01092 - Produksi Sekunder dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Kepatuhan Syariah, dan Tata Kelola Berkelanjutan

Secondary Production in Islamic Economic Perspective: Concept, Sharia Compliance, and Sustainable Governance

Abstract

Secondary production, which refers to industrial and manufacturing activities that process raw materials into higher-value goods, occupies a strategic position in the sectoral structure of modern economies. This article examines the concept of secondary production through the lens of Islamic economics, encompassing its normative foundations, the scope of sharia compliance, maqāṣid al-sharīʿah orientation, and institutional-financing instruments. Through a literature synthesis approach, this study shows that Islamic economics does not merely affirm the economic rationale of secondary production as a vehicle for value-added creation and structural transformation, but also places comprehensive normative boundaries upon it: prohibition of riba, gharar, maysir, haram activities, and injustice; halal compliance spanning the entire supply chain from raw materials to distribution; consumer protection; and environmental governance guided by fiqh al-bi'ah and maqāṣid al-sharīʿah. At the institutional level, Islamic banking intermediation and sharia-compliant contracts—particularly salam, istisna', and sukuk istisna'—constitute the financing architecture that links capital to real productive output. The conclusion affirms that Islamic secondary production is value-added manufacturing governed to achieve maslahah (falāḥ), through comprehensive halal processes, transactional justice, and social-environmental impact control, supported by sharia financing instruments tied to real economic activity.

Keywords: secondary production, Islamic economics, halal supply chain, maqāṣid al-sharīʿah, istisna', sharia compliance

________________________________________

Abstrak

Produksi sekunder, yang merujuk pada kegiatan industri dan manufaktur yang mengolah bahan baku menjadi barang bernilai lebih tinggi, menempati posisi strategis dalam struktur sektoral perekonomian modern. Artikel ini mengkaji konsep produksi sekunder melalui perspektif ekonomi Islam, mencakup fondasi normatifnya, ruang lingkup kepatuhan syariah, orientasi maqāṣid al-sharīʿah, serta instrumen kelembagaan dan pembiayaan. Melalui pendekatan sintesis literatur, kajian ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak sekadar mengafirmasi rasionalitas ekonomi produksi sekunder sebagai wahana penciptaan nilai tambah dan transformasi struktural, tetapi juga menempatkan batasan normatif yang komprehensif: larangan riba, gharar, maysir, aktivitas haram, dan kezaliman; kepatuhan halal yang mencakup seluruh rantai pasok dari bahan baku hingga distribusi; perlindungan konsumen; serta tata kelola lingkungan yang berpijak pada fiqh al-bi'ah dan maqāṣid al-sharīʿah. Pada tataran kelembagaan, intermediasi perbankan syariah dan akad-akad yang sesuai syariah—terutama salam, istisna', dan sukuk istisna'—membentuk arsitektur pembiayaan yang mengikat modal pada output produktif riil. Simpulan menegaskan bahwa produksi sekunder Islami adalah manufaktur bernilai tambah yang dikelola untuk mencapai maslahat (falāḥ), melalui proses halal yang komprehensif, keadilan dalam transaksi, serta pengendalian dampak sosial-lingkungan, yang didukung instrumen pembiayaan syariah yang terikat pada aktivitas ekonomi riil.

Kata Kunci: produksi sekunder, ekonomi Islam, halal supply chain, maqāṣid al-sharīʿah, istisna', kepatuhan syariah

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam peta perekonomian modern, aktivitas produksi lazim diklasifikasikan ke dalam tiga sektor: primer (ekstraksi sumber daya alam), sekunder (pengolahan/manufaktur), dan tersier (jasa). Di antara ketiganya, sektor sekunder memegang peran pivotal sebagai mesin transformasi struktural—menggeser basis ekonomi dari ketergantungan pada komoditas mentah menuju industrialisasi yang menghasilkan nilai tambah lebih besar. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, industrialisasi sektor sekunder bahkan telah ditetapkan sebagai prioritas kebijakan pembangunan ekonomi.

Namun, di tengah urgensi industrialisasi tersebut, muncul pertanyaan kritis yang belum banyak dibahas secara sistematis: bagaimana ekonomi Islam memposisikan dan mengatur produksi sekunder? Pertanyaan ini relevan mengingat ekonomi Islam bukan sekadar sistem pembiayaan berbasis akad, melainkan kerangka normatif komprehensif yang memandu seluruh dimensi aktivitas ekonomi—mulai dari orientasi tujuan, batas-batas etis, hingga tata kelola kelembagaan.

Artikel ini bertujuan untuk menyajikan kajian sistematis tentang konsep produksi sekunder dalam perspektif ekonomi Islam, dengan menjawab empat pertanyaan utama: (1) Bagaimana produksi sekunder didefinisikan secara ekonomi dan hukum?; (2) Apa batasan normatif dan orientasi tujuan yang digariskan ekonomi Islam bagi produksi sekunder?; (3) Sejauh mana kepatuhan syariah berlaku dalam sistem produksi sekunder—dari input, proses, hingga output?; dan (4) Instrumen kelembagaan-pembiayaan apa yang disediakan ekonomi Islam untuk mendukung produksi sekunder yang sesuai syariah?

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan sintesis literatur (literature synthesis) yang bersifat kualitatif-konseptual. Sumber-sumber yang disintesis mencakup literatur akademik tentang ekonomi Islam, kebijakan sektor industri, hukum perindustrian Indonesia, halal supply chain management, maqāṣid al-sharīʿah, pembiayaan syariah, serta tata kelola lingkungan berbasis fiqh. Proses sintesis dilakukan dengan mengidentifikasi, memetakan, dan mengintegrasikan argumen-argumen kunci dari sumber-sumber tersebut ke dalam kerangka konseptual yang koheren tentang produksi sekunder dalam perspektif ekonomi Islam.

________________________________________

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konsep Produksi Sekunder dalam Ekonomi

Dalam klasifikasi sektoral perekonomian, sektor sekunder merujuk pada kegiatan industri/manufaktur (industri pengolahan) yang mengolah input menjadi output bernilai tambah, sehingga berbeda dari sektor primer yang bertumpu pada komoditas mentah (Albar & Ratnasari, 2022; Setyaningsih et al., 2019). Literatur tentang kebijakan sektoral di Indonesia juga memetakan arah pengembangan sektor prioritas ke sektor sekunder, yakni bidang usaha yang terkait industri pengolahan seperti makanan dan minuman, tekstil/pakaian, serta kimia (Albar & Ratnasari, 2022). Dalam kerangka ini, sektor sekunder dipahami sebagai basis transformasi struktural karena menggeser aktivitas ekonomi dari produksi primer menuju pengolahan/industrialisasi yang meningkatkan nilai tambah (Albar & Ratnasari, 2022; Hanafi, 2024).

Definisi "industri" sebagai representasi sektor sekunder dijelaskan dalam rujukan ekonomi dan hukum. Literatur yang menukil konsep Sukirno menyebut industri sebagai kegiatan ekonomi sektor sekunder (contoh: pabrik tekstil, pabrik perakitan, pabrik rokok) (Setyaningsih et al., 2019). Sejalan dengan itu, rujukan terhadap UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian menegaskan bahwa industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah/bahan baku/barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang bernilai lebih tinggi, termasuk desain dan rekayasa industri (Nugroho & Kurnia, 2021; Setiawan, 2019; Setyaningsih et al., 2019). Dengan demikian, secara ekonomi, produksi sekunder dapat dirumuskan sebagai proses pengolahan (processing/manufacturing) untuk menghasilkan nilai tambah melalui transformasi input (bahan baku/antara) menjadi barang yang lebih siap digunakan (Nugroho & Kurnia, 2021; Setiawan, 2019; Setyaningsih et al., 2019).

3.2 Produksi Sekunder dalam Ekonomi Islam: Orientasi Tujuan dan Batasan Normatif

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi (termasuk produksi) diposisikan sebagai bagian dari tatanan yang dipandu nilai moral. Kerangka yang menegaskan Islam sebagai sistem yang tidak memisahkan dimensi sosial–ekonomi–spiritual (komprehensif) digunakan untuk menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi perlu dijalankan dengan keseimbangan nilai material dan moral (Elasrag, 2010; Nugroho & Kurnia, 2021). Secara konseptual, ekonomi Islam dipahami sebagai kerangka untuk menilai keputusan ekonomi agar pertukaran menghasilkan kemaslahatan bersama (win/win), dan menolak transaksi yang membuat satu pihak "menang" dengan mengorbankan pihak lain (Sulaiman et al., 2023). Prinsip etika ini relevan langsung bagi produksi sekunder, karena manufaktur menciptakan relasi pemasok–produsen–konsumen yang rentan pada asimetri informasi, eksploitasi, dan pemindahan risiko.

Tujuan produksi dalam ekonomi Islam dijelaskan sebagai upaya manusia yang tidak semata mengubah bentuk fisik, tetapi juga terkait dimensi moral untuk mencapai tujuan hidup (kebahagiaan dunia–akhirat) (Elasrag, 2010). Literatur produksi Islam menegaskan bahwa tujuan produksi adalah memaksimalkan maslahat, sementara keuntungan diperbolehkan selama diambil secara wajar dan tidak merugikan konsumen (prinsip keadilan dalam pengambilan laba) (Elasrag, 2010). Dalam sintesis ini, produksi sekunder (manufaktur) yang Islami bukan hanya "mengolah bahan baku", melainkan juga harus mengarahkan nilai tambah tersebut kepada maslahat dan keadilan (bukan sekadar profit maksimal), konsisten dengan orientasi maqāṣid al-sharīʿah (tujuan syariah) sebagai tujuan umum aktivitas ekonomi (Elasrag, 2010; Hanafi, 2024).

Batasan normatif utama yang sering ditegaskan dalam literatur adalah larangan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah. Studi tentang sistem ekonomi dan keuangan Islam menempatkan nilai moral seperti fairness/justice/equity sebagai bagian dari paradigma, dan menyebut ciri sentralnya berupa larangan riba, gharar, maysir, serta aktivitas bisnis yang tidak halal (Hanzala et al., 2021). Literatur perbankan syariah di Indonesia juga mengulang batasan bahwa kegiatan usaha tidak boleh mengandung riba, maisir, gharar, haram, dan zalim, serta harus memuat nilai keadilan, kebersamaan, kesetaraan, dan kemanfaatan (Cahyadin et al., 2020). Karena produksi sekunder adalah aktivitas bisnis berskala organisasi (pabrik/UMKM pengolahan), maka kepatuhan terhadap larangan tersebut menjadi parameter "kesyariahan" proses produksi dan hasilnya, bukan hanya akad pembiayaannya (Cahyadin et al., 2020; Hanzala et al., 2021).

3.3 Ruang Lingkup Produksi Sekunder yang Sharia-Compliant: Halal sebagai Standar Input–Proses–Output

3.3.1 Halal Mencakup Keseluruhan Proses Manufaktur dan Rantai Pasok

Literatur halal menekankan bahwa konsep halal bersifat luas: bukan hanya status bahan, tetapi juga seluruh proses persiapan, manufaktur, dan pemrosesan (Shahrin et al., 2023). Bahkan, pemahaman halal yang luas ini diperluas sampai ke rantai pasok: dari pemilihan bahan, persiapan, proses produksi/manufaktur, penyimpanan, transfer, distribusi, hingga penyajian/layanan kepada konsumen, yang harus memenuhi standar halal sekaligus etika (Shahrin et al., 2023). Kerangka "halal product process" dalam regulasi Indonesia juga dipaparkan sebagai rangkaian aktivitas untuk menjamin kehalalan produk meliputi pengadaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian (Susanti, 2024). Konsekuensinya, produksi sekunder menurut ekonomi Islam harus dipahami sebagai sistem produksi (bukan sekadar tahap pabrik), karena tanggung jawab syariahnya meliputi "dari hulu ke hilir" (Shahrin et al., 2023; Susanti, 2024).

3.3.2 Halal Supply Chain sebagai Tata Kelola Produksi Sekunder

Konsep halal supply chain management dirumuskan sebagai penyesuaian pengadaan bahan untuk produksi, pemrosesan, pemasaran, promosi sampai produk siap dikonsumsi agar sesuai standar halal (Susanti, 2024). Literatur yang sama merinci empat aktivitas utama: halal procurement, halal manufacturing, halal distribution, halal logistics (Susanti, 2024). Kerangka ini sangat relevan untuk produksi sekunder/manufaktur karena menempatkan pabrik sebagai simpul (node) yang harus terkoneksi secara patuh syariah dengan pemasok bahan baku dan jejaring distribusi, bukan berdiri sendiri (Shahrin et al., 2023; Susanti, 2024).

3.3.3 Pencegahan Kontaminasi dan Kepatuhan Peralatan/Manufaktur

Beberapa studi menegaskan bahwa kepatuhan halal dalam manufaktur menuntut kontrol terhadap kemungkinan kontaminasi. Kajian kebijakan halal menegaskan bahwa makanan tidak boleh dipersiapkan/dimanufaktur menggunakan peralatan yang terpapar substansi dari hewan yang dilarang oleh hukum Islam (Fuadah & Fauzi, 2019). Studi mengenai tantangan halal juga menegaskan kewajiban bahwa seluruh lini operasi halal harus mencakup packaging, marketing, manufacturing, logistics, dan aktivitas lain yang relevan (Hossin et al., 2023), serta menempatkan masalah bahan baku dan rantai pasok sebagai tantangan penting dalam praktik industri (Hossin et al., 2023). Literatur lain dalam konteks Malaysia menyatakan ide pokok bahwa produk manufaktur harus bebas kontaminasi dan tidak mengandung bahan haram selama persiapan, produksi, dan penyimpanan (Syamsuri et al., 2022). Maka, dalam produksi sekunder perspektif ekonomi Islam, "halal-by-design" menuntut rancangan proses dan pengendalian mutu yang meminimalkan peluang kontaminasi dari input, fasilitas, hingga penyimpanan (Fuadah & Fauzi, 2019; Hossin et al., 2023; Syamsuri et al., 2022).

3.3.4 Sertifikasi Halal sebagai Sinyal Kepatuhan dan Perlindungan Konsumen

Sertifikasi halal dipahami sebagai indikasi kepada konsumen bahwa produk telah bersumber, diproduksi, dan didistribusikan sesuai kriteria Islam yang ketat (Witro, 2024). Dalam konteks hukum Indonesia, rujukan tentang halal product process juga menegaskan kewajiban sertifikasi halal untuk produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia (Susanti, 2024). Karena preferensi pasar atas label halal dapat memengaruhi keputusan konsumen dan berdampak pada kepercayaan serta kinerja ekonomi industri, maka sertifikasi halal menjadi bagian dari tata kelola produksi sekunder yang konsisten dengan perlindungan konsumen Muslim (Susanti, 2024; Witro, 2024).

Selain itu, literatur hukum–Islam tentang perlindungan konsumen menegaskan bahwa dari perspektif Islam, penjualan produk yang cacat atau membahayakan tidak diperbolehkan, dan konsumen berhak mengembalikan/menukar atau menuntut kompensasi bila ada kerugian (Azam & Abdullah, 2024). Klaim ini memperluas cakupan "produksi sekunder Islami" dari sekadar halal bahan menjadi juga keselamatan/ketidak-mudaratan produk, yang relevan pada industri manufaktur yang menghasilkan barang konsumsi massal (Azam & Abdullah, 2024; Witro, 2024).

3.4 Produksi Sekunder dan Maqāṣid al-Sharīʿah: Nilai Tambah, Maslahat, dan Risiko Sosial–Lingkungan

3.4.1 Industrialisasi, Nilai Tambah, dan Transformasi Struktural

Kajian industrialisasi desa di Indonesia menyatakan bahwa industrialisasi dipandang perlu bagi negara berkembang karena mempunyai nilai tambah tinggi bagi pertumbuhan ekonomi, sekalipun menimbulkan isu keamanan lingkungan yang lebih rendah (Hanafi, 2024). Literatur sektor prioritas juga menekankan bahwa ekonomi yang mengandalkan manufaktur mampu memberi nilai lebih besar pada PDB dibanding produksi sektor primer yang mengandalkan distribusi barang mentah (Albar & Ratnasari, 2022). Ini menguatkan basis ekonomi dari produksi sekunder: ia menjadi wahana penciptaan nilai tambah dan ekspansi kapasitas produksi melalui pengolahan (Albar & Ratnasari, 2022; Hanafi, 2024).

Namun, beberapa literatur juga menggarisbawahi sisi lain: dorongan pertumbuhan yang menitikberatkan pada sektor sekunder (manufaktur) dan tersier dapat memiliki keterbatasan daya serap tenaga kerja dibanding sektor primer tertentu (Farooq et al., 2018). Dengan demikian, dari sudut pandang maqāṣid (maslahat sosial), strategi produksi sekunder memerlukan desain kebijakan dan kelembagaan agar nilai tambah tidak hanya terkonsentrasi, tetapi juga mendukung pemerataan kesempatan kerja dan kesejahteraan (Farooq et al., 2018; Hanafi, 2024).

3.4.2 Maqāṣid al-Sharīʿah sebagai Tujuan Umum Aktivitas Ekonomi dan Produksi

Literatur maqāṣid menegaskan bahwa tujuan umum aktivitas ekonomi dalam Islam—baik mikro maupun makro—adalah mencapai maqāṣid al-sharīʿah dan maslahat yang mengarah pada falāḥ (Hanafi, 2024). Literatur produksi Islam juga menegaskan tujuan memaksimalkan maslahat serta pengambilan keuntungan yang adil (tidak merugikan konsumen) (Elasrag, 2010). Kerangka konseptual ini menuntut agar produksi sekunder tidak dipahami sekadar sebagai "pabrik menghasilkan output", tetapi sebagai proses pencapaian maslahat melalui produk yang halal, aman, adil dalam harga/laba, dan tidak menimbulkan mudarat sosial (Azam & Abdullah, 2024; Elasrag, 2010; Witro, 2024).

3.4.3 Dimensi Lingkungan: dari Larangan Mudarat menuju Tata Kelola Keberlanjutan

Sejumlah rujukan mengaitkan aktivitas industri dengan kewajiban menjaga kepentingan pihak lain dan lingkungan. Literatur perspektif ekonomi Islam menegaskan bahwa aktivitas ekonomi untuk kesejahteraan diri tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan orang lain (Nugroho & Kurnia, 2021). Studi produksi restoran Muslim juga memasukkan prinsip pencegahan kerusakan lingkungan dalam praktik produksi (misalnya menyediakan tempat khusus limbah) sebagai bagian dari implementasi produksi Islami (Elasrag, 2010). Sementara itu, kajian industrialisasi desa menyatakan adanya ketegangan: industrialisasi memberi manfaat pada beberapa dimensi maqāṣid (misalnya hifẓ al-māl dan hifẓ al-bī'ah disebut sebagai perspektif yang memperoleh manfaat), tetapi juga berpotensi memunculkan kerusakan lingkungan dan degradasi moral sehingga tidak seluruhnya dapat dikategorikan sebagai maslahat pada dimensi lain (Hanafi, 2024). Artinya, produksi sekunder dalam ekonomi Islam perlu menempatkan kontrol lingkungan dan sosial sebagai bagian dari "maqāṣid compliance," bukan biaya eksternal yang diabaikan (Elasrag, 2010; Hanafi, 2024).

Dalam konteks praktik, kajian green accounting pada entitas manufaktur pengalengan ikan menegaskan bahwa prinsip ekonomi Islam (melalui fiqh al-bi'ah dan maqāṣid syariah) mendukung konservasi lingkungan, dan contoh implementasinya meliputi upaya pengelolaan limbah, kolaborasi dengan pihak eksternal (instansi lingkungan), serta integrasi biaya perlindungan lingkungan ke operasi (Mais & Engkur, 2019). Kajian perbankan hijau/digital juga menemukan bahwa alokasi pembiayaan bank syariah pada beberapa sektor (termasuk manufaktur) berkorelasi negatif dan kuat dengan indeks kualitas lingkungan, sehingga bank syariah perlu meningkatkan pengawasan dan pendampingan dampak lingkungan dari aktivitas bisnis sektor-sektor tersebut (Pattanaik & Nayak, 2014). Dua temuan ini jika disintesiskan menunjukkan bahwa produksi sekunder Islami memerlukan "dua lapis" tata kelola: (i) tata kelola internal perusahaan (mis. green accounting/CSR lingkungan), dan (ii) tata kelola eksternal melalui pembiayaan dan pengawasan lembaga keuangan syariah agar dampak lingkungan tidak bertentangan dengan tujuan syariah (Mais & Engkur, 2019; Pattanaik & Nayak, 2014).

3.5 Instrumen Kelembagaan dan Pembiayaan: Bagaimana Ekonomi Islam Mendukung Produksi Sekunder

3.5.1 Peran Intermediasi Perbankan Syariah untuk Sektor Produktif (termasuk Manufaktur)

Studi empiris tentang peran bank syariah di Indonesia menegaskan bahwa melalui fungsi intermediasi, bank syariah menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan untuk tujuan produktif, serta pembiayaan bank syariah berperan dalam peningkatan aktivitas ekonomi dan penciptaan kerja (meskipun kontribusinya disebut tidak terlalu besar) (Putri et al., 2021). Studi lain juga menegaskan bahwa pembiayaan bank syariah didistribusikan untuk membiayai aktivitas bisnis sektor riil sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat melalui peningkatan produksi barang/jasa dan pendapatan, yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Rusmita et al., 2020). Karena manufaktur adalah inti produksi sekunder, maka dukungan pembiayaan syariah pada sektor riil dapat dibaca sebagai mekanisme penguatan kapasitas produksi sekunder sepanjang konsisten dengan prinsip syariah (Putri et al., 2021; Rusmita et al., 2020).

Dalam konteks kebijakan sektoral, pemetaan sektor prioritas Indonesia menunjukkan arah pembangunan yang condong pada sektor sekunder (industri pengolahan), didorong permintaan domestik dan luar negeri, serta dinilai strategis karena banyak tenaga kerja industri berada pada skala UMKM (Albar & Ratnasari, 2022). Literatur penguatan produktivitas industri halal di Indonesia juga menyarankan bahwa pengembangan industri (yang secara struktur didominasi industri pengolahan) perlu dukungan pembiayaan dari perbankan syariah untuk industri halal dan juga sektor pertanian agar pembangunan berkelanjutan dapat ditopang dari sisi hulu–hilir (Hasan, 2021). Sintesisnya: produksi sekunder dalam ekonomi Islam tidak hanya konsep mikro (pabrik), tetapi juga agenda meso–makro yang memerlukan pembiayaan syariah agar kapasitas produksi dan produktivitas meningkat tanpa melanggar prinsip halal dan tanpa mengabaikan relasi hulu (sektor primer) (Albar & Ratnasari, 2022; Hasan, 2021).

3.5.2 Akad yang Relevan untuk Produksi Sekunder: Salam dan Istisna' (serta Sukuk Istisna')

Literatur keuangan Islam menjelaskan mekanisme pembiayaan yang terkait langsung dengan aktivitas produksi/manufaktur. Salam disebut digunakan untuk membiayai kegiatan komersial dan industrial, khususnya fase sebelum produksi dan ekspor komoditas (dengan pembelian melalui salam dan pemasaran) (Sulaiman et al., 2023). Istisna' dijelaskan sebagai pembiayaan berbasis manufaktur/commissioned manufacturing: bank mengambil tanggung jawab untuk "memesan" pembuatan barang sesuai spesifikasi nasabah pada harga dan waktu penyerahan tertentu, seringkali melalui kontrak paralel karena bank tidak memproduksi langsung (Imamuddin et al., 2022). Literatur lain juga menempatkan kontrak non-PLS sebagai praktik umum untuk pembiayaan kredit konsumen dan korporasi, termasuk asset rental dan manufacturing (Rahman & Ahmad, 2024). Dengan demikian, ekonomi Islam menyediakan perangkat kontraktual yang secara desain dikaitkan dengan output riil (barang yang diproduksi), sehingga secara konseptual selaras dengan karakter produksi sekunder (Imamuddin et al., 2022; Rahman & Ahmad, 2024).

Pada skala proyek besar, kajian sukuk menyebut sukuk istisna' sebagai perjanjian kontraktual untuk manufaktur barang/komoditas dan digunakan untuk pendanaan proyek real estate, proyek industri besar, atau peralatan besar (construction/manufacturing financing) (Febriani et al., 2023). Literatur moneter Islam juga mengaitkan instrumen sukuk dengan dorongan terhadap industrialisasi dan aktivitas ekonomi produktif, serta membahas usulan mekanisme istisna' berbasis qard hasan untuk menghindari riba dalam pembiayaan produsen/manufaktur (Ikasati & Nahidloh, 2023). Sintesis dari rujukan ini: dukungan ekonomi Islam terhadap produksi sekunder tidak hanya hadir pada level etika produksi, tetapi juga pada level arsitektur pembiayaan (akad dan pasar keuangan syariah) yang ditujukan untuk mengikat pembiayaan dengan output manufaktur secara riil dan menghindari riba (Febriani et al., 2023; Hanzala et al., 2021; Ikasati & Nahidloh, 2023).

3.6 Contoh Bentuk Produksi Sekunder yang Relevan dengan Ekonomi Islam

Karena sektor sekunder dipetakan sebagai industri pengolahan/manufaktur, contoh yang eksplisit disebut sebagai bagian dari sektor tersebut dalam pemetaan sektor prioritas adalah industri pengolahan makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, serta kimia (Albar & Ratnasari, 2022). Literatur tentang industri halal juga mendeskripsikan "industri halal" sebagai kegiatan industri yang dimulai dari perolehan bahan baku sampai menghasilkan produk halal dengan sumber daya dan metode yang diizinkan syariah; serta menekankan bahwa operasi industri halal mencakup packaging, marketing, manufacturing, logistics, supply, dan aktivitas lain (Hossin et al., 2023). Maka, manufaktur makanan-minuman halal, manufaktur tekstil/pakaian yang menjaga prinsip halal dan keadilan, atau industri kimia/farmasi yang memperhatikan rantai pasok dan material dapat diposisikan sebagai contoh produksi sekunder yang memerlukan kepatuhan proses dan tata kelola halal menyeluruh (Albar & Ratnasari, 2022; Hossin et al., 2023; Susanti, 2024).

Perlu dicatat, literatur halal juga menekankan bahwa bahkan ketika bahan dasar "umumnya halal", produk olahan tetap memerlukan perhatian karena aditif/penguat rasa atau proses/manufakturnya dapat mengubah status halal, sehingga verifikasi proses menjadi krusial pada produk olahan (Fuadah & Fauzi, 2019; Shahrin et al., 2023). Ini memperkuat argumen bahwa produksi sekunder dalam ekonomi Islam harus menempatkan pengendalian proses dan rantai pasok sebagai inti, bukan aksesori (Shahrin et al., 2023; Susanti, 2024).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis rujukan ekonomi, hukum industri, dan literatur ekonomi Islam, dapat dirumuskan definisi operasional produksi sekunder dalam perspektif ekonomi Islam sebagai berikut:

Pertama, produksi sekunder adalah aktivitas industri/manufaktur (sektor sekunder) yang mengolah bahan mentah/baku/antara menjadi barang bernilai lebih tinggi, termasuk desain dan rekayasa industri (Nugroho & Kurnia, 2021; Setiawan, 2019; Setyaningsih et al., 2019).

Kedua, dalam ekonomi Islam, produksi sekunder harus diarahkan untuk maslahat dan keadilan (keuntungan wajar tanpa merugikan konsumen) serta tunduk pada larangan riba, gharar, maysir, aktivitas haram, dan kezaliman (Cahyadin et al., 2020; Elasrag, 2010; Hanzala et al., 2021).

Ketiga, kepatuhan syariah pada produksi sekunder bersifat end-to-end, mencakup bahan, proses manufaktur, fasilitas/peralatan (pencegahan kontaminasi), penyimpanan, distribusi, hingga sertifikasi dan perlindungan konsumen (Azam & Abdullah, 2024; Fuadah & Fauzi, 2019; Shahrin et al., 2023; Susanti, 2024; Syamsuri et al., 2022; Witro, 2024).

Keempat, dukungan kelembagaan–pembiayaan ekonomi Islam terhadap produksi sekunder hadir melalui intermediasi bank syariah pada sektor produktif dan penggunaan akad yang terkait produksi/manufaktur (mis. salam, istisna', termasuk sukuk istisna' untuk proyek besar) (Febriani et al., 2023; Imamuddin et al., 2022; Putri et al., 2021; Rusmita et al., 2020; Sulaiman et al., 2023).

Kelima, karena manufaktur dapat berdampak lingkungan, perspektif maqāṣid dan fiqh al-bi'ah mendorong tata kelola keberlanjutan (mis. green accounting/pengawasan dampak) agar nilai tambah industri tidak dibayar dengan mudarat sosial–lingkungan (Hanafi, 2024; Mais & Engkur, 2019; Pattanaik & Nayak, 2014).

Dengan rumusan ini, "produksi sekunder menurut ekonomi Islam" dapat dipahami sebagai manufaktur bernilai tambah yang dikelola untuk mencapai maslahat (falāḥ), melalui proses halal-komprehensif, keadilan dalam transaksi dan kualitas produk, serta pengendalian dampak sosial-lingkungan, didukung instrumen pembiayaan syariah yang terikat pada aktivitas riil (Elasrag, 2010; Febriani et al., 2023; Hanafi, 2024; Hanzala et al., 2021; Susanti, 2024).

________________________________________

Daftar Pustaka

Albar, M., & Ratnasari, R. T. (2022). Analysis of the Effect of Consumption Expenditure, Foreign Direct Investment, and Manufacturing Industry moderated by Labor force on Growth of Economy of OIC Countries during the Covid-19 Pandemic. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 9(6), 787–799. https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp787-799

Azam, M. S. E., & Abdullah, M. A. (2024). SMEs, Employment Generation, and Islamic Finance. International Journal of Islamic Economics and Finance (Ijief), 7(1), 433–454. https://doi.org/10.18196/ijief.v7i1.18632

Cahyadin, M., Sarmidi, T., & Nurrachma, E. A. (2020). The Readiness of Islamic Banking in Indonesia to Implement Digital and Green Banking. Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan, 20(2), 176–192. https://doi.org/10.23917/jep.v20i2.6757

Elasrag, H. (2010). Global Financial Crisis and Islamic Finance. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.1591563

Farooq, M. O., Taher, N. E., & Alkhenaizi, A. A. (2018). Sectoral Distribution and Islamic Finance: Comparative Study of Conventional and Islamic Banks in Bahrain. Journal of Islamic Financial Studies, 04(02), 103–121. https://doi.org/10.12785/jifs/040203

Febriani, S., Hak, N., & Hariyadi, R. (2023). Business Feasibility Study Analysis in Islamic Economics Review (Study of Marketing and Operational Management Aspects in the Mischa Crackers Industry in Kampung Melayu District). Sharia Economic and Management Business Journal (Sembj), 4(3), 75–85. https://doi.org/10.62159/sembj.v4i3.1203

Fuadah, N., & Fauzi, R. Moh. Q. (2019). Externalities in Water Santri Sidogiri Natural Resources Perspective Islamic Economy. Kne Social Sciences, 3(13), 85. https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4197

Hanafi, M. (2024). Economic Rights of Women under Sokoto Caliphate: A Lesson for Contemporary Women in Nigeria. Spektra Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 6(1), 13–32. https://doi.org/10.34005/spektra.v6i1.3592

Hanzala, M. H., Kartika, B., Latiff, N. H. M., & Razali, M. A. (2021). Halal Industry: Challenges and Emerging Opportunities in the Economy of India. Journal of Halal Industry & Services, 4(1). https://doi.org/10.36877/jhis.a0000257

Hasan, Z. (2021). Making Indonesia as Integrated Halal Zone and World Halal Sector Hub Through the Implementation of Halal Supply Chain. Journal of Islamic Economic and Business Research, 1(1), 1–14. https://doi.org/10.18196/jiebr.v1i1.11529

Hossin, M. M. I., Azam, Md. S., & Hossain, Md. S. (2023). Understanding the Concept of SMEs in Driving Economic Growth and Development in Bangladesh. International Journal of Finance Economics and Business, 2(3), 195–204. https://doi.org/10.56225/ijfeb.v2i3.147

Ikasati, N., & Nahidloh, S. (2023). The Efforts of the Independence of MTA Pesantren Putri Al-Amien in Developing the Halal Ecosystem in the Economic Field from the Perspective of PP No. 39 of 2021 Concerning PBJPH. Proceeding of Annual Conference on Islamic Economy and Law, 2(2), 70–83. https://doi.org/10.21107/aciel.v2i2.249

Imamuddin, M., Zaharuddin, M., Andryadi, A., Isnaniah, I., & Artika, F. S. (2022). The Era of Industrial Revolution 4.0 and the Existence of Islamic Education. Tadris Jurnal Pendidikan Islam, 17(1), 198–210. https://doi.org/10.19105/tjpi.v17i1.5178

Mais, R. G., & Engkur. (2019). Influence of Industrial Type, Return on Asset, Company Size, and Institutional Ownership of Islamic Social Reporting Disclosure. https://doi.org/10.2991/aicar-18.2019.37

Nugroho, M. R., & Kurnia, A. S. (2021). The Effectiveness of Banking Countercyclical Policies in the Development of Priority Economic Sectors in Indonesia. Global Review of Islamic Economics and Business, 9(1), 001–017. https://doi.org/10.14421/grieb.2021.091-01

Pattanaik, F., & Nayak, N. C. (2014). Macroeconomic Determinants of Employment Intensity of Growth in India. Margin the Journal of Applied Economic Research, 8(2), 137–154. https://doi.org/10.1177/0973801013519997

Putri, D. M., Putri, S. F., Syariati, D., Huda, I., & Mahirah, M. (2021). Revealing the Sharia Accounting Practice at East Java MSMEs to Support Halal Business Climate. https://doi.org/10.4108/eai.22-7-2020.2307897

Rahman, M. M., & Ahmad, Z. (2024). Ensuring Halal Product Integrity and an Investigative Study of U.S Policy Practices. Journal of World Science, 3(1), 58–68. https://doi.org/10.58344/jws.v3i1.528

Rusmita, S. A., Ryandono, M. N. H., Filianti, D., & Salleh, M. C. M. (2020). Islamic Economic Students Knowledge and Attitude Toward Halal Pharmacy Product in East Java, Indonesia. Al-Uqud Journal of Islamic Economics, 5(1), 1–15. https://doi.org/10.26740/al-uqud.v5n1.p1-15

Setiawan, I. (2019). The Role of Islamic Banking in the Development of Economic Sectors in Indonesia. International Journal of Applied Business Research, 1(02), 88–99. https://doi.org/10.35313/ijabr.v1i02.70

Setyaningsih, P., Aziz, R. M., & Hadiyati, P. (2019). Analysis of Ziswaf, Production Index and Sharia Stock Index on Economic Growth. Jurnal Pasar Modal Dan Bisnis, 1(2), 221–242. https://doi.org/10.37194/jpmb.v1i2.32

Shahrin, A. A., Fawaid, Y., Masruroh, N., Umamah, L., & Hariyanto, A. F. D. (2023). The Village Industrialization and Civilization: A Critical Reading. Tsaqafah, 19(2), 429–462. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v19i2.9354

Sulaiman, N. S., Abdullah, R., & Hashim, N. (2023). Halal Industry Development in Brunei Darussalam: Realities and Challenges. Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14308

Susanti, Y. (2024). The Halal Fashion Concept: Islamization or Commercial Activity? Kne Social Sciences. https://doi.org/10.18502/kss.v9i16.16273

Syamsuri, S., Nadhilah, N., & Masrifah, A. R. (2022). Halal Industry Products influence on Current Account in OIC Economics in Asia on 2015–2019. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 3401. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5407

Witro, D. (2024). State Islamic University Students' Perceptions of Israel-Affiliated Products: A Study After the Fatwa of Indonesian Ulema Council No. 83 of 2023 Concerning the Law on Support for the Palestinian Struggle. Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam, 145–160. https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.10554