01178 - Akta Autentik dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif: Kajian Konseptual dan Praktik Kenotariatan

Abstract

This article examines the concept of authentic deed (akta autentik) within the framework of Indonesian positive law and its intersection with Islamic law, particularly in the context of sharia banking agreements (akad) and Islamic family law practices. Using a normative-conceptual approach with library research method, this study synthesizes various legal literature to analyze the definition, evidentiary strength, formal requirements, and normative debates surrounding authentic deeds in Indonesia. The findings reveal that authentic deeds, as defined by Article 1868 of the Civil Code (KUHPerdata) and operationalized through the Notary Office Law (UUJN), serve as the primary instrument for ensuring legal certainty in sharia contractual relationships. In Islamic banking practice, the akad (sharia agreement) is equated functionally with the authentic deed, with notaries positioned as the final filter before financing is realized. However, normative tensions emerge particularly regarding the validity of sharia banking deeds executed by non-Muslim notaries, where positive law and Islamic legal norms diverge. Furthermore, procedural challenges posed by technological developments — including cyber notary and electronic signatures — add further complexity to the authentic status of deeds. This study concludes that the discussion of authentic deeds in Islamic law within the Indonesian context is fundamentally a discussion of synchronizing the substantive requirements of sharia agreements with the formal requirements of authentic deeds as instruments of perfect evidentiary proof under Indonesian law.

Keywords: authentic deed, Islamic law, notary, sharia agreement (akad), evidentiary proof, UUJN, KUHPerdata 

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep akta autentik dalam kerangka hukum positif Indonesia dan persinggungannya dengan hukum Islam, khususnya dalam konteks akad pembiayaan syariah dan praktik hukum keluarga Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif-konseptual dan metode penelitian kepustakaan, kajian ini mensintesis berbagai literatur hukum guna menganalisis definisi, kekuatan pembuktian, syarat formal, serta perdebatan normatif seputar akta autentik di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa akta autentik sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 1868 KUHPerdata dan dioperasionalisasi melalui Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) berfungsi sebagai instrumen utama dalam menjamin kepastian hukum hubungan kontraktual syariah. Dalam praktik perbankan syariah, akad diposisikan secara fungsional setara dengan akta autentik, dengan notaris berperan sebagai penyaring terakhir sebelum pembiayaan direalisasikan. Namun, terdapat ketegangan normatif, terutama mengenai keabsahan akta perbankan syariah yang dibuat oleh notaris non-muslim, di mana hukum positif dan norma hukum Islam menunjukkan perbedaan penilaian. Selain itu, tantangan prosedural akibat perkembangan teknologi — termasuk cyber notary dan tanda tangan elektronik — menambah kompleksitas terhadap status autentik suatu akta. Kajian ini menyimpulkan bahwa pembahasan akta autentik menurut hukum Islam dalam konteks Indonesia pada dasarnya merupakan pembahasan tentang sinkronisasi substansi akad syariah dengan formalitas akta autentik sebagai bukti sempurna dalam sistem hukum Indonesia. 

Kata kunci: akta autentik, hukum Islam, notaris, akad syariah, pembuktian, UUJN, KUHPerdata 

1. Pendahuluan

Dalam praktik hukum Indonesia — termasuk ketika para pihak mengikatkan diri dalam hubungan hukum yang berlabel “syariah” (akad pembiayaan bank syariah, akad jaminan, atau perjanjian keperdataan lain yang ingin dipastikan kekuatan buktinya) — kebutuhan akan alat bukti tertulis yang autentik dipahami sebagai instrumen untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum (Akim, 2018; Sahdan & Ufran, 2023). Sejumlah kajian menegaskan bahwa jabatan notaris hadir karena kebutuhan masyarakat akan bukti tertulis autentik atas perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang (Akim, 2018; Sahdan & Ufran, 2023).

Bahkan dalam konteks hubungan hukum privat, akta autentik diposisikan sebagai bukti yang “sempurna” untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak (Amalia & Ngadino, 2021; Putri & Santoso, 2023), sehingga notaris dipandang memiliki peran penting dalam lalu lintas hukum keperdataan karena kewenangannya membuat akta autentik (Amalia & Ngadino, 2021; Putri & Santoso, 2023).

Topik “akta autentik menurut hukum Islam” dalam konteks Indonesia karenanya tidak dapat dilepaskan dari dua lapis pembahasan: (i) konsep akta autentik dalam hukum positif Indonesia (terutama Pasal 1868 KUHPerdata dan rezim UU Jabatan Notaris/UUJN) sebagai kerangka pembuktian formal yang berlaku di peradilan; dan (ii) cara sebagian kajian hukum Islam di Indonesia menilai atau mengaitkan praktik akta/akad tersebut dengan rujukan normatif Islam — misalnya rujukan kepada QS al-Baqarah ayat 282 dan QS at-Talaq ayat 2 dalam perdebatan keabsahan akta syariah yang dibuat/dibacakan notaris non-muslim (Pohan et al., 2024) — serta penggunaan istilah “akad” dalam perbankan syariah yang dalam kajian tertentu diposisikan setara makna dengan “akta” (perbedaan lebih pada tradisi istilah) (Salsabila & Wijaya, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis secara konseptual kedudukan akta autentik dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam, mengkaji perdebatan normatif yang muncul dalam praktik, serta menelaah tantangan modernisasi yang memengaruhi status autentik suatu akta.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan — khususnya Pasal 1868 KUHPerdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris — serta bahan hukum sekunder berupa literatur jurnal ilmiah hukum kenotariatan dan hukum Islam yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan mensintesis temuan dari berbagai sumber literatur yang relevan.

3. Pembahasan

3.1 Definisi Akta Autentik: Akta yang Dibuat oleh atau di Hadapan Pejabat Umum yang Berwenang (Pasal 1868 KUHPerdata)

Dalam hukum positif Indonesia, definisi yang terus-menerus dirujuk dalam literatur kenotariatan adalah rumusan Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu bahwa akta autentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta dibuat (Abdal & Handoko, 2022; Rumiartha, 2023; S, 2024). Sejumlah penelitian menekankan bahwa syarat-syarat Pasal 1868 KUHPerdata tersebut bersifat kumulatif (harus terpenuhi seluruhnya) agar suatu akta dapat diperlakukan sebagai akta autentik (Abdal & Handoko, 2022; Fadhilah & Priyono, 2022; Putri & Santoso, 2023). Karena itu, jika suatu tulisan atau dokumen ditandatangani para pihak tetapi tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdata, maka dokumen tersebut tidak diperlakukan sebagai akta autentik dan hanya bernilai sebagai tulisan di bawah tangan (Abdal & Handoko, 2022; Putri & Santoso, 2023).

Dengan merujuk literatur yang sama, pembedaan mendasar antara akta autentik dan akta di bawah tangan umumnya diletakkan pada keterlibatan pejabat umum: akta autentik dibuat menurut bentuk yang ditentukan undang-undang serta dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, sedangkan akta di bawah tangan dibuat oleh para pihak tanpa perantara pejabat umum (Albaaits & Turisno, 2022; Fadhilah & Priyono, 2022). Oleh karena itu, kajian tentang akta autentik selalu menautkannya pada eksistensi “pejabat umum” (openbare ambtenaren) dan batas-batas kewenangannya sebagaimana dikehendaki sistem hukum pembuktian Indonesia (Arianto & Djajaputra, 2024; Sasongko, 2018).

3.2 Notaris sebagai Pejabat Umum Pembuat Akta Autentik: Dasar Kewenangan UUJN dan Relasinya dengan Pasal 1868 KUHPerdata

Literatur kenotariatan yang dirujuk dalam daftar sumber menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang kewenangannya membuat akta autentik ditegaskan dalam definisi undang-undang: notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud UUJN atau undang-undang lain (Akim, 2018; Amalia & Ngadino, 2021; Putri & Santoso, 2023). Secara lebih spesifik, kewenangan umum notaris untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan — serta menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, dan memberikan grosse/salinan/kutipan — juga berulang kali dikutip sebagai isi Pasal 15 ayat (1) UUJN dalam berbagai penelitian (Amalia & Ngadino, 2021; Chita & Putra, 2023; Putri & Santoso, 2023; Syahputra, 2023). Dengan konstruksi ini, keberadaan UUJN dipahami sebagai perangkat normatif yang mengoperasionalisasi kebutuhan pembuktian autentik sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 1868 KUHPerdata (Akbar & Cahyono, 2021; Arianto & Djajaputra, 2024).

Namun, beberapa kajian juga menegaskan bahwa “pejabat umum” dalam konteks Pasal 1868 KUHPerdata tidak selalu hanya notaris. Dalam sejumlah tulisan disebutkan adanya pejabat lain yang juga memiliki kewenangan membuat akta autentik pada bidang tertentu — misalnya PPAT dan pejabat lelang — sehingga kewenangan notaris bersifat umum sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain (Arifin et al., 2023; Hana & Dimam, 2022). Hal ini sejalan dengan uraian lain yang menyatakan bahwa kualifikasi pejabat umum tidak hanya diberikan kepada notaris, tetapi juga kepada PPAT dan pejabat lelang (Chita & Putra, 2023), serta contoh lain yang memasukkan pejabat catatan sipil sebagai pejabat umum pembuat akta autentik pada bidangnya (Ardianta et al., 2023). Konsekuensinya, pembahasan “akta autentik” — termasuk ketika dipakai dalam konteks transaksi syariah — selalu harus memperhatikan apakah jenis perbuatan hukumnya memang berada dalam kompetensi notaris atau masuk rezim pejabat lain sebagai lex specialis (Hana & Dimam, 2022; N. M. Putri & Marlyna, 2021).

3.3 Kekuatan Pembuktian “Sempurna” dari Akta Autentik: Mengikat dan Tidak Memerlukan Bukti Tambahan

Sejumlah penelitian dalam daftar sumber secara eksplisit menyatakan bahwa akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna atau paling kuat dalam pembuktian tertulis, sehingga diharapkan memberi kepastian hukum dan membantu penyelesaian sengketa (Amalia & Ngadino, 2021; Fadhilah & Priyono, 2022; M. Y. Putri & Santoso, 2023). Dalam kajian tentang akta PJB, misalnya, akta autentik disebut sebagai alat bukti yang sempurna (verplicht bewijs) dan karenanya dianggap tidak perlu dibuktikan lagi, dengan sifat “mengikat” (Fadhilah & Priyono, 2022). Kajian lain juga menyimpulkan bahwa akta autentik merupakan bukti sempurna yang bertujuan menjamin kepastian dan perlindungan hukum, sehingga menciptakan ketertiban dalam lalu lintas hukum privat (Amalia & Ngadino, 2021), dan pengabdian masyarakat tentang akta autentik juga menegaskan posisi akta autentik sebagai alat bukti kuat yang dibutuhkan untuk kepastian hukum (Amalia & Ngadino, 2021; M. Y. Putri & Santoso, 2023).

Pada tingkat konseptual pembuktian, salah satu artikel menyebutkan bahwa akta autentik memiliki nilai pembuktian lahiriah, formal, dan materiel (Akim, 2018). Dalam literatur hukum keluarga Islam yang membahas pembuktian di Pengadilan Agama, juga dijelaskan bahwa akta autentik mempunyai beberapa macam kekuatan pembuktian (formal, materiil, dan mengikat) dan karena sifatnya yang sempurna serta mengikat, akta autentik tidak memerlukan bukti tambahan dan hakim wajib mempercayai apa yang tertulis di dalamnya (Irawan et al., 2022). Dengan demikian, ketika para pihak — termasuk pelaku transaksi syariah — memilih bentuk akta autentik, mereka secara umum sedang menempatkan hubungan hukumnya dalam kerangka pembuktian yang oleh banyak kajian dipahami sebagai “terkuat/terpenuh/sempurna” (Amalia & Ngadino, 2021; Fadhilah & Priyono, 2022; Irawan et al., 2022).

3.4 Keterkaitan dengan Hukum Islam: “Akad” sebagai Perjanjian Syariah dan Kebutuhan Pembuktian Autentik dalam Praktik Indonesia

Dalam kajian tentang akad pembiayaan bank syariah, “akad” dipahami sebagai konvensi atau perjanjian antara para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum (Salsabila & Wijaya, 2023). Kajian yang sama menyatakan bahwa agar akad memiliki kekuatan aturan yang kuat, akad dibentuk secara autentik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan memerlukan peran notaris sebagai pejabat berwenang menerbitkannya (Salsabila & Wijaya, 2023). Di sini, terdapat tesis penting yang secara eksplisit menyamakan makna “akad” dan “akta” — perbedaan dikatakan lebih pada penggunaan istilah: bank konvensional memakai “akta”, sedangkan bank syariah memakai “akad” (Salsabila & Wijaya, 2023). Artinya, pada level praktik kelembagaan — misalnya perbankan syariah — kebutuhan “syariah” terhadap akad tertulis berjumpa dengan kebutuhan “hukum positif” terhadap akta autentik sebagai alat bukti dan perangkat kepastian hukum (Farizal et al., 2022; Salsabila & Wijaya, 2023).

Sejalan dengan itu, kajian lain mengenai akad pembiayaan syariah menegaskan bahwa ketika suatu akta dibuat di hadapan notaris, akta tersebut disebut akta autentik, dan tujuan dibuat di hadapan pejabat berwenang adalah agar akta dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang kuat bila terjadi perselisihan (Farizal et al., 2022). Dalam perspektif tata kelola (good corporate governance) perbankan syariah, notaris bahkan diposisikan sebagai “penyaring terakhir” sebelum pembiayaan direalisasikan karena akad pembiayaan yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menjadi akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Farizal et al., 2022). Pada sisi lain, penelitian tentang tanggung jawab notaris dalam pemenuhan prinsip syariah atas akad perbankan syariah juga menegaskan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna selama dibuat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Melinda & Djajaputra, 2021), dan bahwa bila unsur-unsur autentisitas (berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata) tidak dipenuhi, akta jatuh menjadi akta bawah tangan dengan kekuatan pembuktian yang berbeda (Melinda & Djajaputra, 2021).

Dengan demikian, “akta autentik menurut hukum Islam” dalam konteks Indonesia dapat dipahami — berdasarkan sumber-sumber yang tersedia — sebagai mekanisme pembuktian tertulis yang dipakai untuk mengamankan pelaksanaan akad/perjanjian syariah dalam tata hukum Indonesia, dengan notaris berperan mengonstantir kehendak para pihak dalam bentuk akta yang memenuhi standar autentisitas Pasal 1868 KUHPerdata dan UUJN (Melinda & Djajaputra, 2021; Salsabila & Wijaya, 2023).

3.5 Nuansa dan Perdebatan: Keabsahan Akta Syariah oleh Notaris Non-Muslim dalam Perspektif Hukum Islam versus Hukum Positif

Salah satu titik perdebatan yang secara eksplisit diangkat dalam referensi adalah soal akta perbankan syariah yang dibuat dan dibacakan oleh notaris non-muslim. Kajian tersebut menyatakan: (i) secara hukum positif, notaris — baik muslim maupun non-muslim — memiliki kewenangan yang diberikan undang-undang untuk membuat akta (termasuk akta perbankan syariah), dan akta perbankan syariah yang dibuat/dibacakan notaris non-muslim tetap sah sepanjang berdasarkan UUJN; tetapi (ii) secara hukum Islam, dengan merujuk al-Baqarah ayat 282 dan at-Talaq ayat 2, akta perbankan syariah dinyatakan tidak sah bila dibuat dan dibacakan oleh notaris non-muslim (Pohan et al., 2024). Referensi yang sama juga mengemukakan pengecualian argumentatif bahwa dalam kondisi tertentu (disebut “keadaan mendesak” ketika tidak ada notaris muslim), akta dapat tetap dipandang sah (Pohan et al., 2024).

Dari sudut sintesis, posisi ini menunjukkan bahwa “akta autentik” dapat sah dan autentik dalam rezim pembuktian negara (UUJN dan KUHPerdata), tetapi diperdebatkan validitasnya dalam penilaian normatif hukum Islam menurut pendapat tertentu, khususnya pada konteks akad perbankan syariah (Pohan et al., 2024). Dengan kata lain, dalam tema “akta autentik menurut hukum Islam”, sumber-sumber yang tersedia menegaskan adanya potensi diferensiasi antara validitas formal-positif dan validitas normatif-Islami untuk kasus tertentu (Melinda & Djajaputra, 2021; Pohan et al., 2024; Salsabila & Wijaya, 2023).

3.6 Akta Autentik dalam Praktik Hukum Keluarga Islam Indonesia: Contoh “Akta Nikah” dan Standar Pembuktian

Dalam kajian tentang isbat nikah, dijelaskan bahwa karena perkawinan adalah peristiwa hukum penting, pembuktian perkawinan yang sah memerlukan bukti tertulis berupa pencatatan perkawinan yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Akta Nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai bukti autentik (Estryana, 2022). Studi yang sama juga menyatakan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dan jika tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyyah (Estryana, 2022). Sementara itu, artikel lain yang menelaah penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro menekankan pentingnya akta autentik sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, serta mengkritik bahwa hakim seharusnya meminta akta autentik tertentu (dalam konteks perkara yang dikaji) karena kuatnya daya pembuktian akta autentik (Irawan et al., 2022).

Dua referensi ini, meskipun tidak mendefinisikan “akta autentik” dalam terminologi fikih klasik, menunjukkan bahwa dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, dokumen autentik (seperti Akta Nikah) diposisikan sebagai instrumen pembuktian kunci untuk mencapai kepastian hukum (Estryana, 2022; Irawan et al., 2022).

3.7 Syarat-Syarat Formal Pembentukan Akta Autentik dan Implikasinya bagi “Akad Syariah” yang Dituangkan dalam Akta

Karena autentisitas bersifat kumulatif, kualitas “sempurna” akta autentik bergantung pada pemenuhan prosedur pembentukannya. Dalam kajian mengenai akta PJB dan cyber notary, disebutkan bahwa akta autentik harus memenuhi syarat Pasal 1868 KUHPerdata dan juga tunduk pada kewajiban-kewajiban dalam UUJN, termasuk kewajiban notaris membacakan akta di depan penghadap dengan dihadiri saksi dan ditandatangani saat itu juga (Fadhilah & Priyono, 2022). Artikel tentang pembacaan akta oleh pegawai notaris menyatakan bahwa kewajiban membaca akta oleh notaris di depan para pihak dan saksi merupakan pengaturan dalam Pasal 16 UUJN, dan apabila pembacaan tidak dilakukan oleh notaris melainkan pegawainya maka konsekuensinya akta autentik dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan (Albaaits & Turisno, 2022). Konsisten dengan itu, beberapa penelitian yang membahas pelanggaran prosedural menautkan kelalaian/prosedur yang tidak tepat dengan risiko hilangnya keautentikan atau degradasi kekuatan pembuktian (Albaaits & Turisno, 2022; M. Y. Putri & Santoso, 2023).

Dalam konteks akad syariah, salah satu kajian menambahkan dimensi “formalitas bentuk” yang unik: penelitian tersebut menyatakan bahwa pencantuman komponen yang menjadi landasan prinsip syariah — misalnya lafaz basmalah dan ayat Al-Qur'an/hadis — pada bagian awal akta dapat melemahkan legalitas dan memicu sanksi berupa degradasi akta menjadi akta di bawah tangan menurut penelitian tersebut, dengan argumentasi terkait persyaratan formal Pasal 38 ayat (2) UUJN-P (Salsabila & Wijaya, 2023). Terlepas dari apakah semua praktisi sependapat, poin ini menunjukkan bahwa “nuansa Islam” dalam redaksi akad/akta — misalnya gaya pembukaan — dapat dipersoalkan dari sudut kepatuhan bentuk akta menurut UUJN (Salsabila & Wijaya, 2023), sehingga menjaga autentisitas menuntut kehati-hatian dalam menyusun format formal akta (Fadhilah & Priyono, 2022; Salsabila & Wijaya, 2023).

3.8 Batas Kewenangan (Locus) dan Akibat Pelanggaran: Akta Berpotensi Batal atau Turun Derajat

Syarat Pasal 1868 KUHPerdata juga menekankan bahwa pejabat umum harus berwenang pada tempat pembuatan akta (Arianto & Djajaputra, 2024; S, 2024). Literatur tentang pembuatan akta di luar wilayah jabatan menyimpulkan bahwa pembuatan akta notaris di luar wilayah jabatannya dapat menyebabkan akta batal demi hukum/tidak sah dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, serta dapat memunculkan pertanggungjawaban perdata dan administrasi bagi notaris (Rachman et al., 2022). Dalam konteks daerah pemekaran, penelitian lain menjelaskan batasan kewenangan notaris (materiae, locus, tempus) dan menyatakan bahwa tindakan tanpa wewenang (onbevoegheid) berakibat pada akta menjadi batal demi hukum (Akbar & Cahyono, 2021). Dengan demikian, “akta autentik” — termasuk yang memuat akad syariah — tidak hanya ditentukan oleh substansi kesepakatan, tetapi juga sangat bergantung pada kompetensi jabatan dan wilayah yang melekat pada pejabat pembuatnya (Akbar & Cahyono, 2021; Rachman et al., 2022).

3.9 Prinsip Kehati-hatian dan “Kebenaran Formil”: Relevansi untuk Menjaga Autentisitas Akta (termasuk Akad Syariah)

Beberapa tulisan menekankan bahwa akta autentik pada hakikatnya berisikan kebenaran formil (Rumiartha, 2023) dan bahwa notaris dapat dibebani tanggung jawab terkait kebenaran formil akta yang dibuatnya (Monetery & Santoso, 2022). Dalam hubungan ini, kajian tentang fungsi notaris dalam pemeriksaan identitas penghadap menekankan pentingnya asas kehati-hatian: notaris melakukan pengenalan penghadap, memastikan kebenaran identitas, dan dituntut cermat serta teliti agar autentisitas akta terjamin (Monetery & Santoso, 2022). Sejumlah artikel lain yang membahas kehati-hatian dalam pembuatan kontrak menegaskan bahwa notaris sebagai pejabat umum memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam membuat akta autentik, sehingga pembuatan kontrak harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian (Mustafa et al., 2023).

Pada dimensi etis-profesional, penelitian tentang integritas notaris menegaskan kewajiban notaris bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait (Rachman, Ardiansyah, et al., 2022). Dalam praktik risiko dokumen palsu, artikel perlindungan hukum terkait dokumen palsu (card reader) menegaskan bahwa notaris/PPAT harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan melakukan identifikasi/verifikasi agar tidak terseret problem hukum, dan menyebut notaris/PPAT tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sepanjang telah bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak berdasarkan keterangan penghadap (Savira & Ahlan, 2022). Keseluruhan literatur ini — meskipun berbasis hukum positif — membangun kerangka bahwa akta autentik sebagai bukti “sempurna” hanya dapat dipertahankan bila prosedur, kewenangan, dan kehati-hatian profesi dipenuhi (Monetery & Santoso, 2022; Mustafa et al., 2023; Savira & Ahlan, 2022).

Dalam konteks akad syariah perbankan, gagasan kehati-hatian juga muncul melalui penekanan bahwa notaris perlu memahami prinsip-prinsip syariah dalam pembuatan akad pembiayaan (Pohan et al., 2024; Salsabila & Wijaya, 2023), dan bahwa notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas data yang diserahkan para pihak (dalam argumen penelitian tentang GCG), tetapi tetap diposisikan sebagai penyaring terakhir sebelum pembiayaan direalisasikan (Farizal et al., 2022). Sintesisnya: autentisitas menuntut standar formil (UUJN/KUHPerdata) dan kehati-hatian jabatan; sementara “syariah” menuntut kecermatan substansi agar akad mencerminkan prinsip ekonomi syariah sesuai kebutuhan lembaga syariah, setidaknya sebagaimana ditekankan penelitian-penelitian terkait perbankan syariah (Melinda & Djajaputra, 2021; Pohan et al., 2024).

3.10 Akta Autentik versus Produk “Bukan Akta Autentik”: Contoh Covernote sebagai Batas Konseptual

Untuk memahami “akta autentik” secara lebih presisi, sejumlah kajian membedakannya dari dokumen yang sering beredar dalam praktik notaris, seperti covernote. Analisis mengenai covernote menegaskan bahwa covernote bukan akta autentik karena tidak memenuhi syarat Pasal 1868 KUHPerdata dan tidak diatur dalam undang-undang, melainkan kebiasaan/hukum yang hidup dalam praktik kenotariatan (Nanda & Velentina, 2022). Penelitian lain menyatakan bahwa covernote tidak memiliki kepastian hukum karena tidak termasuk kewenangan notaris dalam Pasal 15 UUJN, dan akibat hukumnya terutama terkait tanggung jawab perdata notaris pada muatan keterangan yang dicantumkan (V. N. Putri & Valentina, 2022). Kajian tentang kedudukan covernote dalam pencairan kredit juga menyatakan bahwa covernote tidak mempunyai kedudukan hukum dalam UUJN, bukan akta autentik dan bukan pula akta di bawah tangan, melainkan surat biasa yang menerangkan proses masih berjalan (Qindy, 2021).

Tiga rujukan ini penting secara konseptual karena menegaskan batas: sekalipun dibuat oleh notaris, suatu dokumen tidak otomatis menjadi akta autentik; status “autentik” tetap memerlukan pemenuhan syarat-syarat Pasal 1868 KUHPerdata dan tata cara UUJN (V. N. Putri & Valentina, 2022; Qindy, 2021). Dalam bingkai “hukum Islam” yang beroperasi di Indonesia, pembedaan ini relevan karena lembaga syariah — misalnya perbankan syariah — dapat meminta dokumen notaris untuk kebutuhan proses, tetapi kekuatan pembuktiannya tidak otomatis setara dengan akta autentik (V. N. Putri & Valentina, 2022; Qindy, 2021).

3.11 Tantangan Modern: Cyber Notary, Akta Elektronik, dan Tanda Tangan Elektronik serta Dampaknya pada Autentisitas

Perkembangan teknologi memunculkan wacana cyber notary dan pembuatan akta secara elektronik. Studi tentang pembuatan akta autentik pada masa pandemi menyatakan notaris dapat membuat akta autentik pada masa awal pandemi dengan menggunakan cyber notary (S, 2024). Namun, beberapa kajian lain menunjukkan adanya problem pemenuhan unsur autentik ketika prosedur fisik “berhadapan” dan penandatanganan langsung tidak terpenuhi: penelitian tentang urgensi cyber notary pada akta PJB menegaskan bahwa UUJN-P mewajibkan notaris hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi; pelanggaran berdampak pada legalitas akta yang menjadi hanya berkekuatan sebagai akta di bawah tangan (Fadhilah & Priyono, 2022). Sejalan dengan itu, kajian tentang kekuatan pembuktian akta notaris dalam perspektif cyber notary menyatakan bahwa sertifikasi transaksi dengan cyber notary adalah legal (diatur Pasal 15 ayat (3) UU No. 2/2014), tetapi akta notaris berbasis konsep cyber notary dalam bentuk elektronik belum memenuhi persyaratan sebagai akta autentik menurut peraturan yang dikaji dan karenanya kekuatan pembuktiannya setara surat di bawah tangan (Kepartono & Putra, 2023).

Pada ranah tanda tangan elektronik, penelitian tentang efektivitas tanda tangan elektronik menegaskan manfaat tanda tangan elektronik (authenticity, integrity, non-repudiation, confidentiality) (Lediana et al., 2023), tetapi penelitian lain menyatakan penggunaan tanda tangan elektronik belum dapat diterapkan dalam akta karena belum adanya pengaturan rinci mengenai legalitas tanda tangan elektronik terhadap akta notaris (Malini et al., 2023). Dengan demikian, terdapat ketegangan dalam literatur: sebagian mendorong adaptasi teknologi dalam pembuatan/validasi dokumen (Nurjanah, 2023; S, 2024), sementara sebagian lain menekankan bahwa tanpa pemenuhan unsur formil UUJN dan Pasal 1868 KUHPerdata, konsekuensinya adalah degradasi kekuatan pembuktian ke level akta di bawah tangan (Fadhilah & Priyono, 2022; Kepartono & Putra, 2023; Malini et al., 2023).

Dalam konteks “akta autentik menurut hukum Islam” — khususnya akad perbankan syariah — ketegangan ini menjadi signifikan karena institusi syariah menuntut kepastian formal pembuktian (akta autentik) (Melinda & Djajaputra, 2021; Salsabila & Wijaya, 2023), tetapi modernisasi prosedur (telekonferensi/tanda tangan elektronik) dapat berimplikasi pada status autentik menurut hukum positif yang menjadi basis pembuktian di pengadilan (Fadhilah & Priyono, 2022; Kepartono & Putra, 2023; Malini et al., 2023).

4. Simpulan

Berdasarkan sumber-sumber yang disediakan, “akta autentik menurut hukum Islam” di Indonesia paling tepat dipahami sebagai praktik penguatan pembuktian akad/perjanjian syariah melalui instrumen akta autentik yang didefinisikan Pasal 1868 KUHPerdata dan dibentuk menurut tata cara UUJN (Fadhilah & Priyono, 2022; Melinda & Djajaputra, 2021; S, 2024; Salsabila & Wijaya, 2023). Dalam praktik perbankan syariah, akad diposisikan sebagai perjanjian yang untuk memperoleh kekuatan aturan yang kuat dibentuk secara autentik dengan peran notaris (Salsabila & Wijaya, 2023), bahkan dipandang sebagai instrumen yang mendukung kepastian hukum dan tata kelola pembiayaan (Farizal et al., 2022; Melinda & Djajaputra, 2021). Dalam praktik hukum keluarga Islam, Akta Nikah disebut sebagai bukti autentik penting bagi pembuktian perkawinan menurut KHI, dan kekuatan pembuktian akta autentik juga ditekankan dalam telaah perkara Pengadilan Agama (Estryana, 2022; Irawan et al., 2022).

Namun, sumber-sumber yang ada juga menunjukkan adanya nuansa perdebatan normatif: khusus pada konteks akta perbankan syariah oleh notaris non-muslim, terdapat klaim bahwa akta tersebut sah menurut hukum positif tetapi tidak sah menurut hukum Islam dengan rujukan ayat tertentu (Pohan et al., 2024). Di sisi lain, apa pun konteks “Islam”-nya, status akta sebagai autentik tetap mensyaratkan pemenuhan unsur formil (kewenangan pejabat, wilayah, bentuk, pembacaan/penandatanganan sesuai UUJN) dan penerapan kehati-hatian jabatan, karena pelanggaran prosedur dapat mendegradasi akta menjadi akta di bawah tangan atau bahkan mengarah pada batalnya akta menurut kajian tertentu (Akbar & Cahyono, 2021; Albaaits & Turisno, 2022; Monetery & Santoso, 2022; Mustafa et al., 2023). Tantangan teknologi — cyber notary dan tanda tangan elektronik — menambah kompleksitas: beberapa kajian membuka ruang adaptasi (Nurjanah, 2023; S, 2024), tetapi beberapa lain menegaskan risiko degradasi kekuatan pembuktian bila unsur formil tidak terpenuhi (Fadhilah & Priyono, 2022; Kepartono & Putra, 2023; Malini et al., 2023).

Dengan demikian, dalam kerangka sumber yang tersedia, pembahasan “akta autentik menurut hukum Islam” terutama adalah pembahasan sinkronisasi substansi akad syariah dengan formalitas akta autentik sebagai bukti sempurna dalam sistem hukum Indonesia, sambil mengakui adanya titik-titik perdebatan normatif keislaman pada isu tertentu (Fadhilah & Priyono, 2022; Melinda & Djajaputra, 2021; Pohan et al., 2024; S, 2024).

Daftar Pustaka

Abdal, O. K., & Handoko, W. (2022). Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Pada Saat Pandemi Covid-19. Notarius, 16(3), 1121–1138. https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42357 

Akbar, A. F., & Cahyono, A. B. (2021). Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian dalam Bahasa Asing Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris. Palar | Pakuan Law Review, 7(2), 234–251. https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.4098 

Akim, S. (2018). Kajian Yuridis Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Akta Autentik dalam Peralihan Hak Atas Tanah. Jurnal Penelitian Ipteks, 3(1), 22. https://doi.org/10.32528/ipteks.v3i1.1876 

Albaaits, A., & Turisno, B. E. (2022). Efektivitas Tanda Tangan Elektronik pada Akta yang Dibuat oleh Notaris. Notarius, 16(3), 1741–1755. https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.40263 

Amalia, M., & Ngadino, N. (2021). Implementasi Aturan-Aturan Etika Profesi dalam Mengatasi Perbedaan Honorarium Notaris. Notarius, 14(1), 119–134. https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39129 

Ardianta, I., Munandar, A., & Djumardin, D. (2023). Analisis Yuridis Hak Ingkar Notaris terhadap Kerahasiaan Isi Minuta Akta Notaris Berdasarkan UUJNP dan Kode Etik Notaris. Jurnal Risalah Kenotariatan, 4(2). https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.150 

Arianto, M. R., & Djajaputra, G. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga dalam Sengketa Akta Autentik (Kajian terhadap Tanggung Jawab Notaris). Ranah Research Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7(2), 786–791. https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1294 

Arifin, B. W., Sailellah, S., & Widyanti, A. N. (2023). Kewenangan Bertindak dalam Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah yang Dibeli dari Harta Bersama dalam Perkawinan yang Masih Terikat Harta Bawaan di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(9), 2835–2858. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.557 

Chita, L. E., & Putra, M. F. M. (2023). Tanggung Jawab Notaris untuk Memberikan Penyuluhan Hukum dalam Pembuatan Akta Relaas. Gorontalo Law Review, 6(1), 22. https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2671 

Estryana, P. P. (2022). Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian. Jurnal Locus Delicti, 3(2), 135–149. https://doi.org/10.23887/jld.v3i2.1610 

Fadhilah, N., & Priyono, E. A. (2022). Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Akta Notaris sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Notaris. Notarius, 17(1), 578–595. https://doi.org/10.14710/nts.v17i1.45389 

Farizal, M., Madjid, A., & Kawuryan, E. S. (2022). Urgensi Pengaturan Honorarium Notaris untuk Kewenangan Selain Membuat Akta Autentik. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(1), 198. https://doi.org/10.17977/um019v7i1p189-205 

Hana, K. F., & Dimam, I. (2022). Diskursus Akad Pembiayaan Bank Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 5(1), 59. https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13731 

Irawan, A., Bakry, M. R., & Hardian, F. (2022). Eksistensi Aspek Teknologi dalam Pembuatan Akta Autentik secara Elektronik pada Pengaturan Jabatan Notaris di Era Industri 5.0. Comserva Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 2(8), 1501–1521. https://doi.org/10.59141/comserva.v2i8.503 

Kepartono, H., & Putra, M. F. M. (2023). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Batalnya Akta Jual Beli Akibat Tidak Adanya Dasar Kepemilikan yang Sah atas Objek Perjanjian. Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia, 8(8), 6026–6035. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i8.13455 

Lediana, E., Sailellah, S., & Turhamun, M. S. (2023). Optimalisasi Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik terhadap Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Sai Batin Buay Pernong di Lampung Barat. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(8), 2056–2072. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i8.416 

Malini, M., Widijowati, D., & Martanti, Y. (2023). Kepastian Hukum Isi Surat Keterangan (Covernote) terhadap Objek yang Diproses Berdasarkan Akta yang Dibuat oleh Notaris. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(2), 337–355. https://doi.org/10.58344/jmi.v2i2.164 

Melinda, S., & Djajaputra, G. (2021). Pembuatan Akta Notaris di Luar Wilayah Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(7), 3521. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i7.3543 

Monetery, F. R., & Santoso, B. (2022). Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber Notary di Indonesia. Notarius, 16(2), 666–685. https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41120 

Mustafa, M. Z., Insani, N., & Makkulawuzar, K. (2023). Kekuatan Hukum Alih Debitur dalam Kredit Pemilikan Rumah di Bawah Tangan. Al-Aqdu Journal of Islamic Economics Law, 3(2), 79. https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2748 

Nanda, R. R., & Velentina, R. A. (2022). Tanggung Jawab Notaris dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing menurut Konvensi Apostille. Jurnal USM Law Review, 5(1), 270–281. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4920 

Nurjanah, S. (2023). Perubahan Kedudukan Notaris Pengganti pada Saat Notaris yang Diganti Meninggal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 1459–1469. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3461 

Pohan, M. P. R., Suprayitno, S., Sutiarnoto, S., & Harris, A. (2024). Legal Analysis of Providing Documents by a Notary to People Who Have No Direct Interest (MA Case Study Number 20/PK/PID/2020). Justices Journal of Law, 3(1), 13–46. https://doi.org/10.58355/justices.v3i1.101 

Putri, M. Y., & Santoso, B. (2023). Fungsi dan Peran Notaris pada Peralihan Hak Atas Merek melalui Perjanjian Jual-Beli. Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 1581–1590. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3382 

Putri, N. M., & Marlyna, H. (2021). Kewajiban Bagi Notaris dan PPAT yang Merangkap Jabatan untuk Memiliki Wilayah Kedudukan dalam Satu Wilayah Kerja yang Sama. Palar | Pakuan Law Review, 7(2), 409–424. https://doi.org/10.33751/palar.v7i2.4298 

Putri, V. N., & Valentina, R. A. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Notaris/PPAT terkait Dokumen Palsu melalui Card Reader. Palar | Pakuan Law Review, 8(1), 500–514. https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.5251 

Qindy, F. H. A. (2021). Inkonsistensi Pengaturan Kewenangan Pembuatan Risalah Lelang oleh Notaris. Notaire, 4(3), 355. https://doi.org/10.20473/ntr.v4i3.30136

Rachman, R., Ardiansyah, E., Utami, F. F., & Suarlan, S. (2022). Urgensi Penerapan Cyber Notary pada Akta Pengikatan Jual Beli Tanah di Masa Pandemi Covid-19. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-an, 6(1), 1–14. https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.849 

Rachman, R., Rowa, A. A., & Hasnawati, H. (2022). Pertanggungjawaban PPAT atas Keterangan Palsu dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. DIH Jurnal Ilmu Hukum, 234–244. https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.6671 

Rumiartha, I. N. P. B. (2023). Penafsiran Otoritatif dan Hermeneutika Yuridis pada Frasa Repertorium Kewajiban Notaris. Morality Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 26. https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.332 

S, A. Y. (2024). Analisis Peran Notaris dalam Penggunaan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembuatan Kontrak Kerja Sama. Ethics and Law Journal Business and Notary, 2(1), 46–51. https://doi.org/10.61292/eljbn.102 

Sahdan, S., & Ufran, U. (2023). Peran Notaris dalam Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. Indonesia Berdaya, 4(3), 1217–1224. https://doi.org/10.47679/ib.2023542 

Salsabila, S., & Wijaya, E. (2023). Problem Penggunaan Website oleh Notaris selaku Pejabat Publik. Otentik's Jurnal Hukum Kenotariatan, 5(2), 269–294. https://doi.org/10.35814/otentik.v5i2.5172 

Sasongko, T. I. (2018). Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Risalah Lelang Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang melalui Internet. Lex Renaissance, 3(1). https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss1.art9 

Savira, K., & Ahlan, S. F. (2022). Efektivitas Sistem Barcode dalam Pengamanan Akta Autentik. Jurnal USM Law Review, 5(1), 157–171. https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4630 

Syahputra, M. A. B. (2023). Peran Notaris dalam Restrukturisasi untuk Melakukan Pemulihan Ekonomi Nasional. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, 5(2). https://doi.org/10.32502/khk.v5i2.7957