AFANIN MAIN MEDIA ISLAMOLOGICS List of Article Topics - Econologic - Ahkamologic - Falsafalogic - Politicologic - Quranulogic - Hadisulogic - Tarikhulogic - Educologic - Psikologic BAIT SHARIA INDONESIA Scientific Studies: Aqidah , Tafsir/Al-Quran , Hadith , Fiqh , History , Philosophy , Logic , Sufism , Mawaris/Faraidh , Law , Economics , Politics , Psychology , General Knowledge , & Grammar ( Arabic & English ) Study Abroad Guidance: Egypt , Tunisia , Yemen , Morocco , Saudi Arabia , Sudan , Jordan , Malaysia , Turkey , Brunei Darussalam CONTACT PERSON: Click Here |
Abstract
This article examines the concept of total revenue from the perspective of Islamic economics, encompassing its conceptual definition, Islamic economic distinctives, structure of revenue sources in Islamic financial institutions, its role in Islamic capital markets, and its normative orientation within the maqasid al-shariah framework. Through a conceptual literature review approach, this study demonstrates that total revenue in Islamic economics is not merely a gross receipt figure, but rather receipts that are ethically and legally valid under sharia — free from elements of riba, gharar, and maysir. Revenue sources must derive from sharia-compliant contracts such as murabahah, ijarah, mudharabah, and musyarakah. In the Islamic capital market context, total revenue also serves as a denominator in calculating the ratio of non-halal income, with purification mechanisms applied when non-halal elements exist within the tolerance threshold. This study concludes that total revenue in Islamic economics is situated within a normative framework in which its source must be halal, its acquisition method lawful, and its distribution aligned with justice and maslahah.
Keywords: total revenue, Islamic economics, sharia compliance, halal income, maqasid al-shariah
________________________________________
Abstrak
Artikel ini mengkaji konsep total revenue (total penerimaan) dari perspektif ekonomi Islam, meliputi definisi konseptual, kekhasan ekonomi Islam, struktur sumber penerimaan pada lembaga keuangan syariah, perannya dalam pasar modal Islam, serta orientasi normatifnya dalam kerangka maqasid al-shariah. Melalui pendekatan kajian literatur konseptual, studi ini menunjukkan bahwa total revenue dalam ekonomi Islam bukan sekadar besaran penerimaan kotor, melainkan penerimaan yang valid secara etika-hukum syariah — bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Sumber penerimaan harus berasal dari akad yang sesuai syariah seperti murabahah, ijarah, mudharabah, dan musyarakah. Dalam konteks pasar modal syariah, total revenue juga berfungsi sebagai penyebut (denominator) dalam penghitungan rasio pendapatan non-halal, dengan mekanisme purifikasi yang diberlakukan apabila terdapat unsur non-halal dalam batas toleransi tertentu. Kajian ini menyimpulkan bahwa total revenue dalam ekonomi Islam berada dalam kerangka normatif, di mana sumbernya harus halal, cara perolehannya sah, serta pendistribusiannya selaras dengan keadilan dan kemaslahatan.
Kata Kunci: total revenue, ekonomi Islam, kepatuhan syariah, pendapatan halal, maqasid al-shariah
________________________________________
1. Pendahuluan
Konsep penerimaan atau revenue merupakan salah satu variabel fundamental dalam analisis ekonomi dan keuangan. Dalam konteks konvensional, total revenue dipahami secara sederhana sebagai keseluruhan penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan output, baik berupa barang maupun jasa. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, pemahaman terhadap total revenue tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif yang bersumber pada prinsip-prinsip syariah.
Perkembangan ekonomi dan keuangan Islam yang pesat dalam beberapa dekade terakhir menuntut adanya pemaknaan ulang terhadap berbagai konsep ekonomi konvensional, termasuk konsep total revenue. Lembaga keuangan syariah, pasar modal Islam, serta unit usaha berbasis syariah memerlukan landasan konseptual yang jelas mengenai bagaimana penerimaan usaha harus diperoleh, diukur, dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan syariah.
Kajian ini bertujuan untuk menelaah konsep total revenue dalam perspektif ekonomi Islam secara komprehensif, mulai dari definisi konseptual, kekhasan yang membedakannya dari konsep konvensional, struktur sumber penerimaan dalam praktik lembaga keuangan syariah, perannya dalam pasar modal Islam, hingga orientasi maqasid yang melingkupinya. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam serta menjadi rujukan bagi praktisi dan akademisi di bidang keuangan syariah.
________________________________________
2. Metode
Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur (library research) yang bersifat konseptual-analitis. Sumber data primer berupa artikel-artikel jurnal ilmiah yang membahas topik total revenue, pendapatan syariah, kepatuhan syariah (sharia compliance), serta model bisnis syariah. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mensintesis berbagai temuan dan perspektif dari literatur yang relevan untuk menghasilkan rumusan konseptual yang komprehensif.
________________________________________
3. Pembahasan
3.1 Definisi Konseptual Total Revenue
Dalam pengertian yang sejalan dengan definisi penerimaan penjualan, total revenue dapat dipahami sebagai jumlah penerimaan (receipts) yang diperoleh dari penjualan produk (barang/jasa), yakni penerimaan dari aktivitas penjualan output yang dihasilkan entitas ekonomi (Dewi et al., 2023; Hsb et al., 2024). Dalam konteks pengukuran kinerja usaha, indikator pertumbuhan pendapatan (revenue growth) juga dipakai untuk menangkap peningkatan penerimaan setelah suatu strategi atau inovasi diterapkan, dan dikaitkan dengan peningkatan penjualan/volume serta daya saing usaha (Hsb et al., 2024).
3.2 Kekhasan Ekonomi Islam: Total Revenue Harus Berasal dari Sumber yang Halal dan Transaksi yang Sah secara Syariah
Ekonomi dan keuangan Islam menuntut agar penerimaan — termasuk total revenue — bersumber dari aktivitas yang patuh syariah, yang secara operasional diwujudkan melalui penghindaran unsur-unsur terlarang seperti riba, gharar, dan maysir, serta menghindari transaksi pada bisnis yang dilarang (Supriadi et al., 2023; Yahuza et al., 2024). Karena itu, total revenue dalam perspektif ekonomi Islam bukan semata besaran "penerimaan kotor", melainkan penerimaan yang valid secara etika-hukum syariah, konsisten dengan karakter lembaga keuangan syariah yang menekankan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan bunga/interest (Gumansari & Huda, 2023; Supriadi et al., 2023).
3.3 Struktur Sumber Total Revenue dalam Praktik Lembaga Keuangan Syariah
Literatur perbankan syariah menjelaskan bahwa sumber pendapatan (income/revenue) yang sharia-compliant dapat berasal dari beberapa kategori akad/aktivitas, antara lain:
1. Margin keuntungan dari akad jual-beli (misalnya murabahah), yang margin/keuntungannya disepakati pada saat akad (Faisol, 2017; Ryandono, 2018).
2. Pendapatan sewa dari akad ijarah (rental/ujrah), yang besarnya disepakati pada saat akad (Faisol, 2017; Razak, 2022).
3. Pendapatan berbasis bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah (profit-sharing/revenue-sharing), di mana realisasi bagi hasil mengikuti hasil usaha, sehingga penerimaannya tidak harus sama di setiap periode (Faisol, 2017; Razak, 2022; Ryandono, 2018).
4. Pendapatan jasa/fee (ujrah) dari akad berbasis imbal jasa (Ryandono, 2018).
Rangkaian sumber pendapatan tersebut juga diringkas sebagai "sharia income" yang diperoleh dari: (i) margin jual-beli, (ii) pendapatan sewa ijarah, (iii) pendapatan bagi hasil (mudharabah/musyarakah), dan (iv) fee-based income (Ryandono, 2018). Secara fungsional, pembiayaan syariah dipahami sebagai penyediaan dana yang dapat menggunakan mekanisme bagi hasil, jual-beli, sewa, maupun pinjaman (qard) (Çeliker, 2022).
Terdapat batasan penting yang perlu dicermati: untuk akad yang bersifat sosial/kebajikan (tabarru'), literatur menegaskan bahwa tidak diperkenankan menjanjikan pendapatan dalam waktu, nominal, dan persentase tertentu, karena orientasinya bukan komersial (Faisol, 2017). Selaras dengan itu, konsep "pinjam-meminjam" dalam Islam ditegaskan sebagai kontrak sosial, bukan kontrak komersial; akibatnya, pinjaman tidak semestinya mensyaratkan tambahan di atas pokok (Çeliker, 2022). Implikasi langsungnya adalah bahwa tidak semua aktivitas dalam ekosistem ekonomi Islam "boleh" dikonversi menjadi revenue stream yang dijanjikan secara pasti (Çeliker, 2022; Faisol, 2017).
3.4 Total Revenue sebagai Objek Desain Model Bisnis Syariah
Dalam perancangan model bisnis syariah menggunakan Business Model Canvas (BMC), elemen revenue streams diposisikan sebagai salah satu elemen yang harus menggambarkan bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam transaksi bisnis (Zengin, 2022). Studi desain model bisnis syariah BUMNagari (unit simpan-pinjam) menunjukkan bahwa elemen revenue streams termasuk elemen yang perlu "dikoreksi/diubah" agar penerimaan usaha yang dirancang konsisten dengan prinsip syariah (Zengin, 2022). Hal ini memperlihatkan bahwa dalam ekonomi Islam, pembahasan total revenue tidak berhenti pada "berapa total penerimaan", tetapi juga "dari mekanisme akad apa penerimaan itu berasal dan apakah sesuai syariah" (Faisol, 2017; Zengin, 2022).
3.5 Total Revenue dalam Pasar Modal Syariah: Batas Pendapatan Non-Halal dan Mekanisme Purifikasi
Di pasar modal syariah, total revenue memiliki peran teknis sebagai basis rasio (penyebut/denominator) untuk menilai seberapa besar unsur pendapatan non-halal — misalnya pendapatan bunga/interest dan pendapatan non-halal lain — terhadap keseluruhan pendapatan perusahaan.
Beberapa rujukan dalam konteks Indonesia menyatakan kriteria bahwa pendapatan bunga dan pendapatan non-halal lain dibanding total pendapatan/total revenue tidak boleh melebihi 10% (Bin-Armia et al., 2024). Sumber lain juga menyatakan bahwa perusahaan Shariah-compliant harus menjaga pendapatan tidak-permisibel di bawah 10% dari total revenue dan utang berbasis bunga di bawah 45% (dibanding total aset), sebagai bagian dari penyaringan (screening) kepatuhan syariah (Türkan et al., 2022). Dalam praktik penyaringan di Indonesia, kriteria rasio tersebut disebut sebagai tantangan bagi perusahaan syariah untuk menjaga kinerja sekaligus tetap patuh syariah, dan proses penyaringan dilakukan secara berkala — disebut setiap Mei dan November (Türkan et al., 2022).
Namun, terdapat nuansa perbedaan lintas standar/indeks: kajian tentang sharia compliance stock menyebut toleransi pendapatan non-halal (misalnya interest) dalam beberapa praktik bisa tidak lebih dari 5%, dan ada pula pendapat lain yang menetapkan 10% atau 15%, dengan penekanan bahwa porsi non-halal itu kemudian dialokasikan untuk tujuan sosial sebagai proses "pembersihan/purifikasi" (cleanse) pendapatan non-halal (Heravi, 2022). Secara metodologis, pemodelan portofolio syariah juga menyatakan bahwa faktor purifikasi dapat dihitung dari rasio non-halal terhadap total revenue (Supriadi et al., 2023), sehingga total revenue menjadi variabel penting bukan hanya untuk akuntansi kinerja, tetapi juga untuk pemastian kepatuhan dan proses pemurnian pendapatan (Heravi, 2022; Supriadi et al., 2023).
3.6 Keterkaitan dengan Konsep Distribusi Hasil: Perbedaan Revenue Sharing dan Profit Sharing
Dalam praktik lembaga keuangan syariah, mekanisme pembagian hasil dapat menggunakan pendekatan revenue sharing atau profit sharing, yang berimplikasi pada bagaimana "hasil usaha" dipahami dan dibagikan:
1. Satu kajian mendefinisikan profit sharing sebagai perhitungan berbasis laba (pendapatan operasional dikurangi beban operasional), sedangkan revenue sharing berbasis pendapatan dari pengelolaan dana (tanpa menekankan pengurangan biaya terlebih dahulu) (Bouakkaz & Ferdjallah, 2023).
2. Tinjauan yuridis di Indonesia menegaskan bahwa penentuan prinsip pembagian hasil — termasuk net revenue sharing dan profit sharing — memiliki landasan regulasi dan harus disepakati dalam akad; kajian tersebut juga menyatakan pertimbangan kemaslahatan (al-ashlah) yang mendukung preferensi pada net revenue sharing dalam praktik distribusi hasil (Khairi & Muhamad, 2022).
3. Dari sisi karakter penerimaan periodik, literatur tentang operasional bank Islam menekankan bahwa pada skema bagi hasil, pendapatan berbasis revenue sharing tidak selalu sama di tiap periode karena bergantung pada hasil yang diperoleh, berbeda dengan margin jual-beli atau sewa yang bersifat tetap sesuai kesepakatan akad (Faisol, 2017).
Relevansi bagian ini terhadap total revenue adalah: dalam ekonomi Islam, pembacaan "penerimaan" (revenue) sering kali melekat pada akad yang menjadi sumber penerimaan dan basis perhitungan distribusinya (revenue vs. profit), yang menautkan aspek pendapatan dengan prinsip keadilan muamalah (Abraham, 2024; Faisol, 2017; Khairi & Muhamad, 2022).
3.7 Orientasi Maqasid dan Tujuan Sosial: Total Revenue Bukan Satu-satunya Tujuan
Sejumlah literatur menempatkan kegiatan ekonomi/keuangan Islam dalam orientasi yang tidak semata profit-maximization:
1. Tujuan dasar perbankan Islam disebut bukan terutama memaksimalkan profit seperti sistem berbasis bunga, melainkan menyediakan fasilitas keuangan sesuai syariah dan memberi manfaat sosio-ekonomi (Faisol, 2017).
2. Prinsip bank syariah juga dipaparkan sebagai upaya mencapai keadilan sosial-ekonomi (bukan profit maximization), yang dapat dicapai melalui pembiayaan berbasis risk-sharing dan larangan interest (Gumansari & Huda, 2023).
3. Kajian lain mengusulkan integrasi tujuan komersial dan sosial pada lembaga keuangan Islam (Islamic commercial finance dan Islamic social finance) untuk menjaga keberlanjutan sekaligus keseimbangan motif komersial dengan peran berbagi dalam ekonomi (Bükey & Çoban, 2022).
4. Perspektif maqashid al-shariah ditegaskan sebagai rujukan agar aktivitas perbankan Islam berorientasi pada kemaslahatan/kesejahteraan manusia, bukan hanya bebas riba (Afandi, 2016).
5. Dalam pasar modal Islam, ditegaskan bahwa pasar modal Islam tidak hanya mengejar tujuan ekonomi, tetapi juga memastikan setiap upaya ekonomi patuh pada norma etika Islam (Elbadri & BektaÅŸ, 2017).
Karena itu, total revenue tetap penting sebagai ukuran penerimaan — misalnya dari penjualan output atau dari kontrak syariah — tetapi dalam ekonomi Islam ia berada dalam kerangka normatif: sumbernya harus halal, cara perolehannya sah, dan penggunaan serta pendistribusiannya selaras dengan keadilan serta kemaslahatan (Afandi, 2016; Elbadri & BektaÅŸ, 2017; Faisol, 2017; Gumansari & Huda, 2023).
________________________________________
4. Simpulan
Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, dapat dirumuskan bahwa total revenue menurut ekonomi Islam merupakan keseluruhan penerimaan yang diperoleh dari penjualan output (barang/jasa) atau dari aktivitas usaha, dengan syarat penerimaan tersebut bersumber dari transaksi/akad yang sesuai syariah (halal), bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, serta — bila ada unsur non-halal yang ditoleransi dalam konteks tertentu seperti screening pasar modal — dikelola dengan batas rasio tertentu dan mekanisme pemurnian (purification) (Bin-Armia et al., 2024; Dewi et al., 2023; Heravi, 2022; Hsb et al., 2024; Supriadi et al., 2023; Yahuza et al., 2024).
Dengan demikian, diskursus total revenue dalam ekonomi Islam tidak berhenti pada pertanyaan "berapa besaran penerimaan yang diperoleh", melainkan juga mencakup pertanyaan fundamental: "dari akad apa penerimaan itu bersumber, bagaimana mekanisme perolehannya, dan apakah sesuai dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan yang menjadi ruh ekonomi Islam". Hal ini menegaskan bahwa ekonomi Islam menawarkan dimensi normatif yang khas dan membedakannya secara substansial dari paradigma ekonomi konvensional.
________________________________________
Daftar Pustaka
Abraham, M. (2024). Shariah compliance and earnings management in India: Insights on reporting transparency and financial stability. Modern Finance, 2(1), 145–165. https://doi.org/10.61351/mf.v2i1.141
Afandi, M. Y. (2016). Syariah compliance stock: Current issues and the way forward. Global Review of Islamic Economics and Business, 4(1), 027. https://doi.org/10.14421/grieb.2016.041-03
Bin-Armia, M. S., Armia, M. S., & Syarif, M. F. (2024). Economical rights versus God's rights: Criticising of the implementation Shariah economic in Indonesia. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 17(6), 1267–1290. https://doi.org/10.1108/imefm-01-2024-0054
Bouakkaz, N., & Ferdjallah, A. (2023). The performance and perspective of the ethical leadership of the Islamic equity-based crowdfunding platform in Oman. Business Ethics and Leadership, 7(3), 120–129. https://doi.org/10.61093/bel.7(3).120-129.2023
Bükey, M., & Çoban, U. (2022). Social projects and support in Malaysia. https://doi.org/10.58830/ozgur.pub19.c74
Çeliker, F. (2022). General information about the Malaysian economy. https://doi.org/10.58830/ozgur.pub19.c67
Dewi, Y. A., Gusvi, F., & Satria, W. (2023). Sharia business model Bumnagari with BMC models approach (Decree of Bumnagari Magek Sakabek, Agam Regency). Krigan Journal of Management and Sharia Business, 1(1), 38. https://doi.org/10.30983/krigan.v1i1.6515
Elbadri, M., & BektaÅŸ, E. (2017). Measuring the financial stability of Islamic and conventional banks in Turkey (hlm. 115–137). https://doi.org/10.1007/978-3-319-66872-7_10
Faisol, F. (2017). Islamic bank financing and its impact on small medium enterprise's performance. Etikonomi, 16(1), 13–24. https://doi.org/10.15408/etk.v16i1.4404
Gumansari, Y., & Huda, N. (2023). The effect of macroeconomics and the state budget on state sharia securities in Indonesia. Share Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 12(1), 247–267. https://doi.org/10.22373/share.v0i0.17663
Heravi, F. A. (2022). The issuing of the sukuk framework in Afghanistan and its contribution to economic development. International Journal of Social Science Research and Review, 5(9), 204–222. https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i9.486
Hsb, S., Syahbudi, M., & Yanti, N. (2024). Impact of sharia KUR financing on performance of MSMEs financing of Indonesian syariah banking. Journal La Sociale, 5(5), 1432–1441. https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v5i5.1368
Khairi, W. O. F. W. M., & Muhamad, M. O. (2022). Investment instruments in Malaysia. https://doi.org/10.58830/ozgur.pub19.c68
Razak, D. A. (2022). Islamic banking and methods used in Malaysia. https://doi.org/10.58830/ozgur.pub19.c65
Ryandono, M. N. H. (2018). Sukuk model determinant as funding strategy of Islamic bank in Indonesia. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 18(2), 153–174. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i2.153-174
Supriadi, I., Maghfiroh, R. U., Abadi, R., & Yudowati, D. M. (2023). The role of sharia financial innovation and literacy in improving the performance of MSME actors. Journal of Islamic Economic and Business Research, 3(2), 214–229. https://doi.org/10.18196/jiebr.v3i2.193
Türkan, Y., Razak, D. A., Mohammed, M. O., Kılıç, G., Razak, D. bin A., Khairi, W. O. F. W. M., Çeliker, F., Zengin, M., Muhamad, M. O., Bükey, M., & Çoban, U. (2022). Islamic finance and banking in Malaysia in 33 questions for beginners. https://doi.org/10.58830/ozgur.pub19
Yahuza, H. U., Aleshilonye, M. F., & Idebi, A. A. (2024). Islamic finance and economic growth: Empirical evidence from panel ARDL approach (hlm. 27–45). https://doi.org/10.47260/amae/1512
Zengin, M. (2022). General information about Malaysia. https://doi.org/10.58830/ozgur.pub19.c66
0 Comments:
Posting Komentar