01122 - Social Benefit dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Instrumen, dan Implikasi Kebijakan

Social Benefit in Islamic Economics Perspective: Concepts, Instruments, and Policy Implications

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep social benefit (manfaat sosial) dalam kerangka ekonomi Islam secara komprehensif. Berbeda dari pendekatan konvensional yang menyandarkan evaluasi kesejahteraan pada agregasi preferensi individu dan indikator moneter, ekonomi Islam memahami manfaat sosial melalui kerangka maslahah dan Maqasid al-Shariah yang menekankan keadilan distributif, solidaritas sosial, serta keberlanjutan. Kajian ini menyintesis literatur yang relevan untuk merumuskan definisi operasional manfaat sosial dalam ekonomi Islam, mengidentifikasi instrumen realisasinya—meliputi zakat, waqf, dan keuangan sosial Islam—serta menelaah implikasinya bagi kebijakan publik dan pengukuran kesejahteraan. Hasil kajian menunjukkan bahwa manfaat sosial dalam ekonomi Islam bersifat etis, distributif, holistik, dan berorientasi keberlanjutan, sehingga tidak dapat direduksi menjadi penjumlahan manfaat privat semata.

Kata kunci: social benefit, maslahah, maqasid al-shariah, zakat, waqf, ekonomi Islam, keadilan distributif

________________________________________

Abstract

This article comprehensively examines the concept of social benefit within the Islamic economics framework. Unlike the conventional approach that relies on the aggregation of individual preferences and monetary indicators for welfare evaluation, Islamic economics understands social benefit through the framework of maslahah and Maqasid al-Shariah, which emphasizes distributive justice, social solidarity, and sustainability. This study synthesizes relevant literature to formulate an operational definition of social benefit in Islamic economics, identifies its realization instruments—including zakat, waqf, and Islamic social finance—and examines the implications for public policy and welfare measurement. The findings indicate that social benefit in Islamic economics is ethical, distributive, holistic, and sustainability-oriented, and therefore cannot be reduced to a mere summation of private benefits.

Keywords: social benefit, maslahah, maqasid al-shariah, zakat, waqf, Islamic economics, distributive justice

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam literatur ekonomi, social benefit atau manfaat sosial didefinisikan sebagai total manfaat yang dinikmati masyarakat, termasuk manfaat pribadi dan eksternalitas positif. Konsep ini menjadi landasan penting dalam analisis kebijakan publik, terutama dalam mengevaluasi dampak suatu tindakan atau kebijakan terhadap kesejahteraan kolektif.

Dalam konteks ekonomi Islam, gagasan "manfaat sosial"—yang sering dipadankan dengan maslahah atau kemaslahatan umum—dipahami sebagai manfaat yang dinikmati masyarakat secara luas. Cakupannya bukan hanya manfaat privat individu, tetapi juga dampak yang meluas ke orang lain, misalnya melalui distribusi yang adil, penyediaan layanan sosial, dan penguatan tatanan sosial, serta penghindaran mudarat yang merusak kesejahteraan bersama (Asutay & Yilmaz, 2021; Nouman et al., 2021; Samad & Sugeng, 2022). Orientasi ini sejalan dengan kerangka tujuan syariah (Maqasid al-Shariah) yang menempatkan pemenuhan kemanfaatan dan perlindungan dari kerugian sebagai dasar normatif aktivitas ekonomi dan kebijakan sosial (Nouman et al., 2021; Samad & Sugeng, 2022; Siddiqui et al., 2019).

Berbeda dari pendekatan konvensional yang sering menyandarkan evaluasi kesejahteraan pada agregasi preferensi/utility individu atau indikator moneter—misalnya pendapatan nasional—ekonomi Islam menegaskan bahwa preferensi individu tidak dapat diperlakukan sebagai yang "tertinggi" untuk dijumlahkan begitu saja dalam pilihan sosial. Yang menentukan adalah kesesuaian dengan tujuan normatif syariah dan moralitas substantif (Asutay & Yilmaz, 2021; Nouman et al., 2021; Siddiqui et al., 2019). Karena itu, "manfaat sosial" dalam ekonomi Islam tidak sekadar "maksimalisasi" hasil, melainkan juga menuntut cara yang benar dan distribusi yang adil atas manfaat kolektif (Asutay & Yilmaz, 2021; Mansur, 2022; Nouman et al., 2021).

Artikel ini bertujuan untuk menyintesis konsep manfaat sosial dalam ekonomi Islam berdasarkan kajian literatur yang relevan, mengidentifikasi instrumen-instrumen realisasinya, serta merumuskan definisi operasional yang dapat digunakan dalam analisis kebijakan dan pengukuran kesejahteraan berbasis nilai Islam.

________________________________________

2. Landasan Normatif: Maslahah, Maqasid, Keadilan, dan Falah

2.1 Maslahah sebagai Inti Manfaat Sosial

Sejumlah literatur menegaskan bahwa maslahah dapat dipahami sebagai "pelestarian tujuan-tujuan syariah" (preservation of Shariah objectives) dan diperluas maknanya pada ranah keadilan—yakni bukan hanya mencegah kerugian, tetapi juga membangun keseimbangan keuntungan/manfaat serta keadilan distributif dalam masyarakat (Nouman et al., 2021; Siddiqui et al., 2019). Dalam kerangka muamalah, maslahah juga diposisikan sebagai fondasi aktivitas ekonomi yang "terbingkai secara syar'i", tidak semata berorientasi laba/material seperti kecenderungan dalam ekonomi konvensional (Nouman et al., 2021; Samad & Sugeng, 2022).

Dengan demikian, ketika ekonomi Islam membahas "manfaat sosial", yang dimaksud adalah kemanfaatan publik yang sah secara syariah, dan bukan sekadar surplus materi atau kepuasan preferensi individual (Asutay & Yilmaz, 2021; Samad & Sugeng, 2022).

2.2 Maqasid al-Shariah dan Tujuan Kesejahteraan yang Inklusif

Kajian tentang Maqasid al-Shariah dalam konteks keuangan/ekonomi Islam menekankan bahwa maqasid merujuk pada tujuan inklusif yang hendak dicapai syariah melalui prinsip dan pedoman aktivitas ekonomi dan finansial (Siddiqui et al., 2019). Literatur yang sama menempatkan kemaslahatan (benefit) dan perlindungan dari mudarat sebagai ciri perintah maqasid: maqasid berfungsi menyediakan manfaat bagi manusia sekaligus melindungi kesejahteraan mereka (Siddiqui et al., 2019).

Kerangka ini menjadikan "manfaat sosial" sebagai target kebijakan dan institusi ekonomi Islam, karena tujuan syariah dipahami terkait erat dengan "kesejahteraan menyeluruh" (wellbeing) dan keadilan sosial (Nouman et al., 2021; Siddiqui et al., 2019).

2.3 Keadilan Distributif dan Solidaritas Sosial sebagai Syarat Manfaat Sosial

Dalam ekonomi Islam, manfaat sosial tidak dinilai semata dari besarnya "arus manfaat", tetapi dari "distribusi yang benar/adil" atas manfaat kolektif (Asutay & Yilmaz, 2021). Perspektif ini menegaskan prioritas distribusi yang adil atas manfaat tindakan kolektif dibanding semata-mata memaksimalkan besaran manfaat melalui cara apa pun (Asutay & Yilmaz, 2021; Nouman et al., 2021).

Literatur yang mengaitkan maqasid dan keuangan partisipatif juga menekankan bahwa ikatan kasih sayang dan persaudaraan dalam tatanan sosial menjadi kosong tanpa keadilan ekonomi yang mencegah eksploitasi dan memastikan imbal hasil yang layak atas kontribusi sosial (Nouman et al., 2021; Siddiqui et al., 2019). Karena itu, "manfaat sosial" dalam ekonomi Islam bersifat distributive-ethical: bukan hanya "ada manfaat", tetapi "manfaat itu tersebar adil dan menghindari eksploitasi" (Asutay & Yilmaz, 2021; Nouman et al., 2021).

________________________________________

3. Manfaat Privat dan Eksternalitas Positif dalam Perspektif Islam: Interdependensi Sosial dan Tanggung Jawab

Ekonomi Islam memandang sistem ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai saling terhubung; pembangunan ekonomi tidak dapat dikejar dengan mengabaikan dimensi sosial maupun ekologis (Yılmaz et al., 2023). Perspektif holistik ini menegaskan bahwa manfaat sosial harus mempertimbangkan dampak lintas pihak (spillover) dan lintas generasi, sehingga "manfaat privat" yang diperoleh pelaku ekonomi perlu diuji terhadap kontribusinya pada keadilan sosial dan keberlanjutan (Mansur, 2022; Yılmaz et al., 2023). Dalam kerangka ini, pemenuhan kebebasan individu—termasuk kebebasan bertindak dan kepemilikan—juga ditempatkan "dalam konteks kesejahteraan sosial" dan tanggung jawab sosial, bukan kebebasan absolut (Asutay & Yilmaz, 2021; Mansur, 2022).

Lebih jauh, literatur ekonomi Islam juga membenarkan intervensi pemerintah ketika mekanisme pasar tidak menyediakan utilitas publik dan barang publik, serta ketika terdapat eksternalitas dalam perekonomian; namun intervensi itu diorientasikan untuk mengembalikan pasar pada ideal moral-legal dan memajukan kesejahteraan sosial (Mansur, 2022). Hal ini memperjelas bahwa pengakuan atas eksternalitas—termasuk positive externalities—bukan sekadar isu teknis ekonomi, melainkan terkait mandat normatif untuk melindungi kemaslahatan umum (Mansur, 2022; Yılmaz et al., 2023).

________________________________________

4. Instrumen dan Mekanisme Realisasi Manfaat Sosial: Distribusi, Filantropi, dan Keuangan Sosial Islam

4.1 Distribusi melalui Mekanisme Pasar dan Non-Pasar

Literatur yang merujuk pemikiran Al-Ghazali menyatakan bahwa realisasi kesejahteraan sosial (al-maslahah) memerlukan instrumen untuk menciptakan keseimbangan ekonomi melalui konsep distribusi, yang dalam perspektif Islam berlangsung melalui dua jalur: (i) proses ekonomi (mekanisme pasar) dan (ii) mekanisme sosial berbasis komunitas (non-pasar) seperti zakat, infak, sedekah, warisan, dan waqf (Purwaningsih & Basrowi, 2023). Kerangka ini menempatkan manfaat sosial sebagai hasil gabungan dari aktivitas ekonomi produktif dan institusi sosial yang mengalirkan manfaat dari kelompok mampu kepada kelompok yang membutuhkan (Asutay & Yilmaz, 2021; Purwaningsih & Basrowi, 2023).

4.2 Zakat sebagai Institusi Redistribusi dan Solidaritas

Zakat diidentifikasi sebagai salah satu institusi kesejahteraan Islam yang menonjol dan berbasis solidaritas komunitas (Jawad & Yakut‐Cakar, 2010). Zakat disebut sebagai pajak 2,5 persen atas aset yang secara historis berfungsi sebagai penyediaan kesejahteraan melalui redistribusi pendapatan dan pembangunan sosial-ekonomi (Jawad & Yakut‐Cakar, 2010). Literatur tentang zakat juga menegaskan adanya dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi dalam zakat; sehingga penyalurannya terkait langsung dengan dimensi sosial-ekonomi dan tidak semata transaksi finansial (Rizal & Pakkanna, 2023).

Dengan demikian, zakat dapat dipahami sebagai mekanisme yang secara sengaja menciptakan manfaat sosial di luar manfaat privat pembayar zakat, melalui redistribusi dan dukungan pada kesejahteraan kelompok rentan (Jawad & Yakut‐Cakar, 2010; Rizal & Pakkanna, 2023). Digitalisasi dan penguatan tata kelola zakat sering diposisikan sebagai cara meningkatkan efektivitas pengelolaan dan distribusi zakat untuk membantu kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat (Rizal & Pakkanna, 2023), selaras dengan kebutuhan pengelolaan keuangan sosial Islam secara profesional agar dampaknya terhadap kualitas hidup penerima manfaat dapat dinilai dan ditingkatkan (Widiastuti et al., 2022).

4.3 Waqf sebagai Penyedia Barang/Jasa Sosial dan Penguatan Akses

Waqf secara luas dipahami sebagai endowment yang hasil/keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan sosial—misalnya pengentasan kemiskinan, penciptaan kerja, dan pembangunan fasilitas publik (Imaniyati et al., 2024). Tinjauan literatur sistematis mengenai peran sosio-ekonomi waqf juga menyimpulkan bahwa waqf berperan dalam meningkatkan akses pada pendidikan, layanan kesehatan, modal usaha, dan berbagai aspek kesejahteraan sosial di sejumlah negara (Medias et al., 2021). Bahkan, kajian tersebut menyebut praktik pendanaan kepada masyarakat melalui skema qardhul hasan atau kontrak lain yang sesuai sebagai salah satu bentuk peran waqf dalam pembangunan sosio-ekonomi (Medias et al., 2021).

Sejalan dengan itu, model konseptual mengenai revitalisasi waqf menekankan potensi waqf untuk fungsi sosial-ekonomi dan inklusi sosial, serta menilai keberlanjutan waqf lebih kuat dibanding amal individual ketika didukung karakter "perpetuitas" dan pengelolaan aset waqf yang produktif (Ayub et al., 2024). Maka, dalam istilah "manfaat sosial", waqf dapat dipahami sebagai institusi yang mentransformasi aset privat menjadi aliran manfaat publik yang berulang dan berjangka panjang (Ayub et al., 2024; Imaniyati et al., 2024; Medias et al., 2021).

4.4 Keuangan Sosial Islam sebagai Kerangka Manfaat Sosial yang Terinstitusionalisasi

Literatur mengenai program Islamic Social Finance (ISF) menegaskan bahwa instrumen filantropi dan mikrokeuangan syariah beroperasi dalam ekosistem yang melibatkan penginisiasi kesejahteraan sosial, penyedia dana sosial, koordinator ekosistem, dan penerima manfaat (Widiastuti et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, kajian literatur juga menyatakan bahwa keuangan sosial Islam berorientasi pada kesejahteraan sosial serta berperan strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan (Adinugraha et al., 2023). Pada level evaluasi program, sebuah studi membangun indeks untuk menilai keberhasilan dan keberlanjutan program ISF dan menekankan kebutuhan pengukuran dampak kesejahteraan dan keberlanjutan program secara lebih tegas (Widiastuti et al., 2022).

________________________________________

5. Manfaat Sosial, Keberlanjutan, dan Pengendalian Dampak Negatif (Eksternalitas)

Dimensi manfaat sosial dalam ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari perhatian pada keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Literatur yang mengkritik fokus pertumbuhan dalam ekonomi arus utama menegaskan bahwa ekonomi Islam memandang ekonomi–sosial–lingkungan sebagai sistem yang saling memengaruhi; pertumbuhan tidak boleh dicapai dengan mengorbankan lingkungan atau masyarakat (Yılmaz et al., 2023).

Sejalan dengan itu, literatur tentang pengukuran kesejahteraan berbasis pendapatan nasional/GDP menunjukkan bahwa indikator tradisional gagal menangkap eksternalitas lingkungan—misalnya kerusakan lingkungan—yang menurunkan kesejahteraan sosial, sehingga memerlukan penyesuaian ukuran agar memasukkan dampak eksternalitas tersebut (Clarke & Islam, 2003, 2005b, 2005a). Dengan demikian, "manfaat sosial"—termasuk eksternalitas positif—dalam ekonomi Islam secara konseptual juga mengandaikan internalisasi dampak eksternalitas negatif yang merusak maslahah (Clarke & Islam, 2003; Yılmaz et al., 2023).

________________________________________

6. Implikasi Konseptual: Fungsi Kesejahteraan Sosial Islam dan Kriteria Penilaian Manfaat Sosial

Upaya merumuskan Islamic Social Welfare Function (ISWF) menekankan bahwa pendekatan fikih semata dinilai tidak memadai; perlu integrasi moralitas substantif agar pilihan sosial dan pemeringkatan kondisi sosial dapat diarahkan pada proses ihsani (tujuan individual puncak) dan kemaslahatan kolektif (Asutay & Yilmaz, 2021). Dalam perumusan ISWF, literatur tersebut juga menolak gagasan bahwa preferensi individu menjadi masukan paling tinggi untuk pilihan sosial; sebaliknya, terdapat "ethical endogeneity" yang mengarahkan pembentukan preferensi dan pilihan sosial pada kerangka moral Islam (Asutay & Yilmaz, 2021). Konsekuensinya, manfaat sosial tidak identik dengan penjumlahan manfaat privat, tetapi dengan kemanfaatan publik yang lolos uji keadilan distributif dan kepatuhan pada tujuan syariah (Asutay & Yilmaz, 2021; Nouman et al., 2021).

Selain itu, literatur ekonomi Islam juga memosisikan masyarakat altruistik dan transfer pendapatan—melalui perilaku altruistik maupun kebijakan publik—sebagai jalur yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Bahkan setelah tercapai alokasi yang "efisien" secara pasar, ruang peningkatan kesejahteraan sosial melalui redistribusi tetap ada, sehingga peran pemerintah diperlukan untuk mencapai tingkat transfer yang optimal bagi maksimalisasi kesejahteraan sosial (Aydin, 2014; Mansur, 2022). Hal ini memperkuat bahwa "manfaat sosial" dalam ekonomi Islam memasukkan dimensi redistribusi dan kelembagaan yang secara sadar menciptakan manfaat bagi pihak lain (efek eksternal positif) (Aydin, 2014; Purwaningsih & Basrowi, 2023).

________________________________________

7. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis literatur di atas, social benefit dalam ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai konsep yang memiliki empat dimensi utama.

Pertama, total manfaat bagi masyarakat yang terbingkai syariah (maslahah), yakni manfaat yang selaras dengan pelestarian tujuan syariah dan perlindungan dari mudarat (Nouman et al., 2021; Samad & Sugeng, 2022; Siddiqui et al., 2019).

Kedua, mencakup manfaat privat dan manfaat eksternal (spillover) yang disengaja, terutama melalui redistribusi, solidaritas, dan penguatan akses layanan sosial—misalnya melalui zakat dan waqf (Jawad & Yakut‐Cakar, 2010; Medias et al., 2021; Purwaningsih & Basrowi, 2023).

Ketiga, berorientasi pada keadilan distributif dan antieksploitasi, sehingga ukuran "baik" tidak hanya besarnya manfaat, tetapi siapa yang menikmati dan bagaimana cara manfaat itu dihasilkan (Asutay & Yilmaz, 2021; Mansur, 2022; Nouman et al., 2021).

Keempat, holistik (ekonomi–sosial–lingkungan) dan berorientasi keberlanjutan, karena kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial dipandang merusak kesejahteraan sosial (Clarke & Islam, 2003, 2005a; Yılmaz et al., 2023).

Dengan kerangka ini, "manfaat sosial" dalam ekonomi Islam bukan sekadar penjumlahan manfaat individu, melainkan konsep kemaslahatan publik yang etis, adil secara distribusi, terinstitusionalisasi melalui instrumen sosial Islam, dan memperhitungkan dampak lintas pihak serta lintas generasi (Asutay & Yilmaz, 2021; Siddiqui et al., 2019; Yılmaz et al., 2023).

________________________________________

Referensi

Adinugraha, H. H., Shulhoni, M., & Achmad, D. (2023). Islamic social finance in Indonesia: Opportunities, challenges, and its role in empowering society. Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship, 45–62. https://doi.org/10.20885/risfe.vol2.iss1.art4

Asutay, M., & Yilmaz, İ. (2021). Constituting an Islamic social welfare function: An exploration through Islamic moral economy. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 14(3), 524–540. https://doi.org/10.1108/imefm-03-2019-0130

Aydin, N. (2014). Pareto efficiency in individualistic vs. altruistic society. Humanomics, 30(4), 304–324. https://doi.org/10.1108/h-01-2013-0004

Ayub, M., Khan, K. A., Khan, M., & Ismail, M. (2024). Waqf for accelerating socioeconomic development: A proposed model with focus on Pakistan. Qualitative Research in Financial Markets, 16(5), 937–961. https://doi.org/10.1108/qrfm-07-2023-0161

Clarke, M., & Islam, S. M. N. (2003). Health adjusted GDP (HAGDP) measures of the relationship between economic growth, health outcomes and social welfare. https://doi.org/10.2139/ssrn.432910

Clarke, M., & Islam, S. M. N. (2005a). National account measures and sustainability objectives: Present approaches and future prospects. Sustainable Development, 14(4), 219–233. https://doi.org/10.1002/sd.264

Clarke, M., & Islam, S. M. N. (2005b). The relationship between national income and health: A new measure applied to Bangkok. Progress in Development Studies, 5(3), 182–198. https://doi.org/10.1191/1464993405ps110oa

Imaniyati, N. S., Firmansyah, A., Alamsyah, I. F., & Kamilah, A. (2024). The function of sharia banks in optimizing waqf as the integration of the commercial economy and social economy to improve public welfare. Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v9i24.16848

Jawad, R., & Yakut‐Cakar, B. (2010). Religion and social policy in the Middle East: The (re)constitution of an old-new partnership. Social Policy and Administration, 44(6), 658–672. https://doi.org/10.1111/j.1467-9515.2010.00736.x

Mansur, A. (2022). Contrasting deontological economics with an Islamic economics. Oeconomicus Journal of Economics, 7(1), 37–52. https://doi.org/10.15642/oje.2022.7.1.37-52

Medias, F., Rahman, A. A., Susamto, A. A., & Pambuko, Z. B. (2021). A systematic literature review on the socio-economic roles of waqf: Evidence from organization of the Islamic cooperation (OIC) countries. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 13(1), 177–193. https://doi.org/10.1108/jiabr-01-2021-0028

Nouman, M., Siddiqi, M. F., Ullah, K., & Jan, S. (2021). Nexus between higher ethical objectives (Maqasid Al Shari'ah) and participatory finance. Qualitative Research in Financial Markets, 13(2), 226–251. https://doi.org/10.1108/qrfm-06-2020-0092

Purwaningsih, E., & Basrowi, B. (2023). The urgence of money wakf in improving the community's economy. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business), 9(2), 291–315. https://doi.org/10.20473/jebis.v9i2.37708

Rizal, S., & Pakkanna, M. (2023). Digitalization of zakat in stimulating community socio-economic development in the middle of the Covid-19 pandemic (Maqashid Syariah perspective). European Journal of Humanities and Social Sciences, 3(1), 23–33. https://doi.org/10.24018/ejsocial.2023.3.1.384

Samad, T. F. D., & Sugeng, A. (2022). The role of the Islamic economic system in achieving fallah. Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 10(02), 175. https://doi.org/10.32332/adzkiya.v10i02.5295

Siddiqui, M. F., Jan, S., & Ullah, K. (2019). Maqasid al Shariah and stakeholders' wellbeing in Islamic banks: A proposed framework. Business & Economic Review, 11(1), 83–102. https://doi.org/10.22547/ber/11.1.4

Widiastuti, T., Prasetyo, A., Robani, A., Mawardi, I., Rosida, R., & Mustofa, M. U. A. (2022). Toward developing a sustainability index for the Islamic social finance program: An empirical investigation. Plos One, 17(11), e0276876. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0276876

Yılmaz, E., Deymencioğlu, G., Ataş, M., & Şensoy, F. (2023). Mainstream economics' war with the environment: Counter-critiques from heterodox economics and Islamic economics. International Journal of Ethics and Systems, 40(3), 526–538. https://doi.org/10.1108/ijoes-03-2023-0045