01109 - Revolusi Industri dalam Perspektif Ekonomi Islam: Transformasi Produksi, Digitalisasi, dan Agenda Kemaslahatan

Industrial Revolution in Islamic Economic Perspective: Production Transformation, Digitalization, and the Maslahah Agenda

Abstract

This article examines the concept of the Industrial Revolution through the lens of Islamic economics, synthesizing various literatures that discuss industrial transformation from a normative and institutional Islamic perspective. The Industrial Revolution is understood as a rapid transformation in production methods driven by technological innovation, which subsequently alters economic structures — from the steam-mechanization era (1.0) through mass electrification (2.0), computer automation (3.0), cyber-physical systems (4.0), to human-machine harmonization (5.0). Islamic economics offers a normative framework for evaluating this transformation, emphasizing the prohibition of riba, gharar, and maysir; the ethics of business transparency and justice; and the ultimate goal of falah through maslahah. In the digital era, Islamic financial institutions — including Islamic fintech, crowdfunding, and e-waqf — emerge as strategic instruments for expanding financial inclusion, optimizing social redistribution, and ensuring Shariah compliance amid industrial disruption. Nevertheless, critical challenges remain: conceptual debates over Islamic economics definitions, the tendency to replicate conventional products through financial engineering, gaps in Shariah governance, human resource competency limitations, and the complexity of computationally codifying Shariah principles in algorithmic systems. This article concludes that the Industrial Revolution, viewed from Islamic economics, is best understood as a value-guided transformation agenda — one that maximizes technological innovation for inclusion, transparency, and sustainability, while reinforcing Shariah oversight and institutional capacity.

Keywords: Industrial Revolution 4.0, Islamic Economics, Islamic Fintech, Maslahah, Shariah Compliance, Digital Transformation

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep revolusi industri melalui lensa ekonomi Islam dengan mensintesis berbagai literatur yang membahas transformasi industri dari perspektif normatif dan kelembagaan Islam. Revolusi industri dipahami sebagai transformasi cepat pada metode produksi akibat inovasi teknologi yang selanjutnya mengubah struktur ekonomi — mulai dari era mekanisasi uap (1.0), elektrifikasi dan produksi massal (2.0), otomasi komputer (3.0), sistem siber-fisik (4.0), hingga harmonisasi manusia-mesin (5.0). Ekonomi Islam menawarkan kerangka normatif untuk menilai perubahan tersebut, dengan menekankan larangan riba, gharar, dan maysir; etika bisnis berupa transparansi dan keadilan; serta tujuan akhir berupa falah melalui maslahah. Pada era digital, lembaga keuangan Islam — mencakup Islamic fintech, crowdfunding, dan e-wakaf — muncul sebagai instrumen strategis untuk memperluas inklusi keuangan, mengoptimalkan redistribusi sosial, dan memastikan kepatuhan syariah di tengah disrupsi industri. Namun demikian, tantangan kritis tetap ada, meliputi perdebatan definisi ekonomi Islam, kecenderungan replikasi produk konvensional melalui rekayasa keuangan, kesenjangan tata kelola syariah, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, serta kompleksitas pengkodean komputasional prinsip syariah dalam sistem algoritmik. Artikel ini menyimpulkan bahwa revolusi industri dalam pandangan ekonomi Islam paling tepat dipahami sebagai agenda transformasi yang dipandu nilai — yakni memaksimalkan inovasi teknologi demi inklusi, transparansi, dan keberlanjutan, sambil memperkuat pengawasan syariah dan kapasitas kelembagaan.

Kata Kunci: Revolusi Industri 4.0, Ekonomi Islam, Islamic Fintech, Maslahah, Kepatuhan Syariah, Transformasi Digital

________________________________________

1. Pendahuluan

Revolusi industri merupakan salah satu fenomena paling transformatif dalam sejarah peradaban manusia. Setiap gelombang revolusi industri tidak hanya mengubah cara manusia berproduksi, tetapi juga mentransformasi struktur sosial, kelembagaan ekonomi, dan tatanan nilai yang menopangnya. Pada era kontemporer, Revolusi Industri 4.0 dan diskursus tentang Revolusi Industri 5.0 menghadirkan tantangan sekaligus peluang yang belum pernah ada sebelumnya: otomasi berbasis kecerdasan buatan, konektivitas masif antarsistem digital dan fisik, serta digitalisasi menyeluruh pada hampir semua sektor kehidupan ekonomi.

Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir bukan sekadar sebagai sistem alternatif transaksi keuangan, melainkan sebagai kerangka normatif yang menawarkan panduan tentang ke mana arah transformasi industri seharusnya diorientasikan. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: bagaimana ekonomi Islam memandang, menilai, dan merespons transformasi besar yang dibawa oleh revolusi industri? Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut melalui sintesis literatur yang membahas revolusi industri dari sudut pandang ekonomi dan keuangan Islam, mencakup aspek konseptual, kelembagaan, hingga implementatif.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian literatur (literature review) dengan metode sintesis naratif terhadap sejumlah sumber akademik yang membahas revolusi industri dalam perspektif ekonomi Islam. Sumber-sumber yang digunakan meliputi artikel jurnal internasional bereputasi yang membahas topik-topik seperti Islamic fintech, tata kelola syariah, wakaf digital, industri halal, etika bisnis Islam, serta manajemen sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah. Sintesis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola, konsistensi, dan ketegangan konseptual di antara sumber-sumber tersebut.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Pengertian Revolusi Industri sebagai Perubahan Cara Produksi dan Struktur Ekonomi

Dalam literatur yang dibahas, revolusi industri dipahami sebagai perubahan yang berlangsung cepat (revolusioner) pada proses produksi (industry sebagai usaha melakukan proses produksi), sehingga maknanya merujuk pada "pergeseran cepat" dalam siklus/manufaktur produksi (Muhammad et al., 2023). Definisi ini konsisten dengan uraian bahwa Revolusi Industri merupakan perubahan teknologi yang signifikan dan berdampak lintas-bidang (tidak hanya manufaktur, tetapi juga masyarakat dan ekonomi), sehingga mengubah pola aktivitas ekonomi dan sosial (Zubairi et al., 2022; Zubairi & Nurdin, 2022). Dengan demikian, pernyataan bahwa revolusi industri adalah transformasi besar metode produksi akibat inovasi teknologi yang kemudian mengubah struktur ekonomi sejalan dengan penekanan pada percepatan perubahan proses produksi (Muhammad et al., 2023) dan digitalisasi yang menggeser dinamika gerak ekonomi serta praktik konsumsi/pertukaran di masyarakat (Wahyudi et al., 2024).

3.2 Periodisasi Revolusi Industri (1.0–4.0/5.0) dan Nuansa Perbedaan Kronologi

Sejumlah sumber menguraikan revolusi industri sebagai rangkaian fase bertahap. Salah satu pemetaan menyebut Revolusi Industri 1.0 ditandai penggunaan mesin uap dan mekanisasi, Revolusi Industri 2.0 ditandai listrik dan produksi massal, Revolusi Industri 3.0 ditandai komputer dan otomasi manufaktur, dan Revolusi Industri 4.0 ditandai otomasi yang lebih menyeluruh serta konektivitas/kolaborasi sistem digital dengan proses produksi (Nissa & Safitri, 2023; Zubairi & Nurdin, 2022). Namun, terdapat nuansa perbedaan kronologi antarsumber: misalnya, awal Revolusi Industri 1.0 disebut mulai sekitar 1750 dengan hadirnya mesin uap dalam satu sumber (Muheramtohadi et al., 2022), sedangkan sumber lain menyebut 1784 sebagai penanda 1.0 (Nissa & Safitri, 2023). Perbedaan ini menunjukkan bahwa fokus utama literatur bukan pada keseragaman tanggal, melainkan pada ciri teknologinya (uap → listrik → komputer/otomasi → sistem siber-fisik dan konektivitas) (Muheramtohadi et al., 2022; Nissa & Safitri, 2023; Zubairi & Nurdin, 2022).

Literatur juga mengaitkan terminologi Industrial Revolution 4.0 dengan Klaus Schwab dan wacana World Economic Forum, yakni bahwa revolusi ini mengubah cara hidup dan bekerja secara fundamental serta berskala lebih luas dibanding revolusi sebelumnya (Arnadi, 2024; Saputra & Azizah, 2023). Selain itu, ada perluasan diskursus ke Industrial Revolution 5.0 yang dicirikan integrasi harmonis manusia–mesin dengan penekanan pada nilai manusia dan keberlanjutan (Nursalim, 2023), selaras dengan penjelasan bahwa 5.0 menekankan harmonisasi teknologi maju dan manusia (human-centric) serta aspek keberlanjutan (Panjwani & Shili, 2020).

3.3 Lensa Ekonomi Islam: Landasan Normatif untuk Menilai Transformasi Industri

Dalam sumber yang tersedia, ekonomi Islam diposisikan sebagai sistem/pendekatan yang menilai, menganalisis, dan menyelesaikan persoalan ekonomi berdasarkan ajaran syariah yang bersumber dari Allah SWT (Saputra & Azizah, 2023). Pada saat yang sama, literatur juga menegaskan bahwa definisi ekonomi Islam tidak sepenuhnya distandarkan dan masih diperdebatkan, sehingga pemahamannya sering digeneralisasi sebagai ekonomi yang berlandaskan syariah (Saputra & Azizah, 2023). Pada level nilai, ekonomi Islam dikaitkan dengan karakter/etika seperti uluhiyyah (ketuhanan), insaniyyah (kemanusiaan), akhlaqiyyah (norma etika), wasathiyyah (keseimbangan), serta ikhtiyar (kehendak bebas) dan mas'uliyyah (tanggung jawab) (Parhan et al., 2024). Dalam konteks praktik muamalah modern, literatur menekankan larangan riba, gharar, dan maysir sebagai pembeda fundamental ekonomi Islam dari sistem konvensional (Malik, 2020), dan mengaitkan tujuan akhirnya pada pencapaian falah melalui maslahah serta penghindaran unsur transaksi yang merugikan pihak lain (Mohamad et al., 2023).

Dari sisi metodologis, literatur juga menampilkan kritik internal bahwa praktik keuangan Islam kerap berfokus pada eliminasi riba tanpa mengoptimalkan spektrum akad pertukaran Islam yang mendorong risk-sharing, serta bahwa rekayasa keuangan/kelembagaan dapat menghasilkan produk yang mereplikasi fitur risiko-imbal hasil produk konvensional (Haidar, 2024). Literatur lain menegaskan bahwa keuangan Islam sering mengklaim orientasi ekonomi riil (real-economy orientation) melalui keterkaitan aset (asset-linked), tetapi menyoroti adanya kesenjangan konseptual antara klaim tersebut dan pemahaman yang memadai tentang "ekonomi riil" yang hendak didorong (Mu'is et al., 2023). Kerangka kritik ini penting ketika revolusi industri mengubah struktur produksi dan sektor riil, karena ekonomi Islam — dalam idealnya — diuji pada kemampuan menjaga keterkaitan pembiayaan dengan aktivitas produktif dan kemaslahatan (Haidar, 2024; Mu'is et al., 2023).

3.4 Revolusi Industri 4.0 sebagai Digitalisasi Ekonomi: Otomasi, Konektivitas, dan Disrupsi

Revolusi Industri 4.0 dalam literatur dipahami sebagai revolusi berbasis cyber-physical system dan integrasi domain digital–fisik–biologis, yang menekankan otomasi dan kolaborasi teknologi siber dalam produksi (Khotijah et al., 2022; Nissa & Safitri, 2023; Zubairi & Nurdin, 2022). Ciri konektivitas tinggi antarperangkat dan sistem memungkinkan pengumpulan serta analisis data secara real time, yang dapat digunakan untuk optimasi produktivitas (Wahyudi et al., 2024). Pada level sektor, literatur menempatkan AI, big data, robotika, dan ekonomi digital sebagai sorotan utama 4.0 (Khotijah et al., 2022; Nissa & Safitri, 2023), sejalan dengan penjelasan bahwa 4.0 mendorong perubahan menyeluruh pada pola produksi dan pemasaran melalui internet/aplikasi (Khotijah et al., 2022).

Konsekuensi ekonomi dari transformasi ini juga dibahas secara berimbang: beberapa sumber menyebut bahwa revolusi industri dapat meningkatkan output/produksi, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah sosial seperti pengangguran massal pada fase awal mekanisasi (Saputra & Azizah, 2023). Dalam konteks kontemporer, literatur menambahkan bahwa konektivitas dan kemudahan akses produk-jasa melalui e-commerce dapat mendorong perilaku konsumtif (misalnya impulsive buying) dan gaya hidup konsumtif, sehingga penggunaan teknologi perlu disikapi dengan bijak (Wahyudi et al., 2024). Dengan demikian, revolusi industri dipahami bukan sekadar kemajuan teknis, melainkan perubahan struktur ekonomi yang membawa peluang efisiensi sekaligus risiko sosial yang perlu dikelola (Saputra & Azizah, 2023; Wahyudi et al., 2024).

3.5 Respons Ekonomi Islam terhadap Transformasi Industri: Prinsip Etika, Keadilan, dan Kemaslahatan

3.5.1 Etika Bisnis Islam sebagai "Pengaman" Transformasi Digital

Literatur menekankan urgensi etika bisnis Islam di era 4.0 karena terjadi perubahan fundamental pada bidang bisnis sehingga aktivitas ekonomi membutuhkan rujukan etis agar tidak merugikan pihak lain dan selaras dengan nilai moral-agama (Elmiliyani & Suwardi, 2022). Etika bisnis Islam dipaparkan mencakup prinsip seperti kejujuran, menjual sesuai kualitas, administrasi tertib, dan transparansi penetapan harga; etika dipandang relevan untuk membingkai praktik bisnis modern agar menghasilkan ketenangan dan kemakmuran batin pelaku usaha (Elmiliyani & Suwardi, 2022). Karena ekonomi digital mempercepat transaksi dan memperluas pasar, tuntutan transparansi, kejujuran, dan tata kelola yang baik menjadi makin sentral dalam perspektif etika Islam (Elmiliyani & Suwardi, 2022; Malik, 2020).

3.5.2 Keadilan Distribusi dan Instrumen Sosial (Zakat–Infak–Sedekah–Wakaf) di Era 4.0

Dalam perspektif ekonomi Islam, perhatian pada distribusi pendapatan/keadilan sosial ditegaskan sebagai respons atas risiko ketimpangan yang dapat muncul pada sistem ekonomi yang mengabaikan nilai moral dan sosial (Imamuddin et al., 2022). Literatur tersebut menekankan bahwa distribusi dalam ekonomi Islam menjunjung nilai moral-sosial, dan implementasinya dapat dilakukan melalui konsep Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf yang "diadaptasi dengan zaman" (Imamuddin et al., 2022). Kerangka ini relevan dengan disrupsi Revolusi Industri 4.0 yang melahirkan digitalisasi lintas-bidang (Imamuddin et al., 2022), karena instrumen sosial Islam dituntut untuk ikut berevolusi dalam bentuk digital agar tetap efektif mendorong kemaslahatan dan kesejahteraan.

3.6 Transformasi Lembaga Keuangan Syariah di Era Revolusi Industri: Fintech, Inklusi, dan Tata Kelola Syariah

3.6.1 Fintech dan "Islamic Fintech" sebagai Produk Revolusi Industri Digital

Literatur menegaskan bahwa kemunculan fintech dipacu perkembangan teknologi digital yang mentransformasi industri jasa keuangan (Junaibi et al., 2024), termasuk pada industri keuangan Islam (Dewière, 2023). Islamic fintech dijelaskan sebagai layanan/produk keuangan inovatif berbasis teknologi yang menggunakan skema syariah untuk memenuhi kebutuhan transaksi tanpa melanggar hukum Islam (Mohamad et al., 2023; Resufle & Rofiki, 2022). Definisi lain yang lebih ekosistemik menekankan bahwa Islamic fintech adalah inovasi teknologi di industri keuangan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang Sharī'ah-compliant, mempromosikan maqāṣid al-Sharī'ah, serta relevan dengan fatwa dan regulasi (Anwar et al., 2022). Dengan demikian, dalam lensa ekonomi Islam, adopsi teknologi tidak "netral": ia harus diuji terhadap kepatuhan syariah, tujuan maqasid, serta mekanisme fatwa dan regulasi (Anwar et al., 2022; Malik, 2020).

Literatur juga menegaskan posisi normatif bahwa adopsi fintech dalam industri keuangan Islam dapat diterima sepanjang mencegah praktik yang dilarang seperti bunga (interest), perjudian, dan kecurangan (Junaibi et al., 2024), selaras dengan penegasan larangan riba, gharar, dan maysir sebagai batas normatif ekonomi Islam (Malik, 2020).

3.6.2 Peluang: Inklusi Keuangan, Efisiensi, Transparansi, dan Inovasi Sosial (Crowdfunding, e-Wakaf)

Dalam konteks Revolusi Industri 5.0, digitalisasi keuangan Islam dipandang strategis untuk memperluas inklusi keuangan dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi berbasis syariah (Nursalim, 2023). Studi yang menganalisis crowdfunding Islam dan e-wakaf menyimpulkan bahwa crowdfunding memperluas akses pendanaan alternatif (terutama bagi UKM), sementara e-wakaf meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan aset wakaf melalui teknologi digital; keduanya berkontribusi positif pada penguatan ekosistem fintech Islam (Nursalim, 2023). Klaim peluang inklusi dan transformasi digital ini sejalan dengan diskursus yang menempatkan Islamic fintech sebagai pendorong transformasi dan keberlanjutan dalam industri keuangan Islam (Dewière, 2023), serta dengan pandangan bahwa fintech dapat memperbaiki proses, efektivitas biaya, dan penyampaian produk syariah secara lebih efisien (Ahyani, 2021).

3.6.3 Tantangan: Kepatuhan Syariah, Keterbatasan Regulasi, SDM, dan "Computational Sharia"

Sejalan dengan peluangnya, literatur juga menekankan tantangan kepatuhan syariah. Kajian tentang pengawasan syariah dalam industri fintech Islam menegaskan bahwa inovasi akad dan skema pembiayaan yang makin beragam memunculkan tantangan pengawasan karena keterbatasan regulasi, tata kelola perusahaan, dan kapabilitas SDM (Mohamad et al., 2023). Kajian lain tentang blockchain dan keuangan Islam mengidentifikasi tantangan computational codification prinsip syariah (sejauh mana prinsip syariah dapat dienkode secara komputasional) serta persoalan dampak/konsekuensi protokol algoritmik terhadap maqasid (agar transaksi tidak merugikan masyarakat) (Ahyani, 2021). Dengan kata lain, transformasi industri ke arah otomatisasi dan algoritmisasi menuntut perangkat governance dan sharia assurance yang lebih kuat, bukan sekadar digitalisasi layanan (Ahyani, 2021; Mohamad et al., 2023).

Tantangan SDM juga tampak pada konteks perbankan syariah yang terdorong oleh transformasi digital 4.0: studi tentang manajemen SDM pada bank syariah menunjukkan pergeseran dari proses manual menjadi digital serta menekankan kebutuhan kompetensi teknologi dan literasi digital agar SDM tidak tersisih oleh perubahan (Fadhilah et al., 2024). Secara kelembagaan, literatur tentang keberlanjutan bank syariah dalam menghadapi disrupsi 4.0 juga menekankan bahwa disrupsi digital mengubah pengalaman pelanggan, proses, dan model bisnis sehingga bank syariah perlu memahami "keinginan pelanggan" sebagai basis strategi keberlanjutan (Zahrin et al., 2022).

3.7 Digitalisasi Filantropi Islam (Wakaf Uang) dan Relevansinya bagi Struktur Ekonomi Baru

Pada level institusi filantropi, literatur tentang aspek hukum nazhir wakaf uang di era 4.0 menegaskan bahwa kemajuan teknologi digital dan otomasi dapat diharmoniskan untuk mengoptimalkan pengembangan filantropi Islam, terutama dalam pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang (Setyowati & Rahayu, 2023). Kajian tersebut menekankan ketergantungan pada kesiapan teknologi lembaga, komitmen dan sosialisasi publik, serta kolaborasi lembaga keuangan syariah dengan nazhir (Setyowati & Rahayu, 2023). Temuan ini kompatibel dengan studi yang menyoroti e-wakaf sebagai instrumen yang meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan wakaf berbasis teknologi (Nursalim, 2023). Dengan demikian, dalam kerangka ekonomi Islam, transformasi industri digital dapat dibaca sebagai peluang memperkuat instrumen redistribusi/kemaslahatan (wakaf) sekaligus menuntut kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas yang lebih tinggi (Nursalim, 2023; Setyowati & Rahayu, 2023).

3.8 Industri Halal dan Rantai Pasok: Revolusi Industri sebagai Pendorong Daya Saing Berbasis Syariah

Literatur tentang industri halal menegaskan bahwa rantai pasok halal mengadopsi praktik rantai pasok konvensional tetapi dengan persyaratan hukum Islam (harus halal dan thoyyib sepanjang rantai), sehingga pemenuhan syariah menjadi prasyarat proses manajerial (Lundeto et al., 2021). Dalam konteks Revolusi Industri 4.0, teknologi rantai pasok halal dibahas melalui gagasan smart logistics untuk mendukung operasi logistik halal (Lundeto et al., 2021). Kajian lain menegaskan bahwa Revolusi Industri 4.0 sebagai transformasi digital membuka peluang bisnis/industri, sehingga industri halal dapat memanfaatkan internet untuk pemasaran dan memperluas pasar; pelaku industri halal yang mengintegrasikan teknologi dipandang memiliki peluang keberhasilan lebih besar (Rouf et al., 2024). Dengan demikian, revolusi industri — dalam lensa ekonomi Islam — bukan hanya soal ekspansi produksi, tetapi juga soal memastikan kepatuhan syariah pada proses produksi-distribusi serta memanfaatkan teknologi untuk memperluas kemaslahatan ekonomi industri halal (Lundeto et al., 2021; Rouf et al., 2024).

________________________________________

4. Simpulan

Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, revolusi industri dapat dipahami sebagai akselerasi perubahan cara produksi (dari mekanisasi hingga sistem siber-fisik dan digitalisasi) yang secara langsung mengubah struktur ekonomi, perilaku pasar, dan kelembagaan (Khotijah et al., 2022; Muhammad et al., 2023; Zubairi & Nurdin, 2022). Ekonomi Islam menawarkan lensa normatif untuk menilai arah perubahan tersebut: (i) transformasi harus tunduk pada batas syariah (larangan riba/gharar/maysir) (Malik, 2020), (ii) teknologi diarahkan untuk maslahah dan falah serta pencegahan mudarat (Mohamad et al., 2023), (iii) etika bisnis (kejujuran, transparansi, tertib administrasi) menjadi perangkat pengaman dalam ekonomi digital (Elmiliyani & Suwardi, 2022), dan (iv) agenda keadilan distribusi melalui instrumen sosial (zakat–infak–sedekah–wakaf) perlu diadaptasi ke era digital agar tetap efektif dalam struktur ekonomi baru (Imamuddin et al., 2022; Setyowati & Rahayu, 2023).

Pada saat yang sama, literatur juga mengingatkan adanya tantangan konseptual dan implementatif: debat definisi ekonomi Islam (Saputra & Azizah, 2023), kritik tentang kecenderungan replikasi produk konvensional melalui rekayasa keuangan (Haidar, 2024), dan kesenjangan konseptual mengenai orientasi ekonomi riil (Mu'is et al., 2023). Karena itu, "revolusi industri menurut ekonomi Islam" dalam bukti literatur yang tersedia lebih tepat dipahami sebagai proyek transformasi industri yang dipandu nilai — yakni memaksimalkan inovasi (misalnya Islamic fintech, crowdfunding, e-wakaf, blockchain) untuk inklusi, transparansi, dan keberlanjutan (Ahyani, 2021; Anwar et al., 2022; Nursalim, 2023), sambil memperkuat tata kelola, pengawasan syariah, dan kapasitas SDM agar disrupsi tidak berujung pada kerentanan sosial dan deviasi nilai (Fadhilah et al., 2024; Mohamad et al., 2023; Zahrin et al., 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Ahyani, H. (2021). Comparison of sharia auditing and sharia accounting in the era of industrial revolution 4.0. Oikonomika: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2(1), 24–38. https://doi.org/10.53491/oikonomika.v2i1.3

Anwar, S., Marlius, D., & Badri, J. (2022). Sharia bank in the middle of the disruptive era. Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, 7(2), 139. https://doi.org/10.15548/al-masraf.v7i2.416

Arnadi, A. (2024). Understanding learning technology in the industrial revolution era 5.0. IJGIE (International Journal of Graduate of Islamic Education), 5(2), 136–146. https://doi.org/10.37567/ijgie.v5i2.3171

Dewière, R. (2023). Migration and innovation in early modern Islamic societies: The case for firearms. History Compass, 21(5). https://doi.org/10.1111/hic3.12762

Elmiliyani, S., & Suwardi, S. (2022). The effect of industrial revolution 4.0 transformation on human resource management at Bank Syariah Mandiri Batusangkar. https://doi.org/10.4108/eai.11-10-2021.2319447

Fadhilah, G., Syafina, L., & Anggraini, T. (2024). Impact of social environment, financial education, and M-banking features on impulsive buying behavior among Indonesian university students. Ilomata International Journal of Management, 5(4), 1210–1227. https://doi.org/10.61194/ijjm.v5i4.1321

Haidar, A. (2024). Decoding sentiments: Exploring Islamic fintech discourse on Twitter in the post-pandemic. Perbanas Journal of Islamic Economics and Business, 4(1), 46. https://doi.org/10.56174/pjieb.v4i1.244

Imamuddin, M., Zaharuddin, M., Andryadi, A., Isnaniah, I., & Artika, F. S. (2022). The era of industrial revolution 4.0 and the existence of Islamic education. Tadris: Jurnal Pendidikan Islam, 17(1), 198–210. https://doi.org/10.19105/tjpi.v17i1.5178

Junaibi, G. H. H. A., Lubis, A., & Mansor, F. (2024). The impact of the fourth industrial revolution on human resources in unemployment rates from an Islamic perspective. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 13(3). https://doi.org/10.6007/ijarped/v13-i3/22399

Khotijah, K., Wahyudi, D., Wulandari, N., & Ibrahim, F. M. A. (2022). Islamic education management based on religious moderation in the industrial revolution 4.0 era. Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan, 8(02), 147–161. https://doi.org/10.32678/tarbawi.v8i02.5226

Lundeto, A., Talibo, I., & Nento, S. (2021). Challenges and learning strategies of Islamic education in Islamic boarding schools in the industrial revolution era 4.0. Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan, 13(3), 2231–2240. https://doi.org/10.35445/alishlah.v13i3.1153

Malik, M. S. (2020). Technological innovation in integration and interconnection of science in Islamic higher education. Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research, 4(2), 1–20. https://doi.org/10.14421/skijier.2020.42.01

Mohamad, M. Z., Noh, N. S. C., Abdullah, B., Idris, M. F. H. M., Hasan, A. F., Yusof, S., Ismail, I. A., & Jamsarı, E. A. (2023). The seige of western perceptions on the Ottoman Empire. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 13(12). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i12/20073

Muhammad, A. R., Suhaimi, Zulfikar, T., & Sulaiman, S. (2023). Opportunities and challenges faced by state Islamic tertiary education institutions in 4.0 industrial era. Multidisciplinary Science Journal, 5(3), 2023036. https://doi.org/10.31893/multiscience.2023036

Muheramtohadi, S., Huda, C., & Adila, R. S. (2022). Exploratory factor analysis: Analysis of Islamic bank sustainability factors in facing the disruption of the industrial revolution. Al-Arbah: Journal of Islamic Finance and Banking, 4(1), 63–78. https://doi.org/10.21580/al-arbah.2022.4.1.14667

Mu'is, A., Farida, L., & Zuraidah. (2023). Halal industry of 5.0 era in Islamic economic scholar perspective. Journal of Islamic Economics Perspectives, 5(2), 86–93. https://doi.org/10.35719/jiep.v5i2.124

Nissa, I. K., & Safitri, Y. (2023). Challenges of the Islamic economic system in the industrial era 4.0 in supporting economic growth in Indonesia. JMM17: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen, 10(1), 24–29. https://doi.org/10.30996/jmm17.v10i1.8323

Nursalim, N. (2023). Management perspective of Islamic educational institutions in facing the industrial revolution 4.0. Proceeding of the Postgraduate School Universitas Muhammadiyah Jakarta, 1, 381–408. https://doi.org/10.24853/pi.1.0.2023.381-408

Panjwani, K., & Shili, N. (2020). The impact of fintech on development of Islamic banking sector in the contemporary world. Saudi Journal of Economics and Finance, 4(7), 346–350. https://doi.org/10.36348/sjef.2020.v04i07.006

Parhan, M., Budiyanti, N., & Kartiko, A. (2024). Transformative pedagogy: Islamic religious education model for Society 5.0 amidst the industrial revolution. Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education, 5(2), 344–359. https://doi.org/10.31538/tijie.v5i2.732

Resufle, A. H., & Rofiki, Moh. (2022). Management of Islamic education in the challenges of Society 5.0. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 4(3), 4578–4588. https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2820

Rouf, A., Syukur, F., & Maarif, S. (2024). Entrepreneurship in Islamic education institutions: Pesantren strategy in responding to the industrial revolution 4.0. Tafkir: Interdisciplinary Journal of Islamic Education, 5(2), 250–265. https://doi.org/10.31538/tijie.v5i2.1115

Saputra, H. A., & Azizah, Y. N. (2023). The impact of the fourth industrial revolution on IIUM student's motivation in learning Islamic education. Southeast Asian Journal of Islamic Education, 5(1), 95–109. https://doi.org/10.21093/sajie.v5i1.5800

Setyowati, W., & Rahayu, I. (2023). Sector analysis of Islamic capital markets and artificial intelligence functioning as sharia advisors. International Transactions on Artificial Intelligence (ITALIC), 1(2), 236–244. https://doi.org/10.33050/italic.v1i2.334

Wahyudi, H., Tubarat, C. P. T., Rodliyah, N., Kusnadi, A., & Leny, S. M. (2024). The nexus of crowdfunding and e-waqf to Islamic fintech in Indonesia in the era of industrial revolution 5.0. Journal of Ecohumanism, 4(1), 208–219. https://doi.org/10.62754/joe.v4i1.4657

Zahrin, S. N. A., Sawai, R. P., Sawai, J. P., & Harun, C. (2022). Muslim psychologists in facing challenges of the 4.0 industrial revolution. Islamiyyat, 44(1), 145–156. https://doi.org/10.17576/islamiyyat-2022-4401-13

Zubairi, Z., & Nurdin, N. (2022). The challenges of Islamic religious education in the industrial revolution 4.0. Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme, 4(3), 386–396. https://doi.org/10.37680/scaffolding.v4i3.2120

Zubairi, Z., Nurdin, N., & Solihin, R. (2022). Islamic education in the industrial revolution 4.0. Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme, 4(3), 359–371. https://doi.org/10.37680/scaffolding.v4i3.2118