01087 - Permintaan Efektif dalam Perspektif Ekonomi Islam: Daya Beli, Batasan Syariah, dan Instrumen Redistribusi

Abstract

This article examines the concept of effective demand within the framework of Islamic economics. Effective demand is defined as demand for goods and services that can be actualized into real transactions because it is supported by genuine purchasing power. The study synthesizes various perspectives from Islamic economic literature covering monetary theory, consumption, redistribution instruments, and sharia constraints. The analysis reveals that Islamic economics adds normative dimensions to the conventional concept of effective demand: demand must not only be financially supported but must also conform to sharia principles, avoid riba and speculation, prioritize needs over wants, and adhere to the principles of moderation and morality. Furthermore, Islamic social instruments such as zakat, infaq, shadaqah, and waqf play a significant role in expanding the purchasing power of disadvantaged groups, thereby broadening the base of effective demand more equitably. This article concludes that effective demand in Islamic economics is not merely a market phenomenon but is also shaped by ethical, legal, and social dimensions that distinguish it from the Keynesian conception.

Keywords: effective demand, purchasing power, Islamic economics, zakat, riba, sharia

________________________________________

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep permintaan efektif dalam kerangka ekonomi Islam. Permintaan efektif didefinisikan sebagai permintaan atas barang dan jasa yang dapat diwujudkan menjadi transaksi nyata karena ditopang oleh daya beli yang riil. Kajian ini mensintesiskan berbagai perspektif dari literatur ekonomi Islam yang mencakup teori moneter, konsumsi, instrumen redistribusi, dan batasan syariah. Analisis menunjukkan bahwa ekonomi Islam menambahkan dimensi normatif pada konsep permintaan efektif konvensional: permintaan tidak hanya harus didukung secara finansial, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip syariah, bebas dari riba dan spekulasi, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, serta mengikuti prinsip moderasi dan moralitas. Selain itu, instrumen sosial Islam seperti zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf berperan signifikan dalam memperluas daya beli kelompok yang kurang mampu sehingga memperluas basis permintaan efektif secara lebih berkeadilan. Artikel ini menyimpulkan bahwa permintaan efektif dalam ekonomi Islam bukan semata fenomena pasar, melainkan dibentuk pula oleh dimensi etis, hukum, dan sosial yang membedakannya dari konsepsi Keynesian.

Kata Kunci: permintaan efektif, daya beli, ekonomi Islam, zakat, riba, syariah

________________________________________

1. Pendahuluan

Konsep permintaan efektif (effective demand) merupakan salah satu pilar analisis ekonomi yang merujuk pada permintaan yang didukung oleh kemampuan daya beli nyata. Dalam khazanah ekonomi konvensional, konsep ini identik dengan pemikiran John Maynard Keynes yang menekankan pengeluaran agregat sebagai penentu utama tingkat kegiatan ekonomi. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, konsep ini memerlukan reinterpretasi dan penambahan dimensi normatif yang bersumber dari nilai-nilai syariah, etika, dan keadilan sosial.

Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: bagaimana ekonomi Islam merumuskan permintaan efektif, dan apa yang membedakannya dari konsepsi konvensional? Kajian ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut melalui sintesis literatur ekonomi Islam yang mencakup teori permintaan uang, konsumsi, redistribusi melalui instrumen filantropi Islam, serta larangan riba dan spekulasi.

Artikel ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: (1) rumusan konsep permintaan efektif dalam ekonomi Islam; (2) daya beli nyata sebagai fondasi permintaan efektif; (3) pembatasan syariah dalam permintaan; (4) larangan riba dan spekulasi serta orientasi sektor riil; (5) instrumen redistribusi untuk memperluas daya beli; (6) posisi permintaan efektif dalam kaitannya dengan perdebatan Keynes; serta (7) definisi operasional yang dapat dipakai.

________________________________________

2. Rumusan Konsep Permintaan Efektif dalam Ekonomi Islam

Dalam konteks ekonomi Islam, permintaan efektif dapat dirumuskan sebagai permintaan atas barang dan jasa yang benar-benar dapat diwujudkan menjadi transaksi karena ditopang oleh daya beli nyata (real purchasing power), yakni kemampuan pembayaran yang riil melalui uang atau pendapatan yang dimiliki. Keterkaitan permintaan—khususnya permintaan uang untuk memfasilitasi transaksi—dengan daya beli ditegaskan dalam kajian permintaan uang pada masyarakat Islam kontemporer, yang menyatakan bahwa "permintaan uang sangat berkaitan dengan daya beli" (Khoirunnisa & Saelangi, 2022), sementara nilai uang sendiri dipahami sebagai purchasing power atau daya beli (Desiarto, 2021). Dalam kerangka ekonomi Islam, formulasi ini juga harus ditempatkan dalam karakter ekonomi Islam yang menekankan aspek material sekaligus moral dalam relasi ekonomi (Iskandar, 2017), serta memasukkan tata aturan syariah sebagai variabel yang memengaruhi keputusan ekonomi (Sofhian, 2022).

Di sisi lain, literatur yang ada memperlihatkan nuansa perbedaan tentang seberapa jauh ekonomi Islam "membahas" hukum permintaan-penawaran sebagai sains ekonomi. Satu tulisan yang mengulas pemikiran Baqir Shadr menyebutkan bahwa ekonomi Islam "tidak mengurusi hukum permintaan dan penawaran" yang dipahami sebagai bagian dari "science of economic" (Arief et al., 2023). Namun, tulisan lain yang juga membahas Shadr menegaskan pembedaan antara doktrin (normatif) ekonomi Islam dan ilmu ekonomi positif, di mana aspek positif dapat mencakup fenomena umum seperti teori konsumsi/permintaan yang dapat diterima lintas ideologi (Sopiyatun et al., 2023). Pembacaan serupa juga muncul dalam kajian pemikiran Chapra yang mengaitkan Shadr dengan pembedaan "normative economics" dan "positive economics" (Yusuf, 2014). Selain itu, telaah epistemologis ekonomi Islam menyatakan bahwa pemikir Muslim klasik telah membahas fenomena pasar seperti harga serta fenomena supply-demand (Umam, 2015).

Dengan demikian, permintaan efektif dapat dijelaskan secara ekonomi sebagai permintaan yang didukung daya beli, sambil tetap menegaskan bingkai syariah dan etika sebagai pembatasnya (Sofhian, 2022; Sopiyatun et al., 2023; Umam, 2015).

________________________________________

3. Daya Beli Nyata sebagai Fondasi Permintaan Efektif: Uang, Pendapatan, dan Stabilitas Harga

Karena nilai uang dipahami sebagai purchasing power (Desiarto, 2021), maka daya beli riil menjadi prasyarat agar suatu permintaan menjadi efektif atau teraktualisasi. Literatur ekonomi Islam juga menegaskan bahwa inflasi adalah kenaikan harga yang berdampak pada menurunnya daya beli (Sam et al., 2022), dan bahwa inflasi tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat (Alexandi & Murti, 2022). Dengan demikian, dari sisi mekanisme ekonomi, permintaan efektif akan sensitif terhadap stabilitas harga karena perubahan harga memengaruhi kemampuan riil untuk membeli (Alexandi & Murti, 2022; Sam et al., 2022).

Dalam bukti empiris terkait Indonesia, kajian pengeluaran rumah tangga menemukan hubungan yang konsisten dengan teori permintaan: "semakin tinggi harga, semakin rendah permintaan/konsumsi" (Andiansyah et al., 2022). Studi yang sama juga menunjukkan bahwa variabel seperti inflasi dan pendapatan disposabel nasional berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran rumah tangga (Andiansyah et al., 2022). Dalam kerangka permintaan efektif, temuan ini menguatkan bahwa kemampuan daya beli nyata beroperasi melalui: (i) pendapatan yang tersedia dan (ii) stabilitas harga yang menentukan berapa banyak barang dan jasa yang dapat dibeli pada tingkat pendapatan tertentu (Andiansyah et al., 2022). Hal ini selaras dengan penekanan bahwa permintaan uang sebagai perantara transaksi berkaitan erat dengan daya beli (Desiarto, 2021; Khoirunnisa & Saelangi, 2022).

________________________________________

4. Pembatasan Syariah: dari Sekadar Willingness to Buy menuju Permintaan yang Bermaslahah

Ekonomi Islam menempatkan syariah sebagai rujukan perilaku ekonomi. Satu rumusan menyatakan bahwa ekonomi Islam memasukkan tata aturan syariah sebagai variabel independen yang memengaruhi pilihan dan keputusan ekonomi (Sofhian, 2022). Karena itu, permintaan tidak cukup hanya didukung daya beli, tetapi juga harus sesuai batasan halal-haram, etika, dan tujuan kemaslahatan (Sofhian, 2022; Utama, 2019).

Dalam kajian rasionalitas ekonomi Islam, rasionalitas pilihan menuntut: (1) konsisten dalam pilihan; (2) konten pilihan tidak mengandung haram, israf (berlebihan), tabdzir (pemborosan), dan mudarat sosial; serta (3) memperhatikan faktor eksternal seperti kebaikan hati dan interaksi sosial (Sofhian, 2015). Ini berarti, secara normatif, permintaan efektif dalam ekonomi Islam adalah permintaan yang "mampu dibayar" sekaligus "layak secara syariah dan etika" (Sofhian, 2015, 2022).

Kaidah ini juga terkait dengan pembedaan need dan want dalam ekonomi Islam. Dalam telaah pemikiran Baqir al-Sadr, perilaku ekonomi dalam Islam ditekankan agar didasarkan pada kebutuhan (need) yang disandarkan pada nilai syariah, bukan semata keinginan (want), karena jika ditopang want maka persoalan ekonomi dianggap tidak akan selesai (Sopiyatun et al., 2023). Prinsip-prinsip konsumsi sebagai sumber permintaan juga dirumuskan melalui lima prinsip fundamental fungsi konsumsi: righteousness, cleanliness, moderation, beneficence, dan morality (Utama, 2019). Dengan demikian, walaupun daya beli nyata adalah prasyarat, Islam menambahkan bahwa permintaan yang efektif secara syariah harus berada dalam batas moderasi dan moralitas (Sofhian, 2015; Utama, 2019).

Batasan syariah ini juga berfungsi sebagai kritik terhadap pola konsumsi yang mendorong berlebih-lebihan. Studi yang membandingkan teori konsumsi Keynes dengan Asy-Syaibani menyatakan bahwa penggunaan teori konsumsi Keynesian berpotensi memotivasi overconsume dan berdampak buruk seperti praktik utang berlebihan, impulse buying, kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak seimbang (Mulawarman, 2019). Sejalan dengan itu, kajian perilaku konsumtif menegaskan bahwa perilaku konsumtif atau berlebihan dipandang tercela dan dilarang dalam Islam (Annisa et al., 2023). Maka, permintaan efektif dalam ekonomi Islam tidak hanya efektif secara pasar dalam arti mampu dibayar, tetapi juga efektif dalam arti terkendali dan selaras dengan prinsip moderasi (Annisa et al., 2023; Mulawarman, 2019; Utama, 2019).

________________________________________

5. Menghindari Distorsi Permintaan: Larangan Riba dan Spekulasi serta Orientasi Sektor Riil

Literatur ekonomi Islam menempatkan larangan riba sebagai elemen utama muamalah ekonomi. Kajian riba dalam lembaga keuangan menyatakan bahwa riba "jelas dan tegas" dilarang dalam Islam dan menawarkan sistem profit-sharing atau profit-and-loss sharing sebagai alternatif terhadap bunga (Andini et al., 2024). Tulisan lain yang menganalisis riba dan bunga bank juga menegaskan larangan riba serta menawarkan skema loss-and-profit sharing sebagai alternatif dalam transaksi bank dan nonbank (Hasanah, 2021). Dari sudut pandang permintaan, implikasinya adalah bahwa permintaan yang dibentuk oleh pembiayaan berbasis bunga atau insentif riba dipandang tidak sejalan dengan prinsip syariah, sehingga ekonomi Islam mengarahkan pembiayaan dan transaksi agar berakar pada skema yang lebih terkait dengan aktivitas usaha atau sektor riil (Andini et al., 2024; Hasanah, 2021).

Keterkaitan ini tampak lebih jelas pada konsep uang dan permintaan uang. Konsep uang dalam Islam menegaskan bahwa uang bukan komoditas dan tidak dimasukkan dalam fungsi utilitas; Islam tidak mengenal time value of money dan hanya mengenal economic value of time (Dahlan & Wildan, 2022). Dalam kerangka motif permintaan uang, teori konvensional Keynes memasukkan motif spekulasi, tetapi kajian IS-LM perspektif Islam menyatakan bahwa permintaan uang untuk tujuan spekulasi sebagaimana Keynes "tidak akan ada" dalam perekonomian Islami (Muslimin, 2020). Sejalan dengan itu, pembahasan uang menurut Imam al-Ghazali menegaskan bahwa permintaan uang hanya didasarkan pada motif transaksi dan kehati-hatian, sedangkan motif spekulatif dikaitkan dengan fungsi uang sebagai store of value atau aset dalam ekonomi konvensional (Rozaini & Harahap, 2019). Kajian lain tentang larangan riba juga menegaskan bahwa Islam melarang spekulasi karena dapat dikategorikan maysir (Hasanah, 2021).

Rangkaian argumen ini menyiratkan bahwa permintaan efektif yang sehat dalam ekonomi Islam idealnya bertumpu pada motif transaksi atas kebutuhan riil dan berjaga-jaga, bukan dorongan spekulatif yang dapat memisahkan sektor moneter dari sektor riil (Hasanah, 2021; Rozaini & Harahap, 2019).

Bila permintaan efektif dipahami sebagai permintaan yang mampu direalisasi, ekonomi Islam menambahkan syarat struktural: realisasi transaksi itu sebaiknya terjadi dalam ekosistem yang menghindari riba dan spekulasi, serta menempatkan uang sebagai alat tukar yang mengalir (flow concept) untuk mendukung aktivitas riil (Dahlan & Wildan, 2022; Rozaini & Harahap, 2019). Kerangka ini konsisten dengan argumen bahwa pemisahan sektor riil dan nonriil dalam ekonomi konvensional dapat diperkuat oleh praktik memperlakukan uang sebagai komoditas berbunga, sementara ekonomi Islam menolak perdagangan uang sebagai komoditas dan menekankan fungsinya untuk memfasilitasi investasi, produksi, dan perdagangan sektor riil (Rozaini & Harahap, 2019).

________________________________________

6. Instrumen Redistribusi (ZIS/Filantropi Islam) untuk Memperluas Daya Beli dan Membentuk Permintaan Efektif yang Lebih Berkeadilan

Dalam ekonomi Islam, permintaan efektif juga terkait dengan agenda keadilan sosial melalui redistribusi. Studi tentang social values dalam permintaan uang Islam menegaskan bahwa zakat dan aktivitas sosial seperti infaq, shadaqah, dan wakaf adalah bagian dari kerangka stabilitas ekonomi. Secara eksplisit disebutkan bahwa zakat dengan fungsi sosialnya memberikan subsidi untuk meningkatkan daya beli mustahik dan pada akhirnya menciptakan kesejahteraan (Rizal & Humaidi, 2019). Studi makro zakat juga menegaskan bahwa zakat dalam kerangka nasional dapat digunakan untuk meningkatkan purchasing power orang miskin dan pertumbuhan ekonomi, sehingga memperkecil kesenjangan antara si kaya dan si miskin (Fathurrahman, 2012). Sejalan dengan itu, kajian zakat-wakaf dalam pembangunan ekonomi menegaskan tujuan sistem ekonomi Islam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan maqasid serta menegakkan keadilan; distribusi zakat-wakaf diposisikan agar kekayaan tidak beredar di kalangan kaya saja (Madani & Dahruji, 2022).

Bukti empiris terkait Indonesia juga memperlihatkan bahwa distribusi ZIS dapat berpengaruh pada pengeluaran rumah tangga. Studi pengeluaran rumah tangga Indonesia memasukkan distribusi dana ZIS dan melaporkan bahwa penyaluran dana ZIS berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran rumah tangga (Andiansyah et al., 2022). Jika permintaan efektif dipahami sebagai permintaan yang dapat diwujudkan karena daya beli, maka ZIS dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme yang memperkuat daya beli kelompok tertentu—misalnya mustahik—sehingga permintaan agregat dalam bentuk pengeluaran rumah tangga dapat terpengaruh (Andiansyah et al., 2022; Fathurrahman, 2012; Rizal & Humaidi, 2019). Dengan demikian, dalam ekonomi Islam, permintaan efektif tidak hanya merupakan isu mikro tentang kemampuan bayar, tetapi juga terhubung dengan kebijakan dan instrumen sosial untuk memperluas kemampuan bayar secara lebih adil (Madani & Dahruji, 2022; Rizal & Humaidi, 2019).

Selain itu, tulisan tentang inflasi dan pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam menekankan bahwa ketika pengangguran meningkat, pendapatan hilang dan akses terhadap sumber daya ekonomi menjadi terbatas (Sam et al., 2022). Penanganan pengangguran—terutama dalam kondisi krisis—diusulkan melalui optimalisasi skema filantropi Islam seperti zakat, infaq, shadaqah, serta qardhul hasan (Sam et al., 2022). Rangkaian ini memperkuat tesis bahwa daya beli nyata yang menopang permintaan efektif bukan hanya fungsi pasar, melainkan juga dipengaruhi oleh instrumen sosial Islam yang berdampak pada pendapatan dan akses ekonomi (Andiansyah et al., 2022; Rizal & Humaidi, 2019; Sam et al., 2022).

________________________________________

7. Posisi Permintaan Efektif dalam Kaitannya dengan Perdebatan Keynes dan Peran Kebijakan

Literatur yang ada menunjukkan bahwa Keynes menekankan pengeluaran agregat—pembelanjaan masyarakat atas barang dan jasa—sebagai faktor utama tingkat kegiatan ekonomi dan mendorong perlunya kebijakan pemerintah untuk stabilitas dan pertumbuhan (Zainuddin et al., 2020). Namun, teks lain menekankan bahwa ekonomi Islam menautkan relasi ekonomi dengan moralitas dan batasan syariah (Iskandar, 2017; Sofhian, 2022). Artinya, meskipun permintaan efektif dapat dipakai untuk menjelaskan keterkaitan daya beli dengan realisasi transaksi selaras dengan penekanan Keynes pada pengeluaran agregat (Zainuddin et al., 2020), ekonomi Islam mengarahkan kerangka kebijakan agar tidak bertumpu pada instrumen berbunga, melainkan mekanisme syariah.

Konsisten dengan itu, studi kebijakan moneter tanpa bunga menegaskan bahwa instrumen konvensional berbasis bunga tidak dapat digunakan dalam kebijakan moneter syariah (Sajadi, 2019). Studi literatur kebijakan moneter Islam tanpa bunga juga menegaskan perlunya pendekatan tanpa suku bunga, disertai larangan investasi tidak produktif dan spekulasi, serta penggunaan profit-and-loss sharing (Suprayitno, 2018). Relevansi kedua kajian tersebut terhadap permintaan efektif terletak pada upaya menjaga agar daya beli nyata dan transaksi riil tidak terdistorsi oleh mekanisme bunga dan spekulasi (Sajadi, 2019; Suprayitno, 2018), selaras dengan larangan riba dan spekulasi yang ditegaskan dalam kajian riba (Andini et al., 2024; Hasanah, 2021) serta konsep uang Islam (Dahlan & Wildan, 2022; Rozaini & Harahap, 2019).

________________________________________

8. Definisi Operasional Permintaan Efektif dalam Ekonomi Islam

Berdasarkan sintesis sumber-sumber di atas, permintaan efektif menurut ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai berikut.

Pertama, permintaan atas barang dan jasa yang dapat terealisasi karena didukung daya beli nyata (purchasing power) dan pendapatan yang tersedia, sehingga dapat diwujudkan dalam transaksi (Andiansyah et al., 2022; Desiarto, 2021; Khoirunnisa & Saelangi, 2022).

Kedua, permintaan tersebut harus berada dalam batasan syariah dan etika: tidak mengandung haram, israf, dan tabdzir, serta mengikuti prinsip konsumsi seperti moderation dan morality, serta mengutamakan kebutuhan (need) daripada keinginan (want) (Sofhian, 2015; Sopiyatun et al., 2023; Utama, 2019).

Ketiga, permintaan efektif tidak seharusnya dibentuk oleh distorsi riba dan spekulasi; Islam melarang riba dan spekulasi (maysir), serta mengarahkan transaksi dan pembiayaan pada skema profit-sharing yang lebih terhubung dengan sektor riil (Andini et al., 2024; Rozaini & Harahap, 2019).

Keempat, instrumen sosial—terutama zakat dan filantropi Islam—berfungsi memperluas daya beli, misalnya melalui subsidi daya beli mustahik, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pengeluaran dan permintaan di perekonomian (Andiansyah et al., 2022; Fathurrahman, 2012; Rizal & Humaidi, 2019).

________________________________________

9. Penutup

Artikel ini telah memperlihatkan bahwa konsep permintaan efektif dalam perspektif ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari dimensi syariah, etika, dan keadilan sosial. Berbeda dari konsepsi Keynesian yang menempatkan daya beli semata sebagai penentu permintaan, ekonomi Islam menambahkan lapisan normatif yang membatasi sekaligus memperluas cakupan permintaan efektif. Pembatasan dilakukan melalui larangan riba, spekulasi, serta konsumsi berlebihan (israf dan tabdzir), sementara perluasan dilakukan melalui instrumen redistribusi seperti ZIS yang mampu mengangkat daya beli kelompok mustahik.

Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah bahwa upaya meningkatkan permintaan efektif dalam perekonomian yang berlandaskan nilai Islam tidak cukup hanya dengan stimulus moneter atau fiskal berbasis bunga, melainkan harus disertai penguatan instrumen syariah—baik dari sisi pembatasan konsumsi tidak produktif maupun dari sisi redistribusi pendapatan yang berkeadilan.

________________________________________

Daftar Pustaka

Alexandi, M. F., & Murti, P. P. I. (2022). The political economy of household expenditure in Indonesia. Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics, 14(1). https://doi.org/10.15408/aiq.v14i1.22794

Andiansyah, F., Hanafi, S. M., Haryono, S., & Wau, T. (2022). The influence of Islamic financial instruments on Indonesia's economic growth: An autoregressive distributed lag approach. Al-Amwal Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, 14(2), 246. https://doi.org/10.24235/amwal.v14i2.11826

Andini, D., Aini, M. N., Arifin, M. F., & Mustafida. (2024). Konsep permintaan uang menurut Keynes dan relevansinya dalam perspektif ekonomi Islam. Iqtishodiah Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(1), 14–24. https://doi.org/10.62490/iqtishodiah.v6i1.431

Annisa, P., Sirat, A. H., & Hadady, H. (2023). Dampak inflasi, BI rate, dan kurs rupiah terhadap performa saham Indeks Syariah Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2022. Jurnal Mutiara Manajemen, 8(2), 1–12. https://doi.org/10.51544/jmm.v8i2.4660

Arief, S., Handayani, A. L., & Wibisono, V. F. (2023). Critical study of Keynes consumption theory according to As-Syaibani in Al-Kasb book. Al-Falah Journal of Islamic Economics, 8(2), 181. https://doi.org/10.29240/alfalah.v8i2.7199

Dahlan, A., & Wildan, M. (2022). Analisis ekonomi politik terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi pada sektor kawasan industri halal (KIH) dan perbankan syariah. El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam, 10(2), 105–122. https://doi.org/10.24090/ej.v10i2.6165

Desiarto, K. (2021). Urgensi pembentukan undang-undang tentang pasar modal syariah. Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 24(2), 308–339. https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.308-339

Fathurrahman, A. (2012). Model investasi alternatif: Sebuah studi komparatif antara konvensional dan Islam. Unisia, 34(77), 149–157. https://doi.org/10.20885/unisia.vol34.iss77.art3

Hasanah, M. (2021). Pandemi Covid-19: Inflasi dan pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Asy-Syar'iyyah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam, 6(1), 1–22. https://doi.org/10.32923/asy.v6i1.1751

Iskandar, I. (2017). Dialektika paradigmatik ekonomi. J-Ebis (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), 1(2). https://doi.org/10.32505/jebis.v1i2.25

Khoirunnisa, S. A., & Saelangi, P. M. (2022). Konsep kesejahteraan dalam pandangan ekonomi Muslim: Kritik atas konsep kesejahteraan ekonomi Barat. Al-Aqdu Journal of Islamic Economics Law, 2(1), 51. https://doi.org/10.30984/ajiel.v2i1.1991

Madani, N. A., & Dahruji, D. (2022). The analysis of influence state expenditures, Islamic banking finance and foreign investment (PMA) economic growth in Indonesia 2017–2022. Lisan Al-Hal Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 16(2), 273–294. https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i2.273-294

Mulawarman, A. D. (2019). Masa depan ekonomi Islam: Dari paradigma menuju metodologi. Imanensi Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Islam, 1(1), 1–13. https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.1-13

Muslimin, J. (2020). Economy, law, and politics; Choudhury's theories and fundamental utopia. Jurnal Cita Hukum, 8(2). https://doi.org/10.15408/jch.v8i2.16665

Rizal, F., & Humaidi, M. N. (2019). Dampak makroekonomi terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. El-Barka Journal of Islamic Economics and Business, 2(2), 300–328. https://doi.org/10.21154/elbarka.v2i2.1800

Rozaini, N., & Harahap, S. N. (2019). Pengaruh mata kuliah ekonomi syariah dan uang saku terhadap perilaku konsumtif. Niagawan, 8(3), 223–233. https://doi.org/10.24114/niaga.v8i3.15581

Sajadi, D. (2019). Agama, etika, dan sistem ekonomi. El-Arbah Jurnal Ekonomi Bisnis dan Perbankan Syariah, 3(02), 1–17. https://doi.org/10.34005/elarbah.v3i02.1049

Sam, H. A., Rosidah, M., Slamet, M., & Mutmainah, N. (2022). The contribution of the Western world to the Islamic economy in Indonesia. Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah, 7(1), 36–45. https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v7i1.586

Sofhian, S. (2015). The rationality prohibition of riba (usury). Al-Ulum, 15(1), 237. https://doi.org/10.30603/au.v15i1.224

Sofhian. (2022). Strengthening interest and riba in bank financial institutions. Al-Mizan, 18(2), 311–336. https://doi.org/10.30603/am.v18i2.2968

Sopiyatun, S., Abidin, M., & Ekowati, V. M. (2023). Bu Nyai novelis and Bu Nyai boardings-based economics: A study of Bu Nyai boardings-style economization in Indonesia. Al-Falah Journal of Islamic Economics, 8(2), 201. https://doi.org/10.29240/alfalah.v8i2.7535

Suprayitno, E. (2018). Kebijakan fiskal zakat dan pajak pada perekonomian: Studi komparatif ekonomi Islam, klasik, dan Keynes. Ulul Albab Jurnal Studi Islam, 9(2), 193–221. https://doi.org/10.18860/ua.v9i2.6215

Umam, K. (2015). Perilaku permintaan uang Islam: Antara otentisitas dan inovasi. Islamic Economics Journal, 1(1), 107. https://doi.org/10.21111/iej.v1i1.347

Utama, A. S. (2019). History and development of Islamic banking regulations in the national legal system of Indonesia. Al-Adalah, 15(1), 37. https://doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2446

Yusuf, A. (2014). Paradigma kontemporer ekonomi Islam (Muh. Abdul Mannan versus Syed Nawab Haedir Naqvi). Hunafa Jurnal Studia Islamika, 11(2), 215. https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.355.215-244

Zainuddin, U., Iffa, M., Fajria, N., & Aulia, S. M. (2020). Peran zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat perspektif ekonomi Islam. Fitua Jurnal Studi Islam, 202–234. https://doi.org/10.47625/fitua.v1i2.270