01147 - Utilitas Marginal yang Semakin Menurun dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Konseptual Berbasis Maslahah dan Maqāṣid al-Sharī'ah

Abstract

This article examines the concept of diminishing marginal utility within the framework of Islamic economics, particularly through the lenses of maslahah and maqāṣid al-sharī'ah. Although the formal axiom of diminishing marginal utility is not explicitly stated in the available Islamic economics literature, the conceptual tools for evaluating "additional benefit" in consumption are robustly present through the maslahah/maqāṣid framework, the principle of benefit (manfaat) in muamalat, and critiques of excessive consumption and market distortions. This study shows that Islamic economics acknowledges the use of utility (satisfaction) concepts in consumption analysis—including dialogue with Hicksian demand theory—while simultaneously embedding consumption within Qur'anic frameworks and socioeconomic consequences such as inflation, price instability, hoarding, and scarcity. Utility in Islamic economics is enriched into normatively evaluated utility assessed through maslahah and oriented toward maqāṣid al-sharī'ah goals: the promotion of wellbeing through the preservation of religion, life, intellect, lineage, and wealth. Muamalat practices serving as the domain of consumption are grounded in the principle of permissibility with prohibitive filters, requiring the avoidance of forbidden elements such as riba, gharar, and maysir. Further research employing explicit microeconomic Islamic references that formally articulate marginal utility in Islamic terminology is recommended.

Keywords: diminishing marginal utility, Islamic economics, maslahah, maqāṣid al-sharī'ah, muamalat, consumption

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep utilitas marginal yang semakin menurun dalam kerangka ekonomi Islam, khususnya melalui perspektif maslahah dan maqāṣid al-sharī'ah. Meskipun aksioma formal tentang "utilitas marginal yang semakin menurun" tidak dinyatakan secara eksplisit dalam literatur ekonomi Islam yang tersedia, perangkat konseptual untuk mengevaluasi "tambahan manfaat" dalam konsumsi hadir secara kuat melalui kerangka maslahah/maqāṣid, prinsip manfaat dalam muamalat, serta kritik atas konsumsi berlebih dan distorsi pasar. Kajian ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam mengakui penggunaan konsep utilitas (kepuasan) dalam analisis konsumsi—termasuk dialog dengan teori permintaan Hicks—sekaligus menempatkan konsumsi dalam kerangka Al-Qur'an dan dampak sosial-ekonomi seperti inflasi, instabilitas harga, penimbunan, dan kelangkaan. Utilitas dalam ekonomi Islam diperkaya menjadi utilitas yang dinilai secara normatif melalui maslahah dan diarahkan pada tujuan maqāṣid al-sharī'ah: promosi kesejahteraan melalui penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Praktik muamalat yang menjadi wadah konsumsi didasarkan pada prinsip kebolehan asal dengan filter larangan, serta menuntut penghindaran unsur terlarang seperti riba, gharar, dan maysir. Riset lanjutan yang menggunakan rujukan mikroekonomi Islam yang secara eksplisit memformalkan utilitas marginal dalam terminologi Islam sangat dianjurkan.

Kata Kunci: utilitas marginal yang semakin menurun, ekonomi Islam, maslahah, maqāṣid al-sharī'ah, muamalat, konsumsi

________________________________________

1. Pengantar dan Batasan Sumber

Istilah utilitas (kepuasan) dan cara kerjanya dalam perilaku konsumsi memang digunakan dalam sebagian literatur ekonomi Islam yang tersedia, khususnya dalam kajian tafsir ekonomi Al-Qur'an yang mengaitkan konsumsi dengan konsep satisfaction (utility) dalam teori konsumsi modern. Namun, rumusan eksplisit tentang "utilitas marginal yang semakin menurun" (diminishing marginal utility) sebagai sebuah hukum/aksioma tersendiri tidak dinyatakan secara eksplisit dalam kutipan sumber yang disediakan. Oleh karena itu, uraian berikut menyajikan bagaimana konsep utilitas dan evaluasi "tambahan manfaat" konsumsi diletakkan dalam kerangka ekonomi Islam melalui maslahah/maqāṣid, prinsip muamalat, serta kritik atas konsumsi berlebih sebagaimana dibahas dalam referensi yang ada (Choudhury & Hoque, 2017).

Pada saat yang sama, beberapa penulis menekankan bahwa ekonomi Islam perlu dipahami sebagai cabang ekonomi—bukan semata cabang syariah—sehingga penggunaan alat analisis ekonomi, misalnya utilitas dalam teori konsumsi, dapat relevan, tetapi tetap membutuhkan orientasi nilai dan metodologi yang tepat. Dalam arah yang sejalan, kajian tafsir ekonomi Al-Qur'an menilai khazanah fiqh muamalat penting, tetapi tidak cukup bila terpisah dari analisis ekonomi; keduanya perlu dikaitkan dalam pengembangan disiplin ekonomi Islam, termasuk ketika membahas perilaku konsumsi.

________________________________________

2. Utilitas dan Perilaku Konsumsi dalam Kerangka Ekonomi Islam

2.1 Utilitas sebagai "Kepuasan" dan Pilihan Konsumsi

Kajian tafsir ekonomi Al-Qur'an yang dibahas Fauroni menempatkan konsumsi sebagai isu strategis dan memakai istilah kepuasan (utility) dalam membaca perilaku konsumsi, termasuk rujukan pada Hicks yang menjelaskan konsumsi melalui parameter kepuasan/utility dan pilihan konsumsi di bawah kendala pendapatan. Dalam kerangka ini, konsumen dipahami memilih barang yang "lebih berguna" bagi dirinya—yakni yang memberikan kepuasan dan manfaat—seraya dicatat bahwa utilitas dapat bervariasi menurut waktu dan tempat. Dengan demikian, literatur tersebut menunjukkan bahwa "bahasa utilitas" (kepuasan) bukan asing bagi diskursus ekonomi Islam, setidaknya dalam bentuk dialog antara tafsir ekonomi Al-Qur'an dan teori konsumsi modern.

Lebih jauh, Fauroni menegaskan bahwa perilaku konsumsi yang tidak terkendali—misalnya konsumsi yang tinggi pada tingkat masyarakat—dapat memunculkan masalah ekonomi seperti inflasi, instabilitas harga, penimbunan, kelangkaan bahan makanan, dan ketidakstabilan pasar. Pernyataan ini penting karena menunjukkan bahwa evaluasi konsumsi dalam ekonomi Islam tidak berhenti pada "kepuasan individual", tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi yang luas (Butary et al., 2022).

2.2 Maslahah sebagai Kriteria "Utility" yang Dinormakan (Islamic Utility)

Salah satu titik kunci dalam literatur yang tersedia adalah pergeseran dari utilitas sebagai kepuasan semata menuju utilitas yang dinormakan oleh maslahah. Mukri dkk. secara eksplisit menyatakan bahwa nilai maslahah yang diambil dari kaidah-kaidah fiqh diposisikan sebagai upaya "memenuhi kriteria utilitas" (utility criteria) dalam pemenuhan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, agar tujuan syariah untuk memakmurkan manusia terpenuhi dalam penetapan fatwa/produk pembiayaan (Asni & Sulong, 2019). Ini berarti, dalam bahasa yang berhati-hati sesuai sumber, "utility" dihubungkan dengan kemaslahatan (manfaat) yang menjadi tujuan hukum dan kebijakan muamalat kontemporer (Asni & Sulong, 2019; Choudhury & Hoque, 2017).

Kerangka maslahah tersebut juga konsisten dengan penekanan pada tujuan syariah (maqāṣid al-sharī'ah) sebagai promosi kesejahteraan manusia. Rahman dkk. mengutip formula maqāṣid yang menempatkan tujuan syariah pada penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—sebagai dasar promosi kesejahteraan (wellbeing) (Butary et al., 2022). Karena konsumsi adalah bagian dari aktivitas ekonomi (muamalat) yang memengaruhi harta, stabilitas pasar, dan kesejahteraan sosial, maka pembacaan utilitas yang terhubung pada maqāṣid memberi kerangka normatif untuk menilai apakah tambahan konsumsi benar-benar membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan mafsadah (kerusakan) dalam tatanan sosial-ekonomi (Choudhury & Hoque, 2017).

________________________________________

3. Menempatkan Gagasan "Tambahan Kepuasan yang Berkurang" dalam Ekonomi Islam

3.1 Dari Marginal Utility ke Marginal Maslahah (Tambahan Manfaat yang Dinilai)

Walaupun sumber yang tersedia tidak merumuskan diminishing marginal utility secara eksplisit sebagai hukum, sumber-sumber tersebut menyediakan perangkat konseptual untuk membaca "tambahan" konsumsi sebagai sesuatu yang harus dinilai dari sisi manfaat dan dampaknya.

Pertama, Fauroni menekankan bahwa konsumsi yang tinggi dapat memicu inflasi, instabilitas harga, penimbunan, kelangkaan, dan instabilitas pasar. Secara konseptual, ini menunjukkan bahwa tambahan konsumsi pada level sosial dapat menurunkan kesejahteraan kolektif—karena memicu distorsi pasar—sehingga "manfaat tambahan" konsumsi tidak selalu linear terhadap penambahan unit konsumsi.

Kedua, Mukri dkk. menyatakan bahwa maslahah dipakai untuk memenuhi "kriteria utilitas" atas barang/jasa yang dibutuhkan masyarakat sehingga tujuan syariah untuk kemakmuran tercapai (Asni & Sulong, 2019). Dengan demikian, "tambahan utilitas" dapat dipahami—dalam batas sumber—sebagai "tambahan maslahah" yang diukur bukan hanya oleh selera, tetapi oleh kebutuhan dan kemakmuran yang dituju syariah (Asni & Sulong, 2019; Butary et al., 2022).

Ketiga, Suhada dkk. dalam pembahasan qawāʿid fiqhiyyah menyebut prinsip muamalat yang menuntut pertukaran manfaat (taba'dul al-manāfi') sebagai aktivitas muamalat yang harus memberi manfaat bagi pihak terkait, menekankan fairness/keadilan, serta dasar kerelaan (willingness) dalam muamalat (Choudhury & Hoque, 2017). Prinsip "muamalat harus memberi manfaat" memperkuat bahwa tambahan tindakan ekonomi—termasuk konsumsi—idealnya dinilai dari manfaatnya, bukan semata penambahan kuantitas konsumsi (Choudhury & Hoque, 2017).

Berdasarkan ketiga titik tersebut, posisi yang terbukti dalam sumber adalah: ekonomi Islam mengaitkan konsumsi dengan utilitas/kepuasan, tetapi menuntut utilitas itu dinilai melalui maslahah/maqāṣid dan dampak sosial-ekonomi yang dapat muncul dari konsumsi berlebih (Choudhury & Hoque, 2017). Ini menyediakan landasan untuk menjelaskan kepada mahasiswa ekonomi Islam bahwa ide "tambahan kepuasan" tidak berdiri netral, melainkan "dibaca" melalui kriteria kemaslahatan dan keadilan muamalat (Asni & Sulong, 2019; Choudhury & Hoque, 2017), serta kewaspadaan terhadap dampak sistemik konsumsi tinggi terhadap stabilitas ekonomi.

3.2 Prinsip Muamalat: Kebolehan Asal dan Batasan Syariah (Filter atas Utility Seeking)

Literatur fiqh muamalat yang tersedia menegaskan adanya prinsip umum bahwa aktivitas muamalat pada dasarnya dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah. Dalam konteks pemasaran dan praktik muamalat kontemporer, Noor' dkk. menyatakan kaidah: "pada prinsipnya semua hukum muamalat adalah boleh, kecuali ada dalil/prinsip yang melarang" (Saptono et al., 2023). Prinsip ini penting karena menunjukkan bahwa pencarian manfaat/utility dalam ekonomi dan konsumsi diizinkan, tetapi harus melewati filter larangan/ketentuan syariah (Saptono et al., 2023).

Ismail dkk. menegaskan bahwa fiqh muamalat mengatur aktivitas dagang/komersial dan mengidentifikasi unsur terlarang dalam transaksi: riba (interest), gharar (uncertainty), dan maysir (gambling) (Muhammad, 2020). Mereka juga menekankan bahwa transaksi harus selaras dengan syariah dan tidak diarahkan pada jual-beli produk yang dilarang (Muhammad, 2020). Dengan demikian, "pencarian utilitas" dalam konsumsi—misalnya membeli barang/jasa—tidak dapat dipisahkan dari batasan halal-haram dan penghindaran unsur terlarang dalam cara memperoleh/menukar barang tersebut (Muhammad, 2020; Saptono et al., 2023). Kerangka ini membuat konsumsi dalam ekonomi Islam bukan sekadar persoalan preferensi (utility), tetapi juga kepatuhan pada kriteria muamalat yang menjaga harta dari praktik terlarang (Butary et al., 2022; Muhammad, 2020).

________________________________________

4. Implikasi Praktis: Bagaimana Ekonomi Islam Menilai "Tambahan Konsumsi" dalam Kehidupan Nyata

4.1 Pengendalian Konsumsi dan Literasi Keuangan (Budgeting sebagai Perangkat)

Salah satu implikasi praktis dari penekanan manfaat, stabilitas, dan tujuan kesejahteraan adalah pentingnya pengelolaan sumber daya. Awaluddin dkk. mendefinisikan literasi keuangan sebagai pengetahuan/keterampilan untuk mencapai kemakmuran dan menyebut budgeting sebagai tahap awal perencanaan keuangan—mengelola pemasukan dan pengeluaran (Junaidi, 2017). Walaupun pembahasan mereka berfokus pada peran institusi pendidikan dalam mempromosikan perbankan syariah, poin budgeting relevan sebagai perangkat untuk "mengendalikan tambahan konsumsi" agar tetap sesuai kemampuan dan tujuan kesejahteraan (Junaidi, 2017).

Keterkaitan dengan tema utilitas muncul karena Fauroni menekankan konsumsi sebagai isu strategis yang berdampak pada stabilitas ekonomi; konsumsi berlebih dapat memicu masalah makro seperti inflasi dan instabilitas. Maka, perangkat seperti budgeting yang dibahas Awaluddin dkk. dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme praktis untuk mencegah pola konsumsi yang berujung pada gangguan keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan (Junaidi, 2017).

4.2 Harga, Laba, dan Daya Beli: "Tambahan Manfaat Konsumsi" Juga Dipengaruhi Etika Pasar

Walaupun pembahasan ini lebih berada pada sisi penawaran (produsen/penjual), pembahasan laba dan harga relevan karena ia memengaruhi kemampuan konsumsi dan persepsi manfaat masyarakat. Sulong dan Asni menyoroti bahwa ketiadaan pedoman tingkat laba dapat mendorong pengambilan laba berlebihan yang membebani pelanggan dari sisi daya beli dan ikut menaikkan harga barang (Ridwan et al., 2023). Mereka juga menyatakan bahwa laba ekstrem dapat menghambat prinsip keadilan dan keseimbangan, serta menolak keuntungan melalui cara tidak sah seperti riba atau ketidakpastian (Ridwan et al., 2023).

Dalam studi lain mengenai pembiayaan perumahan, Asni dkk. menunjukkan kebingungan publik akibat praktik "ceiling dan floating rates" yang menimbulkan persepsi harga yang tinggi dan menekan, dan mengaitkannya dengan upaya inisiatif regulator—misalnya klausul ibra'—untuk mengurangi masalah persepsi dan praktik (Mustofa, 2023). Kedua kajian ini menggambarkan bahwa "manfaat" konsumsi—dan tambahan manfaat dari konsumsi tambahan—dipengaruhi oleh ekosistem harga dan praktik pasar/keuangan yang adil (Mustofa, 2023; Ridwan et al., 2023).

Dari sisi tujuan syariah, Rahman dkk. menempatkan maqāṣid sebagai promosi wellbeing melalui penjagaan unsur-unsur pokok termasuk harta (Butary et al., 2022). Jika laba berlebihan menaikkan harga dan menurunkan daya beli sebagaimana disebut Sulong dan Asni, maka isu ini dapat dibaca sebagai problem kesejahteraan yang perlu dikelola agar muamalat tidak menjadi sarana kezaliman (Butary et al., 2022; Ridwan et al., 2023).

________________________________________

5. Kesimpulan dan Celah Riset

Berdasarkan sumber yang tersedia, dapat disimpulkan secara ketat sebagai berikut.

Pertama, literatur ekonomi Islam yang dirujuk mengakui penggunaan konsep kepuasan/utility dalam analisis konsumsi—misalnya melalui dialog dengan teori Hicks—tetapi sekaligus menempatkan konsumsi dalam kerangka Al-Qur'an dan dampak sosial-ekonomi seperti inflasi, instabilitas, penimbunan, dan kelangkaan.

Kedua, "utility" dalam ekonomi Islam diperkaya menjadi utilitas yang dinilai dengan maslahah dan diarahkan pada tujuan maqāṣid al-sharī'ah: wellbeing serta penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Asni & Sulong, 2019; Butary et al., 2022).

Ketiga, praktik muamalat yang menjadi wadah konsumsi didasarkan pada prinsip kebolehan asal dengan filter larangan, serta menuntut penghindaran unsur terlarang seperti riba, gharar, dan maysir (Muhammad, 2020; Saptono et al., 2023).

Adapun istilah "utilitas marginal yang semakin menurun" sebagai hukum formal tidak ditemukan dinyatakan secara eksplisit dalam kutipan sumber yang diberikan. Riset lanjutan—atau penambahan rujukan mikroekonomi Islam yang secara eksplisit memformalkan "marginal utility" dalam terminologi Islam—diperlukan bila tujuan pembahasan adalah membuktikan bahwa aksioma tersebut dinyatakan secara langsung dalam literatur ekonomi Islam tertentu (Choudhury & Hoque, 2017). Namun, tanpa melampaui bukti sumber, gagasan tentang "tambahan manfaat yang perlu dievaluasi" sudah kuat hadir melalui kerangka maslahah/maqāṣid, prinsip manfaat dalam muamalat, dan kritik atas konsumsi berlebih serta distorsi pasar (Choudhury & Hoque, 2017; Ridwan et al., 2023).

________________________________________

Daftar Referensi

Asni, F., & Sulong, J. (2019). Analysis of the development of Islamic home financing history in Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(6). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v9-i6/6039

Butary, B. A., Soemitra, A., & Amelia, A. (2022). Analysis of the presence of the first Islamic financial institution and the contribution of Muslim scholars in Indonesia. Proceeding of International Conference on Science and Technology, 99–111. https://doi.org/10.36378/internationalconferenceuniks.v0i0.2899

Choudhury, M. A., & Hoque, M. N. (2017). Shari'ah and economics: A generalized system approach. International Journal of Law and Management, 59(6), 993–1012. https://doi.org/10.1108/ijlma-07-2016-0067

Junaidi, A. (2017). The effectiveness of interest-free loan financing (qardhul hasan) as the social implementer of Islamic bank to reduce poverty in Surakarta. Yustisia Jurnal Hukum, 6(2). https://doi.org/10.20961/yustisia.v6i2.12390

Muhammad, H. (2020). Holistic practice of fiqh al-muamalat: Halal accountability of Islamic microfinance institutions. Nusantara Halal Journal (Halal Awareness Opinion Research and Initiative), 1(1), 22–31. https://doi.org/10.17977/um060.2020v1p022-031

Mustofa, I. (2023). Text authorization in the development of sharia economic law in Indonesia: Study of the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council. Jurisdictie Jurnal Hukum Dan Syariah, 13(2), 210–236. https://doi.org/10.18860/j.v13i2.18935

Ridwan, A., Sayekti, S. P., & Faridah, E. (2023). Sharia actualization: Realizing the Indonesian Islamic jurisprudence. Hikmatuna Journal for Integrative Islamic Studies, 9(2), 203–218. https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v9i2.1398

Saptono, P. B., Khozen, I., & Jie, F. (2023). Obedience to Uli'l-Amr and tax compliance: Islamic scholarly perceptions. Journal of Islamic Thought and Civilization, 13(1). https://doi.org/10.32350/jitc.131.08