01184 - Amnesti Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Komparatif Antara Kewenangan Presiden Dan Struktur Hak Dalam Fiqh Jinayah

Abstract

This article analyzes the concept of presidential amnesty under Indonesian positive law in comparison with the perspective of Islamic law (fiqh jinayah). Amnesty, as regulated in Article 14 paragraph (2) of the 1945 Constitution and Emergency Law No. 11 of 1954, is a prerogative right of the President to eliminate criminal consequences, which in its implementation requires consideration from the House of Representatives (DPR). This study employs a normative legal approach with comparative analysis between positive law and Islamic criminal law. The results show that amnesty in Islamic law cannot be equated directly with presidential prerogative, because the authority to grant pardon in Islam is determined by the typology of jarīmah: in ḥudūd offenses, the ruler has no authority to reduce or eliminate punishment because it is established by nash and categorized as the right of Allah; in qiṣāṣ–diyāt offenses, the right of pardon belongs to the victim's heirs, not to the head of state; while in ta'zīr offenses, the ruler has broader policy discretion, including the possibility of granting amnesty. This study concludes that presidential amnesty is most compatible with the spirit of Islamic law when it is directed at ta'zīr offenses or matters of political-reconciliatory nature, and is designed in accordance with the structure of rights and principles of maṣlaḥah and al-'adl within the framework of fiqh siyasah dusturiyah.

Keywords: Amnesty, Presidential Prerogative, Fiqh Jinayah, Ḥudūd, Qiṣāṣ, Ta'zīr, Islamic Law

________________________________________

Abstrak

Artikel ini menganalisis konsep amnesti Presiden dalam hukum positif Indonesia secara komparatif dengan perspektif hukum Islam (fiqh jinayah). Amnesti, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 dan UU Darurat No. 11 Tahun 1954, merupakan hak prerogatif Presiden untuk menghapus akibat pidana, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Kajian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis komparatif antara hukum positif dan hukum pidana Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa amnesti dalam hukum Islam tidak dapat disamakan begitu saja dengan prerogatif Presiden, karena kewenangan pemberian pengampunan dalam Islam ditentukan oleh tipologi jarīmah: pada delik ḥudūd, penguasa tidak memiliki kewenangan mengubah atau mengurangi hukuman karena ditetapkan oleh nash dan dikategorikan sebagai hak Allah; pada delik qiṣāṣ–diyāt, hak pemaafan berada pada ahli waris korban, bukan kepala negara; sedangkan pada delik ta'zīr, penguasa memiliki diskresi kebijakan yang lebih luas, termasuk kemungkinan pemberian amnesti. Kajian ini menyimpulkan bahwa amnesti Presiden paling dapat diselaraskan dengan semangat hukum Islam apabila diarahkan pada delik ta'zīr atau perkara berwatak politik-rekonsiliatif, serta dirancang sesuai struktur hak dan prinsip maṣlaḥah serta al-'adl dalam bingkai fiqh siyasah dusturiyah.

Kata Kunci: Amnesti, Prerogatif Presiden, Fiqh Jinayah, Ḥudūd, Qiṣāṣ, Ta'zīr, Hukum Islam

________________________________________

A. Pendahuluan: Amnesti sebagai "Penghapusan Akibat Pidana" dan Titik Temu Masalahnya dengan Hukum Islam

Dalam hukum tata negara Indonesia, amnesti dipahami sebagai bentuk pengampunan/penghapusan akibat hukum pidana yang merupakan hak prerogatif Presiden, yang pelaksanaannya dikaitkan dengan mekanisme konstitusional dan undang-undang, terutama Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 serta UU Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi (Kuntadewi et al., 2018; Sari, 2020). Sejumlah kajian menekankan bahwa amnesti—berbeda dari grasi—sering dipahami memiliki dimensi politik/kenegaraan yang kuat, misalnya untuk rekonsiliasi atau stabilitas, sehingga Presiden menjalankannya dengan memperhatikan pertimbangan lembaga perwakilan (DPR) (Kuntadewi et al., 2018; Sari, 2020). Dalam praktik wacana ketatanegaraan, pemberian amnesti juga dibahas sebagai salah satu opsi kebijakan untuk isu yang berwatak politik, seperti pembebasan tahanan politik dan penanganan konflik (Dayati et al., 2024), atau untuk rekonsiliasi pascakonflik yang dipahami sebagai kepentingan negara (Kuntadewi et al., 2018).

Pertanyaan "amnesti menurut Hukum Islam" menjadi kompleks karena istilah dan struktur kewenangan pengampunan dalam Islam tidak identik dengan model "pengampunan oleh Presiden" dalam hukum positif. Sejumlah literatur yang membandingkan hukum positif dengan hukum pidana Islam menegaskan bahwa pemberian maaf/pengampunan dalam konteks tindak pidana tertentu, terutama pembunuhan yang terkait qiṣāṣ, cenderung ditempatkan sebagai hak pihak korban/ahli waris, bukan sebagai kewenangan sepihak kepala negara (Hasibuan, 2019; Sianturi & Khurun'in, 2020). Sementara itu, literatur fiqh jinayah juga mengklasifikasikan delik (jarīmah) menurut tipologi ḥudūd, qiṣāṣ–diyāt, dan ta'zīr; perbedaan tipologi ini menentukan sejauh mana "pengampunan" dimungkinkan, serta siapa yang berwenang memberi maaf (Abdullah et al., 2018; Okfitasari et al., 2017).

Karena itu, pembahasan amnesti dalam perspektif Islam memerlukan pemetaan: (i) jenis tindak pidana dalam fiqh jinayah, (ii) hak yang dilanggar (hak Allah vs. hak manusia), dan (iii) otoritas pemberian maaf dalam tiap kategori (Abdullah et al., 2018; Jaya, 2023; Sianturi & Khurun'in, 2020).

________________________________________

B. Konsep Dasar: Tipologi Jarīmah dan Implikasinya terhadap Kemungkinan "Amnesti"

Literatur hukum pidana Islam menjelaskan bahwa jarīmah adalah perbuatan yang dilarang syara' dan diancam sanksi, yang secara umum diklasifikasikan menjadi jarīmah ḥudūd, jarīmah qiṣāṣ–diyāt, dan jarīmah ta'zīr (Abdullah et al., 2018). Dalam pemaparan tentang ḥudūd, ditegaskan bahwa ḥudūd merupakan tindak pidana yang ketentuan pidananya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, sedangkan ta'zīr adalah tindak pidana yang jenis/berat pidananya ditentukan oleh pemimpin/penguasa (Abdullah et al., 2018).

Konsekuensi penting dari klasifikasi ini adalah bahwa ruang "diskresi penguasa"—yang dalam hukum positif Indonesia menjadi dasar amnesti Presiden—tidak sama luasnya dalam semua jenis jarīmah. Pada sebagian tindak pidana, penguasa/hakim bahkan tidak memiliki kewenangan untuk mengubah atau mengurangi sanksi yang bersifat tetap (Abdullah et al., 2018).

Pada jarīmah ḥudūd, sumber menyatakan bahwa ḥudūd diposisikan sebagai "hak Allah"; apabila terpenuhi pembuktiannya, hakim memutus sesuai ketetapan nash, dan penguasa tidak berwenang mengubah atau mengurangi sanksi tersebut (Abdullah et al., 2018). Argumen sejenis juga muncul dalam pembahasan hukuman mati dalam konteks ḥadd: disebutkan bahwa dalam "kasus Had" ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), pemerintah tidak mempunyai hak untuk memaafkan pelaku (Wartoyo, 2019). Dengan demikian, apabila amnesti didefinisikan sebagai penghapusan akibat pidana melalui kebijakan kepala negara—model Indonesia—maka berdasarkan sumber-sumber ini, padanannya dalam ḥudūd sangat terbatas, karena struktur normatif ḥudūd memang tidak menempatkan pengampunan pada diskresi penguasa (Abdullah et al., 2018; Wartoyo, 2019).

Berbeda dari ḥudūd, pada jarīmah ta'zīr, sumber menegaskan bahwa pidana ta'zīr ditentukan oleh pemimpin/penguasa (Abdullah et al., 2018). Hal ini membuka ruang bahwa kebijakan negara, termasuk pengurangan atau peniadaan sanksi, dapat lebih mudah dikonstruksi dalam wilayah ta'zīr dibandingkan ḥudūd, karena ta'zīr sejak awal merupakan ruang fleksibilitas kebijakan pemimpin (Abdullah et al., 2018). Bahkan, dalam pembahasan tertentu terkait pemberontakan, disebutkan bahwa bagi pelaku yang tertangkap "bisa diberi amnesti dan bisa pula dikenakan hukuman ta'zir" (Fajar et al., 2022). Pernyataan ini menunjukkan adanya pengakuan dalam literatur bahwa bentuk "amnesti" dapat dibicarakan dalam konteks jarīmah tertentu yang ditangani melalui perangkat kebijakan penguasa (ta'zīr), bukan dalam ḥudūd yang bersifat tetap (Abdullah et al., 2018; Fajar et al., 2022).

________________________________________

C. Pengampunan pada Jarīmah Qiṣāṣ–Diyāt: Maaf sebagai Hak Korban/Ahli Waris, Bukan Prerogatif Penguasa

Dalam literatur komparatif hukum positif dan hukum Islam, qiṣāṣ dijelaskan sebagai mekanisme pembalasan setimpal: pembunuhan dibalas hukuman mati, penganiayaan dibalas setimpal, namun dinilai "lebih baik" apabila ada pemberian maaf dari pihak keluarga korban (Hasibuan, 2019). Sejalan dengan itu, analisis lain menyebut bahwa penerapan hukuman mati (qiṣāṣ) dapat menjadi batal/tidak harus dilaksanakan karena adanya "amnesti atau celah pengampunan oleh para ahli waris korban" (Okfitasari et al., 2017). Literatur tentang hukuman mati di Indonesia dalam perspektif pidana Islam juga menekankan adanya "celah pengampunan" dan menyebut bahwa dalam perkara pembunuhan, beberapa pelaku "sebenarnya mampu dilepaskan dari hukuman mati karena keluarga korban telah memaafkan" (Fajar et al., 2022). Secara konsisten, sumber-sumber tersebut memperlihatkan bahwa pada ranah qiṣāṣ, konsep pemaafan melekat kuat pada otoritas keluarga/ahli waris korban (Fajar et al., 2022; Hasibuan, 2019; Okfitasari et al., 2017).

Poin pembeda yang paling menonjol dari perspektif ketatanegaraan Indonesia adalah: dalam hukum positif, pengampunan dalam bentuk amnesti/grasi dikaitkan dengan kewenangan Presiden sebagai kepala negara (Kuntadewi et al., 2018; Sari, 2020), sedangkan dalam hukum Islam, beberapa sumber menyatakan bahwa maaf dalam konteks qiṣāṣ lebih tepat dipahami sebagai hak wali/ahli waris korban. Misalnya, studi komparatif tentang "grasi" dan "maaf" menegaskan adanya perbedaan: clemency/pengampunan dalam hukum positif adalah hak prerogatif Presiden, sedangkan dalam hukum pidana Islam, pengampunan/maaf dalam kasus pembunuhan dipahami sebagai hak ahli waris korban (Hasibuan, 2019). Kajian tentang pengajuan grasi berulang juga menegaskan bahwa dalam hukum Islam, pemberian "grasi"—dipahami sebagai pengampunan/pemaafan—"diserahkan sepenuhnya kepada wali korban" untuk menerima atau menolak permintaan maaf (Sianturi & Khurun'in, 2020).

Dalam studi perbandingan penerapan hukuman mati di Malaysia, ditegaskan pula bahwa budi bicara pemerintah tidak menjadi dasar utama dalam konsep pengampunan menurut undang-undang jenayah Islam; sebaliknya, ahli waris/keluarga mangsa diberi hak tersebut, dan pemerintah hanya memiliki ruang mengampuni ketika korban tidak memiliki waris langsung (Jaya, 2023). Dengan demikian, bila konsep "amnesti oleh Presiden" dengan efek menghapus akibat pidana diproyeksikan ke dalam fiqh jinayah, sumber-sumber ini mengisyaratkan bahwa—setidaknya untuk tindak pidana yang berada pada domain qiṣāṣ—pengampunan tidak dapat sepenuhnya dipusatkan pada negara tanpa mempertimbangkan struktur hak korban/ahli waris (Hasibuan, 2019; Jaya, 2023; Sianturi & Khurun'in, 2020).

________________________________________

D. Amnesti Presiden dalam Hukum Positif: Dasar, Prosedur, dan Problem Kriterianya serta Relevansinya bagi Diskusi Islam

Beberapa rujukan menegaskan dasar amnesti Presiden di Indonesia. Pemberian amnesti merupakan hak prerogatif Presiden yang dirujuk pada Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 dan UU Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi (Kuntadewi et al., 2018; Najib, 2018). Dalam pembahasan kekuasaan Presiden, dijelaskan pula bahwa Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR, dan dibedakan dari grasi yang lazim dipandang lebih terkait proses yustisial, sedangkan amnesti/abolisi lebih bernuansa politik (Sari, 2020).

Kajian tentang problem pemberian amnesti menyoroti bahwa UU Darurat No. 11 Tahun 1954 mengaitkan amnesti dengan "kepentingan negara" dan menggambarkan prosedur yang melibatkan nasihat tertulis Mahkamah Agung melalui permintaan kementerian terkait. Namun, persoalan yang diangkat ialah ketiadaan kriteria rinci mengenai "kepentingan negara" dan perdebatan apakah amnesti hanya untuk perkara politik atau dapat juga untuk tindak pidana umum (Kuntadewi et al., 2018). Literatur tentang pembebasan tahanan politik juga menempatkan amnesti sebagai opsi yang dapat menandai rekonsiliasi dan dialog, meskipun tidak menghapus dasar hukum kriminalisasi yang dipakai terhadap aktivis (Dayati et al., 2024).

Konstruksi hukum positif ini relevan bagi diskusi Hukum Islam karena menampilkan dua isu kunci yang juga muncul dalam sumber-sumber fiqh jinayah. Pertama, isu otoritas: dalam hukum positif, otoritas amnesti terpusat pada Presiden dengan pertimbangan DPR dan/atau mekanisme lain (Kuntadewi et al., 2018; Sari, 2020), sedangkan dalam qiṣāṣ, otoritas pemaafan diposisikan pada wali/ahli waris (Hasibuan, 2019; Jaya, 2023; Sianturi & Khurun'in, 2020). Kedua, isu batasan delik: dalam hukum positif, perdebatan kriteria amnesti mencakup pertanyaan apakah amnesti dapat diberikan pada tindak pidana umum (Kuntadewi et al., 2018), sedangkan dalam fiqh jinayah, batasan itu lebih "struktural" karena pada ḥudūd penguasa tidak diberi wewenang mengubah sanksi (Abdullah et al., 2018; Wartoyo, 2019), sementara pada ta'zīr ruang kebijakan penguasa lebih besar dan bahkan disebutkan kemungkinan "amnesti" (Abdullah et al., 2018; Fajar et al., 2022). Problematika "kriteria amnesti" dalam hukum positif dapat dipahami beririsan dengan problematika Islam mengenai delik apa yang secara normatif membuka ruang pemaafan oleh otoritas negara dan delik apa yang tidak (Abdullah et al., 2018; Kuntadewi et al., 2018).

________________________________________

E. Fiqh Siyasah Dusturiyah dan Argumen Kemaslahatan: Amnesti sebagai Kebijakan Negara dalam Batas-Batas Syariat

Dalam fiqh siyasah dusturiyah, terdapat pandangan bahwa kekuasaan Presiden dalam sistem presidensial Indonesia termasuk kewenangan memberi grasi dan amnesti "dalam keadaan tertentu", dan kewenangan tersebut dipandang tidak bertentangan dengan syariat karena Islam menekankan kemaslahatan dan kebahagiaan manusia, serta pengampunan/pemaafan dianjurkan (Irawan et al., 2022). Namun, ketika pandangan ini ditempatkan berdampingan dengan doktrin fiqh jinayah tentang ḥudūd dan qiṣāṣ, terlihat adanya kebutuhan batasan operasional: pada ḥudūd, penguasa tidak memiliki kewenangan mengubah atau mengurangi hukuman karena hudud diposisikan sebagai hak Allah dan ketentuannya ditetapkan nash (Abdullah et al., 2018), dan bahkan ditegaskan bahwa pemerintah tidak berhak memaafkan pada kasus Had yang telah inkracht (Wartoyo, 2019). Pada qiṣāṣ, pemaafan dikaitkan terutama dengan hak wali/ahli waris korban (Hasibuan, 2019; Jaya, 2023; Sianturi & Khurun'in, 2020).

Dengan demikian, argumentasi "kemaslahatan" untuk membenarkan amnesti sebagai kebijakan negara perlu dibaca bersama batasan-batasan normatif: kemaslahatan tidak otomatis berarti penguasa dapat "menghapus akibat pidana" untuk semua jenis jarīmah (Abdullah et al., 2018; Jaya, 2023; Wartoyo, 2019).

Meskipun demikian, sumber-sumber yang memakai kerangka filsafat hukum Islam menunjukkan bahwa kebijakan publik dalam Islam dituntut berorientasi pada maṣlaḥah (kemanfaatan/kemaslahatan umum) (Khasanah, 2021). Di sisi lain, nilai keadilan (al-'adl) dipahami sebagai nilai universal yang harus dimiliki umat Islam karena memiliki nilai kemanusiaan yang fundamental (Awaluddin et al., 2021). Kombinasi dua prinsip ini—maslahah dan al-'adl—memberi kerangka normatif untuk menilai amnesti: ia dapat dipertimbangkan sebagai kebijakan negara bila memang mendatangkan kemaslahatan umum dan menjaga keadilan (Awaluddin et al., 2021; Khasanah, 2021), namun tetap harus menghormati struktur hak dalam fiqh jinayah, misalnya hak ahli waris pada qiṣāṣ, serta karakter "hak Allah" pada ḥudūd (Abdullah et al., 2018; Hasibuan, 2019; Jaya, 2023).

________________________________________

F. Pengampunan Bersyarat, Rekonsiliasi, dan Posisi Korban: Pelajaran dari Wacana Amnesti Modern dan Keterkaitannya dengan Prinsip-Prinsip Islam

Sumber-sumber tentang amnesti dalam konteks rekonsiliasi menekankan problem "amnesti umum" versus "amnesti bersyarat". Dalam pembahasan rekonsiliasi pascakekerasan, dikemukakan kritik bahwa "amnesti umum" dengan semboyan "ampunilah dan lupakanlah" dapat mengorbankan korban karena luka tidak dipulihkan, sedangkan model lain memberikan amnesti bersyarat kepada pelaku jika memberi kesaksian jujur, mengakui kesalahan, dan bertanggung jawab, disertai kompensasi simbolis bagi korban (Rohartati, 2017). Kajian transitional justice juga menyatakan bahwa amnesti yang layak dikaitkan dengan pengungkapan kebenaran demi rekonsiliasi nasional, motif politik dari kejahatan, pentingnya pemaafan korban/keluarga korban, serta pemberian kompensasi dan rehabilitasi (Arifin et al., 2018). Literatur tentang tahanan politik menempatkan amnesti sebagai simbol rekonsiliasi dan dialog yang mengunggulkan pendekatan non-retributif dalam konteks politik, meski tidak serta-merta mencabut perangkat hukum kriminalisasi (Dayati et al., 2024). Sejalan dengan itu, kajian tentang problem amnesti di Indonesia mencontohkan amnesti dalam konteks rekonsiliasi konflik dan menegaskan relasinya dengan "kepentingan negara" berupa stabilitas dan jaminan hak warga negara (Kuntadewi et al., 2018).

Wacana "amnesti bersyarat" ini memiliki resonansi dengan beberapa prinsip yang memang muncul dalam sumber-sumber pidana Islam. Pertama, pada qiṣāṣ, sumber-sumber menempatkan pemaafan sebagai hak korban/keluarga korban, dan dalam beberapa uraian disebutkan penggantian qiṣāṣ melalui kompensasi (diyāt) ketika korban/keluarga memaafkan (Jaya, 2023; Okfitasari et al., 2017). Kedua, literatur komparatif menekankan bahwa pemberian maaf dalam Islam dipandang lebih baik dalam kasus pembunuhan, namun tetap berada dalam struktur hak yang konkret, yakni ahli waris korban (Fajar et al., 2022; Hasibuan, 2019; Jaya, 2023). Ketiga, pada wilayah ta'zīr yang ditentukan pemimpin, literatur mengakui kemungkinan amnesti sebagai kebijakan penguasa (Abdullah et al., 2018; Fajar et al., 2022). Dengan demikian, sekalipun sumber-sumber ini tidak menyusun satu "model tunggal" amnesti modern ala transitional justice, mereka menyediakan unsur-unsur normatif yang membuat posisi korban dan struktur hak menjadi pusat, sekaligus mengakui ruang kebijakan penguasa pada wilayah tertentu (Fajar et al., 2022; Hasibuan, 2019; Jaya, 2023).

________________________________________

G. Dimensi Etika dan Konseptual: Pengampunan sebagai Kategori Moral dan Hukum

Di luar struktur fiqh jinayah, literatur yang membahas etika pengampunan mengangkat perbedaan antara pengampunan bersyarat yang "cocok dengan hukum dan politik" dan pengampunan tanpa syarat sebagai kategori yang lebih radikal secara moral (Clarabella, 2022). Pembedaan ini membantu menjelaskan mengapa amnesti sebagai produk ketatanegaraan—yang di Indonesia dipayungi UUD 1945 dan UU Darurat 11/1954—selalu hadir dalam bentuk prosedural dan institusional (Kuntadewi et al., 2018; Najib, 2018), sehingga secara karakter lebih dekat pada "pengampunan bersyarat" dalam pengertian etika-politik (Clarabella, 2022).

Dalam konteks Islam, sumber-sumber yang tersedia menunjukkan bahwa "pengampunan" juga tidak semata moralitas abstrak, melainkan terikat struktur hak, misalnya ahli waris korban sebagai pemilik hak pemaafan pada qiṣāṣ (Hasibuan, 2019; Jaya, 2023; Sianturi & Khurun'in, 2020), atau terikat ketetapan nash pada ḥudūd yang membatasi diskresi penguasa (Abdullah et al., 2018; Wartoyo, 2019). Pada saat yang sama, literatur yang menyinggung khazanah Islam menyatakan adanya konsep penebusan/penghapus kesalahan seperti kafarat, fidiah, dan dam sebagai bentuk penebusan atas pelanggaran tertentu (Rahim et al., 2023), yang menunjukkan bahwa dalam Islam "penghapusan akibat" tidak hanya berwujud kebijakan negara, tetapi juga dapat berbentuk mekanisme religius-etik yang berbeda dari amnesti ketatanegaraan (Clarabella, 2022; Rahim et al., 2023).

________________________________________

H. Sintesis: Bagaimana "Amnesti Presiden" Dapat Ditempatkan dalam Bingkai Hukum Islam

Berdasarkan rujukan yang ada, "amnesti" dalam pengertian hukum positif Indonesia—yakni pengampunan Presiden yang menghapus akibat pidana—paling mungkin dipahami dalam Hukum Islam sebagai kebijakan negara yang relevan pada wilayah ta'zīr, karena ta'zīr memang ditentukan pemimpin dan bahkan disebut adanya kemungkinan amnesti pada konteks tertentu (Abdullah et al., 2018; Fajar et al., 2022), dan/atau pada wilayah perkara-perkara yang berwatak politik/rekonsiliatif yang diletakkan sebagai "kepentingan negara" dalam diskursus ketatanegaraan (Dayati et al., 2024; Kuntadewi et al., 2018).

Akan tetapi, apabila amnesti diarahkan untuk jarīmah yang bersifat ḥudūd, sumber menegaskan bahwa penguasa/hakim tidak memiliki kewenangan mengubah atau mengurangi hukuman ḥudūd karena ketentuannya ditetapkan oleh nash dan diposisikan sebagai hak Allah (Abdullah et al., 2018), serta ditegaskan pula bahwa pemerintah tidak berhak memaafkan pelaku dalam konteks Had yang telah berkekuatan hukum tetap (Wartoyo, 2019). Jika amnesti diarahkan pada delik yang masuk wilayah qiṣāṣ–diyāt, maka sumber-sumber komparatif menekankan bahwa pemaafan merupakan hak wali/ahli waris korban, sehingga kebijakan negara yang "menghapus akibat pidana" semestinya tidak memutus struktur hak tersebut, melainkan perlu mempertimbangkan posisi korban/ahli waris (Hasibuan, 2019; Jaya, 2023; Sianturi & Khurun'in, 2020).

Pada akhirnya, sumber-sumber yang menekankan prinsip maṣlaḥah dan al-'adl menunjukkan bahwa produk hukum—termasuk kebijakan yang bersifat pengampunan—dituntut berorientasi pada kemaslahatan umum sekaligus menjaga keadilan sebagai nilai universal (Awaluddin et al., 2021; Khasanah, 2021). Namun, dalam kerangka fiqh jinayah, "keadilan" dan "kemaslahatan" itu bekerja di dalam batas: pada ḥudūd, batasnya adalah ketetapan nash yang membatasi diskresi penguasa (Abdullah et al., 2018; Wartoyo, 2019), sedangkan pada qiṣāṣ, batasnya adalah hak pemaafan yang ditempatkan pada korban/ahli waris (Hasibuan, 2019; Jaya, 2023; Sianturi & Khurun'in, 2020). Dengan demikian, amnesti ala Presiden dapat dibaca "selaras" dengan semangat kemaslahatan dalam fiqh siyasah dusturiyah (Irawan et al., 2022) hanya jika ia dirancang sesuai struktur hak dan jenis jarīmah yang diatur syariat sebagaimana dipaparkan dalam sumber-sumber di atas (Abdullah et al., 2018; Hasibuan, 2019; Jaya, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, M. W., Rusydi, B. U., & Norsulfiani, N. (2018). Tax amnesty dalam bingkai maqashid al-syari'ah. Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam, 4(1). https://doi.org/10.30997/jsei.v4i1.1148

Arifin, Z., Sayekti, Y., & Wardayati, S. M. (2018). Keikutsertaan amnesti pajak ditinjau dari laporan keuangan koperasi syariah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(1). https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9008

Awaluddin, M., Rusydi, B. U., Kara, M., & Maznawati, E. S. (2021). Al-adl sebagai unsur hukum ekonomi Islam pada implementasi kebijakan tax amnesty di Ternate. Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, 5(1), 72–84. https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.1590

Clarabella, A. (2022). Penerapan pengampunan pajak yang berbasis keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Spektrum Hukum, 19(1). https://doi.org/10.35973/sh.v19i1.2464

Dayati, R., Pratiwi, Y., Zakir, Z. L., Wismanto, W., & Hibatullah, A. (2024). Penjelasan kejahatan hudud dan saksi-saksinya dari sudut pandang hukum Islam. Maras: Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2(1), 387–396. https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.186

Fajar, A. R., Khalimi, K., & Mau, H. A. (2022). Kepastian hukum program pengungkapan sukarela wajib pajak atas surat keterangan batal demi hukum. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 9(4), 1139–1150. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.27275

Hasibuan, R. R. (2019). Politik hukum tax amnesty dalam mendukung pembangunan nasional. Politea: Jurnal Politik Islam, 2(1), 29–58. https://doi.org/10.20414/politea.v2i1.1342

Irawan, F., Rohman, M. R., Dewi, N. P. G. C., & Samosir, O. C. G. (2022). Keterkaitan penerapan program pengungkapan sukarela dengan asas keadilan. Educoretax, 2(2), 145–153. https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i2.224

Jaya, S. (2023). Moderasi beragama melampaui toleransi. Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan, 27(2), 210–229. https://doi.org/10.15408/dakwah.v27i2.36707

Khasanah, K. (2021). Telaah integratif filsafat hukum publik dan teori maslahah terhadap kebijakan amnesti pajak di Indonesia. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 15(1), 37–52. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4041

Kuntadewi, A., Koeswahy ono, I., & Negara, T. A. S. (2018). Kontroversi hukum dokumentasi transfer kepemilikan tanah dan/atau bangunan berdasarkan tax amnesty. Masalah-Masalah Hukum, 46(2), 100. https://doi.org/10.14710/mmh.46.2.2017.100-111

Najib, M. (2018). Meneropong kebijakan pengampunan pajak menurut teori economic analysis of law. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 85–103. https://doi.org/10.28986/jtaken.v4i1.152

Okfitasari, A., Meikhati, E., & Setyaningsih, T. (2017). Ada apa setelah tax amnesty? Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 8(3). https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7070

Rahim, A., Asshobirin, M. P., Anisa, N., Sekarwangi, P., & Arip, S. (2023). Kebijakan pengampunan pajak ditinjau dari hukum administrasi negara. JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(8), 5801–5805. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2574

Rohartati, S. (2017). Penerapan amnesti pajak (tax amnesty) sebagai alternatif pemerintah dalam meningkatkan pembayaran pajak di Indonesia. Jusie: Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi, 1(02), 184–191. https://doi.org/10.36665/jusie.v1i02.148

Sari, A. P. (2020). Pemberian grasi dan maaf dalam bingkai kajian teoritik tindak pidana pembunuhan (studi komparatif hukum positif dan hukum Islam). Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 5(1), 73–90. https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v5i1.2474

Sianturi, Y. K., & Khurun'in, I. (2020). Amnesty International dan penghapusan hukuman mati di Malaysia. Transformasi Global, 7(2), 235–257. https://doi.org/10.21776/ub.jtg.2020.007.02.4

Wartoyo, W. (2019). Sistem regulasi dan kebijakan perpajakan di Indonesia perspektif ekonomi Islam. Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3(1), 71–97. https://doi.org/10.33650/profit.v3i1.541