01089 - Pajak Pigouvian dalam Perspektif Ekonomi Islam: Internalisasi Biaya Sosial, Keadilan, dan Kemaslahatan

Abstract

This article examines the concept of Pigouvian tax—a corrective levy imposed on activities generating negative externalities, equivalent to the marginal social damage caused—and situates it within the normative framework of Islamic economics. Drawing on literature in public economics, environmental fiscal policy, and Islamic economic thought, this study argues that Pigouvian taxation is conceptually compatible with Islamic principles when designed to internalize social harm (muḍārat), restore rights (ḥuqūq), and advance public welfare (maṣlaḥah) in accordance with the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharīʿah). The analysis covers: (1) the definition and economic rationale of Pigouvian tax; (2) the polluter pays principle and its distributional implications; (3) normative Islamic foundations including maqāṣid al-sharīʿah, al-falāḥ, and justice; (4) negative externalities as a rights violation in Islamic legal theory; (5) the fiscal space for corrective taxation in Islamic governance; (6) the complementary relationship between Pigouvian tax and Islamic social instruments such as zakāt, ṣadaqah, and waqf; and (7) Islamic-informed design principles covering rate-setting, revenue use, and governance. The article concludes that a Pigouvian tax, when anchored in the logic of maqāṣid al-sharīʿah, constitutes a legitimate public instrument for correcting market failure, protecting communal rights, and realizing socioeconomic justice.

Keywords: Pigouvian tax, negative externalities, Islamic economics, maqāṣid al-sharīʿah, fiscal policy, maṣlaḥah

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep pajak Pigouvian—pungutan korektif yang dikenakan atas kegiatan yang menimbulkan eksternalitas negatif, sebesar nilai kerugian sosial marjinal yang ditimbulkannya—dan menempatkannya dalam kerangka normatif ekonomi Islam. Dengan bertumpu pada literatur ekonomi publik, kebijakan fiskal lingkungan, dan pemikiran ekonomi Islam, studi ini berargumen bahwa pajak Pigouvian secara konseptual kompatibel dengan prinsip-prinsip Islam apabila dirancang untuk menginternalisasi mudarat (biaya sosial), memulihkan hak (ḥuqūq), dan memajukan kemaslahatan sesuai dengan maqāṣid al-sharīʿah. Analisis meliputi: (1) definisi dan rasionalitas ekonomi pajak Pigouvian; (2) prinsip polluter pays dan implikasi distribusinya; (3) landasan normatif Islam mencakup maqāṣid al-sharīʿah, al-falāḥ, dan keadilan; (4) eksternalitas negatif sebagai pelanggaran hak dalam teori hukum Islam; (5) ruang fiskal bagi perpajakan korektif dalam tata kelola Islam; (6) hubungan komplementer antara pajak Pigouvian dengan instrumen sosial Islam seperti zakat, sedekah, dan wakaf; serta (7) prinsip-prinsip desain berbasis Islam yang mencakup penetapan tarif, penggunaan penerimaan, dan tata kelola. Artikel ini menyimpulkan bahwa pajak Pigouvian, ketika ditautkan pada logika maqāṣid al-sharīʿah, merupakan instrumen publik yang sah untuk mengoreksi kegagalan pasar, melindungi hak komunal, dan merealisasikan keadilan sosial-ekonomi.

Kata kunci: Pajak Pigouvian, eksternalitas negatif, ekonomi Islam, maqāṣid al-sharīʿah, kebijakan fiskal, kemaslahatan

________________________________________

1. Pendahuluan

Dalam diskursus ekonomi publik kontemporer, persoalan eksternalitas negatif—yakni biaya yang dibebankan kepada pihak ketiga tanpa kompensasi akibat aktivitas produksi atau konsumsi suatu agen—telah lama diidentifikasi sebagai sumber kegagalan pasar yang menuntut respons kebijakan. Salah satu instrumen yang paling dikenal dalam tradisi ekonomi kesejahteraan untuk mengatasi kegagalan tersebut adalah pajak Pigouvian: pungutan yang dikenakan atas aktivitas yang menimbulkan eksternalitas negatif, sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat, untuk menginternalisasi biaya sosial tersebut.

Di sisi lain, diskursus ekonomi Islam semakin berkembang dalam merespons berbagai tantangan kebijakan publik modern, termasuk isu lingkungan, keadilan distribusi, dan keberlanjutan. Pertanyaan sentral yang muncul adalah: apakah dan bagaimana konsep pajak Pigouvian dapat dikaji, dimaknai, dan diadaptasi dalam kerangka normatif ekonomi Islam?

Artikel ini bertujuan menjawab pertanyaan tersebut melalui sintesis literatur ekonomi publik, kebijakan fiskal lingkungan, dan pemikiran ekonomi Islam. Pembahasan diorganisasikan dalam delapan bagian utama, mulai dari fondasi konseptual pajak Pigouvian hingga prinsip desain kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, disertai implikasi bagi praktik kebijakan fiskal kontemporer.

________________________________________

2. Definisi Pajak Pigouvian dan Problem Eksternalitas Negatif

Dalam ekonomi publik, eksternalitas dipahami sebagai biaya atau manfaat yang timbul dari produksi atau konsumsi suatu barang/jasa yang memengaruhi pihak ketiga yang tidak ikut memilih menanggung biaya atau menerima manfaat tersebut. Dalam kasus eksternalitas negatif, misalnya pencemaran lingkungan, biaya sosial dapat tidak tercermin dalam harga pasar sehingga memunculkan kegagalan pasar (Fidiana, 2020; Reisman, 2012). Literatur tentang pajak lingkungan menekankan bahwa ketika pelaku—misalnya pencemar—hanya menanggung biaya privat, tingkat produksi atau konsumsi dapat melebihi tingkat yang efisien secara sosial, sehingga diperlukan instrumen fiskal untuk menginternalisasi biaya eksternal (Askari & Mirakhor, 2014; Fidiana, 2020).

Dalam kerangka ini, pajak Pigouvian dirumuskan sebagai pajak yang dikenakan atas aktivitas yang menimbulkan eksternalitas negatif, dengan besaran yang—secara prinsip—setara dengan kerugian sosial marjinal yang ditimbulkan, sehingga biaya sosial "masuk" ke dalam kalkulasi biaya privat pelaku (Askari & Mirakhor, 2014; Lozano et al., 2023). Rujukan mengenai pajak karbon juga secara eksplisit mengaitkan gagasan Pigou dengan prinsip bahwa pajak seharusnya setara dengan marginal social loss untuk menginternalisasi external costs ke dalam biaya produsen atau pelaku (Aw et al., 2019; Lozano et al., 2023). Dengan demikian, definisi pajak Pigouvian sebagai "pajak sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat untuk menginternalisasi biaya sosial" sejalan dengan definisi yang digunakan dalam literatur pajak lingkungan dan pajak karbon (Fidiana, 2020; Lozano et al., 2023).

________________________________________

3. Tujuan Ekonomi: Internalisasi Biaya Sosial dan Prinsip Polluter Pays

Literatur kebijakan lingkungan menegaskan bahwa internalisasi external costs adalah inti dari pendekatan ekonomi kesejahteraan terhadap polusi, yakni agar harga barang/jasa mencerminkan full social cost—biaya produksi ditambah biaya lingkungan (Barde, 1994; Yılmaz & Biyan, 2019). Dalam literatur fiskal lingkungan, pajak Pigouvian diposisikan sebagai instrumen untuk mencapai internalisasi tersebut: ketika pajak emisi disetarakan dengan nilai kerusakan sosial marjinal, pajak tersebut "fully internalize external costs" dan menurunkan polusi ke tingkat ketika manfaat privat marjinal pelaku sama dengan biaya sosial marjinal (Askari & Mirakhor, 2014; Barde, 1994).

Kerangka ini juga berkaitan erat dengan Polluter Pays Principle (PPP): internalisasi biaya lingkungan diupayakan "di tingkat pencemar" sehingga pencemar membayar biaya polusi melalui mekanisme harga atau pajak (Barde, 1994; Yılmaz & Biyan, 2019). Namun, PPP sering disalahpahami: sekalipun "polluter pays", beban ekonomi dapat dialihkan—misalnya ke konsumen—melalui mekanisme harga, sehingga desain kebijakan perlu memperhatikan insiden pajak dan dampak distribusinya (Yılmaz & Biyan, 2019). Inti kebijakan tetap bahwa pajak Pigouvian memasukkan sinyal harga yang mencerminkan biaya lingkungan dan biaya sosial agar keputusan produksi dan konsumsi menjadi lebih selaras dengan efisiensi sosial (Barde, 1994; Yılmaz & Biyan, 2019).

________________________________________

4. Landasan Normatif Ekonomi Islam: Maqāṣid al-Sharīʿah, Keadilan, dan Kemaslahatan

Sejumlah rujukan dalam kajian ekonomi dan akuntansi Islam menekankan bahwa orientasi normatif Islam diarahkan pada realisasi kesejahteraan manusia, keadilan sosial, dan ekuitas, yang kerap dirumuskan melalui maqāṣid al-sharīʿah—tujuan-tujuan hukum Islam (Farhang et al., 2009; Transport Infrastructure Charges and Capacity Choice, 2007). Literatur tentang model bisnis dan pemikiran ekonomi Islam juga menegaskan bahwa objektif utama dalam kerangka maqāṣid al-sharīʿah adalah mencapai al-falāḥ—kemakmuran dan keberhasilan holistik dunia–akhirat—melalui sistem kehidupan yang adil bagi seluruh anggota masyarakat (Efficient Transport for Europe, 1998; Transport Infrastructure Charges and Capacity Choice, 2007). Dalam diskursus keberlanjutan, "falah" dipahami sebagai kesejahteraan yang tidak hanya material, tetapi juga spiritual dan sosial (Efficient Transport for Europe, 1998), sehingga kebijakan publik—termasuk fiskal—idealnya menimbang dimensi kemaslahatan yang luas, bukan semata efisiensi sempit.

Dalam konteks ini, gagasan mengoreksi eksternalitas negatif melalui instrumen kebijakan—termasuk pajak—dapat ditempatkan sebagai bagian dari upaya mencegah kerusakan sosial dan memajukan kemaslahatan, sejauh desainnya konsisten dengan tujuan keadilan dan kesejahteraan yang ditekankan dalam maqāṣid al-sharīʿah (Efficient Transport for Europe, 1998; Farhang et al., 2009). Literatur tentang keberlanjutan ekonomi Islam bahkan secara eksplisit mengaitkan kebangkitan diskursus ekonomi Islam dengan kebutuhan kebijakan untuk menangani berbagai "negative externalities" dalam perekonomian (Honkapohja & Westermann, 2009).

________________________________________

5. Eksternalitas Negatif sebagai Isu Hak (Ḥuqūq) dalam Perspektif Hukum Islam

Studi yang secara khusus membahas eksternalitas negatif dari perspektif teori hukum Islam menegaskan bahwa eksternalitas negatif dan free-rider problem tidak hanya merupakan persoalan ekonomi, tetapi juga terkait erat dengan pelanggaran hak dalam kerangka Islam, mencakup ḥuqūq al-ʿibād (hak manusia) dan ḥuqūq Allāh (hak atau ketentuan yang terkait kepentingan umum dan ketuhanan) (Beck & Prinz, 1997). Implikasi praktis yang ditarik adalah perlunya kebijakan ekonomi-lingkungan Islam selaras dengan hukum dan etika Islam, memprioritaskan kepentingan umum dan kesejahteraan, serta mendorong amanah pengelolaan sumber daya dan keberlanjutan (Beck & Prinz, 1997).

Kerangka "hak" ini menyediakan jembatan konseptual yang kuat untuk membaca pajak Pigouvian dalam lensa Islam. Apabila eksternalitas negatif dipahami sebagai biaya yang dipaksakan kepada masyarakat tanpa kompensasi dan dapat berwujud pelanggaran hak, maka mekanisme internalisasi biaya sosial—termasuk melalui pajak—dapat dipahami sebagai instrumen untuk memulihkan keadilan, mencegah mudarat, dan menjaga kepentingan umum. Pemahaman ini selaras dengan penekanan pada kesejahteraan dan keadilan dalam maqāṣid al-sharīʿah (Beck & Prinz, 1997; Farhang et al., 2009; Transport Infrastructure Charges and Capacity Choice, 2007).

________________________________________

6. Apakah Negara Islam dapat Mengenakan Pajak Baru? Ruang Kebijakan Fiskal dan Adaptasi Instrumen

Kajian perbandingan "Islamic economics versus market economics" menyatakan bahwa dalam ekonomi Islam, perpajakan berbasis pada Al-Qur'an dan prinsip syariah, sekaligus mencatat adanya perdebatan kontemporer: sejumlah sarjana menyatakan bahwa pemerintah Islam dapat melampaui instruksi eksplisit dan mengenakan pajak "sesuai kebutuhan", yang mereka justifikasi melalui interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an (Bijgaart et al., 2020). Pada saat yang sama, literatur kebijakan penerimaan negara Islam untuk konteks Indonesia menekankan bahwa instrumen pendapatan negara Islam historis—misalnya institusi baitul maal, zakat, dan instrumen lain—dipandang relevan untuk diversifikasi instrumen fiskal modern, dengan catatan perlunya penyesuaian nomenklatur dan konektivitas dengan regulasi keuangan negara. Penerapan tidak harus "eksklusif label Islam", melainkan berfokus pada nilai universal dan kemanfaatannya (Bahn‐Walkowiak et al., 2017). Literatur tentang model bisnis Islam juga mengingatkan bahwa institusi ekonomi publik seperti baitul maal dan pajak termasuk bagian dari institusi yang telah hadir dalam sejarah praktik ekonomi Islam (Transport Infrastructure Charges and Capacity Choice, 2007).

Apabila kedua rujukan ini disintesiskan, terdapat implikasi konseptual yang penting: secara prinsipil terdapat ruang bagi negara untuk merancang pajak modern—termasuk yang bertujuan korektif seperti pajak Pigouvian—selama dapat dipertanggungjawabkan secara normatif, misalnya untuk melindungi kepentingan umum dan menegakkan keadilan, serta diadaptasikan secara kelembagaan dalam sistem fiskal kontemporer (Bahn‐Walkowiak et al., 2017; Bijgaart et al., 2020). Akan tetapi, rujukan yang sama juga menggarisbawahi tantangan historis bahwa sistem pajak Islam "tidak berkembang" seiring perubahan kebutuhan masyarakat, sehingga desain kebijakan baru memerlukan justifikasi dan tata kelola yang kuat (Bahn‐Walkowiak et al., 2017; Bijgaart et al., 2020).

________________________________________

7. Relasi Pajak Pigouvian dengan Zakat dan Instrumen Sosial Islam: Komplementer dan Isu Kepatuhan

Dalam konteks kepatuhan, studi konseptual tentang perilaku kepatuhan pajak di Indonesia menunjukkan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh faktor rasional, sosial, dan spiritual. Pada dimensi spiritual, pembayaran pajak dapat dipahami sebagai "kewajiban religius seperti zakat" yang dibayar untuk memperoleh ketenangan spiritual (Šulíková et al., 2020). Studi tersebut juga merekomendasikan agar kebijakan perpajakan mempertimbangkan integrasi nilai-nilai religius, bahkan mendiskusikan kemungkinan memasukkan pungutan religius dalam sistem pajak atau substitusi pajak dengan zakat. Argumentasinya adalah bahwa "bond" berbasis moral dan spiritual dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela karena sumber perintah menjadi lebih "internal" (Šulíková et al., 2020).

Dari sisi desain institusional, bukti praktik menunjukkan adanya model integrasi zakat–pajak. Penelitian tentang fungsi sosial perbankan syariah mencatat bahwa Malaysia menerapkan zakat sebagai tax rebate—kredit atau pengurang pajak—dalam penghitungan pajak penghasilan personal, dengan dasar aturan Income Tax Act 1967 yang direvisi (Buckley, 2017). Sementara itu, literatur pembiayaan dalam konteks rapuh menekankan potensi zakat, sedekah, dan wakaf sebagai kanal pembiayaan sosial yang "context-sensitive" dan dapat membantu menyalurkan sumber daya untuk agenda pembangunan (Hepburn & Müller, 2010). Literatur kebijakan penerimaan negara Islam juga menempatkan instrumen sektor sosial—donasi, sedekah, wakaf—sebagai dukungan bagi instrumen wajib seperti zakat di bawah pengelolaan baitul maal untuk pembiayaan kesejahteraan sosial dan pembangunan (Bahn‐Walkowiak et al., 2017).

Sintesisnya: dalam ekonomi Islam, pajak Pigouvian dapat dipahami bukan sebagai pengganti zakat, melainkan sebagai instrumen kebijakan publik korektif untuk menginternalisasi mudarat dan biaya sosial eksternal, yang dapat berjalan berdampingan dengan instrumen redistributif dan filantropi Islam—zakat, sedekah, wakaf—asalkan tata kelola dan tujuan penggunaannya mendukung kemaslahatan (Bahn‐Walkowiak et al., 2017; Hepburn & Müller, 2010).

________________________________________

8. Prinsip Desain Pajak Pigouvian Menurut Ekonomi Islam

Berikut prinsip-prinsip desain yang dapat diturunkan secara hati-hati dari sintesis rujukan, tanpa menambahkan klaim fikih spesifik di luar sumber.

8.1. Niyyah Kebijakan: Koreksi Mudarat dan Pemulihan Hak/Kepentingan Umum

Jika eksternalitas negatif dipahami sebagai pelanggaran hak dan kerugian publik, maka tujuan pajak korektif adalah memastikan pelaku memperhitungkan biaya sosial dan—secara normatif—membantu menjaga kepentingan umum dan kesejahteraan (Beck & Prinz, 1997; Farhang et al., 2009). Prinsip ini koheren dengan orientasi maqāṣid al-sharīʿah pada kesejahteraan, keadilan sosial, dan ekuitas (Farhang et al., 2009; Transport Infrastructure Charges and Capacity Choice, 2007).

8.2. Basis Penetapan: Mendekati Biaya/Kerusakan Sosial Marjinal dengan Kesadaran Keterbatasan Pengukuran

Literatur Pigouvian menekankan ideal "tax equal to marginal social damage/loss" untuk internalisasi biaya eksternal (Aw et al., 2019; Barde, 1994), dan literatur pajak lingkungan menegaskan bahwa pajak lingkungan seharusnya ekuivalen dengan external cost (Lozano et al., 2023). Namun, rujukan tentang kebijakan iklim juga menekankan kesulitan praktis dalam mengestimasi marginal net damage (Lozano et al., 2023). Literatur akuntansi dan keberlanjutan menyoroti problem valuasi eksternalitas karena ketiadaan kerangka teoritis yang disepakati (Toprak, 2018), serta kesulitan memonetisasi external costs dan ragam metodologinya (Buckley, 2014). Oleh karena itu, dalam perspektif ekonomi Islam dengan orientasi keadilan, kehati-hatian dalam penaksiran kerugian sosial menjadi aspek penting agar kebijakan tidak jatuh pada ketidakadilan berbasis angka yang rapuh (Buckley, 2014; Farhang et al., 2009; Toprak, 2018).

8.3. Penggunaan Penerimaan: Kemaslahatan, Kompensasi, dan Perlindungan Sosial

Kajian pajak karbon menegaskan bahwa penerimaan pajak karbon dapat digunakan untuk berbagai tujuan—misalnya program sosial dan lingkungan—dan bahwa penggunaan penerimaan secara produktif penting agar biaya kebijakan terhadap perekonomian lebih rendah (Aw et al., 2019). Dalam literatur fiskal Islam saat krisis, solusi historis ditekankan sebagai redistribusi yang adil, baik sukarela maupun wajib. Rekomendasi kontemporernya mencakup optimalisasi instrumen internal seperti zakat dan pajak kekayaan untuk membiayai kebutuhan sosial (Cooper & Nguyen, 2020). Literatur penerimaan negara Islam juga menempatkan instrumen sosial Islam di bawah baitul maal sebagai kanal pembiayaan kesejahteraan dan pembangunan (Bahn‐Walkowiak et al., 2017). Dengan demikian, pajak Pigouvian dalam kerangka Islam sebaiknya diikat pada logika kemaslahatan: mengoreksi mudarat sekaligus mendukung pembiayaan kebutuhan sosial dan lingkungan yang relevan (Aw et al., 2019; Bahn‐Walkowiak et al., 2017; Cooper & Nguyen, 2020).

8.4. Tata Kelola, Transparansi, dan Legitimasi Sosial

Studi kepatuhan pajak menegaskan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap otoritas, konsensus sosial, dan keyakinan spiritual; ketidakpercayaan mendorong penghindaran, sementara basis moral-spiritual dapat mendorong kepatuhan sukarela (Šulíková et al., 2020). Tinjauan sistematis tentang kepatuhan pajak juga menekankan pentingnya kepercayaan dan transparansi—serta kekuasaan—dalam menjelaskan kepatuhan (Rashid & Rahman, 2002). Karena pajak Pigouvian sering menyasar perilaku atau aktivitas tertentu yang seringkali sensitif secara politik, aspek legitimasi dan transparansi penggunaan dana menjadi sangat penting agar kebijakan dipahami sebagai instrumen keadilan-kemaslahatan, bukan sekadar ekstraksi fiskal (Rashid & Rahman, 2002; Šulíková et al., 2020).

________________________________________

9. Contoh Penerapan Logika Pigouvian yang Relevan sebagai Analogi Kebijakan

Rujukan pajak lingkungan menunjukkan penerapan logika Pigou dalam berbagai bentuk pajak atas aktivitas atau produk yang terkait eksternalitas. Misalnya, kajian tentang "share of participation to recycling" yang dibahas sebagai "plastic bag tax" menegaskan adanya konsensus bahwa pihak yang merusak lingkungan dan menimbulkan eksternalitas negatif harus menanggung biaya, serta mengaitkannya dengan gagasan Pigou mengenai pajak atas penggunaan atau konsumsi unit barang yang menimbulkan eksternalitas negatif (Askari & Mirakhor, 2014). Literatur OECD juga mencatat bahwa pemerintah sering menggunakan pungutan atau cukai spesifik produk—misalnya kantong plastik, kontainer minuman, baterai, kertas, dan kemasan—yang dapat menginternalisasi biaya lingkungan seperti pembuangan sampah, walaupun dalam praktik sering terkait pula dengan target lain seperti dukungan daur ulang (Baleiras, 2006). Literatur instrumen fiskal lingkungan juga menjelaskan bahwa pajak sering berbasis pada penjualan barang yang terkait eksternalitas—bukan selalu langsung pada emisi—karena pertimbangan implementasi administratif (Barde, 1994).

Untuk konteks Indonesia, studi pemetaan pajak karbon menegaskan kembali prinsip Pigou bahwa pajak seharusnya ekuivalen dengan kerugian sosial marjinal untuk menginternalisasi biaya eksternal, serta menekankan pentingnya desain kebijakan dan penggunaan penerimaan secara produktif (Aw et al., 2019). Rangkaian contoh ini tidak secara otomatis "membuktikan" kesyariahan suatu pajak, tetapi membantu menunjukkan bagaimana instrumen korektif bekerja dalam kerangka internalisasi eksternalitas yang—dari perspektif Islam tentang hak dan kemaslahatan—dapat dipandang relevan ketika eksternalitas negatif dipahami sebagai beban sosial dan pelanggaran hak (Aw et al., 2019; Beck & Prinz, 1997).

________________________________________

10. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis rujukan, pajak Pigouvian adalah pajak korektif yang—secara prinsip—ditetapkan setara dengan kerugian atau kerusakan sosial marjinal untuk menginternalisasi eksternalitas negatif (Aw et al., 2019; Barde, 1994; Lozano et al., 2023). Dalam perspektif ekonomi Islam, justifikasi normatif yang paling jelas dari sumber yang tersedia adalah: (i) eksternalitas negatif dapat dipahami sebagai pelanggaran hak dan beban sosial (ḥuqūq) (Beck & Prinz, 1997); (ii) tujuan kebijakan publik perlu selaras dengan maqāṣid al-sharīʿah yang menekankan kesejahteraan, keadilan sosial, dan ekuitas serta al-falāḥ (Efficient Transport for Europe, 1998; Farhang et al., 2009); dan (iii) terdapat ruang pemikiran kontemporer bahwa pemerintah dapat menetapkan pajak sesuai kebutuhan selama dapat dijustifikasi, serta instrumen fiskal Islam dapat diadaptasi ke sistem modern dengan fokus pada nilai universal dan kemanfaatan (Bahn‐Walkowiak et al., 2017; Bijgaart et al., 2020).

Oleh karena itu, "pajak Pigouvian menurut ekonomi Islam" dapat dirumuskan sebagai: pungutan publik yang dirancang untuk menginternalisasi mudarat—biaya sosial—dari suatu aktivitas yang merugikan masyarakat dan lingkungan, sebagai bentuk pemulihan keadilan dan perlindungan hak serta realisasi kemaslahatan, dengan syarat desain tarif, penggunaan penerimaan, dan tata kelola—transparansi serta legitimasi—dijalankan untuk tujuan kesejahteraan dan keadilan sebagaimana ditekankan dalam kerangka maqāṣid al-sharīʿah (Aw et al., 2019; Beck & Prinz, 1997; Farhang et al., 2009; Šulíková et al., 2020).

________________________________________

Daftar Pustaka

Askari, H., & Mirakhor, A. (2014). Risk sharing, public policy and the contribution of Islamic finance. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3136955

Aw, Y. H., Teh, B. T., Harun, K., & Majid, Mohd. F. (2019). Identifying students' learning styles in understanding externalities. International Journal of Education Psychology and Counseling, 4(32), 1–11. https://doi.org/10.35631/ijepc.432001

Bahn‐Walkowiak, B., Wilts, H., Meyer, M., & Distelkamp, M. (2017). Conceptualising a tax policy mix for resource efficiency: Selected results from a three-transition pathways approach. https://doi.org/10.4337/9781788111171.00024

Baleiras, R. N. (2006). To fragment or to consolidate jurisdictions: The optimal architecture of government. https://doi.org/10.2139/ssrn.881822

Barde, J.-P. (1994). Economic instruments in environmental policy. https://doi.org/10.1787/754416133402

Beck, H., & Prinz, A. (1997). Should all the world be taxed? Intereconomics, 32(2), 87–92. https://doi.org/10.1007/bf02927163

Bijgaart, I. van den, Klenert, D., Mattauch, L., & Šulíková, S. (2020). Healthy climate, healthy bodies: Optimal fuel taxation and physical activity. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3748963

Buckley, P. J. (2014). Forty years of internalisation theory and the multinational enterprise. Multinational Business Review, 22(3), 227–245. https://doi.org/10.1108/mbr-06-2014-0022

Buckley, P. J. (2017). Internalisation theory and outward direct investment by emerging market multinationals. Management International Review, 58(2), 195–224. https://doi.org/10.1007/s11575-017-0320-4

Cooper, M., & Nguyen, Q. T. K. (2020). Multinational enterprises and corporate tax planning: A review of literature and suggestions for a future research agenda. International Business Review, 29(3), 101692. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2020.101692

Efficient transport for Europe. (1998). https://doi.org/10.1787/9789264163188-en

Farhang, Mossavar-Rahmani, Hamid, & Maleki. (2009). Islamic economics versus market economics: The concept of taxations. Chinese Business Review, 08(12). https://doi.org/10.17265/1537-1506/2009.12.003

Fidiana, F. (2020). Compliance behaviour from the holistic human nature perspective. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(5), 1145–1158. https://doi.org/10.1108/jiabr-11-2016-0142

Hepburn, C., & Müller, B. (2010). International air travel and greenhouse gas emissions: A proposal for an adaptation levy. World Economy, 33(6), 830–849. https://doi.org/10.1111/j.1467-9701.2010.01287.x

Honkapohja, S., & Westermann, F. (2009). Rethinking subsidiarity in the EU: Economic principles (pp. 331–365). https://doi.org/10.1057/9780230236653_11

Lozano, A., Silva, V., Cisternas, P., Sepúlveda, M., Chaparro, S., Guzmán, S., Pino, F., & Ávila, L. (2023). Green and progressive taxes for the socio-ecological transition: Perspectives from Latin America and the Caribbean—Executive summary. https://doi.org/10.53110/shrq7460

Rashid, M., & Rahman, M. (2002). International adjustments through micro and macroeconomic coordination: The example of European Union. Khulna University Studies, 787–798. https://doi.org/10.53808/kus.2002.4.2.0313-l

Reisman, D. (2012). Cumulative causation. https://doi.org/10.4337/9780857932198.00008

Toprak, D. (2018). Environmental policies and fiscal instruments in the context of sustainable development: An analysis of environmental taxes. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(3), 812–838. https://doi.org/10.30798/makuiibf.419655

Transport infrastructure charges and capacity choice. (2007). https://doi.org/10.1787/9789282101094-en

Yılmaz, G., & Biyan, Ö. (2019). Legal nature of the share of participation to recycling and comparison thereof with the foreign country practices (pp. 259–269). https://doi.org/10.26650/pb/ss10.2019.001.039

Šulíková, S., Bijgaart, I. van den, Klenert, D., & Mattauch, L. (2020). Optimal fuel taxation with suboptimal health choices. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3712557