01197 - Asas Legalitas dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Normatif dan Komparatif

Abstract

The principle of legality constitutes one of the fundamental pillars of criminal law, asserting that a person may only be punished based on provisions that were in force prior to the act committed. This article examines the principle of legality from the perspective of Islamic Law, focusing on its normative foundations, the construction of the concept of jarimah (criminal act), and the differentiation in the application of the legality principle across various categories of offenses. Through a normative-comparative approach, this study demonstrates that Islamic Law grounds the principle of legality in the normative proposition that "there is no punishment before the delivery of the message" (QS. al-Isrā' 17:15), operationalized through the maxim lā jarīmah bilā dalīl (no criminal act without legal basis). Islamic Law applies the legality principle most strictly to hudud and qisas–diyat offenses, while allowing greater flexibility in ta'zir offenses to accommodate public interest (maslahah). A notable distinction from modern positive criminal law lies in the question of analogy (qiyas): Islamic Law recognizes qiyas as a method of legal discovery, whereas modern positive criminal law attaches the legality principle to a prohibition on analogy (lex stricta). This study concludes that the principle of non-retroactivity remains the dominant rule in Islamic criminal law, while exceptions are recognized only under strict moral-juridical conditions.

Keywords: legality principle; Islamic criminal law; jarimah; non-retroactivity; qiyas

________________________________________

Abstrak

Asas legalitas merupakan salah satu pilar fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan yang telah berlaku sebelumnya. Artikel ini mengkaji asas legalitas dari perspektif Hukum Islam dengan memusatkan perhatian pada landasan normatifnya, konstruksi konsep jarimah (tindak pidana), serta diferensiasi penerapan asas legalitas pada berbagai kategori tindak pidana. Melalui pendekatan normatif-komparatif, kajian ini menunjukkan bahwa Hukum Islam mendasarkan asas legalitas pada gagasan normatif "tidak ada azab sebelum risalah" (QS. al-Isrā' 17:15) yang dioperasionalkan melalui kaidah lā jarīmah bilā dalīl (tidak ada tindak pidana tanpa dalil). Hukum Islam menerapkan asas legalitas paling ketat pada jarimah hudud dan qisas–diyat, sementara memberikan kelonggaran lebih besar pada jarimah ta'zir untuk memenuhi kemaslahatan. Titik beda menonjol dengan hukum pidana positif modern terletak pada persoalan analogi (qiyas): Hukum Islam mengenal qiyas sebagai metode penemuan hukum, sedangkan hukum pidana positif menautkan asas legalitas pada larangan analogi (lex stricta). Kajian ini menyimpulkan bahwa prinsip non-retroaktivitas tetap menjadi aturan dominan dalam hukum pidana Islam, sementara pengecualian diakui hanya di bawah syarat moral-yuridis yang ketat.

Kata Kunci: asas legalitas; hukum pidana Islam; jarimah; non-retroaktivitas; qiyas

________________________________________

1. Pendahuluan

Asas legalitas dalam hukum pidana pada pokoknya memuat gagasan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatan beserta ancaman sanksinya telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan, dan karena itu ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut (non-retroaktif). Rumusan ini dalam tradisi hukum modern sering dirangkum dalam adagium nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali serta diturunkan ke dalam beberapa prinsip—antara lain lex praevia, lex scripta, lex certa, dan lex stricta—yang berfungsi menjaga kepastian hukum dan membatasi kesewenang-wenangan dalam pemidanaan (Ikhwan, 2009).

Dalam konteks pembahasan ini, fokusnya ialah bagaimana prinsip tersebut—khususnya larangan retroaktivitas: "tidak ada pemidanaan tanpa ketentuan sebelumnya"—dipahami dan dioperasionalkan menurut Hukum Islam, termasuk bagaimana Hukum Islam membangun dasar normatifnya, mengkonstruksi konsep jarimah (tindak pidana), dan membedakan tingkat keketatan penerapan asas legalitas pada berbagai jenis jarimah (Amni et al., 2022; Ikhwan, 2009; Yanto & Hikmah, 2023).

________________________________________

2. Landasan Normatif Asas Legalitas dalam Hukum Islam: "Tidak Ada Azab Sebelum Risalah"

Dalam Hukum Islam, asas legalitas kerap dijelaskan sebagai prinsip bahwa seseorang tidak dapat dibebani sanksi sebelum adanya penyampaian ketentuan (risalah) yang menjadi dasar pertanggungjawaban. Salah satu rujukan normatif yang dipakai untuk menegaskan ide ini ialah QS. al-Isrā' (17): 15 ("dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul"), yang dipahami sebagai penegasan bahwa penghukuman mensyaratkan adanya pemberitahuan atau penetapan normatif terlebih dahulu (Yanto & Hikmah, 2023). Dengan kerangka demikian, asas legalitas Hukum Islam tidak sekadar dipahami sebagai teknis prosedural, melainkan terkait langsung dengan sumber normativitas (nas) dan orientasi perlindungan manusia melalui pembatasan pemidanaan pada apa yang telah dinyatakan, diberitakan, atau ditetapkan sebelumnya (Amni et al., 2022; Muammar, 2023; Yanto & Hikmah, 2023).

Sejalan dengan itu, literatur yang membahas perbandingan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam menegaskan bahwa seseorang "mempunyai kebebasan" untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan selama belum ada ketentuan (nas) yang melarangnya; baru setelah ada nas yang melarang, perbuatan dapat dipandang sebagai terlarang dan membuka kemungkinan penjatuhan sanksi (Amni et al., 2022). Pada titik inilah asas legalitas dalam Hukum Islam dipahami berkelindan dengan ide "peringatan terlebih dahulu" sebelum ancaman diwujudkan dalam sanksi, sekaligus menjadi fondasi etik-yuridis yang menahan perluasan pemidanaan tanpa dasar normatif yang mendahului perbuatan (Amni et al., 2022; Ikhwan, 2009; Yanto & Hikmah, 2023).

________________________________________

3. Konsepsi Jarimah dan Uqubah: Perbuatan Menjadi Pidana karena Ada Sanksi yang Ditentukan

Pembahasan asas legalitas dalam perspektif Hukum Islam menjadi lebih jelas ketika ditempatkan dalam konsepsi jarimah dan uqubah. Dalam kajian yang secara khusus menyoroti retroaktivitas, ditegaskan bahwa dalam Hukum Islam suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana (jarimah) apabila dibuktikan dengan dasar-dasar yuridis; bahkan ditegaskan pula bahwa suatu perbuatan "tidak dianggap sebagai kejahatan" apabila tidak ada hukuman baginya, sehingga larangan semata tidak cukup menjadikan perbuatan itu jarimah tanpa adanya penetapan sanksi yang menyertainya (Ikhwan, 2009). Dengan kata lain, relasi larangan–sanksi dalam Hukum Islam digunakan untuk menegaskan fungsi asas legalitas: pemidanaan dibatasi pada perbuatan yang telah ditentukan status jarimah-nya dan telah ditetapkan konsekuensi uqubah-nya (Amni et al., 2022; Ikhwan, 2009; Muammar, 2023).

Kerangka di atas juga dipertegas melalui rumusan prinsip yang dalam literatur Hukum Islam ditampilkan sebagai lā jarīmah bilā dalīl (tidak ada jarimah tanpa dalil), yang dijadikan dasar untuk membatasi kriminalisasi dan pemidanaan pada perbuatan yang memiliki dasar normatif atau yuridis (Ikhwan, 2009). Studi yang sama menunjukkan contoh penerapan prinsip tersebut—misalnya dalam kasus riba—untuk menggambarkan bahwa status jarimah tidak dibangun dari penilaian moral semata, melainkan harus ditautkan pada dasar hukum (dalil) dan konsekuensi sanksinya (Ikhwan, 2009). Dengan demikian, asas legalitas dalam Hukum Islam beroperasi sebagai mekanisme pembatas (limitation) yang menahan pemidanaan tanpa dasar, sekaligus sebagai mekanisme kepastian yang menuntut adanya dalil dan rumusan konsekuensi uqubah (Ikhwan, 2009; Muammar, 2023; Yanto & Hikmah, 2023).

________________________________________

4. Makna "Undang-Undang Sebelumnya" dalam Hukum Islam dan Relasinya dengan Empat Prinsip Legalitas (Praevia, Scripta, Certa, Stricta)

Dalam tradisi hukum pidana modern, asas legalitas sering diuraikan ke dalam empat syarat atau prinsip: (i) nullum crimen, nulla poena sine lege praevia (larangan berlaku surut); (ii) …sine lege scripta (harus tertulis); (iii) …sine lege certa (harus jelas atau definitif); dan (iv) …sine lege stricta (harus ditafsir ketat; analogi dilarang) (Muammar, 2023). Kerangka empat prinsip ini dipaparkan secara eksplisit dalam pembahasan asas legalitas oleh rujukan-rujukan yang mengutip klasifikasi Boot, sekaligus menegaskan konsekuensi utamanya bahwa ketentuan pidana tidak boleh retroaktif, harus dirumuskan secara tertulis, jelas, dan tidak diperluas melalui analogi (Muammar, 2023).

Kendati terminologi "undang-undang"—dalam arti produk negara—adalah ciri khas sistem hukum positif modern, pemetaan empat prinsip tersebut tetap membantu menstrukturkan diskusi: prinsip praevia selaras dengan gagasan al-Isrā' ayat 15 tentang tidak adanya azab sebelum penyampaian risalah; prinsip certa dan stricta relevan dengan tuntutan kejelasan dan pembatasan pemidanaan; sementara prinsip scripta memunculkan diskusi tentang perbedaan penting antara hukum positif—yang menuntut bentuk tertulis negara—dan Hukum Islam yang berbasis nas serta mekanisme ijtihad tertentu (Yanto & Hikmah, 2023).

Pada tataran perbandingan, kajian komparatif menegaskan bahwa asas legalitas juga memiliki dimensi berbeda dalam Hukum Islam: penerapannya tidak seragam untuk seluruh jenis jarimah, karena pada sebagian kategori—misalnya hudud, qisas, dan diyat—ia diterapkan lebih ketat, sedangkan pada kategori lain (ta'zir) ia cenderung lebih lentur untuk memenuhi kemaslahatan (Amni et al., 2022; Ikhwan, 2009). Di sini tampak nuansa penting: keselarasan umum dengan ide praevia (non-retroaktif) tetap dijaga, tetapi cara Hukum Islam mengelola "ketertulisan" (scripta) dan larangan analogi (stricta) tidak identik dengan hukum positif modern (Amni et al., 2022; Ikhwan, 2009; Yuherawan et al., 2021).

________________________________________

5. Non-Retroaktivitas (Lex Praevia) dalam Hukum Islam dan Pengecualiannya yang Diperdebatkan

Secara prinsip, kajian mengenai retroaktivitas dari perspektif Hukum Islam menegaskan bahwa setiap putusan yuridis pada dasarnya berpegang pada asas legalitas yang membatasi keberlakuan hukum untuk masa depan, bukan berlaku surut (Ikhwan, 2009). Dengan demikian, prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan dinyatakan sebagai garis utama dalam penalaran pidana Islam ketika menilai apakah suatu perbuatan dapat diposisikan sebagai jarimah dan dijatuhi uqubah (Amni et al., 2022; Ikhwan, 2009; Yanto & Hikmah, 2023).

Namun, literatur yang sama juga mencatat adanya nuansa di kalangan mayoritas ulama: prinsip retroaktivitas dapat dipertimbangkan jika hukum baru dipandang lebih adil dan lebih manusiawi serta tidak merusak pencapaian tujuan-tujuan hukum; sekaligus ditegaskan bahwa penerapan retroaktivitas untuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat tidak dibolehkan karena tidak memenuhi syarat "lebih adil dan manusiawi" dalam kerangka tujuan hukum tersebut (Ikhwan, 2009). Catatan ini penting karena menunjukkan bahwa sekalipun prinsip non-retroaktif adalah default dalam asas legalitas, diskursus Hukum Islam tetap mengenal perdebatan kondisi-kondisi terbatas yang dapat membuka ruang pengecualian, tetapi dengan prasyarat moral-yuridis yang ketat dan—dalam contoh yang diberikan—tidak dapat digunakan untuk melegitimasi retroaktivitas pada kategori pelanggaran tertentu, yakni pelanggaran HAM berat (Ikhwan, 2009; Muammar, 2023).

Dengan demikian, prinsip "hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan sebelumnya" tetap dominan, sementara pengecualian diperlakukan sebagai isu yang diperdebatkan dan dibatasi oleh syarat keadilan-kemanusiaan serta tujuan hukum (Ikhwan, 2009; Muammar, 2023).

________________________________________

6. Diferensiasi Penerapan Asas Legalitas pada Hudud, Qisas–Diyat, dan Ta'zir

Salah satu kontribusi penting perspektif Hukum Islam terhadap asas legalitas ialah pembedaan derajat keketatan penerapan legalitas pada berbagai kategori jarimah. Kajian tentang retroaktivitas menegaskan bahwa prinsip legalitas diterapkan lebih ketat pada tindak pidana hudud, qisas, dan diyat dibandingkan pada tindak pidana ta'zir (Ikhwan, 2009). Studi komparatif juga menegaskan garis yang sama: dalam jarimah hudud serta qisas–diyat, asas legalitas diterapkan "secara kuat", sedangkan dalam jarimah ta'zir penerapannya lebih "relaks" agar kemaslahatan masyarakat dapat dipenuhi (Amni et al., 2022).

Klaim ini sekaligus memperlihatkan arsitektur internal Hukum Islam: kepastian dan pembatasan pemidanaan dijaga paling ketat pada kategori yang jenis jarimah dan sanksinya ditentukan secara tegas, sementara ruang diskresi—misalnya pada ta'zir—lebih besar dan berpotensi menuntut parameter-parameter tambahan agar tidak bergeser menjadi kesewenang-wenangan (Amni et al., 2022; Ikhwan, 2009; Muammar, 2023).

Dalam kerangka tersebut, literatur yang membahas prinsip legalitas dalam hukum pidana Islam juga menekankan bahwa asas legalitas hukum pidana Islam memiliki karakteristik fleksibilitas dalam penerapannya karena didukung oleh klasifikasi tindak pidana yang efisien (Muammar, 2023). Pernyataan ini dapat dibaca sebagai penjelasan sistemik: fleksibilitas bukanlah penolakan terhadap asas legalitas, melainkan lahir dari desain kategorisasi (hudud–qisas/diyat–ta'zir) yang memungkinkan perbedaan intensitas "legalitas" sesuai kebutuhan keadilan dan tata kelola kemaslahatan (Ikhwan, 2009; Muammar, 2023). Dengan demikian, prinsip "hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan sebelumnya" tetap menjadi rujukan, tetapi implementasinya berinteraksi dengan struktur klasifikasi jarimah dan corak sanksi yang berbeda-beda (Amni et al., 2022; Ikhwan, 2009; Muammar, 2023).

________________________________________

7. Qiyas (Analogi) dan Asas Legalitas: Titik Beda Penting dengan Hukum Pidana Positif

Dalam hukum pidana positif modern, salah satu implikasi penting asas legalitas—terutama lex stricta—adalah larangan analogi untuk membentuk delik baru atau memperluas rumusan delik di luar yang ditetapkan (Yuherawan et al., 2021). Sebaliknya, kajian komparatif menyatakan bahwa dalam hukum pidana Islam tidak terdapat larangan penggunaan analogi, sementara dalam hukum pidana Indonesia penggunaan analogi tidak diperbolehkan (Amni et al., 2022).

Tema ini diperdalam oleh kajian khusus mengenai qiyas dan asas legalitas yang menegaskan bahwa qiyas—sebagai metode analogi dalam tradisi hukum Islam—telah banyak ditemukan dalam hukum pidana Islam; sedangkan dalam hukum pidana positif, analogi menghadapi "tembok besar" berupa asas legalitas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan larangan analogi yang ditegaskan pula dalam rancangan KUHP (Yuherawan et al., 2021). Dalam diskursus yang sama, ditegaskan pula adanya perdebatan panjang mengenai keabsahan analogi dalam ranah pidana, sehingga relasi qiyas–legalitas tidak bersifat sederhana, meskipun qiyas dan asas legalitas pada level tertentu dipandang "saling membutuhkan" (Yuherawan et al., 2021).

Kritik terhadap larangan analogi dalam hukum pidana juga menegaskan bahwa doktrin pelarangan analogi merupakan konsekuensi logis dari nullum crimen, nulla poena sine lege stricta sebagai salah satu pilar asas legalitas, namun pada saat yang sama doktrin tersebut dinilai tidak sejalan dengan konsep Hukum Islam yang mengenal qiyas (Sudaryanto & Riyanto, 2016).

Dengan menggabungkan dua arus rujukan ini, tampak nuansa sintesis berikut: prinsip legalitas—kepastian dan pembatasan—tetap diakui, tetapi Hukum Islam membuka ruang metode penemuan hukum (qiyas/ijtihad) yang—jika tidak dikendalikan oleh prasyarat dalil dan struktur jarimah—dapat tampak bertentangan dengan stricta versi hukum positif, walaupun secara normatif Hukum Islam tetap menautkan jarimah pada dalil dan kerangka uqubah (Ikhwan, 2009; Sudaryanto & Riyanto, 2016; Yuherawan et al., 2021). Karena itu, ketika asas legalitas didefinisikan sebagai "hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan yang telah ada sebelumnya", Hukum Islam cenderung menekankan "ketentuan sebelumnya" sebagai keberadaan dalil atau ketentuan normatif yang dapat ditarik melalui metodologi yang diakui, sementara hukum positif menekankan "ketentuan sebelumnya" sebagai rumusan tertulis negara yang tidak boleh diperluas dengan analogi (Sudaryanto & Riyanto, 2016; Yuherawan et al., 2021).

________________________________________

8. Fungsi Perlindungan dan Orientasi Keadilan dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam

Kajian mengenai asas legalitas hukum pidana Islam menegaskan kedekatannya dengan norma agama karena bersumber dari nas, sehingga rumusan legalitasnya "kental" dengan makna teologis dan spiritualitas (Muammar, 2023). Sementara itu, kajian komparatif menyatakan bahwa asas legalitas dalam hukum pidana Islam bertujuan "memuliakan manusia" melalui pemeliharaan keturunan, harta, akal, jiwa, dan agama (Amni et al., 2022). Dua penekanan ini memperlihatkan bahwa asas legalitas dalam Hukum Islam tidak hanya dimaknai sebagai instrumen teknis kepastian—sebagaimana sering ditekankan dalam tradisi legalitas formil—melainkan dikaitkan dengan orientasi perlindungan martabat dan tujuan normatif yang lebih luas, dengan tetap mempertahankan struktur pembatas bahwa perbuatan tidak dapat dipidana tanpa dasar normatif yang mendahului (Amni et al., 2022; Muammar, 2023; Yanto & Hikmah, 2023).

Dalam kaitan dengan kewenangan penegak hukum, studi komparatif juga menyatakan bahwa asas legalitas dalam hukum pidana Islam memiliki pengaruh besar terhadap kekuasaan hakim karena cakupan kewenangan hakim dalam hukum pidana Islam dinilai lebih luas dibanding hakim dalam hukum positif, terutama dalam konteks pemenuhan kepentingan umum (Amni et al., 2022). Namun, perlu dicatat bahwa keluasan ini—sebagaimana diuraikan melalui pembedaan hudud/qisas–diyat versus ta'zir—tidak berarti meniadakan asas legalitas, melainkan menempatkan legalitas dalam desain sistem yang mengombinasikan ketegasan pada kategori tertentu dengan ruang diskresi pada kategori lain (Amni et al., 2022; Ikhwan, 2009; Muammar, 2023).

Dengan demikian, prinsip "hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan sebelumnya" dalam Hukum Islam perlu dibaca bersama perangkat pembatas internalnya: keterikatan pada dalil (lā jarīmah bilā dalīl), keterikatan pada relasi larangan–sanksi, dan diferensiasi kategori jarimah untuk mengelola kepastian dan kemaslahatan secara simultan (Amni et al., 2022; Ikhwan, 2009; Muammar, 2023).

________________________________________

9. Kesimpulan

Prinsip bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan yang telah berlaku sebelumnya (non-retroaktif) memperoleh landasan dan artikulasi yang kuat dalam Hukum Islam melalui gagasan normatif bahwa tidak ada azab sebelum risalah (QS. al-Isrā' 15) serta kaidah bahwa jarimah mensyaratkan dalil dan penetapan sanksi (uqubah), bukan sekadar penilaian moral tanpa dasar normatif (Ikhwan, 2009; Yanto & Hikmah, 2023).

Pada saat yang sama, Hukum Islam mengelola asas legalitas melalui struktur klasifikasi jarimah: penerapan legalitas paling ketat pada hudud serta qisas–diyat dan lebih lentur pada ta'zir untuk memungkinkan pemenuhan kemaslahatan, sehingga "legalitas" tidak dipahami sebagai monolit yang seragam pada seluruh jenis tindak pidana (Amni et al., 2022; Ikhwan, 2009; Muammar, 2023).

Nuansa penting lainnya ialah adanya perdebatan tentang pengecualian retroaktivitas: mayoritas ulama disebut membuka kemungkinan retroaktif jika hukum baru lebih adil dan manusiawi serta tidak merusak tujuan hukum, tetapi penerapannya untuk pelanggaran HAM berat dinyatakan tidak dapat dibenarkan dalam kerangka syarat tersebut (Ikhwan, 2009).

Akhirnya, titik beda menonjol dengan hukum pidana positif modern ialah soal analogi (qiyas): Hukum Islam mengenal qiyas sebagai metode penemuan hukum, sedangkan hukum pidana positif menautkan asas legalitas pada larangan analogi (lex stricta), sehingga konsepsi "ketentuan sebelumnya" dalam Hukum Islam lebih berfokus pada keberadaan dalil dan metodologi istinbath yang diakui, sementara dalam hukum positif lebih berfokus pada rumusan tertulis negara yang tidak boleh diperluas melalui analogi (Amni et al., 2022; Sudaryanto & Riyanto, 2016; Yuherawan et al., 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Amni, A. C., Fitriono, R. A., Saputra, B. B. D., & Wiryawan, S. (2022). Pengaruh dari perkembangan asas legalitas yang terdapat pada RUU KUHP terhadap sistem hukum di Indonesia. Res Judicata, 5(1), 34. https://doi.org/10.29406/rj.v5i1.4277

Ikhwan, I. (2009). Asas retroaktif pada kasus pelanggaran HAM (perspektif Hukum Islam). Ulumuna, 13(1), 59–80. https://doi.org/10.20414/ujis.v13i1.372

Muammar, M. (2023). Penanganan tindak pidana viral: Reduksi terhadap asas legalitas ke asas viralitas. Pattimura Legal Journal, 2(1), 19–29. https://doi.org/10.47268/pela.v2i1.8362

Sudaryanto, A., & Riyanto, S. H. S. (2016). Eksistensi delik adat di lingkungan masyarakat Sentolo, Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta. Mimbar Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 28(1), 46. https://doi.org/10.22146/jmh.15866

Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Akomodasi hukum yang hidup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menurut perspektif asas legalitas. Recht Studiosum Law Review, 2(2), 81–91. https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14162

Yuherawan, D. S., Juita, S. R., Utari, I. S., & Soraya, J. (2021). Asas nullum crimen sine poena pada rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 2(1), 1–19. https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i1.8