01100 - Purchasing Power Parity dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Konseptual dan Empiris

Purchasing Power Parity in Islamic Economic Perspective: A Conceptual and Empirical Review

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji teori Purchasing Power Parity (PPP) atau paritas daya beli dalam perspektif ekonomi Islam secara konseptual dan empiris. PPP menyatakan bahwa nilai tukar antara dua mata uang seharusnya mencerminkan perbandingan harga untuk keranjang barang yang sama di kedua negara. Kajian ini menelusuri dua bentuk PPP—absolut dan relatif—beserta relevansinya sebagai alat analisis nilai tukar dalam perekonomian terbuka. Dalam perspektif Islam, PPP tidak memiliki rumus yang berbeda secara matematis, namun cara Islam memaknai uang, tujuan stabilitas moneter, etika transaksi valuta asing (al-ṣarf), serta larangan riba dan spekulasi memengaruhi bagaimana mekanisme kurs seharusnya berjalan dan dinilai. Hasil kajian menunjukkan bahwa PPP dapat diposisikan sebagai alat diagnostik untuk menilai apakah pergerakan kurs mencerminkan perubahan daya beli yang riil atau menyimpang akibat praktik yang dipersoalkan secara syariah. Stabilitas nilai tukar dan stabilitas harga merupakan tujuan kebijakan yang bernilai syariah, sementara bukti empiris PPP bersifat beragam sehingga penerapannya perlu kehati-hatian dan memperhatikan etika sistem moneter Islam.

Kata kunci: Purchasing Power Parity, paritas daya beli, nilai tukar, ekonomi Islam, al-ṣarf, inflasi

________________________________________

Abstract

This article examines the theory of Purchasing Power Parity (PPP) from an Islamic economic perspective, both conceptually and empirically. PPP states that the exchange rate between two currencies should reflect the price ratio of the same basket of goods in both countries. This study explores two forms of PPP—absolute and relative—along with their relevance as tools for analyzing exchange rates in open economies. From an Islamic perspective, PPP does not differ mathematically; however, the Islamic conception of money, monetary stability objectives, the ethics of foreign exchange transactions (al-ṣarf), and the prohibition of riba and speculation shape how exchange rate mechanisms should operate and be evaluated. The findings suggest that PPP can be positioned as a diagnostic tool to assess whether exchange rate movements reflect genuine changes in purchasing power or deviate due to practices that are contested under Shariah principles. Exchange rate stability and price stability are policy objectives that carry Shariah significance, while empirical evidence on PPP remains mixed, necessitating caution in its application alongside attention to Islamic monetary ethics.

Keywords: Purchasing Power Parity, exchange rate, Islamic economics, al-ṣarf, inflation

________________________________________

1. Pendahuluan

Nilai tukar merupakan salah satu variabel makroekonomi yang paling dinamis dan berpengaruh luas terhadap perekonomian suatu negara. Fluktuasi nilai tukar berdampak langsung pada daya beli masyarakat, aktivitas perdagangan internasional, serta stabilitas sistem keuangan. Dalam upaya memahami determinan dan keseimbangan nilai tukar jangka panjang, para ekonom telah mengembangkan berbagai teori, salah satunya adalah Purchasing Power Parity (PPP) atau paritas daya beli.

PPP adalah teori yang menyatakan bahwa nilai tukar antara dua mata uang seharusnya mencerminkan perbandingan harga untuk keranjang barang yang sama di kedua negara. Meskipun populer dalam literatur ekonomi internasional, teori ini juga bersifat kontroversial karena hasil pengujian empirisnya tidak selalu konsisten. Di sisi lain, perkembangan ekonomi Islam menuntut adanya kajian terhadap teori-teori ekonomi konvensional melalui lensa prinsip syariah, termasuk bagaimana memandang mekanisme nilai tukar dan daya beli dalam kerangka muamalah.

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan secara sistematis konsep PPP dalam literatur ekonomi internasional, mengkaji relevansinya dalam perspektif ekonomi Islam, serta mendiskusikan temuan empiris yang ada. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian ekonomi moneter Islam, khususnya yang berkaitan dengan nilai tukar dan paritas daya beli.

________________________________________

2. Definisi Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity/PPP)

Dalam literatur ekonomi internasional, Purchasing Power Parity (PPP) atau paritas daya beli adalah teori yang menyatakan bahwa nilai tukar (kurs) antara dua mata uang seharusnya berkaitan dengan perbandingan tingkat harga (price levels) di kedua negara (Agustin & Ali, 2021; Dewi, 2017; Rahayu & Hakim, 2007; Suhendra, 2004). Rumusan intinya adalah bahwa kurs akan "menyesuaikan diri" dari waktu ke waktu untuk mencerminkan selisih inflasi/tingkat harga antarnegara, sehingga daya beli konsumen atas "keranjang" barang/jasa yang sebanding tidak menyimpang secara persisten (Adhawiyah et al., 2018; Kurnia & Purnomo, 2009; Oktafiani, 2023; Tamonsang & Arochman, 2020). Dengan kata lain, PPP menjelaskan keterkaitan inflasi → penurunan daya beli uang domestik → depresiasi mata uang, dan sebaliknya inflasi yang lebih rendah cenderung berkorelasi dengan apresiasi (Agustin & Ali, 2021; Dewi, 2017; Kurnia & Purnomo, 2009; Waldi & Amar, 2020).

PPP juga dipaparkan sebagai doktrin yang berangkat dari hukum satu harga (the law of one price), yaitu gagasan bahwa barang yang sama semestinya memiliki harga yang sama bila dinilai dalam mata uang yang sama, dengan asumsi pasar bekerja secara efisien (Arifin & Mayasya, 2018; Sudarmiani, 2017). Dalam konteks ini, PPP sering diposisikan sebagai bentuk arbitrage condition di pasar barang (goods market arbitrage) yang mengaitkan kurs dengan rasio tingkat harga (Harahap, 2014; Suhendra, 2004).

________________________________________

3. Bentuk PPP: Absolut dan Relatif

3.1 PPP Absolut

PPP absolut menyatakan bahwa kurs keseimbangan antara dua mata uang dapat dipandang sebagai rasio harga "produk/keranjang barang yang sama" di dua negara ketika dinilai dalam valuta yang sama (Adhawiyah et al., 2018; Pangestuti & Riantiarno, 2021; Putri et al., 2022). Literatur juga memberi ilustrasi konseptual: bila keranjang yang sama berharga 100 (mata uang A) di negara A dan 120 (mata uang B) di negara B, maka kurs "ideal" dinyatakan sebagai rasio 100:120 (Oktafiani, 2023). Dalam praktik penelitian, upaya "menguji" PPP absolut sering memakai proksi keranjang barang, misalnya Big Mac Index yang membandingkan harga Big Mac lintas negara sebagai variabel kontrol (Pangestuti & Riantiarno, 2021).

3.2 PPP Relatif

PPP relatif menekankan bahwa perubahan kurs—bukan level kurs absolut—seharusnya bergerak searah dengan selisih perubahan tingkat harga/inflasi antarnegara (Kurnia & Purnomo, 2009; Oktafiani, 2023; Oktaviani et al., 2019; Tamonsang & Arochman, 2020). Rumusan ini banyak dipakai karena mengakui bahwa kondisi pasar nyata tidak selalu "sempurna", sehingga PPP relatif lebih sering digunakan untuk membaca arah penyesuaian kurs jangka panjang dibandingkan PPP absolut (Kurnia & Purnomo, 2009; Sudarmiani, 2017; Tamonsang & Arochman, 2020).

________________________________________

4. PPP sebagai Alat Analisis Nilai Tukar dalam Ekonomi Terbuka

PPP lazim dipakai sebagai salah satu pendekatan untuk memahami penentuan kurs jangka panjang dalam perekonomian terbuka karena menghubungkan kurs dengan faktor harga/inflasi (Djulius & Nurdiansyah, 2014; Nopeline, 2020; Waldi & Amar, 2020). Bahkan dalam pembahasan nilai tukar, PPP sering ditempatkan bersama pendekatan lain—misalnya paritas suku bunga—karena penentuan kurs tidak hanya dipengaruhi faktor harga, tetapi juga variabel moneter/keuangan (Adhawiyah et al., 2018; Dona, 2018).

Sejumlah literatur menyatakan bahwa dalam jangka panjang nilai tukar cenderung "berlabuh" pada tingkat harga (price level anchor), dan gagasan ini diwujudkan melalui PPP (Pangestuti & Riantiarno, 2021). PPP juga digunakan untuk membaca kemungkinan mata uang overvalued/undervalued relatif terhadap nilai berbasis PPP (Tamonsang & Arochman, 2020), serta dipandang relevan dalam analisis daya saing (competitiveness) berbasis nilai tukar riil yang merujuk PPP (Pangestuti & Riantiarno, 2021).

________________________________________

5. PPP dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kerangka Konseptual dan Normatif

Pembahasan "PPP menurut ekonomi Islam" tidak berarti Islam memiliki rumus PPP yang berbeda secara matematis. Yang membedakan adalah cara Islam memaknai uang, tujuan stabilitas moneter, etika transaksi valuta asing (al-ṣarf), serta larangan riba dan spekulasi yang memengaruhi bagaimana mekanisme kurs seharusnya berjalan dan dinilai (Harahap, 2014; Hardi, 2020; Ilyas, 2016; Saleh, 2016).

5.1 Uang, Daya Beli, dan Tuntutan Keadilan Nilai (Islamic Monetary Ethics)

Dalam ekonomi Islam, uang ditekankan sebagai alat tukar (medium of exchange) dan satuan hitung (unit of account), serta tidak semestinya diperlakukan sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk keuntungan itu sendiri (Alim & Suryadi, 2021; Gunariah et al., 2023; Ilyas, 2016; Jalaluddin, 2014). Sejalan dengan itu, beberapa literatur menegaskan bahwa Islam tidak mengakui motif spekulasi atas uang karena spekulasi dipandang tidak sejalan dengan prinsip syariah (Alim & Suryadi, 2021; Gunariah et al., 2023; Ilyas, 2016). Konsekuensinya, uang dipahami sebagai konsep aliran (flow concept) yang harus beredar dan tidak "dipenjara" menjadi objek perdagangan uang atas uang (Alim & Suryadi, 2021; Hardi, 2020; Ilyas, 2016).

Dalam kerangka ini, stabilitas nilai uang/kurs memperoleh bobot normatif. Literatur menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar harus menjadi tujuan penting karena berkaitan dengan kejujuran dan keadilan dalam pertukaran serta menjaga daya beli masyarakat (Ferry, 2021; Harahap, 2014; Sabrina et al., 2021). Sebaliknya, gejolak kurs dipandang dapat mengganggu daya beli dan kegiatan ekonomi riil (jual-beli) (Ferry, 2021).

Implikasi terhadap PPP: karena PPP pada dasarnya berbicara tentang keterkaitan kurs dengan tingkat harga/daya beli (Dewi, 2017; Rahayu & Hakim, 2007; Sudarmiani, 2017), maka PPP dapat dibaca dalam ekonomi Islam sebagai alat diagnosis untuk menilai apakah perubahan kurs mencerminkan perubahan daya beli yang "riil"—misalnya karena inflasi—atau justru menyimpang karena praktik yang dipersoalkan secara syariah seperti spekulasi dan komersialisasi uang (Alim & Suryadi, 2021; Hardi, 2020; Ilyas, 2016).

5.2 Transaksi Valuta Asing (Al-Ṣarf) dan Disiplin Syariah

Literatur fikih muamalah menyatakan bahwa pertukaran mata uang (ṣarf) pada prinsipnya mubah (boleh) selama memenuhi ketentuan syariah, terutama menghindari riba dan memastikan pertukaran dilakukan secara tunai/spot (Saleh, 2016; Suryani, 2013). Penjelasan ini juga muncul dalam kajian mekanisme jual beli mata uang yang merujuk Fatwa DSN-MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (al-ṣarf), yang menekankan kebolehan dengan syarat-syarat tertentu (Farida, 2021). Dengan demikian, Islam tidak menolak keberadaan kurs, namun menuntut tata cara pertukaran yang meminimalkan riba, gharar, dan maysir (Farida, 2021; Saleh, 2016; Suryani, 2013).

Relevansinya dengan PPP adalah sebagai berikut. PPP adalah teori pasar barang yang menyiratkan adanya penyesuaian kurs terhadap perbedaan harga/inflasi (Adhawiyah et al., 2018; Dewi, 2017; Kurnia & Purnomo, 2009), tetapi dalam ekonomi Islam "penyesuaian kurs" yang sah secara moral harus tetap berada dalam koridor transaksi ṣarf yang benar—tunai/spot, tidak mengandung riba—serta tidak didorong motif spekulasi (Ilyas, 2016; Saleh, 2016; Suryani, 2013). Karena itu, PPP dapat dipakai untuk menguji apakah kurs bergerak selaras dengan fundamental harga (inflasi), bukan semata "permainan" transaksi uang sebagai komoditas (Alim & Suryadi, 2021; Ilyas, 2016; Syihabuddin et al., 2022).

5.3 Uang Fiat, Inflasi, dan Perlindungan Daya Beli

Sebagian literatur ekonomi Islam mengkritik uang fiat karena dinilai tidak memiliki nilai intrinsik yang kuat dan dapat berkontribusi pada instabilitas daya beli dan inflasi (Hardi, 2020; Rohaya & Wahid, 2014). Dalam kajian fikih muamalah, uang kertas disebut tidak memiliki nilai yang stabil, dan ketika jumlah uang beredar berlebih dapat memicu kenaikan harga (inflasi) yang menurunkan daya beli (Rohaya & Wahid, 2014). Kajian lain menekankan bahwa sistem uang dan kurs mengambang membuat nilai uang menjadi fluktuatif (Hasan, 2020), dan bahwa gejolak kurs dapat mengganggu daya beli masyarakat (Ferry, 2021).

Dalam spektrum solusi, sebagian literatur mendorong kembali pada penggunaan dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai mata uang yang dianggap lebih stabil dan tahan inflasi dibandingkan uang kertas (Ibrahim, 2012; Teguh & Sisdianto, 2020). Namun, literatur fikih muamalah juga menyatakan bahwa Islam memperbolehkan uang kertas sejauh ia dapat menjalankan fungsi uang dan bertindak sebagai alat tukar yang adil untuk mewujudkan keseimbangan/keadilan (Rohaya & Wahid, 2014). Artinya, terdapat nuansa: ada dorongan ke commodity money (emas/perak) sebagai standar stabilitas (Ibrahim, 2012; Teguh & Sisdianto, 2020), tetapi ada pula penerimaan uang kertas sebagai instrumen sah dengan prasyarat fungsional-etik (Rohaya & Wahid, 2014).

Implikasinya terhadap PPP adalah bahwa bila uang/kurs rentan berfluktuasi karena rezim fiat dan praktik pasar yang menjadikan uang sebagai objek spekulasi (Hardi, 2020; Syihabuddin et al., 2022), maka deviasi kurs dari "nilai PPP" dapat dipahami bukan sekadar anomali statistik, tetapi berpotensi mencerminkan problem keadilan daya beli yang menjadi perhatian syariah—karena inflasi/instabilitas dapat merusak keadilan pertukaran (Ferry, 2021; Rohaya & Wahid, 2014; Sabrina et al., 2021).

________________________________________

6. Keterbatasan PPP: Catatan Empiris dan Nuansa Temuan

Literatur yang ada menunjukkan bahwa PPP sering diuji dan hasilnya tidak selalu konsisten, sejalan dengan pernyataan bahwa PPP adalah teori yang populer tetapi juga kontroversial (Agustin & Ali, 2021; Dewi, 2017).

6.1 Temuan yang Menyatakan PPP Tidak Selalu Berlaku

Studi yang menguji PPP pada Rupiah terhadap USD menyimpulkan bahwa PPP tidak berlaku untuk pasangan Rupiah/USD dalam konteks penelitian tersebut (Adhawiyah et al., 2018). Kajian Big Mac Index menyimpulkan bahwa PPP absolut tidak terbentuk di pasar bebas—dalam pengertian titik PPP tidak tercapai pada konsumsi riil—dan ditemukan indikasi undervalued pada rupiah dan ringgit terhadap USD dalam konteks indeks tersebut (Pangestuti & Riantiarno, 2021). Kritik konseptual juga menyatakan bahwa doktrin PPP terlalu menitikberatkan faktor harga, sedangkan kurs dipengaruhi juga oleh faktor lain seperti suku bunga, ekspektasi kurs, dan penawaran uang (Dona, 2018).

6.2 Temuan yang Mendukung PPP

Studi lain menyatakan bahwa selisih inflasi Indonesia dan Amerika Serikat berpengaruh signifikan terhadap perubahan kurs USD dan menyimpulkan bahwa model PPP masih layak dipakai untuk memprediksi kurs Rupiah/USD pada periode yang diuji (Tamonsang & Arochman, 2020). Kajian ASEAN-5 yang menggunakan pendekatan paritas internasional menemukan hubungan harga dan nilai tukar yang searah (positif) dan model fit yang tinggi, namun koefisien hubungannya dinilai kecil sehingga polanya relatif lemah meski sesuai teori (Rahayu & Hakim, 2007). Studi tentang keseimbangan kurs Rupiah/USD juga menyatakan bahwa inflasi diduga berpengaruh pada kurs sebagaimana dijelaskan PPP, dan menegaskan gagasan PPP sebagai penyesuaian kurs terhadap selisih inflasi (Djulius & Nurdiansyah, 2014).

6.3 Sumber-Sumber Deviasi PPP

PPP relatif mempertimbangkan kemungkinan pasar tidak sempurna seperti biaya transportasi, bea masuk, dan kuota (Sudarmiani, 2017). Penelitian lain menyebut bahwa deviasi bisa disebabkan faktor seperti biaya transaksi, pembatasan pemerintah, atau spesialisasi produk (Oktaviani et al., 2019). Nuansa ini penting karena membantu menjelaskan mengapa dari sisi ekonomi positif PPP bisa lemah pada data, dan dari sisi ekonomi Islam deviasi tersebut dapat makin besar bila pasar valuta didorong spekulasi atau praktik yang tidak sesuai etika muamalah (Hardi, 2020; Ilyas, 2016; Mukarromah, 2020).

________________________________________

7. Sintesis: Memposisikan PPP dalam Ekonomi Islam

Berdasarkan literatur yang tersedia, posisi PPP dalam ekonomi Islam dapat disintesiskan sebagai berikut.

Pertama, PPP sebagai teori "positif" yang berguna untuk membaca keadilan daya beli lintas mata uang. PPP menjelaskan bahwa kurs berkaitan dengan rasio tingkat harga dan selisih inflasi (Agustin & Ali, 2021; Dewi, 2017; Rahayu & Hakim, 2007), sehingga berguna untuk membaca apakah kurs merefleksikan perubahan daya beli (purchasing power) secara makro (Kurnia & Purnomo, 2009; Sudarmiani, 2017; Waldi & Amar, 2020). Hal ini sejalan dengan perhatian ekonomi Islam terhadap peran uang sebagai standar nilai/ukuran yang adil serta pentingnya menjaga daya beli (Jalaluddin, 2014; Rohaya & Wahid, 2014; Sabrina et al., 2021).

Kedua, penerapan/interpretasi PPP harus ditundukkan pada norma syariah. Ekonomi Islam menolak spekulasi uang dan memperlakukan uang terutama sebagai medium pertukaran, bukan komoditas (Alim & Suryadi, 2021; Gunariah et al., 2023; Ilyas, 2016). Karena itu, sekalipun PPP mengandaikan mekanisme pasar yang menutup celah arbitrase, Islam mengarahkan agar penyesuaian kurs dan praktik pertukaran valuta dilakukan melalui ṣarf yang sah—tunai/spot, bebas riba (Farida, 2021; Saleh, 2016; Suryani, 2013)—serta menghindari praktik yang dinilai gharar/maysir dalam perdagangan valas modern tertentu (Mukarromah, 2020).

Ketiga, stabilitas kurs dan stabilitas harga adalah tujuan kebijakan yang bernilai syariah. Literatur menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar penting karena fluktuasi kurs mengganggu daya beli dan aktivitas jual-beli (Ferry, 2021), dan menempatkan stabilitas nilai uang sebagai objek penting dalam ekonomi Islam (Harahap, 2014). Karena PPP menghubungkan kurs dengan harga/inflasi (Adhawiyah et al., 2018; Dewi, 2017; Kurnia & Purnomo, 2009), maka kebijakan yang menjaga inflasi dan menekan distorsi—misalnya yang bersumber dari riba/spekulasi—dapat dipahami sebagai prasyarat agar kurs lebih dekat dengan "nilai fundamental" berbasis daya beli (Ascarya, 2010; Hardi, 2020; Nasution & Majid, 2023).

Keempat, perdebatan instrumen: dinar-dirham vs. uang kertas yang "adil". Sebagian literatur mendorong dinar-dirham sebagai solusi ketidakstabilan uang kertas (Ibrahim, 2012; Teguh & Sisdianto, 2020), sementara literatur fikih muamalah juga membuka ruang kebolehan uang kertas jika ia berfungsi dan adil dalam perekonomian (Rohaya & Wahid, 2014). Dalam kedua posisi ini, PPP tetap relevan sebagai alat untuk memantau apakah daya beli uang—apa pun bentuknya—terjaga atau tergerus oleh inflasi/instabilitas (Rahayu & Hutajulu, 2023; Rohaya & Wahid, 2014; Sudarmiani, 2017).

________________________________________

8. Kesimpulan

PPP adalah teori yang menyatakan bahwa kurs semestinya mencerminkan perbandingan tingkat harga/keranjang barang yang sama di dua negara, dan perubahan kurs berkaitan dengan perbedaan inflasi (Adhawiyah et al., 2018; Dewi, 2017; Kurnia & Purnomo, 2009; Rahayu & Hakim, 2007). Dalam ekonomi Islam, PPP dapat dipahami sebagai alat analitis untuk menilai apakah kurs mencerminkan daya beli yang adil, tetapi penilaian dan praktik pasar valas harus tunduk pada prinsip muamalah: uang bukan komoditas, larangan spekulasi, larangan riba, dan kewajiban transaksi ṣarf yang sah (tunai/spot) (Farida, 2021; Ilyas, 2016; Saleh, 2016; Suryani, 2013).

Literatur juga menunjukkan hasil empiris PPP yang beragam—kadang tidak berlaku, kadang cukup layak—yang menguatkan perlunya kehati-hatian dalam menjadikan PPP sebagai satu-satunya acuan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan faktor-faktor lain serta etika sistem moneter dalam perspektif Islam (Adhawiyah et al., 2018; Dona, 2018; Pangestuti & Riantiarno, 2021; Tamonsang & Arochman, 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Adhawiyah, R., Prajawati, M. I., & Firdian, R. (2018). Pengaruh paritas daya beli dan paritas suku bunga terhadap nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Iqtishoduna, 55–70. https://doi.org/10.18860/iq.v0i0.4839

Agustin, S. P., & Ali, A. (2021). Pengaruh guncangan variabel moneter terhadap nilai tukar dan inflasi di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, 3(3), 49. https://doi.org/10.24036/jkep.v3i3.12369

Alim, M. N., & Suryadi, D. (2021). Uang dan moneter Islam dalam sistem moneter ganda di Indonesia. Jurnal Asy-Syukriyyah, 22(2), 211–238. https://doi.org/10.36769/asy.v22i2.169

Arifin, S., & Mayasya, S. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Jurnal Ekonomi-Qu, 8(1). https://doi.org/10.35448/jequ.v8i1.4965

Ascarya, A. (2010). Pelajaran yang dipetik dari krisis keuangan berulang: Perspektif ekonomi Islam. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 12(1), 33–82. https://doi.org/10.21098/bemp.v12i1.349

Dewi, M. S. (2017). Analisis pengaruh variabel makroekonomi terhadap inflasi di Indonesia sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan inflation targeting framework periode 2002:1–2010:12. Media Ekonomi, 19(2), 3–29. https://doi.org/10.25105/me.v19i2.827

Djulius, H., & Nurdiansyah, Y. (2014). Keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Trikonomika, 13(1), 13–20. https://doi.org/10.23969/trikonomika.v13i1.482

Dona, E. (2018). Model dinamik paritas suku bunga Indonesia menggunakan error correction model. Jurnal Pundi, 1(3). https://doi.org/10.31575/jp.v1i3.10

Farida, A. (2021). Analisis mekanisme jual beli mata uang (al-sharf) menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002. Malia (Terakreditasi), 12(2), 137–150. https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2659

Ferry, F. F. (2021). Ekonomi moneter Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/cfv9u

Gunariah, F., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2023). Pemikiran Imam Al-Ghazali terkait uang. Rayah Al-Islam, 7(3), 886–902. https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.784

Harahap, D. (2014). Analisis stabilitas dinar emas dan dolar AS dalam denominasi rupiah. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 6(2), 269–282. https://doi.org/10.15408/aiq.v6i2.1235

Hardi, E. A. (2020). Uang fiat dan operasi pasar terbuka: Tinjauan ekonomi Islam. Al-Intaj Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(1), 21. https://doi.org/10.29300/aij.v6i1.2788

Hasan, A. (2020). Dampak pengurangan nol mata uang terhadap ekonomi masyarakat perspektif maqāṣid al-sharī'ah. Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 54(2), 467. https://doi.org/10.14421/ajish.v54i2.926

Ibrahim, Z. (2012). Sistem moneter dalam perspektif ekonomi Islam. Al Qalam, 29(1), 141. https://doi.org/10.32678/alqalam.v29i1.592

Ilyas, R. (2016). Konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam. Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 4(1), 35. https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1695

Jalaluddin, J. (2014). Konsep uang menurut Al-Ghazālī. Asy-Syari'ah, 16(2), 169–178. https://doi.org/10.15575/as.v16i2.636

Kurnia, A. M., & Purnomo, D. (2009). Fluktuasi kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat pada periode tahun 1997.I–2004.IV. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan, 10(2), 234. https://doi.org/10.23917/jep.v10i2.802

Mukarromah, Z. (2020). Forex online trading (FOT) dalam perspektif hukum ekonomi Islam (telaah kasus para pengguna FOT). At-Turost Journal of Islamic Studies, 7(1), 54–72. https://doi.org/10.52491/at.v7i1.38

Nasution, A. W., & Majid, M. S. A. (2023). Inflasi dan stabilitas ekonomi: Analisis perbandingan perspektif Islam dan konvensional. Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 23(2). https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i2.15902

Nopeline, N. (2020). Fenomena monetary approach: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Jurnal Ekuilnomi, 2(2). https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i2.113

Oktafiani, S. N. (2023). Purchasing power parity and trade imbalances: Implications and impact on international finance. Business and Investment Review, 1(3), 177–186. https://doi.org/10.61292/birev.v1i3.23

Oktaviani, S., Aimon, H., & Putri, D. Z. (2019). Analisis variabel moneter Amerika Serikat terhadap pertumbuhan ekonomi negara emerging market. Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, 1(2), 223. https://doi.org/10.24036/jkep.v1i2.6166

Pangestuti, D. C., & Riantiarno, R. F. (2021). Pembuktian konsep law of one price (LOOP) dalam absolute purchasing power parity menggunakan the Big Mac Index antar negara the six cheapest (Indonesia–Malaysia) per Juli 2021. Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis, 6(2), 184–198. https://doi.org/10.29407/nusamba.v6i2.16316

Putri, Y. R., Satria, D., & Fakhruddin, F. (2022). Pengaruh perubahan harga emas dunia terhadap nilai tukar rupiah. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, 9(1), 78–88. https://doi.org/10.24815/ekapi.v9i1.30276

Rahayu, R. M. P., & Hutajulu, D. M. (2023). Peranan IHSG, suku bunga, dan kurs rupiah dalam mempengaruhi pergerakan inflasi di Indonesia. Prima Ekonomika: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 14(1), 1. https://doi.org/10.37330/prima.v14i1.144

Rahayu, S. A. T., & Hakim, L. (2007). Analisis pembentukan uni moneter ASEAN-5 dengan pendekatan paritas internasional dalam hubungan keseimbangan nilai tukar jangka panjang (1980.01–2004.12). Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan, 8(2), 128. https://doi.org/10.23917/jep.v8i2.1037

Rohaya, R., & Wahid, N. A. (2014). Pengaruh stabilitas uang kertas terhadap inflasi ditinjau menurut fikih muamalah. Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 3(1), 56. https://doi.org/10.22373/share.v3i1.1055

Sabrina, I., Yenti, F., & Husni, A. (2021). Pengaruh variabel ekonomi makro nilai tukar rupiah dan inflasi terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Al-Ittifaq: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1), 52. https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v1i1.3268

Saleh, L. (2016). Perubahan nilai tukar uang menurut perspektif ekonomi Islam. Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(1), 68. https://doi.org/10.31332/lifalah.v1i1.475

Sudarmiani, Y. W. (2017). Pengaruh tingkat inflasi terhadap nilai tukar rupiah (studi pada Bank Indonesia periode tahun 2011–2015). Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya, 5(1), 32. https://doi.org/10.25273/equilibrium.v5i1.1004

Suhendra, I. (2004). Pengaruh faktor fundamental, faktor risiko, dan ekspektasi nilai tukar terhadap nilai tukar rupiah (terhadap dollar) pasca penerapan sistem kurs mengambang bebas pada tanggal 14 Agustus 1997 (periode September 1997 s.d. Desember 2001). Bulletin of Monetary Economics and Banking, 6(1), 34–57. https://doi.org/10.21098/bemp.v6i1.322

Suryani, S. (2013). Transaksi valuta asing sarf dalam konsepsi fikih mu'amalah. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 13(2), 253. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i2.253-268

Syihabuddin, A., Huda, B., & Asiyah, B. N. (2022). Politik uang. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 25(1), 98–111. https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.98-111

Tamonsang, M., & Arochman, M. (2020). Analisis penerapan model purchasing power parity untuk memprediksi nilai tukar rupiah terhadap US dollar (periode Januari 2016–Desember 2018). Jurnal Geoekonomi, 11(2), 157–163. https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v11i2.130

Teguh, H. P., & Sisdianto, E. (2020). Penggunaan mata uang dinar dan dirham sebagai solusi atas krisis ekonomi global. Revenue: Jurnal Manajemen Bisnis Islam, 1(2), 105–134. https://doi.org/10.24042/revenue.v1i2.6148

Waldi, I., & Amar, S. (2020). Pengaruh inflasi, tingkat bunga, emas dunia, dan utang luar negeri terhadap nilai tukar rupiah. Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan, 9(2), 114. https://doi.org/10.24036/ecosains.11574257.00