01101 - Quantitative Easing dalam Perspektif Ekonomi Islam: Analisis Normatif berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah dan Kepatuhan Syariah

Abstract

Quantitative easing (QE) is a non-conventional monetary policy implemented through the purchase of financial assets by central banks to increase market liquidity and stimulate economic growth. This article aims to analyze the position of QE from the perspective of Islamic economics, particularly in relation to maqāṣid al-sharī'ah principles, sharia compliance, and sharia governance frameworks. Using a normative-conceptual approach based on Islamic economic and finance literature, this study finds that QE can be considered conditionally compatible with Islamic economics. At the objectives level, QE aligns with the concept of maslahah (public welfare) and economic stabilization. However, at the instruments level, QE faces substantial challenges related to the prohibition of riba, gharar, and maysir, particularly when the assets purchased contain interest-based structures. This study further identifies three key principles for a QE design more compatible with Islamic economics: (1) sharia-compliant asset purchases with sharia approval through fatwa mechanisms; (2) liquidity transmission oriented toward the real sector and productive financing as a manifestation of maqāṣid; and (3) strengthening transparency, sharia audit, and supervisory functions to mitigate compliance and reputational risks. The findings of this study contribute to the discourse on Islamic monetary policy and provide a conceptual framework for evaluating unconventional monetary policy instruments within an Islamic economic system.

Keywords: quantitative easing, Islamic economics, maqāṣid al-sharī'ah, sharia compliance, monetary policy

________________________________________

Abstrak

Quantitative easing (QE) merupakan kebijakan moneter non-konvensional yang dilaksanakan melalui pembelian aset keuangan oleh bank sentral untuk meningkatkan likuiditas pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Artikel ini bertujuan menganalisis posisi QE dari perspektif ekonomi Islam, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip maqāṣid al-sharī'ah, kepatuhan syariah, dan kerangka tata kelola syariah. Dengan menggunakan pendekatan normatif-konseptual berbasis literatur ekonomi dan keuangan Islam, studi ini menemukan bahwa QE dapat dipandang kompatibel secara bersyarat dengan ekonomi Islam. Pada level tujuan, QE berselaras dengan konsep maslahah (kesejahteraan publik) dan stabilisasi ekonomi. Namun, pada level instrumen, QE menghadapi tantangan substansial terkait larangan riba, gharar, dan maysir, terutama ketika aset yang dibeli mengandung struktur berbasis bunga. Studi ini selanjutnya mengidentifikasi tiga prinsip utama desain QE yang lebih kompatibel dengan ekonomi Islam, yakni: (1) pembelian aset yang sesuai syariah dengan shariah approval melalui mekanisme fatwa; (2) transmisi likuiditas yang berorientasi pada sektor riil dan pembiayaan produktif sebagai perwujudan maqāṣid; serta (3) penguatan transparansi, audit syariah, dan fungsi pengawasan untuk memitigasi risiko kepatuhan dan reputasi. Temuan studi ini berkontribusi pada diskursus kebijakan moneter Islam dan menyediakan kerangka konseptual untuk mengevaluasi instrumen kebijakan moneter non-konvensional dalam sistem ekonomi Islam.

Kata kunci: quantitative easing, ekonomi Islam, maqāṣid al-sharī'ah, kepatuhan syariah, kebijakan moneter

________________________________________

1. Pendahuluan

Krisis keuangan global yang terjadi sejak tahun 2008 mendorong berbagai bank sentral di dunia untuk mengadopsi kebijakan moneter non-konvensional sebagai respons terhadap keterbatasan instrumen kebijakan berbasis suku bunga yang telah mendekati batas nol (zero lower bound). Salah satu instrumen non-konvensional yang paling prominan adalah quantitative easing (QE), yang secara teknis beroperasi melalui pembelian aset-aset keuangan dalam skala besar oleh bank sentral guna menyuntikkan likuiditas ke dalam sistem perekonomian.

Di sisi lain, perkembangan sistem keuangan Islam yang pesat selama beberapa dekade terakhir telah memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kompatibilitas instrumen-instrumen kebijakan moneter konvensional—termasuk QE—dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sistem keuangan Islam berdiri di atas fondasi normatif yang secara tegas melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebih), dan maysir (spekulasi), serta menekankan orientasi pada sektor riil, keadilan distributif, dan pencapaian maqāṣid al-sharī'ah (tujuan-tujuan hukum Islam).

Pertanyaan mengenai posisi QE dalam kerangka ekonomi Islam menjadi semakin relevan mengingat dua realitas yang berjalan beriringan: pertama, QE telah terbukti memiliki dampak limpahan (spillover) yang signifikan terhadap pasar keuangan global, termasuk pasar keuangan syariah; dan kedua, industri keuangan syariah global terus berkembang dan semakin terintegrasi dengan sistem keuangan internasional sehingga tidak dapat sepenuhnya terisolasi dari pengaruh kebijakan moneter bank sentral utama.

Artikel ini bertujuan menganalisis posisi QE dari perspektif ekonomi Islam secara sistematis, dengan mengikatkan setiap argumen pada literatur ekonomi dan keuangan Islam yang tersedia. Analisis dilakukan melalui pendekatan normatif-konseptual yang mencakup: (1) definisi dan konteks kebijakan QE; (2) tujuan kebijakan moneter dalam ekonomi Islam; (3) persoalan-persoalan utama QE dari sudut pandang syariah; (4) penilaian kompatibilitas QE dengan ekonomi Islam; (5) prinsip-prinsip desain implementasi yang lebih selaras; dan (6) pelajaran dari bukti empiris mengenai interaksi QE dengan pasar keuangan syariah.

________________________________________

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Quantitative Easing sebagai Instrumen Kebijakan Moneter Non-Konvensional

Quantitative easing (QE) adalah salah satu bentuk kebijakan moneter non-konvensional yang dilakukan melalui pembelian aset-aset keuangan oleh bank sentral untuk meningkatkan likuiditas pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Trimulato et al., 2021). QE digambarkan sebagai kebijakan yang biasanya ditempuh ketika suku bunga sudah sangat rendah sehingga ruang stimulus melalui instrumen suku bunga menjadi terbatas (Trimulato et al., 2021).

Secara historis dalam konteks Amerika Serikat, kebijakan moneter non-konvensional berupa large-scale asset purchasing programs dan suku bunga mendekati zero lower bound dikaitkan dengan periode sejak November 2008 (Supriadi et al., 2023). QE dinilai memiliki efek yang signifikan pada perekonomian AS dan berkontribusi pada stabilisasi pasar keuangan, meskipun diskusi tentang dampak limpahan (spillover) ke pasar negara lain tetap menjadi perhatian (Supriadi et al., 2023).

2.2 Tujuan Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, tujuan kebijakan—termasuk kebijakan moneter—dinilai tidak semata-mata berdimensi material, melainkan terkait dengan pencapaian tujuan-tujuan syariah (maqāṣid al-sharī'ah) dan kemaslahatan (Mardiana & Darwis, 2015; Puneri et al., 2019). Prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah bertumpu pada nilai keadilan, keseimbangan, kemanfaatan, dan universalitas, serta mengharuskan kebebasan dari unsur riba, gharar, maysir, dan unsur kebatilan atau ketidakadilan dalam transaksi (Puneri et al., 2019; Ziaei, 2018).

Karena itu, evaluasi kebijakan moneter menurut ekonomi Islam tidak berhenti pada efektivitas makro semata—misalnya likuiditas—tetapi harus diuji terhadap kepatuhan syariah dan kontribusinya pada maslahah 'ammah (kesejahteraan publik) (Mardiana & Darwis, 2015; Trimulato, 2017). Di level kelembagaan, sektor riil memiliki posisi sangat penting dalam ekonomi Islam, sedangkan sektor keuangan dipahami sebagai pendukung yang seharusnya memperkuat aktivitas ekonomi produktif dan stabilitas ekonomi (Suhendar et al., 2023).

2.3 Kepatuhan Syariah dan Tata Kelola dalam Lembaga Keuangan Islam

Literatur tata kelola syariah di perbankan syariah menegaskan bahwa kepatuhan syariah merupakan kewajiban bank syariah untuk memastikan operasionalnya mengikuti ketentuan syariah, termasuk bebas dari riba, gharar, dan maysir (Hasan, 2019; Ziaei, 2018). Fatwa diposisikan penting untuk: (i) menyelesaikan isu yang tidak jelas dalam praktik keuangan; (ii) memastikan transaksi sesuai syariah; dan (iii) memastikan persyaratan hukum Islam terpenuhi saat produk baru diciptakan sebelum dipasarkan (Ramdhani, 2020).

Dalam konteks Indonesia, fatwa DSN-MUI memiliki kedudukan moral dan legal yang mengikat bagi pelaku usaha jasa keuangan syariah karena keberlakuannya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan (Suretno, 2020). "Prinsip syariah" dalam aktivitas perbankan didefinisikan sebagai prinsip hukum Islam terkait kegiatan perbankan yang berbasis fatwa lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa (Fidhayanti et al., 2024).

________________________________________

3. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan normatif-konseptual (normative-conceptual approach) dengan metode analisis literatur sistematis (systematic literature analysis). Sumber data primer berupa artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal bereputasi di bidang ekonomi Islam, keuangan syariah, hukum Islam, dan kebijakan moneter. Analisis dilakukan dengan cara: (1) mengidentifikasi konsep-konsep kunci yang relevan dari masing-masing sumber; (2) memetakan titik persinggungan dan titik ketegangan antara prinsip-prinsip QE dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam; dan (3) merumuskan proposisi-proposisi normatif berbasis rujukan mengenai kompatibilitas dan desain implementasi QE dalam kerangka ekonomi Islam.

________________________________________

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Persoalan Utama QE dari Sudut Pandang Syariah

4.1.1 Larangan Riba dan Implikasinya terhadap Desain Instrumen

Salah satu problem mendasar dalam menilai QE dari perspektif Islam adalah relasinya dengan instrumen berbasis bunga. Literatur hukum-ekonomi Islam menegaskan bahwa instrumen kebijakan berbasis penetapan bunga tidak dapat diterapkan secara langsung pada bank syariah karena bunga dilarang dalam Islam (Trimulato, 2017). Dalam konteks fintech syariah, kepatuhan syariah dijelaskan secara eksplisit sebagai kepatuhan pada larangan riba, gharar, maysir, dan investasi tidak etis atau haram (Puneri et al., 2019).

Kerangka larangan ini juga menjadi rujukan normatif ketika bank sentral melakukan pembelian aset apa pun dalam skema QE, karena aset yang dibeli dapat mengandung struktur dan imbal hasil yang tidak sesuai syariah bila berbasis bunga atau mengandung unsur terlarang (Puneri et al., 2019; Ziaei, 2018). Karena itu, penilaian syariah terhadap QE sangat ditentukan oleh jenis aset yang dibeli dan mekanisme transaksi pembeliannya (Puneri et al., 2019; Trimulato et al., 2021).

Rujukan kebijakan moneter perspektif Islam juga mengakui peran bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan, namun menekankan dimensi moral dan etika yang harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah (Trimulato et al., 2021). Dengan demikian, QE dapat dipahami sebagai "mungkin sejalan" pada level tujuan—yakni stabilisasi—tetapi "belum tentu sejalan" pada level instrumen jika aset yang dibeli atau akad yang digunakan tidak memenuhi prinsip syariah (Puneri et al., 2019; Trimulato et al., 2021; Ziaei, 2018).

4.1.2 Kebutuhan Shariah Approval dan Peran Fatwa dalam Memastikan Kepatuhan

Literatur tata kelola dan kelembagaan menempatkan shariah compliance sebagai pembeda mendasar lembaga keuangan syariah, dan menegaskan bahwa kepatuhan syariah merupakan kewajiban bank syariah untuk memastikan operasionalnya mengikuti ketentuan syariah, termasuk bebas dari riba, gharar, dan maysir (Hasan, 2019; Ziaei, 2018). Dalam pengembangan produk keuangan Islam, kepatuhan syariah dipandang sebagai isu kunci, dan pada praktiknya produk perlu memperoleh persetujuan ulama atau otoritas syariah agar dinyatakan shariah-compliant (Syarif et al., 2024).

Konsekuensinya, bila QE hendak dioperasionalkan dalam sistem keuangan syariah—atau berdampak sistemik pada industri syariah—maka desain instrumen pembelian aset dan akad-akadnya secara prinsip akan membutuhkan shariah governance dan shariah approval process yang jelas, termasuk keterkaitan dengan otoritas fatwa (Fidhayanti et al., 2024; Syarif et al., 2024).

4.1.3 Tata Kelola Syariah, Pengawasan, dan Risiko Kepatuhan

Literatur tata kelola syariah di perbankan syariah menegaskan bahwa kegiatan operasional harus menekankan tanggung jawab untuk meyakinkan nasabah bahwa transaksi tidak mengandung unsur yang diharamkan—riba, maysir, gharar, objek haram—dan tidak menimbulkan kezaliman (Hasan, 2019). Secara empiris, shariah compliance ditemukan berpengaruh positif terhadap kepercayaan nasabah, dan aspek transparansi dalam prinsip GCG menjadi satu-satunya yang berpengaruh positif terhadap kepercayaan nasabah, sedangkan shariah compliance berpengaruh positif kuat (Fakhrina & Islahuddin, 2023).

Hal ini penting karena kebijakan bank sentral—termasuk QE—dapat menciptakan risiko reputasi dan kepatuhan bagi industri perbankan syariah jika transmisi kebijakannya mendorong praktik yang dipersepsi tidak sesuai syariah (Fakhrina & Islahuddin, 2023; Hasan, 2019). Lebih jauh, literatur revitalisasi pengawasan perbankan syariah menyoroti adanya problem kelembagaan pengawasan yang dinilai belum optimal—misalnya tumpang tindih fungsi pengawasan antara DPS, direktorat kepatuhan, dan otoritas pengawas—dan mengusulkan penguatan perangkat audit atau pengawasan syariah (Samsudin & Athoillah, 2018).

4.2 Apakah QE Sejalan dengan Ekonomi Islam? Jawaban Bersyarat berbasis Tujuan (Maqāṣid) dan Instrumen

4.2.1 Keselarasan pada Level Tujuan: Stabilitas dan Kesejahteraan Publik

Dari sisi tujuan, literatur kebijakan moneter perspektif Islam menyatakan bahwa bank sentral memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan, tetapi dengan penekanan pada aspek moral dan etika sesuai prinsip syariah (Trimulato et al., 2021). Selain itu, literatur menegaskan bahwa tujuan utama maqāṣid adalah merealisasikan kemanfaatan bagi manusia dan mencegah kemudaratan, termasuk dalam kegiatan ekonomi (Mardiana & Darwis, 2015).

Karena QE secara definisi ditujukan untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Trimulato et al., 2021), maka pada level tujuan, QE dapat dipandang memiliki potensi keselarasan dengan maslahah—misalnya stabilisasi ekonomi—selama tidak menimbulkan dampak yang bertentangan dengan keadilan sosial dan kemanfaatan publik (Mardiana & Darwis, 2015; Trimulato et al., 2021; Ziaei, 2018).

4.2.2 Potensi Ketidakselarasan pada Level Instrumen: Risiko Riba, Distorsi, dan Ketimpangan

Namun, literatur kebijakan moneter perspektif Islam juga mengingatkan bahwa kebijakan moneter tanpa bunga—termasuk QE—memiliki risiko inflasi yang tinggi jika tidak diimbangi pertumbuhan ekonomi yang memadai, dapat memicu gelembung aset, dan dapat meningkatkan ketidaksetaraan sosial bila manfaatnya terkonsentrasi pada kelompok kaya (Trimulato et al., 2021). Klaim risiko-risiko ini memperlihatkan bahwa walaupun QE bisa dikategorikan sebagai kebijakan "tanpa bunga" pada level teknis tertentu, ia tetap harus dievaluasi secara ketat terhadap hasil (outcomes) yang berkaitan dengan keadilan dan kemaslahatan—dua unsur yang secara eksplisit ditegaskan dalam prinsip syariah lembaga keuangan (Hasan, 2019; Ziaei, 2018).

Selain itu, karena ekonomi Islam menekankan keterkaitan kuat dengan sektor riil dan memandang sektor riil lebih utama dibanding sektor keuangan (Suhendar et al., 2023), maka QE akan dinilai lebih kompatibel dengan ekonomi Islam apabila transmisi likuiditasnya diarahkan pada pembiayaan produktif dan pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar menopang valuasi aset finansial (Amilahaq et al., 2022; Suhendar et al., 2023).

Dalam literatur inklusi keuangan, pendekatan pemberdayaan—misalnya penguatan qard hasan dan pemanfaatan dana sosial seperti ZISWAF—dipandang merepresentasikan esensi ekonomi Islam, yakni pembiayaan yang tidak hanya transaksional-profit tetapi juga bersifat empowerment untuk meningkatkan kesejahteraan (Amilahaq et al., 2022). Kerangka ini memperkuat tesis bahwa "likuiditas" dalam ekonomi Islam harus ditautkan dengan fungsi sosial dan sektor produktif (Amilahaq et al., 2022; Suhendar et al., 2023).

4.3 Desain Implementasi QE yang Lebih Kompatibel dengan Prinsip Ekonomi Islam

4.3.1 Prinsip 1 — Shariah-Compliant Asset Purchase dan Shariah Approval

Dalam pengembangan produk dan instrumen keuangan Islam, kepatuhan syariah membutuhkan persetujuan otoritas atau ulama syariah (Syarif et al., 2024). Fatwa dipahami sebagai perangkat untuk memastikan seluruh transaksi memenuhi prinsip syariah, dan memastikan persyaratan hukum Islam dipenuhi saat produk baru diciptakan (Ramdhani, 2020). Di Indonesia, DSN-MUI diposisikan sebagai otoritas fatwa ekonomi-keuangan syariah, dan fatwanya memiliki daya ikat karena diperintahkan oleh regulasi (Suretno, 2020), serta prinsip syariah dalam perbankan dirujukkan pada fatwa lembaga berwenang (Fidhayanti et al., 2024).

Maka, skema QE yang ingin dinilai "syariah" perlu secara konseptual: (1) menggunakan aset atau instrumen yang dapat dinilai sesuai prinsip syariah, yakni tidak mengandung riba, gharar, maysir, dan objek haram atau kezaliman (Hasan, 2019; Puneri et al., 2019; Ziaei, 2018); dan (2) memiliki proses persetujuan atau pengawasan syariah yang jelas melalui mekanisme shariah governance dan fatwa (Fidhayanti et al., 2024; Syarif et al., 2024).

4.3.2 Prinsip 2 — Orientasi Sektor Riil dan Pembiayaan Produktif sebagai Kriteria Maqāṣid

Ekonomi Islam diposisikan sangat erat dengan sektor riil; bahkan sektor riil dipandang lebih utama dibanding sektor keuangan, dan sektor keuangan berfungsi sebagai pendukung untuk mendorong stabilitas dan perkembangan sektor riil (Suhendar et al., 2023). Karena itu, injeksi likuiditas ala QE akan lebih selaras dengan ekonomi Islam jika diarahkan untuk memperkuat pembiayaan produktif dan UMKM, termasuk pendekatan yang memperluas akses bagi kelompok kurang bankable (Antonio, 2023; Suhendar et al., 2023).

Literatur tentang institusi mikro syariah juga menekankan bahwa tujuan ekonomi Islam (maqāṣid al-sharī'ah) tidak semata material, dan bahwa lembaga keuangan syariah dapat menyalurkan pembiayaan UMKM secara besar serta memanfaatkan inovasi untuk menyalurkan dana ke aktivitas produktif (Antonio, 2023). Kerangka inklusi keuangan juga menegaskan bahwa pembiayaan dalam ekonomi Islam seharusnya bersifat pemberdayaan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat (Amilahaq et al., 2022).

4.3.3 Prinsip 3 — Tata Kelola, Transparansi, dan Pengawasan Kepatuhan untuk Mitigasi Risiko

Tata kelola syariah menuntut transparansi dan akuntabilitas bahwa transaksi tidak mengandung unsur terlarang dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip syariah (Hasan, 2019). Secara empiris, shariah compliance berpengaruh positif terhadap kepercayaan nasabah, dan transparansi menjadi unsur GCG yang berpengaruh positif terhadap kepercayaan dalam salah satu studi (Fakhrina & Islahuddin, 2023). Di sisi lain, terdapat catatan bahwa pengawasan perbankan syariah masih menghadapi problem tumpang tindih dan belum optimal, serta direkomendasikan penguatan audit atau pengawasan syariah (Samsudin & Athoillah, 2018).

Agar QE—atau kebijakan injeksi likuiditas besar—tidak menimbulkan compliance risk dan reputational risk, kerangka kebijakan perlu didukung oleh: (a) tata kelola syariah yang memastikan ketiadaan riba, gharar, dan maysir dalam produk atau operasi yang terpengaruh kebijakan (Hasan, 2019; Puneri et al., 2019; Ziaei, 2018); (b) transparansi untuk menjaga kepercayaan publik pada industri syariah (Fakhrina & Islahuddin, 2023); dan (c) penguatan fungsi audit atau pengawasan syariah untuk mengurangi risiko kelembagaan (Samsudin & Athoillah, 2018).

4.4 QE dan Interaksi dengan Pasar Keuangan Syariah: Pelajaran dari Bukti Empiris

Studi empiris mengenai dampak kebijakan moneter non-konvensional AS terhadap indeks saham syariah menunjukkan bahwa monetary policy shocks memiliki efek signifikan terhadap ekuitas syariah; inovasi corporate spread tercermin sebagai sinyal positif di pasar ekuitas syariah dan berdampak lebih besar pada ekuitas syariah berleverage rendah dibanding proksi lain yang digunakan (Supriadi et al., 2023).

Dalam studi yang sama, QE dipaparkan telah menjadi bagian dari kebijakan sejak krisis 2008, dan terdapat konsensus bahwa QE berpengaruh signifikan terhadap perekonomian AS dan membantu stabilisasi pasar keuangan, sekaligus memunculkan diskusi serius terkait dampak limpahan ke pasar negara maju dan berkembang (Supriadi et al., 2023). Temuan tersebut menyiratkan bahwa sekalipun industri keuangan syariah memiliki prinsip berbeda—misalnya penekanan pada low leverage—ia tetap berada dalam ekosistem pasar global yang sensitif terhadap injeksi likuiditas besar melalui QE (Supriadi et al., 2023; Syarif et al., 2024).

Karena itu, diskusi QE menurut ekonomi Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menuntut kewaspadaan terhadap transmisi global dan dampaknya pada instrumen dan pasar syariah (Supriadi et al., 2023; Trimulato et al., 2021).

________________________________________

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis normatif-konseptual yang telah dilakukan, artikel ini merumuskan empat simpulan utama sebagai berikut.

Pertama, QE didefinisikan sebagai pembelian aset keuangan oleh bank sentral untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi, biasanya ketika suku bunga sangat rendah (Trimulato et al., 2021). Dalam konteks AS, QE dan kebijakan suku bunga sangat rendah dikaitkan dengan periode sejak November 2008 dan dinilai berdampak signifikan serta menstabilkan pasar, walau menimbulkan isu spillover (Supriadi et al., 2023).

Kedua, dalam ekonomi Islam, kebijakan moneter dinilai dari kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan orientasi maqāṣid—maslahah, keadilan, kemanfaatan—serta kewajiban bebas dari riba, gharar, dan maysir (Mardiana & Darwis, 2015; Ziaei, 2018).

Ketiga, karena itu, QE "bisa kompatibel" pada level tujuan—stabilitas dan maslahah—namun bersyarat keras pada level instrumen dan dampaknya: harus diikat pada kepatuhan syariah, shariah approval melalui fatwa, tata kelola atau pengawasan, dan orientasi sektor riil—serta harus mewaspadai risiko inflasi, gelembung aset, dan ketimpangan yang telah diingatkan dalam literatur kebijakan moneter perspektif Islam (Antonio, 2023; Fidhayanti et al., 2024; Samsudin & Athoillah, 2018; Suhendar et al., 2023; Trimulato et al., 2021).

Keempat, implementasi QE yang lebih sesuai dengan ekonomi Islam secara konseptual menuntut: (i) aset yang dibeli serta akad-transaksinya harus memenuhi parameter bebas riba, gharar, dan maysir serta diawasi melalui shariah governance dan fatwa; (ii) transmisi likuiditas diarahkan ke sektor riil dan pembiayaan produktif sebagai wujud maqāṣid; dan (iii) penguatan transparansi dan audit atau pengawasan syariah untuk menjaga kepercayaan dan memitigasi risiko (Antonio, 2023; Hasan, 2019; Puneri et al., 2019; Ramdhani, 2020; Suhendar et al., 2023; Ziaei, 2018).

________________________________________

Daftar Pustaka

Amilahaq, F., Wijayanti, P., & Pertiwi, B. C. (2022). Managing Islamic Financial Planning Inclusion in Indonesia. Tazkia Islamic Finance and Business Review, 15(1). https://doi.org/10.30993/tifbr.v15i1.243

Antonio, M. S. (2023). Equity Market & Islamic Finance: Innovation and Product Development. Ekonomi Islam Indonesia, 5(2). https://doi.org/10.58968/eii.v5i2.278

Fakhrina, A., & Islahuddin, I. (2023). The Norm of Rate Fixing of Islamic Banks Based on Conventional Bank Rates: Evidence from Indonesia. Jurnal Hukum Islam, 21(2), 335–356. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i2_05

Fidhayanti, D., Noh, M. S. M., Ramadhita, R., & Bachri, S. (2024). Exploring The Legal Landscape of Islamic Fintech in Indonesia: A Comprehensive Analysis of Policies and Regulations. F1000research, 13, 21. https://doi.org/10.12688/f1000research.143476.1

Hasan, Z. (2019). Market Share Islamic Banking In Indonesia. Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 8(1), 124–137. https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i1.157

Mardiana, A., & Darwis, R. (2015). The Gorontalo Religious Court Judges Response Toward Their Absolute Competence in Resolving Shariah Economy Disputes. Al-Ulum, 15(1), 201. https://doi.org/10.30603/au.v15i1.86

Puneri, A., Nazarov, I. I., Ahmat, M. C., & Arif, M. I. (2019). The Litigation Process in Handling Murabahah Cases: A Comparative Study between Malaysia and Indonesia. International Journal of Management and Applied Research, 6(4), 307–316. https://doi.org/10.18646/2056.64.19-023

Ramdhani, K. (2020). Optimization of Sharia Auidit of Islamic Financial Institutions on Employee Performance at Bank Syariah Mandiri Bondowoso. Mabsya Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 2(2), 77–96. https://doi.org/10.24090/mabsya.v2i2.3979

Samsudin, A. R., & Athoillah, M. A. (2018). Savings Investments in Sharia Banks in the Perspective of Shariah Economic Law (Case Study at "Bank Syariah Bukopin"). Journal of Economicate Studies, 1(2), 63–80. https://doi.org/10.32506/joes.v1i2.175

Suhendar, H., Mukhlas, O. S., & Hakim, A. A. (2023). Legal Politics of the Existence of Fatwa in Islamic Financial Institutions: Evidence from Indonesia. Jurnal Hukum Islam, 21(2), 279–308. https://doi.org/10.28918/jhi_v21i2_03

Supriadi, I., Maghfiroh, R. U., & Abadi, R. (2023). Accelerating Islamic Economy and Finance through Financial Technology: Challenges and Potential in the Digital Age. International Journal of Islamic Economics, 5(02), 153. https://doi.org/10.32332/ijie.v5i02.7740

Suretno, S. (2020). Kepatuhan Syariah pada Produk Musharakah di Bank Syariah Indonesia. Jurnal Indo-Islamika, 9(1), 1–24. https://doi.org/10.15408/idi.v9i1.14826

Syarif, D., Wahyu, W. D., Syukawati, S., Mailindr, W., & Sarmigi, E. (2024). Literature Review Riset peran Maqasyid Syariah di Perbankan Syariah Indonesia. Ekobis Syariah, 8(1), 10. https://doi.org/10.22373/ekobis.v8i1.20568

Trimulato, Darussalam, A. Z., Syarifuddin, S., & Wahyuni, S. (2021). The Empowerment For Women's Economic With Productive Financing at Bank BTPN Syariah. Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam, 3(1), 79–96. https://doi.org/10.24239/jiebi.v3i1.36.79-96

Trimulato. (2017). Implementasi Bangunan Ekonomi Islam pada Produk Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) di Bank Syariah. Media Trend, 12(1). https://doi.org/10.21107/mediatrend.v12i1.2529

Ziaei, S. M. (2018). US unconventional monetary policy and Islamic equity indices. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 11(4), 575–590. https://doi.org/10.1108/imefm-11-2017-0299