01097 - Hak Milik (Property Rights) dalam Perspektif Ekonomi Islam: Landasan Normatif, Klasifikasi, dan Implikasi Institusional

Property Rights in Islamic Economic Perspective: Normative Foundation, Classification, and Institutional Implications

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep hak milik (property rights) dalam perspektif ekonomi Islam secara komprehensif, meliputi definisi, landasan normatif, klasifikasi, prinsip-prinsip inti, serta implikasi institusionalnya. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur (literature review), artikel ini menyintesis berbagai sumber akademik kontemporer yang membahas kerangka hak milik dalam sistem ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa hak milik dalam ekonomi Islam bukan sekadar perangkat efisiensi pasar, melainkan instrumen normatif-institusional yang bertumpu pada prinsip kepemilikan ilahi (divine ownership) dan amanah manusia. Sistem hak milik Islam mengakui tiga kategori kepemilikan—individu, publik, dan negara—dengan aturan konversi yang berbeda. Hak milik individu diakui tetapi dibatasi oleh ketentuan syariah dan kepentingan sosial, mensyaratkan perolehan yang halal, serta menanamkan tanggung jawab sosial melalui mekanisme redistributif seperti zakat dan institusi wakaf. Kajian ini menegaskan bahwa kerangka hak milik Islam merupakan sistem yang khas, berbeda dari kapitalisme maupun sosialisme, karena menempatkan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), keadilan distribusi, dan kemaslahatan publik sebagai tujuan utama.

Kata Kunci: hak milik; ekonomi Islam; kepemilikan ilahi; maqāṣid al-sharīʿah; wakaf; zakat

________________________________________

Abstract

This article comprehensively examines the concept of property rights in Islamic economic perspective, encompassing its definition, normative foundations, classification, core principles, and institutional implications. Employing a literature review approach, this article synthesizes various contemporary academic sources addressing the property rights framework within the Islamic economic system. The findings reveal that property rights in Islamic economics are not merely instruments of market efficiency, but rather normative-institutional tools grounded in the principle of divine ownership and human trusteeship (amānah). The Islamic property rights system recognizes three categories of ownership—individual, public, and state—each governed by distinct rules of conversion. Individual property rights are acknowledged but constrained by Sharia provisions and social interests, requiring lawful acquisition (halāl) and embedding social responsibility through redistributive mechanisms such as zakāt and the institution of waqf. This study affirms that the Islamic property rights framework constitutes a distinctive system, differentiated from both capitalism and socialism, in that it places the protection of wealth (ḥifẓ al-māl), distributive justice, and public welfare (maṣlaḥah) as its primary objectives.

Keywords: property rights; Islamic economics; divine ownership; maqāṣid al-sharīʿah; waqf; zakāt

________________________________________

1. Pendahuluan

Hak milik (property rights) merupakan salah satu pilar fundamental dalam setiap sistem ekonomi. Secara umum, hak milik didefinisikan sebagai hak yang diakui secara hukum atas kepemilikan dan penggunaan sumber daya. Namun, definisi dan kerangka operasional hak milik berbeda-beda bergantung pada sistem ekonomi dan landasan filosofis yang mendasarinya.

Dalam sistem ekonomi konvensional, baik kapitalisme maupun sosialisme memiliki pandangan yang berbeda mengenai hak milik. Kapitalisme menekankan kepemilikan privat sebagai hak yang hampir mutlak, sementara sosialisme cenderung memusatkan kepemilikan pada negara atau kolektif. Ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang menawarkan kerangka hak milik yang khas—mengakui kepemilikan individu, tetapi sekaligus membatasinya dengan nilai-nilai moral, ketentuan syariah, dan kepentingan sosial.

Kajian tentang hak milik dalam ekonomi Islam relevan tidak hanya secara teoritis, tetapi juga secara praktis, mengingat semakin berkembangnya sistem keuangan dan ekonomi syariah di berbagai belahan dunia. Pemahaman yang mendalam tentang kerangka hak milik Islam diperlukan untuk membangun institusi ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis konsep hak milik dalam ekonomi Islam, meliputi: (1) definisi dan landasan normatifnya, (2) prinsip-prinsip inti yang membentuknya, (3) klasifikasi jenis kepemilikan, (4) mekanisme pengalihan dan perlindungan hak milik, serta (5) posisi khas ekonomi Islam dibandingkan sistem ekonomi lainnya.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan metode kajian literatur (literature review) yang bersifat analitis-sintetis. Sumber-sumber yang digunakan merupakan artikel jurnal ilmiah bereputasi yang membahas topik hak milik, kepemilikan, dan institusi ekonomi dalam perspektif Islam. Sintesis dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama, merumuskan benang merah antarrujukan, serta memetakan persamaan dan perbedaan pandangan dalam literatur yang tersedia.

________________________________________

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Definisi Property Rights (Hak Milik) dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, property rights (hak milik; milkiyyah) dipahami sebagai hubungan/otoritas yang diakui oleh hukum (syariah) yang memberi pemilik kewenangan menggunakan suatu objek sesuai ketentuan syariah (Amrin et al., 2023; Hamzani & Khasanah, 2023). Kerangka ini sejalan dengan pengertian umum "hak yang diakui secara hukum atas kepemilikan dan penggunaan sumber daya", namun dengan kekhasan bahwa pengakuan "hukum" yang dimaksud bertumpu pada syariah—bersumber pada al-Qur'an dan Sunnah serta pengembangan melalui ijtihad—sehingga pembatasan moral-juridis melekat pada hak milik itu sendiri (Marlina et al., 2019; Nissa, 2023; Qurrata et al., 2025).

Secara lebih operasional, literatur menjelaskan bahwa kepemilikan dalam syariah mencakup perangkat hak seperti hak menggunakan, hak mengecualikan pihak lain dari penggunaan, serta hak disposisi (mengalihkan/mengelola) (Amrin et al., 2023). Namun, kewenangan menggunakan objek tersebut harus "berdasarkan syariah"—misalnya dapat diwariskan, diperdagangkan, atau dikelola secara sah—dan pada akhirnya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah (Hamzani & Khasanah, 2023; Qurrata et al., 2025). Karena itu, hak milik dalam Islam tidak berhenti pada dimensi kontrol ekonomi, melainkan menjadi perangkat normatif untuk memastikan keadilan dan kemaslahatan melalui institusi dan kerangka hukum-etika yang melindungi sekaligus membatasi pemilikan (Fatima et al., 2018; Nissa, 2023).

3.2 Landasan Normatif: Kepemilikan Ilahi (Divine Ownership) dan Amanah Manusia

Prinsip dasar yang ditegaskan dalam literatur adalah bahwa Allah merupakan pemilik tertinggi (ultimate owner) seluruh kekayaan dan sumber daya, sedangkan manusia memiliki status sebagai pemegang amanah/mandat (Aravik et al., 2022; Nissa, 2023; Qurrata et al., 2025). Prinsip divine ownership dinyatakan secara eksplisit sebagai aspek kunci hak milik dalam Islam (Nissa, 2023), dan juga dipertegas melalui gagasan bahwa kepemilikan manusia bersifat "relatif/temporer" karena "kepemilikan intrinsik" hanya milik Allah (Lailiyah & Ghozali, 2023; Qurrata et al., 2025). Literatur juga mengaitkan konsekuensi praktisnya: karena manusia hanyalah pemegang amanah, penggunaan dan perolehan harta harus berada dalam koridor syariah serta dapat dimintai pertanggungjawaban (Hamzani & Khasanah, 2023; Qurrata et al., 2025).

Kerangka amanah ini juga dikaitkan dengan tujuan syariah (maqāṣid al-sharīʿah), khususnya perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) sebagai salah satu tujuan dasar syariah (Lailiyah & Ghozali, 2023; Mohammed, 2018). Dengan demikian, pengakuan hak milik individu bukanlah peneguhan kedaulatan absolut individu atas aset, melainkan mekanisme agar manusia dapat menjalankan mandatnya secara bermoral—di mana hak dan kewajiban sosial menjadi satu paket dalam desain hak milik Islam (Aravik & Hamzani, 2021; Nissa, 2023).

3.3 Prinsip-Prinsip Inti Hak Milik dalam Ekonomi Islam

3.3.1 Hak Milik Bersyarat, Bukan Absolut

Sumber-sumber yang tersedia secara konsisten menyatakan bahwa Islam mengakui kepemilikan individu, termasuk atas alat/faktor produksi, tetapi kepemilikan itu dibatasi oleh ketentuan syariah dan kepentingan sosial (Fatima et al., 2018; Lailiyah & Ghozali, 2023). Afzalur Rahman (melalui kajian sekunder) menekankan bahwa Islam tidak mengakui "kepemilikan absolut" atas sumber daya ekonomi; kepemilikan manusia bersifat relatif dan berada dalam bingkai amanah (Qurrata et al., 2025). Literatur lain menyatakan bahwa penggunaan aset pribadi secara bebas dan tanpa batas tidak dibenarkan dalam perspektif Islam (Bacha & Mirakhor, 2019). Dalam konteks institusional, pembatasan dapat diberlakukan oleh negara—sebagai representasi pelaksanaan kehendak Tuhan—sejauh diperlukan untuk memastikan realisasi tujuan moral masyarakat Muslim (Abdullah & Asutay, 2021; Nissa, 2023).

3.3.2 Perolehan yang Halal (Lawful Acquisition) dan Larangan Sumber Perolehan yang Zalim

Kerangka hak milik Islam menekankan bahwa aset harus diperoleh melalui cara yang sah/halal; pendapatan dari cara ilegal ditolak (Aravik & Hamzani, 2021; Lailiyah & Ghozali, 2023). Prinsip ini dipertegas melalui rumusan bahwa klaim hak milik yang sah berasal dari kerja dan transfer sukarela—misalnya hadiah, pertukaran, kontrak, dan warisan—sedangkan sumber "penciptaan hak milik instan" seperti pencurian, suap, perjudian, dan riba dilarang (Aravik & Hamzani, 2021). Literatur Afzalur Rahman juga menekankan bahwa kepemilikan privat dibolehkan sepanjang berada di bawah ketentuan syariah dan tidak disalahgunakan, tidak diarahkan pada cara-cara yang tidak sah, serta tidak mengambil yang ilegal (Lailiyah & Ghozali, 2023; Qurrata et al., 2025).

3.3.3 Tanggung Jawab Sosial dan "Hak Pihak Lain" dalam Harta

Islam menempatkan hak pihak lain—terutama kelompok lemah—dalam harta orang yang lebih mampu, sehingga hak milik memuat kewajiban berbagi dan mekanisme redistribusi (Aravik & Hamzani, 2021; Fatima et al., 2018). Zubair Hasan (melalui ringkasan kajian) dinilai melihat bahwa Islam memberi "hak (ḥaqq)" kepada pihak lain dalam harta seseorang dan menuntut agar hak itu dihormati; karena itu pembatasan Islam terhadap hak milik individu dinilai lebih tegas dibanding sistem "bebas" lain (Fatima et al., 2018). Prinsip ini juga sejalan dengan gagasan bahwa hak milik dalam Islam harus berkontribusi pada distribusi yang adil dan mencegah eksploitasi atau pemusatan kekayaan (Ayuniyyah et al., 2023; Mirakhor, 2009).

3.3.4 Larangan Penimbunan dan Tuntutan Sirkulasi Kekayaan

Dalam perspektif institusional Islam, salah satu aspek kunci hak milik adalah larangan penimbunan (hoarding) serta dorongan agar kekayaan tidak terakumulasi secara merusak, melainkan beredar untuk kemaslahatan sosial (Aravik & Hamzani, 2021; Nissa, 2023). Literatur kontemporer yang menyoroti isu ketimpangan menegaskan prinsip normatif bahwa kekayaan harus bersirkulasi luas dan Islam menolak pemusatan kekayaan pada segelintir pihak (Ayuniyyah et al., 2023). Dengan kata lain, struktur hak milik Islam tidak semata menjaga eksklusivitas penguasaan aset, tetapi juga mengarahkan fungsi sosial kekayaan melalui aturan dan institusi (Aravik & Hamzani, 2021; Nissa, 2023).

3.4 Klasifikasi Hak Milik: Individu, Publik, dan Negara

Literatur secara eksplisit mengklasifikasikan kepemilikan dalam Islam ke dalam tiga kategori utama: (1) kepemilikan individu (al-milkiyyah al-khāṣṣah / milkiyyah fardhiyyah), (2) kepemilikan umum/publik (al-milkiyyah al-ʿāmmah), dan (3) kepemilikan negara (al-milkiyyah al-daulah) (Aravik et al., 2022; Hamzani & Khasanah, 2023).

3.4.1 Kepemilikan Individu (Private Property)

Kepemilikan individu diakui dan dipandang penting sebagai bagian dari fitrah serta pendorong motivasi agar individu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya (Aravik et al., 2022; Lailiyah & Ghozali, 2023). Namun, beberapa rujukan menegaskan bahwa kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat dan ketentuan syariah, sehingga tidak identik dengan kebebasan absolut dalam kapitalisme (Ismi & Kusumawaty, 2022; Lailiyah & Ghozali, 2023). Dengan kerangka ini, hak milik privat diakui tetapi harus diarahkan agar memberi manfaat lebih luas dan tidak melanggar ketentuan halal-haram (Lailiyah & Ghozali, 2023; Qurrata et al., 2025).

3.4.2 Kepemilikan Umum/Publik (Public Property)

Kategori kepemilikan umum melekat pada kepentingan kolektif dan tidak boleh dialihkan menjadi kepemilikan privat (Aravik et al., 2022; Ismi & Kusumawaty, 2022). Literatur filsafat kepemilikan Islam juga menegaskan bahwa dalam ekonomi Islam kepemilikan publik tidak dapat dikonversi menjadi kepemilikan negara maupun individu (Ismi & Kusumawaty, 2022). Dalam kajian pengelolaan sumber daya air, air ditempatkan sebagai sumber daya dalam wilayah kepemilikan publik sehingga privatisasi sektor ini tidak dibenarkan (Mahomedy, 2013). Sejalan dengan itu, kajian institusi hak milik juga mengaitkan pembatasan kepemilikan individu oleh negara ketika diperlukan untuk memastikan tujuan moral dan keadilan sosial (Mahomedy, 2013; Nissa, 2023).

3.4.3 Kepemilikan Negara (State Property)

Negara memiliki mandat untuk mengelola bentuk kepemilikan tertentu demi kepentingan masyarakat dan menjalankan misi kekhalifahan (perwakilan mandat) di bumi (Aravik et al., 2022; Marlina et al., 2019). Sumber-sumber yang tersedia menekankan bahwa negara berperan signifikan dalam alokasi sumber daya dan memastikan akses yang setara terhadap sumber daya alam serta sarana mencari nafkah (Marlina et al., 2019). Namun, perbedaan penting dengan kepemilikan publik adalah bahwa kepemilikan negara dapat—berdasarkan kebijakan—dialihkan menjadi kepemilikan individu, sedangkan kepemilikan publik tidak dapat diprivatisasi (Aravik et al., 2022; Ismi & Kusumawaty, 2022).

3.5 Ruang Lingkup Hak dan Mekanisme Pengalihan: Penggunaan, Kontrak, Waris, dan Transaksi

Literatur menjelaskan hak milik sebagai otoritas menggunakan dan mengelola objek sesuai syariah, termasuk kemungkinan diwariskan, diperdagangkan, dan dialihkan melalui mekanisme yang sah (Amrin et al., 2023; Hamzani & Khasanah, 2023). Dari sisi "arsitektur transaksi", satu rujukan menjelaskan akar transaksi yang terkait pengalihan kepemilikan/kemanfaatan: jual-beli (bayʿ) sebagai transfer korpus (milik pokok) dengan imbalan, sewa (ijārah) sebagai transfer usufruct (hak guna/manfaat) dengan imbalan, hibah (hibah) sebagai transfer korpus tanpa imbalan, dan pinjam-pakai (ʿāriyah) sebagai transfer usufruct tanpa imbalan (Samad & Sugeng, 2022). Rumusan ini menggarisbawahi bahwa hak milik Islam memisahkan dan mengatur secara sistematis antara kepemilikan atas substansi aset dan hak guna/manfaatnya (Mahomedy, 2013; Samad & Sugeng, 2022).

Dalam kerangka prinsip hak milik yang lebih luas, rujukan lain menegaskan bahwa manusia dapat mengklaim hak milik atas apa yang diproduksi melalui kerja atau diperoleh lewat transfer sukarela—hadiah, pertukaran, kontrak, dan warisan—sedangkan praktik perolehan yang melanggar prinsip moral, termasuk riba, ditolak (Aravik & Hamzani, 2021; Qurrata et al., 2025). Karena itu, hak milik dalam ekonomi Islam adalah hak legal yang "berbasis sebab-sebab syar'i", bukan sekadar konsekuensi kekuasaan faktual atau dominasi pasar (Aravik & Hamzani, 2021; Ismi & Kusumawaty, 2022).

3.6 Pembatasan Penggunaan dan Peran Negara: Kemaslahatan, Keadilan, dan Pencegahan Mudarat

Sumber-sumber yang tersedia menegaskan bahwa kepentingan umum membatasi hak milik individu (Lailiyah & Ghozali, 2023). Dalam kerangka institusional Islam, negara dapat menetapkan batas atas penggunaan dan bahkan pengambilalihan hak guna tertentu ketika pelanggaran moral terjadi atau ketika mempertahankan hak individual merugikan masyarakat (Abdullah & Asutay, 2021; Nissa, 2023). Perspektif hubungan Islam–liberalisme yang tersedia juga menyatakan bahwa negara berbasis presepi Islam dapat membatasi pelaksanaan hak milik individu ketika klaim individual berpotensi membahayakan komunitas dan ketika prioritas kesejahteraan minimum masyarakat harus dijaga (Abdullah & Asutay, 2021). Dengan demikian, hak milik tidak dipahami sebagai "kekebalan" terhadap intervensi, melainkan sebagai hak yang melekat pada tatanan tujuan moral dan sosial (Marlina et al., 2019; Nissa, 2023).

Pada saat yang sama, pembatasan tersebut tidak berarti penghapusan hak individu. Beberapa rujukan justru menekankan bahwa sistem Islam menjaga struktur hak milik dan memberikan perlindungan serta promosi hak milik individu, dengan tingkat pembatasan ditentukan oleh sejauh mana pemilikan individu mengganggu realisasi kehendak Tuhan dalam masyarakat (Fatima et al., 2018; Nissa, 2023). Ketegangan kreatif antara pengakuan hak individu dan mandat sosial inilah yang menjadi ciri khas "multi-faceted ownership" dalam ekonomi Islam (Fatima et al., 2018; Velayutham, 2014).

3.7 Perlindungan Hak Milik dan Institusi Pendukung: dari Pasar sampai Wakaf

3.7.1 Hak Milik sebagai Prasyarat Pasar dan Perdagangan yang Tertib

Islam memandang hak milik privat sebagai sesuatu yang "sakral" dan mengakui hak untuk memiliki, mewariskan, menggunakan, dan mentransfer—serta menempatkannya sebagai elemen penting bagi aktivitas pasar (Mirakhor, 2009). Dalam kerangka yang berbeda, Islam juga dipaparkan menekankan perdagangan bebas (free trade) dan bahwa pasar memerlukan sistem hak milik yang diakui agar kompetisi komoditas berlangsung sehat (Mirakhor, 2009). Secara khusus, keberadaan pasar dalam ekonomi Islam dikaitkan pada adanya hak milik individu dan kebebasan bertransaksi sebagai faktor dasar (Aravik et al., 2022; Mirakhor, 2009).

Namun, rujukan yang sama menegaskan bahwa Islam juga melarang konsentrasi kekayaan dan monopoli atas sumber daya, serta mendorong distribusi sumber daya (Ayuniyyah et al., 2023; Mirakhor, 2009). Hal ini memperlihatkan bahwa pasar dalam Islam diposisikan bukan sebagai arena dominasi tanpa batas, melainkan sebagai institusi yang dibatasi oleh norma distribusi dan keadilan (Ayuniyyah et al., 2023; Fatima et al., 2018).

3.7.2 Wakaf sebagai Institusi Hak Milik yang "Rule-Bound"

Kajian institusional yang berfokus pada wakaf menegaskan bahwa wakaf adalah institusi berbasis properti yang terikat aturan, dengan ciri yuridis seperti perpetuity (kekekalan), irrevocability (tidak dapat ditarik kembali), dan inalienability (tidak dapat dialihkan) (Nissa, 2023). Dalam perspektif ini, hak milik Islam tidak hanya menetapkan "siapa memiliki apa", tetapi juga menanamkan komitmen moral dalam fungsi ekonomi institusi: mendefinisikan hak milik, memfasilitasi transaksi, dan menopang kerja sama—dengan tujuan keadilan, stewardship, dan keadilan antargenerasi (Nissa, 2023). Dengan demikian, wakaf menunjukkan bagaimana hak milik dapat "dikunci" dalam desain kelembagaan untuk kepentingan publik jangka panjang (Awan et al., 2023; Nissa, 2023).

3.8 Keterkaitan dengan Maqāṣid Al-Sharīʿah dan Tujuan Distribusi (Zakat dan Mekanisme Berbagi)

Sumber-sumber yang tersedia mengaitkan hak milik dengan tujuan syariah, khususnya perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) (Lailiyah & Ghozali, 2023; Mohammed, 2018). Pada saat yang sama, prinsip berbagi dalam hak milik ditegaskan sebagai kewajiban, bukan semata amal sukarela: mekanisme redistributif seperti zakat dipahami sebagai "redeeming of rights" (penunaian hak), bukan sekadar charity (Aravik & Hamzani, 2021). Dalam formulasi prinsip hak milik Islam, zakat diposisikan sebagai instrumen implementasi aturan berbagi dan pembatasan pemusatan kekayaan (Aravik & Hamzani, 2021; Ayuniyyah et al., 2023). Di sisi lain, literatur strategi ekonomi syariah menyebut bahwa optimalisasi zakat merupakan bagian dari peran negara dalam alokasi sumber daya dan pencapaian harmoni sosial (Cattelan, 2013; Marlina et al., 2019).

Dengan menggabungkan aspek amanah, pembatasan, dan redistribusi, sumber-sumber yang tersedia menampilkan hak milik Islam sebagai perangkat untuk memastikan distribusi yang adil dan menghindari konflik sosial akibat kesenjangan, karena negara memiliki peran dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya agar tidak menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal (Cattelan, 2013; Marlina et al., 2019).

3.9 Perbandingan Singkat: Kapitalisme, Sosialisme, dan Posisi Khas Ekonomi Islam

Beberapa rujukan membandingkan sistem ekonomi: kapitalisme menekankan kepemilikan privat, sosialisme/komunisme menekankan kepemilikan negara/kolektif, sedangkan Islam mengakui kepemilikan individu namun dibatasi kepentingan umum dan syariah (Adi et al., 2024; Lailiyah & Ghozali, 2023). Literatur lain menegaskan bahwa Islam memiliki tiga tipe kepemilikan—individu, publik, dan negara—dan salah satu pembeda pentingnya ialah kepemilikan publik tidak dapat dialihkan menjadi privat, berbeda dari kecenderungan kapitalisme yang dapat mengonversi kepemilikan publik ke privat (Adi et al., 2024; Ismi & Kusumawaty, 2022). Dalam bahasa kerangka normatif, ekonomi Islam digambarkan menempuh jalan "moderasi dan keseimbangan" melalui amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial sebagai norma dasar (Fatima et al., 2018; Hafsa & ASTRÖM, 2011).

Namun, sumber-sumber juga mencatat adanya nuansa/ketegangan interpretatif dalam literatur modern: sebagian penulis menilai Islam memiliki afinitas dengan kapitalisme karena Islam mempromosikan perdagangan, hak milik privat, dan profit (Mirakhor, 2009; Yulia et al., 2023). Di sisi lain, kajian kritik identitas disiplin ekonomi Islam menyebut bahwa perkembangan ekonomi Islam modern kerap lebih banyak mendeskripsikan "apa yang bukan" (bukan kapitalisme/sosialisme) daripada membangun konten positif paradigma yang sepenuhnya khas (Yulia et al., 2023). Selain itu, studi tentang praktik dan perdebatan kontemporer juga menyebut belum ada definisi yang disepakati secara universal tentang ekonomi Islam dan ada perdebatan antara pendekatan "Islamic capitalism", "Islamic socialism", dan pendekatan yang berupaya menurunkan konsep langsung dari sumber-sumber Islam tanpa embel-embel sistem lain (Muhammad & Muhamad, 2024; Shatzmiller, 2018).

3.10 Ekstensi Kontemporer: Hak Milik atas Kekayaan Intelektual (IPR) sebagai Bagian dari Perlindungan Harta

Sejumlah sumber memperluas diskursus hak milik ke ranah kekayaan intelektual. Studi tentang IPR menyatakan bahwa meskipun IPR tidak dinyatakan secara eksplisit dalam terminologi klasik syariah, esensinya dapat dipersamakan dengan harta (māl) dan perlindungannya terkait maqāṣid al-sharīʿah, termasuk perlindungan harta (Arfah et al., 2020). Studi yang sama juga menyebut adanya fatwa MUI yang melarang pelanggaran hak kekayaan intelektual pihak lain (Arfah et al., 2020). Kajian tentang merek dagang dari perspektif hukum Islam menyatakan bahwa merek adalah aset bernilai material dan pelanggaran—pemalsuan, plagiasi, pembajakan tanpa izin—dipandang sebagai kezaliman dan dihukumi haram (Fariana & Jinan, 2023). Namun, literatur lain juga mencatat adanya perbedaan pandangan dan potensi ketegangan antara perspektif Barat dan Islam dalam ranah kekayaan intelektual (Ahyani et al., 2023; Asriadi et al., 2023).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis rujukan yang tersedia, property rights dalam ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai hak yang diakui secara hukum syariah atas penguasaan dan penggunaan sumber daya, tetapi hak tersebut: (i) berangkat dari prinsip kepemilikan ilahi dan amanah manusia (Lailiyah & Ghozali, 2023; Nissa, 2023); (ii) mengakui kepemilikan individu, publik, dan negara dengan aturan konversi yang berbeda, terutama larangan privatisasi kepemilikan publik (Aravik et al., 2022; Ismi & Kusumawaty, 2022; Mahomedy, 2013); (iii) mensyaratkan perolehan halal dan melarang sumber perolehan yang zalim/instan seperti riba atau pencurian (Aravik & Hamzani, 2021; Qurrata et al., 2025); serta (iv) menanamkan tanggung jawab sosial, larangan penimbunan, dan tuntutan sirkulasi kekayaan melalui mekanisme redistributif seperti zakat dan institusi seperti wakaf (Aravik & Hamzani, 2021; Ayuniyyah et al., 2023; Nissa, 2023).

Karena itu, hak milik dalam Islam bukan sekadar perangkat efisiensi pasar, melainkan juga instrumen normatif-institusional untuk menjaga ḥifẓ al-māl, keadilan distribusi, dan kemaslahatan publik (Lailiyah & Ghozali, 2023; Mohammed, 2018; Nissa, 2023).

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdullah, H., & Asutay, M. (2021). Constituting Islamic Corporate Governance Theory through Islamic Moral Economy (hlm. 13–35). https://doi.org/10.1108/978-1-80043-786-920211002

Adi, H. I. S., Nugroho, J. H. T., & Pratomo, R. P. (2024). Value-based management capitalism vs socialism problems in the Islamic economic. Airlangga Development Journal, 8(1), 77–83. https://doi.org/10.20473/adj.v8i1.56099

Ahyani, H., Mutmainah, N., & Slamet, M. (2023). The relevance of allocation and distribution of income in the Islamic economic perspective in Indonesia. Islamiconomic Jurnal Ekonomi Islam, 14(1). https://doi.org/10.32678/ijei.v14i1.329

Amrin, A., Sujoko, I., Asmawi, A., Suciyani, S., Hamid, A., & Amalia, E. (2023). The strategy of Sharia economics in realizing the prosperity of the Ummah in Industry 4.0. https://doi.org/10.4108/eai.19-10-2022.2329029

Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). The role of the state in the Islamic economic system: A review of Abbas Mirakhor's thought. Islamic Banking Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, 7(1), 1–22. https://doi.org/10.36908/isbank.v7i1.271

Aravik, H., Febrianti, R., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2022). Afzalur Rahman's thinking contribution to the Islamic economy from epistemological aspects to the concept of wages in Islam. Islamic Banking Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, 8(1), 97–124. https://doi.org/10.36908/isbank.v8i1.488

Arfah, A., Olilingo, F. Z., Syaifuddin, S., Dahliah, D., Nurmiati, N., & Putra, A. H. P. K. (2020). Economics during global recession: Sharia-economics as a post COVID-19 agenda. Journal of Asian Finance Economics and Business, 7(11), 1077–1085. https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no11.1077

Asriadi, A., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2023). The characteristics of property and ownership in the Islamic economy. Academy of Education Journal, 14(2), 237–244. https://doi.org/10.47200/aoej.v14i2.1547

Awan, A., Ali, W., Rehman, H. K. U., & Idrees, S. (2023). Comparative analyses of the Islamic system with other economy system in the world. Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences, 11(2), 846–856. https://doi.org/10.52131/pjhss.2023.1102.0395

Ayuniyyah, Q., Hambari, & Hakiem, H. (2023). Contribution of Zubair Hasan to Islamic economics. Al-Muzara'ah, 11(2), 155–165. https://doi.org/10.29244/jam.11.2.155-165

Bacha, O. I., & Mirakhor, A. (2019). Founding thoughts: Adam Smith, capitalism, and Islamic finance (hlm. 1–22). https://doi.org/10.1142/9789813274648_0001

Cattelan, V. (2013). Introduction: Babel, Islamic finance and Europe: Preliminary notes on property rights pluralism. https://doi.org/10.4337/9781781002513.00009

Fariana, A., & Jinan, S. (2023). The urgency of intellectual property rights in the digital era from the perspective of Sharia economic law in Indonesia. International Journal of Research in Business and Social Science, 12(8), 552–556. https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i8.2908

Fatima, N., Zubair, M., & Sarfaraz, Z. (2018). Institutional setup in market economy and Islamic property rights. Global Economics Review, III(I), 12–20. https://doi.org/10.31703/ger.2018(iii-i).02

Hafsa, Z., & Aström, O. (2011). Paradigm shift for sustainable development: The contribution of Islamic economics. Journal of Economic and Social Studies, 1(1), 73–82. https://doi.org/10.14706/jecoss11116

Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2023). Sayyid Mahmud Taleghani's economic thinking contribution to the development of the contemporary Islamic economy. Islamic Banking Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, 8(2), 239–256. https://doi.org/10.36908/isbank.v8i2.696

Ismi, H., & Kusumawaty, Y. (2022). Conflict management policy on oil palm plantations in Riau Province: Islamic review. Jurnal Kajian Peradaban Islam, 5(2), 185–193. https://doi.org/10.47076/jkpis.v5i2.130

Lailiyah, I. F. A. F., & Ghozali, M. L. (2023). The concept of property ownership in the perspective of Ibn Taimiyah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3234. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9509

Mahomedy, A. C. (2013). Islamic economics: Still in search of an identity. International Journal of Social Economics, 40(6), 556–578. https://doi.org/10.1108/03068291311321857

Marlina, R., Juliana, J., Adila, N. A., & Robbani, M. B. (2019). Islamic political economy: Critical review of economic policy in Indonesia. Review of Islamic Economics and Finance, 2(1). https://doi.org/10.17509/rief.v2i1.17783

Mirakhor, A. (2009). Towards a meeting-point between Islamic finance and globalisation. ICR Journal, 1(2), 246–275. https://doi.org/10.52282/icr.v1i2.746

Mohammed, A. R. A. (2018). Economics in an Islamic society: A theoretical exposition. Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 301–323. https://doi.org/10.31679/adamakademi.422904

Muhammad, Z. bin, & Muhamad, N. H. N. (2024). Public and private ownership guideline in Fiqh Islam. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 13(2). https://doi.org/10.6007/ijarems/v13-i2/21186

Nissa, I. K. (2023). The strategy of the Islamic economic system in Indonesia's development. Al Hukmu Journal of Islamic Law and Economics, 41–49. https://doi.org/10.54090/hukmu.147

Qurrata, V. A., Shafiai, M. H. M., Wahid, H., Alma'amun, S., & Ismail, A. G. (2025). Institutional economics from Islamic perspective: With special reference to Waqf. Sage Open, 15(4). https://doi.org/10.1177/21582440251397178

Samad, T. F. D., & Sugeng, A. (2022). The role of the Islamic economic system in achieving Fallah. Adzkiya Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 10(02), 175. https://doi.org/10.32332/adzkiya.v10i02.5295

Shatzmiller, M. (2018). Recent trends in Middle East economic history: Cultural factors and structural change in the medieval period 650–1500 (Part two). History Compass, 16(12). https://doi.org/10.1111/hic3.12511

Velayutham, S. (2014). "Conventional" accounting vs "Islamic" accounting: The debate revisited. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 5(2), 126–141. https://doi.org/10.1108/jiabr-05-2012-0026

Yulia, Y., Herinawati, H., & Rahman, M. (2023). Legal protection of small and medium industry products through trademark from an Islamic law perspective. Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law Legal Studies and Social Science (MICoLLS), 3, 0006. https://doi.org/10.29103/micolls.v3i-.321