01049 - Neraca Perdagangan dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Konseptual dan Implikasi Kebijakan

Trade Balance in Islamic Economic Perspective: A Conceptual Study and Policy Implications

Abstrak

Neraca perdagangan merupakan salah satu indikator makroekonomi eksternal yang mencerminkan selisih antara nilai ekspor dan impor suatu negara. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep neraca perdagangan dalam perspektif ekonomi Islam secara komprehensif, meliputi landasan normatif, relevansi kebijakan moneter syariah, peran sektor riil dan industri halal, serta dukungan kelembagaan keuangan syariah. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dengan analisis deskriptif-kualitatif terhadap literatur ekonomi Islam, kebijakan moneter syariah, dan kajian industri halal. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam perspektif ekonomi Islam, perbaikan neraca perdagangan bukan sekadar target statistik, melainkan bagian dari agenda stabilisasi ekonomi makro yang selaras dengan prinsip syariah: menghalalkan perdagangan sektor riil, mengharamkan riba, serta menghindari spekulasi (maisir) dan ketidakpastian (gharar). Perbaikan posisi eksternal idealnya bertumpu pada penguatan kapasitas produksi dan ekspor—khususnya melalui industri halal—bukan pada rekayasa finansial berbasis bunga. Lembaga keuangan syariah, termasuk instrumen trade finance seperti Letter of Credit (L/C) syariah, berperan penting sebagai pengungkit perdagangan internasional. Kajian ini menegaskan bahwa pemikiran Ibn Khaldun tentang produksi tinggi dan neraca pembayaran yang sehat tetap relevan sebagai kerangka analisis ekonomi Islam kontemporer.

Kata kunci: neraca perdagangan, ekonomi Islam, industri halal, kebijakan moneter syariah, sektor riil

________________________________________

Abstract

The trade balance is one of the key external macroeconomic indicators that reflects the difference between a country's export and import values. This article aims to examine the concept of trade balance from an Islamic economic perspective comprehensively, covering normative foundations, the relevance of Islamic monetary policy, the role of the real sector and halal industry, as well as the support of Islamic financial institutions. The method employed is library research with descriptive-qualitative analysis of Islamic economic literature, Islamic monetary policy, and halal industry studies. The findings indicate that in the Islamic economic perspective, improving the trade balance is not merely a statistical target but part of a macroeconomic stabilization agenda aligned with Sharia principles: permitting trade in the real sector, prohibiting riba, and avoiding speculation (maisir) and uncertainty (gharar). Improvement in the external position should ideally be grounded in strengthening production and export capacity—particularly through the halal industry—rather than interest-based financial engineering. Islamic financial institutions, including trade finance instruments such as Islamic Letters of Credit (L/C), play an important role as levers for international trade. This study affirms that Ibn Khaldun's thinking on high production and a healthy balance of payments remains relevant as a contemporary Islamic economic analytical framework.

Keywords: trade balance, Islamic economics, halal industry, Islamic monetary policy, real sector

________________________________________

1. Pendahuluan

Neraca perdagangan (trade balance) adalah selisih antara nilai ekspor dan impor barang suatu negara. Sebagai indikator makroekonomi, posisi neraca perdagangan—surplus maupun defisit—mencerminkan kinerja ekonomi eksternal dan menjadi perhatian utama para pengambil kebijakan, baik dalam sistem ekonomi konvensional maupun dalam kerangka ekonomi Islam.

Dalam diskursus ekonomi makro, neraca perdagangan berkaitan langsung dengan kinerja ekspor dan impor, stabilitas nilai tukar, serta kebijakan moneter suatu negara. Dalam bingkai ekonomi Islam, relevansi neraca perdagangan tidak berhenti pada dimensi statistik semata, melainkan meluas pada dimensi etis-institusional yang mencakup prinsip halal-haram dalam transaksi, larangan riba, dan penghindaran spekulasi.

Kajian ini bertujuan menyintesis berbagai perspektif dalam literatur ekonomi Islam mengenai neraca perdagangan, mulai dari landasan normatifnya, posisinya dalam kebijakan moneter syariah, hingga strategi konkret yang relevan—khususnya penguatan industri halal dan peran lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian ekonomi Islam di bidang ekonomi internasional dan kebijakan makroekonomi syariah.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (library research) dengan analisis deskriptif-kualitatif. Sumber data primer berupa literatur akademik dalam bentuk artikel jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan neraca perdagangan, kebijakan moneter syariah, industri halal, perbankan syariah, serta pemikiran ekonom Muslim klasik dan kontemporer. Analisis dilakukan secara tematik dan sintetis untuk menghasilkan kerangka konseptual yang koheren mengenai neraca perdagangan dalam perspektif ekonomi Islam.

________________________________________

3. Pembahasan

3.1 Pengertian dan Posisi Neraca Perdagangan dalam Kajian Ekonomi Islam

Dalam diskursus ekonomi makro, neraca perdagangan dibahas sebagai indikator eksternal yang berkaitan langsung dengan kinerja ekspor dan impor suatu negara. Sumber yang tersedia menegaskan relasi tersebut ketika menjelaskan bahwa surplus neraca perdagangan "didorong adanya peningkatan ekspor yang lebih besar dibandingkan impor" (Miftahuddin, 2019), serta bahwa depresiasi nilai tukar mengubah harga relatif barang ekspor dan impor sehingga dapat "memperbaiki posisi neraca perdagangan" (Putra, 2024). Dengan demikian, neraca perdagangan dipahami sebagai posisi (surplus/defisit) yang merefleksikan perbandingan kinerja ekspor dan impor, dan ia beririsan erat dengan neraca pembayaran yang mencatat transaksi ekonomi lintas batas secara sistematis (Abdianti et al., 2023; Miftahuddin, 2019; Putra, 2024; Ridwan, 2016).

Dalam literatur ekonomi dan kebijakan moneter yang dibingkai syariah, perbaikan neraca perdagangan bahkan disebut secara eksplisit sebagai salah satu tujuan kebijakan moneter (Fathoni, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif ekonomi Islam, isu neraca perdagangan tidak diperlakukan sebagai sekadar statistik eksternal, melainkan sebagai bagian dari agenda stabilisasi dan tata kelola ekonomi makro yang lebih luas—misalnya, terkait stabilitas moneter dan neraca pembayaran (Fathoni, 2020).

Catatan terminologis: Kata "neraca" dalam bahasa Indonesia juga lazim dipakai untuk menyebut balance sheet (laporan posisi keuangan) dalam akuntansi, yakni laporan yang menggambarkan posisi keuangan pada tanggal tertentu (Setiawan, 2020). Neraca perdagangan berbeda dari "neraca" akuntansi tersebut, karena ia merujuk pada posisi perdagangan eksternal (ekspor-impor) (Miftahuddin, 2019; Putra, 2024; Setiawan, 2020).

________________________________________

3.2 Landasan Normatif: Perdagangan sebagai Aktivitas Halal dan Batasan Syariah

3.2.1 Perdagangan sebagai Aktivitas yang Dihalalkan dan Diprioritaskan dalam Ekonomi Islam

Sumber yang tersedia menegaskan fondasi normatif penting bahwa Islam menghalalkan jual beli/perdagangan dan mengharamkan riba. Rujukan eksplisitnya dikutip melalui QS. Al-Baqarah: 275 ("Allah menghalalkan jual beli (perdagangan) dan mengharamkan riba") dan dimaknai sebagai penegasan bahwa sektor riil—khususnya perdagangan—adalah kegiatan bisnis yang dianjurkan (Norman, 2020). Sejalan dengan itu, literatur perbankan/keuangan syariah yang tersedia menempatkan larangan riba serta orientasi pada aktivitas perdagangan/usaha yang sah sebagai prinsip utama lembaga keuangan Islam, dan menegaskan bahwa akad-akad pembiayaan syariah memiliki underlying transaction seperti jual beli, sewa, atau pembiayaan bersama yang melekat pada sektor ekonomi riil.

Implikasinya bagi neraca perdagangan adalah: ketika ekonomi Islam menekankan penguatan sektor riil (produksi dan perdagangan) dan menautkan aktivitas keuangan pada transaksi riil yang halal, maka peningkatan ekspor—atau pengendalian impor—diharapkan bersumber dari penguatan kapasitas produksi dan perdagangan yang nyata, bukan dari ekspansi finansial berbasis bunga atau transaksi yang terlepas dari aktivitas riil (Norman, 2020).

3.2.2 Larangan Riba dan Konsekuensinya terhadap Instrumen Kebijakan dan Pembiayaan

Sejumlah rujukan kebijakan moneter syariah dalam sumber yang tersedia menyatakan bahwa kebijakan moneter dalam ekonomi Islam "harus bebas dari unsur … riba dan bunga bank," dan pengelolaan moneter didasarkan pada prinsip bagi hasil (Fathoni, 2020). Kerangka ini konsisten dengan rujukan perbankan syariah yang menyebut larangan riba sebagai prinsip utama bank Islam, serta penekanan bahwa aktivitas bisnis dan perdagangan harus berbasis perolehan yang sah menurut syariah.

Konsekuensi praktisnya: upaya memperbaiki neraca perdagangan—misalnya melalui dukungan pembiayaan ekspor—idealnya ditempuh dengan instrumen dan akad yang menghindari bunga/riba, serta menautkan pembiayaan pada aktivitas perdagangan riil yang halal (Fathoni, 2020).

3.2.3 Penghindaran Spekulasi dan Ketidakpastian sebagai Prasyarat Stabilitas

Sumber-sumber mengenai sistem moneter Islam menegaskan bahwa sistem moneter Islam menawarkan transaksi berbasis aset, bebas bunga, serta menghindari spekulasi (maisir) dan ketidakpastian (gharar). Literatur pasar modal syariah yang tersedia juga menekankan bahwa praktik spekulasi dilarang karena mengandung unsur yang tidak sesuai syariah dan dapat merusak tujuan kemaslahatan. Bahkan, kajian tentang perilaku trader di bursa menyatakan bahwa perilaku tersebut dikategorikan sebagai maisir dan gharar, serta dapat memicu volatilitas indeks yang berpotensi mendorong ketidakstabilan bursa (Herianti et al., 2023).

Dalam konteks neraca perdagangan, larangan spekulasi tidak otomatis memberikan "rumus" neraca perdagangan, tetapi ia membentuk batasan etis-institusional: stabilitas sistem moneter dan keuangan—termasuk stabilitas nilai tukar dan mekanisme pembiayaan perdagangan—diupayakan melalui transaksi riil dan penghindaran praktik spekulatif yang dapat memicu instabilitas ekonomi (Herianti et al., 2023).

________________________________________

3.3 Neraca Perdagangan sebagai Bagian dari Tujuan Kebijakan Moneter Syariah dan Keterkaitannya dengan Nilai Tukar

3.3.1 Neraca Perdagangan sebagai Tujuan Kebijakan Moneter Syariah

Beberapa sumber kebijakan moneter syariah secara eksplisit menyatakan bahwa "tujuan kebijakan moneter yaitu memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran" (Fathoni, 2020). Selain itu, sumber lain menekankan fokus kebijakan moneter Islam pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi, yang dipandang sebagai inti ekonomi Islam. Hal ini memperlihatkan sintesis berikut: perbaikan neraca perdagangan ditempatkan dalam kerangka stabilisasi dan sirkulasi sumber daya ekonomi yang selaras dengan prinsip syariah—anti-riba, pro-sektor riil, dan berbasis bagi hasil (Fathoni, 2020).

3.3.2 Mekanisme Nilai Tukar: Depresiasi dan Perbaikan Neraca Perdagangan

Terkait mekanisme, sumber empiris-makro dalam kumpulan referensi menyatakan bahwa depresiasi rupiah terhadap dolar AS mengubah harga relatif: barang ekspor menjadi lebih murah dan barang impor menjadi lebih mahal, sehingga "akan memperbaiki posisi neraca perdagangan luar negeri" (Putra, 2024). Rujukan kebijakan moneter syariah dalam kumpulan sumber juga mengulang narasi serupa: ketika rupiah melemah, harga barang produksi Indonesia "jatuh di pasar bebas" sehingga memperkuat daya saing dan ekspor; peningkatan ekspor meningkatkan neraca perdagangan dan neraca pembayaran (Fathoni, 2020).

Dengan demikian, dalam literatur yang tersedia, neraca perdagangan dipahami memiliki kanal transmisi yang kuat melalui nilai tukar dan daya saing ekspor, dan kanal ini dibaca sebagai relevan bagi desain kebijakan moneter syariah (Fathoni, 2020; Putra, 2024).

3.3.3 Nuansa Perdebatan: Instrumen Suku Bunga dalam Kebijakan Moneter dan Klaim Kesyariahannya

Walaupun banyak sumber menegaskan bahwa kebijakan moneter syariah harus bebas riba/bunga (Fathoni, 2020), ada rujukan yang menampilkan nuansa berbeda: pandangan Syafruddin Prawiranegara (dalam kajian yang tersedia) menyimpulkan bahwa mekanisme instrumen kebijakan moneter berbasis suku bunga di Indonesia "tetap" menjadi instrumen utama dan "tidak dapat langsung dianggap bertentangan dengan prinsip Islam." Pada titik ini, sumber-sumber yang tersedia tidak menyelesaikan perdebatan, tetapi menunjukkan adanya perbedaan penekanan: sebagian literatur menuntut eliminasi instrumen berbasis bunga demi kepatuhan syariah (Fathoni, 2020), sementara rujukan lain menilai instrumen suku bunga tidak otomatis dapat diklaim bertentangan secara langsung—dengan basis argumentasi tertentu tentang makna riba.

Bagi pembacaan neraca perdagangan, perbedaan ini penting karena memengaruhi pilihan instrumen stabilisasi—termasuk nilai tukar dan likuiditas—yang pada gilirannya dapat memengaruhi ekspor-impor (Fathoni, 2020; Putra, 2024).

________________________________________

3.4 Prinsip "Uang Bukan Komoditas" dan Implikasinya bagi Perdagangan Internasional

Sumber-sumber yang tersedia menegaskan bahwa dalam pandangan Islam, uang bukan komoditas; karena itu, perdagangan uang (valuta) sebagai komoditas ditentang, dan istilah "pertukaran valuta asing" dinilai lebih tepat (Eksyar et al., 2020). Literatur pasar uang syariah juga menegaskan bahwa uang bukan komoditas melainkan alat tukar, serta mengkritik paradigma "uang menghasilkan uang" yang berbasis bunga semata-mata karena faktor waktu. Sejalan dengan itu, rujukan pengembangan pasar uang syariah menyatakan bahwa "uang tidak dapat menghasilkan apa-apa" dan hanya berkembang bila diinvestasikan pada aktivitas ekonomi riil (tangible economic activity) seperti perdagangan dan industri. Bahkan, rujukan kebijakan moneter syariah menekankan bahwa uang adalah aset publik yang harus beredar dan tidak boleh dibiarkan tidak produktif karena menghambat arus perekonomian.

Sintesis dari prinsip-prinsip tersebut: perbaikan neraca perdagangan dalam ekonomi Islam idealnya tidak ditempuh melalui financial engineering yang menjadikan uang sebagai komoditas spekulatif, melainkan melalui penguatan aktivitas riil (produksi dan perdagangan) dan penautan pembiayaan pada transaksi riil yang halal. Dalam konteks perdagangan internasional, hal ini juga berkelindan dengan kebutuhan menjaga agar transaksi pertukaran valuta (sharf) dan aktivitas perbankan devisa tetap sesuai prinsip syariah (Eksyar et al., 2020).

________________________________________

3.5 Orientasi Maqashid dan Argumentasi Ibn Khaldun: Produksi Tinggi dan Neraca Pembayaran yang Sehat

Dalam sumber yang tersedia, pemikiran Ibn Khaldun—sebagaimana dikutip dalam kajian kebijakan keuangan inklusif—menyatakan bahwa kekayaan bangsa tidak ditentukan oleh jumlah uang, tetapi oleh produksi barang dan jasa serta neraca pembayaran yang sehat; neraca pembayaran yang sehat dipandang sebagai konsekuensi alamiah dari produksi yang tinggi (Triyawan, 2022). Literatur lain tentang Ibn Khaldun yang tersedia juga menegaskan gagasan bahwa ekspor barang akan membuat neraca pembayaran negara positif dan kesejahteraan rakyat meningkat.

Walaupun kedua rujukan ini berbicara terutama pada neraca pembayaran, keduanya relevan untuk neraca perdagangan karena neraca perdagangan merupakan komponen penting yang turut membentuk kesehatan eksternal. Secara konseptual, argumen ini mengarahkan perhatian pada basis riil: produksi, spesialisasi, dan kapasitas ekspor sebagai fondasi perbaikan posisi eksternal (Triyawan, 2022). Dengan kata lain, neraca perdagangan yang membaik dalam perspektif ini harus ditopang oleh produktivitas dan kapasitas produksi/ekspor, bukan sekadar manipulasi moneter yang terlepas dari sektor riil (Triyawan, 2022).

________________________________________

3.6 Strategi Syariah untuk Memperbaiki Neraca Perdagangan: Penguatan Industri Halal, Ekspor, dan Pengendalian Impor

3.6.1 Industri Halal sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing Ekspor

Sumber mengenai pengembangan industri halal menyatakan secara eksplisit strategi "meningkatkan kualitas dan daya saing produk dan jasa industri halal Indonesia untuk mencapai surplus neraca perdagangan" (Sukamto & Aisah, 2021). Sumber lain tentang industri halal juga menyatakan bahwa peningkatan produksi dapat membawa komoditas halal Indonesia menuju perdagangan internasional. Selain itu, kajian pengabdian masyarakat berbasis industri halal menegaskan bahwa peningkatan produksi di sektor industri halal dapat "mengurangi defisit neraca perdagangan" serta membuka kemungkinan peningkatan ekspor produk halal. Literatur tentang tantangan ekspor halal menambahkan bahwa pemerintah menargetkan agar industri halal makin maju dan Indonesia dapat menjadi pusat industri halal, dan bahwa kinerja neraca perdagangan—misalnya surplus—dapat didorong oleh ekspor yang lebih besar dibanding impor (Miftahuddin, 2019).

Sintesisnya: dalam perspektif ekonomi Islam sebagaimana tercermin pada literatur industri halal yang tersedia, perbaikan neraca perdagangan diposisikan sebagai outcome dari (i) peningkatan kapasitas produksi halal, (ii) peningkatan kualitas dan daya saing, serta (iii) perluasan akses pasar ekspor—termasuk melalui prasyarat seperti sertifikasi halal dan penguatan literasi/awareness (Miftahuddin, 2019; Sukamto & Aisah, 2021).

3.6.2 Pengendalian Impor untuk Melindungi Produsen Domestik

Kajian tentang stabilitas fiat money menyatakan rekomendasi ekonomi Islam untuk "dilarang impor berlebihan agar tidak melumpuhkan produsen dalam negeri." Pada saat yang sama, strategi pengembangan industri halal yang tersedia juga mencantumkan kebijakan substitusi produk impor sebagai salah satu peluang pertumbuhan (Sukamto & Aisah, 2021), dan pengabdian masyarakat berbasis industri halal mengaitkan peningkatan produksi domestik dengan pengurangan defisit neraca perdagangan.

Dengan demikian, pada level strategi, sumber-sumber ini menyajikan pendekatan yang koheren: penguatan produksi domestik—khususnya sektor halal—dan pembatasan impor berlebihan dipandang relevan untuk memperbaiki neraca perdagangan sekaligus menjaga keberlanjutan produsen domestik, selaras dengan orientasi kemaslahatan (maslahah) dan keadilan yang sering ditekankan dalam narasi ekonomi syariah (Sukamto & Aisah, 2021).

________________________________________

3.7 Peran Lembaga Keuangan Syariah dan Trade Finance dalam Mendukung Neraca Perdagangan

Sumber tentang Letter of Credit (L/C) menegaskan bahwa L/C adalah bagian aktif perdagangan internasional yang memudahkan transaksi ekspor-impor secara aman, dan melalui keterlibatan perbankan syariah dapat membantu kelancaran transaksi perdagangan internasional sehingga berkontribusi pada peningkatan ekonomi nasional dan cadangan devisa. Kaitan cadangan devisa dengan transaksi internasional juga ditegaskan dalam kajian industri halal: perdagangan internasional memerlukan pembiayaan yang berasal dari cadangan devisa, dan posisi cadangan devisa dapat dilihat dari neraca pembayaran; salah satu faktor yang memengaruhi cadangan devisa adalah nilai ekspor bersih yang tercantum di neraca pembayaran. Literatur yang menganalisis kontribusi bank syariah pada industri halal juga menyatakan bahwa bank dapat mendukung industri halal melalui pembiayaan perdagangan (ekspor dan impor) sehingga produsen halal dapat memasarkan produk ke pasar internasional, dan hal itu berdampak positif pada neraca perdagangan dan pertumbuhan ekonomi (Sholahuddin, 2023).

Sintesis dari ketiga rujukan ini adalah bahwa dalam ekonomi Islam, perbaikan neraca perdagangan bukan hanya isu "harga" dan "kurs," tetapi juga isu infrastruktur kelembagaan untuk perdagangan: instrumen trade finance—misalnya L/C syariah—dan pembiayaan perdagangan oleh bank syariah diposisikan sebagai enabler ekspor-impor yang aman, sekaligus terkait dengan pengelolaan cadangan devisa dan neraca pembayaran (Sholahuddin, 2023). Pada saat yang sama, semua itu diharapkan tetap dibingkai dalam akad dan prinsip syariah—anti-riba dan berbasis transaksi halal.

________________________________________

3.8 Stabilitas Moneter, Mata Uang, dan Kaitannya dengan Neraca Perdagangan

Sumber-sumber moneter Islam dalam kumpulan referensi menekankan bahwa kelemahan sistem moneter konvensional terkait penggunaan suku bunga, dan sistem moneter Islam menawarkan transaksi berbasis aset, bebas bunga, menghindari spekulasi/ketidakpastian, serta menggunakan mata uang stabil seperti dinar dan dirham. Kajian lain tentang fiat money menyatakan bahwa uang kertas memiliki nilai intrinsik yang tidak jelas sehingga kurang stabil, dan sebagai rekomendasi, ekonomi Islam menyarankan kembali ke emas dan perak serta melarang impor berlebihan.

Meskipun sumber-sumber ini bersifat normatif dan tidak menyediakan satu model teknis tunggal untuk implementasi mata uang, mereka memberi kerangka prinsip: stabilitas moneter dan pembatasan praktik yang memicu instabilitas—termasuk spekulasi dan ketergantungan pada uang fiat yang volatil—dipandang penting, dan stabilitas ini relevan bagi perdagangan internasional karena nilai tukar memengaruhi daya saing ekspor-impor yang pada gilirannya memengaruhi neraca perdagangan (Putra, 2024).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan sintesis rujukan yang tersedia, neraca perdagangan dalam perspektif ekonomi Islam dapat dirangkum dalam tujuh poin berikut.

Pertama, dari sisi makna dan indikator, neraca perdagangan adalah posisi eksternal yang terkait dengan ekspor dan impor; surplus didorong oleh ekspor yang lebih besar dibanding impor, dan kanal nilai tukar dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan melalui perubahan harga relatif ekspor-impor (Miftahuddin, 2019; Putra, 2024).

Kedua, dari sisi tujuan kebijakan, dalam literatur kebijakan moneter syariah yang tersedia, perbaikan neraca perdagangan dan neraca pembayaran disebut sebagai tujuan kebijakan moneter (Fathoni, 2020), yang dibingkai oleh agenda stabilitas serta sirkulasi sumber daya ekonomi.

Ketiga, dari sisi syarat etis-institusional, perbaikan neraca perdagangan harus konsisten dengan prinsip syariah: menghalalkan perdagangan sektor riil dan mengharamkan riba, serta menghindari spekulasi/maisir dan ketidakpastian/gharar (Herianti et al., 2023; Norman, 2020).

Keempat, dari sisi basis struktural (riil), perbaikan posisi eksternal idealnya bertumpu pada produksi dan perdagangan riil; rujukan Ibn Khaldun menekankan produksi tinggi dan neraca pembayaran yang sehat sebagai basis kesejahteraan, serta keterkaitan ekspor dengan perbaikan posisi eksternal (Triyawan, 2022).

Kelima, dari sisi strategi riil yang menonjol, penguatan industri halal—kualitas, daya saing, dan ekspor—diarahkan untuk meningkatkan kontribusi pada neraca perdagangan hingga mencapai surplus; pada saat yang sama, impor berlebihan dipandang perlu dikendalikan agar tidak melumpuhkan produsen domestik (Sukamto & Aisah, 2021).

Keenam, dari sisi peran keuangan syariah, dukungan pembiayaan perdagangan—termasuk L/C dan pembiayaan ekspor-impor oleh bank syariah—diposisikan sebagai pengungkit perdagangan internasional dan terkait dengan cadangan devisa/neraca pembayaran (Sholahuddin, 2023).

Ketujuh, terdapat nuansa perdebatan instrumen: perbedaan penekanan di dalam sumber terkait kompatibilitas instrumen suku bunga dengan prinsip Islam. Sebagian menuntut kebijakan bebas bunga/riba (Fathoni, 2020), sementara rujukan lain menyatakan instrumen suku bunga tidak dapat langsung dinilai bertentangan dengan prinsip Islam.

________________________________________

Daftar Pustaka

Abdianti, D., Restu, A., & Ayyubi, S. A. (2023). Konsep kebijakan moneter dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 263–276. https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i2.7042

Eksyar, S., Apribadi, I., & Novita, E. (2020). Implementasi kebijakan moneter ekonomi Indonesia periode 2003–2009. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah, 2(1), 43–54. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v2i3.74

Fathoni, M. A. (2020). Potret industri halal Indonesia: Peluang dan tantangan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(3), 428. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146

Herianti, H., Siradjuddin, S., & Efendi, A. (2023). Industri halal dari perspektif potensi dan perkembangannya di Indonesia. Indonesia Journal of Halal, 6(2), 56–64. https://doi.org/10.14710/halal.v6i2.19249

Miftahuddin, M. (2019). Perbandingan konsep keuangan pada bank syariah dan bank konvensional. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 2(2), 213–228. https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.86

Norman, E. (2020). Kebijakan keuangan inklusif dalam perspektif ekonomi syariah. Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2(1), 33–40. https://doi.org/10.47467/reslaj.v2i1.134

Putra, R. F. (2024). Konsep nilai tukar rupiah, aliran modal asing dan kebijakan moneter dalam tinjauan perspektif Islam. Al-Ittifaq: Jurnal Ekonomi Syariah, 4(2), 61. https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v4i2.11311

Ridwan, R. (2016). Sistem operasi bank syariah dan penyajian dalam akuntansi syariah. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 9(2). https://doi.org/10.30984/as.v9i2.30

Setiawan, I. (2020). Analisis peran perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia: Bank syariah versus bank konvensional. Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, 8(1), 52–60. https://doi.org/10.30871/jaemb.v8i1.1649

Sholahuddin, M. A. (2023). Perspektif Islam tentang pasar uang dan pengoperasian pasar uang syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3227. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10040

Sukamto, S., & Aisah, S. (2021). Relevansi konsep moneter Islam M. Umar Chapra dengan kebijakan moneter di Indonesia. Malia (Terakreditasi), 12(2), 165–180. https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2660

Triyawan, A. (2022). Ekonomi internasional: Sebuah pemikiran dalam perspektif Islam. https://doi.org/10.31219/osf.io/759h2