01183 - Amar Putusan dalam Perspektif Hukum Islam: Kajian Konseptual dan Praktik Peradilan Agama

Abstract

This article examines the concept of amar putusan (dictum) from an Islamic law perspective as practiced in Indonesian Religious Courts (Pengadilan Agama) and the Mahkamah Syar'iyyah. Through a literature review approach on religious court scholarship, this study analyzes the position of the dictum within the anatomy of judicial decisions, its relationship to legal considerations, the character of the dictum based on case type, and the ijtihadic dimensions that influence its formulation. The findings indicate that the dictum is not merely a redactional formality, but rather the final articulation of the judicial function that is both operational and executorial in nature. The dictum also reflects the judge's methodological orientation—whether grounded in legal certainty through codification or accommodating maslahah through maqashid, 'urf, and istihsan—which ultimately generates potential disparities in similar cases. These findings imply the need for balance between legal unification through the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI) and judicial freedom of ijtihad in realizing substantive justice.

Keywords: judicial dictum, amar putusan, religious court, Islamic law, judicial ijtihad, maqashid syariah 

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep amar putusan (diktum) dalam perspektif hukum Islam sebagaimana dipraktikkan di lingkungan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyyah Indonesia. Melalui pendekatan kajian pustaka terhadap literatur peradilan agama, studi ini menelaah kedudukan amar dalam anatomi putusan, hubungannya dengan pertimbangan hukum, karakter amar berdasarkan jenis perkara, serta dimensi ijtihadi yang memengaruhi perumusannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa amar putusan bukan sekadar formalitas redaksional, melainkan artikulasi final dari fungsi peradilan yang bersifat operasional dan eksekutorial. Amar juga mencerminkan orientasi metodologis hakim—apakah berbasis kepastian hukum melalui kodifikasi ataukah mengakomodasi maslahah melalui maqashid, 'urf, dan istihsan—yang pada akhirnya menimbulkan potensi disparitas dalam perkara-perkara yang sejenis. Temuan ini mengimplikasikan perlunya keseimbangan antara unifikasi hukum melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kebebasan ijtihad hakim dalam mewujudkan keadilan substantif.

Kata kunci: amar putusan, diktum, peradilan agama, hukum Islam, ijtihad hakim, maqashid syariah 

1. Pendahuluan

Dalam praktik peradilan yang menerapkan hukum Islam di Indonesia—khususnya di lingkungan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyyah—amar putusan (sering juga disebut diktum) dipahami sebagai bagian penutup putusan atau penetapan hakim yang merangkum “jawaban” pengadilan atas pokok perkara yang diperiksa dan diadili, yakni pernyataan yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum para pihak terhadap objek perkara yang disengketakan atau dimohonkan (Huzaimah & Aziz, 2018). Pemahaman ini sejalan dengan konsepsi qadla' (peradilan) dalam literatur fikih, yang menempatkan “hukum atau putusan produk hakim” sebagai salah satu unsur penting dalam bangunan peradilan: ada pihak yang berperkara, ada objek yang disengketakan, dan ada hukm (putusan) yang menetapkan penyelesaian secara mengikat (Hartini, 2012).

Karena itu, amar bukan sekadar formalitas redaksional, melainkan artikulasi final dari fungsi peradilan untuk “memutus atau menetapkan” sengketa atau permohonan menurut kerangka hukum yang digunakan hakim, termasuk hukum Islam yang dipositifkan melalui peraturan perundang-undangan dan pedoman peradilan (Hartini, 2012; Himmah et al., 2022).

Pada saat yang sama, literatur tentang peradilan agama menegaskan bahwa putusan hakim tidak lahir dari ruang hampa: ia merupakan produk penalaran (legal reasoning) yang dibangun melalui tahapan pemeriksaan, pembuktian, dan pertimbangan hukum, lalu “dikunci” dalam bentuk amar sebagai kesimpulan final yang mengikat para pihak (Hasibuan, 2018; Samani, 2018). Oleh sebab itu, pembahasan amar putusan menurut hukum Islam dalam konteks peradilan agama Indonesia tidak dapat dipisahkan dari anatomi putusan secara keseluruhan—mulai dari duduk perkara, pertimbangan hukum, dasar hukum, hingga diktum—karena kajian putusan-putusan Pengadilan Agama sendiri lazim menempatkan diktum sebagai salah satu aspek kunci yang dianalisis bersama elemen-elemen tersebut (Maizal et al., 2022; Wati et al., 2023).

2. Kedudukan Amar dalam Anatomi Putusan: Hubungan antara Pertimbangan dan Diktum

Kajian putusan-putusan di Pengadilan Agama menunjukkan pola bahwa unsur-unsur penting yang ditelaah dari sebuah putusan meliputi duduk perkara, pertimbangan hukum, dasar hukum, dan diktum (amar) (Maizal et al., 2022; Wati et al., 2023). Dengan kerangka demikian, amar dapat dipahami sebagai ujung (output) dari proses argumentasi hukum: pertimbangan hakim yang memuat rasio dan dasar penetapan hukum diarahkan untuk melahirkan rumusan perintah atau penetapan yang eksplisit pada bagian amar (Maharani et al., 2019). Bahkan, studi mengenai pertimbangan hakim dalam perkara tertentu mengidentifikasi bahwa alasan-alasan hukum yang membawa hakim “sampai pada putusannya”—sering disebut ratio decidendi—terdapat dalam bagian pertimbangan, lalu termanifestasi dalam amar sebagai putusan final (Maharani et al., 2019).

Kewajiban hakim untuk menyusun pertimbangan hukum yang berbasis alasan dan dasar hukum yang tepat juga dikaitkan dengan prinsip bahwa putusan pengadilan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka; pertimbangan itulah yang memungkinkan para pihak dan publik menilai dasar hukum yang dipakai hakim, sementara amar menyajikan konsekuensi finalnya (Samani, 2018). Dalam konteks asas res judicata pro veritate habetur (putusan hakim dianggap benar), literatur fiqh siyasah qada'iyyah yang membahas tata kelola peradilan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas putusan melalui pertimbangan hukum yang jelas, karena putusan yang dikeluarkan pengadilan pada prinsipnya diperlakukan sebagai kebenaran yuridis sampai dibatalkan melalui mekanisme hukum (Samani, 2018).

Prinsip lain yang juga ditekankan dalam kajian praktik peradilan agama ialah bahwa putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar yang jelas dan rinci, termasuk mencantumkan rujukan pasal peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, yurisprudensi, atau doktrin yang relevan; dengan demikian amar yang dihasilkan memiliki legitimasi argumentatif sekaligus operasional untuk dilaksanakan (Farkhani, 2018).

3. Putusan dan Penetapan: Implikasi Jenis Perkara terhadap Karakter Amar

Dalam praktik peradilan agama Indonesia, pembedaan perkara contentius (sengketa) dan voluntair (permohonan) berimplikasi langsung pada karakter produk peradilannya: produk “putusan” pada dasarnya terbatas pada perkara gugatan yang bersifat sengketa (contentius) (Maizal et al., 2022), sedangkan perkara permohonan (voluntair) umumnya menghasilkan “penetapan” (Hartini, 2012; Huzaimah & Aziz, 2018). Meskipun demikian, baik putusan maupun penetapan tetap memiliki amar atau diktum sebagai penutup yang menyatakan dikabulkan atau ditolak, atau menetapkan status hukum tertentu bagi pemohon atau para pihak, sesuai pembuktian dan pertimbangan yang dibangun hakim (Huzaimah & Aziz, 2018; Mubarok, 2020).

Dalam perkara permohonan tertentu, kajian menyatakan bahwa jika dalil dan fakta yang dimohonkan terbukti maka diktum amarnya “mengabulkan”, dan jika tidak terbukti maka amar “menolak” (Murtadha & Mutawali, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa amar berfungsi sebagai pernyataan hasil uji kebenaran dalil atau fakta menurut standar pembuktian dan norma hukum yang dipakai, baik dalam sengketa maupun permohonan (Huzaimah & Aziz, 2018; Murtadha & Mutawali, 2017).

Kecenderungan ini juga terlihat dalam perkara dispensasi kawin: pembacaan salinan penetapan memperlihatkan bahwa amar atau diktum yang “mengabulkan permohonan” dimaknai sebagai pernyataan bahwa apa yang diminta pemohon dalam surat permohonan dapat dibuktikan dengan dukungan alat bukti di persidangan (Mubarok, 2020). Dengan kata lain, amar menjadi indikator ringkas sekaligus tegas bahwa konstruksi pertimbangan prosedural dan substansial yang digunakan hakim berujung pada penerimaan atau penolakan permohonan (Farkhani, 2018; Mubarok, 2020).

4. Amar dan Batas Petitum: Asas Hakim Pasif, Kebutuhan Perlindungan Hak, dan Kontroversi Ultra Petita

Sejumlah studi tentang dwangsom dan hukum acara menegaskan adanya asas hakim pasif dalam perkara perdata: hakim tidak menentukan luasnya pokok sengketa dan tidak boleh menambah atau mengurangi pokok sengketa, karena inisiatif berperkara berasal dari para pihak (penggugat atau pemohon), bukan dari hakim (Pakarti, 2023). Prinsip ini berpengaruh langsung pada penyusunan amar, karena amar pada umumnya dirumuskan sebagai jawaban atas petitum para pihak (Husni, 2019). Dalam perkara cerai talak, kajian mengenai praktik Pengadilan Agama menunjukkan bahwa rumusan diktum penetapan pada intinya memberi izin kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan, dan dalam perkara tertentu perumusan diktum diorientasikan pada petitum pemohon (Husni, 2019).

Namun, praktik peradilan agama juga memperlihatkan adanya ruang diskusi ketika hakim berupaya memastikan efektivitas perlindungan hak pascaputusan. Dalam konteks perkara hadhanah (hak asuh anak), penelitian tentang urgensi dwangsom menyatakan bahwa dwangsom sangat penting terutama ketika tergugat keberatan melaksanakan putusan atau akan timbul kesulitan eksekusi, dan bahkan dinyatakan bahwa hakim dapat memutus dwangsom untuk menjamin pemenuhan kebutuhan anak meskipun tidak diminta penggugat (Zaman, 2018). Klaim normatif seperti ini berpotensi berhadapan dengan asas hakim pasif (Pakarti, 2023), sehingga literatur lain menyoroti problem ketika dwangsom dicantumkan dalam amar tanpa dimohonkan: penelitian tentang penerapan dwangsom pada putusan hak asuh anak menyimpulkan bahwa praktik demikian dapat dipandang bertentangan dengan ketentuan hukum acara tertentu (Pakarti, 2023).

Dengan demikian, terdapat ketegangan yang nyata dalam praktik: di satu sisi dwangsom dipahami sebagai instrumen untuk menjamin efektivitas amar dalam perkara yang rawan tidak dipatuhi (Zaman, 2018), tetapi di sisi lain pencantumannya dapat dipersoalkan bila melampaui petitum (Mansari & Devi, 2020; Pakarti, 2023).

5. Ragam Isi Amar dalam Perkara Keluarga Islam: Talak, Nafkah Iddah–Mut'ah, Hadhanah, dan Harta Bersama

5.1 Perkara Cerai Talak

Dalam perkara cerai talak, amar atau penetapan lazim dirumuskan untuk memberi izin kepada suami mengucapkan ikrar talak di muka sidang pengadilan, yang menegaskan peran pengadilan sebagai institusi yang memvalidasi perceraian melalui prosedur ikrar talak di hadapan majelis (Husni, 2019; Maizal et al., 2022). Konsekuensi lebih lanjut dari amar cerai talak juga dapat mencakup perintah pembayaran hak-hak istri pascaperceraian seperti iddah dan mut'ah, dan studi tentang praktik di Pengadilan Agama menegaskan bahwa dalam putusan cerai talak terdapat diktum pokok (ikrar talak) dan diktum-diktum lain sebagai konsekuensi dari diktum pokok tersebut (Zaidah et al., 2023).

Bahkan, penelitian mengenai putusan yang memerintahkan pemberian iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak menunjukkan adanya amar yang menempatkan pembayaran hak-hak tersebut sebagai prasyarat sebelum ikrar talak dapat dilaksanakan, serta memberi tenggat waktu tertentu; bila tidak dipenuhi maka ikrar talak tidak dapat dilaksanakan dan para pihak tetap berstatus suami-istri (Maizal et al., 2022). Penjelasan ini menunjukkan bahwa amar bukan hanya “menyatakan cerai”, tetapi juga dapat mengatur desain kepatuhan (compliance design) melalui syarat pelaksanaan ikrar talak demi menjamin realisasi hak-hak pascaperceraian (Maizal et al., 2022; Zaidah et al., 2023).

5.2 Perkara Hadhanah

Dalam perkara hadhanah, amar sering bersifat riil karena memerintahkan tindakan nyata, yakni penyerahan anak dari tergugat kepada penggugat; kajian dwangsom dalam perkara hadhanah menegaskan bahwa eksekusi hukuman pokok pada perkara ini dilakukan secara riil karena amar atau diktumnya berupa tuntutan melakukan tindakan nyata, yaitu penyerahan anak (Zaman, 2018). Dalam kaitan ini, dwangsom dipahami sebagai sanksi tambahan yang tidak dapat dipisahkan dari hukuman pokok—amar atau diktum merupakan satu kesatuan dengan hukuman pokok—tetapi eksekusinya tidak dilakukan bersamaan karena dwangsom baru dapat dieksekusi jika pihak terhukum ingkar memenuhi hukuman pokok (Zaman, 2018). Artinya, rancangan amar dalam perkara hadhanah dapat memuat lapisan perintah: perintah utama penyerahan anak, dan bila diterapkan, perintah aksesori berupa dwangsom sebagai alat tekan agar perintah utama dipatuhi (Mansari & Devi, 2020; Zaman, 2018).

5.3 Perkara Harta Bersama

Pada perkara harta bersama pascaperceraian, amar dapat berisi: (i) penentuan objek harta bersama, (ii) penetapan proporsi bagian para pihak, dan (iii) penghukuman agar para pihak membagi atau menyerahkan bagian sesuai proporsi, termasuk skema pelelangan jika tidak dapat dibagi secara natura (Mas'ud et al., 2023). Studi tentang putusan Mahkamah Syar'iyyah Lhoksukon memperlihatkan amar yang menetapkan pembagian 1/3 untuk penggugat dan 2/3 untuk tergugat, lalu menghukum para pihak untuk membagi dan menyerahkan bagian; bila tidak bisa dibagi secara natura maka harta dilelang dan hasilnya dibagi sesuai porsi amar (Mas'ud et al., 2023). Di sini terlihat bahwa amar juga bisa memuat format eksekutorial yang relatif lengkap, yakni perintah bagi para pihak dan alternatif lelang (Mas'ud et al., 2023; Murtadha & Mutawali, 2017a).

Pada saat yang sama, kajian harta bersama di Pengadilan Agama Tembilahan menempatkan putusan yang membagi tidak sama rata sebagai contoh penalaran hakim yang menggabungkan kepastian hukum berbasis norma tertulis dan keadilan hukum berbasis fakta kontribusi dan rasa keadilan, yang pada akhirnya termanifestasi dalam rumusan amar yang berbeda dari pola “setengah-setengah” (Mas'ud et al., 2023; Murtadha & Mutawali, 2017a).

6. Amar dalam Putusan Perdamaian (Ishlah) dan Mediasi: “Menghukum Para Pihak Menaati Kesepakatan”

Dalam penyelesaian sengketa melalui perdamaian atau mediasi di Pengadilan Agama, amar putusan dapat mengambil bentuk yang secara substansi “menguatkan” isi kesepakatan para pihak. Literatur tentang sengketa perbankan syariah menegaskan bahwa bila para pihak meminta kesepakatan perdamaian dijadikan putusan pengadilan, maka Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sesuai isi perdamaian itu tanpa menambah atau mengurangi, dengan diktum yang pada intinya menghukum para pihak menaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian (Hariyanto & Nikmah, 2020). Pola yang sama juga tampak dalam kajian mediasi sengketa wakaf: isi putusan kesepakatan perdamaian dirumuskan “menghukum Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati dan melaksanakan isi persetujuan yang telah disepakati” (Salma & Agustiar, 2023).

Temuan tersebut menegaskan bahwa amar dalam putusan perdamaian berfungsi sebagai “jembatan” antara kesepakatan privat dan kekuatan eksekutorial putusan pengadilan, sehingga kesepakatan memperoleh daya ikat yang lebih kuat (Hariyanto & Nikmah, 2020; Salma & Agustiar, 2023). Dalam kajian mediasi sengketa harta bersama, juga disebutkan bahwa mediasi wajib ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara dan putusan dapat dianggap batal demi hukum bila proses mediasi tidak ditempuh; konteks ini memperlihatkan bahwa “jalan menuju amar” dibentuk pula oleh kepatuhan prosedural, bukan semata substansi (Sumaiya, 2020). Dengan demikian, amar putusan perdamaian dapat dipahami sebagai bentuk implementasi prinsip ishlah (perdamaian) dalam penyelesaian sengketa, tetapi tetap berada dalam kerangka formal-prosedural peradilan (Hariyanto & Nikmah, 2020; Salma & Agustiar, 2023; Sumaiya, 2020).

7. Amar pada Putusan Verstek: Konsekuensi Ketidakhadiran Tergugat dan Bentuk Diktum yang Mungkin

Dalam perkara perceraian atau sengketa perdata lain, putusan verstek dijatuhkan ketika tergugat telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir dan tidak mewakilkan serta tanpa alasan yang dibenarkan. Kajian tentang verstek di Pengadilan Agama menyatakan bahwa dalam keadaan demikian hakim menjatuhkan putusan verstek dengan diktum yang dapat berupa: mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum (Suparman, 2023). Pernyataan ini penting karena menunjukkan bahwa amar tetap harus memuat pilihan-pilihan normatif yang berorientasi pada kualitas gugatan—ada atau tidaknya dasar hukum—meskipun pihak tergugat absen, sehingga amar tidak otomatis “selalu mengabulkan”, melainkan masih mengikuti logika pemeriksaan dan penilaian dasar hukum gugatan (Farkhani, 2018; Suparman, 2023).

8. Amar, Eksekusi, dan Instrumen Daya Paksa: Dwangsom sebagai Amar Aksesori

Salah satu problem klasik putusan Pengadilan Agama adalah efektivitas pelaksanaan amar, terutama pada putusan yang mewajibkan pihak tertentu memenuhi prestasi pascaperceraian seperti nafkah istri atau anak, atau putusan hadhanah yang memerintahkan penyerahan anak (Fariska, 2021; Zaman, 2018). Kajian tentang dwangsom pada putusan nafkah menyatakan bahwa putusan nafkah istri dan anak pascaperceraian sering menjadi illusoir karena tidak memiliki daya paksa dan tidak ada sanksi hukum apa pun, sedangkan permohonan eksekusi mengalami kendala formal dan biaya sehingga jarang dilakukan (Fariska, 2021). Dalam konteks ini, dwangsom dipahami sebagai uang paksa yang diletakkan bersama hukuman pokok sebagai alat eksekusi untuk memberi tekanan psikologis agar terhukum segera memenuhi prestasi secara sukarela; jika prestasi tidak dilaksanakan, barulah dwangsom dijalankan (Mansari & Devi, 2020; Zaman, 2018).

Akan tetapi, konstruksi hukum dwangsom juga dibatasi: penelitian tentang dwangsom menegaskan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan “uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang” (Fariska, 2021), dan studi lain menegaskan bahwa dwangsom tidak boleh dijatuhkan bila hukuman pokok dalam amar memerintahkan pembayaran sejumlah uang (Bakari & Darwis, 2022). Karena itu, dalam perkara yang mengandung tuntutan “membayar uang” sekaligus “melakukan tindakan” seperti hadhanah plus biaya, penelitian menyarankan kehati-hatian: dwangsom seharusnya diarahkan pada petitum pokok yang berupa tindakan seperti penyerahan anak, bukan pada petitum pembayaran uang (Bakari & Darwis, 2022; Zaman, 2018). Dengan kata lain, desain amar yang memuat dwangsom harus disusun secara tersegmentasi dan sesuai karakter hukuman pokok yang dapat diberi dwangsom (Bakari & Darwis, 2022; Fariska, 2021; Zaman, 2018).

9. Dimensi Hukum Islam dalam Perumusan Amar: Ijtihad, Maslahah–Maqashid, dan Adaptasi Sosial ('Urf/Istihsan)

Putusan-putusan Pengadilan Agama diposisikan sebagai bagian dari wilayah ijtihadi, yakni ruang penalaran hakim dalam menerapkan hukum pada kasus konkret, sehingga pertimbangan dan amar tidak selalu monolitik melainkan dapat multidimensional (Aisyah, 2018; Wati et al., 2023). Studi tentang dimensi maqashid syariah dalam putusan cerai gugat menegaskan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya memeriksa aspek formal-administratif, tetapi juga memerhatikan implikasi sistemik terhadap pihak-pihak, dan cara pandang ini dipahami sebagai ekspresi nilai maqashid syariah dalam putusan (Wati et al., 2023). Sementara itu, penelitian tentang fikih moderat dalam putusan perceraian menampilkan penggunaan kaidah fikih untuk mendahulukan pencegahan mudarat dibanding menarik maslahat sebagai dasar putusan, yang menunjukkan orientasi amar pada kemaslahatan ketika perkawinan dipertahankan justru dipandang membawa mudarat yang lebih besar (Rochman et al., 2021).

Di luar maqashid, literatur juga mendokumentasikan mekanisme adaptasi berbasis 'urf dan istihsan sebagai rasionalitas yang memengaruhi putusan dan pada akhirnya amar. Kajian tentang 'urf sebagai dasar ratio decidendi menyimpulkan bahwa hakim telah menerapkan 'urf dalam putusan perkara harta bersama, dan kontekstualitas ini dipahami lebih berorientasi pada maslahah karena nilai maslahah juga tersedia dalam 'urf (Muhaddis et al., 2023). Dalam isu pembuktian, penelitian tentang saksi non-Muslim dalam perkara perceraian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama dapat menerima saksi non-Muslim karena memenuhi syarat formal hukum acara perdata, dan penerimaan itu dianalisis selaras dengan teori istihsan karena meminimalkan kesulitan pencari keadilan dalam konteks sosial yang membaur (Aris & Sabir, 2020). Temuan ini penting untuk memahami bahwa amar seperti “mengabulkan gugatan cerai” tidak dapat dipisahkan dari pilihan metodologis hakim atas instrumen istinbath atau penemuan hukum yang mencakup maqashid, 'urf, dan istihsan yang mengarahkan kesimpulan final (Aris & Sabir, 2020; Muhaddis et al., 2023; Wati et al., 2023).

10. Amar pada Perkara Kewarisan Beda Agama: Dikotomi “Waris” dan “Wasiat Wajibah” sebagai Strategi Putusan

Dalam perkara kewarisan beda agama yang diputus oleh Pengadilan Agama hingga Mahkamah Agung, penelitian menemukan pola bahwa ketika pewaris Muslim dan ahli waris non-Muslim, putusan sering tidak memutus sebagai “waris” melainkan sebagai wasiat wajibah, sehingga larangan pewarisan beda agama tetap “dipatuhi” dalam kategorisasi hukum, tetapi hubungan kekeluargaan dan distribusi harta tetap diberi jalan melalui wasiat wajibah (Khayati, 2023). Literatur lain yang menganalisis putusan wasiat wajibah menekankan bahwa hakim-hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama memperlihatkan toleransi beragama yang tinggi dengan memberikan hak harta kepada non-Muslim, dan argumentasinya dihubungkan dengan maslahah dan kewajiban menjaga lima aspek penting syariat atau maqashid (Mahdolita et al., 2024). Di sini, amar menjadi arena “rekayasa yuridis” yang krusial: satu peristiwa sosial yang sama dapat menghasilkan diktum yang berbeda tergantung konstruksi hukumnya—waris atau wasiat wajibah—sementara basis legitimasi yang diajukan dapat berupa maqashid atau maslahah (Khayati, 2023; Mahdolita et al., 2024).

11. Disparitas Amar dan Peran Kompilasi Hukum Islam (KHI): Unifikasi yang Diperdebatkan

Sejumlah literatur menempatkan KHI sebagai perangkat yang diharapkan menyatukan pedoman hakim agar putusan—termasuk amar—lebih seragam dan memberi kepastian hukum bagi pencari keadilan (Hikmatullah, 2018; Himmah et al., 2022). Bahkan ada klaim bahwa dengan adanya KHI, hakim di lingkungan peradilan agama diarahkan pada persepsi penegakan hukum yang sama dan tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas, sehingga menjamin kesatuan dan kepastian hukum (Bakari & Darwis, 2019). Namun, literatur lain menunjukkan nuansa yang berbeda: penelitian tentang disparitas produk hakim Pengadilan Agama menyimpulkan penyebab utama disparitas ialah masih kuatnya pengaruh perbedaan mazhab dan interpretasi masing-masing hakim, serta pandangan bahwa kebebasan hakim tidak dapat “dibelenggu” dalam menemukan dasar hukum yang diyakini; disparitas dipandang tidak tabu sepanjang dapat mewujudkan rasa keadilan meskipun berpotensi mencederai kepastian (Hikmatullah, 2018).

Kajian lain juga menilai bahwa meskipun KHI mewujudkan keseragaman dan kepastian, ia sekaligus berpotensi menumpulkan kreativitas hakim dalam memutus perkara (Shofi & Septiani, 2022), sehingga dalam praktik ruang ijtihad dan perbedaan amar tetap mungkin terjadi, terutama ketika hakim mengedepankan keadilan substantif atau kemaslahatan dalam perkara konkret (Hikmatullah, 2018; Muhaddis et al., 2023; Wati et al., 2023).

Dengan demikian, dari sudut teori dan praktik, hubungan antara KHI dan amar putusan bersifat ambivalen: KHI diproyeksikan sebagai instrumen unifikasi (Bakari & Darwis, 2019; Himmah et al., 2022), tetapi dalam praktik disparitas amar tetap dapat muncul karena pluralitas metodologi, pengaruh mazhab, dan independensi hakim dalam penemuan hukum (Aisyah, 2018; Hikmatullah, 2018; Shofi & Septiani, 2022).

12. Penutup

Berdasarkan sintesis literatur, amar putusan menurut hukum Islam dalam konteks peradilan agama Indonesia dapat dirumuskan sebagai bagian penutup putusan atau penetapan yang menyatakan secara tegas hasil pemeriksaan dan penyelesaian pokok perkara—dikabulkan, ditolak, tidak dapat diterima, menetapkan, atau menghukum—sekaligus membentuk status dan hubungan hukum para pihak terhadap objek perkara (Huzaimah & Aziz, 2018; Maizal et al., 2022; Wati et al., 2023). Kedudukannya bersifat operasional karena menjadi dasar pelaksanaan (eksekusi) dan kepatuhan para pihak, termasuk melalui instrumen aksesori seperti dwangsom yang dirancang untuk memastikan amar pokok dipatuhi, meski penerapannya dibatasi oleh karakter hukuman pokok dan prinsip hukum acara (Bakari & Darwis, 2022; Mansari & Devi, 2020; Zaman, 2018).

Di tingkat metodologis, amar juga merupakan “cermin” orientasi ijtihad hakim—apakah lebih menekankan kepastian berbasis kodifikasi, atau mengakomodasi maslahah melalui maqashid, 'urf, dan istihsan—yang pada akhirnya dapat memperkaya tetapi juga memunculkan variasi (disparitas) amar dalam perkara-perkara yang sejenis (Aris & Sabir, 2020; Hikmatullah, 2018; Muhaddis et al., 2023; Wati et al., 2023).

Daftar Pustaka

Aisyah, N. (2018). Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 5(1), 73. https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665 

Aris, & Sabir, M. (2020). Hukum Islam dan problematika sosial; telaah terhadap beberapa hukum perdata Islam dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Diktum Jurnal Syariah Dan Hukum, 18(2), 283–295. https://doi.org/10.35905/diktum.v18i2.1608 

Bakari, M., & Darwis, R. (2019). Analisis yuridis terhadap perkawinan perempuan muallaf dengan wali nikah tokoh agama. Al-Mizan, 15(1), 1–32. https://doi.org/10.30603/am.v15i1.835 

Bakari, M., & Darwis, R. (2022). Analisis yuridis terhadap perkawinan perempuan muallaf dengan wali nikah tokoh agama. https://doi.org/10.31219/osf.io/ypv2m 

Fariska, A. F. (2021). Pertimbangan putusan hakim perkara harta bersama di Pengadilan Agama Tembilahan. Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 8(2), 160–174. https://doi.org/10.32505/qadha.v8i2.2675 

Farkhani, F. F. (2018). Hukum transendental dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo; analysis content putusan nomor: 61/Pid.B/2011/PN.Pwr. Law and Justice, 3(1), 44–55. https://doi.org/10.23917/laj.v3i1.6149 

Hariyanto, A., & Nikmah, U. (2020). Implementasi Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti (plaatsvervulling) di Pengadilan Agama Banyuwangi. Al-Hukmi Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam, 1(2). https://doi.org/10.35316/alhukmi.v1i2.1184 

Hartini. (2012). Cerai talak suami non-Muslim di Pengadilan Agama. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 21(1), 127. https://doi.org/10.22146/jmh.16250 

Hasibuan, M. (2018). Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama. Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan, 13(01), 111–132. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v13i01.444 

Hikmatullah, H. (2018). Selayang pandang sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum, 1(2). https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496 

Himmah, I. F., Safudin, E., Oktafiani, P., & Alfia, R. L. (2022). Analisis normatif putusan hakim tentang pemberian iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak. Jurnal Antologi Hukum, 2(2), 161–175. https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1335 

Husni, N. (2019). Upaya penyelesaian kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh suami kepada isteri dalam perkara cerai talak. Jurnal Az-Zawajir, 1(1), 65–78. https://doi.org/10.57113/jaz.v1i1.11 

Huzaimah, A., & Aziz, S. (2018). Urgensi penerapan lembaga dwangsom (uang paksa) pada perkara hadhanah di Pengadilan Agama dalam perspektif maqashid al-syari'ah. Al-Adalah, 15(1), 125. https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.3383 

Khayati, S. (2023). Pembagian harta warisan berdasarkan metode hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora, 3(1), 15–24. https://doi.org/10.57250/ajsh.v3i1.174 

Maharani, P. A., Siyo, S., & Agusty, R. Z. (2019). Menyoal disparitas produk hakim Pengadilan Agama antara keadilan dan kepastian hukum. JLR - Jurnal Legal Reasoning, 1(2), 121–134. https://doi.org/10.35814/jlr.v1i2.2181 

Mahdolita, S., Kamarusdiana, K., & Yasardin, Y. (2024). Disparitas putusan isbat nikah poligami siri perspektif maqashid syariah (analisis putusan No. 469/Pdt.G/2019/PA.Pbr dengan putusan No. 67/Pdt.G/2019/PTA.Pbr). Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam), 7(1), 83–103. https://doi.org/10.29313/tahkim.v7i1.13417 

Maizal, A. Z., Eva, Y., & Marwan, S. (2022). Kewarisan beda agama dalam putusan-putusan hakim di Indonesia. Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 20(2), 143–155. https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.1927 

Mansari, M., & Devi, S. K. (2020). Penerapan dwangsom terhadap biaya pemeliharaan anak pascaperceraian di Mahkamah Syar'iyyah Sigli. Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 21(2), 147. https://doi.org/10.22373/jms.v21i2.2287 

Mas'ud, M., Suhar, S., & Harun, H. (2023). Analisis putusan Pengadilan Agama tentang penerapan dwangsom dan uitvoerbaar bij voorraad dalam perkara hadhanah. Journal of Comprehensive Islamic Studies, 2(1), 1–20. https://doi.org/10.56436/jocis.v2i1.173 

Mubarok, M. S. (2020). Membedah anatomi fiqh siyasah dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang presidential threshold. Tafaqquh Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 8(2), 215–237. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i2.332 

Muhaddis, M., Armanda, D., Junaidi, J., Rahman, B., & Gunawan, T. (2023). Analisis kebijakan hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tentang pembagian harta bersama nomor: 168/Pdt.G/2014/MS-LSK tentang penyelesaian harta bersama karena perceraian. Asia-Pacific Journal of Public Policy, 9(1), 109–127. https://doi.org/10.52137/apjpp.v9i1.150 

Murtadha, R., & Mutawali, M. (2017a). Implementasi hukum Islam di Kesultanan Bima. https://doi.org/10.31219/osf.io/58kgz 

Murtadha, R., & Mutawali, M. (2017b). Islam di Bima: Implementasi hukum Islam oleh Badan Hukum Syara Kesultanan Bima (1947–1960). https://doi.org/10.31237/osf.io/m9c6n 

Pakarti, M. H. A. (2023). Pembaruan hukum keluarga dalam putusan Pengadilan Agama. Sakina Journal of Family Studies, 7(3), 335–344. https://doi.org/10.18860/jfs.v7i3.3935 

Rochman, S., Akmal, H., & Andriansyah, Y. J. (2021). Pencemaran nama baik melalui media sosial: perbandingan hukum pidana positif dan pidana Islam. Diktum Jurnal Syariah Dan Hukum, 19(1), 32–42. https://doi.org/10.35905/diktum.v19i1.2080 

Salma, S., & Agustiar, A. (2023). Konstruksi toleransi beragama dalam wasiat wajibah melalui penerapan maqashid al-syari'ah. Jurnal Yudisial, 15(2), 167–186. https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.480 

Samani, M. (2018). Konstruksi hukum sanksi dwangsom dalam putusan nafkah di peradilan agama melalui argumentum a contrario. Jurnal Hukum Islam, 1–19. https://doi.org/10.28918/jhi.v15i1.860 

Shofi, U., & Septiani, R. (2022). Eksistensi dan penerapan hukum Islam dalam hukum positif Indonesia. Jurnal Sosial Teknologi, 2(8), 660–669. https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i8.391 

Sumaiya, N. (2020). [Untitled]. At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 151. https://doi.org/10.47498/tasyri.v12i2.347 

Suparman, M. (2023). Pergeseran hukum kewarisan Islam di Indonesia dengan pemberian wasiat wajibah kepada istri yang non-Muslim berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 16K/AG/2010. Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD), 1(2), 77–92. https://doi.org/10.61234/ahd.v1i2.39 

Wati, E. D., Wahib, M., Faisal, F., & Harahap, A. A. (2023). Dimensi fikih moderat dalam putusan hakim atas perceraian yang disebabkan penyalahgunaan aplikasi karaoke online. Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam, 15(1), 200–212. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i1.5613 

Zaidah, Y., Al-Amruzi, M. F., & Hafidzi, A. (2023). Legalitas pernikahan dini melalui dispensasi kawin Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. Varia Hukum, 5(1), 1–20. https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.23895 

Zaman, M. (2018). Analisis istihsan atas pertimbangan hakim terhadap saksi non-Muslim pada perkara perceraian. Al-Hukama, 8(2), 507–531. https://doi.org/10.15642/alhukama.2018.8.2.507-531