01107 - Regulasi Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif Atas Landasan Normatif, Ruang Lingkup, Dan Tantangan Implementasi

Abstract

This article examines economic regulation from the perspective of Islamic economics, defined as government rules governing economic activities for the public interest. Using a normative-analytical approach based on a review of relevant literature, this study synthesizes the conceptual foundations, scope, and implementation challenges of economic regulation within the Islamic economic framework. The findings show that economic regulation in Islamic economics is grounded in the principles of maslahah and maqāṣid asy-syarī'ah, which prioritize social benefit and balance between individual and collective interests. The state holds legitimate authority to issue regulations as a representative institution obligated to protect public welfare. The scope of economic regulation encompasses market regulation and price control, licensing and consumer protection (including halal certification), Islamic financial institution regulation, the transformation of fatwas into positive law, and public finance instruments such as zakat and waqf. However, implementation challenges persist, including regulatory overlap, institutional conflicts of interest, weak fatwa-to-regulation transformation, and governance deficiencies. In conclusion, economic regulation in Islamic economics is not merely a technical administrative instrument, but a normative tool of the state to ensure that economic activities run justly, orderly, and in accordance with the public good.

Keywords: economic regulation, Islamic economics, maslahah, maqāṣid asy-syarī'ah, public interest

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji regulasi ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam, yang didefinisikan sebagai peraturan pemerintah yang mengatur kegiatan ekonomi demi kepentingan publik. Dengan menggunakan pendekatan normatif-analitis berbasis telaah literatur, studi ini menyintesis landasan konseptual, ruang lingkup, dan tantangan implementasi regulasi ekonomi dalam kerangka ekonomi Islam. Temuan menunjukkan bahwa regulasi ekonomi dalam ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip maslahah dan maqāṣid asy-syarī'ah yang mengutamakan kemaslahatan sosial dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif. Negara memiliki legitimasi untuk mengeluarkan regulasi sebagai institusi representatif yang berkewajiban melindungi kesejahteraan publik. Ruang lingkup regulasi ekonomi mencakup pengaturan pasar dan penetapan harga, perizinan dan perlindungan konsumen (termasuk sertifikasi halal), regulasi lembaga keuangan syariah, transformasi fatwa ke dalam hukum positif, serta instrumen keuangan publik berupa zakat dan wakaf. Namun demikian, tantangan implementasi tetap ada, meliputi tumpang tindih regulasi, konflik kepentingan kelembagaan, lemahnya transformasi fatwa menjadi regulasi, dan defisiensi tata kelola. Disimpulkan bahwa regulasi ekonomi dalam ekonomi Islam bukan sekadar instrumen teknis administratif, melainkan perangkat normatif negara untuk memastikan aktivitas ekonomi berjalan secara adil, tertib, dan maslahat.

Kata Kunci: regulasi ekonomi, ekonomi Islam, maslahah, maqāṣid asy-syarī'ah, kepentingan publik

________________________________________

1. Pendahuluan

Regulasi ekonomi merupakan salah satu instrumen terpenting dalam pengelolaan kehidupan sosial-ekonomi suatu negara. Dalam konteks ekonomi Islam, regulasi tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif yang bersumber pada nilai-nilai syariah dan orientasi kemaslahatan umat. Pertanyaan tentang bagaimana pemerintah seharusnya mengatur kegiatan ekonomi, sejauh mana intervensi negara dibenarkan, dan instrumen apa saja yang relevan dalam pengaturan ekonomi Islam menjadi diskursus yang terus berkembang dalam literatur hukum ekonomi Islam kontemporer.

Regulasi dipahami sebagai perangkat aturan pemerintah—mencakup undang-undang, keputusan, dan peraturan turunan—yang membentuk kerangka kerja bagi pelaku ekonomi, perusahaan, dan pasar (Sidiq, 2023). Dalam perspektif ekonomi Islam, regulasi tersebut tidak berdiri sebagai alat teknis semata, melainkan terintegrasi dalam sistem nilai yang lebih besar, yakni pencapaian falah dan maslahah bagi seluruh umat manusia (Kusmayadi & Qomari, 2019; Yanti & Harefa, 2022).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif regulasi ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam, meliputi: (1) pengertian dan landasan konseptualnya; (2) landasan normatif berdasarkan maqāṣid asy-syarī'ah dan maslahah; (3) rasionalitas regulasi dalam mengarahkan pasar; (4) fungsi pemerintah dalam regulasi; (5) ruang lingkup regulasi dari sektor pasar hingga keuangan publik Islam; serta (6) tantangan implementasi regulasi. Dengan demikian, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kebijakan ekonomi yang berorientasi syariah di Indonesia.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan normatif-analitis dengan metode telaah literatur (library research). Sumber-sumber yang dikaji mencakup artikel jurnal ilmiah, kajian hukum ekonomi Islam, dan regulasi terkait yang relevan dengan tema regulasi ekonomi Islam di Indonesia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik sintesis konseptual untuk menghasilkan pemahaman yang utuh dan sistematis atas berbagai perspektif yang berkembang dalam literatur.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Pengertian Regulasi Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam kajian kebijakan publik dan hukum ekonomi, regulasi dipahami sebagai perangkat aturan pemerintah—mencakup undang-undang, keputusan, dan peraturan turunan—yang membentuk kerangka kerja bagi pelaku ekonomi, perusahaan, dan pasar, sekaligus dapat memuat fungsi perintah, larangan, pembebasan, dan perizinan (Sidiq, 2023). Regulasi juga diposisikan sebagai hasil "penciptaan peraturan-peraturan dari atas (pemerintah)" (regeling) yang bersifat umum dan abstrak untuk menata kehidupan sosial-ekonomi (Ansori et al., 2024). Dalam hubungan hukum–ekonomi, regulasi dipandang penting untuk membentuk lingkungan kegiatan ekonomi yang kondusif (misalnya memberi kepastian dan stabilitas), namun juga dapat menghambat bila tidak tepat atau terlalu kompleks (Hasnita, 2017). Dalam kerangka kebijakan publik, hukum/aturan dibutuhkan agar kebijakan negara memperoleh bentuk resmi yang mengikat dan dapat ditegakkan (Anwar, 2022).

Dalam ekonomi Islam, regulasi ekonomi (peraturan pemerintah yang mengatur kegiatan ekonomi demi kepentingan publik) diletakkan dalam kerangka normatif bahwa aktivitas bisnis dan transaksi seharusnya berasaskan nilai dan prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta dilengkapi ijma' dan qiyas (Mukhijab, 2022), dan dipahami sebagai bagian dari dimensi muamalah dalam hukum Islam yang mencakup interaksi sosial-ekonomi (Kamal, 2021). Konsekuensinya, pengaturan negara tidak dipahami sekadar teknis administratif, melainkan terkait tujuan normatif ekonomi Islam—yakni pemenuhan kebutuhan manusia berdasarkan nilai Islam untuk mencapai falah (Kusmayadi & Qomari, 2019)—dan/atau berorientasi pada maslahah dalam kerangka maqāṣid asy-syarī'ah (Yanti & Harefa, 2022).

3.2 Landasan Normatif: Maqāṣid, Maslahah, dan Keseimbangan Kepentingan Publik

Literatur yang dikaji menegaskan bahwa kebijakan/aturan ekonomi dalam Islam idealnya bertujuan pada maslahah (mengambil manfaat dan menolak mafsadat dalam rangka memelihara tujuan syariat) (Yanti & Harefa, 2022), yang dalam kajian maqāṣid juga dikaitkan dengan perlindungan unsur-unsur pokok kehidupan manusia (agama, jiwa, keturunan, harta, akal) (Yanti & Harefa, 2022). Di sisi lain, ekonomi Islam menekankan keseimbangan (wasathiyah) antara kepentingan personal dan kepentingan sosial; bahkan jika terjadi kontradiksi yang sulit didamaikan, kepentingan sosial diprioritaskan daripada kepentingan personal (Mukhijab, 2022). Prinsip prioritas kepentingan orang banyak juga muncul dalam narasi sinergi ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan: keadilan dan kesejahteraan mesti berlandaskan norma/etika Islam, dan kepentingan publik didahulukan dalam bingkai syariah (Basri, 2023).

Berangkat dari prinsip tersebut, negara/pemerintah dalam perspektif ekonomi Islam dapat dipandang memiliki legitimasi mengeluarkan regulasi karena negara diposisikan sebagai representasi institusi publik yang bertugas melindungi kepentingan masyarakat atas dasar nilai kemaslahatan bersama; bahkan negara disebut memiliki otoritas untuk melakukan intervensi terhadap kepemilikan individu atas dasar maslahah (Ansori et al., 2024). Dengan demikian, "peraturan pemerintah yang mengatur kegiatan ekonomi demi kepentingan publik" dalam perspektif ekonomi Islam bukan sekadar pembatasan, melainkan instrumen untuk memastikan keteraturan ekonomi yang adil dan maslahat (Ansori et al., 2024; Yanti & Harefa, 2022).

3.3 Rasionalitas Regulasi: Mengarahkan Pasar, Mengoreksi Distorsi, dan Menjaga Keadilan

Sumber-sumber yang dikaji mengaitkan kebutuhan regulasi dengan realitas bahwa mekanisme pasar dapat mengalami distorsi. Dalam pembahasan mekanisme pasar dan penetapan harga menurut perspektif Nejatullah Siddiqi, sistem ekonomi Islam "tidak memberikan ruang" bagi pelaku yang melakukan distorsi pasar yang memengaruhi tingkat harga (Ulum, 2018). Karena itu, diskursus ini menempatkan norma dan etika Islam sebagai landasan praktik bisnis agar selaras dengan keadilan sosial dan distribusi-konsumsi-produksi sebagai satu kesatuan (Ulum, 2018).

Dalam kerangka peran pemerintah, beberapa rujukan menegaskan bahwa pemerintah diperlukan untuk mengatur, meningkatkan, dan mengarahkan sektor swasta ketika kebebasan ekonomi memunculkan benturan kepentingan yang tidak terkoordinasi (Fahrozi et al., 2020). Bahkan dalam konteks kebijakan ekonomi, disebutkan secara eksplisit bahwa kegiatan ekonomi sebagai bentuk ibadah memerlukan kontrol, dan kebijakan ekonomi membutuhkan intervensi pemerintah sebagai pengelola kegiatan ekonomi nasional (Yanti & Harefa, 2022). Dengan demikian, regulasi ekonomi dalam ekonomi Islam dapat disintesis sebagai instrumen negara untuk menjaga keadilan dan mencegah kerusakan (mafsadah) akibat praktik ekonomi yang menyimpang dari prinsip syariah dan kepentingan publik (Fahrozi et al., 2020; Ulum, 2018; Yanti & Harefa, 2022).

3.4 Fungsi Pemerintah dalam Regulasi Ekonomi Islam: Regulator, Penyedia Barang Publik, dan Penjamin Distribusi

Dalam literatur tentang peran pemerintah, fungsi negara/pemerintah dalam ekonomi modern dapat diklasifikasikan—antara lain—pada fungsi alokasi (penyediaan barang publik ketika mekanisme pasar tidak menyediakan) dan fungsi regulator (menyediakan hukum dan peraturan yang memfasilitasi kegiatan komersial serta hak milik) (Fahrozi et al., 2020). Infrastruktur publik (misalnya jalan, jembatan, sanitasi, rumah sakit) dipaparkan sebagai fasilitas publik yang disiapkan pemerintah pusat/daerah sebagai pelayanan publik "sebagai akibat mekanisme pasar tidak bekerja," sehingga menopang aktivitas ekonomi dan sosial (Iswanto, 2015). Ini selaras dengan model pengembangan ekonomi Islam periode awal yang menyebut adanya: (i) lembaga yang memfasilitasi pertukaran; (ii) aturan perilaku untuk membimbing kegiatan ekonomi sambil membatasi distorsi dan konflik kepentingan serta tindakan yang merugikan publik; dan (iii) kebijakan untuk mencapai tujuan Islam dan nilai keadilan (Iswanto, 2015).

Sejumlah rujukan juga menegaskan dimensi distribusi: pemerintah dapat menjalankan peran redistribusi melalui regulasi agar tercipta redistribusi pendapatan secara sistematis, dengan prasyarat legitimasi/representasi (misalnya persetujuan dewan perwakilan) untuk mencegah lahirnya kezaliman baru (Kamal, 2021). Selain itu, perspektif perlindungan hak milik menyatakan bahwa pemerintah dapat mengonstruksi aturan/regulasi yang bersumber dari nash syar'i/qath'i guna menjamin kegiatan ekonomi berjalan baik tanpa melakukan praktik terlarang seperti menimbun barang atau praktik ribawi (Siregar et al., 2023). Sintesisnya, fungsi regulasi ekonomi dalam ekonomi Islam mencakup: (a) penyediaan barang publik ketika pasar gagal; (b) koreksi distorsi/penyimpangan pasar; (c) perlindungan hak dan kepastian aturan muamalah; dan (d) penguatan keadilan distribusi untuk kepentingan umum (Fahrozi et al., 2020; Iswanto, 2015; Kamal, 2021; Siregar et al., 2023).

3.5 Ruang Lingkup Regulasi Ekonomi Islam

3.5.1 Regulasi Pasar dan Penetapan Harga (termasuk Anti-Distorsi)

Dalam literatur pemikiran Ibn Taymiyyah, regulasi harga dipahami sebagai pengaturan harga oleh pemerintah untuk menjaga kejujuran dan memenuhi kebutuhan pokok penduduk (Irkhami, 2015). Kerangka ini berkelindan dengan pembahasan modern tentang mekanisme pasar Islam yang menolak distorsi (misalnya monopoli/kartel/dumping) dan menempatkan kebutuhan intervensi pemerintah sebagai salah satu syarat agar mekanisme pasar berjalan baik dalam koridor keadilan (Ulum, 2018). Pada level pemerintah daerah, studi tentang pengelolaan pasar modern juga menegaskan bahwa bentuk regulasi pemerintah terhadap mekanisme pasar perlu menyesuaikan situasi-kondisi masyarakat, namun tetap berpegang pada norma Islam (Al-Qur'an dan Hadis) dan orientasi kemaslahatan, termasuk kewajiban daerah otonom melindungi kelompok lemah seperti pedagang tradisional (Nur & Fauziyah, 2023).

Selain dimensi norma, regulasi pasar juga hadir sebagai perangkat legal konkret (misalnya peraturan wali kota) untuk menata pusat perbelanjaan/pasar rakyat; studi kasus menunjukkan regulasi daerah dapat dinilai tidak bertentangan dengan prinsip syariah meskipun tidak secara eksplisit memuat pasal "syariah" (Fahrozi et al., 2020). Dengan demikian, regulasi pasar dalam ekonomi Islam dapat disintesis sebagai pengaturan harga/kompetisi/perizinan pasar yang mengamankan kejujuran transaksi, melindungi kebutuhan dasar, mencegah distorsi, dan melindungi kelompok rentan, dengan rujukan kemaslahatan (Fahrozi et al., 2020; Ulum, 2018).

3.5.2 Regulasi Perizinan, Legalitas Usaha, dan Perlindungan Konsumen (termasuk Halal)

Kajian legalitas usaha menempatkan perizinan sebagai eksekusi peran peraturan: keputusan administratif pemerintah yang memberi persetujuan melakukan tindakan yang dasarnya tidak dilarang, sekaligus alat pengawasan pemerintah terhadap ketentuan yang menjadi pedoman (Mashudi, 2013). Dalam perspektif hukum bisnis syariah, perlindungan konsumen dipahami sebagai bagian integral dari ajaran ekonomi Islam yang mencakup implementasi prinsip syariah untuk mengatur aktivitas produksi oleh produsen (Mashudi, 2013). Pada konteks halal, analisis undang-undang jaminan produk halal menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal memerlukan intervensi pemerintah untuk menjaga kepentingan maslahah, khususnya perlindungan konsumen atas kehalalan produk; pemerintah dituntut bertindak sebagai fasilitator, regulator, dan supervisor (Oktapianti et al., 2022). Studi lain menyoroti dorongan pemerintah daerah menyusun perda halal, sekaligus menelaah kewenangan daerah dalam pengaturan dan pengawasan produk halal (Masrurah & Muzalifah, 2022). Dalam kebijakan pemerintah terkait pengembangan industri halal, disebutkan adanya regulasi pemerintah (misalnya peraturan pelaksanaan UU JPH dan regulasi kementerian) yang memperkuat pelaksanaan jaminan produk halal (Hendrik & Mufidah, 2019).

Namun demikian, problem implementasi juga ditunjukkan: regulasi turunan UU JPH dapat terkendala oleh ego sektoral, tumpang tindih regulasi, kompetensi kelembagaan, dan tumpang tindih kepentingan (Oktapianti et al., 2022). Karena itu, regulasi ekonomi Islam pada bidang perlindungan konsumen/halal dapat disintesis sebagai pengaturan yang berorientasi maslahah, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada koherensi regulasi turunan dan tata kelola kewenangan antarlembaga (Hendrik & Mufidah, 2019; Mashudi, 2013).

3.5.3 Regulasi Lembaga Keuangan Syariah dan Ekosistem Keuangan

Sejumlah sumber menegaskan bahwa regulasi merupakan faktor fundamental bagi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia; praktik ekonomi Islam disebut berkembang lebih pesat ketika didukung regulasi formal pemerintah (Dahlan & Wildan, 2022). Dalam konteks pengembangan lembaga keuangan syariah (LKS), hukum diposisikan sebagai instrumen kebijakan publik yang memberi bentuk resmi mengikat bagi kebijakan negara, dan peraturan perundang-undangan disebut menopang perkembangan LKS (misalnya UU Perbankan Syariah dan UU Lembaga Keuangan Mikro) (Anwar, 2022). Kajian progresivitas regulasi keuangan syariah juga menekankan adanya political will pemerintah melalui penerbitan regulasi masif dan program pengembangan oleh institusi seperti Bank Indonesia, Bapepam, OJK, serta dukungan fatwa DSN yang masif (Hendra et al., 2024).

Pada tataran desain, regulasi perbankan syariah dipandang perlu memberi definisi tegas mengenai bank syariah sejalan dengan persyaratan perizinan, permodalan, cakupan aktivitas, dan relasi dengan otoritas regulator (Wartoyo, 2019). Bahkan pascaterbitnya UU Perbankan Syariah, pemerintah dipandang perlu meningkatkan fungsi regulasi dan pengawasan untuk mengendalikan risiko yang dapat berdampak sistemik (Ma'ruf, 2021). Dalam kelembagaan mikrofinans, pengaturan BMT dalam UU Lembaga Keuangan Mikro dipahami sebagai penyediaan kerangka legal (ratio legis) karena BMT sebagai lembaga intermediasi memiliki risiko tinggi (Khairina, 2024). Pada ranah pasar modal, kajian sukuk menilai regulasi sukuk di Indonesia masih parsial dan tersebar sehingga melemahkan kepastian hukum; regulasi yang terintegrasi dipandang sebagai syarat utama untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor (Raharjo & Mugiyati, 2022).

Secara sintesis, regulasi ekonomi dalam ekonomi Islam pada sektor keuangan berfungsi: (a) memberi kepastian dan standardisasi operasional; (b) memastikan kepatuhan prinsip syariah melalui pengawasan; (c) melindungi publik dari risiko sistemik; serta (d) menguatkan infrastruktur hukum instrumen keuangan syariah (Hendra et al., 2024; Ma'ruf, 2021; Raharjo & Mugiyati, 2022; Wartoyo, 2019).

3.5.4 Kedudukan Fatwa (DSN-MUI) dan Transformasinya ke Regulasi Negara

Dalam arsitektur regulasi ekonomi syariah Indonesia, sumber-sumber yang dikaji menegaskan bahwa fatwa bukan peraturan positif yang langsung membatasi semua warga negara, tetapi dapat memiliki daya membatasi ketika ditransformasikan menjadi pedoman hukum (Abubakar, 2012). Fatwa DSN-MUI juga disebut telah ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan (misalnya Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan OJK) untuk mengatur aktivitas ekonomi syariah (Abubakar, 2012). Di sisi lain, terdapat nuansa problematik: kajian tentang fatwa DSN-MUI dalam regulasi perbankan syariah menyatakan bahwa meskipun struktur kelembagaan DSN-MUI membuat fatwa diterima sebagai dasar operasional bank syariah, kerangka pengaturannya dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian, sehingga diperlukan penguatan melalui mandat/pelembagaan/transformasi yang lebih baik (Alamudi, 2022). Kajian lain menambahkan kelemahan posisi DSN yang terpisah dari otoritas jasa keuangan: adanya potensi ketidaksepahaman, fatwa yang tidak terserap ke bahasa regulasi, pelanggaran prinsip syariah, hingga tidak mengikatnya fatwa secara langsung terhadap bank (Vargholy, 2023).

Dengan demikian, regulasi ekonomi Islam di Indonesia memperlihatkan hubungan "norma syariah—fatwa—regulasi negara" yang saling mengisi, tetapi sekaligus menyisakan tantangan desain kelembagaan dan konsistensi transformasi fatwa menjadi norma positif (Abubakar, 2012; Vargholy, 2023).

3.5.5 Regulasi Keuangan Publik Islam: Zakat, Wakaf, dan Instrumen Sosial untuk Kesejahteraan

Zakat. Regulasi zakat dipaparkan sebagai perwujudan tanggung jawab pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat; pembentukan regulasi seperti UU Pengelolaan Zakat dipahami sebagai instrumen ekonomi untuk tujuan kesejahteraan (Maulana et al., 2020). Kajian regulasi zakat menekankan bahwa pengaturan zakat oleh negara diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan serta meningkatkan manfaat zakat bagi kesejahteraan publik dan pengurangan kemiskinan, termasuk kebutuhan kepastian dan kejelasan regulasi dalam pengelolaan zakat yang plural (Hafizd, 2021). Namun, kajian politik hukum zakat menunjukkan problem tata kelola: struktur regulasi dapat gagal mendukung akselerasi pengentasan kemiskinan, dan terdapat kritik bahwa BAZNAS Pusat idealnya hanya berperan sebagai regulator agar terhindar dari konflik kepentingan, tetapi pada praktiknya juga berperan sebagai operator (Hannani et al., 2022). Dalam dialektika zakat–pajak, kajian perpajakan menegaskan pajak sebagai instrumen fiskal dan menempatkan pemungutan pajak serta belanja negara sebagai instrumen utama pemerintah memengaruhi kegiatan ekonomi (Azam, 2011), sedangkan kajian lain memandang kebijakan zakat sebagai pengurang pajak sebagai kebijakan yang bijaksana dalam konteks kewajiban ganda masyarakat Muslim (Kasdi, 2016).

Wakaf. Regulasi wakaf—terutama pasca pengesahan UU Wakaf dan peraturan pelaksanaannya—disebut memperkuat dasar hukum serta memperluas orientasi wakaf untuk memajukan kesejahteraan umum (Bisariyadi, 2016). Wakaf uang secara tegas disebut diakui dalam UU Wakaf dan peraturan pelaksana, dan regulasi tersebut memberi peluang pendayagunaan wakaf ke arah pemberdayaan sosial-ekonomi umat (Hosen et al., 2022; Irvani, 2016). Dalam tata kelola kelembagaan, BWI dipaparkan memiliki peran membangun tata kelola wakaf secara nasional (administrasi, pengelolaan, pembinaan nazhir), dan UU Wakaf disebut mendorong tata kelola lebih profesional dan bermanfaat (Ridwan, 2018). Pada level inovasi kebijakan, Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dipaparkan sebagai skema yang mengintegrasikan wakaf produktif dengan SBSN, memperluas manfaat wakaf pada bidang sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pembangunan (Haq, 2021). Kajian lain mendorong pembaruan regulasi sektor jasa keuangan untuk pembentukan "bank wakaf" melalui perubahan UU terkait (UU Perbankan Syariah dan UU Wakaf) serta forum koordinasi lintas lembaga (Kemenag, BWI, OJK, BI, KNEKS) (Hadi, 2020). Pengembangan wakaf berbasis korporasi di Asia Tenggara juga ditekankan memerlukan political will pemerintah dan penguatan regulasi yang komprehensif serta pemahaman ulama yang integratif (Anggoro, 2021). Pada wilayah pasar modal, wakaf saham disebut telah diakui dan memiliki payung hukum berupa peraturan pemerintah pelaksanaan UU Wakaf, serta membutuhkan koordinasi/harmonisasi regulasi terkait pengembangan ZISWAF (M. M. Mashudi, 2017). Kajian SLR wakaf uang menambahkan bahwa UU Wakaf dan PP pelaksana memasukkan konsep wakaf uang ke dalam sistem hukum Indonesia, tetapi optimalisasi menghadapi tantangan seperti ambiguitas regulasi dan hambatan administratif (Hakim & Muttaqin, 2020).

Secara sintesis, regulasi ekonomi Islam dalam ranah keuangan publik Islam berfungsi sebagai perangkat negara untuk memperkuat tata kelola filantropi Islam (zakat dan wakaf) agar efektif, akuntabel, dan berorientasi kesejahteraan umum—namun dengan tantangan kelembagaan (peran ganda), harmonisasi, dan efektivitas regulasi turunan (Hadi, 2020; Hakim & Muttaqin, 2020; Hannani et al., 2022; Maulana et al., 2020; Ridwan, 2018).

3.6 Regulasi atas Sumber Daya Alam dan Aktivitas Ekonomi yang Menyentuh Kepentingan Publik

Sejumlah rujukan menempatkan penguasaan negara atas cabang produksi penting sebagai mandat konstitusional sekaligus memuat kewajiban/tanggung jawab publik, termasuk penguasaan dalam arti luas: kepemilikan (publik/perdata) dan kekuasaan mengendalikan serta mengelola langsung oleh pemerintah (Fuadi, 2016). Dalam isu sumber daya air, analisis privatisasi menegaskan bahwa privatisasi masih terbuka selama berada dalam pengawasan pemerintah, dan peran negara ditekankan untuk menguasai SDA sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat—sebab air dipandang memiliki karakter kepemilikan publik (Kholis, 2013). Dalam isu reklamasi, kajian fikih menegaskan reklamasi untuk kepentingan individu/korporasi tertentu dilarang, sedangkan untuk kepentingan publik dapat diperbolehkan sepanjang melalui kajian AMDAL yang transparan dan akuntabel; selain itu reklamasi harus seizin pemerintah daerah sebagai bentuk pengawasan (Mufid, 2017).

Dengan demikian, regulasi ekonomi demi kepentingan publik dalam ekonomi Islam juga mencakup pengaturan SDA dan kebijakan berbasis izin/pengawasan untuk mencegah privatisasi yang merugikan publik dan memastikan keberlanjutan/kemaslahatan (Fuadi, 2016; Mufid, 2017).

3.7 Kualitas Regulasi dan Tantangan Implementasi

Kerangka regulasi yang baik menuntut karakteristik: membawa manfaat bagi pemerintah/masyarakat/pelaku usaha, jelas dan tidak multitafsir, sinkron/harmonis, benar cara perumusan dan prosesnya, serta konsisten penerapannya (Sidiq, 2023). Namun literatur yang dikaji juga menunjukkan tantangan implementasi: regulasi dapat menghambat pertumbuhan bila terlalu kompleks atau tidak tepat (Hasnita, 2017); peraturan turunan dapat tumpang tindih karena ego sektoral dan kepentingan yang beririsan (Oktapianti et al., 2022); dan kerangka fatwa–regulasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian bila transformasinya kurang kuat (Alamudi, 2022; Vargholy, 2023). Dalam konteks zakat, problem konflik kepentingan dapat muncul ketika lembaga regulator juga berperan sebagai operator (Hannani et al., 2022). Dalam konteks wakaf, literatur menegaskan perlunya dukungan penuh pemerintah, ulama, dan masyarakat serta pengelolaan profesional berorientasi wakaf produktif (Syakur et al., 2018); sementara studi implementasi kebijakan wakaf menunjukkan hambatan berupa belum terbentuknya kelembagaan pendukung, kurang profesionalnya nazhir, kurangnya sosialisasi, dan ketidakpatuhan sebagian masyarakat terhadap kebijakan wakaf, sehingga mendorong penerapan tata kelola berbasis prinsip-prinsip governance (Harjawati, 2020).

Sintesis dari ragam temuan ini adalah bahwa regulasi ekonomi menurut ekonomi Islam tidak cukup berhenti pada "adanya aturan", tetapi harus memastikan kualitas desain, koordinasi antarotoritas, dan tata kelola implementasi agar tujuan maslahah dan kesejahteraan publik benar-benar tercapai (Alamudi, 2022; Harjawati, 2020; Oktapianti et al., 2022; Sidiq, 2023).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan kajian atas berbagai sumber literatur yang relevan, regulasi ekonomi menurut ekonomi Islam dapat disimpulkan sebagai peraturan pemerintah (dalam arti luas: UU dan aturan turunannya) yang:

Pertama, berorientasi maslahah/maqāṣid dan kesejahteraan publik (falah), dengan menyeimbangkan kepentingan individu–sosial serta memprioritaskan kepentingan sosial bila terjadi konflik (Mukhijab, 2022; Yanti & Harefa, 2022).

Kedua, mengatur pasar dan mencegah distorsi (termasuk penetapan harga dalam batas kepentingan publik), melindungi kelompok lemah, dan menjaga kejujuran transaksi (Fahrozi et al., 2020; Ulum, 2018).

Ketiga, menyediakan barang publik/infrastruktur ketika mekanisme pasar tidak bekerja, sekaligus mengarahkan kebijakan demi keadilan dan distribusi (Iswanto, 2015).

Keempat, menjamin perlindungan konsumen dan kepatuhan syariah melalui mekanisme perizinan, sertifikasi (misalnya halal), dan pengawasan (M. Mashudi, 2013; Masrurah & Muzalifah, 2022).

Kelima, membangun kepastian hukum dan tata kelola sektor keuangan syariah, termasuk integrasi fatwa dan regulasi negara, namun tetap menyadari tantangan kelembagaan serta kepastian/koherensi (Abubakar, 2012; Hendra et al., 2024; Vargholy, 2023).

Keenam, mengatur instrumen keuangan publik Islam (zakat, wakaf, dan inovasinya) untuk efektivitas, profesionalitas, dan kesejahteraan umum, seraya menghadapi tantangan konflik kepentingan, harmonisasi regulasi, dan implementasi (Hadi, 2020; Hafizd, 2021; Hakim & Muttaqin, 2020; Hannani et al., 2022; Harjawati, 2020; Ridwan, 2018).

Pada intinya, regulasi ekonomi dalam ekonomi Islam—sebagaimana dipahami dari sumber-sumber yang dikaji—adalah perangkat negara untuk memastikan aktivitas ekonomi berjalan adil, tertib, dan maslahat, bukan sekadar pro-pertumbuhan, tetapi juga pro-kesejahteraan publik serta perlindungan dari praktik yang merugikan masyarakat (Ansori et al., 2024; Iswanto, 2015; Ulum, 2018; Yanti & Harefa, 2022).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abubakar, L. (2012). Pranata gadai sebagai alternatif pembiayaan berbasis kekuatan sendiri (gagasan pembentukan UU pergadaian). Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 24(1), 1. https://doi.org/10.22146/jmh.16146

Alamudi, I. A. (2022). Kajian interdisipliner: Konsep ekonomi Indonesia ditinjau melalui pendekatan hukum Islam dan hukum positif. Al-Muqaronah Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum, 1(1), 1–20. https://doi.org/10.59259/am.v1i1.60

Anggoro, S. A. (2021). Transplantasi hukum di negara-negara Asia: Suatu perbandingan. Indonesia Law Reform Journal, 1(1), 19–31. https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16121

Ansori, Moh. A. Z., Sukendar, E. A. R., Shelvira, E. M., Indirasari, A. R., Pebriansyah, M. A., & Bahri, T. S. (2024). Interpretasi ulama tentang signifikansi konsep wakaf uang dalam peningkatan kesejahteraan sosial. Economic Reviews Journal, 3(1), 210–221. https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.133

Anwar, S. (2022). Ekonomi politik syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 968. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3100

Azam, A. (2011). Analisis hukum Islam terhadap lembaga penjamin simpanan (LPS) bagi nasabah penyimpan dana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Jurnal Hukum & Pembangunan, 41(2), 214. https://doi.org/10.21143/jhp.vol41.no2.244

Basri, B. (2023). Market of mechanism and fair pricing in Islamic: Nejatullah Siddiqi persfective a study of modern economic phenomena. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3771. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10027

Bisariyadi. (2016). Pergulatan paham negara kesejahteraan (welfare state) dan negara regulasi (regulatory state) dalam perkara konstitusional. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 23(4), 531–551. https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art1

Dahlan, A., & Wildan, M. (2022). Analisis ekonomi politik terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi pada sektor kawasan industri halal (KIH) dan perbankan syariah. El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam, 10(2), 105–122. https://doi.org/10.24090/ej.v10i2.6165

Fahrozi, M. H., Suprima, S., & Asiyah, R. N. (2020). Kontribusi zakat untuk pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Lebak Banten. Mizan Journal of Islamic Law, 4(1). https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.598

Fuadi, A. (2016). Negara kesejahteraan (welfare state) dalam pandangan Islam dan kapitalisme. Jesi (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 5(1), 13. https://doi.org/10.21927/jesi.2015.5(1).13-32

Hadi, S. (2020). Dimensi ekonomi produktif dalam regulasi wakaf di Indonesia. Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 3(2), 189. https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.7887

Hafizd, J. Z. (2021). Kedudukan wakaf dalam ekonomi dan strategi pengembangannya. Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam, 6(1), 108. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7854

Hakim, C. L., & Muttaqin, A. Z. (2020). Administrasi Islam memandang kebijakan negara dalam melindungi hak milik pribadi dan umum. Publica Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 12(1), 10–18. https://doi.org/10.15575/jpan.v12i1.8651

Hannani, H., Sukri, I. F., & Hasim, H. (2022). Analisis fiqhul bi'ah terhadap kewenangan otonomi daerah dalam kebijakan reklamasi pasca tambang: Tinjauan hukum Islam. Diktum Jurnal Syariah dan Hukum, 20(2), 260–277. https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.2921

Haq, A. (2021). Kebijakan pendidikan sebagai suatu kebijakan publik: Suatu analisis terhadap kekhususan kebijakan pendidikan di Aceh. Bidayah Studi Ilmu-Ilmu Keislaman, 103. https://doi.org/10.47498/bidayah.v12i1.499

Harjawati, T. (2020). Model pengembangan industri kreatif berbasis syariah di Provinsi Banten. Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking, 1(2), 187. https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1934

Hasnita, N. (2017). Politik hukum ekonomi syariah di Indonesia. Legitimasi Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 1(2). https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1430

Hendra, A., Nufiar, N., & Mariana, M. (2024). Pengelolaan dana infaq ASN Kabupaten Pidie. Hei Ema Jurnal Riset Hukum Ekonomi Islam Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, 3(1), 11–19. https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.194

Hendrik, M., & Mufidah, M. (2019). Peran Badan Wakaf Indonesia pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Salam Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 6(5), 417–446. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i5.20830

Hosen, Muh. N., Hutagalung, A. Z., & Suma, M. A. (2022). Analisis Undang-Undang tentang jaminan produk halal dan Undang-Undang tentang cipta kerja (antara kenyataan dan keberlanjutan). Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 13(1), 103. https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.13721

Irkhami, N. (2015). Aspek insentif, mekanisme pengambilan keputusan dan koordinasi (analisis komparasi sistem-sistem ekonomi). Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(2), 65. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i2.65-87

Irvani, A. (2016). Inggris sebagai sentral keuangan Islam di Barat. Asy Syar'iyyah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 1(1), 120–143. https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.668

Iswanto, B. H. (2015). Dimensi politik hukum dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 14(2), 271. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i2.271-284

Kamal, M. (2021). Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam, 16(2). https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i2

Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam untuk pemberdayaan ekonomi umat (model pemberdayaan ZISWAF di BMT se-Kabupaten Demak). Iqtishadia Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam, 9(2), 227. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1729

Khairina, T. (2024). Peran dan fungsi pemerintah dalam perspektif Islam. Journal of International Multidisciplinary Research, 2(8), 198–205. https://doi.org/10.62504/jimr849

Kholis, N. (2013). Pengaruh politik dalam perkembangan praktik ekonomi Islam di Indonesia. Keuangan Islam dan Peran Kesejahteraan, 12(3), 175–199. https://doi.org/10.20885/millah.vol12.iss3.art8

Kusmayadi, R. C. R., & Qomari, N. (2019). Identifikasi regulasi peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja di Kabupaten Malang. Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah, 4(2), 207–234. https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v4i2.195

Mashudi, M. (2013). Kapitalisme runtuh ekonomi syariah berkah (napaktilas constitutum menuju constituendum). Economica Jurnal Ekonomi Islam, 4(1), 83–102. https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.687

Mashudi, M. M. (2017). Membumikan hukum Islam progresif: Respons konsumen Muslim terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal. International Journal Ihya Ulum Al-Din, 19(1), 47. https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1742

Masrurah, A., & Muzalifah, M. (2022). Urgensi fatwa MUI dalam pembangunan sistem hukum ekonomi Islam di Indonesia. Indonesian Journal of Shariah and Justice, 2(1), 67–91. https://doi.org/10.46339/ijsj.v2i1.27

Maulana, H., Iski, N., & Pratama, A. P. (2020). Regionalisasi wakaf tanah di Provinsi Aceh: Suatu telaah pemetaan dan kebijakan. Al-Muzara'ah, 7(2), 41–55. https://doi.org/10.29244/jam.7.2.41-55

Ma'ruf, H. (2021). Analisis kebijakan ekonomi dan kesejahteraan sosial perspektif maqāṣid asy-syarī'ah (studi Pasal 88 UU Nomor 11 Tahun 2020). Jurnal Penelitian Agama, 22(1), 49–64. https://doi.org/10.24090/jpa.v22i1.2021.pp49-64

Mufid, Moh. (2017). Rekonstruksi fikih kelautan berbasis antropokosmis: Studi kasus reklamasi di Teluk Jakarta. Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam, 17(2), 371. https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i2.1033

Mukhijab, M. (2022). Ekonomi politik agama otokritik pendekatan empirik-posivistik. Jurnal Empirika, 6(1), 17–31. https://doi.org/10.47753/je.v6i1.123

Nur, S. K., & Fauziyah, F. (2023). Legalitas usaha untuk perlindungan konsumen dalam perspektif hukum positif dan hukum bisnis syariah. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis (Jimbis), 2(4), 357–367. https://doi.org/10.24034/jimbis.v2i4.6244

Oktapianti, M., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Masyarakat dan sistem ekonomi Islam. Tamaddun Journal of Islamic Studies, 1(1), 38–48. https://doi.org/10.55657/tajis.v1i1.23

Raharjo, D. P., & Mugiyati, M. M. Dr. (2022). Penerapan wakaf saham di Indonesia dalam perspektif Islamic social finance Abdul Manan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 402. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4302

Ridwan, R. (2018). Legislasi hukum ekonomi syariah dalam bingkai hukum nasional Indonesia. Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 16(01), 95–111. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v16i01.338

Sidiq, S. (2023). Interseksi hukum dan ekonomi: Analisis komprehensif terhadap dinamika regulasi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Muhammadiyah Law Review, 7(2), 39–59. https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2767

Siregar, R. A. S., Hamid, A., Bahri, K., & Tambunan, J. (2023). Peran pemerintah daerah dalam mendukung bisnis syariah (studi kasus di Kota Padangsidimpuan). Tawazun Journal of Sharia Economic Law, 5(2), 221. https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i2.14492

Syakur, Abd., Yuswadi, H., Sunarko, B. S., & Wahyudi, E. (2018). Tata kelola wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jember. Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 13(1), 73–96. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i1.1187

Ulum, F. (2018). Progresifitas regulasi keuangan syariah di Indonesia. Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 7(2), 419–443. https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.2.419-443

Vargholy, M. N. (2023). Dinamika hukum kelembagaan Baitul Maal Wat Tamwil dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia. Peradaban Journal of Law and Society, 2(2), 201–217. https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.110

Wartoyo, W. (2019). Sistem regulasi dan kebijakan perpajakan di Indonesia perspektif ekonomi Islam. Profit Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3(1), 71–97. https://doi.org/10.33650/profit.v3i1.541

Yanti, T. J., & Harefa, P. (2022). Sejarah pemikiran Islam Ibnu Tamiyyah. https://doi.org/10.31219/osf.io/t73rx