01123 - Social Cost dalam Perspektif Ekonomi Islam: Eksternalitas, Kegagalan Pasar, dan Internalisasi Biaya Sosial

Abstract

This article examines the concept of social cost within the framework of Islamic economics, particularly in relation to negative externalities and market failure. Social cost is defined as the total burden borne by society from economic activities, encompassing both private costs and negative externalities not reflected in market prices. Through a systematic literature review, this study identifies that Islamic economics addresses social cost through three main pillars: (1) normative orientation toward falah and maslahah, which prohibits welfare gains for individuals at the expense of others; (2) the state's corrective role in internalizing external costs through fiscal instruments such as Pigouvian taxes, carbon taxes, excise duties, and deposit-refund systems; and (3) Islamic social instruments — namely wakaf, zakat, and qardhul hasan — as complementary mechanisms to reduce collective burdens arising from market failures. The study concludes that social cost in Islamic economics is not merely a technical-economic category, but also a normative and public ethics category that demands internalization, governance, and redistribution mechanisms consistent with maqasid al-shari'ah.

Keywords: Social Cost, Islamic Economics, Externalities, Market Failure, Maslahah, Maqasid al-Shari'ah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep social cost dalam kerangka ekonomi Islam, khususnya kaitannya dengan eksternalitas negatif dan kegagalan pasar. Social cost didefinisikan sebagai biaya total yang ditanggung masyarakat dari aktivitas ekonomi, mencakup biaya pribadi dan eksternalitas negatif yang tidak tercermin dalam harga pasar. Melalui kajian literatur sistematis, studi ini mengidentifikasi bahwa ekonomi Islam menangani social cost melalui tiga pilar utama: (1) orientasi normatif menuju falah dan maslahah yang melarang peningkatan kesejahteraan individu dengan mengorbankan pihak lain; (2) peran korektif negara dalam menginternalisasi biaya eksternal melalui instrumen fiskal seperti pajak Pigouvian, pajak karbon, cukai, dan sistem deposit-refund; serta (3) instrumen sosial Islam — yakni wakaf, zakat, dan qardhul hasan — sebagai mekanisme pelengkap untuk meringankan beban kolektif yang muncul akibat kegagalan pasar. Studi ini menyimpulkan bahwa social cost dalam kerangka ekonomi Islam bukan sekadar kategori teknis-ekonomi, melainkan juga kategori normatif dan etika publik yang menuntut internalisasi, tata kelola, serta mekanisme redistribusi yang konsisten dengan maqasid al-shari'ah.

Kata Kunci: Biaya Sosial, Ekonomi Islam, Eksternalitas, Kegagalan Pasar, Maslahah, Maqasid al-Shari'ah

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam wacana ekonomi kontemporer, aktivitas produksi dan konsumsi kerap menimbulkan dampak yang tidak sepenuhnya tertangkap oleh mekanisme harga pasar. Kondisi ini melahirkan konsep social cost atau biaya sosial — yakni biaya total yang ditanggung masyarakat, termasuk biaya pribadi dan eksternalitas negatif — sebagai salah satu isu sentral dalam analisis kesejahteraan dan kebijakan publik. Ketika pelaku ekonomi hanya menanggung private costs sementara dampak negatif aktivitasnya ditimpakan kepada pihak lain, terjadilah distorsi alokasi sumber daya yang dalam literatur ekonomi dikenal sebagai kegagalan pasar (market failure).

Persoalan social cost menjadi semakin relevan dalam konteks ekonomi Islam, yang secara normatif mengemban tujuan pencapaian falah (kemenangan duniawi dan ukhrawi) serta maslahah (kemaslahatan umum). Kerangka nilai Islam tidak membenarkan perolehan manfaat pribadi yang dicapai dengan membebankan kerugian kepada pihak lain, sehingga isu eksternalitas negatif dan internalisasi biaya sosial memiliki landasan etis yang kuat dalam tradisi pemikiran ekonomi Islam.

Artikel ini bertujuan memetakan dan mensintesiskan konsep social cost dalam perspektif ekonomi Islam dengan menelaah: (1) definisi dan hubungan social cost dengan eksternalitas serta kegagalan pasar; (2) relevansinya dengan prinsip falah, maslahah, dan maqasid al-shari'ah; (3) peran negara dalam menginternalisasi biaya sosial; (4) instrumen fiskal dan regulatif yang tersedia; serta (5) peran instrumen sosial Islam sebagai mekanisme pelengkap.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan metode kajian literatur sistematis (systematic literature review) dengan menelaah berbagai referensi ilmiah yang relevan dengan topik social cost, eksternalitas, kegagalan pasar, dan kebijakan ekonomi dalam perspektif Islam. Sumber-sumber yang dikaji mencakup artikel jurnal ilmiah, laporan kebijakan, serta kajian hukum lingkungan yang diterbitkan dalam rentang waktu 2008–2024. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan temuan ke dalam beberapa dimensi konseptual yang saling berkaitan.

________________________________________

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Definisi Social Cost: Biaya Total yang Ditanggung Masyarakat

Dalam analisis eksternalitas, social cost dipahami sebagai biaya total yang timbul bagi masyarakat dari suatu aktivitas ekonomi, bukan hanya biaya yang tampak dalam transaksi pasar. Biaya sosial per unit output mencakup biaya produksi yang ditanggung produsen (biaya pribadi/private cost) ditambah biaya yang harus ditanggung pihak lain yang dirugikan oleh polusi atau dampak negatif lain yang tidak tercermin dalam harga (Basri et al., 2023; Wibisana, 2017). Dengan kata lain, ketika terdapat eksternalitas negatif, pengambil keputusan di pasar cenderung hanya menanggung private costs, sementara social costs ditanggung masyarakat (Wibisana, 2008, 2017). Karena itu, perbedaan antara biaya privat marjinal dan biaya sosial marjinal menjadi penanda utama adanya eksternalitas (Ratnawati, 2016; Wibisana, 2017b).

Penjelasan grafis dan konseptual yang muncul di beberapa sumber juga menegaskan bahwa kurva biaya sosial berada di atas kurva penawaran/biaya privat karena memasukkan biaya eksternal yang "ditimpakan" ke masyarakat (Basri et al., 2023; Sukandar, 2015). Pada konteks pencemaran, pasar gagal memasukkan unsur biaya tambahan (social cost) ke dalam komponen harga, sehingga biaya sosial yang sesungguhnya lebih besar daripada biaya yang dipersepsikan produsen maupun konsumen (Baidarus, 2018; Ratnawati, 2016). Konsepsi ini sejalan dengan pemahaman bahwa eksternalitas adalah biaya/manfaat pihak ketiga yang tidak tercermin dalam harga, sehingga pilihan privat dalam pasar privat umumnya tidak menghasilkan hasil yang efisien secara ekonomi (Baidarus, 2018).

3.2 Hubungan Social Cost dengan Eksternalitas dan Kegagalan Pasar

Sumber-sumber yang tersedia secara konsisten mengaitkan biaya sosial dengan eksternalitas negatif dan kegagalan pasar. Eksternalitas negatif dijelaskan sebagai biaya yang dikenakan pada pihak lain di luar sistem pasar akibat kegiatan produktif pihak lain (Aprilianti & Herianingrum, 2021; Ratnawati, 2016). Ketika eksternalitas negatif terjadi, harga barang/jasa tidak menggambarkan biaya sosial tambahan (marginal social cost) secara sempurna, sehingga alokasi sumber daya menjadi tidak optimal (Ratnawati, 2016; Rossa et al., 2021). Beberapa rujukan juga menekankan bahwa eksternalitas muncul karena perbedaan antara marginal social cost dan private cost (Baidarus, 2018; Rossa et al., 2021; Sukandar, 2015).

Dalam konteks hukum dan kebijakan lingkungan, pencemaran sebagai eksternalitas ditandai oleh perbedaan antara private costs dan social costs, serta hukum lingkungan bertujuan menginternalisasi eksternalitas agar pihak-pihak memasukkan biaya lingkungan dalam keputusan ekonominya (Wibisana, 2008, 2017a). Perspektif ini diperkuat oleh argumen bahwa eksternalitas memberi "arah yang salah" pada individu karena harga gagal mencerminkan biaya lingkungan yang sebenarnya (Wibisana, 2017b), dan bahwa pasar hanya menghitung biaya pribadi produsen sementara kerugian sosial dan lingkungan ditanggung masyarakat (Puteri et al., 2018; Wibisana, 2008).

3.3 Penekanan Ekonomi Islam: Falah, Maslahah, dan Larangan Memindahkan Beban kepada Pihak Lain

Dalam ekonomi Islam, tujuan normatif aktivitas ekonomi sering dirumuskan sebagai pencapaian falah dan terutama maslahah, yang diupayakan melalui aktivitas ekonomi yang berada dalam prinsip Islam (Aprilianti & Herianingrum, 2021; Khairany, 2018). Karena eksternalitas negatif memindahkan beban biaya kepada pihak ketiga, isu social cost menjadi relevan secara langsung dengan orientasi falah/maslahah tersebut: biaya sosial yang tidak diinternalisasi berarti sebagian kesejahteraan masyarakat dikorbankan oleh keputusan privat (Ratnawati, 2016; Wibisana, 2017a).

Sejumlah rujukan juga menampilkan prinsip yang kompatibel dengan ide "tidak boleh meningkatkan kesejahteraan individu dengan mengurangi kesejahteraan pihak lain." Literatur tentang efisiensi alokasi Islam menyatakan bahwa ekonomi Islam tidak membolehkan peningkatan utilitas/kesejahteraan pribadi yang menyebabkan kesejahteraan orang lain menurun (Fatkhurrozi & Rahmawati, 2023). Dalam pembahasan biaya sosial di proyek lingkungan/energi, disebutkan bahwa pada kondisi perusahaan menentukan harga berdasarkan marginal cost privat, "sebenarnya ada biaya" akibat eksternalitas negatif sehingga biaya sosial perlu dimasukkan dalam produksi (Amaliah et al., 2022). Dengan demikian, social cost dalam kerangka ekonomi Islam dapat diposisikan sebagai bagian dari tuntutan keadilan dan kemaslahatan: keuntungan privat tidak semestinya dibangun di atas biaya tersembunyi yang ditanggung masyarakat (Amaliah et al., 2022; Fatkhurrozi & Rahmawati, 2023).

Lebih jauh, terdapat rujukan yang menyatakan bahwa gagasan biaya dalam ekonomi Islam dapat dipahami sebagai "total cost" yang tidak berhenti pada komponen ekonomi murni, tetapi juga memasukkan komponen non-ekonomi (misalnya terkait kewajiban zakat/sedekah dan konsekuensi moral) (Azid et al., 2008). Walaupun ini bukan definisi teknis social cost dalam ekonomi kesejahteraan, rujukan tersebut menunjukkan bahwa kerangka Islam membuka ruang untuk melihat biaya sebagai beban yang lebih luas daripada yang tercatat dalam transaksi pasar semata (Aprilianti & Herianingrum, 2021; Azid et al., 2008).

3.4 Maqasid Al-Shari'ah dan Perlindungan Kepentingan Publik

Salah satu cara yang eksplisit dalam sumber untuk mengaitkan eksternalitas dengan kerangka normatif Islam adalah melalui maqasid al-shari'ah. Disebutkan bahwa eksternalitas negatif atas pengelolaan barang publik dapat diminimalkan ketika tujuan pengelolaan sejalan dengan maqashid syari'ah (Sancoyowati, 2018). Pada saat yang sama, penjelasan maqasid dalam rujukan lain menegaskan tujuan perlindungan atas aspek-aspek mendasar manusia (termasuk perlindungan kehidupan dan harta) sebagai bagian dari arah normatif syariah (Maqasid Realisation in Islamic Finance, 2018). Jika eksternalitas negatif merusak lingkungan dan menurunkan kesejahteraan pihak ketiga, maka memasukkan social cost dalam keputusan ekonomi dapat dipahami sebagai upaya menjaga tujuan-tujuan perlindungan tersebut, setidaknya dalam kerangka argumentasi yang disediakan sumber (Maqasid Realisation in Islamic Finance, 2018; Sancoyowati, 2018).

Ada pula rujukan yang secara tegas membaca eksternalitas negatif dalam bingkai hukum Islam sebagai terkait pelanggaran hak (hak manusia dan hak komunitas) dan menekankan perlunya kebijakan yang selaras dengan etika serta kemaslahatan publik dan keberlanjutan (stewardship) (Shamshıyev, 2024). Ini memperkuat bahwa social cost bukan sekadar isu efisiensi, tetapi juga isu normatif tentang konsekuensi aktivitas ekonomi pada pihak lain dan generasi mendatang (Sancoyowati, 2018; Shamshıyev, 2024).

3.5 Peran Negara dalam Ekonomi Islam: Mengoreksi Kegagalan Pasar dan Menginternalisasi Biaya Sosial

Dalam literatur yang tersedia, intervensi pemerintah dipandang relevan ketika ada kegagalan pasar, termasuk eksternalitas. Kajian tentang peran pemerintah dan masyarakat dalam ekonomi menyatakan bahwa kegagalan pasar menjadi dasar perlunya campur tangan pemerintah dalam ekonomi secara optimal, dan analisis peran negara mencakup peran mengatasi eksternalitas (Novita et al., 2022). Kajian tentang intervensi pasar dalam perspektif Islam juga menyatakan bahwa intervensi pemerintah diperlukan untuk mengatasi market failure seperti eksternalitas serta monopoli/duopoli (Merlinda et al., 2022). Sejalan dengan itu, rujukan tentang mekanisme pasar syariah menegaskan pengakuan terhadap ketidaksempurnaan pasar termasuk eksternalitas (Iskandar, 2021), dan kajian mekanisme pasar Islam menekankan kebebasan pasar tetapi memungkinkan campur tangan negara sejauh bermanfaat bagi kepentingan banyak dan melindungi kepentingan umum (Ghafur, 2019; Merlinda et al., 2022).

Dalam perspektif kebijakan lingkungan, internalisasi eksternalitas dijelaskan sebagai arah utama campur tangan pemerintah agar pelaku memasukkan biaya lingkungan dalam keputusan melalui instrumen hukum/kebijakan (Wibisana, 2008, 2017a). Pada konteks social cost, internalisasi tersebut bermakna menggeser beban dari masyarakat kembali kepada pihak penyebab eksternalitas (Hasan, 2021; Wibisana, 2008). Prinsip ini dinyatakan secara eksplisit dalam pembahasan polluter pays principle sebagai cost internalisation, yakni seluruh biaya eksternalitas negatif dibebankan kepada pencemar, dan desain basis pajak/tarif seharusnya mencerminkan full social cost dari aktivitas yang berpotensi mencemarkan (Hasan, 2021; Tando & Hindriadita, 2019).

3.6 Instrumen untuk Menginternalisasi Social Cost: Pajak, Cukai, dan Mekanisme Ekonomi Lingkungan

Beberapa sumber merinci instrumen korektif untuk eksternalitas negatif dengan logika memasukkan social cost ke dalam harga.

Pertama, Pajak Pigouvian. Pemerintah dapat mengenakan pajak sebesar marginal external cost (MEC) terhadap pihak yang menimbulkan eksternalitas negatif (Baidarus, 2018; Rossa et al., 2021). Dalam konteks emisi karbon, carbon tax dijelaskan sebagai upaya memasukkan biaya sosial atas eksternalitas negatif ke dalam harga jual sehingga konsumsi berlebihan dapat dikoreksi (Ratnawati, 2016). Literatur tentang pajak karbon juga menekankan tujuan "menentukan harga" pada aktivitas emisi agar mencerminkan biaya sosial karbon (social cost of carbon) (Lolo et al., 2022).

Kedua, Pajak Karbon sebagai Internalisasi Biaya Lingkungan. Kebijakan carbon tax dipaparkan sebagai instrumen untuk menginternalisasi biaya lingkungan emisi karbon ke dalam harga produk/jasa yang menghasilkan emisi, sehingga mendorong penurunan konsumsi/produksi berbasis karbon (Ratnawati, 2016). Perspektif yang sama juga muncul pada pembahasan transparansi pajak karbon, yang menekankan pajak karbon sebagai cara mem-price aktivitas emisi agar mencerminkan biaya sosial karbon (Lolo et al., 2022).

Ketiga, Cukai untuk Mengompensasi Eksternalitas. Studi cukai kantong plastik menekankan bahwa eksternalitas negatif tidak direfleksikan dalam harga pasar sehingga perlu intervensi pemerintah untuk internalisasi eksternalitas (Baidarus, 2018). Kerangka kebijakan cukai juga dipahami memiliki tujuan "merefleksikan biaya eksternalitas" sebagai kompensasi biaya eksternal, dengan contoh lain yang mendefinisikan eksternalitas sebagai biaya/dampak yang tidak tercermin dalam harga dan dapat berupa biaya ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Keempat, Deposit-Refund System untuk Internalisasi Eksternalitas Limbah Plastik. Mekanisme ini dirancang untuk menginternalisasi eksternalitas biaya lingkungan ke dalam produksi/pemakaian, dan menegaskan eksternalitas terjadi ketika pasar gagal mempertimbangkan total biaya (social costs) dan hanya menghitung private costs (Puteri et al., 2018; Wibisana, 2008). Instrumen ekonomi diposisikan sebagai manifestasi polluter pays principle untuk menginternalisasi biaya pencemaran/kerusakan lingkungan (Puteri et al., 2018; Tando & Hindriadita, 2019).

Instrumen-instrumen di atas memperlihatkan satu benang merah: biaya sosial bukan sekadar "kerugian abstrak," melainkan komponen yang perlu dipindahkan kembali ke struktur insentif pelaku — melalui harga, pajak, atau mekanisme pengembalian-deposit — agar keputusan privat tidak memproduksi beban kolektif yang tersembunyi (Baidarus, 2018; Puteri et al., 2018; Ratnawati, 2016).

3.7 Instrumen Sosial Islam (Wakaf, Zakat, Qardhul Hasan) sebagai Pelengkap Kebijakan Biaya Sosial

Selain instrumen fiskal/regulatif, literatur yang tersedia juga menekankan peran instrumen sosial Islam untuk mengurangi beban sosial, terutama ketika masalahnya berkaitan dengan barang publik, free rider, dan eksternalitas.

Wakaf untuk Mengatasi Eksternalitas Barang Publik dalam Kerangka Maqasid. Rujukan wakaf menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dapat menimbulkan eksternalitas, dan eksternalitas negatif pengelolaan barang publik dapat diminimalkan bila sejalan dengan maqashid syari'ah; wakaf diposisikan sebagai instrumen finansial Islam yang dapat menjadi alternatif untuk mengatasi eksternalitas barang publik (Sancoyowati, 2018). Refleksi peran wakaf juga menekankan bahwa wakaf secara historis berperan dalam penyediaan berbagai layanan publik (misalnya sekolah/rumah sakit) dan membantu mengurangi beban fiskal publik dalam penyediaan barang publik (Aliyu, 2022; Idriss et al., 2023).

Zakat dan Masalah Free Rider. Dalam konteks barang publik, zakat dipaparkan sebagai mekanisme yang mengubah kerangka pemberian dan dapat mengatasi free-rider problem dalam amal sukarela serta problem koordinasi dalam kelompok besar (Al-Bawwab, 2023). Literatur zakat untuk sektor kesehatan juga menekankan zakat sebagai instrumen redistribusi dan perbaikan kesejahteraan yang dikelola secara kelembagaan untuk mencapai tujuan zakat yaitu distribusi kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan (Al-Bawwab, 2023; Hasbulah et al., 2022).

Qardhul Hasan dan Fungsi Sosial Lembaga Keuangan Islam. Qardhul Hasan dipaparkan sebagai kontrak yang menonjolkan aspek kebajikan dan, bila dikelola efektif, dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan serta mendukung pembangunan ekonomi (Nugraheni & Muhammad, 2023). Walaupun rujukan ini tidak merumuskan social cost secara langsung, ia konsisten dengan arsitektur kebijakan ekonomi Islam yang menekankan kanal sosial untuk mengurangi beban sosial ekonomi masyarakat (Novita et al., 2022; Nugraheni & Muhammad, 2023).

Sintesis dari tiga jalur ini menunjukkan bahwa dalam kerangka ekonomi Islam, social cost dapat ditangani melalui kombinasi: (i) internalisasi biaya eksternal melalui instrumen negara (pajak/aturan), dan (ii) penguatan pembiayaan serta penyediaan barang publik melalui instrumen sosial (wakaf/zakat) untuk mengurangi beban kolektif yang muncul ketika mekanisme pasar tidak memadai (Al-Bawwab, 2023; Novita et al., 2022; Sancoyowati, 2018).

3.8 Pengukuran Social Cost: Valuasi, Cost-Benefit Analysis, dan Tantangan Akuntansi

Sumber-sumber yang tersedia juga menekankan bahwa social cost membutuhkan pendekatan pengukuran yang melampaui biaya privat. Dalam akuntansi lingkungan, disebutkan pembagian biaya lingkungan meliputi biaya privat (dalam aktivitas perusahaan) dan biaya bagi individu/masyarakat/lingkungan di sekitar perusahaan, namun perusahaan sering kesulitan menghitung biaya sosial/eksternal yang berada di luar kendali organisasi (Sari & Nugroho, 2018; Wibisana, 2017a). Kesulitan ini terutama muncul saat menetapkan biaya eksternalitas dari emisi/limbah proses produksi (Puteri et al., 2018; Sari & Nugroho, 2018).

Dalam analisis biaya-manfaat, eksternalitas diakui sebagai komponen yang memengaruhi cost-benefit analysis, dan eksternalitas yang tidak diinternalisasi menjadi persoalan kebijakan (Tando & Hindriadita, 2019; Wibisana, 2008). Studi valuasi eksternalitas industri menyatakan nilai moneter yang diperoleh dari pendekatan wawancara/triangulasi adalah proxy dan tidak bersifat mutlak, menandakan keterbatasan epistemik dalam mengukur dampak eksternalitas (Sari & Nugroho, 2018; Suryaman, 2024).

Pendekatan Extended Cost Benefit Analysis (ECBA) memperlihatkan bahwa keberlanjutan suatu usahatani dapat bergantung pada besar-kecilnya biaya eksternalitas (biaya lingkungan dan sosial), sehingga memasukkan biaya eksternalitas dapat mengubah kesimpulan kelayakan/keberlanjutan (Prasmatiwi et al., 2010; Suyatno, 2015). Dengan demikian, literatur menyarankan bahwa pengukuran social cost perlu menggabungkan perangkat ekonomi (valuasi dan CBA/ECBA) serta perangkat akuntansi/pelaporan, walaupun tetap mengakui adanya keterbatasan pengukuran untuk biaya eksternal yang kompleks (Sari & Nugroho, 2018; Suryaman, 2024).

3.9 Ilustrasi Social Cost dalam Berbagai Kasus Empiris

Berbagai studi kasus dalam rujukan memperlihatkan bentuk konkret biaya sosial sebagai beban masyarakat.

Kemacetan sebagai eksternalitas negatif industri. Studi eksternalitas PT Eratex mencatat kemacetan akibat pergantian shift sebagai dampak negatif bagi masyarakat (Aprilianti & Herianingrum, 2021), dan studi lain mendefinisikan biaya kemacetan sebagai selisih antara marginal social cost (biaya masyarakat) dan private cost (biaya pengguna kendaraan pribadi) (Sukandar, 2015). Ini menunjukkan bentuk social cost yang muncul sebagai tambahan biaya perjalanan dan hilangnya manfaat pengguna jalan (Aprilianti & Herianingrum, 2021; Sukandar, 2015).

Pengelolaan sampah dan energi. Kajian Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) menyatakan perlunya memasukkan biaya sosial dalam produksi ketika ada eksternalitas negatif, dan mengaitkannya dengan kerangka kesejahteraan/pareto optimum (Amaliah et al., 2022; Wibisana, 2017a).

Pertanian di kawasan hutan lindung. Studi kopi di hutan lindung menunjukkan bahwa hasil analisis ekonomi dan keberlanjutan bergantung pada besar-kecilnya biaya eksternalitas (biaya lingkungan dan sosial), sehingga eksternalitas dapat menentukan apakah kegiatan layak berkelanjutan (Prasmatiwi et al., 2010; Tando & Hindriadita, 2019).

Pencemaran plastik. Tulisan deposit-refund menegaskan eksternalitas terjadi ketika pasar gagal memasukkan total biaya pencemaran (social costs), dan mendorong internalisasi biaya lingkungan ke dalam biaya produksi/pemakaian (Baidarus, 2018; Puteri et al., 2018).

Emisi karbon. Pajak karbon diposisikan sebagai instrumen internalisasi biaya sosial dari emisi dan koreksi kegagalan pasar akibat konsumsi berlebih bahan bakar fosil ketika biaya sosial tidak masuk ke harga (Lolo et al., 2022; Ratnawati, 2016).

Ilustrasi-ilustrasi ini memperlihatkan pola yang sama: manfaat privat (produksi/aktivitas ekonomi) sering disertai beban pihak ketiga, dan beban itulah yang membentuk social cost yang menjadi objek koreksi kebijakan (Aprilianti & Herianingrum, 2021; Puteri et al., 2018; Sukandar, 2015).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, social cost dalam ekonomi Islam dapat disintesiskan sebagai beban total masyarakat dari aktivitas ekonomi yang mencakup biaya privat dan biaya eksternalitas negatif yang tidak tercermin dalam harga (Basri et al., 2023; Wibisana, 2008, 2017a). Dalam kerangka ekonomi Islam, isu ini terkait langsung dengan orientasi falah/maslahah dan tuntutan agar kesejahteraan individu tidak meningkat dengan mengorbankan pihak lain (Aprilianti & Herianingrum, 2021; Fatkhurrozi & Rahmawati, 2023; Khairany, 2018).

Literatur juga menegaskan perlunya peran negara untuk mengoreksi kegagalan pasar (termasuk eksternalitas) melalui internalisasi biaya — misalnya pajak/cukai, deposit-refund, dan prinsip pencemar membayar — (Hasan, 2021; Merlinda et al., 2022; Novita et al., 2022; Puteri et al., 2018), serta membuka ruang pelengkap berupa instrumen sosial Islam (wakaf dan zakat) untuk menutup problem barang publik dan free rider sekaligus meringankan beban sosial (Al-Bawwab, 2023; Aliyu, 2022; Sancoyowati, 2018).

Pada akhirnya, social cost dalam kerangka ini bukan hanya kategori teknis-ekonomi, tetapi juga kategori kebijakan dan etika publik yang menuntut internalisasi, tata kelola, serta mekanisme redistribusi dan penyediaan barang publik yang konsisten dengan tujuan-tujuan syariah dan kemaslahatan (Maqasid Realisation in Islamic Finance, 2018; Sancoyowati, 2018; Shamshıyev, 2024).

________________________________________

Daftar Pustaka

Al-Bawwab, R. (2023). Zakat: changing the framework of giving. Islamic Economic Studies, 30(2), 86–103. https://doi.org/10.1108/ies-08-2021-0026

Aliyu, S. U. R. (2022). Reflections on the socioeconomic role of waqf in an Islamic economic system. Ijus | International Journal of Umranic Studies, 2(1), 31–43. https://doi.org/10.59202/ijus.v2i1.560

Amaliah, D. P., Masruhen, M. F. B., Ibrahim, M. Y., & Abdullah, F. (2022). Analisis alternatif model pembiayaan pengelolaan sampah untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah. Al-Tasyree Jurnal Bisnis Keuangan dan Ekonomi Syariah, 14(02), 102–122. https://doi.org/10.59833/altasyree.v14i02.986

Aprilianti, L., & Herianingrum, S. (2021). Dampak eksternalitas PT. Eratex Djaja Probolinggo dalam perspektif ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 8(1), 85–96. https://doi.org/10.20473/vol8iss20211pp85-96

Azid, T., Asutay, M., & Khawaja, M. J. (2008). Price behaviour, vintage capital and Islamic economy. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 1(1), 52–68. https://doi.org/10.1108/17538390810864250

Baidarus, M. (2018). Analisis dampak ekstensifikasi barang kena cukai pada kantong plastik terhadap perekonomian Indonesia. Jurnal BPPK Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 11(2), 1–11. https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v11i2.341

Basri, Y. M., Natariasari, R., & Devitarika, B. (2023). MSMEs tax compliance in Indonesia during pandemic COVID-19: The role of risk preference as moderation. Journal of Tax Reform, 9(1), 6–18. https://doi.org/10.15826/jtr.2023.9.1.125

Fatkhurrozi, T., & Rahmawati, L. (2023). Efficiency of Islamic income allocation and distribution among MSMEs in Pentol Bakar Pacet, Mojokerto. Majapahit Journal of Islamic Finance and Management, 3(1), 90–110. https://doi.org/10.31538/mjifm.v3i1.36

Ghafur, A. (2019). Mekanisme pasar perspektif Islam. Iqtishodiyah Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(1). https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i1.86

Hasan, D. (2021). Konsep pengenaan pajak alat berat pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(3). https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art3

Hasbulah, M. H., Noor, A. M., Bakar, M. A., Hassan, M. H., & Isa, M. M. (2022). Zakat funds for health and medical sector: Role and strategy of Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Perak (MAIPk). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(7). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i7/14168

Idriss, I. D., Gwadabe, N. A., & Rahman, A. A. (2023). The potentials of waqf to attain youth empowerment for low level of corruption and peaceful coexistence in Kano, Nigeria. 'Abqari Journal, 1–13. https://doi.org/10.33102/abqari.vol29no1.501

Iskandar, I. (2021). Mekanisme pasar syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/x9s4r

Khairany, S. J. (2018). Pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial dan identitas etika terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. Jemasi Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, 14(1), 40–54. https://doi.org/10.35449/jemasi.v14i1.19

Lolo, L. D. F. A., Maulana, A. D., & Pasaribu, D. N. (2022). Transparansi pajak karbon: Digitalisasi pajak karbon sebagai katalisator dalam pembangunan rendah karbon di Indonesia. Jurist-Diction, 5(1), 205. https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32981

Maqasid realisation in Islamic finance: Components of framework for measurement index. (2018). Journal of Islamic Business and Management (JIBM), 08(01). https://doi.org/10.26501/jibm/2018.0801-001

Merlinda, S., Alam, R. A. H., & Rishaq, Q. A. (2022). Peranan pemerintah melalui intervensi pasar dalam perspektif Islam. Diktum Jurnal Syariah dan Hukum, 20(1), 114–134. https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.1837

Novita, Y., Wafiratulaela, W., Mustofa, M. T. L., Sari, W. N., & Inawati, Y. (2022). Analisis peran pemerintah dan masyarakat dalam sektor ekonomi melalui finalisasi kebijakan. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 6(1). https://doi.org/10.36312/jisip.v6i1.2848

Nugraheni, P., & Muhammad, R. (2023). The optimisation of Qardhul Hasan management in Islamic banking: Enhancing its role in empowering the community. Journal of Enterprising Communities People and Places in the Global Economy, 18(3), 469–486. https://doi.org/10.1108/jec-08-2022-0113

Prasmatiwi, F. E., Irham, I., Suryantini, A., & Jamhari, J. (2010). Sustainability analysis of coffee farming in protected forest of West Lampung based on environmental economic value. Pelita Perkebunan (A Coffee and Cocoa Research Journal), 26(1). https://doi.org/10.22302/iccri.jur.pelitaperkebunan.v26i1.117

Puteri, I., Aliya, R., & Muhammad, S. A. (2018). Penerapan plastic deposit refund system sebagai instrumen penanggulangan pencemaran limbah plastik di wilayah perairan Indonesia. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 4(2), 129–150. https://doi.org/10.38011/jhli.v4i2.64

Ratnawati, D. E. (2016). Carbon tax sebagai alternatif kebijakan untuk mengatasi eksternalitas negatif emisi karbon di Indonesia. Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 1(2), 53–67. https://doi.org/10.33105/itrev.v1i2.51

Rossa, S., Wimasari, S. G. T. V., Rahmawati, S., & Thomas, T. A. (2021). Kegagalan pasar di balik ekspor benih lobster di Indonesia. Jurnal Polgov, 3(1), 1–39. https://doi.org/10.22146/polgov.v3i1.2195

Sancoyowati, F. (2018). Wakaf sebagai instrumen kebijakan pemerintah untuk mengatasi eksternalitas barang publik (perspektif maqashid syari'ah). El Dinar Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 5(2), 7. https://doi.org/10.18860/ed.v5i2.5236

Sari, D. R., & Nugroho, P. I. (2018). Persepsi akuntan pendidik terhadap konsep dasar, pengukuran dan pengungkapan akuntansi lingkungan. Jurnal Akuntansi, 9(1). https://doi.org/10.28932/jam.v9i1.490

Shamshıyev, O. (2024). A theoretical study on negative externalities and the free-rider problem in natural resource management from Islamic law perspective. İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi (İEFD), 10(1), 40–68. https://doi.org/10.54863/jief.1381347

Sukandar, E. (2015). Eksternalitas kegiatan industri terhadap kinerja jalan (studi kasus jalan Sadang–Batas Purwakarta/Subang). Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 11(2), 169. https://doi.org/10.14710/pwk.v11i2.10846

Suryaman, R. A. (2024). Identification of economic impact valuation on small industrial centers (study on the Sukaregang leather tannery industrial center). Gorontalo Development Review, 57. https://doi.org/10.32662/golder.v0i0.3421

Suyatno, M. A. (2015). Keunggulan komparatif usahatani padi pada berbagai pola agroekosistem di Kabupaten Mempawah. Jurnal Social Economic of Agriculture, 3(2). https://doi.org/10.26418/j.sea.v3i2.9050

Tando, A. A., & Hindriadita, T. E. K. (2019). Aktualisasi pengelolaan dana lingkungan hidup di Indonesia: Mencegah penyimpangan prinsip pencemar membayar dan earmarking. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 5(2), 160–185. https://doi.org/10.38011/jhli.v5i2.91

Wibisana, A. G. (2008). Instrumen ekonomi atau privatisasi pengelolaan lingkungan? Komentar atas RUU Jasa Lingkungan. Jurnal Hukum & Pembangunan, 38(4), 602. https://doi.org/10.21143/jhp.vol38.no4.179

Wibisana, A. G. (2017a). Campur tangan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan: Sebuah penelusuran teoretis berdasarkan analisis ekonomi atas hukum (economic analysis of law). Jurnal Hukum & Pembangunan, 47(2), 151. https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no2.812

Wibisana, A. G. (2017b). Keadilan dalam satu (intra) generasi: Sebuah pengantar berdasarkan taksonomi keadilan lingkungan. Mimbar Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 29(2), 292. https://doi.org/10.22146/jmh.19143