01188 - Antinomi Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual Dan Mekanisme Penyelesaian

Legal Antinomy in Islamic Law Perspective: A Conceptual Study and Resolution Mechanisms

________________________________________

Abstrak

Antinomi hukum—pertentangan antara dua norma hukum yang setingkat dan sama-sama berlaku secara bersamaan—merupakan persoalan yang tidak hanya bersifat teoretis, melainkan nyata dalam kerja hukum normatif. Artikel ini mengkaji antinomi dalam perspektif hukum Islam melalui dua ranah yang saling terhubung: ranah internal metodologi syariah (ta'āruḍ al-adillah dan ikhtilāf al-ḥadīth) serta ranah sosial-kenegaraan yang mencakup interaksi syariah dengan adat ('urf) dan hukum positif di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan metode studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam tradisi uṣūl al-fiqh, pertentangan dalil umumnya dipahami sebagai pertentangan lahiriah (zāhir), bukan kontradiksi hakiki, sehingga penyelesaiannya ditempuh melalui urutan metode jam'-taufīq, naskh, tarjīḥ, dan tawaqquf. Pada ranah sosial-kenegaraan, antinomi muncul dari interaksi syariah dengan adat dan hukum positif, yang penyelesaiannya melibatkan syarat validitas 'urf, asas konflik norma dalam perundang-undangan, mekanisme judicial review, serta pendekatan maqāṣid dan iṣlāḥ. Artikel ini menyimpulkan bahwa model integratif penyelesaian antinomi yang menggabungkan metodologi uṣūl fiqh, validasi 'urf, asas konflik norma, dan pendekatan maqāṣid merupakan kerangka yang paling memadai untuk mengatasi kompleksitas antinomi dalam konteks pluralisme hukum Indonesia.

Kata kunci: antinomi hukum; ta'āruḍ al-adillah; ikhtilāf al-ḥadīth; maqāṣid syariah; pluralisme hukum

________________________________________

Abstract

Legal antinomy—the conflict between two legal norms of equal standing that are simultaneously valid—is not merely a theoretical issue but a real problem in normative legal practice. This article examines antinomy from the perspective of Islamic law through two interconnected domains: the internal domain of sharia methodology (ta'āruḍ al-adillah and ikhtilāf al-ḥadīth) and the socio-state domain encompassing the interaction of sharia with customary law ('urf) and positive law in Indonesia. This study employs a normative-juridical approach with a literature review method. The findings indicate that in the uṣūl al-fiqh tradition, the conflict of legal evidences is generally understood as an apparent (zāhir) rather than a substantive contradiction, resolved through a hierarchical sequence of methods: jam'-taufīq, naskh, tarjīḥ, and tawaqquf. In the socio-state domain, antinomy arises from the interaction of sharia with customary law and positive law, resolved through 'urf validity requirements, principles of norm conflict in legislation, judicial review mechanisms, and maqāṣid and iṣlāḥ approaches. This article concludes that an integrative model combining uṣūl fiqh methodology, 'urf validation, norm conflict principles, and the maqāṣid approach constitutes the most adequate framework for addressing the complexity of antinomy within Indonesia's legal pluralism context.

Keywords: legal antinomy; ta'āruḍ al-adillah; ikhtilāf al-ḥadīth; maqāṣid sharia; legal pluralism

________________________________________

A. Pendahuluan

Antinomi (konflik norma) dipahami sebagai keadaan ketika terdapat pertentangan antarnorma hukum yang sama-sama berlaku dan diakui, sehingga memunculkan problem kepastian dan pilihan penerapan norma dalam praktik (Fadillah, 2021; Nahrowi, 2020). Literatur metodologi dan analisis hukum yang dirujuk dalam studi perundang-undangan menempatkan konflik norma (antinomi) sebagai salah satu kondisi yang kerap dijumpai ketika mengidentifikasi bahan hukum—selain kekosongan hukum dan norma kabur—sehingga antinomi bukan sekadar isu teoretik, melainkan persoalan yang nyata dalam kerja hukum normatif (Nahrowi, 2020).

Dalam konteks Indonesia yang mempraktikkan pluralisme sistem hukum—di mana hukum adat dan hukum Islam hidup berdampingan dengan hukum positif nasional—pluralisme tersebut dipandang dapat melahirkan benturan atau pertentangan norma dan bahkan ketidakpastian arah pengaturan apabila tidak diharmonisasi (Fatayati & Mahardika, 2021; Junaidy, 2016; Susamto, 2015). Karena itu, agenda harmonisasi dan sinkronisasi norma sering diposisikan sebagai kebutuhan untuk mencegah "perbenturan" norma, baik secara horizontal maupun vertikal, sebagaimana tujuan pembangunan hukum nasional agar tidak terdapat pertentangan di antara norma hukum (Fatayati & Mahardika, 2021; Susamto, 2015).

Di sisi lain, gagasan sistem hukum sebagai suatu kesatuan juga memuat postulat bahwa antarbagian atau subsistem hukum semestinya tidak saling bertentangan; jika pertentangan muncul, sistem hukum menyediakan cara untuk menyelesaikannya. Bahkan dalam analisis konflik norma dalam sistem hukum yang berkembang, konflik tidak dikehendaki dibiarkan berlarut-larut dan perlu kaidah atau asas penyelesaian—misalnya asas lex superior, lex specialis, dan lex posterior—agar konflik dapat ditata secara konsisten (Santoso & Zeinudin, 2021). Kerangka ini menjadi penting ketika antinomi dibahas dari perspektif hukum Islam, sebab di satu sisi hukum Islam memiliki perangkat metodologis untuk menghadapi "pertentangan" yang sering dipahami sebagai pertentangan lahiriah, dan di sisi lain hukum Islam berinteraksi dengan adat dan hukum negara yang juga dapat memunculkan konflik norma dalam ruang sosial-keindonesiaan (Fatayati & Mahardika, 2021; Santoso & Zeinudin, 2021; Susamto, 2015).

Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji antinomi hukum dalam perspektif hukum Islam secara komprehensif, mencakup: (1) konseptualisasi antinomi dalam tradisi uṣūl al-fiqh; (2) paralel antara hierarki norma modern dan urutan sumber hukum Islam; (3) mekanisme penyelesaian antinomi dalam hukum Islam; (4) antinomi antara syariah dan 'urf atau adat; serta (5) antinomi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

________________________________________

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan metode studi pustaka (library research). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terkait antinomi hukum dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan memetakan konsep, mengidentifikasi pola, dan menyintesiskan temuan dari berbagai sumber pustaka yang dikaji.

________________________________________

C. Pembahasan

1. Antinomi dalam Perspektif Hukum Islam: Dari Konflik Norma ke Ta'āruḍ Al-Adillah dan Ikhtilāf Al-Ḥadīth

Dalam tradisi uṣūl al-fiqh, persoalan yang paling dekat dengan antinomi adalah konsep ta'āruḍ al-adillah (pertentangan dalil-dalil hukum) yang mengandaikan adanya dalil yang tampak saling berbenturan ketika diterapkan pada satu persoalan (Afifah, 2018; Surbakti & Agoestian, 2020). Studi tentang metode memahami dalil menegaskan bahwa pertentangan dalil ini menuntut prosedur dan metodologi agar penetapan hukum tidak dilakukan secara serampangan, sekaligus untuk menemukan titik temu atau titik beda yang relevan bagi penyelesaian masalah (Muhammad et al., 2022; Surbakti & Agoestian, 2020). Dalam kajian hadis, fenomena ini sering dibahas dalam terminologi ikhtilāf atau mukhtalaf al-ḥadīth, yakni pertentangan lahiriah di antara riwayat-riwayat yang sama-sama berfungsi sebagai sumber norma; karenanya diperlukan rumusan metodologis agar pertentangan tidak menjadi alasan menolak otoritas hadis, melainkan dikelola melalui mekanisme penyelesaian yang terukur (Afifah, 2018; Hafid et al., 2020).

Namun, sejumlah rujukan menekankan nuansa teologis-metodologis yang penting: pertentangan dalil dipahami tidak bersifat hakiki, melainkan sering bersifat zāhir (lahiriah), karena pembuat hukum (Allah) tidak mungkin menurunkan dua perintah atau larangan yang saling bertentangan secara hakiki (Faizin, 2020; Hafid et al., 2020; Nopriyansa, 2020). Oleh sebab itu, antinomi dalam perspektif hukum Islam sering dimaknai sebagai persoalan pemahaman, penerapan, atau konteks dalil, bukan sebagai kontradiksi substantif dalam sumber wahyu itu sendiri (Afifah, 2018; Hafid et al., 2020; Nopriyansa, 2020).

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, dinamika dialektis untuk "mengurai benang kusut pertentangan" dan mencari solusi bahkan dikaitkan dengan upaya unifikasi sumber dan metode, misalnya melalui perumusan teori sumber hukum yang kokoh agar menjadi rujukan bersama dan menetralkan kekuatan disintegratif (Sutiapermana, 2022). Dengan demikian, antinomi dalam horizon hukum Islam cenderung diperlakukan sebagai problem metodologis yang menuntut mekanisme penyelesaian—jam'-taufīq, naskh, tarjīḥ, atau tawaqquf—bukan sebagai kebuntuan normatif tanpa jalan keluar (Afifah, 2018; Faizin, 2020; Sutiapermana, 2022).

2. Hierarki dan Validitas Norma: Paralel antara Teori Jenjang Norma dan Urutan Sumber Hukum Islam

Dalam teori hukum modern, hierarki norma—sering dikaitkan dengan pemikiran Hans Kelsen dan pengembangannya—memandang norma-norma hukum tersusun berjenjang; norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi hingga mencapai norma dasar (grundnorm) (Murti, 2022; Najib, 2019). Literatur yang membahas hierarki norma juga menambahkan konsepsi Adolf Merkl tentang "dua wajah norma"—ke atas bersumber pada norma di atasnya, ke bawah menjadi dasar norma di bawahnya—sehingga konflik norma sering dibaca sebagai problem ketidaksesuaian posisi dan dasar berlakunya suatu aturan dalam tatanan berjenjang (Najib, 2019).

Dalam kerangka perbandingan, rujukan tentang pengujian norma menegaskan bahwa dalam hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan sumber hukum tertinggi (Pancasila dan UUD 1945), sedangkan dalam hukum Islam sumber hukum tertinggi adalah al-Qur'an; ketika peraturan bertentangan dengan sumber pokok, diperlukan pihak atau lembaga berwenang untuk menyelesaikan pertentangan itu (Sallom & Salamon, 2024). Dengan kata lain, baik dalam sistem hukum positif maupun dalam konsepsi normatif Islam, validitas norma terkait dengan kesesuaiannya pada sumber yang lebih tinggi, dan konflik norma memerlukan mekanisme otoritatif untuk pemulihannya (Sallom & Salamon, 2024; Santoso & Zeinudin, 2021).

Implikasi dari kerangka hierarki ini adalah bahwa antinomi dapat terjadi secara vertikal (antara norma lebih rendah dan lebih tinggi) maupun secara horizontal (antara norma yang setara dalam tingkatannya), dan masing-masing memerlukan strategi penyelesaian yang tepat agar sistem tidak kehilangan konsistensi (Najib, 2019; Santoso & Zeinudin, 2021; Susamto, 2015). Karena itu, asas-asas penyelesaian konflik norma seperti lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali, dan lex posterior derogat legi priori diposisikan sebagai ketentuan umum yang dibutuhkan agar konflik tidak dibiarkan berlarut-larut dalam sistem yang berkembang (Santoso & Zeinudin, 2021). Perspektif ini relevan ketika hukum Islam ditautkan dengan sistem hukum negara, sebab konflik norma sering muncul bukan hanya pada level dalil-dalil syar'i, tetapi juga pada level legislasi dan kewenangan kelembagaan dalam mengeksekusi norma syariah di ruang publik (Fadillah, 2021; Sallom & Salamon, 2024; Santoso & Zeinudin, 2021).

3. Mekanisme Penyelesaian Antinomi dalam Hukum Islam: Jam'-Taufīq, Naskh, Tarjīḥ, dan Tawaqquf

Dalam studi uṣūl fiqh, empat model penyelesaian dalil yang tampak bertentangan dijelaskan secara hirarkis: (i) al-jam' wa al-taufīq (mengompromikan atau menyelaraskan), (ii) naskh wa al-mansūkh (abrogasi), (iii) tarjīḥ (menguatkan salah satu dalil), dan (iv) tawaqquf (menangguhkan) (Surbakti & Agoestian, 2020). Literatur lain yang membahas ta'āruḍ al-adillah menekankan fungsi metode ini untuk memungkinkan fuqahā' menetapkan dan menyelesaikan hukum secara bertanggung jawab, terutama karena realitas masalah terus berkembang sehingga penemuan hukum dari sumbernya menjadi kebutuhan yang berkelanjutan (Muhammad et al., 2022). Dalam ranah hadis, penyelesaian ikhtilaf juga dirumuskan melalui kompromi, tarjīḥ, atau naskh, disertai penekanan pentingnya pemahaman kontekstual dan historis agar riwayat yang tampak bertentangan dapat dipahami secara konsisten (Afifah, 2018; Hafid et al., 2020).

Pendekatan kritis terhadap sumber—khususnya hadis—juga dijelaskan melalui metode muqāranah (perbandingan) untuk menilai pertentangan matan hadis dengan al-Qur'an, dengan fatwa sahabat, atau dengan pengetahuan sejarah; hal ini menunjukkan bahwa "konflik" tidak diperlakukan sebagai fakta final, melainkan sebagai objek kritik ilmiah dan verifikasi (Muzakkir, 2022). Sejalan dengan itu, kajian metode memahami hadis menegaskan bahwa sekalipun ikhtilaf lahiriah "tidak wajar" bila dilihat dari posisi hadis sebagai wahyu, ikhtilaf itu tidak otomatis menjadi dasar penolakan hadis karena yang dipersoalkan adalah tampilan zāhir, bukan kontradiksi hakiki (Faizin, 2020; Hafid et al., 2020).

Dengan demikian, resolusi antinomi dalam hukum Islam beroperasi melalui gabungan disiplin: (a) aturan prioritas metode penyelesaian (jam' → naskh → tarjīḥ → tawaqquf) (Surbakti & Agoestian, 2020); (b) kebutuhan metodologi yang benar agar tidak terjadi miss-perception dalam penetapan hukum (Muhammad et al., 2022); dan (c) kritik sumber untuk memastikan kompatibilitas norma dengan sumber utama dan fakta pendukung—al-Qur'an, praksis sahabat, sejarah (Muzakkir, 2022).

4. Antinomi antara Syariah dan 'Urf atau Adat: Syarat Keberlakuan Adat dan Batas Konfliknya

Antinomi dalam praktik hukum Islam tidak hanya muncul pada level dalil, tetapi juga pada level interaksi syariah dengan kebiasaan ('urf) atau adat. Rujukan tentang 'urf membedakan adanya adat yang sesuai dengan ajaran Islam (al-'ādah al-ṣaḥīḥah) dan adat yang tidak sesuai (al-'ādah al-fāsidah), yang menunjukkan bahwa relasi adat–syariah sejak awal mengandaikan kemungkinan kesesuaian sekaligus pertentangan (Najib, 2020). Karena itu, salah satu syarat penting agar 'urf dapat dijadikan pijakan hukum adalah tidak bertentangan dengan nash syar'i, dan bila 'urf bertentangan dengan teks syariat maka 'urf tidak dapat dipakai sebagai dasar penetapan (Najib, 2020). Bahkan, ketika terjadi pertentangan antara 'urf dan qiyās, rujukan tersebut menyebut adanya kesepakatan ulama untuk meninggalkan hukum hasil qiyās demi mempertimbangkan 'urf, yang menggambarkan bahwa "konflik" juga dapat diselesaikan melalui prinsip prioritas tertentu di internal metodologi fikih (Najib, 2020).

Studi lain yang membahas eksistensi 'urf menegaskan bahwa kebiasaan dapat menjadi dalil atau sumber dalam metodologi hukum Islam sepanjang memenuhi kriteria tertentu dan sejalan dengan nash (al-Qur'an dan Sunnah) (ARISTO, 2018). Di saat yang sama, konsep living law dan norma yang hidup di masyarakat juga dipakai untuk menjelaskan mengapa negara perlu memformulasi dan menegakkan hukum yang bersumber dari realitas hidup masyarakat, sehingga norma sosial ('urf) tidak serta-merta diposisikan sebagai antagonis terhadap norma hukum, melainkan sebagai bagian dari dinamika pembentukan norma yang eksis (ARISTO, 2018).

Dalam kajian perkawinan adat tertentu, syarat 'urf yang dapat dijadikan sumber penetapan hukum juga ditekankan: tidak bertentangan dengan nash qat'i, berlaku universal, dan berlaku selamanya; jika syarat ini terpenuhi maka adat dapat diberlakukan (mubah). Kajian lain yang memakai konsep al-'ādah al-muḥakkamah menegaskan bahwa adat dapat dijadikan pijakan ketika tidak ada dalil syar'i, sekaligus mengaitkan kepastian hukum dengan konsistensi norma yang tidak saling bertentangan (Sofyan, 2015). Dengan demikian, antinomi adat–syariah diolah melalui dua sumbu: sumbu validitas syar'i—'urf tidak boleh menabrak nash (ARISTO, 2018; Najib, 2020)—dan sumbu kepastian-konsistensi normatif, di mana konflik norma melemahkan kepastian (Sofyan, 2015).

5. Contoh Antinomi Adat–Syariah dan Ragam Pola Penyelesaiannya

Dalam kasus waris janda poligami pada masyarakat Banjar, penelitian menunjukkan adanya pertentangan penetapan hukum apakah menggunakan hukum Islam atau hukum adat; studi tersebut menyimpulkan bahwa bila suatu adat bertentangan dengan hukum dan etika syariah maka tidak perlu dipertahankan, dengan menekankan posisi syariah sebagai hukum Tuhan yang tinggi dan "eternal", serta dikaitkan dengan teori receptie a contrario (Darmansyah et al., 2023). Kajian konflik pertanahan berbasis kearifan lokal juga mengutip teori receptie a contrario yang menyatakan "hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam", sekaligus menampilkan prinsip sosial "Adat bersendikan Syara', Syara' bersendi Kitabullah" sebagai ekspresi integrasi adat–agama yang mengandaikan syarat keselarasan (Sembiring, 2011). Dua rujukan ini sama-sama memperlihatkan bahwa ketika antinomi adat–syariah diposisikan sebagai konflik nilai dan legitimasi, sebagian tradisi akademik mendorong penyelesaian melalui subordinasi adat pada syariah—bukan kompromi—khususnya saat adat dinilai bertentangan dengan norma syar'i (Darmansyah et al., 2023; Sembiring, 2011).

Namun, pola penyelesaian tidak selalu berupa penolakan adat. Studi tentang kewarisan pusaka tinggi di Minangkabau menunjukkan adanya proses perdebatan keras antara tokoh agama dan tokoh adat—bahkan antaratokoh agama—yang pada akhirnya melahirkan kompromi yang memperkuat legitimasi sistem kewarisan tersebut: dari semula hanya bertumpu pada legitimasi adat menjadi memiliki legitimasi adat dan agama, lalu dikenal sebagai pusaka tinggi (Asmara et al., 2012). Rujukan ini juga menegaskan bahwa pada posisi saling berhadapan, norma kewarisan Islam dipakai sebagai alat ukur untuk menilai norma adat, karena Islam diyakini lebih tinggi dari perilaku manusia termasuk norma adat; tetapi dinamika historisnya tidak selalu berakhir dalam eliminasi adat, melainkan dapat melahirkan formula kompromi yang khas (Asmara et al., 2012).

Dalam contoh lain, studi tentang tradisi kawin mayit di Bojonegoro menyatakan tidak ada pertentangan dalam hukum Islam mengenai akad di hadapan jenazah selama syarat dan rukun nikah terpenuhi, sehingga adat dapat dipandang kompatibel dengan hukum Islam pada kondisi tertentu (Tjandrasari, 2017). Dengan demikian, antinomi adat–syariah dalam praktik sosial dapat berakhir pada: (a) penolakan adat yang dinilai bertentangan (Darmansyah et al., 2023); (b) kompromi yang merekonstruksi legitimasi (Asmara et al., 2012); atau (c) penerimaan adat sebagai selaras dengan syarat, rukun, dan ketentuan syar'i (Tjandrasari, 2017)—yang semuanya menunjukkan bahwa penyelesaiannya sangat bergantung pada evaluasi kesesuaian dengan nash, maqāṣid, dan struktur norma yang dipakai.

Contoh lain menunjukkan antinomi yang lebih tegas. Larangan perkawinan semarga dalam adat Batak Mandailing, misalnya, dinilai tidak sesuai dengan hukum Islam karena menurut al-Qur'an dan Sunnah saudara semarga tidak termasuk yang haram dinikahi; karenanya perkawinan semarga dipandang mubah menurut Islam (Utami et al., 2022). Studi tentang larangan perkawinan sesuku dalam masyarakat Minangkabau juga menyebut bahwa dari sudut pandang hukum Islam perkawinan sesuku tidak dilarang (Islam membolehkan), sementara hukum adat memberi sanksi; hal ini menunjukkan bahwa konflik antara norma adat dan norma Islam dapat memproduksi konsekuensi sosial (sanksi adat) meskipun dari sisi syariah perbuatan itu dibolehkan (Amin, 2014). Dua contoh ini memperlihatkan bahwa antinomi tidak hanya berupa pertentangan teks, melainkan pertentangan rezim pengaturan—adat versus syariah—yang menghasilkan "rezim akibat" yang berbeda: boleh menurut syariah tetapi dikenai sanksi menurut adat (Amin, 2014; Utami et al., 2022).

6. Antinomi antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia: Bentuk, Contoh, dan Nuansa Kelembagaan

a. Perkawinan Beda Agama: Ketidaksinkronan Norma dan Problem Kepastian

Dalam isu perkawinan beda agama, kajian sinkronisasi menunjukkan adanya kesulitan kepastian hukum setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, sementara Undang-Undang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan pencatatan perkawinan beda agama setelah penetapan pengadilan; kondisi ini dipahami sebagai ketidakserasian atau ketidaksesuaian antarperaturan (Najib, 2019). Kajian lain menyebut bahwa jika dicermati terdapat indikasi pertentangan norma antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, karena di satu sisi UUP tidak mengatur secara tegas perkawinan beda agama dan ditafsirkan dilarang atau tidak sah—terutama bila dikaitkan dengan syarat sah menurut agama—sementara UU Adminduk memberi "jalan keluar" administratif untuk pencatatan (Jainuddin, 2021).

Analisis putusan dan regulasi terkini juga menegaskan adanya pertentangan yuridis antara Pasal 35 huruf a UU Adminduk dan Pasal 2 UUP, serta menyatakan bahwa norma agama di Indonesia secara nyata tidak memperbolehkan penganutnya menikah beda agama; pertentangan ini memicu interpretasi berbeda dan variasi putusan pengadilan (Dilapanga et al., 2021). Bahkan terdapat kajian yang secara eksplisit mengkritik penggunaan yurisprudensi dalam penetapan perkawinan beda agama karena hakim dipandang mengabaikan Kompilasi Hukum Islam yang melarang perkawinan antara pria Muslim dan wanita non-Muslim dan lebih memilih UU Adminduk yang bersifat administratif, sehingga memunculkan pro-kontra dan kebutuhan regulasi tegas untuk kepastian hukum (Muhammadin, 2023). Seluruh rujukan ini mengkonstruksi antinomi sebagai konflik norma yang beroperasi pada dua level sekaligus: level norma agama (KHI/fiqh) dan level norma administratif atau positif (UUP–Adminduk) (Jainuddin, 2021; Muhammadin, 2023; Najib, 2019).

b. Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah: Dualisme Kewenangan sebagai Antinomi Norma

Antinomi juga muncul pada isu kewenangan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah. Kajian politik hukum menunjukkan adanya dualisme yang memicu ketidakpastian hukum dan menyebut terdapat pertentangan norma antara undang-undang—misalnya UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 59 ayat (3)—dan PERMA—misalnya PERMA No. 14 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (2)—mengenai kewenangan pelaksanaan putusan arbitrase syariah (Darmalaksana, 2018). Kajian lain menegaskan bahwa pertentangan norma tentang kewenangan tersebut, meskipun secara yuridis terjadi pertentangan, telah direspons oleh langkah politik hukum Mahkamah Agung untuk menyelesaikan dualisme dalam jangka pendek; namun untuk jangka panjang diperlukan pembenahan peraturan agar kepastian hukum terjamin (Darda, 2016).

Dalam dua rujukan ini, antinomi dipahami bukan hanya sebagai konflik teks peraturan, tetapi juga konflik desain kelembagaan antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama dalam menangani ranah syariah, sehingga penyelesaiannya menuntut sinkronisasi regulasi dan penataan kompetensi absolut (Darda, 2016; Darmalaksana, 2018).

c. Rahasia Bank versus Akses Informasi Perpajakan: Konflik Norma dan Tawaran Maqāṣid Syariah Multidimensi

Studi tentang rahasia bank dan akses informasi perpajakan secara eksplisit memposisikan isu ini sebagai pemetaan "pertentangan antarnorma aturan" dan bahkan menyebut konflik itu sebagai konflik dua norma hukum yang sama-sama berlaku dan diakui (Fadillah, 2021). Rujukan tersebut juga menilai bahwa kajian normatif yuridis klasik cenderung monodimensi dan rigid sehingga kurang dipilih untuk menilai "maksud dan tujuan" setiap ketentuan, padahal perspektif maqāṣid syariah multidimensi dapat menawarkan pola penyelesaian yang menggabungkan tujuan perlindungan nasabah dan tujuan pembangunan negara menjadi prinsip baru (Fadillah, 2021). Sejalan dengan itu, kajian tentang maqāṣid menegaskan adanya mekanisme prioritas maslahat dan menyatakan bahwa bila terjadi pertentangan antarnorma maslahat, maslahat agama harus didahulukan demi menjaga eksistensi agama; pertentangan dimaksud dipahami sebagai pertentangan antarnorma (Nuzha, 2020). Dua rujukan ini memperlihatkan model penyelesaian antinomi yang tidak hanya bertumpu pada rule-conflict (membatalkan norma tertentu), tetapi juga pada rekonstruksi prinsip melalui pembacaan tujuan norma (maqāṣid) (Fadillah, 2021; Nuzha, 2020).

d. Qanun Aceh dan Struktur Norma Nasional: Dari Klaim "Tidak Bertentangan" hingga Kontroversi Legalitas

Dalam konteks Aceh, terdapat studi yang menyimpulkan bahwa Qanun Jinayah diakui dan tidak ada konflik antara muatan Qanun Jinayah dan hukum pidana nasional; perbedaan disebut ada tetapi bukan pertentangan—antara lain pada aspek hukum acara—sehingga framing-nya adalah diferensiasi yang masih kompatibel (Farida, 2019). Namun kajian lain tentang taqnin dan legislasi modern mencatat adanya kontroversi terkait pengesahan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sambil menegaskan prinsip umum bahwa peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan lebih tinggi harus terbuka untuk dikesampingkan (Ramadhani, 2022). Sementara itu, studi tentang legalitas qanun dalam sistem perundang-undangan menyatakan bahwa Qanun Aceh kedudukannya dianggap sama dengan peraturan daerah dalam perspektif Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan pembatalan qanun terkait pelaksanaan syariat Islam dilakukan melalui judicial review oleh Mahkamah Agung sesuai pengaturan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (Suryono et al., 2024).

Antinomi hierarkis yang lebih eksplisit tampak pada studi tentang Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 mengenai bendera dan lambang Aceh, yang dinilai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tentang lambang daerah; studi itu menyimpulkan terdapat benturan norma substantif sehingga qanun tersebut belum memperoleh kepastian hukum total dan belum dapat dijalankan, serta menguraikan saluran penyelesaian melalui mekanisme pengujian (judicial review) sesuai konstruksi peraturan (Batubara, 2018). Dengan demikian, pada ranah qanun, antinomi dapat berupa: (a) klaim tidak bertentangan atau kompatibilitas (Farida, 2019); (b) kontroversi penilaian kesesuaian terhadap norma lebih tinggi (Ramadhani, 2022); dan (c) benturan norma yang menghambat pelaksanaan dan menuntut pengujian norma (Batubara, 2018).

e. Pancasila, Islam, dan Antinomi pada Level Ideologi–Norma

Pada level ideologi-konstitusional, terdapat rujukan yang menyatakan pertentangan antara Pancasila dan Islam kerap lahir ketika pemerintah menempatkan Pancasila sebagai norma hukum, bukan sebagai bangunan nilai; rujukan tersebut menekankan bahwa berbeda dari norma hukum lain, Pancasila tidak memiliki lembaga khusus yang berwenang mengujinya, sehingga kondisi ini kerap menciptakan pertentangan antara Pancasila dan Islam (Harahap, 2016). Namun terdapat pula rujukan yang menegaskan bahwa bila dua sistem moralitas—Pancasila sebagai pedoman prosedur hukum dan Islam sebagai sistem moralitas keagamaan—dihubungkan, maka secara substansial tidak ditemukan pertentangan di antara keduanya (Somadiyono, 2020). Kajian lain tentang asas konkordansi juga menyatakan bahwa secara filosofis tidak ada pertentangan antara syariat dan Pancasila, meskipun dalam ranah praktis-politik keduanya dapat berseberangan (Nahrowi, 2020).

Sintesis dari ketiga rujukan ini menunjukkan bahwa "antinomi" pada level Pancasila–Islam bersifat kontingen: dapat muncul karena cara penempatan dan mekanisme penafsiran atau pengujian Pancasila dalam praktik ketatanegaraan (Harahap, 2016), tetapi pada level substansi moral atau prinsipil dapat dipahami sebagai tidak bertentangan (Nahrowi, 2020; Somadiyono, 2020). Sejalan dengan itu, kajian pemikiran Munawir Sjadzali juga menggambarkan adanya pertentangan historis antara kelompok Islamisme dan nasionalisme terkait dasar negara, tetapi juga adanya posisi modernis yang menganggap tidak ada pertentangan sehingga Pancasila dapat diterima (Sanusi, 2020). Dengan demikian, antinomi pada level ideologi sering bergerak antara "pertentangan historis dan praksis" versus "keselarasan substantif" (Harahap, 2016; Sanusi, 2020).

7. Akar dan Penyebab Antinomi: Perbedaan Standar Kebenaran, Pluralisme Sistem, dan Dinamika Legislasi

Salah satu akar antinomi yang dirujuk secara eksplisit adalah perbedaan standar kebenaran yang menjiwai norma: sebagian masyarakat menilai kebenaran hukum harus berdasar wahyu (prophetic), sedangkan yang lain cukup berdasar adat sebagai peninggalan nenek moyang; perbedaan standar ini memicu pertentangan norma, misalnya hukum Islam versus adat. Dalam ranah legislasi, pembentukan hukum dipahami dapat menjadi "endapan" pertentangan nilai dan kepentingan dalam masyarakat, dan hukum dapat berfungsi baik untuk mencairkan pertentangan (conflict-solving) maupun memperkuat pertentangan lebih lanjut (conflict-amplifying) (Faisal, 2016).

Pada level sistem, pluralisme hukum yang mengadopsi berbagai sistem—adat, Islam, civil law, common law—dipandang memicu perbenturan norma dan ketidakpastian, sehingga pembangunan hukum berbasis Pancasila diharapkan mengakhiri perbenturan akibat pluralisme (Fatayati & Mahardika, 2021; Susamto, 2015). Dalam perspektif lain, pluralisme tersebut juga dapat dipahami sebagai persaingan antarsistem untuk menjadi rujukan, walau tetap terbuka untuk saling melengkapi dan diharmonisasi; tetapi tanpa unifikasi atau kejelasan pengaturan, pluralisme berdampak pada ketidakpastian (Fatayati & Mahardika, 2021; Susamto, 2015). Seluruh rujukan ini menggambarkan antinomi sebagai produk interaksi antara pluralitas sumber legitimasi (wahyu–adat–negara), struktur pembentukan norma—legislasi sebagai arena pertentangan nilai atau kepentingan (Faisal, 2016)—dan kondisi sistemik pluralisme hukum (Fatayati & Mahardika, 2021; Susamto, 2015).

8. Model Integratif Penyelesaian Antinomi: Menggabungkan Metodologi Uṣūl Fiqh, Asas Konflik Norma, Maqāṣid, dan Mekanisme Kelembagaan

Dari perspektif hukum Islam, penyelesaian antinomi pada level dalil menuntut urutan metode—jam'-taufīq, naskh, tarjīḥ, tawaqquf—sebagai mekanisme hirarkis ketika menghadapi dalil yang tampak bertentangan (Afifah, 2018; Surbakti & Agoestian, 2020). Pada saat yang sama, kritik matan dan pendekatan kontekstual-historis diperlukan untuk menguji pertentangan hadis dengan al-Qur'an, fatwa sahabat, dan sejarah, sehingga resolusi tidak berhenti pada klaim konflik, melainkan bergerak pada verifikasi dan pemetaan konteks (Hafid et al., 2020; Muzakkir, 2022). Pada level adat, penyelesaian menuntut pengujian syarat 'urf—tidak bertentangan dengan nash dan seterusnya—agar adat yang diterima adalah al-'ādah al-ṣaḥīḥah, bukan al-'ādah al-fāsidah (ARISTO, 2018; Najib, 2020). Sementara pada level hukum positif, asas konflik norma (lex superior, lex specialis, lex posterior) berfungsi sebagai ketentuan umum untuk mengatasi konflik agar sistem tidak membiarkan pertentangan berlarut-larut (Santoso & Zeinudin, 2021), dan mekanisme judicial review diposisikan sebagai saluran ketika terjadi pertentangan norma antartingkat peraturan (Batubara, 2018; Sallom & Salamon, 2024; Suryono et al., 2024).

Di atas semua itu, beberapa rujukan menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis tujuan (maqāṣid atau maslahat) untuk memetakan pertentangan norma dan menemukan pola penyelesaian yang tidak rigid-monodimensi (Fadillah, 2021; Nuzha, 2020). Dalam praktik penyelesaian sengketa dan konflik sosial, Islam juga menekankan penyelesaian melalui perdamaian (iṣlāḥ) dan mediasi; rujukan tentang mediasi di pengadilan agama menyatakan bahwa Islam mengajarkan pihak bersengketa melakukan perdamaian—dengan rujukan QS al-Nisā' ayat 128—dan mediasi atau konsiliasi merupakan jalan untuk mendapatkan keadilan ideal (Ikhnadito, 2023). Kajian lain tentang mediasi di pengadilan agama menegaskan bahwa mediator atau ḥakam sudah dikenal sejak awal pembentukan hukum Islam dan ajaran Islam mendorong perdamaian para pihak, meskipun implementasinya masih perlu diuji di lapangan (Kahpi, 2019).

Dengan demikian, model integratif penyelesaian antinomi dapat dipahami sebagai gabungan: metodologi uṣūl fiqh untuk konflik dalil (Muhammad et al., 2022; Surbakti & Agoestian, 2020); validasi 'urf untuk konflik adat–syariah (Najib, 2020; Sofyan, 2015); asas konflik norma dan mekanisme pengujian untuk konflik peraturan (Batubara, 2018; Santoso & Zeinudin, 2021; Suryono et al., 2024); serta maqāṣid dan mediasi sebagai instrumen substantif-prosedural untuk menghindari rigiditas dan memperluas basis penyelesaian (Fadillah, 2021; Ikhnadito, 2023; Kahpi, 2019).

________________________________________

D. Simpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, antinomi (konflik norma) dalam perspektif hukum Islam dapat dipahami melalui dua ranah yang saling terhubung. Pertama, pada ranah internal metodologi syariah, antinomi hadir sebagai ta'āruḍ al-adillah atau ikhtilaf hadis yang umumnya dipahami sebagai pertentangan lahiriah, sehingga penyelesaiannya ditempuh melalui urutan metode jam'-taufīq, naskh, tarjīḥ, tawaqquf dan didukung kritik sumber serta pemahaman kontekstual-historis (Afifah, 2018; Hafid et al., 2020; Muzakkir, 2022; Surbakti & Agoestian, 2020). Kedua, pada ranah sosial-kenegaraan, antinomi muncul dari interaksi syariah dengan adat ('urf) dan hukum positif, yang penyelesaiannya melibatkan syarat validitas 'urf (tidak bertentangan dengan nash), asas konflik norma dalam perundang-undangan (lex superior, lex specialis, lex posterior), mekanisme judicial review, serta pendekatan maqāṣid dan iṣlāḥ atau mediasi untuk mengurangi rigiditas dan meningkatkan efektivitas resolusi (Fadillah, 2021; Ikhnadito, 2023; Najib, 2020; Santoso & Zeinudin, 2021; Suryono et al., 2024).

Nuansa penting yang perlu ditekankan adalah bahwa hubungan Islam–adat maupun Islam–Pancasila tidak selalu berbentuk pertentangan; sebagian kasus menunjukkan kompromi, penerimaan, atau keselarasan substantif, sementara pertentangan sering muncul pada tataran penafsiran, kelembagaan, dan penataan norma dalam praktik (Asmara et al., 2012; Harahap, 2016; Nahrowi, 2020; Somadiyono, 2020; Tjandrasari, 2017). Oleh karena itu, penanganan antinomi hukum dalam konteks pluralisme hukum Indonesia memerlukan pendekatan yang tidak semata-mata bersifat eliminatif, melainkan integratif—yang menggabungkan kekuatan metodologi uṣūl fiqh, kearifan 'urf yang tervalidasi, ketegasan asas konflik norma, dan keluasan visi maqāṣid syariah sebagai landasan penyelesaian yang berkelanjutan.

________________________________________

Daftar Pustaka

ARISTO, J. (2018). Politik Hukum Berkeadaban Perspektif Filsafat Islam. https://doi.org/10.31227/osf.io/kn2x8

Afifah, N. (2018). Tradisi Mendo'akan Orang Non Muslim Menurut Konsep Fiqih (Urf) dan Ushul Fiqh. Al-Tarbawi Al-Haditsah Jurnal Pendidikan Islam, 3(2). https://doi.org/10.24235/tarbawi.v3i2.3238

Amin, M. (2014). Judicial Review Tap MPR RI terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Menurut Jimli Assdiddiqie. Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 4(01), 193–219. https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.01.193-219

Asmara, M. G., Arba, Mr., & Maladi, Y. (2012). Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22(1), 1. https://doi.org/10.22146/jmh.16215

Batubara, S. (2018). Pelarangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 18(1), 1–12. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v18i2.37

Darda, A. (2016). Peran Pendidikan Islam Dalam Mensiasati Khilafiyah. At Ta Dib, 11(1). https://doi.org/10.21111/at-tadib.v11i1.622

Darmalaksana, W. (2018). Asas Konkordansi Islam dan Pancasila Bagi Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Epistemé Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman, 13(1). https://doi.org/10.21274/epis.2018.13.1.195-229

Darmansyah, D., Ilyas, I., & Zuhrah, Z. (2023). Pembagian Waris Menurut Hukum Adat Pada Keluarga Beda Agama. Nalar Journal of Law and Sharia, 1(3), 150–161. https://doi.org/10.61461/nlr.v1i3.44

Dilapanga, M. M. S., Astati, D., & Nurjannah, E. (2021). Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Memperoleh Harta Waris Menurut Hukum Islam. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 7(1), 450. https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31769

Fadillah, R. (2021). Pertentangan Hukum Adat Dengan Hukum Islam Dalam Kasus Waris Janda Poligami 'Urang' Banjar. Journal of Islamic and Law Studies, 5(1). https://doi.org/10.18592/jils.v5i1.4718

Faisal, A. (2016). Problematika Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2015. Al-Mizan, 12(1), 81–98. https://doi.org/10.30603/am.v12i1.126

Faizin, M. (2020). Kerahasiaan Bank Kontra Akses Informasi Perpajakan Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah Multidimensi. Istinbath Jurnal Hukum, 17(1), 1–25. https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i1.1829

Farida, F. (2019). Pendidikan Seksualitas Perspektif Islam bagi Remaja di IPNU-IPPNU Ranting Desa Loram Wetan Kabupaten Kudus. Konseling Edukasi Journal of Guidance and Counseling, 3(1). https://doi.org/10.21043/konseling.v3i1.4872

Fatayati, S., & Mahardika, A. G. (2021). Reposisi Pancasila dari Norm Menjadi Values sebagai Integrasi Pancasila dan Islam. Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman, 32(1), 1–16. https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i1.1404

Hafid, A., Pikahulan, R. M., & Hasyim, H. (2020). Etika Hukum Dalam Politik Kebangsaan Perspektif Islam: Moralitas Politik Pancasilais. Diktum Jurnal Syariah Dan Hukum, 18(1), 70–89. https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.1202

Harahap, S. (2016). Penerapan Ketentuan Pasal 21 Ayat (3) UUPA tentang Kepemilikan Tanah bagi WNI dalam Perkawinan Campuran. Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan, 4(3), 436. https://doi.org/10.29303/ius.v4i3.328

Ikhnadito, Y. (2023). Penegak Hukum dan Moral. https://doi.org/10.31219/osf.io/wfam4

Jainuddin, J. (2021). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Perspektif Historis-Politis. Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, 5(1), 95–109. https://doi.org/10.52266/sangaji.v5i1.605

Junaidy, A. B. (2016). Dialektika Hukum Islam pada Masa Awal Islam. Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, 2(2), 420–439. https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.2.420-439

Kahpi, A. (2019). Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai Wujud Perlindungan Konsumen Muslim. El-Iqthisadi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum, 1(1). https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9907

Muhammad, F., Umar, H., & Harun, H. (2022). Eksistensi Kebiasaan ('Urf) Sebagai Sumber Hukum Perdagangan Internasional. Islamika Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 21(02), 133–143. https://doi.org/10.32939/islamika.v21i02.890

Muhammadin, F. M. (2023). Urgensi Majelis Ulama Indonesia Membersamai Pemerintah dalam Hukum Internasional. El-Dusturie, 2(1). https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.5344

Murti, I. M. G. W. (2022). Melihat Berbagai Sistem Hukum di Dunia dalam Kajian Pengantar Ilmu Hukum. Jurnal Komunitas Yustisia, 4(3), 959–969. https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43196

Muzakkir, M. (2022). Integrasi Hukum Adat dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 17(1), 61–69. https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i1.5609

Nahrowi, N. (2020). Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia. Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies, 2(1), 112–133. https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2163

Najib, A. (2019). Kepastian Hukum Eksekusi Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 26(3). https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss3.art7

Najib, A. (2020). Kepastian Hukum Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Jurnal Konstitusi, 16(4), 861. https://doi.org/10.31078/jk1649

Nopriyansa, E. (2020). Islam Perspektif dan Perspektif Islam tentang Pendeta Syaifudin Ibrahim (Analisis Pandangan, Asumsi, dan Tantangan Pendeta Syaifuddin Ibrahim terhadap Umat Muslim). Jaqfi Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam, 5(1), 53–67. https://doi.org/10.15575/jaqfi.v5i1.6646

Nuzha, N. (2020). Menelusuri Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia. Qisthosia Jurnal Syariah Dan Hukum, 1(1), 1–15. https://doi.org/10.46870/jhki.v1i1.108

Ramadhani, P. E. (2022). Ta'arudh Al-Adillah: Metode Memahami Dalil dalam Penyelesaian Persoalan Hukum. Mahadi Indonesia Journal of Law, 1(2), 313–331. https://doi.org/10.32734/mah.v1i2.9513

Sallom, D. S., & Salamon, D. A. F. (2024). Interaksi Tradisi Jawa dengan Nilai Islam: Tradisi Kawin Mayit dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro). Jurnal Keislaman, 7(1), 137–148. https://doi.org/10.54298/jk.v7i1.4042

Santoso, A. B., & Zeinudin, Moh. (2021). Rekonstruksi Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jurnal Jendela Hukum, 8(1), 39–49. https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1333

Sanusi, A. (2020). Teori Maqoshid Syariah dan Penerapannya pada Fatwa Korona (Studi Analisis Kritis). Syaksia Jurnal Hukum Perdata Islam, 21(1). https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i1.2914

Sembiring, J. (2011). Tanah dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 23(2), 394. https://doi.org/10.22146/jmh.16185

Sofyan, K. (2015). Formulasi Hukum dan Pentingnya Jaminan Kepastian Hukum Produk Pangan Halal dalam Hukum Nasional. Nurani Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat, 15(2), 47. https://doi.org/10.19109/nurani.v15i2.282

Somadiyono, S. (2020). Perbandingan Sejarah Positivisme Hukum di Indonesia sebagai Penentu Politik Hukum di Masa yang Akan Datang. Legalitas Jurnal Hukum, 12(1), 13. https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.191

Surbakti, E. D., & Agoestian, E. (2020). Analisis Yuridis Qanun Jinayat dalam Strukturisasi Hukum Pidana Nasional. Rechtenstudent, 1(2), 110–120. https://doi.org/10.35719/rch.v1i2.25

Suryono, S., Yumarni, A., & Ma'arif, R. S. (2024). Kajian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt./2023/PN Jkt.Utr tentang Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Pasca Pemberlakuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 3(09), 3801–3814. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1144

Susamto, B. (2015). Implementasi Inside Legal Theory dalam Pembangunan Hukum Nasional Melalui Pendekatan Hukum Islam. De Jure Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 7(2), 126–134. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i2.3519

Sutiapermana, A. (2022). Ketidakrelevanan Wacana Kesetaraan Gender pada Islam dalam Tinjauan Paradigma Struktural-Fungsional. Mauriduna Journal of Islamic Studies, 3(2), 178–190. https://doi.org/10.37274/mauriduna.v3i2.595

Tjandrasari, H. (2017). Suatu Tinjauan Filosofis terhadap Pengangkatan Anak oleh WNI Keturunan Tionghoa. Jurnal Hukum & Pembangunan, 16(3), 298. https://doi.org/10.21143/jhp.vol16.no3.1207

Utami, A. N., Anam, S., & Munir, A. M. (2022). Pengaruh Pertentangan Ideologi Sunni-Syi'ah terhadap Hubungan Bilateral Arab Saudi-Iran di Timur Tengah. Indonesian Journal of Peace and Security Studies (IJPSS), 4(1), 65–81. https://doi.org/10.29303/ijpss.v4i1.111