01098 - Proteksionisme dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Normatif dan Implikasi Kebijakan Perdagangan Internasional

Abstract

This article examines protectionism in the perspective of Islamic economics, analyzing its normative foundations, instruments, and policy implications in international trade. Using a literature review approach, this study synthesizes various academic references that discuss the relationship between protectionist policies and Islamic economic principles, including justice ('adl), welfare (falah), and fairness. The findings indicate that protectionism in Islamic economics does not emerge as a single prohibition or absolute command, but rather as a policy evaluated conditionally against the principles of public welfare, justice, state legitimacy in intervention, and accountability to prevent unfair protection. Instruments such as tariffs and non-tariff barriers — including halal certification — are assessed not merely by their existence, but by whether they align with the goals of justice and equitable distribution of welfare. This study concludes that "Islamic-friendly" trade policy requires contextual balancing: when protection is needed to prevent inequality and domestic industry damage, and when openness is required to enhance welfare through fair cooperation.

Keywords: protectionism, Islamic economics, international trade, tariff, non-tariff barriers, halal certification, fairness

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji proteksionisme dalam perspektif ekonomi Islam dengan menganalisis fondasi normatif, instrumen, dan implikasi kebijakan perdagangan internasional. Dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka, studi ini mensintesiskan berbagai referensi akademik yang membahas hubungan antara kebijakan proteksionis dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, meliputi keadilan ('adl), kesejahteraan (falah), dan kewajaran (fairness). Temuan menunjukkan bahwa proteksionisme menurut ekonomi Islam tidak muncul sebagai larangan atau perintah yang tunggal, melainkan sebagai kebijakan yang dinilai secara kondisional terhadap prinsip kesejahteraan publik, keadilan, legitimasi peran negara dalam intervensi, serta akuntabilitas agar tidak berubah menjadi proteksi yang tidak adil. Instrumen seperti tarif dan hambatan non-tarif — termasuk sertifikasi halal — dinilai bukan sekadar dari keberadaannya, melainkan dari apakah ia selaras dengan tujuan keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Studi ini menyimpulkan bahwa kebijakan perdagangan yang selaras dengan ekonomi Islam menuntut timbangan kontekstual: kapan proteksi diperlukan untuk mencegah ketimpangan dan kerusakan industri domestik, serta kapan keterbukaan diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kerja sama yang adil.

Kata kunci: proteksionisme, ekonomi Islam, perdagangan internasional, tarif, hambatan non-tarif, sertifikasi halal, keadilan

________________________________________

1. Pendahuluan

Proteksionisme merupakan salah satu isu sentral dalam perdebatan kebijakan perdagangan internasional kontemporer. Secara umum, kebijakan ini merujuk pada upaya pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing melalui berbagai instrumen, baik tarif, kuota, maupun hambatan non-tarif lainnya. Di tengah arus liberalisasi perdagangan global yang semakin intensif, berbagai negara — termasuk negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim — dihadapkan pada pertanyaan mendasar: sejauh mana proteksionisme dapat dibenarkan, dan bagaimana ia dinilai dalam perspektif sistem nilai yang dianut masyarakat?

Ekonomi Islam, sebagai kerangka normatif dan analitis yang bersumber dari ajaran Islam, menawarkan landasan penilaian yang khas terhadap kebijakan ekonomi. Prinsip-prinsip seperti keadilan ('adl), kesejahteraan (falah), dan kewajaran (fairness) menjadi tolok ukur yang tidak dapat diabaikan dalam mengevaluasi setiap kebijakan, termasuk kebijakan perdagangan internasional.

Namun demikian, "posisi ekonomi Islam" terhadap proteksionisme tidak bersifat monolitik. Terdapat keragaman tafsir dan pendekatan di kalangan para sarjana ekonomi Islam, yang menghasilkan spektrum penilaian yang beragam pula. Sebagian merujuk pada argumen historis-fiskal seperti institusi 'ushr, sebagian lain menekankan integrasi ekonomi antarnegara Muslim, sementara yang lain lagi memfokuskan perhatian pada risiko ketimpangan akibat liberalisasi tanpa pengaman.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis bagaimana proteksionisme dipandang dalam perspektif ekonomi Islam dengan menelaah berbagai referensi akademik yang relevan. Kajian difokuskan pada empat aspek utama: (1) definisi dan ragam instrumen proteksionisme; (2) kerangka normatif ekonomi Islam sebagai landasan penilaian kebijakan; (3) perdebatan antara proteksi dan liberalisasi dalam literatur ekonomi Islam; serta (4) implikasi kebijakan yang dapat ditarik dari sintesis berbagai perspektif tersebut.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan metode kajian pustaka (literature review) yang bersifat analitis-sintesis. Sumber-sumber yang dikaji mencakup artikel jurnal ilmiah, prosiding, dan working paper yang membahas hubungan antara proteksionisme, kebijakan perdagangan internasional, dan ekonomi Islam. Proses sintesis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama, memetakan posisi dan argumen masing-masing referensi, serta menganalisis konsistensi dan perbedaan di antara berbagai perspektif yang ada.

________________________________________

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Definisi Proteksionisme dan Ragam Instrumennya

Dalam literatur kebijakan perdagangan, proteksionisme merujuk pada kebijakan negara untuk melindungi pasar atau industri domestik dari persaingan luar negeri melalui pembatasan atau pengkondisian akses barang asing ke pasar domestik. Bentuk-bentuk proteksi yang disebutkan secara eksplisit mencakup tarif, kuota, larangan impor, subsidi, dan praktik kebijakan lain yang berdampak membatasi impor, termasuk kebijakan yang dikaitkan dengan dumping atau pencegahan dumping (Pimada, 2021; Sidqi & Ruhana, 2021).

Definisi dan praktik proteksi juga kerap dipahami meluas hingga mencakup hambatan non-tarif (non-tariff barriers/measures), misalnya persyaratan administratif yang dipersulit, kuota, sertifikasi produk, dan persyaratan kesehatan maupun aspek lain yang dipakai untuk membatasi impor (Gourevitch, 2002; Sidqi & Ruhana, 2021). Dalam konteks Indonesia, proteksionisme dipetakan sebagai kebijakan yang dijalankan melalui instrumen tarif dan non-tarif; contoh non-tarif yang disebutkan antara lain kuota, lisensi, dan persyaratan TKDN (tingkat komponen dalam negeri) (Gourevitch, 2002).

Kerangka new protectionism menekankan bahwa proteksi modern sering tampil sebagai non-tariff measures dengan pembenaran seperti kesehatan, kepuasan konsumen, dan etika (Kushonggo & Santiago, 2021). Dalam klasifikasi yang dikutip oleh studi tentang halal, non-tariff barriers (NTB) dapat berbentuk: (i) import controls; (ii) state aid dan subsidi; (iii) public procurement dan localization policies; serta (iv) NTB lain, termasuk SPS (sanitary and phytosanitary standards) dan TBT (technical barriers to trade) (Kushonggo & Santiago, 2021).

Dalam konteks ini, sertifikasi atau label halal diperdebatkan karena dapat dipahami sebagai bagian dari NTB atau NTM, misalnya sebagai persyaratan teknis sebelum barang masuk pasar (DARTAN, 2015; Kushonggo & Santiago, 2021), sekaligus dinilai berpotensi menjadi bentuk proteksi baru yang tidak adil bila dipakai untuk melindungi kepentingan pihak tertentu (Kushonggo & Santiago, 2021).

3.2 Kerangka Normatif Ekonomi Islam: Kesejahteraan, Keadilan, dan Fairness sebagai Ukuran Kebijakan

Sejumlah rujukan yang secara eksplisit membahas ekonomi Islam menempatkan keadilan (justice), keseimbangan, dan kemanfaatan (benefit) sebagai prinsip kunci dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan internasional. Analisis liberalisasi perdagangan dalam perspektif hukum ekonomi Islam menyatakan bahwa perdagangan internasional dan ekonomi Islam "beririsan" dalam memengaruhi pertumbuhan, dan dalam ekonomi Islam orientasi kebijakan terkait perdagangan perlu diarahkan pada falah (kesejahteraan dunia–akhirat) (Pimada, 2021). Pada saat yang sama, studi yang sama menegaskan bahwa ekonomi Islam menuntut pertumbuhan disertai pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya bagi segelintir pihak (Pimada, 2021).

Konsep fairness juga diposisikan sebagai komponen penting sistem ekonomi Islam. Studi khusus mengenai fairness dalam sistem ekonomi Islam menekankan fairness sebagai salah satu indikator atau prinsip penting yang dapat dipakai untuk mengevaluasi dan memantau kinerja sistem ekonomi, termasuk pada ranah perdagangan internasional (Hashimy, 2021). Dalam ranah perdagangan luar negeri, studi tersebut bahkan menyatakan bahwa equity/fairness dalam perdagangan luar negeri masuk akal dalam bentuk tarif preferensial yang menguntungkan negara miskin (Hashimy, 2021). Artinya, dari sudut fairness, proteksi dalam bentuk tertentu tidak otomatis ditolak; ia dapat dibenarkan bila diarahkan untuk mengoreksi ketimpangan dan melindungi pihak yang lebih lemah (Hashimy, 2021), selaras dengan penekanan ekonomi Islam pada kesejahteraan sosial dan pemerataan (Pimada, 2021).

Namun, ada pula peringatan normatif bahwa Islam tidak mendukung sistem ekonomi yang memprioritaskan segelintir pihak dan menghasilkan tatanan yang tidak adil; dalam kajian halal kosmetik Indonesia, Islam diposisikan mendorong tatanan yang fair (adil bagi semua), sehingga kebijakan yang memihak kelompok tertentu berpotensi bertentangan dengan semangat tersebut (Kushonggo & Santiago, 2021). Di level pemikiran kebijakan, kajian tentang prinsip ekonomi Islam dalam perumusan kebijakan juga menegaskan bahwa pemahaman prinsip Islam — termasuk keadilan, equity, akuntabilitas, dan kesejahteraan sosial — perlu menjadi basis pengambilan keputusan ekonomi (Muchtar et al., 2024).

Dengan demikian, "proteksionisme menurut ekonomi Islam" lebih tepat dibaca sebagai isu kebijakan bersyarat: dinilai bukan semata-mata dari ada atau tidaknya hambatan, melainkan dari apakah hambatan itu adil, akuntabel, dan meningkatkan kesejahteraan (Hashimy, 2021; Kushonggo & Santiago, 2021; Muchtar et al., 2024; Pimada, 2021).

3.3 Peran Negara dan Intervensi Pasar dalam Ekonomi Islam

Rujukan tentang intervensi pemerintah dari perspektif ekonomi Islam menunjukkan posisi yang tidak ekstrem. Studi tentang intervensi pemerintah dalam pasar oligopoli, studi operator jalan tol, menyatakan bahwa ekonomi Islam tidak melarang intervensi pemerintah selama kebijakan — terutama kebijakan harga atau tarif — berpihak pada kepentingan publik (Prakoso, 2021). Studi yang sama menekankan bahwa mekanisme harga pasar pada masa Nabi diapresiasi; Nabi menolak kebijakan penetapan harga ketika kenaikan harga terjadi karena kekuatan permintaan–penawaran yang "murni" tanpa dorongan monopoli atau monopsoni, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menghormati mekanisme harga (Prakoso, 2021). Akan tetapi, studi tersebut sekaligus mengakui ruang kebijakan: intervensi harga diperlukan ketika pasar gagal (market failure) agar harga tidak merugikan masyarakat (Prakoso, 2021).

Kajian lain mengenai mekanisme pasar dalam ekonomi Islam juga menyebut intervensi pemerintah dalam kontrol harga dapat dilakukan untuk melindungi konsumen, komunitas, maupun produsen, namun diingatkan bahwa intervensi berlebihan dapat menimbulkan distorsi dan inefisiensi (Firdaus & Rohmah, 2023). Konsekuensinya, jika proteksionisme dimaknai sebagai intervensi negara dalam perdagangan lintas batas, maka dalam perspektif ini ia mungkin dibolehkan, tetapi parameter penilainya adalah: (i) kepentingan publik; (ii) koreksi atas kegagalan pasar; dan (iii) konsistensi dengan nilai keadilan dan kesejahteraan (Firdaus & Rohmah, 2023; Pimada, 2021; Prakoso, 2021).

Pemikiran fiskal Islam, misalnya pembacaan atas Abu Yusuf, juga menegaskan kewajiban pemerintah melindungi rakyat, dan bahwa keputusan pemerintah harus bermanfaat bukan hanya bagi negara, tetapi juga masyarakat (Su'ud et al., 2024). Ini memperkuat legitimasi konseptual bahwa negara dapat mengambil tindakan protektif bila benar-benar ditujukan untuk perlindungan masyarakat dan kemaslahatan publik (Prakoso, 2021; Su'ud et al., 2024).

3.4 Perdebatan "Proteksi vs. Liberalisasi" dalam Perspektif Ekonomi Islam

3.4.1 Rujukan yang Cenderung Kritis terhadap Liberalisasi

Kajian tentang pembebasan pajak atau tarif dalam skema AFTA menyimpulkan bahwa pembebasan pajak perdagangan barang dalam AFTA dinilai ditolak menurut prinsip ekonomi Islam (Triyawan, 2018). Sebagai alternatif historis-fiskal, studi itu menyatakan ekonomi Islam menerapkan 'ushr dalam perdagangan antarnegara, dan menyebut 'ushr sebagai sepersepuluh dari barang yang dibawa, beredar, dan menetap di wilayah Muslim (Triyawan, 2018). Studi itu juga menyatakan pembebasan pajak dapat memicu kompetisi yang buruk karena ketidaksetaraan ekonomi antarnegara (Triyawan, 2018).

Di sisi lain, kajian tentang liberalisasi perdagangan dalam perspektif hukum ekonomi Islam menyimpulkan bahwa liberalisasi atau perdagangan bebas dapat mengarah pada ketimpangan sosial dan membahayakan stabilitas keamanan ekonomi, sehingga tidak sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan humanisme (Pimada, 2021). Dalam pembacaan historis, studi tentang Kapitulasi Ottoman menyatakan bahwa perjanjian free trade dan foreign investment (kapitulasi) pada akhirnya membawa dampak negatif, termasuk kesulitan industri domestik bersaing dengan perdagangan asing dan hilangnya otoritas penuh pemerintah; penghapusan atau minimisasi hambatan tarif dikaitkan dengan penurunan faktor produksi, serta membuktikan bahwa pasar bebas cenderung menguntungkan pihak dengan sistem ekonomi mapan dan modal besar (Raimi & Mobolaji, 2008).

Ketiga rujukan ini memperlihatkan argumen ekonomi Islam — atau kajian yang mengatasnamakannya — yang mewaspadai liberalisasi tanpa pengaman karena risiko ketimpangan dan kerentanan industri domestik (Pimada, 2021; Raimi & Mobolaji, 2008; Triyawan, 2018).

3.4.2 Rujukan yang Menekankan Manfaat Integrasi dan Pengurangan Hambatan

Sebaliknya, ada rujukan yang menempatkan pengurangan hambatan sebagai jalan menuju perbaikan kesejahteraan dan koheren dengan prinsip Islam. Analisis CGE mengenai FTA Indonesia–negara OIC pada sektor pangan halal meneliti skenario penghapusan tarif impor dan menyatakan temuan studi memberi wawasan tentang keselarasan integrasi ekonomi dengan konsep perdagangan internasional dalam Islam, dalam kerangka dorongan pada kesejahteraan manusia (Muchtar et al., 2024).

Rujukan normatif lain mengusulkan sebuah "konvensi" berbasis ajaran Sufi untuk menghapus hambatan perdagangan internasional; paper tersebut menyatakan hambatan muncul dari kebijakan pemerintah yang melindungi kepentingan warga sendiri dan bahwa hambatan perdagangan pada praktiknya berakhir menimbulkan kerugian bagi kedua pihak pedagang, sehingga diusulkan penerimaan konvensi penghapusan hambatan "sekaligus" antarnegara yang sepakat (Bidabad, 2015). Selain itu, argumen tentang integrasi ekonomi di antara negara-negara Muslim menekankan nilai kerja sama mutual untuk pertumbuhan dan pembangunan — dengan rujukan Q.S. asy-Syūrā [42]: 38 dan Q.S. Āli 'Imrān [3]: 159 — serta memandang integrasi sebagai sesuatu yang plausible dan beneficial bila disertai perbaikan institusi dan kapasitas (Bhala & Keating, 2014).

Dengan demikian, sebagian rujukan menekankan agenda keterbukaan dan integrasi sebagai kompatibel dengan etos kerja sama dan kesejahteraan dalam perspektif Islam (Bhala & Keating, 2014; Bidabad, 2015; Muchtar et al., 2024).

3.4.3 Sintesis: Proteksionisme dalam Ekonomi Islam Cenderung Kondisional

Perbedaan arah kesimpulan di atas juga selaras dengan temuan bahwa di Indonesia terdapat pluralitas tafsir tentang konsep ekonomi Islam dan muamalah, yang membuat perilaku dan preferensi kebijakan sulit diseragamkan (Kushonggo & Santiago, 2021). Karena itu, "proteksionisme menurut ekonomi Islam" dalam rujukan yang tersedia tampak bukan sebagai doktrin tunggal, melainkan spektrum penilaian yang bergantung pada: (i) apakah proteksi diperlukan untuk keadilan dan perlindungan pihak lemah (Hashimy, 2021; Pimada, 2021); (ii) apakah proteksi menciptakan ketidakadilan dan mengutamakan kelompok tertentu (Kushonggo & Santiago, 2021); atau (iii) apakah keterbukaan dan integrasi justru meningkatkan welfare dan sejalan dengan nilai keadilan serta kesejahteraan (Bhala & Keating, 2014; Bidabad, 2015; Muchtar et al., 2024).

3.5 Instrumen Proteksi dalam Konteks Ekonomi Islam: Tarif dan Hambatan Non-Tarif

3.5.1 Tarif dalam Tradisi Fiskal dan Perdagangan Islam

Dalam rujukan AFTA yang membaca kebijakan tarif dari perspektif ekonomi Islam, 'ushr diposisikan sebagai bentuk pungutan perdagangan lintas batas, dan disebut sebagai sepersepuluh dari barang yang dibawa, beredar, atau menetap di wilayah Muslim (Triyawan, 2018). Rujukan fairness dalam sistem ekonomi Islam juga menambahkan dimensi kebijakan yang lebih modern: fairness dalam perdagangan luar negeri dapat berarti kebijakan tarif preferensial yang menguntungkan negara miskin (Hashimy, 2021).

Dua rujukan ini, bila disintesiskan, menunjukkan bahwa "tarif" dalam bacaan ekonomi Islam tidak selalu diposisikan sebagai sesuatu yang harus dihapus; ia bisa dilihat sebagai instrumen fiskal dan/atau instrumen korektif untuk keadilan, misalnya preferensi bagi pihak yang lemah (Hashimy, 2021; Triyawan, 2018). Selain itu, studi tentang kebijakan impor barang haram di negara-negara Islam mencontohkan penggunaan tarif tinggi pada produk seperti alkohol dan babi; bahkan dianalogikan secara longgar sebagai semacam "penalti" bagi konsumsi, sekaligus menunjukkan keragaman praktik kebijakan perdagangan negara-negara Muslim atas barang haram (Markom & Hassan, 2019). Meskipun fokusnya bukan proteksi industri domestik, hal ini menunjukkan bahwa dalam praktik, instrumen tarif dapat dipakai untuk tujuan normatif (religius atau etik) dalam kebijakan negara-negara Muslim (Markom & Hassan, 2019).

3.5.2 Sertifikasi Halal sebagai Hambatan Non-Tarif

Beberapa studi Indonesia secara eksplisit membahas sertifikasi halal sebagai hambatan non-tarif dan mengaitkannya dengan perdebatan di WTO. Studi tentang halal kosmetik Indonesia menyatakan bahwa WTO perlu berhati-hati mengakomodasi pelabelan halal karena dapat menjadi bentuk proteksionisme baru yang tidak adil, sekaligus menekankan bahwa Islam tidak mendukung sistem yang memprioritaskan segelintir pihak dan menghasilkan tatanan yang tidak fair (Kushonggo & Santiago, 2021).

Studi intermestic factors mengenai sertifikasi halal Indonesia menyebut bahwa penguatan sertifikasi halal melalui UU No. 33 Tahun 2014 mewajibkan produk yang masuk Indonesia untuk tersertifikasi halal, dan bahwa beberapa negara mempersoalkannya di forum WTO atau DSB sebagai hambatan perdagangan yang unnecessarily restrictive (Akim et al., 2023). Studi lain mengenai perkara impor daging ayam menjelaskan bahwa NTB atau NTM adalah kebijakan non-tarif untuk mendukung atau melindungi produsen domestik yang dapat menghambat masuknya produk asing, dan menyatakan kewajiban sertifikasi halal untuk produk asing yang masuk pasar Indonesia dapat dipahami sebagai persyaratan teknis sebelum masuk pasar (DARTAN, 2015). Dalam sengketa Indonesia–Brasil, studi tersebut juga menyebut kebijakan Indonesia menghentikan impor ayam Brasil karena ketiadaan label halal memicu gugatan ke WTO (DARTAN, 2015).

Kajian hukum terkait putusan DSB No. 484 menegaskan keputusan DSB mengikat Indonesia sebagai anggota WTO dan bahwa upaya Indonesia melindungi jaminan produk halal memunculkan dinamika ketidakpastian hukum, meskipun Indonesia menempuh banding (Hadad et al., 2020). Kasus Indonesia–AS tentang chicken leg quarters memberi ilustrasi lebih eksplisit tentang logika proteksi: penerapan sertifikasi halal dipaparkan sebagai hambatan non-tarif yang mencegah produk AS yang lebih murah masuk pasar Indonesia; studi itu menyimpulkan ada dua pertimbangan utama kebijakan, yaitu: (i) society-centered, untuk melindungi keyakinan publik sekaligus melindungi produsen dan pekerja peternakan domestik; dan (ii) state-centered, untuk menangani krisis sektor peternakan dan menghemat devisa (Bachtiar, 2022). Namun, studi tersebut juga menyatakan kebijakan Indonesia dipandang lemah oleh WTO karena subjektivitas perspektif pemerintah Indonesia (Bachtiar, 2022).

Dengan demikian, dari sudut ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan perlindungan publik, sertifikasi halal dapat dibaca sebagai instrumen perlindungan keyakinan dan konsumen (Bachtiar, 2022; DARTAN, 2015), tetapi rujukan yang sama menegaskan adanya risiko persepsi atau realitas proteksionisme yang "tidak adil" bila mekanisme dan justifikasinya dipandang subjektif atau menguntungkan pihak tertentu (Bachtiar, 2022; Kushonggo & Santiago, 2021).

________________________________________

4. Implikasi Kebijakan

Berbasis sintesis rujukan di atas, proteksionisme dalam ekonomi Islam — sejauh yang dapat ditarik dari sumber-sumber yang tersedia — cenderung dinilai melalui kriteria normatif dan tata kelola, bukan sekadar keberadaan tarif, kuota, maupun NTB. Beberapa implikasi yang konsisten dengan rujukan adalah sebagai berikut.

Pertama, orientasi kepentingan publik dan kesejahteraan (falah/welfare), bukan kepentingan sempit. Intervensi pemerintah dibolehkan selama kebijakan berpihak pada publik dan mencegah kerugian masyarakat, misalnya akibat kegagalan pasar (Prakoso, 2021), dan ekonomi Islam menuntut pertumbuhan disertai pemerataan kesejahteraan (Pimada, 2021). Pada konteks integrasi dagang, kebijakan penghapusan tarif pun dapat dipandang selaras dengan tujuan kesejahteraan bila temuan kebijakan menunjukkan dorongan pada welfare dan selaras dengan prinsip Islam (Muchtar et al., 2024).

Kedua, keadilan atau fairness sebagai alat evaluasi kebijakan perdagangan. Fairness diletakkan sebagai komponen penting sistem ekonomi Islam dan dinyatakan relevan untuk menilai kebijakan, termasuk dalam perdagangan internasional (Hashimy, 2021). Bahkan, fairness dapat bermakna keberpihakan korektif melalui tarif preferensial untuk negara miskin (Hashimy, 2021), sejalan dengan penekanan ekonomi Islam pada pemerataan dan kesejahteraan sosial (Pimada, 2021).

Ketiga, akuntabilitas dan kehati-hatian agar tidak berubah menjadi proteksi yang tidak adil. Studi halal kosmetik mengingatkan bahwa halal labelling dapat menjadi proteksionisme baru yang tidak adil, terutama bila dipakai untuk melindungi kepentingan pihak tertentu (Kushonggo & Santiago, 2021). Studi kasus chicken leg quarters juga menunjukkan penilaian WTO bahwa justifikasi Indonesia dianggap lemah karena subjektivitas, yang menegaskan pentingnya fondasi kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara eksternal (Bachtiar, 2022).

Keempat, keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan kapasitas domestik. Pengalaman Kapitulasi Ottoman menunjukkan penghapusan atau minimisasi tarif dan ketentuan free market dapat menekan industri domestik dan mengurangi kedaulatan kebijakan, menjadi pelajaran bahwa pasar bebas tidak selalu menguntungkan pihak yang industri dan modalnya lemah (Raimi & Mobolaji, 2008). Sejalan dengan itu, kajian liberalisasi perdagangan dalam perspektif hukum ekonomi Islam menyimpulkan bahwa liberalisasi dapat mendorong ketimpangan sosial dan mengganggu stabilitas keamanan ekonomi (Pimada, 2021).

Namun, rujukan lain menekankan manfaat pengurangan hambatan melalui konvensi penghapusan hambatan perdagangan berbasis ajaran Sufi (Bidabad, 2015), serta integrasi ekonomi antarnegara Muslim sebagai kerja sama mutual yang dinilai membawa manfaat bila didukung institusi dan kapasitas (Bhala & Keating, 2014). Maka, kebijakan yang selaras dengan ekonomi Islam dalam spektrum rujukan ini tampak menuntut timbangan kontekstual: kapan proteksi diperlukan untuk mencegah ketimpangan dan kerusakan industri, dan kapan keterbukaan diperlukan untuk meningkatkan welfare melalui kerja sama yang adil (Bhala & Keating, 2014; Bidabad, 2015; Pimada, 2021; Raimi & Mobolaji, 2008).

________________________________________

5. Kesimpulan

Berdasarkan rujukan yang tersedia, proteksionisme menurut ekonomi Islam tidak muncul sebagai larangan atau perintah yang tunggal, melainkan sebagai kebijakan yang dinilai secara kondisional terhadap prinsip: (i) kesejahteraan publik (falah) dan pemerataan (Pimada, 2021); (ii) keadilan dan fairness dalam sistem ekonomi dan perdagangan internasional (Hashimy, 2021; Pimada, 2021); (iii) legitimasi peran negara untuk intervensi ketika diperlukan demi publik dan saat pasar gagal (Firdaus & Rohmah, 2023; Prakoso, 2021); serta (iv) kewaspadaan agar instrumen proteksi, baik tarif maupun NTB seperti halal, tidak berubah menjadi proteksi tidak adil yang menguntungkan pihak tertentu atau rentan dipersoalkan secara internasional (Akim et al., 2023; Bachtiar, 2022; Kushonggo & Santiago, 2021).

Pada titik ini, diskursus yang tersedia juga memperlihatkan keragaman tafsir tentang ekonomi Islam dan kebijakan perdagangan (Kushonggo & Santiago, 2021), sehingga "posisi ekonomi Islam" terhadap proteksionisme dalam praktik sangat bergantung pada desain kebijakan, tujuan distribusional, dan akuntabilitasnya — bukan sekadar pada label "tarif/kuota/NTB" itu sendiri (Hashimy, 2021; Kushonggo & Santiago, 2021; Muchtar et al., 2024; Pimada, 2021).

________________________________________

Daftar Pustaka

Akim, A., Sudirman, A., & Pratama, J. A. (2023). Indonesia-US trade barrier: A study on the halal certification of imported chicken leg quarters. Jurnal Hubungan Internasional, 12(1), 49–62. https://doi.org/10.18196/jhi.v12i1.17034

Bachtiar, F. R. (2022). Halal certification of Indonesian cosmetics products. Nation State Journal of International Studies, 5(2), 119–139. https://doi.org/10.24076/nsjis.v5i2.828

Bhala, R., & Keating, S. B. (2014). Diversity within unity: Import laws of Islamic countries on haram (forbidden) products. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2467786

Bidabad, B. (2015). A convention for international trade (based on Islamic Sufi teachings). International Journal of Law and Management, 57(5), 522–551. https://doi.org/10.1108/ijlma-06-2013-0025

DARTAN, M. (2015). The economic co-operation organisation (ECO): Reality or utopy? Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi, 8(1 & 2), 205–266. https://doi.org/10.29228/mjes.295

Firdaus, M., & Rohmah, F. N. (2023). Market mechanism and systematics in the frame of Islamic economics. Ekobis Syariah, 7(2), 1. https://doi.org/10.22373/ekobis.v7i2.18373

Gourevitch, P. (2002). Interacting variables: September 11 and the role of ideas and domestic politics. Dialogue IO, 1(1), 71–80. https://doi.org/10.1017/s7777777702000067

Hadad, A. F., Hasanudin, H., & Rahmatullah, I. (2020). Barrier to entry dalam kebijakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menurut putusan Dispute Settlement Body Nomor 484 tentang kasus impor daging ayam dan olahan daging ayam oleh Brazil. Journal of Legal Research, 2(1), 63–88. https://doi.org/10.15408/jlr.v2i1.18204

Hashimy, S. Q. (2021). Impact of WTO agreement accession on trade and a few intellectual property rights in Afghanistan. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4291992

Kushonggo, L., & Santiago, F. (2021). Indonesian legal political policy towards determining electricity tariff in the geothermal industry. https://doi.org/10.4108/eai.6-3-2021.2305977

Markom, R., & Hassan, N. (2019). The role of Islamic financing in the green community in attaining sustainable development goals 2030 (pp. 51–57). https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.10.5

Muchtar, M., Rodoni, A., Amalia, E., & Warninda, T. D. (2024). The impact of the Indonesia–OIC countries' free trade agreement on the halal food sector: CGE analysis. Journal of Islamic Marketing, 16(2), 428–446. https://doi.org/10.1108/jima-03-2023-0075

Pimada, L. M. (2021). Global value chain: Islamic economics and finance position. Shirkah Journal of Economics and Business, 6(3), 297–314. https://doi.org/10.22515/shirkah.v6i3.353

Prakoso, C. S. (2021). Impact of government intervene in oligopoly market using tawhidi string relation approach: Case study of toll road operators in Indonesia. Indonesian Journal of Business Accounting and Management, 4(02), 16–22. https://doi.org/10.36406/ijbam.v4i02.557

Raimi, L., & Mobolaji, H. I. (2008). Imperative of economic integration among Muslim countries. Humanomics, 24(2), 130–144. https://doi.org/10.1108/08288660810876840

Sidqi, A., & Ruhana, A. (2021). Intermestic factors of Indonesia's halal certification. https://doi.org/10.4108/eai.2-11-2020.2305029

Su'ud, A., Putri, D., & Tjaraka, H. (2024). A study of the relevance of the concepts of taxes in Islam (Abu Yusuf's philosophy perspective). Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman, 10(1), 51–84. https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v10i1.6554

Triyawan, A. (2018). Tax exemption goods trade on ASEAN Free Trade Area (AFTA) according to Islamic economics. Islamic Economics Journal, 4(1), 47. https://doi.org/10.21111/iej.v4i1.2898