam penyelesaian kontra-garansi sektor konstruksi, bank meminta pihak 'ashil (nasabah) segera membayar kekurangan dana yang telah dikonversi menjadi pembiayaan qardh atas persetujuan nasabah; jika nasabah tidak mau mengganti atau menolak konversi, penyelesaian ditempuh melalui Badan Arbitrase Syariah sesuai Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/V/2000 (Hamdani, 2013). Temuan tersebut juga menyimpulkan bahwa implementasi kafalah dalam konteks ini dipandang memenuhi kepatuhan syariah, terutama karena aspek kemaslahatan dan urgensinya dalam aktivitas muamalah dan transaksi ekonomi (Hamdani, 2013).

Kerangka hybrid/multiakad juga sering muncul dalam produk jaminan. Literatur tentang produk bank garansi syariah menyebut bank garansi sebagai produk kafalah yang dapat diikuti oleh akad lain seperti ijarah, wadiah, dan qardh, menunjukkan adanya struktur multi-kontrak dalam layanan penjaminan modern (Firmansyah, 2016). Hal ini sejalan dengan temuan studi lain bahwa dalam penerbitan kartu syariah tertentu digunakan kombinasi akad ijarah (biaya keanggotaan), kafalah (ujrah kafalah), dan qardh (kewajiban mengembalikan dana tarik tunai) (Zein & Daulay, 2021). Dengan demikian, borgtocht/kafalah dalam praktik kontemporer tidak selalu tampil sebagai akad tunggal, melainkan sebagai bagian dari arsitektur kontraktual yang menggabungkan jaminan, jasa, dan pengelolaan dana—yang masing-masing memerlukan penjelasan transparan agar tujuan dan akibat hukumnya tidak kabur (Firmansyah, 2016; Maksum et al., 2021).

________________________________________

IX. Kafālah dalam Kartu Pembayaran Syariah dan Kritik Struktural: Antara Kafālah, Ḥiwālah, dan Qardh

Implementasi kafalah dalam kartu pembayaran syariah telah dibahas dengan dua nada yang berbeda. Di satu sisi, penelitian pada implementasi "Dirham Card" (PT Bank Danamon Syariah) menyatakan bahwa pelaksanaannya merujuk pada fatwa DSN-MUI tertentu dan menggunakan akad ijarah, kafalah, dan qardh: penerbit kartu dapat menerima fee ujrah kafalah, sementara pemegang kartu wajib mengembalikan dana yang ditarik sesuai jumlahnya (Zein & Daulay, 2021). Di sisi lain, kajian yang meninjau fatwa fintech DSN-MUI justru menilai bahwa struktur transaksi kartu (issuer membayar merchant, lalu pemegang kartu membayar issuer) lebih tepat disebut hawalah (alih utang) dibanding kafalah, serta mengusulkan perbaikan terkait denda keterlambatan, monthly fee, dan merchant fee.

Perbedaan ini penting secara metodologis: satu pihak membaca kartu sebagai "jaminan pembayaran" (kafalah) (Zein & Daulay, 2021), sedangkan pihak lain menekankan logika perpindahan utang dan relasi tagih yang timbul setelah issuer membayar merchant (hawalah). Nuansa ini menunjukkan bahwa penamaan akad harus selaras dengan alur kewajiban yang terjadi, karena salah klasifikasi dapat mengubah persepsi hak-kewajiban, dasar ujrah, dan rezim penyelesaian sengketa (Maksum et al., 2021).

Kontroversi serupa juga dibahas dalam studi pergeseran akad nirlaba menjadi akad bisnis, yang menyoroti bahwa penerapan ujrah dan kombinasi akad dapat mengubah kategori akad (dari tabarru' menjadi tijari/ijarah), sehingga memerlukan konstruksi kontrak yang jelas agar tidak menimbulkan sengketa akibat kesalahpahaman status akad (Maksum et al., 2021). Dalam konteks borgtocht, pelajaran pentingnya adalah: jaminan pihak ketiga memang dibutuhkan, tetapi legitimasi syariahnya sangat bergantung pada ketepatan struktur, transparansi biaya, dan kesesuaian istilah-akad dengan substansi transaksi (Hasanuddin, 2023; Maksum et al., 2021).

________________________________________

X. Kafālah dalam Pembiayaan Kelompok (Tanggung Renteng): Solidaritas, Risiko Default, dan Kafālah bi al-Dayn

Dalam praktik mikro dan pembiayaan berkelompok, konsep kafalah juga dipakai untuk menjelaskan sistem tanggung renteng (joint and several liability). Studi tentang tanggung renteng pada keberlangsungan usaha menegaskan bahwa dalam fikih muamalah, tanggung renteng dapat dipahami sebagai kafalah, yakni jaminan yang diberikan penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung (Rohmah et al., 2022). Studi tersebut juga mengaitkan legitimasi sosialnya dengan nilai tolong-menolong (ta'awun) dan solidaritas, serta memetakan peran pihak-pihak dalam pembiayaan kelompok (misalnya bank sebagai makful lah/pemberi pinjaman) (Rohmah et al., 2022). Lebih lanjut, penelitian itu menyatakan bahwa kafalah dengan menggunakan harta pada pembiayaan berkelompok masuk dalam jenis kafalah bi al-dayn, karena anggota kelompok berkewajiban membayar utang yang menjadi tanggungan anggota lain (Rohmah et al., 2022). Dengan demikian, borgtocht sebagai "penanggungan utang" dapat muncul bukan hanya dalam format bank garansi proyek, tetapi juga dalam model pembiayaan mikro—dengan konsekuensi bahwa desain jaminan kelompok perlu menjaga keadilan internal kelompok dan kejelasan beban tanggungan agar tidak bergeser menjadi ketidakadilan struktural (Nurlaela et al., 2020; Rohmah et al., 2022).

________________________________________

XI. Penutup

Secara sintesis, borgtocht sebagai penanggungan utang oleh pihak ketiga dapat dipetakan dalam hukum Islam terutama melalui akad kafalah, yaitu kontrak penjaminan yang memperkuat kewajiban debitur dengan menggabungkan tanggungan penjamin, dan dipakai luas untuk mengamankan transaksi serta melindungi pihak ketiga dari risiko default (Muneeza & Mustapha, 2020; Nurlaela et al., 2020). Dalam kerangka maqasid, kafalah dan instrumen penjaminan lain berorientasi pada pemeliharaan harta dan perlindungan hak melalui kejelasan subjek, objek, dan beban kewajiban, sehingga membantu menjaga stabilitas dan keadilan transaksi (Nurlaela et al., 2020).

Namun, praktik kontemporer memperlihatkan dua isu besar: (i) komersialisasi melalui ujrah yang dibolehkan DSN-MUI dengan syarat tidak memberatkan sebagai ijtihad maslahat, tetapi tetap memunculkan perdebatan karena kafalah klasik dikaitkan dengan tabarru' (Hasanuddin, 2023; Maksum et al., 2021; Nurjihad, 2023); dan (ii) risiko salah-klasifikasi akad dalam produk modern (misalnya kartu) yang oleh sebagian analisis lebih tepat sebagai hawalah daripada kafalah, sehingga menuntut ketelitian desain kontrak agar istilah-akad konsisten dengan substansi transaksi (Zein & Daulay, 2021). Karena itu, "borgtocht menurut hukum Islam" pada akhirnya bukan sekadar mencari padanan istilah (borgtocht = kafalah), melainkan memastikan bahwa seluruh arsitektur akad—pihak-pihaknya, objek dayn yang dijamin, sighah persetujuan, skema fee, serta mekanisme penyelesaian—dibangun secara jelas, adil, dan berorientasi maslahat, sebagaimana dituntut oleh logika akad penguatan (tawthiq) dalam fikih muamalah (Hasanuddin, 2023; Nurlaela et al., 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Asni, F. (2021). The difference of Shariah risk potential and Shariah risk in personal financing products based on tawarruq munazzam contracts practised in Malaysia. Qualitative Research in Financial Markets, 14(1), 95–118. https://doi.org/10.1108/qrfm-01-2021-0013

Az-zulfi, U. Z. F. (2023). Collateral functions in Baitulmal Wal Tamwil (BMT) positive legal perspective and sharia economic law. Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, 21(1), 1–14. https://doi.org/10.35905/diktum.v21i1.4569

Billah, M. M., Ghlamallah, E., & Alexakis, C. (2019). Understanding the pillars of Takaful (pp. 1–51). https://doi.org/10.4337/9781788115834.00011

Firmansyah, M. (2016). Implementation of contract hybrid concept in multi services products (application of the warranty bank products/kafalah in syariah banks). International Journal of Nusantara Islam, 4(2), 85–96. https://doi.org/10.15575/ijni.v4i2.1253

Hamdani, H. (2013). Analisis implementasi konsep kafalah pada Bank Syariah Mandiri Banda Aceh: Studi terhadap penyelesaian kontra garansi sektor konstruksi. Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 2(1), 1. https://doi.org/10.22373/share.v2i1.1421

Hasanuddin, H. (2023). Legislation fatwa on guarantee services and its impact on sharia guarantee business. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 10(2), 609–626. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32083

Kartika, R. F. (2016). Jaminan dalam pembiayaan syariah (kafalah dan rahn). Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 15(2), 229–252. https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6332

Katterbauer, K., Syed, H., Genç, S. Y., & Cleenewerck, L. (2023). AI driven Islamic buy now pay later (BNPL) – a legal analysis. Journal of Management and Islamic Finance, 3(1), 1–19. https://doi.org/10.22515/jmif.v3i1.6671

Maksum, M., Sholeh, M., & Afiyanah, Y. (2021). The shift of non-profit contract to business contract in the Islamic financial institution business activities. Istinbath, 19(2). https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i2.269

Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2020). Practical application of Kafalah in Islamic banking in Malaysia. PSU Research Review, 4(3), 173–187. https://doi.org/10.1108/prr-01-2019-0001

Nasution, M. Y., Soemitra, A., & Robain, W. (2021). Top five ranking of sharia financial acades with the potential of fraud (case study of three sharia commercial banks) in North Sumatera. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(1), 613–625. https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1644

Nurjihad, N. (2023). Legal conformity between rahn tasjily and fiduciary guarantee and obstacles to implementation in Indonesia. Prophetic Law Review, 5(2), 218–239. https://doi.org/10.20885/plr.vol5.iss2.art5

Nurlaela, N., Luthfiyana, M., Sulastri, A., & Wahyunita, E. S. (2020). Reviewing the fatwas related to fintech applications in Islamic financial institutions in Indonesia. Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 9(2), 206–226. https://doi.org/10.22373/share.v9i2.7989

Prasetiawan, A. Y., & Erlina, F. (2023). Implementasi bai' al-inah dan kafalah-ijarah dalam syariah charge card. Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, 4(1), 1–21. https://doi.org/10.30739/jesdar.v4i1.1846

Razak, L. A., & Saupi, M. N. (2017). The concept and application of ḍamān al-milkiyyah (ownership risk). ISRA International Journal of Islamic Finance, 9(2), 148–163. https://doi.org/10.1108/ijif-06-2017-0002

Rohmah, U., Suharto, S., & Anggraeni, E. (2022). Sistem tanggung renteng pada keberlangsungan usaha dalam perspektif ekonomi Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 3514. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5562

Sup, D. F. A. (2019). Cessie dalam tinjauan hukum Islam. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam, 11(1), 44–73. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.995

Zein, A. S., & Daulay, S. (2021). The implementation of the contract financing sharia card PT. Bank Danamon of the law of his reviewed from the perspective of fiqh muamalah. Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, 9(2), 189–205. https://doi.org/10.24952/masharif.v9i2.4761