01191 - Equality Before the Law dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Normatif, Historis, dan Kontemporer

Abstract

This article examines the principle of equality before the law within the framework of Islamic law through a normative, historical, and contemporary lens. Drawing on a synthesis of existing literature, this study argues that equality before the law is not an external value imposed upon Islamic legal tradition, but rather an intrinsic principle rooted in the universal foundations of the Qur'an, the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah), and early Islamic historical practice. The analysis demonstrates that the principle of al-musāwah (equality) constitutes a general objective of Islamic law as articulated by scholars such as Ibn ʿĀshūr, and that discrimination in legal enforcement constitutes a form of social harm (mafsadah) contrary to the spirit of shariah. The article further examines the application of this principle across domains of criminal law, family law, and Islamic economic transactions (muamalah), as well as its function as a corrective standard for evaluating contemporary Islamic legal policies, including the implementation of the Aceh Qanun Jinayat. The article concludes that equality before the law in Islamic jurisprudence serves simultaneously as a moral doctrine, an operational procedural principle, and an evaluative standard for ensuring that legal policy, judicial procedure, and enforcement practice remain aligned with the Islamic legal objectives of justice, welfare, and the protection of human dignity.

Keywords: equality before the law, Islamic law, maqāṣid al-sharī'ah, al-musāwah, non-discrimination, human rights

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji asas equality before the law dalam kerangka hukum Islam melalui pendekatan normatif, historis, dan kontemporer. Melalui sintesis terhadap literatur yang ada, kajian ini berargumen bahwa persamaan di hadapan hukum bukan merupakan nilai eksternal yang dipaksakan kepada tradisi hukum Islam, melainkan prinsip intrinsik yang berakar pada fondasi universal Al-Qur'an, tujuan hukum Islam (maqāṣid al-sharī'ah), dan praktik historis Islam awal. Analisis menunjukkan bahwa prinsip al-musāwah (kesetaraan) merupakan tujuan umum hukum Islam sebagaimana diartikulasikan oleh para ulama seperti Ibn ʿĀshūr, dan bahwa diskriminasi dalam penegakan hukum merupakan bentuk kerusakan sosial (mafsadah) yang bertentangan dengan spirit syariah. Artikel ini juga mengkaji penerapan prinsip tersebut dalam ranah hukum pidana, hukum keluarga, dan muamalah, serta fungsinya sebagai standar korektif dalam mengevaluasi kebijakan hukum Islam kontemporer, termasuk penerapan Qanun Jinayat Aceh. Artikel ini menyimpulkan bahwa equality before the law dalam yurisprudensi Islam berfungsi sekaligus sebagai doktrin moral, prinsip prosedural operasional, dan standar evaluatif untuk memastikan bahwa kebijakan hukum, prosedur peradilan, dan praktik penegakan hukum tetap selaras dengan tujuan hukum Islam berupa keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan martabat manusia.

Kata kunci: persamaan di hadapan hukum, hukum Islam, maqāṣid al-sharī'ah, al-musāwah, non-diskriminasi, hak asasi manusia

________________________________________

I. Pendahuluan

Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi.

Asas equality before the law (persamaan/kesetaraan di hadapan hukum) pada dasarnya menunjuk pada tuntutan bahwa hukum tidak boleh membeda-bedakan manusia berdasarkan atribut non-yuridis seperti kedudukan sosial, kekayaan, pendidikan, atau status lain yang tidak relevan dengan penilaian hukum; ide sentralnya adalah "di hadapan hukum manusia adalah sama" (Af'idah, 2023; Hamzah et al., 2019). Dalam literatur yang membahas persamaan di hadapan hukum, istilah ini juga kerap diekspresikan dalam variasi padanan seperti "persamaan di hadapan hukum", "persamaan kedudukan di hadapan hukum", atau "persamaan di muka hukum", yang semuanya merujuk pada gagasan equality before the law (Af'idah, 2023).

Di dalam perspektif hukum Islam, prinsip ini dipahami sebagai prinsip mendasar yang harus "dihidupi dan diimplementasikan" dalam penegakan hukum agar tidak terjadi diskriminasi, terutama ketika hukum digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berdampak langsung pada hak dan martabat manusia (Hamidah, 2013; Hamzah et al., 2019). Dengan demikian, pembahasan asas persamaan di hadapan hukum dalam hukum Islam tidak sekadar berbicara tentang prosedur formal, melainkan juga tentang orientasi etis-normatif syariah yang mengarahkan penerapan hukum menuju keadilan dan peniadaan perlakuan diskriminatif (Hamidah, 2013; Putri et al., 2023).

Kerangka hukum Islam sendiri diposisikan oleh sejumlah kajian sebagai sistem normatif yang berdiri di atas prinsip-prinsip universal—di antaranya keadilan, kesetaraan, kebebasan, dan perlindungan hak asasi manusia—yang semestinya menjadi tolok ukur bagi cabang-cabang hukum, termasuk hukum publik (pidana/ketatanegaraan) dan privat (keluarga/muamalah) (Fahmi, 2012; Maksum, 2014). Karena itu, ketika dikatakan "semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi", pernyataan tersebut menemukan resonansinya dalam doktrin umum bahwa syariah hadir untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan manusia, serta mencegah kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan sosial (Hamidah, 2013). Prinsip persamaan (al-musāwah/al-musāwwah) dan keadilan (al-'adālah) dalam berbagai tulisan kontemporer bahkan ditempatkan sebagai "prinsip dasar Islam" yang mesti menjiwai cara membaca teks dan cara merumuskan/menjalankan hukum (Chakim & Habib, 2022; Hamidah, 2013).

________________________________________

II. Fondasi Normatif: Persamaan Manusia sebagai Dasar Etika Hukum

A. Landasan Al-Qur'an dan Prinsip Universal

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa kesetaraan manusia merupakan fondasi teologis-etis dalam Islam: manusia tidak dibedakan dalam nilai kemanusiaannya, dan ukuran kemuliaan bukan atribut sosial melainkan kualitas moral-spiritual (ketakwaan), sebagaimana dipahami dari rujukan pada QS. al-Ḥujurāt: 13 dalam pembahasan kesetaraan manusia (Hamidah, 2013; Maksum, 2014). Dalam artikulasi nilai-nilai universal syariah, Hamidah juga mengaitkan prinsip "tanpa memandang perbedaan kelamin, warna kulit, atau suku bangsa di hadapan Allah" dengan QS. al-Ḥujurāt: 13, sekaligus menempatkan "persamaan di depan hukum" sebagai salah satu nilai universal yang dirujukkan pada QS. al-Mā'idah: 8 (Hamidah, 2013).

Pada titik ini, persamaan di hadapan hukum tidak berdiri sendiri, melainkan terjalin dengan doktrin keadilan sebagai prinsip yang "harus ditegakkan" dalam seluruh tatanan kehidupan (personal, keluarga, sosial) (Hamidah, 2013), serta dengan gagasan bahwa Islam "menjadikan prinsip kesetaraan berlaku untuk semua orang" tanpa memandang warna kulit, ras, atau jenis kelamin (Putri et al., 2023). Karena itu, asas persamaan di hadapan hukum dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari pengakuan atas kesetaraan martabat manusia dan kewajiban menegakkan keadilan secara tidak diskriminatif (Hamidah, 2013; Putri et al., 2023).

B. Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Kerangka Teori Tujuan Hukum

Di ranah teori tujuan hukum (maqāṣid al-sharī'ah), beberapa rujukan menekankan bahwa syariah tidak memiliki tujuan lain selain kemaslahatan manusia, dan bahwa seluruh teks serta hukum-hukumnya berfungsi merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (Hamidah, 2013). Hamidah mengutip pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyyah bahwa syariah dibangun di atas kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia; semua hukum syariah adalah adil, rahmat, maslahat, dan bijak (Hamidah, 2013).

Dalam kerangka yang sama, literatur tentang maqāṣid kontemporer menekankan pergeseran orientasi dari "perlindungan/pelestarian" menuju "pengembangan dan pemenuhan hak"—sehingga kesetaraan (termasuk kesetaraan gender maupun kesetaraan manusia dalam ruang publik) dibaca sebagai bagian dari agenda pemenuhan hak asasi manusia dan kemaslahatan publik (Chakim & Habib, 2022; Fauzan & Hamzah, 2024). Dengan demikian, secara konseptual, asas equality before the law dalam hukum Islam dapat disintesiskan sebagai: (i) turunan dari prinsip universal kesetaraan martabat manusia; (ii) instrumen operasional penegakan keadilan; dan (iii) manifestasi maqāṣid untuk memastikan kemaslahatan dan mencegah mafsadah yang lahir dari diskriminasi (Hamidah, 2013).

________________________________________

III. Prinsip Al-Musāwah sebagai Tujuan Umum Syariah dan Implikasinya bagi Non-Diskriminasi Hukum

Beberapa kajian secara eksplisit menempatkan "kesetaraan" sebagai maqāṣid umum hukum Islam. Analisis terhadap equality before the law dalam konteks Qanun Jinayat Aceh, misalnya, menguraikan bahwa memperlakukan orang secara adil dan setara dipahami sebagai maqāṣid 'āmmah dan tujuan ditegakkannya hukum yang dalam cakupan luas disebut maqāṣid al-sharī'ah; di sana juga dikemukakan bahwa al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr (sebagaimana diterangkan Jasser Auda) mengusulkan "kesetaraan" sebagai maqāṣid umum hukum Islam (Akbar et al., 2022). Sejalan dengan itu, kajian tentang hak asuh anak pascaperceraian dalam perspektif Ibn 'Āsyūr menyatakan bahwa Ibn 'Āsyūr memasukkan prinsip kesetaraan (al-musāwah) sebagai salah satu tujuan syariah, dengan penekanan bahwa syariah bertujuan menegakkan kesetaraan di antara manusia terlepas dari perbedaan ras, gender, atau status sosial (Fauzan & Hamzah, 2024).

Dalam konteks hukum keluarga Indonesia, kajian mengenai keharusan ikrar talak di depan majelis hakim juga menegaskan bahwa perspektif maqāṣid Ibn 'Āsyūr—dengan pilar al-Fiṭrah, as-Samāḥah, al-Musāwah, dan al-Ḥurriyyah—memungkinkan pembacaan kemaslahatan yang mengaitkan kewajiban prosedural tertentu dengan "equality before the law" dan kepastian hukum bagi para pihak (Ludfi, 2023).

Sintesis dari rujukan-rujukan ini memberikan dua konsekuensi penting. Pertama, jika kesetaraan adalah bagian dari maqāṣid umum, maka asas equality before the law bukan "nilai eksternal" yang dipaksakan dari luar Islam, melainkan dapat dijustifikasi dari dalam bangunan tujuan syariah itu sendiri (Akbar et al., 2022; Fauzan & Hamzah, 2024). Kedua, karena maqāṣid berorientasi kemaslahatan publik dan pencegahan kerusakan, maka diskriminasi—baik yang muncul karena status sosial, kekuasaan, gender, maupun identitas lain—dapat dibaca sebagai mafsadah yang bertentangan dengan arah syariah yang adil, rahmatan, dan maslahat (Hamidah, 2013; Ludfi, 2023). Konsekuensinya, penegakan hukum yang membedakan manusia karena identitas non-yuridis bukan hanya melanggar etika keadilan, tetapi juga menyalahi orientasi maqāṣid yang menuntut kemaslahatan dan perlindungan martabat manusia (Hamidah, 2013; Putri et al., 2023).

________________________________________

IV. Preseden Normatif-Historis: Piagam Madinah sebagai Horizon Praksis Persamaan di Hadapan Hukum

Dalam literatur yang meninjau prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dari perspektif hukum Islam, masa Rasulullah SAW. sering dijadikan titik rujukan praksis, antara lain melalui Piagam Madinah yang dipaparkan sebagai instrumen yang menegaskan kewajiban berlaku adil tanpa membedakan masyarakat biasa dan masyarakat elit (Hamzah et al., 2019). Sejalan dengan itu, kajian fikih siyasah menempatkan Piagam Madinah sebagai kerangka ketatanegaraan awal yang memuat prinsip kesetaraan; bahkan dinyatakan bahwa non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama, serta bahwa Piagam Madinah melindungi masyarakat majemuk (A. D. Putri et al., 2024).

Dalam pembacaan yang lebih eksplisit, riset tentang konvergensi nilai Pancasila dan Piagam Madinah menyebut dokumen tersebut menegaskan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh warga Madinah—Muslim maupun non-Muslim—tanpa pandang bulu terhadap suku, agama, atau latar belakang (Faza et al., 2024). Di sini, Piagam Madinah dapat dipahami bukan sekadar "dokumen sejarah", melainkan contoh normatif bahwa tata kelola masyarakat majemuk dalam Islam dikonsepsikan dengan basis keadilan dan kesetaraan, termasuk dalam aspek penyelesaian sengketa dan perlindungan hak warga (Faza et al., 2024; A. D. Putri et al., 2024).

Penting dicatat bahwa narasi Piagam Madinah dalam rujukan-rujukan tersebut tidak meniadakan kenyataan bahwa implementasi prinsip kesetaraan dapat menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan realitas sosial-politik. Akan tetapi, justru karena Piagam Madinah dihadirkan sebagai contoh penerapan awal, ia berfungsi sebagai standar evaluatif: praktik hukum yang menghasilkan pembedaan tidak sah (misalnya pembedaan karena elitisme, atau pengistimewaan kelompok tertentu dalam proses hukum) dapat diuji terhadap prinsip "tidak membedakan masyarakat biasa dan elit" yang digarisbawahi dalam pengalaman kenabian (Hamidah, 2013; Hamzah et al., 2019). Dengan demikian, Piagam Madinah dalam sintesis literatur ini meneguhkan bahwa asas equality before the law memiliki akar praksis dalam pengalaman historis masyarakat Islam awal, sekaligus menyediakan basis argumentatif untuk menolak diskriminasi hukum dalam konteks masyarakat plural (Faza et al., 2024; Hamzah et al., 2019; A. D. Putri et al., 2024).

________________________________________

V. Kesetaraan di Hadapan Hukum sebagai Syarat Penegakan Hukum yang Adil

A. Dimensi Hukum Pidana

Kajian tentang penegakan hukum terhadap prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum menekankan bahwa equality before the law merupakan prinsip yang "sangat penting" dalam penegakan hukum dan harus diimplementasikan agar tidak terjadi diskriminasi, terutama dalam konteks hukum pidana (Hamzah et al., 2019). Dalam kerangka ini, persamaan di hadapan hukum diposisikan sebagai "sarana yang harus dihidupi dan dilaksanakan" untuk memutuskan masalah—terutama perkara pidana—dengan adil (Hamzah et al., 2019). Sementara itu, Hamidah mengaitkan prinsip persamaan/kesetaraan manusia dengan mandat untuk bersikap adil dan menegakkan keadilan, dan menegaskan bahwa doktrin keadilan merupakan prinsip yang harus ditegakkan dalam seluruh tatanan kehidupan; dalam pemetaan nilai universal, persamaan di depan hukum juga dirujukkan pada QS. al-Mā'idah: 8 (Hamidah, 2013).

Melalui sintesis ini, dapat dirumuskan bahwa hukum pidana (sebagai salah satu arena paling keras dari kekuasaan negara/otoritas) justru menuntut standar paling ketat untuk memastikan prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan perlakuan, karena konsekuensinya menyentuh langsung kebebasan, kehormatan, dan keselamatan manusia (Hamidah, 2013; Hamzah et al., 2019).

Dalam pengembangan pemikiran maqāṣid, keadilan dan kesetaraan bukan sekadar slogan moral, tetapi bagian dari "arah" syariah untuk memastikan kemaslahatan dan menutup jalan mafsadah. Ketika syariah dipahami sebagai perangkat hukum yang seluruhnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (Hamidah, 2013), maka diskriminasi dalam penegakan hukum pidana dapat dipandang sebagai kerusakan sosial (mafsadah) karena mencederai rasa keadilan dan meruntuhkan kepercayaan publik kepada hukum (Hamidah, 2013; Hamzah et al., 2019).

Dalam horizon ini, asas persamaan di hadapan hukum dapat dipahami sebagai jaminan prosedural sekaligus jaminan moral: prosedural karena menuntut perlakuan sama dalam proses penegakan hukum, moral karena ia adalah konsekuensi dari prinsip keadilan yang mengikat semua tatanan kehidupan (Hamidah, 2013; Hamzah et al., 2019). Dengan demikian, tuntutan "tanpa diskriminasi" dalam penegakan hukum pidana sejalan dengan arah syariah yang menolak ketidakadilan serta mengarahkan hukum untuk menjadi instrumen kemaslahatan (Hamidah, 2013).

B. Dimensi Hukum Keluarga: Akses Keadilan dan Kepastian Hukum bagi Para Pihak

Dimensi equality before the law dalam hukum Islam juga tampak dalam pembacaan terhadap reformasi/positivisasi prosedur hukum keluarga, misalnya mengenai perceraian. Kajian tentang keharusan ikrar talak di hadapan majelis hakim Pengadilan Agama menilai terdapat aspek maṣlaḥah dari ketentuan tersebut, termasuk "equality before the law" dan kepastian hukum (misalnya terkait status dan nafkah istri, harta bersama, hak hadhanah, dan jaminan nafkah anak) (Ludfi, 2023). Lebih jauh, penelitian itu menjelaskan bahwa keharusan ikrar talak di muka persidangan dimaksudkan "memberikan hak yang sama di mata hukum" bagi suami dan istri dalam memperjuangkan keadilan dan kepastian hukum sebagai bagian dari maqāṣid syariah, sehingga pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dapat diproses melalui mekanisme yang diakui hukum (Ludfi, 2023).

Secara konseptual, ini menunjukkan bahwa equality before the law dalam hukum keluarga tidak selalu berhenti pada formula "semua sama", tetapi juga menuntut arsitektur kelembagaan (forum, prosedur, dan standar pembuktian) yang memungkinkan para pihak benar-benar memiliki kesempatan setara untuk mengakses keadilan (Hamidah, 2013; Ludfi, 2023).

Kerangka tersebut koheren dengan pandangan yang menempatkan syariah sebagai sistem yang bertujuan kemaslahatan manusia dan menolak kerusakan; jika mekanisme hukum keluarga dibiarkan tanpa kepastian dan tanpa jaminan kesetaraan akses, maka potensi mafsadah (kerugian bagi pihak rentan) meningkat, sehingga bertentangan dengan orientasi syariah yang adil dan maslahat (Hamidah, 2013; Ludfi, 2023). Dalam kajian-kajian yang menekankan maqāṣid, kesetaraan (al-musāwah) juga diposisikan sebagai fondasi penting yang mengarahkan hukum agar tidak stagnan, melainkan responsif terhadap kebutuhan dan perlindungan hak manusia (Chakim & Habib, 2022; Fauzan & Hamzah, 2024). Dengan demikian, prinsip persamaan di hadapan hukum dalam ruang keluarga dapat dipahami sebagai jaminan bahwa relasi kuasa di antara para pihak (misalnya suami-istri) tidak diterjemahkan menjadi ketimpangan yuridis; sebaliknya, hukum harus menyediakan ruang yang memungkinkan keduanya memperjuangkan hak secara setara sesuai mekanisme yang sah (Hamidah, 2013; Ludfi, 2023).

________________________________________

VI. Persamaan dan Kesetaraan dalam Muamalah: Asas Taswiyah sebagai Analogi Operasional Equality Before the Law

Walaupun asas equality before the law lazim dibahas dalam konteks negara/peradilan, literatur hukum ekonomi syariah memberikan analogi operasional yang relevan melalui asas kesetaraan dalam kontrak (akad), yakni taswiyah/al-musāwah. Dalam analisis putusan sengketa akad di Pengadilan Agama, keadilan dimaknai sebagai "persamaan-persamaan di depan hukum tanpa memandang atau condong" kepada salah satu pihak yang bersengketa, sedangkan prinsip kesetaraan dipahami sebagai persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan dalam proses peradilan sengketa ekonomi syariah (penggugat dan tergugat sama di depan hukum) (Slihah, 2019).

Literatur perbankan syariah juga menegaskan bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebut akad harus dilakukan berdasarkan taswiyah (kesetaraan) sehingga para pihak memiliki kedudukan setara dan hak-kewajiban seimbang (Ilmi, 2020). Bahkan, kajian praktik akad syariah pada gala (gadai tradisional) menyatakan asas persamaan/kesetaraan (al-musāwah) berarti kedua pihak berkontrak memiliki kedudukan yang sama dalam menentukan hak dan kewajiban, dan dasar normatifnya dirujukkan pada QS. al-Ḥujurāt: 13 (Fajri & Muksal, 2021).

Sintesis dari kajian muamalah ini membantu memperjelas aspek teknis dari prinsip "tanpa diskriminasi": kesetaraan bukan hanya deklarasi abstrak, melainkan harus hadir dalam desain hubungan hukum (bargaining position, hak-kewajiban, mekanisme penyelesaian sengketa) (Fajri & Muksal, 2021; Ilmi, 2020). Dengan kata lain, prinsip kesetaraan dalam muamalah memperlihatkan bagaimana hukum Islam menolak posisi dominan sepihak yang memungkinkan pemaksaan syarat yang memberatkan pihak lain, dan menuntut adanya keseimbangan hak serta kewajiban (Fajri & Muksal, 2021; Ilmi, 2020).

Dalam kaitan yang lebih luas, maqāṣid syariah yang berorientasi kemaslahatan manusia (Hamidah, 2013) memberi dasar normatif bahwa relasi hukum yang timpang (yang membuka ruang eksploitasi) merupakan bentuk mafsadah yang perlu dicegah. Karena itu, meskipun konteksnya berbeda (akad privat vs. penegakan hukum publik), keduanya berbagi logika yang sama: kesetaraan di hadapan norma dan kesetaraan kesempatan dalam mempertahankan hak merupakan prasyarat keadilan (Hamidah, 2013; Slihah, 2019).

________________________________________

VII. Ruang Lingkup Subjek: Kesetaraan sebagai Prinsip Universal

Sejumlah rujukan menegaskan bahwa prinsip kesetaraan dalam Islam mencakup seluruh umat manusia, bukan terbatas pada komunitas Muslim. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, misalnya, kesetaraan disebut memiliki cakupan luas seperti kesetaraan umat manusia di depan hukum dan kesetaraan seluruh manusia dalam hak dan kewajiban hidup, mencakup seluruh umat manusia "apa pun agama dan bangsanya" (Slihah, 2019). Dalam diskursus HAM perspektif Islam, hak atas kesetaraan ditegaskan berlaku untuk semua orang tanpa memandang warna kulit, ras, atau jenis kelamin; pengakuan persamaan termasuk persamaan di depan hukum disertai penegasan bahwa setiap orang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama (A. Putri et al., 2023).

Narasi Piagam Madinah juga memperkuat cakupan universal ini: ia dipaparkan mengatur hubungan Muslim dan non-Muslim, menegaskan keadilan serta kesetaraan di hadapan hukum, dan memperlakukan semua warga Madinah secara adil tanpa pandang bulu terhadap suku, agama, atau latar belakang (Faza et al., 2024), sekaligus menyatakan non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama dan masyarakat majemuk dilindungi (A. D. Putri et al., 2024).

Namun, literatur juga menunjukkan bahwa penerjemahan prinsip universal tersebut ke dalam aturan positif dan praktik lokal tidak selalu mulus. Kajian mengenai Qanun Jinayat Aceh menyatakan bahwa meskipun qanun tersebut menyamakan laki-laki dan perempuan, ia membedakan subjek hukum berdasarkan agama; Muslim diwajibkan tunduk pada qanun, sementara non-Muslim berada pada situasi pilihan tertentu, sehingga dinilai melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum dan melahirkan keadaan diskriminatif/ketidakadilan (dengan bentuk problematis baik bagi Muslim maupun non-Muslim) (Akbar et al., 2022). Dalam perspektif ini, asas equality before the law menurut hukum Islam berfungsi sebagai standar normatif untuk mengkritik kebijakan yang membeda-bedakan orang berdasarkan identitas keagamaan dalam konteks hukum publik (Akbar et al., 2022), sekaligus mengingatkan kembali bahwa Islam menempatkan semua orang sama di hadapan hukum (Akbar et al., 2022; A. Putri et al., 2023).

________________________________________

VIII. Nuansa Konseptual: Kesetaraan Tidak Selalu Identik dengan Keseragaman Matematis

Beberapa rujukan memberi nuansa bahwa "kesetaraan" dalam wacana hukum Islam tidak selalu dipahami sebagai tuntutan kesamaan absolut dalam semua hal, melainkan sebagai kesetaraan yang adil sesuai konteks. Firdaus, misalnya, menegaskan bahwa kesetaraan tidak selalu berarti perlakuan sama secara "matematis"; konsep yang ditawarkan adalah "kesetaraan kontekstual", yakni memberikan perhatian yang sama agar kebutuhan spesifik terpenuhi (Firdaus, 2015).

Dalam kajian emansipasi perempuan menurut Al-Qur'an, disebutkan bahwa Islam tidak menganut persamaan mutlak dalam arti kesamaan tugas, tetapi menekankan persamaan dalam status dan kewajiban memperlakukan setara secara hukum dan moral; sekaligus diperingatkan bahwa realitas perbedaan penciptaan dan ketetapan hukum syariah tidak memungkinkan kesetaraan dipahami sebagai kesetaraan dalam semua lini (Majid, 2021). Dalam diskursus penafsiran ayat kesaksian "satu laki-laki dua perempuan", Latif menekankan bahwa tuntutan kesetaraan tidak berarti menyamakan secara langsung satu perempuan dengan satu laki-laki; pendekatan maqāṣid syariah dipandang perlu untuk menangkap hikmah dan tujuan di balik teks, seperti kemudahan (tawsi'ah) bagi umat manusia dalam transaksi dengan melibatkan perempuan (Latif, 2020).

Nuansa ini penting agar asas persamaan di hadapan hukum tidak disalahpahami. Kesetaraan di hadapan hukum—sebagai prinsip non-diskriminasi—menuntut agar hukum tidak memberikan "keistimewaan" atau "pengurangan hak" atas dasar identitas yang tidak relevan secara moral-yuridis (misalnya status elit, ras, atau gender sebagai stereotip), sebagaimana digarisbawahi dalam definisi equality before the law sebagai prinsip yang tidak memandang kedudukan, kekayaan, atau pendidikan (Af'idah, 2023), dan dalam penegasan bahwa tujuan penerapan persamaan di hadapan hukum ialah mencegah diskriminasi (Hamzah et al., 2019).

Pada saat yang sama, beberapa rujukan mengingatkan bahwa memahami keadilan dan kesetaraan dalam Islam memerlukan ketelitian metodologis (misalnya melalui maqāṣid) agar penerapan teks tidak melahirkan kontradiksi antara teks dan kemaslahatan, atau melahirkan mafsadah sosial yang semestinya dicegah (Hamidah, 2013; Latif, 2020). Dengan kata lain, "tidak seragam secara matematis" bukan pembenaran diskriminasi; justru ia dapat menjadi perangkat untuk memastikan keadilan substantif tetap sejalan dengan tujuan syariah yang maslahat dan rahmat (Firdaus, 2015; Hamidah, 2013).

________________________________________

IX. Tantangan Kontemporer: Ketika Praktik Hukum Menyimpang dari Prinsip Persamaan

Literatur yang membahas penerapan regulasi syariah di Aceh dalam perspektif HAM menunjukkan adanya polemik terkait keselarasan penerapan qanun dengan prinsip-prinsip negara hukum (termasuk equality before the law) dan perlindungan hak asasi manusia; disebutkan bahwa pelaksanaan qanun masih menemui ketidaksinambungan antara penerapannya dan aspek HAM yang diatur dalam konstitusi serta instrumen hukum Indonesia (Listianingsih, 2019). Kajian revitalisasi penerapan syariat di Aceh juga mengidentifikasi bahwa penegakan syariat memerlukan pembenahan menyeluruh agar aktualisasi nilai keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian dapat terwujud; sekaligus menegaskan bahwa dalam prinsip-prinsip hukum Islam terdapat prinsip persamaan manusia di hadapan hukum (Fahmi, 2012).

Dalam kaitan ini, kritik terhadap praktik yang diskriminatif tidak mesti diposisikan sebagai penolakan terhadap syariah, tetapi dapat dibaca sebagai kritik internal yang justru memakai standar syariah itu sendiri—yakni prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi—sebagai alat evaluasi (Akbar et al., 2022; Fahmi, 2012).

Contoh kritik internal yang eksplisit terlihat dalam kajian Qanun Jinayat Aceh yang menyatakan pembedaan subjek hukum berdasarkan agama melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum dan menghadirkan situasi diskriminatif/ketidakadilan (Akbar et al., 2022). Dengan memakai maqāṣid sebagai horizon, kajian tersebut menegaskan bahwa perlakuan adil dan setara merupakan tujuan umum ditegakkannya hukum dan bagian dari tujuan syariah; karena itu, pembedaan yang tidak proporsional dapat dipandang problematis secara normatif (Akbar et al., 2022; Hamidah, 2013). Dengan demikian, asas equality before the law menurut hukum Islam dapat difungsikan sebagai prinsip korektif (corrective principle) yang mengarahkan reformulasi aturan dan perbaikan praktik penegakan hukum agar kembali selaras dengan tujuan syariah yang adil, maslahat, dan melindungi martabat manusia (Akbar et al., 2022; Hamidah, 2013).

________________________________________

X. Penutup

Berdasarkan sintesis rujukan yang tersedia, asas equality before the law menurut hukum Islam dapat dirumuskan sebagai prinsip bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan harus diperlakukan adil tanpa diskriminasi, baik dalam penegakan hukum pidana maupun dalam mekanisme peradilan dan relasi hukum privat; prinsip ini didukung oleh pemetaan nilai universal Al-Qur'an yang menautkan kesetaraan martabat manusia (antara lain QS. al-Ḥujurāt: 13) dan persamaan di depan hukum (di antaranya QS. al-Mā'idah: 8) dengan mandat keadilan (Hamidah, 2013), serta oleh penegasan bahwa Islam menjadikan prinsip kesetaraan berlaku untuk semua orang dan memasukkan pengakuan persamaan di depan hukum sebagai bagian hak kesetaraan (A. Putri et al., 2023).

Pada level teori tujuan hukum, prinsip tersebut berkelindan dengan maqāṣid al-sharī'ah: syariah bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, sehingga diskriminasi dalam hukum dipandang bertentangan dengan arah syariah yang adil, rahmat, dan maslahat (Hamidah, 2013). Pengalaman Piagam Madinah juga dihadirkan sebagai preseden praksis yang menegaskan keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum dalam masyarakat majemuk, termasuk perlakuan adil bagi Muslim dan non-Muslim tanpa membedakan status sosial atau latar belakang (Faza et al., 2024; Hamzah et al., 2019; A. D. Putri et al., 2024).

Pada saat yang sama, literatur menekankan perlunya ketelitian konseptual: kesetaraan tidak selalu identik dengan keseragaman matematis, tetapi harus tetap anti-diskriminasi dan berorientasi keadilan-kemaslahatan (Firdaus, 2015; Latif, 2020; Majid, 2021). Karena itu, kerja ilmiah dan kerja kelembagaan (ijtihad, pembacaan maqāṣid, serta desain prosedur peradilan dan aturan publik yang tidak membeda-bedakan warga) menjadi penting agar klaim normatif "semua orang sama di hadapan hukum" benar-benar terwujud dalam realitas sosial (Akbar et al., 2022; Hamidah, 2013; Ludfi, 2023).

Dalam kerangka ini, asas persamaan di hadapan hukum menurut hukum Islam bukan hanya doktrin moral, melainkan sekaligus standar evaluasi—untuk menilai apakah suatu kebijakan, qanun, prosedur peradilan, atau praktik penegakan hukum telah selaras dengan prinsip keadilan dan tujuan syariah yang menolak diskriminasi (Akbar et al., 2022; Fahmi, 2012; Hamzah et al., 2019).

________________________________________

Daftar Pustaka

Af'idah, B. M. (2023). Implementasi keadilan gender di Peradilan Agama: Analisis pertimbangan hakim terkait nilai pembuktian saksi nikah perempuan dalam perkara istbat nikah berdasarkan Penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2019/PA.Tdn. Kodifikasia, 17(1), 75–94. https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v17i1.5923

Akbar, K., Fadhlullah, N., & Karim, Z. P. (2022). Challenging the principle of equality before the law in Qanun Jinayat Aceh. Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial, 24(1), 156. https://doi.org/10.22373/jms.v24i1.9236

Chakim, M. L., & Habib, M. H. A. P. (2022). Kesetaraan gender dalam fikih perempuan perspektif maqasid syariah Jasser Auda. Maqashid: Jurnal Hukum Islam, 5(1), 47–60. https://doi.org/10.35897/maqashid.v5i1.831

Fahmi, C. (2012). Revitalisasi penerapan hukum syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No. 11 Tahun 2006). Tsaqafah, 8(2), 295. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v8i2.27

Fajri, I., & Muksal. (2021). Implementasi akad pembiayaan syariah pada gala (gadai tradisional). Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences, 3(1). https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v3i1.189

Fauzan, A., & Hamzah, M. (2024). Pendekatan holistik dalam hak asuh anak pasca perceraian: Perspektif maqāṣid syarī'ah al-Tahir Ibnu Asyur. Al-Rasīkh: Jurnal Hukum Islam, 13(1), 111–126. https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1747

Faza, M. D., Ghulam, H., & Saidou, O. (2024). Pancasila dan Piagam Madinah: Konvergensi nilai-nilai dalam perspektif ideologi negara. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam, 16(1), 1–18. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i1.7529

Firdaus, D. H. (2015). Sinkronisasi maqosid as-syariah dan konsep kesetaraan gender dalam konsep iddah. Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, 10(1). https://doi.org/10.18860/egalita.v10i1.4542

Hamidah, T. (2013). Dialektika teks dan konteks dalam metode istinbāṭ fikih perempuan kontemporer. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 13(1). https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.958

Hamzah, K., Hasan, H., & Amirullah, A. (2019). Penegakan hukum terhadap prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (perspektif hukum Islam). Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 4(2), 187–199. https://doi.org/10.24256/alw.v4i2.1812

Ilmi, F. (2020). Implementasi asas kesetaraan dalam akad pembiayaan murabahah pada KPR-BTN iB di BTN Syariah Cabang Banjarmasin. Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, 6(2), 53–68. https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i2.129

Latif, H. (2020). Penafsiran ayat Al-Qur'an tentang kesaksian seorang lelaki dan dua perempuan dalam tinjauan maqashid shariah. Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah, 17(1), 60. https://doi.org/10.22373/jim.v17i1.7906

Listianingsih, D. M. (2019). Analisis pelaksanaan peraturan daerah berbasis syariah Provinsi Aceh dalam perspektif hak asasi manusia. Staatsrecht: Indonesian Constitutional Law Journal, 3(1), 105–128. https://doi.org/10.15408/siclj.v3i1.10850

Ludfi, L. (2023). Keharusan ikrar talak di depan majelis hakim Pengadilan Agama perspektif maqāṣid syarī'ah Ibnu 'Āsyūr. Maqashid: Jurnal Hukum Islam, 6(1), 67–83. https://doi.org/10.35897/maqashid.v6i1.1086

Majid, F. (2021). Emansipasi wanita menurut Al-Qur'an. Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits, 15(1), 161–194. https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v15i1.7745

Maksum, M. A. (2014). Egalitarianisme fikih muamalah dalam sistem ekonomi Islam. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 7(1), 232. https://doi.org/10.15642/islamica.2012.7.1.232-247

Putri, A. D., Nurkarimah, F., Rahmi, A., & Wismanto, W. (2024). Fiqih siyasah dalam pembelajaran Islam. Maras: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(1), 218–230. https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.169

Putri, A., Amanda, D., Yanti, R. F., Amin, A., & Batubara, A. K. (2023). Hak asasi manusia dalam perspektif Islam. Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies, 2(2), 195–208. https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v2i2.75

Slihah, M. (2019). Penyelesaian sengketa akad yad dhamanah di Pengadilan Agama Blitar menurut hukum ekonomi syariah. Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, 3(1). https://doi.org/10.30651/justeko.v3i1.2927