01186 - Anarki Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Normatif, Institusional, Dan Sosial

Legal Anarchy in the Perspective of Islamic Law: Normative, Institutional, and Social Analysis

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep anarki hukum—yakni keadaan ketika hukum tidak berfungsi sehingga ketertiban masyarakat terganggu—dalam bingkai Hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif-kualitatif berbasis kajian pustaka, penelitian ini menelaah bagaimana Hukum Islam memandang ketertiban, otoritas, dan penegakan hukum, sekaligus mengevaluasi situasi disfungsi hukum dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah dan fiqh siyāsah. Hasil kajian menunjukkan bahwa anarki hukum bertentangan secara fundamental dengan tujuan Hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan kerusakan (mafsadah). Islam melarang tindakan anarkis berupa kezaliman dan pengrusakan, serta mewajibkan kehadiran kepemimpinan yang mampu menegakkan ketertiban secara adil. Secara institusional, Hukum Islam menyediakan arsitektur kelembagaan berupa hisbah, muhtasib, dan mekanisme pengawasan publik untuk mencegah disfungsi hukum. Pada level sosial, pencegahan anarki hukum menuntut strategi preventif melalui pendidikan, musyawarah, dan pengarusutamaan al-iṣlāḥ. Pada level epistemik, moderasi metodologis dalam istinbath hukum diperlukan agar pluralitas pendapat tidak berubah menjadi fragmentasi otoritas yang melemahkan ketertiban. Pemulihan dari anarki hukum dalam Islam menuntut pembenahan ekosistem secara menyeluruh: integritas penegak hukum, efektivitas institusi pengawasan, pendidikan kesadaran hukum, serta orientasi maslahat yang konsisten menolak kezaliman dan pengrusakan.

Kata kunci: anarki hukum, Hukum Islam, maqāṣid al-syarī'ah, fiqh siyāsah, ketertiban masyarakat, kemaslahatan

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of legal anarchy—a condition in which law ceases to function, thereby disrupting social order—within the framework of Islamic Law. Employing a normative-qualitative approach based on a systematic literature review, the study analyzes how Islamic Law perceives order, authority, and law enforcement, while evaluating situations of legal dysfunction from the perspectives of maqāṣid al-syarī'ah and fiqh siyāsah. The findings indicate that legal anarchy is fundamentally at odds with the objectives of Islamic Law, which are oriented toward maslahah (public welfare), justice, and the prevention of mafsadah (social harm). Islam prohibits anarchic acts such as oppression and destruction, and mandates the presence of leadership capable of enforcing order justly. Institutionally, Islamic Law provides an architectural framework consisting of hisbah, muhtasib, and public oversight mechanisms to prevent legal dysfunction. At the social level, preventing legal anarchy requires preventive strategies through education, deliberation, and the mainstreaming of al-iṣlāḥ (reconciliation). At the epistemic level, methodological moderation in legal derivation is necessary to ensure that plurality of opinion does not devolve into fragmentation of authority that undermines social order. Recovery from legal anarchy in Islam demands comprehensive systemic reform: integrity of law enforcement, effectiveness of supervisory institutions, legal awareness education, and a consistent maslahah orientation that categorically rejects oppression and destruction.

Keywords: legal anarchy, Islamic Law, maqāṣid al-syarī'ah, fiqh siyāsah, social order, public welfare

________________________________________

A. Pendahuluan

Anarki hukum—dalam pengertian keadaan ketika hukum tidak berfungsi sehingga ketertiban masyarakat terganggu—secara konseptual dapat dibaca sebagai kegagalan hukum menjalankan fungsinya sebagai social control yang mengatur, menertibkan, dan menjaga keseimbangan sosial di tengah masyarakat (Putri & Eficandra, 2021; Sembodo, 2008). Dalam kerangka hukum tata negara dan kebijakan publik, ketertiban (order) dipahami sebagai kondisi agar pemerintah dan rakyat dapat beraktivitas secara aman, tertib, dan teratur; ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum yang berlaku atau lemahnya penerapan sanksi dan pembinaan, ketenteraman dan ketertiban umum dapat terganggu (Nasution, 2014). Karena itu, anarki hukum tidak sekadar menunjuk pada adanya konflik atau kekerasan, tetapi terutama menandai situasi ketika norma dan institusi hukum kehilangan daya kerja dalam mengarahkan perilaku sosial serta menyelesaikan sengketa secara legitim (Nasution, 2014; Sembodo, 2008).

Dalam wacana Hukum Islam, urgensi hukum bagi kehidupan umat diposisikan sangat mendasar, bahkan perkembangan pemikiran hukum Islam (fiqh) dipandang sebagai salah satu khazanah intelektual yang paling luas penyebarannya dalam dunia Islam (Aziz, 2019). Sejalan dengan itu, pemaknaan Hukum Islam dalam sejumlah kajian menempatkannya sebagai instrumen normatif yang berorientasi membina keadilan, keharmonisan, dan ketertiban dalam keseimbangan masyarakat (Fikriani & Permana, 2022), serta sebagai sarana ketertiban sosial untuk mewujudkan keadilan sosial (Nugroho, 2005). Dengan demikian, membahas "anarki hukum menurut Hukum Islam" menuntut pembacaan ganda: (i) bagaimana Hukum Islam memandang ketertiban, otoritas, dan penegakan hukum dalam masyarakat; dan (ii) bagaimana Hukum Islam mengevaluasi—serta menawarkan perangkat etis dan institusional untuk mengatasi—situasi ketika hukum (baik norma maupun aparat) tidak berfungsi efektif sehingga memicu kekacauan sosial (Aziz, 2019; Fikriani & Permana, 2022; Nugroho, 2005).

________________________________________

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research). Data dihimpun dari berbagai sumber kepustakaan berupa artikel jurnal ilmiah yang membahas Hukum Islam, fiqh siyāsah, maqāṣid al-syarī'ah, ketertiban umum, dan fenomena anarki hukum dalam konteks Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah, menyintesiskan, dan menginterkoneksikan temuan-temuan dari berbagai literatur yang relevan guna membangun kerangka pemahaman yang sistematis dan komprehensif mengenai anarki hukum dari perspektif Hukum Islam.

________________________________________

C. Pembahasan

1. Kerangka Dasar: Ketertiban sebagai Tujuan Hukum dan Parameter "Tidak Berfungsinya" Hukum

Sejumlah literatur hukum menegaskan bahwa hukum merupakan seperangkat norma yang memuat anjuran, larangan, dan sanksi; salah satu fungsi pokoknya adalah sebagai kontrol sosial untuk menjaga ketertiban, keseimbangan sosial, dan kepentingan masyarakat (Sembodo, 2008). Dalam relasi negara–masyarakat, konstitusi dan peraturan perundang-undangan dipahami sebagai perangkat yang "memaksa" agar ditaati; pemaksaan yang sah ini dipandang sebagai prasyarat penertiban, sekaligus mekanisme pencegahan anarki (Putri & Eficandra, 2021). Dalam studi kebijakan ketenteraman dan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dipahami sebagai keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur; gangguan dapat muncul karena pelanggaran hukum, faktor sosial-ekonomi, maupun lemahnya kebijakan sanksi dan pembinaan (Nasution, 2014). Rangkaian gagasan ini menyediakan indikator umum "hukum tidak berfungsi": norma ada tetapi tidak ditaati, penegakannya tidak konsisten, atau institusinya tidak mampu mencegah pelanggaran dan menyelesaikan konflik sehingga ketertiban publik menurun (Nasution, 2014; Sembodo, 2008).

Kerangka di atas menjadi relevan bagi pembacaan Islam karena beberapa kajian menegaskan bahwa Islam tidak menghendaki kekacauan atau keadaan anarkis, dan tidak membiarkan suatu jamaah tanpa imam (pemimpin) (Wardani, 2021). Dalam konstruksi fikih kebangsaan, dikutip pandangan al-Ghazali bahwa sultan/pemimpin memiliki kewajiban menjaga ketertiban dunia; ketertiban dunia dipandang terkait dengan ketertiban agama dan tujuan keberhasilan manusia (Qatrunnada & Ridwan, 2022). Artinya, ketika hukum tidak berfungsi dan ketertiban runtuh, problem itu tidak semata administratif, tetapi menyentuh sendi etika publik dan mandat kepemimpinan untuk menjaga keteraturan sosial (Qatrunnada & Ridwan, 2022; Wardani, 2021). Dengan cara ini, "anarki hukum" dapat dibaca sebagai situasi anti-maqāṣid (berlawanan dengan tujuan-tujuan normatif hukum) karena menghasilkan kerusakan sosial, ketidakamanan, dan hilangnya kepastian hidup bersama (Qatrunnada & Ridwan, 2022; Wardani, 2021).

2. Tujuan dan Watak Hukum Islam: Maslahah, Keadilan, dan Anti-Anarkisme

Dalam kajian maqāṣid al-syarī'ah, kemaslahatan diposisikan sebagai inti yang berperan penting dalam penentuan hukum Islam; hukum Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat di dunia dan akhirat (Basith & Labib, 2022). Sejalan dengan itu, kajian tentang fungsi dan tujuan Hukum Islam menegaskan peran Hukum Islam sebagai instrumen yang mengarahkan pada keadilan dan harmoni, serta membangun keamanan dan ketertiban dalam masyarakat melalui mekanisme sanksi (zawājir) yang melindungi warga dari ancaman perilaku berbahaya (Fikriani & Permana, 2022). Dalam perspektif keadilan politik, hukum juga diposisikan sebagai sarana ketertiban masyarakat demi terwujudnya keadilan sosial; tanpa hukum yang berlaku, masyarakat dipandang berpotensi mengalami kekacauan dan kehancuran (Nugroho, 2005). Dengan demikian, "anarki hukum" dipahami bertentangan dengan orientasi kemaslahatan, sebab ia menandai gagalnya hukum (sebagai norma maupun institusi) mencegah mudarat sosial dan mewujudkan keteraturan publik (Basith & Labib, 2022; Fikriani & Permana, 2022; Nugroho, 2005).

Lebih tegas, dimensi kemanusiaan dalam Al-Qur'an dan Hadis (sebagaimana dibahas dalam salah satu kajian) menyatakan bahwa hukum Islam mengharamkan tindakan anarkis seperti kezaliman dan pengrusakan dari mana pun datangnya (Diponegoro, 2018). Larangan terhadap kezaliman dan pengrusakan ini mengikat langsung pada tema anarki hukum, karena ketika hukum tidak berfungsi, kekerasan dan perusakan sering muncul sebagai ekspresi penyelesaian sengketa di luar mekanisme legal (Diponegoro, 2018; Pangestuti, 2020). Dalam kerangka resolusi konflik, kajian tentang transformasi nilai al-iṣlāḥ menolak radikalisme dan tindakan anarkis yang mengaburkan ajaran Islam; sebaliknya, Al-Qur'an diposisikan sebagai pilar perubahan otoritas hukum menuju perdamaian, keadilan, dan ketertiban sosial (Dudy & ASHADY, 2024). Maka, anarki hukum—sebagai praktik "kekacauan normatif"—dalam pandangan ini bukan saja pelanggaran terhadap ketertiban sosial, melainkan juga deviasi dari misi etik Islam yang mengedepankan perdamaian dan perbaikan hubungan sosial (iṣlāḥ) (Diponegoro, 2018; Dudy & ASHADY, 2024).

Di sisi lain, sejumlah kajian menekankan bahwa teks Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama memuat ayat-ayat hukum yang terbatas, sementara perbuatan manusia yang berkenaan dengan hukum terus berkembang; karena itu diperlukan langkah-langkah pengembangan dan pemahaman asas-asas hukum agar tujuan hukum tercapai tanpa kesulitan dan kesukaran (Diponegoro, 2018). Keterbatasan tekstual dan dinamika sosial ini membuka ruang perbedaan, ijtihad, dan ragam produk fiqh, sehingga jika tidak dikelola dengan metodologi yang memadai, dapat muncul kebingungan normatif di masyarakat (Damaitu & Wada, 2017; Diponegoro, 2018). Dalam konteks ini, "anarki hukum" dapat juga berwujud sebagai anarki interpretatif: banyaknya rujukan dan otoritas yang saling bersaing tanpa integrasi kelembagaan yang memadai, sehingga kepatuhan sosial melemah dan masyarakat kehilangan orientasi tertib (Aziz, 2019; Damaitu & Wada, 2017).

3. Anarki Hukum sebagai Gejala Sosial-Politik: Dari Kekosongan Penegakan hingga Kekerasan Komunal

Sebagian literatur penegakan hukum menilai bahwa ketika tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan penegak hukum memburuk, fenomena perilaku kekerasan dan anarki dapat merebak; karenanya langkah awal yang dipandang penting adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum (Sembodo, 2008). Dalam konteks organisasi masyarakat, terdapat kajian yang menyatakan bahwa tindakan anarkis sebagian ormas dipahami sebagai "jawaban konkret" atas tidak berjalannya mekanisme hukum; namun tindakan demikian tetap dinilai sebagai perbuatan melawan hukum, dan lemahnya ketegasan aparat dapat memperburuk situasi (Pangestuti, 2020). Bahkan, kajian lain tentang ormas menegaskan keresahan masyarakat terhadap aksi ormas yang menggunakan dalih agama untuk kekerasan; pemerintah dipandang memiliki wewenang menindak tegas ormas bermasalah guna menjaga ketertiban umum dan rasa aman masyarakat (Itmam, 2013). Dengan demikian, anarki hukum secara sosiologis dapat muncul baik karena lemahnya kapasitas penegakan hukum (state failure dalam mengendalikan pelanggaran), maupun karena tumbuhnya "penegakan versi kelompok" (vigilantisme) yang mengambil alih fungsi aparat sehingga menambah konflik sosial (Itmam, 2013; Pangestuti, 2020; Sembodo, 2008).

Literatur tentang demonstrasi memberikan ilustrasi konkret: demonstrasi sebagai saluran penyampaian pendapat dapat dinilai tidak salah bila dilakukan sesuai aturan; namun demonstrasi yang melanggar aturan, anarkis, merusak fasilitas, dan menimbulkan mudarat dipandang tidak diperbolehkan dalam tinjauan maqāṣid al-syarī'ah (Basith & Labib, 2022). Kajian lain mencatat fenomena demonstrasi yang kerap diikuti tindakan anarkis, mengganggu ketertiban umum, merusak fasilitas, dan menjadi fenomena negatif di masyarakat (Massadi et al., 2018). Di tingkat praktik, ada pula kajian lapangan yang menunjukkan demonstrasi dapat berubah anarkis karena provokator, serta penangkapan yang dilakukan secara brutal dapat menimbulkan kegaduhan dan keresahan yang menyalahi etika profesi polisi dalam menjaga keselamatan dan ketertiban masyarakat (Hardiansyah & Mufidah, 2021). Studi komunikasi demonstrasi juga menunjukkan kegagalan komunikasi dialogis antara demonstran dan aparat dapat memicu rusuh dan mengindikasikan kelemahan prosedural pengamanan (Sanyoto, 2008). Rangkaian temuan ini memperlihatkan bahwa anarki hukum tidak hanya soal "massa yang rusuh", tetapi juga soal malfunction relasi legal: prosedur, komunikasi, dan etika aparat yang jika gagal dapat memperbesar eskalasi konflik (Basith & Labib, 2022; Hardiansyah & Mufidah, 2021; Sanyoto, 2008).

Dalam perspektif Hukum Islam, problem sosial semacam ini terkait langsung dengan mandat menjaga ketertiban umum dan menutup jalan menuju kerusakan (mafsadah). Kajian fiqh al-awlawiyyāt mengingatkan bahwa kekacauan prioritas dalam beragama dapat berbahaya; bahkan dicontohkan bahwa ketika masyarakat hidup "secara anarkis dan acak-acakan", hal itu menandai kegagalan memetik nilai ketertiban dari praktik keagamaan (Damaitu & Wada, 2017). Lebih jauh, dicontohkan pula bahwa melarang individu mabuk di tengah sistem hukum yang membolehkan produksi dan konsumsi minuman keras akan memunculkan "tidak adanya kepastian hukum" dan dapat mengganggu ketertiban umum (Damaitu & Wada, 2017). Dengan kata lain, anarki hukum juga dapat lahir dari kontradiksi kebijakan dan inkonsistensi norma, yang merusak kepastian hukum serta mendorong masyarakat mencari rute-rute nonformal dalam menyelesaikan masalah (Damaitu & Wada, 2017; Sembodo, 2008).

4. Perspektif Fiqh Siyāsah: Negara, Kepemimpinan, dan Lembaga Penjaga Ketertiban

Fiqh siyāsah dipahami sebagai bagian Hukum Islam yang membahas pengaturan kepentingan umat/negara untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan mudarat melalui kebijakan dan peraturan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat, meskipun bisa tidak sejalan dengan sebagian pendapat mujtahid (Siregar, 2023). Definisi lain menempatkan fiqh siyāsah sebagai pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia (Andrizal, 2018), dan bahkan merinci bahwa dalam tata kelola Islam terdapat institusi pengawasan dan pengendalian seperti hisbah (Andrizal, 2018; Massadi, 2018). Orientasi maslahat ini juga dirumuskan dalam kaidah bahwa tindakan/kebijakan pemimpin harus terikat pada kemaslahatan rakyat, sehingga kebijakan politik dan regulasi seharusnya bekerja sebagai instrumen tertib sosial, bukan pemicu kekacauan (AM, 2016; Siregar, 2023).

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan Islam, dinyatakan bahwa Islam tidak menghendaki kekacauan/anarkis dan menuntut adanya pemimpin; di antara fungsi pemimpin adalah menjalankan hukum bagi pihak yang bertikai agar keadilan dirasakan, serta menciptakan keamanan sehingga masyarakat bebas dari rasa was-was (Wardani, 2021). Dalam fikih kebangsaan, peran pemimpin juga dikaitkan dengan kewajiban menjaga ketertiban dunia sebagai prasyarat keberhasilan sosial-keagamaan (Qatrunnada & Ridwan, 2022). Dengan demikian, anarki hukum adalah indikator gagalnya mandat kepemimpinan dan tata kelola: ketika aparat dan institusi tidak mampu memutus permusuhan, menjamin rasa aman, dan mengarahkan konflik ke mekanisme yang sah, maka fungsi siyasah (pengelolaan kemaslahatan umum) tidak terpenuhi (Siregar, 2023; Wardani, 2021).

Sejalan dengan itu, studi tentang peran kepolisian dalam perspektif fiqh siyāsah menegaskan bahwa di Indonesia kepolisian adalah instrumen negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberi perlindungan dan pelayanan; dalam Hukum Islam terdapat lembaga muḥtasib sebagai pengawas dan pengendali, dan tugas kepolisian dalam dua sistem ini dinilai hampir sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban (Massadi, 2018). Kajian lain tentang peran pemerintah menjaga ketenteraman dan ketertiban umum menautkan mandat amar ma'ruf nahi munkar dengan pembentukan institusi hisbah, serta menyebut adanya lembaga penanganan ketertiban umum seperti SATPOL-PP yang dipandang sejalan dengan perspektif hukum tata negara Islam (Andrizal, 2018). Selain itu, pengawasan terhadap pelayanan publik melalui Ombudsman dipandang sesuai prinsip pengawasan dalam fiqh siyāsah (amar ma'ruf nahi munkar) untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum (Rosmita et al., 2021). Rangkaian perangkat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memuat etika personal, tetapi juga menyediakan arsitektur institusional—penegakan, pengawasan, dan pelayanan publik—yang semuanya diarahkan mencegah anarki hukum dan menjaga keteraturan sosial (Massadi, 2018; Rosmita et al., 2021).

Namun, beberapa kajian juga mengingatkan pentingnya pembatasan hak dan kebebasan demi ketertiban umum melalui prosedur negara hukum yang akuntabel. Dalam pembubaran ormas, misalnya, ditegaskan pentingnya checks and balances dan pelibatan pengadilan agar pembatasan dilakukan dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sehingga efektif dan efisien (Agustina et al., 2022; Fanani, 2017). Pembatasan dipandang relevan bila untuk melindungi keamanan nasional, keselamatan publik, ketertiban umum, serta hak dan kebebasan pihak lain; tetapi tindakan anarkis tidak patut dilegitimasi atas nama negara maupun agama (Agustina et al., 2022). Dalam kasus tertentu, aktivitas ormas dinilai dapat menimbulkan benturan di masyarakat yang mengancam keamanan dan ketertiban, sehingga pemerintah memiliki dasar hukum menjatuhkan sanksi pembubaran berdasarkan putusan pengadilan (Fanani, 2017). Dalam kerangka ini, Islam (melalui maqāṣid dan siyasah) dapat dipahami menuntut dua hal sekaligus: ketegasan menjaga ketertiban, dan kepatuhan pada prosedur keadilan agar penertiban tidak berubah menjadi kekerasan sewenang-wenang yang justru menciptakan anarki baru (Agustina et al., 2022; Fanani, 2017; Hardiansyah & Mufidah, 2021).

5. Sanksi, Ta'zīr, dan Penertiban: Mengapa Hukum Harus "Bekerja" tetapi Tidak Boleh Anarkis

Dalam diskursus deviasi pers, disebutkan bahwa dalam hukum Islam hukuman ta'zīr untuk mewujudkan kemaslahatan umum dapat dijatuhkan pada perbuatan yang mengganggu ketertiban umum, misalnya menyampaikan berita yang membingungkan atau meresahkan masyarakat (Ardiyanti, 2022). Dalam kajian pencegahan penodaan agama, dikatakan bahwa karena tidak ada nash yang merinci sanksi secara detail, penerapan hukuman ta'zīr berdasarkan kearifan hakim dapat digunakan, dengan maksud pokok sanksi hukum untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia serta menjaga dari mafsadah (Riauan et al., 2020). Dua rujukan ini memberi fondasi penting: ketika hukum tidak berfungsi, negara dan otoritas hukum memiliki mandat menjatuhkan sanksi yang proporsional untuk memulihkan ketertiban; namun sanksi harus diarahkan pada kemaslahatan dan pencegahan kerusakan, bukan balas dendam atau kekerasan liar (Ardiyanti, 2022; Riauan et al., 2020). Dalam bahasa lain, penertiban yang legal dan maslahat adalah antitesis dari anarki hukum; sementara "penertiban" yang brutal dan melanggar etika profesi penegak hukum dapat memicu keresahan dan menjadi bagian dari problem anarki itu sendiri (Hardiansyah & Mufidah, 2021; Riauan et al., 2020).

Di sinilah relevan prinsip preventif. Upaya preventif untuk mengantisipasi kekerasan atas nama agama dipandang perlu dengan pendekatan pendidikan, musyawarah, dan dakwah sebagai penyadaran agar masalah sosial-keagamaan tidak diselesaikan melalui "jalur hukum sendiri" yang menimbulkan korban; kebijakan preventif tidak meniadakan pemrosesan pidana, tetapi menghapus faktor potensial penyebab kekerasan (Murni & Elimartati, 2021). Pada saat yang sama, nilai al-iṣlāḥ (perdamaian dan perbaikan hubungan) dikedepankan sebagai pendekatan resolusi konflik dalam Hukum Islam untuk menciptakan keadilan dan ketertiban sosial, serta menolak tindakan radikal dan anarkis (Dudy & ASHADY, 2024). Dengan demikian, pemulihan fungsi hukum dalam Islam tidak cukup dengan sanksi; ia menuntut kombinasi penegakan yang adil dan pencegahan sosial yang membangun kesadaran hukum serta etika publik (Ardiyanti, 2022; Dudy & ASHADY, 2024; Murni & Elimartati, 2021).

6. Mengelola Perbedaan dan Otoritas Hukum: Mencegah "Anarki Interpretatif" dalam Fiqh

Anarki hukum tidak selalu tampil sebagai kerusuhan fisik; ia dapat berwujud sebagai konflik otoritas dan kebingungan normatif ketika masyarakat menghadapi banyak rujukan hukum yang saling berkompetisi. Dalam sejarah relasi hukum Islam dan negara, dicatat bahwa warisan yang lebih dominan sering berupa kitab-kitab fiqh dan fatwa "di luar jalur negara"; bahkan ada contoh kodifikasi negara yang gagal menjadi kodifikasi tunggal karena secara "anarkis" masih berkembang putusan fuqaha "swasta" yang lebih diapresiasi masyarakat, sehingga hukum "negeri" menjadi kering dari partisipasi masyarakat (Aziz, 2019). Kajian lain menegaskan adanya konflik internal dalam pemahaman hukum Islam yang dapat memarginalkan hukum Islam itu sendiri, serta menyebut perbedaan antara dimensi etik dan formal-legalistik dalam fiqh (Santoso, 2020). Artinya, bila pluralitas otoritas dan perbedaan pendekatan tidak dikelola, masyarakat dapat mengalami disorientasi: hukum formal tidak efektif, sementara otoritas sosial mengambil alih dengan standar masing-masing (Aziz, 2019; Santoso, 2020).

Dalam konteks Indonesia yang plural, beberapa kajian menawarkan model moderasi sebagai strategi mencegah kekerasan dan tindakan anarkis yang lahir dari tafsir ekstrem. Kajian Muhammadiyah menunjukkan adanya pembagian pendekatan: relatif ketat dalam akidah dan ibadah, tetapi lebih longgar dan terbuka dalam muamalah, dengan penerimaan sumber-sumber hukum yang lebih beragam seperti maṣlaḥah; sikap metodologis ini diposisikan menghasilkan pandangan lebih moderat terkait hubungan sosial lintas agama (Hawa et al., 2022). Dalam program deradikalisasi melalui penguatan mata kuliah perbandingan mazhab, pengetahuan tentang pluralitas pendapat fiqh beserta hujjahnya diproyeksikan membentuk kepribadian toleran dalam menyikapi perbedaan (Quthny et al., 2022). Sementara itu, paradigma ushul fiqh multikultural diposisikan sebagai ikhtiar memproduksi fikih yang aspiratif dan akomodatif terhadap pluralitas kepentingan kebangsaan, sekaligus mengantisipasi konflik terbuka yang dapat mendorong tindakan anarki di luar ajaran agama (Rusydi et al., 2023). Dengan demikian, pencegahan anarki hukum dalam Islam juga beroperasi pada level epistemik: memperkuat metodologi istinbath dan etika ikhtilaf agar perbedaan tidak berubah menjadi delegitimasi institusi hukum dan kekerasan sosial (Hawa et al., 2022; Quthny et al., 2022; Rusydi et al., 2023).

7. Demonstrasi, Amar Ma'ruf Nahi Munkar, dan Batas Anti-Anarkis: Aplikasi Praktis

Demonstrasi menjadi studi kasus yang relevan karena kaitannya dengan ketertiban masyarakat yang terganggu. Dalam tinjauan maqāṣid al-syarī'ah, demonstrasi dapat dibolehkan untuk mengkritik penguasa dengan cara baik dan niat amar ma'ruf nahi munkar, selama tidak melanggar aturan dan tidak menimbulkan mudarat (Basith & Labib, 2022). Sejalan dengan itu, rumusan fikih demonstrasi menekankan demonstrasi sebagai langkah terakhir setelah musyawarah dan dialog, tuntutan harus dibolehkan syariat, aksi wajib damai dan menjaga etika Islam, serta tidak mengganggu ketertiban (Muhajir & Hamiyuddin, 2023). Kajian lain juga menegaskan fenomena demonstrasi anarkis yang mengganggu ketertiban umum dan merusak fasilitas sebagai gejala negatif yang perlu disikapi secara hukum dan etika (Massadi et al., 2018). Konvergensi rujukan ini menghasilkan satu kesimpulan normatif: Islam memberi ruang partisipasi publik, tetapi menutup legitimasi bagi tindakan anarkis karena bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan larangan kezaliman/pengrusakan (Basith & Labib, 2022; Diponegoro, 2018; Muhajir & Hamiyuddin, 2023).

Di sisi aparat, literatur etika kepolisian menunjukkan bahwa tindakan represif yang brutal dalam menangani demonstrasi dapat menimbulkan kegaduhan dan keresahan, serta dinilai melanggar kode etik kepolisian yang justru bertugas menjaga keselamatan dan ketertiban masyarakat (Hardiansyah & Mufidah, 2021). Studi komunikasi juga menunjukkan bahwa taktik pengamanan (ancaman, mempersempit ruang gerak) dan kegagalan komunikasi dialogis dapat memicu kekerasan dan rusuh (Sanyoto, 2008). Dalam bahasa anarki hukum, ini penting: ketika penanganan aparat sendiri tidak berorientasi prosedur dan etika, hukum kehilangan wibawa moralnya; ketertiban yang seharusnya dipulihkan justru memburuk karena hukum dipersepsi sebagai kekerasan, bukan keadilan (Hardiansyah & Mufidah, 2021; Sanyoto, 2008; Sembodo, 2008). Karena itu, pemulihan fungsi hukum dalam perspektif Islam dan negara hukum menuntut penegakan yang tegas sekaligus adil-proporsional, agar ketertiban tidak dibayar dengan produksi ketakutan dan delegitimasi hukum (Agustina et al., 2022; Hardiansyah & Mufidah, 2021; Murni & Elimartati, 2021).

8. Ormas, Vigilantisme, dan Pembubaran: Menutup Celah Anarki Hukum Berbasis Kelompok

Kajian tentang ormas menyoroti bahwa munculnya organisasi yang melakukan aksi kekerasan dan anarkis dengan dalih agama menimbulkan keresahan; pemerintah dipandang memiliki wewenang luas dalam kerangka undang-undang untuk menindak ormas bermasalah hingga pembubaran, demi melindungi rasa aman dan ketertiban umum (Itmam, 2013). Dalam uraian kasus, ditegaskan bahwa aksi sweeping tanpa izin dan tindakan yang melampaui kewenangan ormas dapat mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan ketakutan dalam masyarakat, sehingga memunculkan tuntutan publik agar negara bertindak tegas menegakkan hukum (Itmam, 2013). Kajian normatif lain menegaskan bahwa tindakan anarkis yang seolah dilegitimasi atas nama negara dan agama justru merugikan; pembatasan dan tindakan pemerintah harus mengikuti prosedur hukum untuk memastikan keamanan masyarakat berjalan baik (Agustina et al., 2022). Selain itu, kajian pembubaran HTI menekankan perlunya pelibatan pengadilan dalam putusan pembubaran sebagai wujud checks and balances; pembatasan hak berserikat dapat dibenarkan demi ketertiban umum, tetapi harus melalui mekanisme peradilan (Fanani, 2017). Keseluruhan rujukan ini mendukung tesis bahwa pencegahan anarki hukum membutuhkan supremasi prosedur: ketika kelompok mengambil alih fungsi penegakan hukum, itu menandai malfunction negara hukum; dan ketika negara merespons tanpa prosedur, itu berisiko memproduksi anarki baru dalam bentuk kesewenang-wenangan (Agustina et al., 2022; Itmam, 2013).

Dalam perspektif fiqh siyāsah, logika penertiban ini dapat dibaca sebagai realisasi mandat kemaslahatan umum. Pemerintahan (dengan perangkat pengawasan seperti muhtasib/hisbah) diposisikan sebagai pengelola urusan publik untuk menjamin maslahat dan mencegah mudarat (Andrizal, 2018; Siregar, 2023). Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik juga dipandang sejalan dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar untuk meminimalkan pelanggaran hak-hak masyarakat dan menjaga ketenteraman serta ketertiban umum (Rosmita et al., 2021). Karena itu, pembubaran atau penindakan terhadap ormas anarkis—dengan prosedur peradilan yang adil—dapat dipahami sebagai bagian dari siyāsah syar'iyyah modern untuk mencegah kerusakan sosial yang lahir dari vigilantisme dan kekerasan komunal (Agustina et al., 2022; Itmam, 2013; Siregar, 2023).

9. Catatan Kontekstual Indonesia: Antara Formalisasi, Etika Sosial, dan Ketertiban Hukum

Sebagian literatur menekankan bahwa urgensi pengakuan dan pengaturan hukum (termasuk hukum agama) diarahkan untuk menjamin toleransi dan ketertiban hukum dalam masyarakat, dengan menghindari pengakuan yang bersifat ideologis (Aziz, 2019). Kajian pergumulan politik hukum nasional juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan: ada yang menilai syariat sebaiknya ditempatkan pada konteks civil society ketimbang nation state demi mencegah perpecahan, dan fiqh dipahami memiliki dua dimensi (etik dan formal-legalistik) (Santoso, 2020). Sejalan dengan itu, kajian etika Islam Abdurrahman Wahid menekankan bahwa tindakan anarkis atas nama Islam menunjukkan lemahnya penghayatan etika sosial; Gus Dur menekankan perjuangan "ideologi masyarakat" melalui penegakan etika Islam, dengan nilai toleransi beragama, tidak anarkis, dan menjunjung keadilan serta persamaan di hadapan hukum dan negara (Sari & Maghfira, 2021). Nuansa ini penting: Islam menyediakan perangkat normatif untuk ketertiban, tetapi strategi implementasinya dapat berbeda—sebagian menekankan institusionalisasi hukum, sebagian lain menekankan transformasi etika sosial—dan keduanya sama-sama diarahkan untuk mencegah anarki hukum dan menjaga kohesi masyarakat majemuk (Aziz, 2019; Sari & Maghfira, 2021).

Dalam konteks pembinaan ketertiban masyarakat Islam melalui hukum positif, Kompilasi Hukum Islam dipandang "sangat dibutuhkan" untuk ketertiban masyarakat Islam masa kini dan masa yang akan datang (Rigoasmarputra, 2021), serta digambarkan sebagai "pakaian masyarakat" yang sesuai kebutuhan untuk ketertiban masyarakat (Hutasuhut et al., 2022). Argumen ini menguatkan satu pelajaran umum: ketika hukum (dalam arti aturan yang diakui negara) selaras dengan kesadaran sosial dan kebutuhan ketertiban, daya kerja hukum meningkat; sebaliknya, ketika terjadi jurang antara norma sosial-keagamaan dan norma formal, terdapat risiko penurunan kepatuhan dan tumbuhnya mekanisme informal yang kadang memicu kekacauan (Aziz, 2019; Hutasuhut et al., 2022; Rigoasmarputra, 2021). Literatur tentang dualisme hukum dalam pencatatan nikah bahkan menyebut adanya multi-interpretasi yang dapat memunculkan dilema status hukum, menunjukkan bagaimana ketidakjelasan norma dapat melemahkan fungsi tertib-administratif (Wagiyem, 2017). Walaupun contoh ini berada di ranah hukum keluarga, ia tetap memperlihatkan mekanisme umum anarki hukum: ketika norma formal tidak diterima/ditafsir seragam, "fungsi mengatur" melemah dan ketertiban sosial-administratif rentan terganggu (Putri & Eficandra, 2021; Sembodo, 2008; Wagiyem, 2017).

________________________________________

D. Simpulan

Berdasarkan rujukan-rujukan di atas, anarki hukum menurut Hukum Islam dapat disintesiskan sebagai kondisi disfungsi normatif dan institusional ketika aturan dan otoritas legal tidak lagi efektif mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan ketertiban; akibatnya muncul kerusakan sosial berupa keresahan, kekerasan, dan pengrusakan yang secara prinsip diharamkan sebagai bentuk kezaliman dan fasad (Diponegoro, 2018; Fikriani & Permana, 2022; Nugroho, 2005). Dalam fiqh siyāsah, mandat menjaga ketertiban ini melekat pada kepemimpinan dan institusi pengawasan/penegakan (hisbah, muhtasib, kepolisian, dan mekanisme pengawasan pelayanan publik), sehingga pemulihan fungsi hukum menuntut penguatan kelembagaan yang berorientasi maslahat sekaligus rule of law yang adil (Massadi, 2018; Rosmita et al., 2021; Siregar, 2023; Wardani, 2021). Pada level sosial, pencegahan anarki hukum menuntut strategi preventif melalui pendidikan, musyawarah, dan dakwah, serta pengarusutamaan al-iṣlāḥ agar konflik tidak diselesaikan melalui kekerasan "di luar hukum" (Basith & Labib, 2022; Dudy & ASHADY, 2024; Murni & Elimartati, 2021). Pada level epistemik, pencegahan anarki juga memerlukan moderasi metodologis—penguatan pemahaman pluralitas mazhab, ushul fiqh multikultural, dan perluasan sumber pertimbangan seperti maslahah—agar perbedaan tidak berubah menjadi fragmentasi otoritas yang melemahkan ketertiban (Hawa et al., 2022; Quthny et al., 2022; Rusydi et al., 2023).

Dalam konteks praktik kontemporer Indonesia, studi demonstrasi menunjukkan batas yang konsisten: aspirasi publik dibolehkan bila damai dan tertib, tetapi tindakan anarkis yang merusak dan menimbulkan mudarat tidak dibenarkan (Basith & Labib, 2022; Muhajir & Hamiyuddin, 2023). Sementara studi ormas menegaskan kebutuhan negara bertindak tegas terhadap organisasi yang menimbulkan ketakutan dan keresahan, namun melalui prosedur hukum yang akuntabel agar penertiban tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan (Agustina et al., 2022; Fanani, 2017; Itmam, 2013). Dengan demikian, pemulihan dari anarki hukum—menurut Hukum Islam—bukan sekadar penambahan aturan, melainkan pembenahan ekosistem: integritas penegak hukum dan prosedur, efektivitas institusi pengawasan, pendidikan kesadaran hukum, serta orientasi maslahat yang secara konsisten menolak kezaliman dan pengrusakan (Ardiyanti, 2022; Diponegoro, 2018; Sembodo, 2008). Ketika dimensi-dimensi ini berjalan, hukum kembali "berfungsi"—yakni menjadi sarana order yang adil—dan masyarakat tidak terdorong menempuh jalur kekerasan atau vigilantisme yang memperdalam kekacauan (Murni & Elimartati, 2021; Pangestuti, 2020; Sembodo, 2008).

________________________________________

Daftar Pustaka

AM, M. (2016). Pembaharuan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 7(1). https://doi.org/10.30984/as.v7i1.57

Agustina, I. R. A., F.M, M. A. R., Alifatin, N., Syaifuddin, M., Musyarofa, M., & Rifqi, M. J. (2022). Meneropong etika profesi polisi saat demonstrasi: Antara menjaga keamanan dan pelanggaran hak asasi manusia. Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, 3(5), 430–445. https://doi.org/10.15642/mal.v3i5.138

Andrizal, A. (2018). Demonstrasi mahasiswa di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Jurnal Hukum Respublica, 16(1), 120–134. https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1431

Ardiyanti. (2022). Konsep keadilan politik dalam menegakkan hukum Islam. Jurnal Ilmiah Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner, 7(2), 217–235. https://doi.org/10.30603/jiaj.v7i2.2542

Aziz, I. (2019). Asas kebebasan dalam berkontrak menurut hukum Islam. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum, 13(2), 383–400. https://doi.org/10.24239/blc.v13i2.500

Basith, A., & Labib, M. (2022). Deradikalisasi pemikiran agama di lingkungan PTKIN melalui penguatan mata kuliah perbandingan madzhab: Studi pada mahasiswa di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law, 89–106. https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i2.7089

Damaitu, E. R., & Wada, I. A. (2017). Wewenang pemerintah dalam pembubaran organisasi masyarakat. Lentera Hukum, 4(3), 150. https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i3.5361

Diponegoro, M. (2018). Pemikiran hukum Islam tentang fiqh al-awlawiyyat. Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam, 9(1), 55–71. https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v9i1.3190

Dudy, A. A., & ASHADY, S. (2024). Peran kepolisian dalam menertibkan dan mengamankan aksi demonstrasi. Ganec Swara, 18(2), 1128. https://doi.org/10.35327/gara.v18i2.912

Fanani, A. (2017). Moderasi pemikiran fikih hubungan antarumat beragama di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Shahih: Journal of Islamicate Multidisciplinary, 2(1), 53–66. https://doi.org/10.22515/shahih.v2i1.705

Fikriani, F., & Permana, I. (2022). Tinjauan fikih muamalah dan peraturan daerah terhadap penggunaan tanah hak milik pemerintah. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 137–146. https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1402

Hardiansyah, S. N., & Mufidah, M. (2021). Keikutsertaan anak di bawah umur dalam aksi demonstrasi menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 8(1), 267–278. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19490

Hawa, H. S., Jumat, G., & Hanafi, S. (2022). Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012 tentang pembinaan dan penertiban pedagang kreatif lapangan dalam perspektif fiqh siyasah. Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 3(2), 143–168. https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v3i2.47

Hutasuhut, U. M., Zuhraini, Z., Hermanto, A., & Triono, T. (2022). Problematika implementasi kebijakan Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum: Perspektif siyasah dusturiyah. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 2(2), 135–152. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961

Itmam, M. S. (2013). Hukum Islam dalam pergumulan politik hukum nasional era reformasi. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, 13(2), 273. https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.17

Massadi, M. (2018). Implementasi asas dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu perspektif maslahah. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 5(2), 141. https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.6540

Massadi, M., Gassing, Abd. Q., Jafar, U., & Salenda, K. (2018). Implementasi asas dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu perspektif maslahah. Jurnal Diskursus Islam, 6(2), 201–223. https://doi.org/10.24252/jdi.v6i2.6552

Muhajir, M., & Hamiyuddin, H. (2023). Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran polisi pamong praja pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Datuk Sulaiman Law Review (Dalrev), 4(1), 1–11. https://doi.org/10.24256/dalrev.v4i1.3719

Murni, S., & Elimartati, E. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang ketenteraman dan ketertiban umum perspektif siyasah dusturiyah (Studi kasus orgen tunggal di Nagari Kasang). Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 2(1), 23. https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i1.2870

Nasution, M. M. (2014). Urgensi pengamalan hukum Islam terhadap kerukunan antar umat beragama. Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 8(1), 77. https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i1.340

Nugroho, A. (2005). Fikih kiri: Revitalisasi usul al-fiqh untuk revolusi sosial. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 43(2), 425. https://doi.org/10.14421/ajis.2005.432.425-454

Pangestuti, D. S. (2020). Peran lembaga kepolisian dalam perspektif fiqh siyasah. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 22(2), 401–423. https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.2.401-423

Putri, D. P., & Eficandra, E. (2021). Demonstrasi dalam tinjauan maqashid al-syari'ah. Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 2(2), 89. https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4342

Qatrunnada, A., & Ridwan, M. (2022). Tinjauan hukum Islam dalam menyikapi aksi demonstrasi. Jurnal Indragiri: Penelitian Multidisiplin, 2(2), 104–112. https://doi.org/10.58707/jipm.v2i2.202

Quthny, A. Y. A., Muzakki, A., & Zainuddin, Z. (2022). Pencatatan pernikahan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, 8(1), 25–40. https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765

Riauan, M. Ar. I., Aziz, A., & Nurman, N. (2020). Analisis framing "Aksi Bela Islam" sebagai dakwah Islam di Riau Pos. Jurnal Dakwah Risalah, 31(1), 35. https://doi.org/10.24014/jdr.v31i1.7666

Rigoasmarputra. (2021). Makalah ujian mahasiswa: Fungsi negara. https://doi.org/10.31219/osf.io/qhrd4

Rosmita, Samin, S., & Haddade, Abd. W. (2021). Fikih demonstrasi perspektif Dewan Syariah Wahdah Islamiyah (Telaah praktik aksi damai Wahdah Islamiyah di Kota Makassar). Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, 2(1), 38–58. https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i1.304

Rusydi, I., Supriyatin, U., & Setiawan, I. (2023). Penerapan ushul fiqh multikultural dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kampung Kerukunan Lebak Ciamis. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 11(2), 270. https://doi.org/10.25157/justisi.v11i2.11960

Santoso, B. (2020). Studi kepemimpinan manajerial dalam perspektif Islam: Survey pengaruh profil pengasuh lembaga dan profil kepemimpinan terhadap penentuan kebijakan organisasi dengan variabel mediasi partisipasi jamaah pada Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Pacet Mojokerto. Fadzat: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1). https://doi.org/10.58787/fdzt.v1i1.1

Sanyoto, S. (2008). Implementasi poligami antinomi antara individual right dan social right. Jurnal Dinamika Hukum, 8(1). https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.1.31

Sari, N. P. P., & Maghfira, S. (2021). Tinjauan hukum tata negara Islam terhadap peran pemerintah dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 2(1), 11. https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i1.2868

Sembodo, C. (2008). Reintroduksi hukum Islam dalam wacana kebangsaan. Unisia, 31(69), 231–239. https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss69.art2

Siregar, I. (2023). Dimensi kemanusiaan dalam Alquran dan Hadis. Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir, 97–105. https://doi.org/10.47498/bashair.v2i2.1366

Wagiyem, W. (2017). Studi analisis tentang nikah sirri (Komparasi antara fiqh munakahat dan hukum positif di Indonesia). Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah, 13(2), 213. https://doi.org/10.24260/almaslahah.v13i2.925

Wardani, A. K. (2021). Analisis pembubaran organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia dalam perspektif negara hukum yang bebas berserikat. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 9(1), 1. https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52611