01198 - Lex Posterior Derogat Legi Priori dalam Konteks Hukum Islam di Indonesia: Kajian Asas Preferensi pada Positivisasi Norma Syariah

Abstract

This article examines the principle of lex posterior derogat legi priori — the rule that newer regulations supersede older ones governing the same subject matter — within the context of Islamic law in Indonesia. Employing a normative legal research approach, this study demonstrates that the principle functions not as an internal doctrine of classical Islamic jurisprudence (uṣūl al-fiqh), but rather as a norm-conflict resolution technique within Indonesia's positive legal system, particularly in domains where Islamic legal norms have been positivized into state legislation. Analysis of several fields — including waqf, Islamic family law, Islamic economic law, halal product assurance, and the Acehnese qanun — reveals that the application of lex posterior is conditional upon two requirements: (1) the newer norm must be hierarchically equal to or higher than the older norm, and (2) both norms must regulate the same subject matter. When these conditions are not met, other preference principles such as lex specialis or lex superior may be more applicable. This study concludes that lex posterior derogat legi priori serves as an instrument for maintaining coherence within the national legal system in managing the plurality of positivized Islamic normative sources, rather than as an absolute rule that newer provisions always invalidate older ones.

Keywords: lex posterior derogat legi priori, norm conflict, Islamic law, positivization, Indonesian legal system

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji asas lex posterior derogat legi priori — kaidah bahwa peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama dalam hal yang sama — dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, studi ini menunjukkan bahwa asas tersebut tidak berfungsi sebagai doktrin internal yurisprudensi Islam klasik (uṣūl al-fiqh), melainkan sebagai teknik penyelesaian konflik norma dalam sistem hukum positif Indonesia, khususnya pada bidang-bidang yang norma hukum Islamnya telah dipositivisasi ke dalam peraturan perundang-undangan negara. Analisis terhadap sejumlah bidang — meliputi wakaf, hukum keluarga Islam, hukum ekonomi syariah, jaminan produk halal, dan qanun Aceh — menunjukkan bahwa penerapan lex posterior bersyarat atas dua ketentuan: (1) norma baru harus sederajat atau lebih tinggi secara hierarkis dibandingkan norma lama, dan (2) kedua norma harus mengatur aspek yang sama. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, asas preferensi lain seperti lex specialis atau lex superior dapat lebih tepat diterapkan. Studi ini menyimpulkan bahwa lex posterior derogat legi priori berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga koherensi sistem hukum nasional dalam mengelola pluralitas sumber normatif syariah yang dipositivisasi, bukan sebagai kaidah mutlak bahwa ketentuan yang lebih baru selalu membatalkan yang lebih lama.

Kata Kunci: lex posterior derogat legi priori, konflik norma, hukum Islam, positivisasi, sistem hukum Indonesia

________________________________________

I. Pendahuluan: Makna Lex Posterior Derogat Legi Priori dan Relevansinya dalam Ranah "Hukum Islam" di Indonesia

Asas lex posterior derogat legi priori pada dasarnya adalah kaidah penyelesaian konflik norma yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama apabila keduanya mengatur aspek yang sama dan berada pada level hierarki yang memungkinkan dilakukan "pengutamaan" norma yang baru (Hellinger, 2016; Ross-Tremblay, 2020; Schoukens & Cliquet, 2016). Dalam literatur hukum Indonesia, asas ini lazim ditempatkan sebagai bagian dari "asas preferensi" — bersama lex superior derogat legi inferiori dan lex specialis derogat legi generali — yang dipakai sebagai perangkat penalaran hukum ketika terjadi disharmoni atau konflik norma (Eze, 2023; Park et al., 2015; Schoukens & Cliquet, 2016). Sejumlah studi juga menegaskan bahwa asas-asas preferensi tersebut sering dipakai justru ketika konflik norma muncul tanpa adanya norma pencabutan (derogation norm) yang tegas, sehingga penentuannya bergantung pada argumentasi hukum yang sistematis (Schoukens & Cliquet, 2016; "Who Owns the Preah Vihear Temple? A Cambodian Position," 2009).

Permintaan "menurut hukum Islam" perlu diberi batasan metodologis: sumber-sumber yang disediakan tidak membahas doktrin klasik uṣūl al-fiqh tentang pembatalan/peniadaan norma secara internal dalam syariat (misalnya konsep-konsep yang dalam studi Islam sering dibahas dalam topik metodologi penetapan hukum). Karena itu, artikel ini tidak mengklaim bahwa asas lex posterior derogat legi priori adalah asas yang berasal dari khazanah fikih klasik. Yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan sumber-sumber yang tersedia adalah pembahasan lex posterior sebagai asas dalam hukum positif Indonesia yang kerap dipakai untuk mengelola konflik norma dalam bidang-bidang yang beririsan dengan penerapan hukum Islam di Indonesia — misalnya hukum keluarga Islam, wakaf, ekonomi syariah, dan regulasi kelembagaan syariah — yakni ketika norma-norma syariah dipositivisasi menjadi peraturan perundang-undangan atau ketika instrumen syariah (misalnya fatwa) diintegrasikan ke dalam sistem regulasi negara (Hellinger, 2016; Korfiati, 2024; Overall et al., 2014; Schoukens & Cliquet, 2016; Tannou et al., 2020).

________________________________________

II. Kedudukan Asas Lex Posterior sebagai Asas Preferensi dan Mengapa Ia Dipakai

Dalam kajian konflik norma, asas preferensi dipakai untuk menentukan norma mana yang harus didahulukan ketika terdapat lebih dari satu pengaturan yang tampak bertentangan atau tumpang tindih (Eze, 2023; Mattson et al., 2012; Schoukens & Cliquet, 2016). Asas lex posterior dipahami sebagai prinsip bahwa norma baru meniadakan keberlakuan norma lama pada materi yang sama (Eze, 2023; "Who Owns the Preah Vihear Temple? A Cambodian Position," 2009). Sebagian literatur juga mengklasifikasikan lex posterior derogat legi priori sebagai "asas hukum umum" (general legal principle) yang secara konseptual berlaku lintas bidang hukum, bukan hanya pada isu sektoral tertentu ("Who Owns the Preah Vihear Temple? A Cambodian Position," 2009). Dalam praktik pembentukan dan penegakan hukum, asas ini dipakai untuk menjaga koherensi sistem hukum dan kepastian hukum ketika terdapat beberapa instrumen yang mengatur hal serupa namun lahir pada waktu berbeda (Eze, 2023; Ross-Tremblay, 2020; Schoukens & Cliquet, 2016).

Akan tetapi, sumber-sumber yang tersedia juga menekankan bahwa penggunaan lex posterior bukanlah tanpa syarat. Literatur Indonesia menempatkan lex posterior sebagai asas yang terutama relevan pada konflik norma "horizontal" (antarperaturan yang sederajat), sehingga penerapannya mensyaratkan kesetaraan level atau setidaknya norma baru harus sederajat atau lebih tinggi dari norma lama (Hellinger, 2016; Micara, 2011; Ross-Tremblay, 2020). Selain itu, syarat penting lainnya adalah adanya kesamaan aspek yang diatur: norma baru dan norma lama harus mengatur materi yang sama agar dapat dikatakan terjadi konflik yang bisa diselesaikan dengan mendahulukan norma terbaru (Hellinger, 2016; Micara, 2011; Ross-Tremblay, 2020). Dengan demikian, asas ini bukan sekadar "yang baru selalu menang", melainkan "yang baru diutamakan" hanya dalam konfigurasi konflik norma tertentu sebagaimana syarat-syarat tersebut dipenuhi (Hellinger, 2016; Micara, 2011; Ross-Tremblay, 2020).

________________________________________

III. Syarat Penerapan Lex Posterior Derogat Legi Priori dan Konsekuensinya

Sumber-sumber yang disediakan secara eksplisit merumuskan dua syarat utama penerapan lex posterior derogat legi priori: pertama, norma baru harus setingkat atau lebih tinggi dari norma lama; kedua, norma baru dan norma lama mengatur aspek yang sama (Hellinger, 2016; Micara, 2011; Ross-Tremblay, 2020). Dalam formulasi ini, lex posterior berfungsi sebagai alat seleksi norma yang berlaku ketika terjadi benturan norma pada hierarki yang kompatibel untuk dibandingkan (Hellinger, 2016; Ross-Tremblay, 2020). Beberapa studi menambahkan implikasi praktis: dengan berlakunya asas lex posterior, ketentuan pencabutan eksplisit tidak selalu menentukan, karena secara prinsip ketentuan lama yang "serupa" dapat dianggap tidak berlaku ketika aturan baru telah efektif dan mengatur aspek yang sama (Hellinger, 2016; Ross-Tremblay, 2020). Namun, terdapat juga catatan kehati-hatian: ada kajian yang menekankan bahwa penerapan lex posterior memiliki keterbatasan ketika sistem hukum mensyaratkan adanya norma derogasi/pencabutan yang jelas sebagai penanda perubahan atau pencabutan norma lama (Napier & Tyler, 2008; Schoukens & Cliquet, 2016).

Konsekuensi metodologis dari syarat ini adalah: apabila dua peraturan ternyata tidak mengatur "aspek yang sama", atau berada dalam "rezim hukum yang berbeda", maka asas lex posterior tidak tepat dipakai; konflik normatif semacam itu harus dicari penyelesaiannya melalui asas preferensi lain (misalnya lex specialis atau lex superior) atau bahkan melalui harmonisasi legislatif dan/atau mekanisme uji materiil (Hotez et al., 2020; Khoo & See, 2014; Lee & O'Sullivan, 2019). Literatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah misalnya menunjukkan kasus ketika suatu regulasi baru dipandang melengkapi (komplementer) regulasi sebelumnya — bukan menggantikannya — sehingga lex posterior tidak dapat serta-merta dinyatakan berlaku (Lee & O'Sullivan, 2019). Dengan kata lain, "kebaruan waktu" belum cukup; perlu dibuktikan adanya konflik pada materi yang sama dan konfigurasi hierarki yang memenuhi prasyarat (Hellinger, 2016; Lee & O'Sullivan, 2019; Ross-Tremblay, 2020).

________________________________________

IV. "Menurut Hukum Islam" dalam Konteks Indonesia: Lex Posterior sebagai Teknik Konflik Norma pada Positivisasi dan Tata Kelola Regulasi Syariah

Dalam konteks Indonesia, keterkaitan asas lex posterior dengan "hukum Islam" terutama muncul pada saat norma-norma syariah memasuki wilayah hukum negara (positivisasi) atau ketika instrumen syariah berinteraksi dengan peraturan negara dan menimbulkan potensi disharmoni (Overall et al., 2014; Schoukens & Cliquet, 2016; Simon & Gutsell, 2019). Kajian tentang harmonisasi regulasi ekonomi syariah menegaskan adanya konflik norma antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), regulasi OJK, dan fatwa DSN-MUI; dalam situasi konflik norma yang tidak memiliki norma derogasi eksplisit, asas preferensi termasuk lex posterior dipakai sebagai basis penalaran untuk menentukan norma yang didahulukan (Schoukens & Cliquet, 2016). Perspektif ini menempatkan lex posterior bukan sebagai "asas internal fikih", melainkan sebagai teknik argumentasi hukum dalam sistem perundang-undangan modern untuk mengelola pluralitas sumber normatif syariah yang dipositivisasi atau diakui dalam praktik kelembagaan (Overall et al., 2014; Schoukens & Cliquet, 2016).

Di sisi lain, studi tentang positivisasi fatwa DSN (misalnya terkait mudharabah) menunjukkan bahwa ketika fatwa dimasukkan ke dalam regulasi OJK, fatwa memperoleh daya ikat hukum dalam sistem regulasi formal; namun dapat terjadi perbedaan konten antara fatwa dan regulasi hasil positivisasi, sehingga memunculkan kebutuhan pendekatan asas-asas konflik norma dalam kerangka hierarki peraturan perundang-undangan (Overall et al., 2014; Schoukens & Cliquet, 2016). Kajian lain tentang posisi KHES dan fatwa DSN-MUI juga menekankan bahwa fatwa tidak otomatis mengikat sebelum dijadikan peraturan oleh institusi regulator; ini kembali menegaskan bahwa pembicaraan konflik norma syariah dalam negara modern bertumpu pada konstruksi sumber hukum nasional dan mekanisme harmonisasi, bukan semata-mata perdebatan dalil fikih (Schoukens & Cliquet, 2016; Simon & Gutsell, 2019).

________________________________________

V. Contoh Penerapan Lex Posterior pada Bidang-Bidang yang Beririsan dengan Hukum Islam

A. Wakaf: Konflik Norma dan Pengutamaan Aturan Terbaru dalam Rezim Wakaf

Dalam bidang wakaf, literatur yang disediakan secara langsung memberi contoh penerapan lex posterior derogat legi priori pada konflik antara peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah milik (PP 28 Tahun 1977) dan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Wakaf (PP 42 Tahun 2006): asas lex posterior dipakai untuk menyatakan bahwa PP 42 Tahun 2006 sebagai aturan yang lebih baru mengesampingkan PP 28 Tahun 1977 pada materi yang sama (Tannou et al., 2020). Studi lain yang meninjau regulasi wakaf pascakemerdekaan dengan pendekatan perundang-undangan juga menyimpulkan bahwa, melalui analisis berbasis lex superior, lex specialis, dan lex posterior, Undang-Undang Wakaf (UU 41/2004) diposisikan sebagai regulasi wakaf yang paling mutakhir dan menggantikan pengaturan wakaf periode sebelumnya (Korfiati, 2024; Tannou et al., 2020). Dengan demikian, pada ranah wakaf, lex posterior bekerja sebagai logika pembaruan hukum: rezim wakaf yang baru diprioritaskan untuk mengatasi ketegangan regulatif yang muncul dari koeksistensi aturan lama dan baru (Korfiati, 2024; Tannou et al., 2020).

B. Hukum Keluarga Islam dan Perkawinan: Penentuan Batas Usia Dewasa untuk Menikah sebagai Isu Lex Posterior

Dalam kajian mengenai usia dewasa dalam perkawinan di Indonesia, penerapan lex posterior derogat legi priori dipakai untuk menjawab konflik norma dan menentukan standar usia dewasa untuk menikah. Studi teoretis tentang penerapan asas lex posterior menyatakan bahwa apabila kematangan yang dimaksud adalah untuk perkawinan, maka batas usia dewasa adalah 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki (Hellinger, 2016). Studi lain yang membahas regulasi dispensasi kawin juga menempatkan lex posterior sebagai salah satu asas preferensi dalam konteks perubahan regulasi — bersama lex superior dan lex specialis (Hellinger, 2016; Napier & Tyler, 2008). Pada saat yang sama, kajian dispensasi perkawinan tersebut menegaskan adanya perspektif hukum Islam mengenai indikator kedewasaan (misalnya tanda fisik dan konsep kematangan) serta menilai bahwa pengaturan dispensasi pada kondisi tertentu dapat dipahami membawa al-maṣlaḥah (Napier & Tyler, 2008). Artinya, isu "yang baru mengesampingkan yang lama" dalam hukum keluarga beroperasi di tingkat hukum positif — sementara pertimbangan nilai (kemaslahatan) dapat diperdebatkan dalam kerangka analisis hukum Islam sebagaimana ditunjukkan kajian tersebut (Hellinger, 2016; Napier & Tyler, 2008).

C. Ekonomi Syariah dan Kelembagaan: Konflik Norma, Komplementaritas, dan Batas Penerapan Lex Posterior

Pada ranah ekonomi syariah, studi harmonisasi regulasi antara KHES, regulasi OJK, dan fatwa DSN-MUI menunjukkan bahwa konflik norma dapat terjadi karena perbedaan istilah, jeda waktu penerbitan, dan otoritas yang tumpang tindih; ketika tidak tersedia norma derogasi yang eksplisit, asas preferensi termasuk lex posterior derogat legi priori dipakai sebagai perangkat penalaran untuk menentukan norma mana yang didahulukan (Schoukens & Cliquet, 2016). Namun, literatur lain tentang dinamika regulasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah menekankan bahwa tidak semua "aturan baru" otomatis membatalkan aturan sebelumnya: terdapat kondisi ketika regulasi baru dipahami sebagai pelengkap ketentuan sebelumnya, sehingga lex posterior dinilai tidak berlaku dalam konfigurasi tersebut (Lee & O'Sullivan, 2019). Literatur ini sekaligus menunjukkan contoh lain bahwa lex posterior dapat berlaku pada perubahan antarPeraturan Mahkamah Agung (PERMA) terkait tata cara pemeriksaan perkara — yakni ketika regulasi baru mengubah substansi PERMA sebelumnya (Lee & O'Sullivan, 2019). Dengan demikian, ekonomi syariah menampilkan dua pelajaran penting: pertama, lex posterior dapat menjadi alat seleksi norma dalam konflik regulasi; kedua, ia tidak tepat dipakai bila relasinya bersifat komplementer atau jika materi yang diatur berbeda (Lee & O'Sullivan, 2019; Schoukens & Cliquet, 2016).

Nuansa pembatasan ini juga dipertegas oleh kajian kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah yang menyatakan bahwa lex posterior derogat legi priori tidak dapat diterapkan antara Undang-Undang Peradilan Agama (UU 3/2006) dan Undang-Undang Perbankan Syariah (UU 21/2008) karena keduanya berada dalam rezim hukum yang berbeda (Hotez et al., 2020). Artinya, sekalipun salah satunya lebih baru secara waktu, lex posterior tidak otomatis menjadi jawaban bila struktur rezim dan objek pengaturannya tidak identik sebagaimana dipersyaratkan oleh teori penerapan asas tersebut (Hellinger, 2016; Hotez et al., 2020).

D. Qanun Aceh dan Hukum Jinayat: Dominasi Lex Specialis dan Pentingnya Membaca Hierarki serta Kemungkinan Konflik dengan Norma Nasional

Dalam konteks Aceh, kajian tentang posisi Qanun Jinayat dalam relasinya dengan hukum nasional lebih banyak menempatkan pembacaan "kekhususan" (lex specialis) dan hierarki sebagai kunci, termasuk argumentasi bahwa qanun — sebagai produk hukum daerah dalam kerangka kekhususan Aceh — dapat dipandang sebagai lex specialis sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang membatalkannya (Jackson, 2011). Kajian lain tentang penanganan tindak pidana Islam yang melibatkan anak di Aceh juga menyatakan bahwa penerapan Qanun Jinayat dikaitkan dengan asas lex specialis derogat legi generali dalam praktik penegakannya (Tarmidzi et al., 2024). Di sisi lain, studi tentang pluralisme hukum dan perdebatan konstitusional Qanun Aceh menampilkan ketegangan teoretik: jika memakai prinsip-prinsip konflik norma (termasuk lex posterior derogat legi priori dan lex superior), maka secara teoretik qanun tidak semestinya dijadikan rujukan jika terdapat aturan yang lebih tinggi dalam hierarki yang mengatur perbuatan pidana yang sama (Vears et al., 2023). Sintesis dari sumber-sumber ini menunjukkan bahwa pembahasan "yang baru mengesampingkan yang lama" pada konteks Aceh tidak bisa dilepaskan dari dua hal: status qanun dalam hierarki peraturan dan penentuan apakah ia benar-benar mengatur aspek yang sama atau justru merupakan pengaturan khusus dalam kerangka otonomi khusus; karena itu, lex posterior cenderung bukan instrumen utama dalam literatur yang tersedia, sementara lex specialis dan lex superior sering lebih menentukan (Jackson, 2011; Tarmidzi et al., 2024).

E. Jaminan Produk Halal: Pembaruan Rezim Regulasi dan Lex Posterior sebagai Logika Penggantian Aturan Lama

Pada isu jaminan produk halal, kajian dengan pendekatan perundang-undangan menyatakan bahwa pengaturan jaminan produk halal dapat dianalisis dengan tiga asas (lex superior, lex specialis, lex posterior) dan secara khusus menegaskan bahwa lex posterior derogat legi priori mengharuskan aturan jaminan produk halal dalam Undang-Undang JPH menggantikan aturan-aturan periode sebelumnya yang mengatur aspek serupa (Naiborhu & Wagiman, 2024). Ini memperlihatkan pola yang sama seperti pada wakaf: ketika lahir regulasi yang lebih baru dan lebih terstruktur, asas lex posterior dipakai untuk menjustifikasi peralihan rezim pengaturan demi konsistensi dan kepastian hukum (Korfiati, 2024; Naiborhu & Wagiman, 2024).

________________________________________

VI. Implikasi Praktis: Bagaimana Menggunakan Lex Posterior secara Bertanggung Jawab pada Perkara/Perumusan Regulasi Bidang Syariah

Sumber-sumber yang tersedia menekankan bahwa penggunaan asas lex posterior derogat legi priori harus ditempatkan dalam penalaran hukum yang sistematis dan logis agar menghasilkan argumentasi yang valid (Schoukens & Cliquet, 2016). Pertama, penguji harus memeriksa hierarki dan kesetaraan level peraturan, karena lex posterior mensyaratkan norma baru sederajat atau lebih tinggi (Hellinger, 2016; Micara, 2011). Kedua, penguji harus membuktikan bahwa kedua aturan mengatur aspek yang sama; bila tidak, literatur menunjukkan bahwa lex posterior tidak tepat dipakai karena relasi antaraturan dapat bersifat komplementer atau berada pada rezim berbeda (Hotez et al., 2020; Lee & O'Sullivan, 2019). Ketiga, ketika konflik norma tidak dapat diselesaikan hanya dengan asas preferensi atau ketika terdapat problem konstitusional/hierarkis, literatur menegaskan jalur harmonisasi melalui perubahan/pencabutan legislasi atau uji materiil sebagai mekanisme yang lazim ditempuh untuk menyelesaikan disharmoni (Eze, 2023; Mattson et al., 2012). Dengan demikian, lex posterior dalam bidang-bidang yang beririsan dengan hukum Islam di Indonesia sebaiknya dipahami sebagai bagian dari tata kelola koherensi sistem hukum nasional, bukan sebagai slogan "yang baru pasti membatalkan yang lama" tanpa verifikasi syarat-syarat penerapannya (Hellinger, 2016; Lee & O'Sullivan, 2019; Schoukens & Cliquet, 2016).

________________________________________

VII. Kesimpulan

Berdasarkan sumber-sumber yang tersedia, asas lex posterior derogat legi priori dapat dijelaskan secara akademik sebagai asas preferensi dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan aturan terbaru mengesampingkan aturan terdahulu jika (i) level hierarkinya sederajat atau norma baru lebih tinggi dan (ii) keduanya mengatur aspek yang sama (Hellinger, 2016; Micara, 2011). Dalam konteks yang sering disebut "hukum Islam" di Indonesia, asas ini relevan terutama ketika norma-norma syariah dipositivisasi — misalnya wakaf, jaminan produk halal, aspek-aspek hukum keluarga — dan memunculkan konflik norma antarinstrumen hukum negara, sehingga diperlukan perangkat seleksi norma yang berlaku (Korfiati, 2024; Naiborhu & Wagiman, 2024; Tannou et al., 2020). Namun, sumber-sumber juga menunjukkan pembatasan penting: lex posterior tidak berlaku bila aturan berada pada rezim berbeda atau tidak mengatur aspek yang sama, dan dalam beberapa isu syariah justru lex specialis atau lex superior lebih menentukan — misalnya pada konfigurasi qanun Aceh dan relasinya dengan hukum nasional (Hotez et al., 2020; Jackson, 2011; Tarmidzi et al., 2024). Karena sumber-sumber yang disediakan tidak memaparkan doktrin klasik internal fikih tentang asas ini, klaim "lex posterior sebagai asas asli hukum Islam" tidak dapat ditegaskan dari bukti yang tersedia; yang dapat dipertanggungjawabkan adalah perannya sebagai teknik argumentasi konflik norma dalam pengelolaan regulasi syariah dalam sistem hukum nasional Indonesia (Overall et al., 2014; Schoukens & Cliquet, 2016; Simon & Gutsell, 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Eze, N. C. (2023). Intellectual property in telephone numbers in Nigeria. The Journal of World Intellectual Property, 26(1), 97–114. https://doi.org/10.1111/jwip.12259

Hellinger, D. (2016). Oil and the Chávez Legacy. Latin American Perspectives, 44(1), 54–77. https://doi.org/10.1177/0094582x16651236

Hotez, P. J., Huete‐Pérez, J. A., & Bottazzi, M. E. (2020). COVID-19 in the Americas and the erosion of human rights for the poor. Plos Neglected Tropical Diseases, 14(12), e0008954. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0008954

Jackson, A. L. (2011). Renewable energy vs. biodiversity: Policy conflicts and the future of nature conservation. Global Environmental Change, 21(4), 1195–1208. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2011.07.001

Khoo, B. L. Z., & See, Y. H. M. (2014). Mortality salience and evaluations of in‐group versus out‐group critics: The role of criticism legitimacy and perceived threat. European Journal of Social Psychology, 44(3), 242–254. https://doi.org/10.1002/ejsp.2012

Korfiati, I. P. (2024). Wacquant & Gramsci in Eastern Crete: Land conflict, stigma, and territorial 'common sense.' Environment and Planning a Economy and Space, 57(2–3), 223–240. https://doi.org/10.1177/0308518x241301986

Lee, B. H., & O'Sullivan, L. F. (2019). Walk the Line: How Successful Are Efforts to Maintain Monogamy in Intimate Relationships? Archives of Sexual Behavior, 48(6), 1735–1748. https://doi.org/10.1007/s10508-018-1376-3

Mattson, R. E., Franco‐Watkins, A. M., & Cunningham, K. (2012). How Do I Regret Thee? Let Me Count My Alternatives: Regret and Decision Making in Intimate Relationships. Psychology, 03(09), 657–665. https://doi.org/10.4236/psych.2012.39100

Micara, A. G. (2011). TRIPS‐plus Border Measures and Access to Medicines. The Journal of World Intellectual Property, 15(1), 73–101. https://doi.org/10.1111/j.1747-1796.2011.00431.x

Naiborhu, M. I., & Wagiman, W. (2024). The Fundamental Position Of Lex Posterior Derogat Legi Priori in the Conflict of Norms Against the Rights of Holders of The Right to Justice. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 5(2), 659–671. https://doi.org/10.59141/jist.v5i2.906

Napier, J. L., & Tyler, T. R. (2008). Does Moral Conviction Really Override Concerns About Procedural Justice? A Reexamination of the Value Protection Model. Social Justice Research, 21(4), 509–528. https://doi.org/10.1007/s11211-008-0083-y

Overall, N. C., Girme, Y. U., Lemay, E. P., & Hammond, M. D. (2014). Attachment anxiety and reactions to relationship threat: The benefits and costs of inducing guilt in romantic partners. Journal of Personality and Social Psychology, 106(2), 235–256. https://doi.org/10.1037/a0034371

Park, G., Bavel, J. V., Hill, L. K., Williams, D. P., & Thayer, J. F. (2015). Social Groups Prioritize Selective Attention to Faces: How Social Identity Shapes Distractor Interference. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2648702

Ross-Tremblay, P. (2020). Thou Shalt Forget. https://doi.org/10.14296/620.9781912250424

Schoukens, H., & Cliquet, A. (2016). Biodiversity offsetting and restoration under the European Union Habitats Directive: balancing between no net loss and deathbed conservation? Ecology and Society, 21(4). https://doi.org/10.5751/es-08456-210410

Simon, J. C., & Gutsell, J. N. (2019). Effects of minimal grouping on implicit prejudice, infrahumanization, and neural processing despite orthogonal social categorizations. Group Processes & Intergroup Relations, 23(3), 323–343. https://doi.org/10.1177/1368430219837348

Tannou, T., Trimaille, H., Mathieu-Nicot, F., Koeberlé, S., Aubry, R., & Godard-Marceau, A. (2020). Investigation of opposition to diagnostic or therapeutic procedures in older people hospitalized in acute geriatric services: the OPTAH pilot study protocol. Pilot and Feasibility Studies, 6(1). https://doi.org/10.1186/s40814-020-00742-7

Tarmidzi, T., Khasanah, K., Arwani, A., Said, K., & Ramadhan, M. U. C. (2024). The Pursuit of Legal Harmony in the Integration of Sharia Economic Law Compilation, OJK Regulations, and DSN-MUI Fatwas. Hikmatuna Journal for Integrative Islamic Studies, 10(1), 121–139. https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v10i1.7342

Vears, D. F., Hallowell, N., Bentzen, H. B., Ellul, B., Nøst, T. H., Kerasidou, A., Kerr, S. M., Mayrhofer, M. Th., Mežinska, S., Ormondroyd, E., Solberg, B., Sand, B. W., & Budin‐Ljøsne, I. (2023). A practical checklist for return of results from genomic research in the European context. European Journal of Human Genetics, 31(6), 687–695. https://doi.org/10.1038/s41431-023-01328-6

Who Owns the Preah Vihear Temple? A Cambodian Position. (2009). Journal of East Asia and International Law, 2(1), 8–8. https://doi.org/10.14330/jeail.2009.2.1.08