01179 - Akta di Bawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Kajian Normatif-Komparatif dalam Konteks Ekonomi Syariah

Abstract

This article examines the legal standing of private deeds (akta di bawah tangan) from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law, particularly within the context of sharia economic transactions. Employing a normative-comparative approach, this study demonstrates that private deeds—documents made and signed by the parties without the involvement of a public official—constitute a well-established concept in Indonesian positive law, yet have no explicit categorical equivalent in Islamic jurisprudence (fiqh). Islamic law primarily views the validity of legal relationships through the concept of akad (offer and acceptance/ijab–qabul) and the obligation to fulfill agreements, as affirmed in QS al-Māidah: 1 and QS al-Isrā': 34, whereas the designation "private deed" is an instrument of positive law that determines evidentiary strength in litigation. This study concludes that private deeds are best understood as an instrument of tawtsiq (documentation) capable of recording agreements that are valid under sharia, with evidentiary force contingent upon the parties' acknowledgment and capable of being strengthened through notarial legalization or waarmerking mechanisms.

Keywords: private deed, Islamic law, akad, tawtsiq, evidentiary force, sharia economics

Abstrak

Artikel ini mengkaji kedudukan akta di bawah tangan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya dalam konteks transaksi ekonomi syariah. Dengan menggunakan pendekatan normatif-komparatif, kajian ini menunjukkan bahwa akta di bawah tangan—sebagai dokumen yang dibuat dan ditandatangani para pihak tanpa campur tangan pejabat umum—merupakan konsep yang mapan dalam hukum positif Indonesia, namun tidak memiliki padanan kategoris yang eksplisit dalam fikih Islam. Hukum Islam memandang keabsahan hubungan hukum

 

terutama melalui konsep akad (ijab–kabul) dan kewajiban memenuhi janji sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Māidah: 1 dan QS al-Isrā': 34, sementara penamaan "akta di bawah tangan" merupakan perangkat hukum positif yang menentukan kekuatan pembuktian dalam forum litigasi. Kajian ini menyimpulkan bahwa akta di bawah tangan paling tepat dipahami sebagai instrumen tawtsiq (pencatatan) yang dapat merekam akad yang sah menurut syariah, dengan kekuatan pembuktian yang bergantung pada pengakuan para pihak dan dapat diperkuat melalui mekanisme legalisasi atau waarmerking notaris.

Kata kunci: akta di bawah tangan, hukum Islam, akad, tawtsiq, kekuatan pembuktian, ekonomi syariah

1. Pendahuluan

Dalam praktik muamalah modern—termasuk transaksi pembiayaan, jual beli, pengalihan piutang, dan berbagai kontrak bisnis—para pihak sering menuangkan kesepakatan ke dalam bentuk tulisan yang ditandatangani sendiri tanpa melibatkan pejabat umum. Dalam terminologi hukum perdata Indonesia, bentuk tulisan demikian dikenal sebagai akta di bawah tangan, yakni tulisan yang dibuat tanpa perantaraan pejabat umum dan bertumpu pada pengakuan para pihak terutama melalui tanda tangan sebagai penanda identitas sekaligus dasar kekuatan pembuktian.

Rumusan ini tampak dari definisi "tulisan di bawah tangan" dalam KUH Perdata dan penjelasan para sarjana yang dikutip dalam studi-studi tentang akta dan pembuktian, yang menegaskan bahwa akta di bawah tangan dibuat oleh para pihak sendiri tanpa jasa pejabat berwenang (Sup, 2019; Parmitasari, 2020). Dalam kajian ekonomi syariah di Indonesia, bentuk tertulis seperti ini juga sering dipakai dalam perbankan syariah—akad pembiayaan dapat dibuat di bawah tangan dan/atau secara notariil—sehingga pembahasan "akta di bawah tangan menurut hukum Islam" perlu ditempatkan dalam dua bingkai sekaligus: (i) kerangka syariah mengenai akad, pemenuhan janji, serta anjuran pencatatan; dan (ii) kerangka hukum positif mengenai klasifikasi akta dan konsekuensi pembuktiannya yang memengaruhi perlindungan hak para pihak ketika sengketa terjadi (Aziwantoro, 2018; Faturohmah, 2018; Fidhayanti, 2017; P, 2023).

 

2. Pengertian Akta di Bawah Tangan dan Unsur Kunci Tanda Tangan

Kajian-kajian hukum perdata yang dikutip dalam literatur ekonomi syariah merumuskan bahwa akta di bawah tangan adalah tulisan/akta yang dibuat "di bawah tangan" (oleh para pihak sendiri) tanpa perantaraan pejabat umum, dan mencakup pula surat, daftar, serta tulisan lain yang disusun tanpa pejabat umum. Rumusan ini dinyatakan secara eksplisit dalam kutipan Pasal 1874 KUH Perdata yang banyak digunakan oleh artikel-artikel tentang pembuktian dan akta di bidang syariah (Sup, 2019; Parmitasari, 2020).

Pada saat yang sama, literatur tersebut menegaskan bahwa tanda tangan merupakan elemen sentral karena tanda tangan mengindividualisasi akta dan menjadi titik tumpu penilaian keaslian—apakah diakui atau disangkal. Dalam penelitian tentang cessie dan dalam telaah akta notariil transaksi ekonomi syariah, akta dipahami sebagai tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dan ditandatangani; bahkan ditegaskan bahwa akta yang ditandatangani para pihak memiliki "kekuatan" sebagai tulisan di bawah tangan (Sup, 2019; Aziwantoro, 2018).

Dari perspektif pembuktian, KUH Perdata sebagaimana dikutip dan dijelaskan dalam penelitian-penelitian tersebut juga menempatkan pengakuan terhadap akta di bawah tangan sebagai faktor penentu: jika tulisan di bawah tangan diakui kebenarannya oleh pihak yang dihadapkan kepadanya—atau secara hukum dianggap dibenarkan—maka ia menimbulkan bukti lengkap bagi para penandatangan, ahli waris, dan penerima hak dari mereka, sebagaimana ditegaskan melalui kutipan Pasal 1875 KUH Perdata dalam studi cessie (Sup, 2019). Namun, literatur yang sama juga menegaskan sisi rawannya: ketika tanda tangan disangkal, pihak yang mengajukan akta di bawah tangan harus membuktikan kebenarannya dengan alat bukti lain; hal ini muncul baik dalam pembahasan cessie maupun dalam studi tentang legalisasi notaris terhadap perjanjian hutang-piutang (Sup, 2019; Anam et al., 2022; Mirwansyah & Kholik, 2023).

 

3. Menghubungkan Akta di Bawah Tangan dengan Hukum Islam: Akta Sebagai Tawtsiq atas Akad

Istilah "akta di bawah tangan" adalah terminologi teknis hukum perdata; sementara dalam hukum Islam, hubungan kontraktual lebih lazim dibahas dengan konsep akad. Sejumlah kajian transaksi ekonomi syariah menegaskan bahwa kontrak dalam hukum Islam dikenal sebagai akad, yang terjadi antara dua pihak berdasarkan kesepakatan (ijab–kabul) mengenai objek tertentu (Aziwantoro, 2018). Kajian tentang keabsahan akta perbankan syariah juga mengutip bahwa akad—baik dalam pengertian umum maupun khusus—berkaitan dengan perikatan dan pertemuan ijab–kabul yang berdampak pada objek; dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan akad sebagai kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan (Mulyawan & Dewi, 2022).

Dalam bingkai ini, "akta di bawah tangan" dapat dipahami sebagai bentuk pencatatan tertulis (tawtsiq/pengikatan bukti) atas suatu akad yang dibuat dan ditandatangani para pihak sendiri. Dua hal penting muncul dari literatur yang tersedia. Pertama, norma hukum Islam sebagaimana disimpulkan dalam kajian transaksi ekonomi syariah mengajarkan pentingnya pencatatan dalam bermuamalah, sehingga dokumentasi kontrak dipandang penting untuk menjaga hak dan kewajiban para pihak serta mengurangi potensi sengketa (Aziwantoro, 2018; Masriani, 2017). Kedua, pada wilayah tertentu syariah tidak mensyaratkan keterlibatan pejabat umum: misalnya, penelitian komparatif mengenai wasiat menegaskan bahwa hukum Islam tidak mengenal jabatan notaris dalam pembuatan wasiat, dan syariat menganggap wasiat sah cukup dengan lisan atau tulisan oleh pewasiat sendiri; dalam terminologi KUH Perdata, bentuk demikian dapat digolongkan sebagai wasiat di bawah tangan (Anam et al., 2022). Walaupun konteksnya wasiat, temuan ini relevan untuk menunjukkan bahwa hukum Islam mengenal validitas tindakan hukum yang dituangkan secara lisan atau tulisan oleh pelaku, sementara "akta di bawah tangan" merupakan klasifikasi pembuktian

dalam sistem hukum positif (Anam et al., 2022; Aziwantoro, 2018).

 

4. Landasan Normatif Islam: Kewajiban Memenuhi Akad dan Rasionalitas Pencatatan

Literatur pembiayaan bank syariah menegaskan bahwa kekuatan mengikat perjanjian—baik dalam bentuk akta otentik maupun akta di bawah tangan—dalam hukum Islam dihubungkan dengan perintah agama untuk memenuhi akad/janji, yang dirujukkan pada QS al-Māidah: 1 dan QS al-Isrā': 34 (Fidhayanti, 2017). Kajian mengenai akad dalam konteks perbankan syariah juga mengutip QS al-Māidah: 1 sebagai dasar kewajiban memenuhi akad, sekaligus menegaskan bahwa para ulama mazhab membahas pengertian akad dan kewajiban menepatinya (Mulyawan & Dewi, 2022). Dengan demikian, dalam perspektif syariah, fokus utamanya bukan pada "siapa pejabat yang membuat akta", melainkan pada adanya kesepakatan yang sah dan kewajiban moral-hukum untuk menepati kesepakatan tersebut (Fidhayanti, 2017; Mulyawan & Dewi, 2022).

Pada saat yang sama, sejumlah kajian yang menautkan pencatatan pernikahan dengan metode qiyas/maslahah juga mengemukakan argumentasi bahwa pencatatan memiliki rasionalitas syar'i untuk mencegah mudarat dan menjaga keteraturan. Studi urgensi pencatatan perkawinan mengemukakan adanya rekomendasi pencatatan transaksi tidak tunai dalam QS al-Baqarah (2): 282, dengan 'illat untuk menguatkan kesaksian dan menghindari keraguan; argumen ini ditempatkan dalam konteks pembuktian dan perlindungan hak pada masa kini (Luthfia & Hanif, 2022). Dalam literatur lain, keharusan pencatatan pada ranah tertentu dipahami sebagai langkah preventif (sadd al-dzari'ah) demi menutup jalan kerusakan, terutama ketika tidak adanya bukti tertulis memicu kerugian bagi pihak rentan (Luthfia & Hanif, 2022; Sirin, 2018).

Walaupun beberapa sumber ini banyak bergerak pada ranah hukum keluarga, mereka relevan untuk menunjukkan cara literatur Indonesia mengembangkan basis normatif pencatatan (tawtsiq) dari QS 2:282 dan pertimbangan maslahat, yang juga dapat dipinjam untuk memahami urgensi dokumentasi akad muamalah—termasuk akta di bawah tangan—sebagai instrumen pembuktian (Luthfia & Hanif, 2022; Aziwantoro, 2018; Masriani, 2017; Sirin, 2018).

 

5. Validitas Akad (Syariah) Versus Kekuatan Pembuktian (Hukum Positif): Dua Dimensi yang Harus Dibedakan

Sumber-sumber tentang praktik akad pembiayaan syariah menekankan pembedaan antara sahnya akad dan kekuatan pembuktian aktanya. Penelitian mengenai akibat hukum pembiayaan musyarakah mutanaqishah yang dibuat di bawah tangan menyimpulkan bahwa akad yang dilaksanakan tetap sah dan mengikat bagi para pihak selama syarat dan rukun perjanjian/akad terpenuhi, sekalipun dibuat di bawah tangan; namun akta di bawah tangan tidak memberikan kekuatan pembuktian sempurna dan kekuatan buktinya bergantung pada penilaian hakim dan dinamika pembuktian di persidangan (P, 2023). Sejalan dengan itu, diskursus akad pembiayaan bank syariah menegaskan bahwa degradasi suatu akta—misalnya dari otentik menjadi di bawah tangan karena cacat formalitas—tidak mengubah sahnya akad sepanjang syarat sah perjanjian terpenuhi, tetapi mengubah derajat kekuatan pembuktiannya (Hana & Dimam, 2022). Dalam konteks pembiayaan bank syariah, kajian tentang kekuatan mengikat perjanjian di bawah tangan juga menyatakan bahwa selama perjanjian pembiayaan di bawah tangan memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dirujuk pada Pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian itu mengikat para pihak seperti undang-undang; dan dalam perspektif Islam, kewajiban memenuhi akad ditegaskan oleh dalil Qur'an (Fidhayanti, 2017).

Pembedaan dua dimensi ini krusial untuk menjawab pertanyaan "akta di bawah tangan menurut hukum Islam": syariah menekankan legitimasi akad (kesepakatan yang benar, halal, tidak zalim), sedangkan penamaan "akta di bawah tangan" dan konsekuensi kekuatan bukti merupakan perangkat hukum positif yang menentukan bagaimana kesepakatan itu dapat dipertahankan ketika terjadi sengketa di forum formal (Aziwantoro, 2018; Fidhayanti, 2017; Masriani, 2017; P, 2023).

6. Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan dan Problem Penyangkalan Tanda Tangan

Literatur yang tersedia secara konsisten menempatkan pengakuan atas tanda tangan sebagai kunci kekuatan akta di bawah

 

tangan. Studi tentang cessie mengutip bahwa tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya menimbulkan bukti lengkap seperti akta otentik bagi para penandatangan (Pasal 1875 KUH Perdata), dan menegaskan bahwa kebenaran akta di bawah tangan bertumpu pada tanda tangan—yang kemudian dinilai dari ada-tidaknya pengakuan dari pihak penanda tangan (Sup, 2019). Studi tentang autentikasi akad pembiayaan juga menyatakan bahwa kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dapat sama dengan akta autentik jika tidak disangkal; namun apabila disangkal, pihak yang membuat akta di bawah tangan harus membuktikan kebenarannya (Parmitasari, 2020). Demikian pula, penelitian tentang wasiat di bawah tangan menegaskan bahwa jika tanda tangan dipungkiri, pihak yang mengajukan akta di bawah tangan harus membuktikan dengan alat bukti lain bahwa tanda tangan benar dibubuhkan oleh pihak yang memungkiri (Anam et al., 2022).

Dalam praktik ekonomi syariah, konsekuensi praktisnya adalah: sekalipun syariah mewajibkan pemenuhan akad dan mendorong kejujuran, ketika sengketa masuk ranah litigasi, pembuktian formal menjadi arena yang bisa memaksa pihak yang benar untuk menanggung beban pembuktian tambahan bila tanda tangan disangkal. Oleh karena itu, literatur perbankan syariah menilai bahwa akta otentik idealnya dipilih untuk kepastian dan kekuatan bukti yang "sempurna", sedangkan akta di bawah tangan dipahami lebih rentan dari sisi pembuktian (P, 2023; Fidhayanti, 2017; Masriani, 2017).

7. Akta di Bawah Tangan yang Diperkuat: Legalisasi/Waarmerking Notaris sebagai Langkah Ihtiyāṭ (Kehati-Hatian)

Walaupun akta di bawah tangan dibuat tanpa campur tangan pejabat umum, beberapa sumber menunjukkan adanya praktik pengesahan (legalisasi) atau pendaftaran (waarmerking) oleh notaris terhadap dokumen di bawah tangan. Kewenangan notaris untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan melalui pendaftaran dalam buku khusus disebutkan dalam kajian tentang peran notaris pada pembiayaan murabahah bil wakalah (Zulkarnaen, 2020). Studi mengenai legalisasi notaris terhadap perjanjian  hutang-piutang  juga  menegaskan  fungsi  legalisasi:

 

memberikan kepastian tanggal dan kepastian tanda tangan para pihak, sementara kebenaran materiil tetap bertumpu pada para pihak (Mirwansyah & Kholik, 2023). Selaras dengan itu, studi musyarakah mutanaqishah menyatakan bahwa akta di bawah tangan yang dilegalisasi di hadapan notaris lebih kuat daripada yang tidak dilegalisasi, karena hakim memperoleh kepastian mengenai tanggal, identitas para pihak, serta bahwa tanda tangan benar berasal dari pihak yang bersangkutan; walaupun kekuatan buktinya tetap tidak "sempurna" dan masih memerlukan penilaian hakim (P, 2023).

Literatur fikih-sosial tentang strategi pencegahan sengketa juga menampilkan logika ihtiyāṭ (kehati-hatian) yang beririsan dengan praktik penguatan dokumen. Misalnya, kajian stratifikasi akad kepemilikan harta menyarankan agar pihak yang ingin meminimalkan risiko dapat membuat pencatatan melalui notaris atau menulis sendiri "di bawah tangan" dengan materai dan disertai tanda tangan dua saksi laki-laki, yang dirujukkan pada QS al-Baqarah: 282 sebagai basis kehati-hatian (Puspitasari & Hanifuddin, 2023). Di sisi lain, studi empiris tentang pengikatan hak tanggungan atas akad pembiayaan di bawah tangan juga menyarankan agar akta di bawah tangan memasukkan saksi dewasa untuk memperkuat pembuktian (Heriyanti et al., 2023).

Keseluruhan sumber ini mengarah pada satu sintesis: dalam perspektif syariah, penguatan dokumen dapat dipahami sebagai bagian dari ikhtiar menjaga hak (hifz al-māl) dan mencegah sengketa; sedangkan dalam perspektif hukum positif, legalisasi/waarmerking membantu mengamankan elemen formal—tanggal, identitas, autentisitas tanda tangan—yang krusial dalam proses pembuktian (P, 2023; Heriyanti et al., 2023; Mirwansyah & Kholik, 2023; Puspitasari & Hanifuddin, 2023; Zulkarnaen, 2020).

8. Aplikasi dalam Perbankan Syariah: Akta di Bawah Tangan sebagai Praktik Kontraktual yang Lazim, Tetapi Berisiko Pembuktian

Dalam praktik perbankan syariah, beberapa sumber menyatakan bahwa akad pembiayaan dapat dibuat dalam dua bentuk: akta di bawah tangan dan akta notariil. Kajian peran notaris dalam good

 

corporate governance (GCG) perbankan syariah menjelaskan bahwa kontrak/akad pembiayaan antara bank dan nasabah dapat dibuat dengan akta di bawah tangan dan/atau akta notariil, dan akta pembiayaan di bawah tangan umumnya disusun oleh pihak bank melalui kesepakatan dan tawar-menawar dengan nasabah (Faturohmah, 2018). Studi lain tentang peran notaris dalam pembuatan akad pembiayaan syariah juga mengulang bahwa bank sering menentukan bentuk akta berdasarkan kebutuhan praktik, dan dalam pembuatan akad di bawah tangan bank dapat membawa dokumen yang telah disepakati untuk dilegalisasi di hadapan notaris guna menetapkan kepastian tanggal (Zulva & Roisah, 2022). Pada titik ini, "akta di bawah tangan" bukanlah sesuatu yang asing dalam ekosistem syariah modern, melainkan salah satu instrumen dokumentasi akad yang hidup berdampingan dengan kebutuhan kepastian hukum melalui akta otentik (Faturohmah, 2018; P, 2023; Zulva & Roisah, 2022).

Namun, beberapa sumber memperingatkan keterbatasan akta di bawah tangan. Kajian kekuatan mengikat perjanjian di bawah tangan dalam pembiayaan bank syariah menegaskan karakter akta di bawah tangan yang tidak terikat bentuk formal, tanggalnya tidak selalu pasti, dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial (Fidhayanti, 2017). Artikel musyarakah mutanaqishah menekankan bahwa kekuatan pembuktiannya tidak sempurna dan bergantung pada penilaian hakim (P, 2023). Karena itu, beberapa kajian menilai bahwa untuk mengurangi risiko sengketa dan memperkuat kepastian, akad pembiayaan idealnya dituangkan dalam akta otentik atau setidaknya diperkuat melalui mekanisme notaris (legalisasi/waarmerking) pada dokumen di bawah tangan (Masriani, 2017; Mirwansyah & Kholik, 2023; P, 2023).

9. Nuansa Penting: Formalitas Kenotariatan, Degradasi Akta, dan Perdebatan Pencantuman Lafaz/Ayat Keagamaan

Sebagian literatur menyoroti bahwa dalam praktik akad syariah, ada persoalan formalitas yang dapat menyebabkan suatu akta otentik "turun derajat" menjadi akta di bawah tangan. Artikel tentang autentikasi akad pembiayaan dengan lafaz basmallah menyimpulkan

 

 

bahwa pencantuman basmallah pada awal akta pembiayaan perbankan syariah—dalam format tertentu—dapat membuat akta tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUH Perdata dan ketentuan bentuk akta dalam UU Jabatan Notaris, sehingga statusnya terdegradasi menjadi akta di bawah tangan (Parmitasari, 2020). Temuan serupa juga dinyatakan dalam diskursus akad pembiayaan bank syariah yang menegaskan bahwa ketidakpatuhan pada formalitas Pasal 38 UUJN Perubahan dapat berimplikasi pada degradasi menjadi akta di bawah tangan—dengan rujukan pula pada Pasal 1869 KUH Perdata—walaupun hal tersebut tidak serta-merta mengubah sahnya akad jika syarat sah perjanjian terpenuhi (Hana & Dimam, 2022). Dengan kata lain, praktik "mengislamkan" redaksi pembukaan akta tanpa memperhitungkan format yang ditentukan undang-undang dapat menghasilkan konsekuensi pembuktian yang justru melemahkan posisi para pihak ketika terjadi sengketa (Parmitasari, 2020; Hana & Dimam, 2022).

Akan tetapi, terdapat nuansa perbedaan pandangan dalam literatur. Kajian formulasi sistematika akta dalam akad syariah menyatakan bahwa penggunaan ayat Al-Qur'an tidak melanggar ketentuan perundang-undangan sepanjang penempatannya diperhatikan—misalnya diletakkan pada awal isi akta atau akhir premis—dan menegaskan kembali bahwa pelanggaran prosedur UUJN dapat membuka kemungkinan akta dinyatakan hanya berkekuatan di bawah tangan melalui proses pengadilan (Fardiyanto, 2021). Dengan demikian, literatur tidak sepenuhnya seragam: sebagian menilai praktik pencantuman basmallah tertentu berisiko merusak otentisitas karena aspek formal UUJN (Hana & Dimam, 2022; Parmitasari, 2020), sementara yang lain menekankan kemungkinan penataan sistematika yang tetap kompatibel dengan formalitas jika penempatan dan struktur akta diperhatikan secara ketat (Fardiyanto, 2021). Nuansa ini penting karena menunjukkan bahwa dalam ekosistem akad syariah, "akta di bawah tangan" bisa lahir bukan hanya karena pilihan sadar para pihak, tetapi juga karena cacat formal yang menyebabkan degradasi dari akta yang semula dimaksudkan otentik (Parmitasari, 2020; Fardiyanto, 2021; Hana & Dimam, 2022).

 

 

10. Contoh Lintas-Sektor: Jual Beli Tanah di Bawah Tangan—Sah Secara Fikih, Lemah secara Hukum Positif

Studi lapangan mengenai praktik jual beli tanah di bawah tangan menunjukkan secara konkret bagaimana dua dimensi—syariah versus negara—dapat menghasilkan konsekuensi berbeda. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, jual beli tanah yang dilakukan "di bawah tangan" dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli, dan kebiasaan masyarakat yang sesuai dapat dipahami sebagai 'urf yang sahih (Setiani & Kholishayatuddin, 2022). Namun dari perspektif hukum positif pertanahan Indonesia, praktik jual beli tanah di bawah tangan dinilai belum berkekuatan hukum yang kuat dan tetap, serta berpotensi menimbulkan sengketa dalam jangka panjang; bahkan kekuatan pembuktian surat perjanjian jual beli di bawah tangan dinilai lemah jika terjadi sengketa (Setiani & Kholishayatuddin, 2022).

Temuan ini memperjelas fungsi praktis akta di bawah tangan dalam pandangan syariah: ia dapat merekam kesepakatan yang sah menurut fikih; tetapi pada saat hak-hak itu harus ditegakkan dalam sistem administrasi negara—misalnya pembuktian dan pengalihan hak—keterbatasan formal akta di bawah tangan menjadi hambatan serius (Setiani & Kholishayatuddin, 2022; Parmitasari, 2020; Sup, 2019).

11. Sintesis: Kedudukan Akta di Bawah Tangan menurut Hukum Islam dalam Konteks Indonesia

Berdasarkan literatur yang tersedia, sintesis akademiknya dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, "akta di bawah tangan" sebagai dokumen tertulis yang dibuat dan ditandatangani para pihak tanpa pejabat umum adalah konsep yang mapan dalam hukum positif Indonesia dan dipakai luas dalam praktik, termasuk praktik ekonomi syariah; elemen yang menentukan kekuatannya adalah tanda tangan dan pengakuan para pihak serta konsekuensi pembuktian bila terjadi penyangkalan (Sup, 2019; Anam et al., 2022; Parmitasari, 2020).

Kedua, hukum Islam memandang hubungan hukum para pihak terutama melalui konsep akad (ijab–kabul, kesepakatan yang sah) dan kewajiban  memenuhi  akad,  yang  ditegaskan  oleh  dalil  Qur'an;

 

sehingga dari sisi syariah, fokusnya adalah substansi kehalalan, kerelaan, dan pemenuhan janji—bukan status "otentik" atau "di bawah tangan" menurut terminologi kenotariatan (Fidhayanti, 2017; Aziwantoro, 2018; Mulyawan & Dewi, 2022).

Ketiga, sekalipun syariah menekankan pemenuhan akad, literatur Indonesia tentang ekonomi syariah juga menggarisbawahi urgensi pencatatan dalam muamalah sebagai langkah menjaga hak dan mencegah sengketa, dengan rasionalitas yang sering dihubungkan dengan QS al-Baqarah: 282 dan pendekatan kehati-hatian (ihtiyāṭ) (Aziwantoro, 2018; Luthfia & Hanif, 2022; Masriani, 2017; Puspitasari

& Hanifuddin, 2023).

Keempat, dalam konteks negara hukum modern, kekuatan pembuktian menentukan efektivitas perlindungan hak; karena itu, akta di bawah tangan sering dipandang perlu diperkuat melalui mekanisme legalisasi/waarmerking notaris atau dipilihkan sejak awal dalam bentuk akta otentik ketika kepentingan ekonomi dan risiko sengketanya tinggi (P, 2023; Masriani, 2017; Mirwansyah & Kholik, 2023; Zulkarnaen, 2020).

12. Penutup

Akta di bawah tangan menurut hukum Islam paling tepat dipahami bukan sebagai kategori fikih yang menentukan sah-tidaknya akad, melainkan sebagai instrumen tawtsiq (pencatatan) yang dapat digunakan untuk merekam akad yang sah menurut syariah, sekaligus sebagai alat bukti yang dalam sistem hukum positif memiliki kekuatan tertentu—kuat ketika diakui, namun rentan ketika disangkal (Sup, 2019; Aziwantoro, 2018; Fidhayanti, 2017; P, 2023).

Literatur ekonomi syariah yang tersedia juga menunjukkan bahwa pendekatan yang konsisten dengan tujuan syariah—menjaga hak dan mencegah sengketa—sekaligus memenuhi kebutuhan legal modern adalah memperhatikan kualitas dokumentasi: memastikan tanda tangan, identitas, tanggal, saksi bila diperlukan, serta mempertimbangkan legalisasi notaris atau akta otentik ketika diperlukan demi kepastian dan perlindungan hukum (P, 2023; Heriyanti et al., 2023; Mirwansyah & Kholik, 2023; Puspitasari & Hanifuddin, 2023; Zulkarnaen, 2020).

 

 

Daftar Pustaka

Anam, C., Sutisna, & Yono. (2022). Pelaksanaan wasiat di bawah tangan dalam persepektif hukum Islam dan hukum perdata. Rayah Al-Islam, 6(2), 131–139. https://doi.org/10.37274/rais.v6i2.544

Aziwantoro, J. (2018). Telaah normatif atas akta notariil dalam transaksi ekonomi syariah. Perada, 1(1), 29–44. https://doi.org/10.35961/perada.v1i1.8

Fardiyanto, A. S. (2021). Formulasi terhadap sistematika akta dalam akad syariah yang berkepastian hukum. Jurnal Lex Renaissance, 6(2). https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art8

Faturohmah, I. (2018). Peran notaris dalam menegakkan good corporate governance pada perbankan syariah. Lex Renaissance, 3(1). https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art10

Fidhayanti, D. (2017). Kekuatan mengikat perjanjian di bawah tangan dalam pembiayaan bank syariah. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah, 8(1), 45. https://doi.org/10.18860/j.v7i3.4332

Hana, K. F., & Dimam, I. (2022). Diskursus akad pembiayaan bank syariah dalam perspektif hukum di Indonesia. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, 5(1),

59. https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13731

Heriyanti, H., Isnainul, O., & Julianda, R. (2023). Tinjauan yuridis pengikatan hak tanggungan atas akad pembiayaan/kredit di bawah tangan pada perbankan syariah (studi pada Bank Aceh Syariah Cabang Singkil). Iblam Law Review, 3(3), 375–391. https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.157

Luthfia, C., & Hanif, H. A. (2022). Urgensi pencatatan perkawinan perspektif hukum Islam. Sahaja, 1(2), 85–96. https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i2.21

Masriani, Y. T. (2017). Urgensi akta notariil dalam transaksi ekonomi syariah. Journal of Islamic Studies and Humanities, 1(1), 1–20. https://doi.org/10.21580/jish.11.1370

Mirwansyah, M., & Kholik, S. (2023). Kekuatan hukum legalisasi notaris terhadap perjanjian hutang-piutang jika terjadi wanprestasi. Audi Et Ap: Jurnal Penelitian Hukum, 2(01), 8–17. https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i01.2072

Mulyawan, M. A., & Dewi, G. (2022). Keabsahan akta perbankan syari'ah yang dibuat notaris non-Muslim perspektif hukum Islam. Asy-Syari'ah, 23(2), 191–206. https://doi.org/10.15575/as.v23i2.14057

P, A. N. V. (2023). Akibat hukum pembiayaan dengan akad musyarakah mutanaqishah yang dilaksanakan secara di bawah tangan. Officium Notarium, 3(2), 183–193. https://doi.org/10.20885/jon.vol3.iss2.art9

Parmitasari, I. (2020). Autentikasi akad pembiayaan pada perbankan syariah dalam penggunaan lafadz basmallah. Undang: Jurnal Hukum, 3(1), 85–105. https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.85-105

Puspitasari, I., & Hanifuddin, I. (2023). Stratifikasi akad kepemilikan harta sebagai solusi problem pembagian harta pascacerai. Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 11(1), 40–59. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v11i1.1168

Setiani, D., & Kholishayatuddin, A. (2022). Praktik jual beli tanah di bawah tangan perspektif hukum Islam dan undang-undang pertanahan. Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum, dan Filantropi, 4(1), 87–100. https://doi.org/10.22515/alhakim.v4i1.5149

Sirin, K. (2018). Aspek pemidanaan dalam hukum perkawinan (analisis terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan di Indonesia). Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 12(01), 1–15. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v12i01.432

Sup, D. F. A. (2019). Cessie dalam tinjauan hukum Islam. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, dan Ekonomi Islam, 11(1), 44–73. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.995

Zulkarnaen, V. Z. (2020). Perlindungan musytari terhadap klausula baku dalam pembiayaan murabahah bil wakalah PT. Bank BRI Syariah, Tbk. Lex Renaissance, 5(1). https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss1.art9

Zulva, A., & Roisah, K. (2022). Peran notaris dalam pembuatan akad pembiayaan syariah guna menegakkan good corporate governance. Notarius, 16(3), 1251–1268. https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.41328