01048 - Neraca Modal dalam Neraca Pembayaran: Tinjauan Konvensional dan Perspektif Ekonomi Islam

Abstrak

Artikel ini mengkaji kedudukan dan fungsi neraca modal dalam kerangka neraca pembayaran, baik dari perspektif statistik makroekonomi konvensional maupun perspektif ekonomi Islam. Dengan menggunakan pendekatan kajian literatur, artikel ini mengelaborasi definisi neraca modal sebagai bagian dari neraca pembayaran yang mencatat transfer modal dan transaksi aset nonfinansial tidak terbarukan antarnegara, serta menelaah perbedaan presentasi klasifikatoris yang terdapat di berbagai sumber akademik. Selanjutnya, artikel ini memetakan prinsip-prinsip normatif ekonomi Islam—meliputi larangan riba, gharar, dan maisir; preferensi atas transaksi berbasis aset; serta mekanisme bagi hasil—sebagai kriteria kepatuhan syariah yang relevan terhadap arus modal lintas negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak mengajukan format statistik neraca pembayaran yang sepenuhnya berbeda, melainkan memberikan kerangka normatif yang mendorong penggunaan instrumen seperti sukuk, mudharabah, musyarakah, dan ijarah sebagai alternatif yang dipandang selaras dengan prinsip syariah dalam konteks transaksi modal internasional.

Kata kunci: neraca modal, neraca pembayaran, ekonomi Islam, sukuk, riba, bagi hasil

________________________________________

Abstract

This article examines the position and function of the capital account within the balance of payments framework, from both conventional macroeconomic statistics and Islamic economics perspectives. Employing a literature review approach, this article elaborates the definition of the capital account as the component of the balance of payments that records capital transfers and transactions related to non-produced non-financial assets across countries, while also analyzing classificatory differences found across academic sources. Furthermore, this article maps the normative principles of Islamic economics—including the prohibition of riba, gharar, and maisir; preference for asset-based transactions; and profit-and-loss sharing mechanisms—as Sharia compliance criteria relevant to cross-border capital flows. The findings indicate that Islamic economics does not propose an entirely different statistical format for the balance of payments; rather, it provides a normative framework that encourages the use of instruments such as sukuk, mudharabah, musyarakah, and ijarah as alternatives considered compatible with Sharia principles in the context of international capital transactions.

Keywords: capital account, balance of payments, Islamic economics, sukuk, riba, profit sharing

________________________________________

1. Pendahuluan

Neraca pembayaran merupakan salah satu instrumen statistik makroekonomi yang mencerminkan hubungan ekonomi suatu negara dengan dunia internasional. Di dalamnya, neraca modal menempati posisi penting sebagai pencatat perpindahan nilai ekonomi lintas negara dalam bentuk aset finansial maupun nonfinansial. Meskipun demikian, pemahaman mengenai cakupan dan batasan neraca modal masih memerlukan elaborasi lebih lanjut, terutama mengingat adanya variasi presentasi klasifikatoris di berbagai literatur akademik.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi dan keuangan Islam yang pesat dalam beberapa dekade terakhir turut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah memandang dan menilai transaksi yang tercermin dalam neraca modal. Pertanyaan ini menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya volume transaksi keuangan Islam lintas negara, termasuk penerbitan sukuk internasional dan pembiayaan berbasis bagi hasil.

Artikel ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan definisi dan kedudukan neraca modal dalam kerangka neraca pembayaran; (2) menguraikan jenis-jenis transaksi yang dicatat dalam neraca modal; serta (3) menganalisis perspektif ekonomi Islam terhadap transaksi arus modal lintas negara beserta instrumen-instrumen yang dipandang selaras dengan prinsip syariah.

________________________________________

2. Metode

Artikel ini disusun dengan menggunakan pendekatan kajian literatur (library research) yang bersifat kualitatif-deskriptif. Sumber-sumber yang digunakan mencakup artikel jurnal ilmiah, laporan, dan kajian akademik yang membahas neraca pembayaran dari perspektif statistik makroekonomi maupun dari perspektif ekonomi dan keuangan Islam. Analisis dilakukan dengan cara memetakan, mengelaborasi, dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai sumber tersebut secara sistematis.

________________________________________

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Neraca Modal dalam Neraca Pembayaran: Definisi dan Kedudukan

Dalam statistik neraca pembayaran—di Indonesia sering dirujuk sebagai Neraca Pembayaran Indonesia (NPI)—transaksi ekonomi antara penduduk (residen) dan bukan penduduk (nonresiden) dicatat secara sistematis untuk suatu periode tertentu (Salamah & Wahyuni, 2021; Wijaya, 2019). NPI mencatat transaksi yang menimbulkan perpindahan kepemilikan aset dan kewajiban antara residen dan nonresiden (Salamah & Wahyuni, 2021), sehingga keterkaitannya dengan transaksi lintas negara atas aset, baik finansial maupun nonfinansial, bersifat inheren (Salamah & Wahyuni, 2021; Sitorus et al., 2022). Sejalan dengan itu, neraca pembayaran dipahami mencatat transaksi internasional yang relevan dengan barang, jasa, dan aset dengan negara lain (Sitorus et al., 2022). Dalam rujukan Bank Indonesia yang dikutip di literatur, neraca pembayaran dikelompokkan ke dalam komponen-komponen transaksi seperti transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial (Adfi & Siregar, 2022; Wijaya, 2019).

Terkait struktur, terdapat perbedaan presentasi istilah di berbagai sumber. Di satu sisi, komponen NPI dijelaskan sebagai empat neraca: neraca transaksi berjalan, neraca modal, neraca finansial, dan pos cadangan devisa (Salamah & Wahyuni, 2021). Di sisi lain, literatur yang mengacu pada rujukan Bank Indonesia mengelompokkan neraca pembayaran menjadi transaksi berjalan dan transaksi modal dan finansial (digabung), serta mengaitkannya dengan posisi cadangan devisa sebagai aset finansial luar negeri yang dikontrol otoritas moneter (Adfi & Siregar, 2022; Wijaya, 2019). Perbedaan ini bersifat klasifikatoris atau presentasional—dipisah versus digabung—namun keduanya sama-sama menempatkan neraca modal sebagai bagian dari pencatatan transaksi lintas negara selain transaksi berjalan (Adfi & Siregar, 2022; Salamah & Wahyuni, 2021).

3.2 Transaksi yang Dicatat dalam Neraca Modal

Literatur yang secara eksplisit mendefinisikan transaksi modal menyatakan bahwa transaksi modal mencakup: (i) transfer modal, dan (ii) transaksi terkait aset nonfinansial tidak terbarukan (non-produced, non-financial assets) (Wijaya, 2019). Dengan demikian, neraca modal dalam arti sempit sebagai capital account adalah bagian neraca pembayaran yang berfokus pada perpindahan nilai ekonomi lintas negara yang berbentuk transfer modal dan perpindahan hak atau objek atas aset nonfinansial tidak terbarukan (Wijaya, 2019).

Lebih rinci, transfer modal mencakup beberapa bentuk berikut:

1. Transfer kepemilikan atas aset tetap tanpa imbalan langsung;

2. Transfer dana yang terkait dengan aset tetap; atau

3. Pembatalan klaim finansial yang disepakati bersama antara kreditur dan debitur, misalnya pengampunan utang (debt forgiveness), sebagai salah satu bentuk transfer modal (Wijaya, 2019).

Dari sudut pandang fungsi statistik neraca pembayaran, kerangka ini konsisten dengan definisi NPI sebagai catatan transaksi yang menyebabkan perubahan kepemilikan aset dan kewajiban lintas residen (Salamah & Wahyuni, 2021), serta penjelasan bahwa neraca pembayaran menyediakan informasi yang mencakup ekspor serta aspek pendapatan aset dan perpindahan modal internasional (Adfi & Siregar, 2022; Sitorus et al., 2022). Karena itu, pernyataan ringkas bahwa neraca modal adalah bagian neraca pembayaran yang mencatat transaksi aset finansial dan nonfinansial antarnegara tepat sebagai ringkasan populer. Namun, penting dicatat bahwa sumber yang tersedia menegaskan transaksi modal terutama terkait transfer modal dan aset nonfinansial tidak terbarukan, sedangkan transaksi atas berbagai aset finansial lazimnya dibahas dalam neraca finansial atau dalam gabungan transaksi modal dan finansial (Adfi & Siregar, 2022; Salamah & Wahyuni, 2021).

3.3 Neraca Modal dalam Perspektif Ekonomi Islam

3.3.1 Catatan Metodologis: Ekonomi Islam sebagai Kerangka Normatif

Sumber-sumber yang membahas neraca pembayaran sebagai statistik makro (Adfi & Siregar, 2022; Salamah & Wahyuni, 2021; Sitorus et al., 2022) menunjukkan bahwa ekonomi Islam dalam konteks ini terutama memberikan prinsip normatif—misalnya larangan riba, gharar, dan maisir; penekanan pada aset dasar dan bagi hasil; serta tata kelola syariah—untuk menilai apakah transaksi keuangan itu sesuai syariah (Fardila & Utama, 2021; Fithri, 2024; Hanifuddin, 2020; Kholis, 2010). Karena itu, neraca modal menurut ekonomi Islam paling tepat dibaca sebagai: (a) neraca modal tetap merupakan bagian neraca pembayaran dalam pengertian statistik (Adfi & Siregar, 2022; Salamah & Wahyuni, 2021), tetapi (b) isi transaksi yang semestinya mendominasi neraca modal atau finansial adalah transaksi yang selaras dengan prinsip syariah, bukan transaksi yang mengandung riba, gharar, atau maisir (Fithri, 2024; Hanifuddin, 2020; Kholis, 2010). Penilaian bahwa praktik akuntansi atau neraca pada lembaga keuangan syariah sering masih memakai kerangka yang serupa dengan konvensional juga muncul dalam kajian kasus mengenai isu penghapusan bunga, yang menegaskan adanya ketegangan antara ideal normatif dan praktik pelaporan (Choirunnisak & Jihad, 2020).

3.3.2 Prinsip Pertumbuhan Non-Ribawi dan Implikasinya terhadap Arus Modal Lintas Negara

Salah satu kerangka filosofis ekonomi Islam yang disebutkan dalam literatur adalah bahwa pertumbuhan ekonomi didasarkan pada sistem non-ribawi (Kholis, 2010). Dalam kerangka ini, transaksi lintas negara yang berkonsekuensi pada perubahan posisi aset atau kewajiban—yang secara statistik akan tercermin dalam neraca modal atau finansial—perlu dinilai berdasarkan ada atau tidaknya unsur riba (Fithri, 2024; Kholis, 2010; Muchlis et al., 2021). Secara kelembagaan, perbankan Islam didefinisikan sebagai sistem yang beroperasi dengan prinsip syariah dan interest-free system, yang dalam perkembangan historisnya menekankan layanan berbasis fee dan profit sharing, misalnya pada layanan IDB (Muchlis et al., 2021).

Keterkaitan ini menjadi relevan karena transaksi lintas negara tidak hanya memindahkan aset, tetapi juga dapat memindahkan struktur kewajiban lintas negara; sementara ekonomi Islam menempatkan larangan riba sebagai pembeda utama dari sistem konvensional (Fithri, 2024; Kholis, 2010; Muchlis et al., 2021). Dengan demikian, dari perspektif ekonomi Islam, neraca modal atau finansial yang sehat secara syariah akan cenderung berorientasi pada skema pembiayaan yang tidak berbasis bunga dan lebih selaras dengan profit-sharing atau imbal hasil yang ditopang aktivitas atau aset riil (Hermanto, 2017; Muchlis et al., 2021; Safitri et al., 2022).

3.3.3 Larangan Gharar dan Maisir serta Kritik atas Spekulasi: Implikasi terhadap Transaksi Neraca Finansial dan Instrumen Derivatif

Literatur menegaskan bahwa sejumlah instrumen lindung nilai konvensional seperti interest rate swap dipandang haram karena mengandung riba, gharar, dan maisir (Syaripudin et al., 2022). Upaya islamisasi melalui Islamic Profit Rate Swap (IPRS) muncul untuk mengurangi masalah riba, tetapi kajian tersebut juga mencatat adanya keganjilan dalam praktik seperti spekulasi dan isu kontraktual tertentu (Syaripudin et al., 2022). Di ranah valuta asing, kajian fikih ṣarf menekankan etika pertukaran valas: transaksi hendaknya diniatkan untuk memenuhi kebutuhan, dan uang tidak dijadikan komoditas perdagangan yang dapat memicu bubble economy, terutama dalam pasar derivatif (Fardila & Utama, 2021). Selaras dengan itu, pasar uang syariah diposisikan hanya boleh berjalan tanpa sistem bunga dan menggunakan alternatif akad, misalnya mudharabah, musyarakah, al-qard, wadiah, dan al-sharf, serta menghilangkan unsur gharar dan maisir (Hanifuddin, 2020).

Implikasinya terhadap pembacaan neraca modal menurut ekonomi Islam adalah: sekalipun neraca pembayaran secara statistik mencatat arus modal dan perubahan klaim finansial lintas negara (Adfi & Siregar, 2022; Salamah & Wahyuni, 2021), ekonomi Islam memberikan kriteria bahwa transaksi yang berunsur spekulatif (maisir) atau mengandung ketidakjelasan substansi akad (gharar) tidak dapat dibenarkan sebagai basis arus modal lintas negara (Fardila & Utama, 2021; Syaripudin et al., 2022). Dengan demikian, arus pada akun modal atau finansial—misalnya yang berkaitan dengan instrumen pasar uang atau derivatif—perlu dipilah dari sisi kepatuhan syariah, bukan sekadar dari sisi besaran arusnya (Fardila & Utama, 2021; Syaripudin et al., 2022).

3.3.4 Prinsip Berbasis Aset dan Bagi Risiko: Preferensi atas Sukuk dan Pembiayaan Bagi Hasil

Literatur tentang keuangan Islam menekankan ciri khas bahwa transaksi seharusnya memiliki aset dasar (underlying asset) dan bahwa Islam tidak menentang keuntungan, tetapi menentang pembayaran tetap yang ditentukan sebelumnya; pihak-pihak dalam kontrak berbagi untung atau rugi dan risiko (Safitri et al., 2022). Kerangka ini beririsan dengan argumen stabilitas: pembiayaan berbasis profit and loss sharing (PLS) dipandang sebagai mekanisme berbagi risiko dari sisi aset ke liabilitas sehingga dapat membantu menghindari memburuknya neraca keuangan akibat faktor ekonomi (Hermanto, 2017). Selain itu, pemisahan sektor finansial dari sektor riil diposisikan sebagai akar kerawanan krisis; perspektif ekonomi Islam menyepakati bahwa krisis berulang dapat dipicu perkembangan sektor keuangan yang berjalan sendiri tanpa keterkaitan dengan sektor riil (Kurniasari, 2014). Pada level perbankan, argumen bahwa neraca bank Islam yang berbasis aset menempatkan bank lebih dekat pada sektor riil juga ditegaskan (Hermanto, 2017).

Dalam konteks instrumen yang lazim terkait arus modal lintas negara, sukuk berkali-kali dijelaskan sebagai instrumen yang merepresentasikan kepemilikan atas aset atau proyek riil. Sukuk dipaparkan sebagai sertifikat kepemilikan atas aset atau proyek riil (Christian et al., 2021), dan juga sebagai bukti kepemilikan atau claim atas aset—berwujud, tidak berwujud, atau proyek tertentu—yang mengharuskan penerbit membayar nisbah bagi hasil kepada pemegang sukuk dan mengembalikan sukuk saat jatuh tempo (Fathurrahman, 2023). Kajian teoretis juga menekankan sukuk sebagai sertifikat pembiayaan yang didasarkan pada jaminan aset riil (Atansil, 2016), dan sukuk diposisikan sebagai segmen penting yang dapat terlibat dalam perdagangan pasar internasional serta menggerakkan arus kas keuangan melampaui pasar domestik (Ruslan, 2022). Sejalan dengan standar dan pembahasan fikih, sukuk dipahami sebagai bukti kepemilikan atas bagian aset atau manfaat tertentu, bukan semata klaim finansial atas arus kas (Afriyeni & Susanto, 2019). Literatur juga menegaskan aspek kepatuhan syariah sukuk, termasuk bahwa investasi sukuk tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti riba, gharar, dan maisir (Atansil, 2016).

Dari rangkaian ini, sintesis neraca modal menurut ekonomi Islam dapat dirumuskan: transaksi lintas negara yang tercermin pada akun modal atau finansial seharusnya lebih didorong ke bentuk pembiayaan berbasis aset dan risk-sharing—misalnya melalui sukuk dan PLS—dan dihindarkan dari struktur yang berbasis bunga atau spekulasi yang mengandung gharar atau maisir (Hermanto, 2017; Ruslan, 2022; Safitri et al., 2022).

3.4 Pemetaan Konseptual: Jenis Transaksi dalam Akun Modal atau Finansial dan Padanan Instrumen Syariah

Bagian ini tidak menyatakan bahwa neraca pembayaran wajib memakai istilah akad tertentu, melainkan memetakan bahwa sumber-sumber yang tersedia memberi contoh instrumen atau akad syariah yang—secara fungsi ekonomi—berpotensi menjadi kendaraan arus modal lintas negara yang lebih kompatibel dengan prinsip syariah.

1) Transfer Modal (Capital Transfers)

Secara statistik, transfer modal mencakup transfer kepemilikan aset tetap tanpa imbalan langsung, transfer dana terkait aset tetap, dan pengampunan utang (debt forgiveness) (Wijaya, 2019). Dari sisi nilai ekonomi Islam, pengelolaan distribusi dan instrumen sosial, misalnya filantropi Islam, disebut sebagai bagian penting sistem distribusi, meski sumber yang tersedia membahasnya pada level filosofi distribusi, bukan klasifikasi neraca pembayaran (Kholis, 2010). Karena itu, sumber yang tersedia belum cukup untuk memetakan secara eksplisit zakat atau wakaf ke pos neraca modal; yang dapat ditegaskan hanyalah bahwa ekonomi Islam menempatkan filantropi sebagai pilar distribusi, sementara neraca pembayaran mengenal pos transfer dalam transaksi internasional (Kholis, 2010; Zatadini, 2022).

2) Transaksi Berbasis Sewa atas Aset (Asset-Leasing)

Ijarah dijelaskan sebagai akad sewa: pengalihan hak pemanfaatan untuk ganjaran berupa sewa (untuk aset atau barang) atau upah (untuk jasa) (Rusydiana et al., 2019). Kajian juga menekankan bahwa dalam lembaga keuangan Islam, penyewaan dipandang sebagai instrumen penting dan investasi yang berbasis aset (Rusydiana et al., 2019). Dalam konteks pasar modal atau instrumen, penerbitan sukuk juga dibahas menggunakan struktur akad seperti ijarah dan mudharabah; variasi struktur dipengaruhi oleh tujuan pendanaan dan pilihan akad (Afriyeni & Susanto, 2019).

3) Penyertaan Modal atau Kemitraan dan Pembiayaan Bagi Hasil

Musyarakah dan mudharabah diposisikan sebagai bagian penting produk akad percampuran dalam lembaga keuangan syariah dan dikaitkan dengan kebutuhan adanya underlying transaction yang jelas (Luayyin & Arifin, 2023). PLS disebut sebagai mekanisme berbagi risiko yang dapat mendukung ketahanan neraca bank syariah (Hermanto, 2017), sejalan dengan prinsip keuangan Islam mengenai pembagian untung atau rugi dan penolakan pembayaran tetap yang ditentukan sebelumnya (Safitri et al., 2022).

4) Instrumen Investasi Berbasis Aset: Sukuk

Sukuk dijelaskan sebagai sertifikat kepemilikan atas aset atau proyek riil (Christian et al., 2021), serta sebagai bukti kepemilikan atas bagian aset atau proyek tertentu dengan pembayaran imbalan atau nisbah (Fathurrahman, 2023). Sukuk dapat menjadi instrumen yang berperan dalam penyeimbangan neraca dan memperluas sumber pembiayaan, sekaligus diikat oleh ketentuan untuk menghindari riba (Fathurrahman, 2023; Safitri et al., 2022). Sukuk diposisikan dapat berperan dalam pasar internasional dan menggerakkan arus kas melampaui pasar domestik, sehingga relevan terhadap konteks transaksi lintas negara (Ruslan, 2022).

________________________________________

4. Kesimpulan

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, neraca modal adalah bagian dari neraca pembayaran yang mencatat transfer modal serta transaksi terkait aset nonfinansial tidak terbarukan lintas negara (Wijaya, 2019). Dalam struktur NPI, neraca modal dapat dipresentasikan sebagai akun tersendiri yang terpisah dari neraca finansial, atau sebagai bagian dari gabungan transaksi modal dan finansial (Adfi & Siregar, 2022; Salamah & Wahyuni, 2021).

Menurut perspektif ekonomi Islam, sumber yang tersedia tidak menunjukkan adanya format neraca pembayaran alternatif yang baku. Namun, ekonomi Islam memberikan kriteria kepatuhan bahwa transaksi arus modal lintas negara semestinya menghindari riba, gharar, dan maisir (Fardila & Utama, 2021; Syaripudin et al., 2022), mengutamakan transaksi yang memiliki underlying asset dan prinsip risk-sharing atau PLS (Hermanto, 2017; Safitri et al., 2022), serta mendorong penggunaan instrumen berbasis aset seperti sukuk sebagai bukti kepemilikan atas aset atau proyek sebagai alternatif yang dipandang selaras dengan prinsip syariah (Afriyeni & Susanto, 2019; Christian et al., 2021).

Dengan demikian, kontribusi utama perspektif ekonomi Islam terhadap diskursus neraca modal bukan terletak pada perubahan format statistiknya, melainkan pada pemberian kerangka normatif yang membedakan arus modal yang dapat dibenarkan secara syariah dari arus modal yang tidak sesuai prinsip syariah. Kajian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana kerangka normatif ini dapat dioperasionalisasikan dalam konteks statistik neraca pembayaran secara lebih konkret.

________________________________________

Daftar Pustaka

Adfi, M. K., & Siregar, S. (2022). Sistem laporan aset tetap dalam menunjang akuntabilitas pengelolaan barang milik negara. Jurnal Akuntansi Aktiva, 3(2), 154–162. https://doi.org/10.24127/akuntansi.v3i2.3041

Afriyeni, A., & Susanto, R. (2019). Manajemen risiko pada bank syariah. https://doi.org/10.31219/osf.io/yj9kb

Atansil, L. (2016). Studi eksistensi dynamic trade-off capital structure pada perusahaan non-finansial di BEI periode 2002–2009. Jurnal Manajemen Teori dan Terapan, 5(3). https://doi.org/10.20473/jmtt.v5i3.2645

Choirunnisak, C., & Jihad, A. A. (2020). Ijarah dalam keuangan Islam. Jurnal Khabar Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2(1), 57–83. https://doi.org/10.37092/khabar.v2i1.215

Christian, N., Aw, F., Fiorentina, F., Alice, A., & Aufah, A. (2021). Perkembangan akuntansi Brunei Darussalam dan analisis shenanigans dalam laporan keuangannya. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 6(1), 32–43. https://doi.org/10.38043/jiab.v6i1.3017

Fardila, F., & Utama, Y. Y. (2021). Apakah pandemi Covid-19 mempengaruhi risiko sistemik pada dual sistem perbankan di Indonesia. Al-Muraqabah Journal of Management and Sharia Business, 1(1), 49–64. https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v1i1.144

Fathurrahman, H. (2023). Krisis keuangan 2008 dan dampaknya terhadap kualitas pembangunan manusia di negara Konferensi Islam. Tauhidinomics Journal of Islamic Banking and Economics, 2(1), 15–28. https://doi.org/10.15408/thd.v2i1.30456

Fithri, W. D. Z. (2024). Determinan kinerja keuangan dalam mempengaruhi inklusivitas peserta dana pensiun syariah di Indonesia (Periode 2019–2023). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(1), 547. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11168

Hanifuddin, I. (2020). Benefit sharing dalam praktik joint venture: Analisis kritis perspektif syariah. An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah, 7(2), 418–453. https://doi.org/10.21274/an.v7i02.3606

Hermanto, B. (2017). Dasar filosofis pertumbuhan ekonomi, distribusi dan konsumsi dalam ekonomi Islam. Al-Fikra Jurnal Ilmiah Keislaman, 10(2), 331. https://doi.org/10.24014/af.v10i2.3846

Kholis, N. (2010). Sukuk: Instrumen investasi yang halal dan menjanjikan. La_riba, 4(2), 145–159. https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss2.art1

Kurniasari, W. (2014). Perkembangan dan prospek sukuk: Tinjauan teoritis. Muqtasid Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5(1), 99. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v5i1.99-122

Luayyin, R. H., & Arifin, M. (2023). Wakaf polis asuransi perspektif hukum ekonomi syariah dalam mengatasi problematika umat. JSE Jurnal Sharia Economica, 2(2), 27–40. https://doi.org/10.46773/jse.v2i2.724

Muchlis, S., Suhartono, S., & Khotimah, H. (2021). Perlakuan akuntansi agrikultur berbasis maqashid al-syariah. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 5(1), 78–94. https://doi.org/10.46367/jas.v5i1.335

Ruslan, M. (2022). Analisis sistem keuangan santri putra Pondok Pesantren Banyuanyar Potoan Daya Palengaan Pamekasan. Islamic Economics and Finance Journal, 1(1), 42–58. https://doi.org/10.62005/iseco.v1i1.7

Rusydiana, A. S., Rani, L. N., & Hasib, F. F. (2019). Manakah indikator terpenting stabilitas sistem keuangan?: Perspektif makroprudensial. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 27(1), 25–42. https://doi.org/10.14203/jep.27.1.2019.25-42

Safitri, J. I., Yuliarti, N. C., & Nastiti, A. S. (2022). Penerapan PSAK Nomor 108 tentang akuntansi transaksi asuransi syariah pada PT Asuransi Jiwa Syariah "X" Jember. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora, 6(1), 140–146. https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i1.32508

Salamah, R. A., & Wahyuni, K. T. (2021). Analisis simultan neraca pembayaran Indonesia tahun 2009–2020. Seminar Nasional Official Statistics, 2021(1), 507–516. https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2021i1.953

Sitorus, A. P., Mahlel, M. M., Majid, M. S. Abd., Marliyah, M., & Handayani, R. (2022). Krisis keuangan masa depan dan sistem keuangan baru. Jurnal EMT KITA, 6(1), 136–146. https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.561

Syaripudin, E. I., Sulthonuddin, B. H., Furkony, D. K., & Hamid, A. (2022). Sukuk dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Jurnal Naratas, 4(2), 1–10. https://doi.org/10.37968/jn.v4i2.330

Wijaya, E. (2019). Kondisi makroekonomi sebagai faktor yang mempengaruhi neraca transaksi berjalan periode 1999–2016. Ekspansi Jurnal Ekonomi Keuangan Perbankan dan Akuntansi, 11(1), 87. https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1247

Zatadini, N. (2022). Islamic profit rate swap dalam pandangan fiqh muamalat. Nuris Journal of Education and Islamic Studies, 2(1), 23–32. https://doi.org/10.52620/jeis.v2i1.19