01091 - Produksi Primer Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Konseptual Dan Normatif

Primary Production in Islamic Economic Perspective: A Conceptual and Normative Study

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep produksi primer dalam perspektif ekonomi Islam secara konseptual dan normatif. Produksi primer dipahami sebagai aktivitas ekonomi yang bertumpu pada pemanfaatan langsung kekayaan primer berupa tanah, air, dan kandungan bumi/mineral, yang secara sektoral mencakup pertanian dan aktivitas ekstraktif. Berbeda dari pendekatan konvensional yang menempatkan produksi semata sebagai kegiatan teknis, ekonomi Islam mengintegrasikan dimensi moral, sosial, dan ekologis ke dalam aktivitas produksi. Melalui kajian literatur, artikel ini menunjukkan bahwa produksi primer menurut ekonomi Islam harus berada dalam koridor halal dan anti-kezaliman, berorientasi maslahah dan kesejahteraan, ditopang keadilan institusional melalui distribusi pra-produksi yang adil, serta menjaga kelestarian lingkungan. Landasan normatifnya bertumpu pada tauhid, konsep khilafah, dan maqāṣid al-syarī'ah. Kerangka Muhammad Baqir al-Sadr tentang kekayaan primer dan distribusi pra-produksi menjadi rujukan penting dalam menelaah tata kelola sumber daya alam yang adil. Artikel ini menyimpulkan bahwa produksi primer dalam ekonomi Islam merupakan aktivitas yang sekaligus teknis, moral, sosial, dan ekologis.

Kata kunci: produksi primer, ekonomi Islam, maslahah, distribusi pra-produksi, sumber daya alam

________________________________________

Abstract

This article examines the concept of primary production from an Islamic economic perspective, both conceptually and normatively. Primary production is understood as economic activity based on the direct utilization of primary wealth, namely land, water, and earth/mineral contents, which sectorally encompasses agriculture and extractive activities. Unlike the conventional approach that treats production merely as a technical activity, Islamic economics integrates moral, social, and ecological dimensions into production activities. Through a literature review, this article demonstrates that primary production in Islamic economics must operate within the boundaries of the lawful (halal) and anti-oppression principles, be oriented toward maslahah and welfare, be supported by institutional justice through equitable pre-production distribution, and preserve the environment. Its normative foundation rests on tawhid, the concept of khilafah, and maqāṣid al-syarī'ah. Muhammad Baqir al-Sadr's framework on primary wealth and pre-production distribution serves as an important reference in examining just natural resource governance. This article concludes that primary production in Islamic economics is simultaneously a technical, moral, social, and ecological activity.

Keywords: primary production, Islamic economics, maslahah, pre-production distribution, natural resources

________________________________________

1. Pendahuluan

Produksi merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem ekonomi, baik konvensional maupun Islam. Namun, perbedaan mendasar terletak pada landasan nilai yang menopanginya. Dalam ekonomi Islam, aktivitas produksi tidak dapat dipisahkan dari kerangka moral, etika, dan norma yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu kategori produksi yang memiliki relevansi strategis sekaligus rentan terhadap dampak sosial-ekologis adalah produksi primer, yakni kegiatan ekonomi yang secara langsung memanfaatkan sumber daya alam.

Produksi primer—yang mencakup pertanian, pertambangan, dan aktivitas ekstraktif lainnya—menjadi isu penting dalam diskursus ekonomi Islam karena menyentuh persoalan amanah pengelolaan sumber daya alam, keadilan distribusi, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Sayangnya, kajian yang secara khusus dan sistematis merumuskan konsep produksi primer dalam bingkai ekonomi Islam masih terbatas.

Artikel ini bertujuan menyajikan kajian konseptual dan normatif tentang produksi primer menurut ekonomi Islam melalui sintesis literatur yang relevan, mencakup pemikiran klasik hingga kontemporer. Pembahasan meliputi definisi dan kerangka umum produksi dalam ekonomi Islam, karakteristik produksi primer, landasan normatifnya, faktor-faktor produksi, tata kelola sumber daya alam, prinsip etika, serta aplikasinya pada sektor pertanian dan pertambangan.

________________________________________

2. Pembahasan

2.1 Produksi dalam Ekonomi Islam sebagai Kerangka Umum

Dalam ekonomi Islam, produksi dipahami sebagai aktivitas ekonomi yang bersifat fundamental dan menempati posisi kunci karena konsumsi dan distribusi tidak berjalan tanpa didahului produksi (Widuri & Saripudin, 2022). Produksi juga dipahami sebagai proses membuat barang menjadi "lebih berguna" untuk memenuhi kebutuhan manusia (Widuri & Saripudin, 2022). Karena ekonomi Islam tidak memisahkan aktivitas ekonomi dari nilai (iman, etika, dan norma), maka produksi tidak dinilai semata sebagai kegiatan teknis penciptaan output, tetapi terikat pada koridor syariat serta orientasi kemaslahatan (maslahah) (Furqani & Hamid, 2020).

Sejalan dengan itu, literatur ekonomi Islam menekankan bahwa produsen tidak boleh terjerumus pada praktik yang menyimpang, misalnya memproduksi yang bertentangan dengan ketentuan syariat atau menimbulkan kerusakan, sebab Al-Qur'an dan Sunnah menjadi rujukan moral dalam aktivitas produksi (Kambali, 2018; Putri & Hasibuan, 2023). Karena itu, produksi dalam ekonomi Islam bukan sekadar menghasilkan materi, tetapi juga harus mewujudkan manfaat (utility) yang bernilai moral dan sosial (Widuri & Saripudin, 2022).

2.2 Definisi Produksi Primer: Sektor Berbasis Ekstraksi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Istilah produksi primer umumnya merujuk pada kegiatan ekonomi yang bertumpu pada pemanfaatan langsung sumber daya alam. Dalam literatur tentang transformasi struktural ekonomi, sektor primer dijelaskan sebagai sektor pertanian yang kemudian dalam pembangunan ekonomi cenderung bergeser menuju sektor sekunder/industri dan sektor jasa (Fata & Paesol, 2023). Dalam perspektif ekonomi Islam, keterkaitan produksi dengan sumber daya alam juga kuat karena produksi dipahami sebagai upaya manusia mengambil manfaat dari sumber daya yang tersedia di alam (al-intāj sebagai "mengambil manfaat dari sumber yang disediakan alam") (Kambali, 2018).

Dalam kerangka Muhammad Baqir al-Sadr, yang relevan untuk memaknai "primer", sumber daya alam dikaitkan dengan kekayaan primer (primary wealth), yaitu sumber daya alam yang belum mengalami intervensi tangan manusia, seperti tanah dan "isinya", serta berbagai kategori kekayaan alam yang menjadi basis produksi—misalnya tanah, substansi primer (mineral dalam perut bumi seperti batubara, minyak, emas, besi), dan air. Dengan demikian, produksi primer dapat dipahami sebagai produksi yang mengolah/mengekstraksi sumber daya alam pada level paling awal, termasuk pertanian (pemanfaatan tanah/air) (Fata & Paesol, 2023; Kumalasari et al., 2024) dan aktivitas ekstraktif terhadap mineral/hasil bumi yang dalam konsepsi al-Sadr termasuk "substansi primer", serta praktik pemanfaatan sumber daya alam (SDA) seperti penggalian batu pecah yang dibahas dalam kajian etika pemanfaatan SDA (Umam & Harahap, 2022).

Kerangka ini juga konsisten dengan penjelasan bahwa Al-Ghazali dalam pembacaan ekonomi Islam kontemporer mengenal klasifikasi aktivitas produksi yang sepadan dengan pembagian kontemporer primer–sekunder–tersier (Habibi, 2022). Artinya, secara konseptual ekonomi Islam mengakui adanya pemetaan jenis aktivitas produksi, termasuk yang paling "dasar" berbasis sumber daya alam (primer) (Fata & Paesol, 2023; Habibi, 2022; Kambali, 2018).

2.3 Landasan Normatif Produksi Primer: Tauhid, Khilafah, dan Maslahah

Produksi dalam ekonomi Islam, termasuk produksi primer, harus berangkat dari landasan nilai yang menempatkan manusia sebagai subjek bermoral. Dalam rumusan prinsip ekonomi Islam, landasan seperti tauhid dan kerangka moral-ekonomi Islam dipandang mengikat aktivitas ekonomi (Furqani & Hamid, 2020; Hayati et al., 2024; Zulaikah, 2013). Produksi juga sering dipahami sebagai bagian dari ibadah/amal yang diarahkan pada kemaslahatan, sehingga orientasi produksi tidak berhenti pada profitabilitas semata (Furqani & Hamid, 2020). Pada level praksis, hal ini berarti aktivitas produksi primer—yang sangat rentan menimbulkan dampak sosial dan ekologis—wajib dikendalikan oleh nilai syariat dan tujuan maqāṣid al-syarī'ah (Hayati et al., 2024; Mardiana, 2022).

Dalam literatur produksi Islam, kegiatan produksi dikaitkan dengan pencapaian kesejahteraan (welfare) yang tidak semata material. Misalnya, Muhammad Abdul Mannan menempatkan produksi sebagai kegiatan penting karena melibatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam, dan karenanya harus dipandu oleh prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan (MA & Padli, 2019). Konsisten dengan itu, kajian tentang implementasi etika dan konsep produksi menegaskan bahwa peningkatan output saja tidak otomatis menjamin kesejahteraan; konsekuensi dari barang/aktivitas produksi harus ikut diperhitungkan (Kusuma, 2019). Prinsip ini krusial bagi produksi primer karena dampak eksternalitas, terutama lingkungan, lebih besar dan dapat menggerus maslahah (Kusuma, 2019; Umam & Harahap, 2022).

2.4 Faktor-Faktor Produksi dan Karakter Khas Produksi Primer

Produksi dalam ekonomi Islam tetap memerlukan faktor-faktor produksi, dan beberapa literatur menekankan peran tanah/alam sebagai faktor produksi yang diakui dalam Islam (MA & Padli, 2019; Mardiana, 2022). Muhammad Abdul Mannan dalam pembahasan produksi juga menegaskan faktor-faktor yang memengaruhi produksi, seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan organisasi (MA & Padli, 2019). Pada konteks produksi primer, faktor "tanah/alam" menjadi input paling dominan karena aktivitasnya berangkat dari sumber daya alam (tanah, air, dan kandungan bumi) (Kambali, 2018).

Namun, karena sumber daya alam dipandang sebagai amanah, pemanfaatannya menuntut tanggung jawab. Literatur pembangunan ekonomi Islam menegaskan bahwa perluasan produksi yang ditingkatkan adalah produksi yang bermanfaat bagi kepentingan umat manusia, bukan sekadar barang yang hanya dapat diakses kelompok kaya; produksi yang dilarang Islam tidak diperkenankan (Zulaikah, 2013). Bahkan, ada penekanan prioritas pada ketersediaan bahan makanan dan kebutuhan pokok serta dorongan swasembada di bidang produksi kebutuhan primer (Zulaikah, 2013). Ini memberi implikasi bahwa produksi primer, khususnya pertanian, memiliki kedudukan strategis dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (Kumalasari et al., 2024; Zulaikah, 2013).

2.5 Distribusi Pra-Produksi dan Tata Kelola Sumber Daya Alam: Prasyarat Keadilan dalam Produksi Primer

Salah satu kontribusi penting Muhammad Baqir al-Sadr adalah tesis bahwa dalam sistem ekonomi Islam, distribusi harus ditempatkan lebih awal daripada produksi, karena problem ekonomi terutama bersumber dari ketidakmerataan distribusi, bukan semata persoalan produksi. Karena itu, al-Sadr membagi distribusi menjadi pra-produksi dan pasca-produksi. Distribusi pra-produksi didefinisikan sebagai distribusi sumber daya yang akan dipakai dalam produksi—yakni distribusi sumber daya alam (kekayaan primer) dan barang modal (kekayaan sekunder). Kekayaan primer mencakup sumber daya alam yang belum mengalami intervensi manusia, seperti tanah dan isinya.

Bagi produksi primer, kerangka pra-produksi ini sangat relevan karena akses pada tanah, air, dan mineral menentukan siapa yang dapat berproduksi dan siapa yang menikmati hasilnya. Kajian distribusi praproduksi menegaskan bahwa ia mencakup distribusi tanah dan sumber daya alam lainnya sebagai kekayaan primer, dan bahkan menyoroti kebutuhan pengawasan agar distribusi aset—misalnya tanah—tidak membuka peluang penguasaan dan monopoli; negara dipandang perlu mengawasi apakah aset dimanfaatkan atau hanya dikuasai. Dengan demikian, produksi primer menurut ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari desain institusional distribusi sumber daya alam yang adil sebelum produksi berjalan.

2.6 Prinsip Etika Produksi Primer: Halal, Anti-Kezaliman, dan Pencegahan Kerusakan Lingkungan

Literatur ekonomi Islam memberikan prinsip normatif yang langsung membatasi dan mengarahkan produksi. Misalnya, prinsip produksi menegaskan larangan memproduksi/memasarkan barang dan jasa yang haram, larangan produksi yang mengarah pada kezaliman, serta penegasan "prinsip kesejahteraan" dan larangan penimbunan (Widuri & Saripudin, 2022). Dalam rumusan lain, prinsip produksi Islam dipahami sebagai menghasilkan yang halal sebagai akumulasi dari seluruh proses produksi dan harus sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah (Hayati et al., 2024). Ini juga terkait dengan pandangan bahwa nilai guna dalam Islam diukur melalui kemaslahatan, bukan sekadar utilitas ekonomi konvensional (Ulmasruroh, 2020).

Secara spesifik untuk produksi berbasis sumber daya alam, literatur menekankan dimensi lingkungan. Studi kasus UMKM yang berbasis bahan baku alam menegaskan bahwa pengusaha harus ikut menjaga kelestarian lingkungan untuk menjaga ketersediaan bahan baku di alam (Mutmainah & Hasan, 2023). Kajian etika pemanfaatan SDA pada penggalian batu pecah juga menunjukkan dua sisi: aktivitas tersebut memberi manfaat ekonomi dan sosial, misalnya pemenuhan kebutuhan ekonomi dan penciptaan pekerjaan, tetapi dapat menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga tidak sejalan dengan etika ekonomi Islam (Umam & Harahap, 2022). Dengan demikian, produksi primer—pertanian maupun pertambangan—menurut ekonomi Islam mensyaratkan tata kelola yang menghindari kerusakan (fasād) dan memelihara maslahah lintas generasi melalui kehati-hatian ekologis (Kamal & Nasution, 2022; Mutmainah & Hasan, 2023; Umam & Harahap, 2022).

2.7 Aplikasi Produksi Primer pada Pertanian: Prioritas Kebutuhan dan Fungsi Sosial

Dalam tradisi pemikiran Islam klasik, As-Syaibani mengklasifikasi usaha-usaha perekonomian termasuk pertanian, dan bahkan dikaji bahwa ia mengutamakan pertanian dibanding usaha lain dengan tujuan menyejahterakan masyarakat bawah; kebutuhan primer dan sekunder didapatkan dari hasil bertani yang menunjang kebutuhan masyarakat (Kumalasari et al., 2024). Dalam kerangka produksi Islam yang menekankan maslahah dan maqāṣid, pertanian juga mudah dipahami sebagai produksi primer yang paling dekat dengan pemenuhan kebutuhan pokok, terutama pangan (Kumalasari et al., 2024; Zulaikah, 2013).

Selain itu, penekanan bahwa produksi harus mewujudkan fungsi sosial juga ditegaskan dalam kajian produksi yang menilai bahwa motivasi produksi tidak cukup jika hanya untuk konsumsi sendiri atau dijual; produksi harus mewujudkan fungsi sosial. Karena pertanian menghasilkan kebutuhan pokok, ia memiliki dimensi sosial yang kuat dalam ekonomi Islam, terutama bila dikaitkan dengan prioritas pembangunan ekonomi Islam pada ketersediaan bahan makanan dan kebutuhan pokok serta swasembada kebutuhan primer (Kumalasari et al., 2024; Zulaikah, 2013).

2.8 Aplikasi Produksi Primer pada Pertambangan/Ekstraksi Mineral: Kekayaan Primer, Pengawasan Negara, dan Batas Etika

Dalam perspektif al-Sadr, mineral yang terkandung dalam perut bumi termasuk "substansi primer" sebagai bagian dari sumber produksi, misalnya batubara, minyak, emas, dan besi. Karena mineral adalah bagian dari kekayaan primer yang menjadi input produksi, maka pengaturan distribusi pra-produksi atas sumber daya tersebut menjadi penting untuk memastikan keadilan sebelum produksi berjalan. Sejalan dengan itu, kajian distribusi tanah menyoroti bahwa tanpa pengawasan berkelanjutan, sistem dapat membuka peluang monopoli aset; al-Sadr memandang negara perlu melakukan pengawasan agar aset dimanfaatkan, bukan sekadar dikuasai.

Dari sisi etika, kajian pemanfaatan SDA pada penggalian batu pecah menegaskan bahwa sekalipun ada manfaat ekonomi, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan membuat praktik tersebut tidak sesuai dengan etika ekonomi Islam (Umam & Harahap, 2022). Karena produksi Islam mengikat produsen pada larangan kezaliman dan tuntutan kesejahteraan serta tanggung jawab moral (Kusuma, 2019; Umam & Harahap, 2022; Widuri & Saripudin, 2022), maka pertambangan dalam perspektif ekonomi Islam membutuhkan: (i) kontrol terhadap dampak lingkungan, (ii) pengawasan terhadap distribusi dan akses, serta (iii) orientasi maslahah yang tidak mereduksi tujuan pada profit semata (Kamal & Nasution, 2022; Umam & Harahap, 2022).

2.9 Dimensi Keadilan dalam Tenaga Kerja dan Kontrak pada Produksi Primer

Karena produksi primer biasanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dimensi keadilan kerja menjadi elemen normatif penting. Konsep upah (ujrah) dalam ekonomi Islam dipahami sebagai kompensasi yang terkait erat dengan prinsip keadilan dan kecukupan, serta menuntut kejelasan kontrak dan komitmen (Maulana, 2016). Studi tentang sistem pembayaran upah juga menekankan pentingnya kesepakatan yang jelas dan pemenuhan hak-kewajiban antara pihak pemberi upah dan penerima upah agar tidak ada yang terzalimi (Samsuduha, 2021). Prinsip-prinsip ini relevan untuk produksi primer karena relasi kerja di sektor pertanian maupun pertambangan rentan terhadap ketimpangan daya tawar dan potensi kezaliman, yang secara normatif dilarang dalam prinsip produksi Islam (Maulana, 2016; Samsuduha, 2021; Widuri & Saripudin, 2022).

2.10 Nuansa Metodologis: Pembedaan antara "Ilmu Produksi" dan "Sistem Ekonomi" dalam Islam

Sebagian literatur menegaskan pembedaan penting: Islam memberi pandangan tentang sistem ekonomi yang sarat nilai, termasuk distribusi dan pemanfaatan kekayaan, tetapi tidak secara mutlak merinci "bagaimana cara memproduksi kekayaan" dalam ranah ilmu ekonomi teknis (Azmy & Fuadi, 2022). Kritik terhadap kapitalisme juga menekankan bahwa peningkatan tingkat produksi adalah pembahasan ilmu ekonomi (economic science), sedangkan distribusi kekayaan adalah pembahasan sistem ekonomi (economic system); tingginya produksi tidak otomatis menjamin terpenuhinya kebutuhan primer masyarakat (tila et al., 2020). Argumen serupa tentang pembedaan ilmu ekonomi yang cenderung bebas nilai dengan sistem ekonomi yang memuat tata nilai juga ditekankan dalam kajian metodologis islamisasi ekonomi (Fachrodzi, 2022).

Bagi produksi primer, implikasinya adalah: efisiensi teknis—cara bercocok tanam, teknologi ekstraksi, manajemen biaya—adalah ranah yang dapat memanfaatkan pengetahuan universal, tetapi keputusan "untuk siapa", "dengan batas apa", dan "bagaimana distribusi SDA" adalah bagian dari sistem ekonomi Islam yang menuntut nilai keadilan, larangan kezaliman, dan orientasi maslahah (Azmy & Fuadi, 2022; Fachrodzi, 2022). Karena itu, produksi primer menurut ekonomi Islam adalah kombinasi antara kompetensi teknis dan kerangka normatif yang membatasi sekaligus mengarahkan pemanfaatan SDA (Azmy & Fuadi, 2022; Hayati et al., 2024; Umam & Harahap, 2022).

________________________________________

3. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis literatur, produksi primer menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai aktivitas produksi yang bertumpu pada pemanfaatan langsung kekayaan primer (tanah, air, dan kandungan bumi/mineral) (Kambali, 2018), yang secara sektoral sejalan dengan pengertian sektor primer seperti pertanian (Fata & Paesol, 2023), serta mencakup aktivitas ekstraktif atas mineral sebagai substansi primer.

Produksi primer ini harus: (i) berada dalam koridor halal dan anti-kezaliman (Hayati et al., 2024; Widuri & Saripudin, 2022); (ii) berorientasi maslahah dan kesejahteraan, bukan output/profit semata (Kusuma, 2019; MA & Padli, 2019; Zulaikah, 2013); (iii) ditopang keadilan institusional melalui distribusi pra-produksi yang adil dan pengawasan negara agar tidak terjadi monopoli sumber daya; serta (iv) menjaga kelestarian lingkungan karena basisnya adalah bahan baku alam dan kerusakan ekologis dapat bertentangan dengan etika ekonomi Islam (Kamal & Nasution, 2022; Mutmainah & Hasan, 2023; Umam & Harahap, 2022).

Dengan kerangka tersebut, produksi primer dalam ekonomi Islam merupakan aktivitas ekonomi yang sekaligus teknis, moral, sosial, dan ekologis, karena berangkat dari amanah pengelolaan sumber daya alam untuk kemaslahatan manusia secara luas (Kambali, 2018; Umam & Harahap, 2022; Zulaikah, 2013).

________________________________________

Daftar Pustaka

Azmy, M. N. T., & Fuadi, A. (2022). Tinjauan Muhammad Baqir al-Sadr Terhadap UUPA NO. 5 Tahun 1960 tentang Distribusi Tanah GG (Governor Ground) Menjadi Hak Milik. Wasathiyyah, 4(2), 92–110. https://doi.org/10.58470/wasathiyyah.v4i2.36

Fachrodzi, A. A. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan. https://doi.org/10.31219/osf.io/c3s4j

Fata, Z., & Paesol, P. (2023). Analisis Konsep Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam. Ta'amul: Journal of Islamic Economics, 2(2), 117–134. https://doi.org/10.58223/taamul.v2i2.90

Furqani, H., & Hamid, A. (2020). Konsep Distribusi Muhammad Baqir al-Sadr dan Perbandingannya Dengan Teori Keadilan Distribusi Kontemporer. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10(2), 107–123. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i2.107-123

Habibi, M. (2022). Teori Konsumsi, Produksi dan Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Syariah. JPSDA: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam, 2(1), 88–104. https://doi.org/10.30739/jpsda.v2i1.1277

Hayati, F., Luqianna, A., Oktavina, M., & Abadi, M. T. (2024). Overview Ekonomi Makro Islam. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen, 2(1), 122–128. https://doi.org/10.59024/jise.v2i1.553

Kamal, H., & Nasution, M. S. (2022). Produktivitas Usaha Minyak Nilam Sido Mulyo Aceh Utara dalam Perspektif Ekonomi Islam. At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 137–142. https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i2.688

Kambali, M. (2018). Relevansi Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash-Sadr. JES (Jurnal Ekonomi Syariah), 3(1). https://doi.org/10.30736/jesa.v3i1.35

Kumalasari, D., Haris, M., & Hakim, L. (2024). Maqashid Syari'ah Imam Ghazali dalam Ekonomi dan Praktik. Journal of International Multidisciplinary Research, 2(8), 106–111. https://doi.org/10.62504/jimr825

Kusuma, K. A. (2019). Pengantar Sistem Ekonomi Islam. https://doi.org/10.21070/2019/978-602-5914-90-4

MA, Z., & Padli, H. (2019). Konsep Produksi Menurut Tan Malaka Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. JUSIE (Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi), 4(02), 143–153. https://doi.org/10.36665/jusie.v4i02.212

Mardiana, M. (2022). Analisis Kesejahteraan Entrepreneur Muslim Berbasis Home Industri Krupuk Usek di Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan. Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi, 2(1), 40–48. https://doi.org/10.51903/dinamika.v2i1.66

Maulana, R. (2016). Konsep Distribusi Menurut Muhammad Baqir As-Shadr. Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 2(2). https://doi.org/10.15408/aiq.v2i2.2486

Mutmainah, M., & Hasan, H. (2023). Produksi Menurut Pemikiran Muhammad Abdul Mannan. Ta'amul: Journal of Islamic Economics, 2(2), 147–157. https://doi.org/10.58223/taamul.v2i2.110

Putri, C. P., & Hasibuan, Y. M. (2023). Produksi dalam Pandangan Islam (Studi Kasus: UMKM Keripik Pisang Mas Kiki). Mamen: Jurnal Manajemen, 2(3), 320–326. https://doi.org/10.55123/mamen.v2i3.2041

Samsuduha, St. (2021). Konsep Distribusi dan Base Value Sistem Ekonomi Islam. Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, 2(2), 88. https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v2i2.115

tila, laba, Lestari, N., & Setianingsih, S. (2020). Analisis Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Labatila, 3(01), 96–120. https://doi.org/10.33507/lab.v3i01.235

Ulmasruroh, D. A. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia pada Organisasi Bisnis. Asset: Jurnal Manajemen dan Bisnis, 3(2). https://doi.org/10.24269/asset.v3i2.3031

Umam, K., & Harahap, A. T. (2022). Problematika Faktor-Faktor Produksi dalam Ilmu Ekonomi Modern: Sebuah Upaya Akademik dalam Integrasi dan Islamisasi Konsep Produksi. Cendekia: Jurnal Studi Keislaman, 8(2), 200–215. https://doi.org/10.37348/cendekia.v8i2.203

Widuri, A. F., & Saripudin, U. (2022). Analisis Komparatif Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Konsep Teori Produksi. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 3(2), 181. https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5237

Zulaikah, Z. (2013). Kapitalisme dan Islam (Sebuah Telaah Kritis Konsep Islam atas Konsep Kapitalis). Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 6(2), 330–358. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v6i2.315