01141 - Uang Kartal Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Definisi, Fungsi, Dan Implikasi Fiqh Muamalah

Fiat Currency in Islamic Economic Perspective: Definition, Function, and Implications of Fiqh Muamalah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep uang kartal dalam perspektif ekonomi Islam secara komprehensif, meliputi definisi operasional, fungsi normatif, posisi dalam kebijakan moneter Islam, status fiat money, serta konsekuensi fiqh muamalah. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur, kajian ini menelaah berbagai sumber kepustakaan ekonomi Islam kontemporer di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa uang kartal dalam ekonomi Islam tidak sekadar dipahami sebagai uang tunai fisik yang diterbitkan bank sentral, melainkan mencakup dimensi normatif yang lebih luas: uang dipandang sebagai alat tukar—bukan komoditas atau kapital—yang harus beredar untuk mendukung sektor riil dan kemaslahatan umat. Uang kartal modern sebagai fiat money menimbulkan diskursus tersendiri terkait stabilitas nilai dan keadilan pertukaran, dengan dua arus utama pemikiran: kelompok yang membolehkan fiat money dengan syarat keadilan fungsional, dan kelompok yang lebih menekankan preferensi pada mata uang berbasis komoditas. Secara fiqh muamalah, uang kartal memiliki sifat tsamaniyyah sehingga tunduk pada ketentuan riba dan kewajiban zakat. Kajian ini menegaskan perlunya tata kelola moneter yang bebas bunga, berorientasi sektor riil, dan menjunjung prinsip keadilan dalam pengelolaan uang kartal.

Kata Kunci: uang kartal, ekonomi Islam, fiat money, fiqh muamalah, kebijakan moneter Islam

________________________________________

Abstract

This article comprehensively examines the concept of fiat currency (uang kartal) from an Islamic economic perspective, encompassing its operational definition, normative function, position within Islamic monetary policy, the status of fiat money, and the implications of fiqh muamalah. Employing a literature review approach, this study examines various sources of contemporary Islamic economic literature in Indonesia. The findings indicate that fiat currency in Islamic economics is not merely understood as physical cash issued by the central bank, but encompasses broader normative dimensions: money is regarded as a medium of exchange—not a commodity or capital—that must circulate to support the real sector and public welfare (maslahah). Modern fiat currency generates distinct discourse regarding value stability and exchange justice, with two main streams of thought: those who permit fiat money subject to functional justice conditions, and those who emphasize preference for commodity-based currencies. From the perspective of fiqh muamalah, fiat currency possesses the characteristic of tsamaniyyah, rendering it subject to the provisions of riba and the obligation of zakat. This study affirms the necessity of interest-free monetary governance, real-sector orientation, and adherence to the principle of justice in the management of fiat currency.

Keywords: fiat currency, Islamic economics, fiat money, fiqh muamalah, Islamic monetary policy

________________________________________

1. Pendahuluan

Uang merupakan salah satu instrumen fundamental dalam sistem perekonomian modern. Dalam sistem moneter yang berlaku saat ini, uang kartal—yakni uang dalam bentuk fisik berupa kertas dan logam yang diterbitkan oleh bank sentral—menjadi komponen utama yang digunakan masyarakat dalam transaksi sehari-hari. Meskipun perkembangan teknologi keuangan telah menghadirkan berbagai bentuk uang digital dan sistem pembayaran elektronik, uang kartal tetap memiliki peran yang signifikan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia.

Dalam konteks ekonomi Islam, kajian tentang uang kartal memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan sekadar pendekatan teknis ekonomi konvensional. Ekonomi Islam tidak hanya mempersoalkan fungsi dan mekanisme uang secara operasional, tetapi juga mempertanyakan landasan nilai, keadilan distribusi, serta kesesuaian instrumen moneter dengan prinsip-prinsip syariah. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti: apakah uang kartal modern yang bersifat fiat money sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, bagaimana uang kartal seharusnya dikelola dalam kerangka kebijakan moneter Islam, dan apa saja implikasi fiqh muamalah dari penggunaan uang kartal, menjadi isu-isu penting yang perlu dikaji secara sistematis.

Berbagai kajian telah dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dari perspektif yang beragam, mulai dari teori moneter Islam, kebijakan moneter bebas bunga, hingga hukum fiqh muamalah kontemporer. Namun, kajian yang mensintesiskan berbagai perspektif tersebut secara komprehensif masih terbatas. Artikel ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menyajikan kajian yang sistematis dan menyeluruh tentang uang kartal dalam perspektif ekonomi Islam.

Artikel ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan definisi dan posisi uang kartal dalam sistem moneter Islam; (2) menguraikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang relevan bagi uang kartal; (3) membahas peran uang kartal dalam kebijakan moneter Islam; (4) menganalisis status fiat money dalam diskursus ekonomi Islam; dan (5) mengidentifikasi implikasi fiqh muamalah bagi penggunaan uang kartal. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur ekonomi Islam, khususnya dalam bidang moneter dan keuangan syariah.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan studi literatur (library research) dengan metode analisis deskriptif-kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah berbagai karya ilmiah dalam bidang ekonomi Islam, meliputi artikel jurnal, prosiding, dan karya akademik lainnya yang relevan dengan topik uang kartal dalam perspektif ekonomi Islam di Indonesia. Proses analisis dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, dan sintesis berbagai perspektif dari sumber-sumber tersebut untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan kohesif tentang konsep uang kartal dalam ekonomi Islam.

________________________________________

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Definisi Uang Kartal dan Posisinya dalam Sistem Moneter

Dalam literatur ekonomi, termasuk ekonomi Islam kontemporer, uang kartal dipahami sebagai uang berbentuk fisik—uang kertas dan uang logam—yang diterbitkan oleh otoritas moneter/bank sentral dan digunakan masyarakat sebagai uang tunai dalam transaksi sehari-hari (Ascarya et al., 2008; Setiawan, 2022; Waasi, 2023). Definisi ini juga ditegaskan dalam kajian yang membedakan uang kartal (cash/currency) dari uang giral (saldo giro/demand deposits) yang diterbitkan bank umum (Setiawan, 2022; Waasi, 2023).

Di Indonesia, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki otoritas untuk menyalurkan dan mengedarkan uang kartal berupa uang kertas dan logam (Waasi, 2023a). Dalam kerangka sistem moneter secara umum, bank sentral "menciptakan dan mengedarkan" uang kartal, sementara bank umum mengeluarkan uang giral dan uang kuasi (Waasi, 2023b). Dengan demikian, dari sisi kelembagaan, uang kartal adalah instrumen moneter yang secara langsung terkait dengan otoritas bank sentral (Ascarya et al., 2008; Waasi, 2023b, 2023a).

Dari sisi agregat moneter, uang kartal diposisikan sebagai komponen penting dalam uang beredar sempit (M1)—bersama uang giral. Dalam kajian permintaan uang Islam di Indonesia, M1 Islam disebut terdiri dari uang kartal dan giro wadi'ah (Saiddaeni, 2023), sehingga uang kartal tetap menjadi komponen inti dalam analisis moneter syariah (Jurnal, 2020; Saiddaeni, 2023). Selain itu, uang kartal bersama cadangan bank sering dipaparkan sebagai bagian dari uang primer/uang inti (primary money/high powered money) yang menjadi "benih" bagi penciptaan unsur uang beredar lainnya (Gustiani et al., 2010; Sobarna, 2020).

3.2 Prinsip Dasar Uang dalam Ekonomi Islam: Implikasi bagi Uang Kartal

3.2.1 Uang sebagai Alat Tukar (Bukan Komoditas/Kapital)

Konsep uang dalam ekonomi Islam secara tegas membedakan uang dari kapital: "uang adalah uang, bukan capital," dan uang dipahami terutama sebagai medium of exchange (alat tukar), bukan komoditas yang diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan dari uang itu sendiri (Alim & Suryadi, 2021; Ascarya et al., 2008). Penegasan bahwa uang bukan komoditas juga muncul dalam pembahasan fiqh muamalah kontemporer yang menekankan fungsi uang sebagai alat pertukaran dan ukuran nilai, sementara komoditas harus memiliki utilitas/nilai intrinsik sebagai objek konsumsi atau produksi (Rohmi & Fahlevi, 2022).

Konsekuensinya, dalam perspektif ini uang kartal sebagai salah satu bentuk uang yang dominan dipakai publik dinilai sah dan berfungsi terutama untuk memfasilitasi transaksi riil, bukan sebagai objek spekulasi atau "barang sewaan" melalui bunga/riba (Alim & Suryadi, 2021; Amalia, 2014; Puspita et al., 2023). Karena itu, perbincangan uang kartal dalam ekonomi Islam umumnya melekat pada agenda menghindari riba dan mendorong keterkaitan sektor moneter dengan sektor riil (Amalia, 2014; Jurnal, 2020; Puspita et al., 2023).

3.2.2 Uang sebagai Public Goods dan Flow Concept (Harus Beredar)

Sejumlah rujukan ekonomi Islam kontemporer menyatakan bahwa uang adalah milik masyarakat dalam sirkulasi ekonomi (money is public goods) dan bersifat flow concept, sehingga penimbunan/idle money dipandang mengurangi uang beredar dan dapat menghambat kegiatan ekonomi (Alim & Suryadi, 2021; Ascarya et al., 2008). Dalam perspektif ini, uang kartal sebagai uang tunai yang langsung berada di tangan masyarakat merupakan bagian dari "aliran" yang seharusnya mendukung transaksi dan aktivitas produktif (Ascarya et al., 2008; Saiddaeni, 2023).

Literatur yang membahas uang dan moneter Islam dalam sistem moneter ganda di Indonesia juga mengaitkan konsep flow ini dengan dorongan pada investasi, produksi, distribusi, penerapan akad syariah, serta instrumen sosial seperti zakat (Alim & Suryadi, 2021; Saiddaeni, 2023). Dengan demikian, uang kartal dipandang bukan sekadar instrumen teknis pembayaran, tetapi juga terkait dengan etika sirkulasi harta dan tujuan kemaslahatan (Alim & Suryadi, 2021; Saiddaeni, 2023).

3.3 Uang Kartal, Kebijakan Moneter Islam, dan Peran Bank Sentral

3.3.1 Uang Kartal sebagai Bagian dari "Uang Primer" yang Dikendalikan Otoritas Moneter

Dalam kajian kebijakan moneter Islam, uang kartal dan cadangan bank dipaparkan sebagai sumber/benih bagi terciptanya unsur uang beredar lain, dan keduanya disebut sebagai "uang inti/uang primer (primary money)" (Sobarna, 2020). Karena itu, otoritas moneter (bank sentral) dalam sistem yang diidealkan bebas bunga cenderung menitikberatkan pengendalian uang primer (termasuk uang kartal) dibanding mengandalkan instrumen suku bunga (Setiawan, 2022; Sobarna, 2020).

Kajian lain yang membahas penciptaan uang juga menyebut pencetakan uang kertas atau uang logam oleh bank sentral sebagai salah satu cara penciptaan uang, yakni melalui pencetakan uang kartal (Gustiani et al., 2010). Uraian ini penting dalam ekonomi Islam karena desain kelembagaan dan aturan penciptaan uang—misalnya perdebatan fractional reserve versus 100% reserve—sering dibahas sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan keadilan moneter (Gustiani et al., 2010; Jurnal, 2020).

3.3.2 Kebijakan Moneter Islam: Bebas Bunga dan Lebih Berorientasi Sektor Riil

Literatur kebijakan moneter Islam menegaskan bahwa manajemen moneter konvensional yang berputar pada bunga dan multiplier money berbeda dengan kerangka Islam yang berorientasi bebas bunga dan lebih bertumpu pada pengendalian uang primer serta mekanisme bagi hasil (profit-and-loss sharing) (Sobarna, 2020). Karena itu, instrumen kebijakan moneter Islam sering dipaparkan sebagai alternatif nonbunga, misalnya pengendalian kuantitatif/arah alokasi pembiayaan serta instrumen yang menyertainya seperti reserve requirement dan perangkat kebijakan lain (Sobarna, 2020).

Dalam konteks sistem moneter ganda di Indonesia, studi empiris tentang permintaan uang menunjukkan adanya perbedaan perilaku antara sistem konvensional berbasis bunga dan sistem Islam berbasis bagi hasil. Misalnya, variabel PLS return dalam sistem Islam ditunjukkan berkorelasi negatif dengan komponen permintaan uang Islam termasuk uang kartal (currency) (Jurnal, 2020). Sementara itu, kajian lain menyatakan sistem moneter ganda kontemporer pada praktiknya masih didominasi instrumen konvensional tertentu—termasuk penggunaan uang fiat dan sistem fractional reserve—sehingga pembeda yang lebih operasional kerap tersisa pada bunga versus bagi hasil (Alim & Suryadi, 2021; Jurnal, 2020). Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara ideal normatif ekonomi Islam dan realitas institusional moneter modern (Alim & Suryadi, 2021; Jurnal, 2020).

3.4 Status Fiat Money (Uang Kertas/Logam Modern) dalam Ekonomi Islam: Perdebatan dan Syarat Kebolehan

3.4.1 Uang Kartal Modern sebagai Fiat Money dan Isu Stabilitas Nilai

Beberapa rujukan menegaskan bahwa uang kertas dan uang logam yang berlaku saat ini merupakan fiat money, yakni daya belinya tidak didasarkan pada backing emas/perak melainkan karena ditetapkan pemerintah sebagai alat tukar (Sitepu, 2017; Syamsuri et al., 2020). Kajian fiqh muamalah tentang uang kertas juga menyimpulkan bahwa uang kertas modern tidak memiliki nilai yang stabil; dan ketika jumlah uang beredar berlebih, hal itu dikaitkan dengan kenaikan harga (inflasi) (Rohmi & Fahlevi, 2022). Dengan demikian, isu stabilitas nilai uang kartal fiat menjadi salah satu pusat diskusi ekonomi Islam, terutama ketika dikaitkan dengan keadilan pertukaran dan dampak inflasi terhadap masyarakat (Aulia, 2021; Rohmi & Fahlevi, 2022).

3.4.2 Dua Arus Besar: "Komoditas (Dinar-Dirham)" versus "Fiat dengan Tata Kelola Syariah"

Literatur yang secara khusus membahas konsep uang Islam mencatat adanya perbedaan pandangan di kalangan ekonom Muslim: sebagian menilai fiat money memunculkan seigniorage dan berkontribusi pada inflasi, ketimpangan distribusi, serta krisis; sementara kelompok lain memilih mempertahankan fiat money namun menundukkannya pada aturan syariah melalui reform tata kelola moneter agar dampak seigniorage dapat diminimalkan dan inflasi terkendali (Aulia, 2021). Pada titik ini, perdebatan bukan semata pada "bentuk" uangnya, melainkan apakah uang itu dapat menjadi media pertukaran dan ukuran nilai yang adil (Aulia, 2021).

Sejalan dengan itu, kajian fiqh muamalah tentang stabilitas uang kertas menyatakan bahwa ekonomi Islam tidak membatasi uang hanya pada dinar dan dirham; uang kertas dapat dibolehkan selama mampu merefleksikan fungsinya dalam perekonomian dan bertindak sebagai alat tukar yang adil untuk mewujudkan keseimbangan/keadilan (Rohmi & Fahlevi, 2022). Namun, literatur lain juga menawarkan sistem moneter Islam sebagai solusi krisis dengan menekankan transaksi berbasis aset, bebas bunga, menghindari spekulasi (maisir) dan ketidakpastian (gharar), serta penggunaan mata uang yang stabil seperti dinar dan dirham (Puspita et al., 2023). Hal ini memperlihatkan nuansa: ada literatur yang menekankan compatibility fiat money dengan syarat fungsi/keadilan, dan ada yang lebih menekankan preferensi pada mata uang stabil berbasis komoditas (Aulia, 2021; Puspita et al., 2023; Rohmi & Fahlevi, 2022).

3.5 Implikasi Fiqh Muamalah bagi Uang Kartal: Riba, Zakat, dan Pertukaran Mata Uang (Al-Sharf)

3.5.1 Tsamaniyyah Uang Kartal dan Konsekuensi Hukum (Riba dan Zakat)

Dalam pembahasan hukum ekonomi syariah, uang kartal dipaparkan memiliki karakter tsamāniyyah (fungsi nilai/harga) sehingga hukumnya dipersamakan dengan hukum emas dan perak dalam beberapa konsekuensi: uang kartal terkena kewajiban zakat, dan riba (fadhl maupun nasi'ah) dapat terjadi pada uang kartal sebagaimana pada emas dan perak (Yani & Widjajanto, 2023). Literatur yang sama juga menegaskan bahwa setiap mata uang negara dipandang sebagai "jenis" tersendiri, sehingga aturan pertukaran untuk menghindari riba relevan ketika menukar mata uang sejenis maupun berbeda jenis (Yani & Widjajanto, 2023).

Pandangan ini penting karena menempatkan uang kartal bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi objek yang tunduk pada norma fiqh muamalah: uang kartal diperlakukan sebagai uang yang "berdiri sendiri" dan karenanya hukum-hukum syariah terkait riba dan zakat melekat padanya (Amalia, 2014; Yani & Widjajanto, 2023).

3.5.2 Pinjaman Uang Kartal Fiat dan Problem Fluktuasi Nilai (Keadilan Pengembalian)

Kajian fiqh kontemporer juga menyoroti dilema pinjaman menggunakan uang kartal fiat: nilai uang fiat dapat berfluktuasi sehingga muncul pertanyaan apakah pengembalian "lebih" dari nominal pinjaman awal merupakan riba atau merupakan kompensasi nilai riil yang berubah (Azizah, 2022). Dalam diskursus ini, salah satu titik tekan adalah perbedaan antara emas yang memiliki nilai intrinsik dan mata uang fiat yang nilainya bergantung pada faktor ekonomi/moneter, sehingga risiko fluktuasi perlu dipahami dalam transaksi agar selaras dengan prinsip keadilan dan menghindari pengambilan tambahan yang zalim (Azizah, 2022).

Di sisi lain, larangan riba sendiri diposisikan dalam literatur sistem ekonomi Islam sebagai upaya menegakkan keadilan dan menghapus eksploitasi dalam transaksi ekonomi (Amalia, 2014). Karena itu, ketika uang kartal fiat dipakai dalam utang-piutang, perhatian fiqh tidak hanya pada bentuk uangnya, tetapi pada terpenuhi atau tidaknya prinsip keadilan pertukaran dan terhindarnya transaksi dari tambahan yang bersifat riba (Amalia, 2014; Azizah, 2022).

________________________________________

4. Simpulan

Berdasarkan sintesis berbagai rujukan dalam kajian ini, uang kartal menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan dalam lima dimensi utama sebagai berikut.

Pertama, secara definisi operasional, uang kartal adalah uang tunai fisik berupa kertas dan logam yang diterbitkan dan diedarkan oleh bank sentral serta digunakan publik sebagai alat pembayaran (Ascarya et al., 2008; Waasi, 2023b, 2023a).

Kedua, secara fungsi normatif dalam Islam, uang kartal berfungsi terutama sebagai alat tukar dan ukuran nilai—bukan komoditas/kapital—serta harus beredar (flow) untuk mendukung aktivitas sektor riil dan kemaslahatan (Alim & Suryadi, 2021; Ascarya et al., 2008; Puspita et al., 2023).

Ketiga, dalam konteks kebijakan moneter Islam, uang kartal adalah bagian dari uang primer yang menjadi fokus pengendalian bank sentral dalam kerangka bebas bunga. Kebijakan moneter Islam menolak ketergantungan pada suku bunga dan mendorong instrumen alternatif, misalnya pengendalian kuantitatif dan mekanisme bagi hasil (Jurnal, 2020; Sobarna, 2020).

Keempat, terkait status fiat money, uang kartal modern sebagai fiat money menimbulkan diskursus stabilitas nilai dan keadilan. Sebagian literatur membolehkannya dengan syarat mampu menjalankan fungsi uang secara adil, sementara literatur lain menekankan preferensi pada mata uang stabil (dinar-dirham) dan transaksi berbasis aset untuk menghindari spekulasi/ketidakpastian (Aulia, 2021; Puspita et al., 2023; Rohmi & Fahlevi, 2022).

Kelima, dari sisi konsekuensi fiqh muamalah, uang kartal memiliki sifat tsamaniyyah sehingga dapat menjadi objek riba dan wajib zakat. Pertukaran mata uang dan transaksi utang-piutang berbasis uang kartal fiat perlu dijaga agar selaras dengan prinsip keadilan serta bebas riba (Azizah, 2022; Yani & Widjajanto, 2023).

Dengan demikian, "uang kartal" dalam ekonomi Islam tidak berhenti pada definisi fisiknya, tetapi mencakup: (i) cara uang itu dipandang, yakni bukan kapital/komoditas; (ii) bagaimana ia seharusnya dikelola oleh otoritas moneter tanpa bunga; dan (iii) norma fiqh yang mengatur penggunaannya agar adil, bebas riba, dan tidak menimbulkan mudarat sosial-ekonomi (Amalia, 2014; Rohmi & Fahlevi, 2022; Sobarna, 2020; Yani & Widjajanto, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Alim, M. N., & Suryadi, D. (2021). Uang dan moneter Islam dalam sistem moneter ganda di Indonesia. Jurnal Asy-Syukriyyah, 22(2), 211–238. https://doi.org/10.36769/asy.v22i2.169

Amalia, F. (2014). Pengaruh tingkat pembiayaan perbankan syariah, JUB dan PDB terhadap SBI syariah periode 2003-2013 dengan pendekatan ECM. Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 6(2), 267. https://doi.org/10.18326/infsl3.v8i2.267-286

Ascarya, A., Hasanah, H., & Achsani, N. A. (2008). Perilaku permintaan uang dalam sistem moneter ganda di Indonesia. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 11(1). https://doi.org/10.21098/bemp.v11i1.235

Aulia, M. (2021). Uang elektronik, uang digital (cryptocurrency) dan fatwa DSN-MUI No.116 tentang uang elektronik. Al-Mizan Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 5(1), 15–32. https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.15-32

Azizah, F. (2022). Fungsi dan peranan bank syariah dan lembaga keuangan non bank. https://doi.org/10.31219/osf.io/5rx96

Gustiani, E. D., Ascarya, A., & Effendi, J. (2010). Analisis pengaruh social values terhadap jumlah permintaan uang Islam di Indonesia. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 12(4). https://doi.org/10.21098/bemp.v12i4.246

Jurnal, J. (2020). Sistem ekonomi Islam sarana menuju keadilan sosial. Jurnal Cendekia Jaya, 2(1), 1–15. https://doi.org/10.47685/cendekia-jaya.v2i1.61

Puspita, D., Amry, A. D., Anjelinah, D., Wahitora, A., & Mustafa, A. (2023). Pengaruh sistem pembayaran elektronik terhadap permintaan uang di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam. Indonesian Journal of Islamic Economics and Business, 8(2), 241–250. https://doi.org/10.30631/ijoieb.v8i2.1869

Rohmi, M. L., & Fahlevi, M. R. (2022). Determinan variabel makroekonomi terhadap pembiayaan mudharabah perbankan syariah Indonesia: Analisis error correction model (ECM). Finansia Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, 5(01), 1. https://doi.org/10.32332/finansia.v5i01.4531

Saiddaeni, S. (2023). Meninjau kembali definisi riba era modern, pinjaman uang kartal (fiat) perspektif studi Islam fiqih kontemporer. Madinah Jurnal Studi Islam, 10(1), 58–69. https://doi.org/10.58518/madinah.v10i1.1549

Setiawan, F. (2022). Pengaruh jumlah uang beredar dan bagi hasil terhadap dana pihak ketiga bank umum syariah di Indonesia. Perbanas Journal of Islamic Economics and Business, 2(1), 75. https://doi.org/10.56174/pjieb.v2i1.21

Sitepu, N. I. (2017). Peran bank syariah dalam pengendalian harga (studi analisis terhadap perbankan syariah di Indonesia). Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 1(1), 55–74. https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6520

Sobarna, N. (2020). Kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Jurnal Co Management, 2(1), 175–182. https://doi.org/10.32670/comanagement.v2i1.165

Syamsuri, S., Kamaluddin, I., & Ahmad, H. F. (2020). E-money perspektif maqoshid syari'ah. Investi Jurnal Investasi Islam, 1(2), 84–96. https://doi.org/10.32806/ivi.v1i2.84

Waasi, N. (2023a). Kebijakan moneter perspektif Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/35nzp

Waasi, N. (2023b). Konsep dan teori uang dalam perspektif Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/9xwsd

Yani, E. A., & Widjajanto, H. (2023). Uang kartal dalam pendekatan hukum ekonomi dan hukum ekonomi syariah. Arbitrase Journal of Economics and Accounting, 3(3), 615–621. https://doi.org/10.47065/arbitrase.v3i3.689